"'I
<w> ~i~\l;
~t~
~;
BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JI. HOS Cokroaminoto No.52 Yogyakarta 55244 Telp. (0274) 563635 Fax. (0274) 588736 Yogyakarta, Nomor
: )..07/R/XVIII.YOG/OS/2015
'2
Kepada Yth.
Lampiran
I (satu) berkas
Bupati Kulon Progo
Perihal
Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014
Di Wates
Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2006 tentang Badan Perneriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2014, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2014 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut. 1.
Opini atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan.
2.
Sistem Pengendalian Intern BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian keuangan, yaitu:
intern dalam penyusunan
laporan
a. Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) puskesmas belum memadai. b. Pengelolaan pendapatan sewa tanah dan bangunan pada Kelurahan Wates tidak optimal. c. Pengendalian atas perencanaan kegiatan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barangljasa pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo lemah. d. Pengelolaan barang milik daerah belum sepenuhnya memadai. e. Kesalahan pengklasifikasian aset tak berwujud. 3.
Kepatuban terbadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara, yaitu:
dalam
a. Realisasi belanjajasa pelayanan tidak langsung tidak tepat. b. Pembayaran belanja pegawai pada Dinas Kesehatan dan RSUD Wates tidak sesuai ketentuan. c. Realisasi belanja umum RSUD Wates tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan memadai. d. Laporan penggunaanlpertanggungjawaban belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja transfer tidak sesuai ketentuan. e. Bak penampung/reservoir pada dua pekerjaan penyediaan air bersih Dinas Pekerjaan Umum tidak dapat dimanfaatkan. f. Proporsi pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai ketentuan, serta perhitungan ADD, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa tidak sesuai data terbaru. g. Pengelolaan persediaan tidak tertib. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kulon Progo agar: 1. a.
Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang menganggarkan belanja jasa pelayanan ke dalam Belanja Pegawai. b. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk selanjutnya memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pimpinan BLUD Puskesmas atas pengendalian dan pengawasan yang kurang memadai terkait pengelolaan administrasi dan keuangan BLUD Puskesmas. c. Menginstruksikan kepada para pimpinan BLUD Puskesmas untuk menetapkan kebijakan akuntansi BLUD Puskesmas. d. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk selanjutnya memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada para pengelola keuangan pada BLUD Puskesmas yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di puskesmas. 2. a. Memerintahkan kepada Lurah Wates untuk memberikan sanksi admistratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Penerimaan Kelurahan Wates yang belum mempedomani ketentuan terkait pemungutan dan penyetoran pendapatan daerah. b. Memberikan sanksi administratif kepada Lurah Wates yang tidak optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait perjanjian sewa menyewa. 3. Memberikan sanksi kepada Tim Penyusun Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo TA 2014 yang kurang cermat dalam mengusulkan standarisasi harga yang belum menyebutkan bahwa standar harga merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa dan termasuk di dalamnya telah memperhitungan komponenjasa atau keuntungan. 4. a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang belum menyesuaikan anggaran pengadaan tanah dengan anggaran biaya persertifikatan dalam rangka pengamanan barang milik daerah. b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala SKPD selaku pengguna barang yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah dan tidak mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya secara memadai. c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pembantu pengelola barang
5.
6.
7.
8.
9.
yang tidak cermat dalam melakukan koordinasi pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah. d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pengurus barang yang tidak cermat dalam mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya ke dalam Kartu Inventaris Barang dan Buku Inventaris sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah. e. Memerintahkan kepada Pembantu Pengelola Barang (DPPKA) untuk melakukan penilaian atas 312 ruas jalan dan penilaian kondisi fisik barang basil bibah untuk selanjutnya dicatat pada kartu inventaris barang yang sesuai. a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Inspektur Daerah yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan inventarisasi ATB terutama mengenai kriteria, pengakuan dan penyajian ATB. b. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala SKPD (DPPKA' Bappeda, Sekretariat DPRD dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM) selaku pengguna barang yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas pencatatan barang milik daerah terutama aset lainnya - aset tidak berwujud yang ada dalam penguasaannya secara memadai. c. Melalui Kepala SKPD untuk selanjutnya memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengurus barang yang belum melaksanakan penatausahaan secara memadai atas aset lainnya khususnya aset tak berwujud. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk meninjau kembali SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor 188.417480 Tahun 2014 tanggal 3 November 2014 tentang rincian penggunaan Belanja Operasional Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat sehingga jasa pelayanan kesehatan langsung seluruhnya dialokasikan sebesar 100% untuk Puskesmas. a. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD agar memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Pengeluaran RSUD Wates dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan yang dalam merealisasikan Belanja Gaji - Tambahan Penghasilan PNS - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Risiko Kerja (Tunjangan Bahaya Radiasi) tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Direktur RSUD Wates yang memberikan kompensasi bagi Tim Sekretariat Dewan Pengawas. c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Direktur RSUD Wates yang merealisasikan pembayaran belanja gaji - honorarium dewan pengawas tidak mempedomani ketentuan yang berlaku. d. Meninjau kembali SK Bupati Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pembina, Dewan Pengawas RSUD Wates dan Sekretariatnya, dan SK Direktur RSUD Wates Nomor 01 Tahun 20]4 tentang Besaran Kompensasi Dewan Pengawas dan Tim Sekretariat Dewan Pengawas RSUD Wates Tahun 2014 untuk mempedomani ketentuan yang berlaku. Memerintahkan Direktur RSUD Wates untuk: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Subbagian Akuntansi dan Perbendaharaan pada Subbagian Keuangan RSUD Wates yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban belanja umum. b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara pengeluaran RSUD Wates yang kurang memahami ketentuan dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran kas yang dikeJoJanya. a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala SKPD Pengelola Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat, Belanja Bantuan Sosial, Belanja
Bantuan Keuangan dan Belanja Transfer pada SKPD pengampu yang kurang intensif dalam menertibkan penyampaian laporan penggunaan/pertanggungjawaban. b. Memerintahkan Camat Samigaluh untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Samigaluh yang lalai dalam memberikan rekomendasi untuk pencairan DAD tanpa melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban tahap sebelumnya. c. Menambah klausul dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa berupa pengaturan batas waktu pertanggungjawaban. 10. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk: a. Melakukan koordinasi dengan rekanan agar memperbaiki bak penampung/reservoir sampai dapat difungsikanldipergunakan. b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak secara memadai, c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Direksi Teknis yang kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tim PemeriksaIPenerima Hasil Pekerjaan yang kurang cermat dalam memeriksa hasil pekerjaan dan meneliti kualitas/spesifikasi teknis hasil pekerjaan yang diserahkan oleh pihak penyediajasa. 11. a. Memerintahkan kepada Kepala BPMPDPKB agar dalam merealisasikan ADD mengikuti ketentuan yang berlaku. b. Memerintahkan kepada Kepala BPMPDPKB agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Sub Bidang Keuangan dan Pendapatan Desa Bidang Pemerintah Desa yang tidak berupaya untuk meminta data terbaru dan melakukan perhitungan ulang sesuai data terbaru. c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPMPDPKB, Kepala DPPKA, Kepala Bappeda, dan Kepala Disdukcapil yang tidak berkoordinasi dalam menyediakan data untuk kepentingan perhitungan proporsi ADD. d. Memerintahkan kepada Kepala DPPKA untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Seksi Penagihan dan Pengawasan Bidang PBB P2 dan BPHTB DPPKA yang memberikan data PBB tahun 2013 yang belum divalidasi. 12. a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Disdukcapil, Kepala BPMPDPKB, dan Kepala Dishubkominfo yang dalam melakukan pengendalian atas pengelolaan dan penatausahaan persediaan belum memadai dan tidak mengadakan pemeriksaan atas tugas Penyimpan Barang secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan. b. Memerintahkan kepada Kepala Disdukcapil, Kepala BPMPDPKB, dan Kepala Dishubkominfo untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Penyimpan Barang yang tidak melakukan prosedur pencatatan, penghitungan dan pelaporan persediaan dengan tertib. Untuk jelasnya kami lampirkan laporan basil pemeriksaan dimaksud, Nomor 18.NLHP/XVIII.YOG/05/2015; Nomor 18.BILHPIXVIII.YOG/05/2015; 18.CILHPIXVIII.YOG/05/2015 masing-masing bertanggal28 Mei 2015.
yaitu Laporan dan Nomor
Sesuai Pasal20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,jawaban atas penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan sejak hasil pemeriksaan ini diterima. Atas perhatian dan kerjasama Bupati Kulon Progo, kami ucapkan terima kasih.
BADANPEMffi~AKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA # PERW AKILAN PROVINSI D.I.YOGY AKARTA
Kepala,
PARNA NIP 19581115 198603 1 001
Tembusan (tanpa lampiran): 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Yth. Anggota V BPK RI; Yth. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo; Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI; Yth. Inspektur Utama BPK RI; Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; Yth. Inspektur Kabupaten Kulon Progo.
