i i

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERAN SUHARTO DALAM PEMBEBASAN PAPUA 1962-1969 MAKALAH Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh : Mayxsie Tenas Nabyal 111314016

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016 i


ii


iii


MOTTO Yesus Kau adalah telandanku pengorbananMu bagiKu, Tak ada tandinganNya, Aku mau sepertiMu, Yesus Aku mau ikut engkau Bukalah jalanku, bukalah hatiku, agar aku bisa sepertiMu … Yesus “ Sahabat dan Guruku”. (Theresia)

Mata Tuhanada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. (Amsal 15:3)

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; Carilah, maka kamu akan mendapat; Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. (Injil Matius 7:7)

Berjalan bersama YESUS pasti bisa. ( Mayxsie T. Nabyal )

iv


PERSEMBAHAN

Makalah ini saya persembahkan kepada : 1. Kedua orangtuaku Bapak Babyal Nabyal dan Ibu L. Malyo, yang telah membesarkan dan mendidik ku dengan penuh cinta dan kasih sayang, tapi mereka tidak bisa dapat hadir karena di panggil oleh Sang Juruselamat, 2. Kakak kandungku Minna Nabyal, Alfonus Nabyal, dan Anius Lanang yang selalu mendukung dalam doa dan kerjasama kalian.

v


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa makalah yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah saya sebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 27 April 2016 Penulis

Mayxsie Tenas Nabyal

vi


LEMBAR PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama

: Mayxsie Tenas Nabyal

Nomor Mahasiswa

: 111314016

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah yang berjudul : PERAN SUHARTO DALAM PEMBEBASAN PAPUA 1962-1969 Beserta seperangkat yang diperlukan. Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengolahnya dalam pangkalan data dan dapat mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk membentuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Dengan demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sesungguhnya. Dibuat di Yogyakarta Pada tanggal, 27 April 2016

vii


ABSTRAK PERAN SUHARTO DALAM PEMBEBASAN PAPUA 1962-1969 Mayxsie Tenas Nabyal Universitas Sanata Dharma 2016 Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tiga permasalahan pokok, yaitu: 1) Peran Suharto sebelum pembebasan Papua, 2) Peran Suharto dalam pembebasan Papua, 3) Dampak perjuangan Suharto dalam pembebasan Papua. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode sejarah yang mencakup lima tahapan yaitu perumusan judul, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sumber), interpretasi dan historiografi dengan pendekatan social politik ditulis secara deskriptif analitis. Hasil penulisan ini menunjukkan : 1) Peran Suharto sebelum Pembebasan Papua yaitu pada tanggal 1 Maret 1961 diangkat menjadi Panglima Korps Tentara I Cadangan Umum Angkatan Darat (CADUAD). 2) Peran Suharto dalam pembebasan Papua yaitu yang memimpin operasi pembebasan Papua dan dinaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal. Dalam pembebasan Papua ini Suharto menggunakan strategi infiltrasi, eksploitasi,dan konsolidasi. 3) Dampak perjuangan Suharto dalam pembebasan Papua yaitu ditandatanganinya persetujuan antara Belanda dengan Indonesia di markas besar PBB New York pada tanggal 15 Agustus 1962, yang dikenal dengan Perjanjian New York. Setelah itu dilaksanakan penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada tanggal 24 Juli hingga bulan Agustus 1969, dan berlangsung secara musyawarah, yang merupakan bagian dari perjanjian New York. Hasilnya menyatakan bahwa Papua memilih bergabung dengan NKRI.

viii


ABSTRACT SOEHARTO ROLE IN THE LIBERATION OF PAPUA 1962-1969 Mayxsie Tenas Nabyal Sanata Dharma University 2016 This paper aims to describe and analyze three key issues, namely: 1) The role of Suharto before the liberation of Papua, 2) The role of Suharto in Papua liberation, 3) Impact of Suharto in the liberation struggle of Papua. This paper prepared using the historical method that includes five stages, namely formulation of title, collection of source, verification (source criticism), interpretation and historiographywith socio-political approach and written descriptif. The results of this paper indicate: 1) The role of Suharto before the liberation of Papua, on March 1, 1961 was named a Commander of the I Army Corps General Reserve Army (CADUAD). 2) The role of Suharto in Papua liberation is in charge of operations in Papua and was promoted to Major General. In Papua's liberation Suharto used infiltration strategy, exploitation, and consolidation. 3) The impact resistance Suharto in Papua liberation was the signing of agreement between the Netherlands and Indonesia in the UN headquarters in New York on August 15, 1962, known as the New York Agreement. After that, implemented the Act of (the Act) on July 24, until August 1969, and which was part of the New York agreement. The result showet that Papua chose to join the homeland of Indonesia.

ix


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “PERAN SUHARTO DALAM PEMBEBASAN PAPUA 1962-1969”.Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah. Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan makalah ini. 3. Drs. A.K. Wiharyanto, M.M., selaku dosen pembimbing yang sabar membimbing, membantu dan memberikan banyak pengarahan, saran serta masukan selama penyusunan makalah ini. 4. Seluruh dosen dan pihak sekretariat Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah

memberikan

dukungan

dan

bantuan selama penulis

menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.

x


5. Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan pelayanan dan membantu penulis dalam memperoleh sumber penulisan makalah ini. 6. Kedua orangtua penulis yang telah memberikan dorongan spritual dan material, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma, serta seluruh keluarga besarku pelajar dan mahasiswa Aplim Apom (KOMAPO) terima kasih atas dukungan dan doanya. 7. PEMDA Pegunungan Bintang, yang selalu membantu dalam seluruh biaya studi sampai penulis telah menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma. 8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu menyelesaikan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 27 April 2016 Penulis


xi


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iii HALAMAN MOTTO .............................................................................................iv HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................... v HALAMAN KEASLIAN KARYA .........................................................................vi ABSTRAK............................................................................................................. vii ABSTRACT ........................................................................................................ viii KATA PENGANTAR .............................................................................................ix DAFTAR ISI ............................................................................................................ x DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................................xi LAMPIRAN .......................................................................................................... xii BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1 B. Perumusan Masalah .................................................................................. 6 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .................................................................. 6 1. Tujuan .................................................................................................... 6 2. Manfaat Penulisan................................................................................... 7 D. Sistematika Penulisan ............................................................................... 8 BAB II PERAN SUHARTO SEBELUM PEMBEBASAN PAPUA ...................... 9 A. Peran Suharto dalam Revolusi Indonesia (1945-1950) ....................... 9 B. Peran Suharto pasca Revolusi Indonesia (1950-1962) ....................... 10 BAB III PERAN SUHARTO DALAM PEMBEBASAN PAPUA ...................... 15 A. Pembentukan Komando Mandala ............................................................. 15 B. Kebijakan Komando Mandala ................................................................... 16 1. Strategi yang digunakan dalam Komando Mandala .................................. 16 2.Pembentukan kelengkapan Komanda Mandala ......................................... 17

xii


C. Infiltrasi Tentara Republik Indonesia ...................................................... 18 BAB IV DAMPAK PERJUANGAN SUHARTO DALAM PEMBEBASAN PAPUA 1962-1969 ................................................................................................. 29 A. Perjanjian New York 1962 .................................................................. 29 1. Perumusan Perjanjian New York ....................................................... 29 2. Komando Mandala setelah Perjanjian New York .............................. 30 B. Masa Pemerintahan UNTEA ............................................................... 33 C. Hasil Penentuan Pendapat Rakyat Papua (Pepera ................................. 43 BAB V KESIMPULAN ......................................................................................... 45 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 48 LAMPIRAN .......................................................................................................... 49 A. SILABUS ............................................................................................... 50 B. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ................................ 51

xiii


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada awalnya Papua(Irian Barat) adalah jajahan Belanda, dan merupakan suatu kesatuan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia dalam Hindia Belanda. Karena sewaktu penyerahan kemerdekaan kepada Republik Indonesia belum dapat disertakan, menyebabkan kepemilikan wilayah Irian Barat menjadi masalah antara Republik Indonesia dan Belanda, sehingga terjadilah proses pembebasan Irian Barat dari tahun 1945-1963. Dalam sidang BPUPKI telah ditegaskan bahwa seluruh wilayah Republik Indonesia mencakup wilayah bekas Hindia Belanda, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, (dari propinsi Aceh sampai Papua. Karena itu sewaktu Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Papua juga sudah ikut merdeka. Mula-mula Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi Belanda justru ingin menjajahnya kembali, sehingga berkobarlah perang kemerdekaan (1945-1949). Akibat dari perjuangan Indonesia dan dukungan internasional, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia melalui KMB ( Konferensi Meja Bundar) pada tahun 1949. 1

Namun

dalam

pengakuan

atau

penyerahan

kedaulatan tersebut Papua belum disertakan tetapi baru akan dirundingkan setahun kemudian. Masalah penyerahan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia ternyata tidak semudah sewaktu dilakukam kompromi, sebab Belanda A.KardiyatWiharyanto, Sejarah Indonesia dariProklamasisampaipemilu 2009, UniversitasSanataDharma,Yogyakarta, 2011., hal. 97 1

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 2

terbukti bahwa ingin mempertahankan Irian Barat sebagai tanah jajahannya. Karena itu tuntutan yang dilancarkan pihak Indonesia sesuai hasil kompromi tahun 1949 di atas terus mengalami jalan buntu. Supaya penyerahan Papua kepada Indonesia bisa berjalan damai, pemerintah Indonesia menggunakan jalan diplomasi. Yang dimaksud dengan lewat jalur diplomasi adalah perjuangan pembebasan Irian Barat dengan menggunakan jalur perundingan. Mengapa perjuangan pembebasan Irian Barat perlu segera dilakukan?Sejak tahun 1950 Indonesia mengajak Belanda mulai merundingkan masalah Papua. Namun ajakan itu dijawab oleh Belanda dengan memasukkan Papua ke dalam wilayah Belanda (1952), sehingga Indonesia membatalkan Uni Indonesia-Belanda (1954).2Kebijakan Indonesia itu dapat diikuti dengan pembatalan secara sepihak hasil persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956. Itulah sebabnya pihak Indonesia lalu membentuk Propinsi Irian Barat dengan ibu kota Soasiu (Halmahera). Dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung (18-24 April 1955), pihak Indonesia mendapat dukungannegara-negara peserta konferensi guna membebaskan Irian Barat yang masih diduduki oleh Belanda. KAA yang disponsori oleh Indonesia, India, Burma, Pakistan, dan Sri Lanka tersebut menolak segala bentuk penjajahan dan menganggap bahwa penjajahan adalah s ua t u

tindakan kejahatan. Khusus bagi Indonesia, KAA telah memberikan

dukungan utama bagi pembebasan wilayah Papua.

2

Ibid,hlm98


Setelah dukungan dari internasional semakin meluas, rakyat Indonesia mulai bangkit dengan menyelenggarakan musyawarah atau rapat-rapat umum untuk membebaskan Papua. Akibatnya sikap anti Belanda semakin meningkat, buruh-buruh yang bekerja pada perusahaan Belanda telah melakuakan pemogokan, semua terbitan dan film yang menggunakan bahasa Belanda dilarang, kapal-kapal, dan pesawat terbang Belanda (KLM) juga dilarang untuk mendarat dan terbang diatas wilayah Indonesia, bahkan semua kegiatan konsuler Belanda di Indonesia juga diminta untuk berhenti.Suasana anti Belanda tersebut kemudian berkembang dengan

pengambil-alihan modal milik Belanda di Indonesia.

Pengambil-alihan yang semula dilakukan secara spontan oleh rakyat itu kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah sehingga sampai akhir tahun 1958 semua perusahaan Belanda di Indonesia sudah dinasionalisasikan. Pada tahun 1959 pemerintah Indonesia membentuk Front Nasional untuk menghimpun seluruh kekuatan bangsa Indonesia. Perjuangan lembaga tersebut antara lain bertujuan untuk membebaskan dan mengembalikan Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia. Perjuangan diplomasi juga dilakukan lewat Sidang Umum (SU) PBB. Setiap tahun masalah Papua dapat disidangkan dalam SU PBB. Ketika itu belum ada negara-negara Asia dan Afrika yang menjadi anggota PBB. Disamping itu negara-negara Barat masih pasif menyikapi tuntutan Indonesia. Karena itu Indonesia sulit memperoleh suatu mayoritas suara di badan dunia itu. Dengan demikian semua usaha damai yang dilakukan oleh bangsa Indonesia belum berhasil membebaskan Papua. Karena itu upaya pembebasan Papua akan semakin


ditingkatkan, yaitu dengan perjuangan bersenjata (fisik).3Karena berbagai usaha diplomatik mengalami jalan buntu, maka hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang. Hubungan kedua negara menjadi semakin panas setelah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960.Untuk mendukung sikap tegas Indonesia terhadap Belanda, kekuatan militer Indonesia perlu ditingkatkan. Untuk itu, Indonesia berusaha mencari bantuan senjata ke luar negeri. Mula-mula Indonesia mengharapkan bantuan senjata dari Amerika Serikat, tetapi gagal. Dengan demikian Indonesia lalu membeli senjata dari Uni Soviet (Rusia). Guna merealisir tujuan tersebut, pada bulan Desember 1960 Indonesia mengutus Jenderal A.H. Nasution (Menteri Keamanan Nasional/Kasad) ke Moskow dan berhasil. Sedikit mengenai riwayat A.H. Nasution, yakni ia lahir di Kotanopan, Sumatera Utara, 3 Desember 1918. Berpendidikan HIK dan HMS-B, dan menjadi guru di Bengkulu dan Palembang antara tahun 1938-1940. Masuk militer Belanda (1940) dan mengikuti akademi Militer di Bandung (1942). Pada jaman Jepang menjadi pembantu pamong praja (1943), lalu menjadi wakil komandan Barisan Pelopor Bandung. Setelah merdeka diangkat menjadi panglima Divisi Siliwangi (1945-1948), panglima tentara dan teritorium Jawa (1948-1949), Kepala Staf Angkatan Darat (1949-1952), Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf (1955-1959), dan Menteri Keamanan Nasional, dan Menko Hankam (1959-1966). Di samping memperkuat persenjataan,Indonesia juga mendekati India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Muangthai, Inggris, Jerman dan Perancis agar

3

Ibid,hlm. 99


negara tersebut tidak mendukung Belanda apabila di kemudian hari benar-benar pecah perang Indonesia- Belanda.4 Melihat hubungan kedua negara semakin panas, maka dalam Sidang Umum PBB tahun 1961 masalah Papua diperdebatkan kembali. Dalam sidang itu Sekjen PBB, U Thant, menganjurkan kepada Ellsworth Bunker (seorang diplomat Amerika Serikat) untuk mengajukan usulan tentang penyelesaian masalah Papua tersebut. Adapun isi pokok usul tersebut adalah agar pihak Belanda menyerahkan wilayah itu kepada Indonesia melalui PBB dalam waktu dua tahun. Pada prinsipnya pihak Indonesia menerima usul itu dengan catatan agar waktu pengembalian diperpendek. Namun sebaliknya, Belanda hanya akan melepaskan Papua kepada perwalian PBB dalam rangka membentuk negara Papua. Melihat gelegat Belanda tersebut, Indonesia berkeyakinan bahwa Papua hanya bisa kembali ke pangkuan RI lewat perjuangan fisik (perang). Karena itu bertepatan dengan ulang tahun Agresi Belanda II ke ibukota RI Yogyakarta yang ke-13, tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengucapkan Tri Komando Rakyat (Trikora) di alun-alun Utara Yogyakarta, yang menyatakan bahwa: 1. Gagalkan pembentukan negara Boneka Papua buatan Kolonial Belanda 2. Kibarkan sang Saka Merah Putih di seluruh Papua. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum. Dengan keluarnya Trikora, maka perjuangan fisik pembebasan Papua mulai dilakukan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh Indonesia dalam perjuangan fisik ini adalah:

4

Ibid,hlm. 100-101


1. Membentuk Komando Mandala (2 Januari 1962) di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto dengan Markas besarnya di Makasar. 2. Membentuk Propinsi Irian Barat/Papua dengan ibukota Soasiu (Halmahera) untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Irain Barat/Papua merupakan bagian yang `tak terpisahkan dari Republik Indonesia. B. Rumusan Masalah Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh beberapa perumusan masalah yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimanaperan Suharto sebelumpembebasan Papua? 2. Apaperan Suharto dalampembebasanPapua ? 3. Apadampakperjuangan Suharto dalampembebasan Papua? C. Tujuan dan Manfaat 1. Tujuan Penulisan makalah ini bertujuan untuk : 1. Mendeskripsikanperan Suharto sebelumPembebasan Papua. 2. Menejelaskanperan Suharto dalampembebasan Papua. 3. Menjelaskandampakperjuangan Suharto dalampembebasan Papua. 1. Manfaat Penulisan a. Bagi Universitas Sanata Dharma Selain untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi khusunya bidang ilmu pengetahuan sosial, makalah ini dapat melengkapai dan memperkaya khasanah yang berguna bagi pembaca dan pemerhati sejarah lingkungan Universitas Sanata Dharma.


b. Bagi keguruan dan ilmu pendidikan Penulisan makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengetahuan mengenai sejarah Indonesia, lebih khususnya tentang, Peran Suharto DalamPembebasan Papua 1962-1969 diharapkan dapat menjadi bahan pelengkap dalam pembelajaran sejarah. c. Makalah ini diharapkan mampu menarik minat pembaca untuk mempelajari

tentang sejarah

indonesia

kontemporer,

khususnya

mengenaiPeran Suharto DalamPembebasan Papua 1962-1969. d. Bagi penulis Menambah wawasan tentang sejarah Indonesia

khususnya tentang

Peran Suharto DalamPembebasan Papua 1962-1969. 2. Sistematika penulisan Penulisan makalah tentangPeran Suharto DalamPembebasan Papua 1962-1969, mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I.

Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, maanfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Ba b

II.

Bab

ini

menyajikantentangkehidupan

Suharto

sebelummembebaskan Papua. BabIII.Bab ini menyajikan tentangperan Suharto dalammembebaskan Papua. Ba b

IV.

Ba b

ini

menyajikan

dalampembebasan Papua.

dampakperjuangan

Suharto


Bab V. Bab ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV.


BAB II PERAN SUHARTO SEBELUM PEMBEBASAN PAPUA

A. Peran Suharto Dalam Revolusi Indonesia (1945-1959) Suharto memulai karir pertama sejak zaman Belanda sebagai anggota Koninklijk Nederlandsch Indische Leger (KNIL). Pada zaman Jepang Suharto memimpin Pembela Tanah Air (PETA) di Yogyakarta. Sementara pada zaman RI menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang kemudian menjadi Tentara Repulik Indonesia (TRI), dan akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketika Belanda menduduki Yogyakarta Suharto berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) dan memimpin TNI menyerang Yogyakarta tanggal 1 Maret 1945 sebagai ibukota RI. Setelah merdeka diangkat menjadi Komandan Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) di Jakarta.1 Sewaktu juga melaksanakan serangan umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara besar-besaran itu direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman. Serangan itu membuktikan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung. Di Dewan Keamanan 1

P.J. Suwarno, Rajawali Kemusuk Menjelajah Nusantara, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2009, hlm. 1-2 9


PBB. Akhirnya Indonesia berhasil mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan.Ketika terjadi Agresi Belanda II terhadap Yogyakarta, Suharto memimpin Brigade X di Yogyakarta dan kemudian menghubungi pasukannya yang ada di Purworejo untuk datang ke Yogyakarta. Akhirnya berhasil mengadakan serangan umum 1 Maret 1949 setelah berkoordinasi dengan Sultan HB IX, sehingga akhirnya Belanda keluar dari Yogyakarta. B. Peran Suharto Pasca Revolusi Indonesia (1950-1962) Pada tahun 1950 Batalyon yang dipimpin Suharto mendapat

tugas di

Sulawesi. Pada tanggal 17 April 1950 Letkol Sentot Iskandardinata, Kepala Staf Ekspedisi yang menyampaikan perintah operasi kepada Suharto, yang isinya Brigade Mataran harus mendarat di Bontain. Kemudian Suharto harus mengirimkan satu batalyon ke Makasar. Pasukan-pasukan Suharto mendarat dengan selamat pada tanggal 26 April 1950 di Makasar. Sementara itu Kolonel Kawilarang yang membawahi Suharto sudah diangkat menjadi Panglima Tempur dan Taktis (T dan T) VII/ Indonesia Timur menggantikan Letkol

A.J. Mokoginta. Letkol Suharto

memimpin Brigade III yang membawahkan Batalyon Kresno yang dipimpin oleh Mayor Daryatmo, dan Batalyon Seno yang dipimpin oleh Mayor Sujono. Latief


ditempatkan

pada Batalyon Seno Kompi IV yang ditempatkan di Maros 100

kilometer dari Makasar.2 Ketika Suharto pindah ke Salatiga diserahi memimpin Brigade Pragola I, di bawah pimpinan Letkol A. Yani. Sementara itu Panglima Tentara Tritorial (T.T) IV membentuk satuan tugas Operasi Merdeka Timur V (OMT-V), pada permulaannya yang menjadi komandan ialah Letkol M. Bachrudin, kepala Staf TT-IV.Tidak lama kemudian dia diangkat menjadi Panglima TT IV mengantikan Gatot Subroto. Pimpinan OMT/V diserahkan kepada Suharto, sebagai wakilnya Mayor Komandan Brigade penembahan Senopati, dan kepala Stafnya ialah Mayor Surono. Suharto juga menumpas pemberontakan di Jawa Tengah termasuk pemberontakan Batalyon 426 yang dipimpin Kapten Sofyan. Setelah mereka dapat ditumpas maka sisanya lari bergabung dengan Da’rul Islam/tentara Islam Indonesia (DII/TII) di Bumiayu. Dengan demikian pemberontakan Batalyon 426 dapat diakhiri. Setelah diadakan konsolidasi Batalyon Pragola, yang diubah menjadi Resimen Infantri 14, atas dasar intruksi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tanggal 5 Januari 1952 dengan kedudukan di Salatiga. Pada tanggal 1 Maret 1953 Suharto pindah ke Solo menjadi Komandan Resimen Infantri 15. Sebelum itu pada bulan September 1952 Panglima T.T.IV sudah beralih dari Kolonel Gatot Subroto kepada Kolonel M. Bachrum. Resimen 15 di Solo ini tadinya satu-satunya dari Devisi Panembahan Senopati dengan Panglima Kolonel Sutarto yang dibunuh oleh unsur komunis, karena adanya pertentangan politik. 2

Ibid, hlm. 37


Pengaruh pertentangan politik terhadap TNI besar sekali di Solo. Pada awal 1956 Suharto dipindah ke Staf Umum Angkatan Darat sebagai Perwira Menengah (Pamen) yang diperlantikan kepada staf. Akan tetapi tak lama kemudian, pada tanggal 1 Maret Suharto ditugaskan kembali di lingkungan T.T.IV/ Diponegoro sebagai kepala staf. Setelah menjadi kepala staf selama tiga bulan, pada tanggal 3 Juni 1956 Letkol Suharto diangkat menjadi Panglima T.T.IV/ Diponegoro menggantikan Kolonel M. Bachrum, dan pangkatnya dinaikkan menjadi Kolonel. Namun, baru tanggal 1 Januari 1957 pangkat Kolonelnya menjadi efektif. Untuk menetralisasi daerah-daerah yang semula dipengaruhi oleh pemberontak, Kolonel Suharto menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melawan pemberontak itu. Oleh karena itu, Kolonel Suharto menarik beberapa perwira muda ke Markas T.T.IV antara lain Ali Murtopo sebagai Staf di Asisten V (territorial), demikian juga Sudjono Humardani. Pada tanggal 1 November 1959 Kolonel Suharto diharuskan mengikuti Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) di Bandung. Di SSKAD Suharto bertemu dengan Brigjen Sarbini, Kolonel Munandi dan Kolonel Amir Machmud. Setelah selesai, pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal dan ditempatkan di Markas Besar Angkatan Darat (MBDA). Tak lama kemudian ditetapkan sebagai Deputi I KSAD. Pada tanggal 1 Maret 1961 diangkat menjadi Panglima Korps Tentara I Cadangan Umum Angkatan Darat (CADUAD).3 Pada bulan Agustus 1960 Indonesia

memutuskan hubungan diplomatik

dengan negeri Belanda. Setahun sebelumnya Dewan Pertimbangan Agung telah 3

Ibid, hlm. 38


membentuk Front Nasional bagi pembebasan Papua yang diharapkan oleh Sukarno dapat menggantikan Front Nasional pembebasan Papua bentukan pihak tentara. Pada bulan Agustus 1960 pimpinan Front Nasional yang baru itu di umumkan : Aidit dan Nyoto menjadi anggota, seperti halnya beberapa pimpinan organisasi-organisai yang berafilasi dengan PKI. Kini mulailah penyusupan militer kecil-kecilan ke Papua dan kemampuan PKI yang sangat besar dalam memobilisasikan demonstrasi-demonstrasi massa turut ambil bagian dalam rangka merebut kekuasaan atas Papua.4 Pada bulan Januari 1960 Khrushchev berkunjung ke Jakarta dan memberikan kredit sebesar 250 juta dolar AS kepada Indonesia. Pada bulan Januari 1961 Nasutoin pergi ke Moskow dan memperoleh pinjaman sebesar 450 juta dolar dalam bentuk persenjataan dari Soviet. Kini angkatan bersenjata mulai bertambah besar untuk untuk yang pertama kali sejak Revolusi, yang mencapai jumlah sekitar 300.000 prajurit pada tahun 1961 dan 330.000 prajurit pada akhir tahun 1962. Banyak peralatan militer Indonesia yang berasal dari Soviet, termasuk pesawat-pesawat tempur modern dan pesawat-pesawat pengebom jarak jauh untuk angkatan udara serta kapal-kapal baru untuk angkatan laut. Memang sebagian besar peralatan baru itu untukangkatan laut dan angkatan udara, yaitu angkatan-angkatan yang dipandang

oleh Sukarno lebih

kooperatif daripada angkatan darat. Akan tetapi, perang di Papua masih berupaya kegiatan militer yang tingkat rendah. Ketika John F. Kennedy menjadi Presiden Amerika Serikat pada bulan Januari 1961, dia mulai menandingi penagaruh Soviet di 4

H. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991, hlm 407


Indonesia dengan mengupayakan tercapainya suatu penyelesaian atas masalah Papua melalui perundingan.


BAB III PERAN SUHARTO DALAM PEMBEBASAN PAPUA

A. Proses Pembentukan Komando Mandala Dengan dicetusnya Trikora pada 19 Desember 1961, Kora I/ CADUAD ditugasi untuk melaksanakan operasi militer dalam rangka membebaskan Papua. Namun, demikian Trikora tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa Indonesia akan menyerbu Papua yang diduduki Belanda. Tetapi dapat diartikan Komando Trikora merupakan sikap dan tekad pemerintah Indonesia untuk ingin menempuh segala macam cara dalam upaya membebaskan Papua yang menjadi wilayah sengketa antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1962 presiden Sukarno, mengeluarkan Keppres N0.1/1962, yang berisi tentang pembentukan Komando Mandala pembebasan Papua. Kemudian sembilan hari setelah keputusan Presiden tersebut dikeluarkan, Brigadir Jenderal Suharto ditunjuk sebagai Panglima Komando Mandala dalam pembebasan Papua. Pada tanggal 13 Januari 1962, Brigadir Jenderal Suharto, Deputi KSAD wilayah Indonesia bagian timur dan pimpinan KORA I/ CADUAD dilantik sebagai Panglima Komando Mandala dan dinaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal. Pelantikan ini dilaksanakan di istana Presiden Bogor. Susunan Komando Mandala yang mengemban tugas untuk pelaksana pembebasan Papua yang akan dilaksanakan yaitu:

15


a) Panglima Komando

: Mayjen Suharto

b) Wakil Panglima I

: Kolonel Laut Subono

c) Wakil Panglima II

: Kolonel Udara Leo Wattimena

d) Kepala Staf Gabungan : Kolonel Ahmad Tahir1 Komando Mandala yang bermarkas di Makasar ini mempunyai dua tujuan yaitu: 1. Merencanakan,

menyiapkan

dan

melaksanakan

operasi

militer

untuk

mengembalikan Papua ke dalam kekuasaan Republik Indonesia 2. Mengembangkan situasi militer di wilayah Papua sesuai dengan perkembangan perjuangan di bidang diplomasi supaya dalam waktu singkat diciptakan daerahdaerah bebas de facto atau unsur pemerintah RI di wilayah Papua. B. Kebijakan Komando Mandala a. Strategi yang digunakan Komando Mandala Dalam upaya melaksanakan tujuan tersebut, Komando Mandala telah membantu strategi dengan membagi operasi pembebasan Papua menjadi tiga fase yaitu: 1. Fase Inflasi Di mulai pada awal Januari 1962 sampai dengan akhir tahun 1962, dengan adanya masukan 10 kompi kesekitar sasaran tertentu untuk dapat menciptakan daerah bebas De Facto.

1

Ridhani, R, Mayor Jenderal Soeharto Panglima Komando Mandala Pembebasan Papua, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2009, hlm 95-96


2. Fase Eksploitasi Di mulai pada tahun 1963,dimana dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting di Papua, terutama di Jayawijaya, Fak-fak, Kaimana, Sorong dan Merauke. 3. Fase konsolidasi Di laksanakan pada tanggal 1 Januari 1964, dengan menegakkan kekuasaan Repulik Indonesia secara mutlak diseluruh Papua.2 Sebelum Komando Mandala bekerja aktif, unsur militer yang telah bergabung dalam Motor Boat Torpedo (MBT), yang telah melakukan penyusupan ke Irian Barat/Papua. Namun,kedatangan pasukan ini dapat diketahui Belanda, sehingga terjadilah Pecah pertempuaran di Laut Arafuru. Dalam pertempuran itu yang sangat dahsyat ini, Motor Boat Torpedo (MBT), Macan Tutul ditenggelamkan oleh Belanda dan mengakibatkan gugurnya Komandan MBT Macan Tutul Yoshafat Sudarso. b. Pembentukan Kelengkapan Mandala Untuk memdukung kelacaran operasi, komando Mandala menyusun suatu rencana logistik yang meliputi pengembangan pangkalan, bantuan logistik untuk melancarkan serangan besar-besaran guna persiapan pembekalan. Angkatan Laut telah menetapkan pangkalan depan di Ambon, Elat dan Kei. Pangkalan dasar

2

Ibid , hlm. 96


yang besar itu ada Bitung, teluk Wujo, dan Maumere (Nusa Tenggara Timur). Kemudian pangkalan mobil untuk stock pilling di Ambon. Pangkalan dasar di Manado (Sulawesi Utara), Gorontalo, Kendari (Sulawesi Tenggara) Makassar (Sulawesi Selatan) dan Kupang (Nusa Tenggara Timur). Pasukan yang telah melakukan operasi infiltrasi supaya pasukan mampu melakukan survival. Mereka hanya diberi bekal tujuh hari ransum serbuan (Ranser). Untuk melakukan serangan besar-besaran, bantuan logistik ini merupakan bantuan logistik yang regular.3 C. Infiltrasi Tentara Republik Indonesia Dalam rangka meningkatkan kegiatan infiltrasi dengan Keputusan Panglima AD Mandala No.SP-15/21/1962 tanggal 26 Februari 1962. Letkol Dijoko Basuki diperintahkan untuk menyusun dan mengkoordinir Task Force ―Bulu Pitu‖. Di bawah pimpinan komandan baru ini, aktivitas infiltrasi mempunyai tujuan untuk melakukan pengembangan Pangkalan dan pasukan. Sementera itu kegiatan infiltrasi yang dilakukan dengan pola lama, masih terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Untuk mempermudah pengendalian komando, wilayah tugas infiltrasi dibagi menjadi tiga poros, yaitu dipimpin oleh seorang komandan sebagai penanggung jawab lapangan. Pembangian ketiga poros wilayah tersebut dimaksudkan sebagai jalan pendekatan menuju sasaran. Ketiga wilayah itu adalah:

3

Ibid, hlm. 119


a. Wilayah Selatan (P—101/Hanggada) dipimpin oleh Mayor Ali Moertopo. Posnya berada di kepulauan Aru. Kegiatan operasi dari (P-101/Hanggada dikendalikan oleh Angkatan Darat Mandala. b. Wilayah Tengah (P-102/Kapi Jembawaan) dipimpin oleh Letkol Amir Judowinarno, posnya berada di pulau Geser. c. Wilayah Utara (P-103/Hanilo) dipimpin oleh Mayor Roejito, posnya berada di pulau Gebe. Kegiatan operasi Infiltrasi laut dari wilayah Tengah dan Utara dikendalikan oleh Komando Mandala. Setelah pembentukan ketiga poros tersebut maka masing-masing poros tersebut di bagi dalam beberapa pos yaitu: a. Penyusupan pos 101/ Hanggada, pos 101 ( Selatan) telah diperluas sampai Tual dan dipersiapkan kekuatan Yon 521/ Brawijaya dan satu Kompi Yon R-700 (Ki Nussey) untuk didaratkan di daerah Kaimana. Penyusupan itu dilakukan berdasarkan perintah Operasi Bandar Lumut No.PO-05/PO/SK/6/62 tanggal 18 Juni 1962. Pelaksanaan operasi dilakukan tanggal 28 Juni 1962 dengan menggunakan 5 buah kapal terdiri dari 3 kapal cepat terpedo kelas Rusia dan dua buah kapal MTB kelas Jaguar. b. Penyusupan pos 102 (Kapi Jembawaan), setelah lima kali mengalami kegagalan, baik oleh pasukan Kompi Batalyon 530/R maupun Datasemen Pelopor Brigade Mobil, maka pada tanggal 4 April 1962 diberangkatkan dengan dua buah perahu yang dilengkap motor tempel jhonson, membawah 30 orang anggota Menpor Brimob di bawah pimpinan Aiptu Hudaya Sumarya. Dalam perjalanan anggota


Menpor Brimob di serang badai sehingga sebuah perahu pecah dan tenggelam, rombongan tersebut terpaksa kembali untuk menyelamatkan anggota yang perahunya tenggelam. Perjalanan pulang ke pangkalan ditempuh selamaa dua hari dua malam tanpa makan. Pada tanggal 13 Mei 1962, AKP Anton Sudjarwo memerintahkan untuk melakukan pendaratan kedua. Rombongan ini berjumlah 20 orang yang dipimpin oleh Aipda Sumarno. Mereka berangkat dengan perahu layar yang dilengkapi motor Johnson. c. Penyusupan pos Wahai, pada tanggal 4 Agustus 1962, suatu Kompi Yon R-700 di bawah pimpinan Letu Thmas Nussy tiba di Wahai dari Ambon dengan menumpang KU-ADRI XIV. Pada tanggal 6 Agustus 1962 Kas Brigif-2 (TR.061/MCO/1962) menugaskan Dan Ton-2 Speed boat untuk mendaratkan Kompi Nussy di pulau Missool. Pada tanggal 7 Agustus 1962, sekitar pukul 19.15, dengan menggunakan 3 buah speed boat fibergelas dengan nama puntodewo, Sadewo dan Nakula dipimpin langsung oleh Dan Ton-2 Ki Speed boad Capa Djamran Hasan mengangkut sejumlah 99 orang anggota Nussy yang dipimpin oleh Nussy sendiri. Tujuan dari pendaratan yang telah ditentukan ialah Kampung We di pualu Missool dekat gunung Adola. Dalam perjalanan, setelah melewati perbatasan Speed boat Puntodewo yang dipimpin Capa Dijamran Hasan mengalami kerusakan pada sebuah mesinnya, tetapi perjalanan tetap dilanjutkan dengan hanya menggunakan sebuah mesin. Sejalan dengan fase-fase operasi yang direncanakan menjelang fase exploitasi, oleh Gabungan Staf-6 di bawah pimpinan Letkol Setjokusumonegoro dibangun


stasiun-stasiun pengamat dan pemantau (Relay Station) di Makasar, Ambon, Tual dan Bula. Jaringan komunikasi radio yang telah disusun oleh G-6 ini dapat berhubungan dengan semua komponen di seluruh Mandala. Di samping itu masih terdapat pula jaringan stasiun radio yang intelijen yang disiapkan khusus untuk pengendalian infiltrasi-infiltrasi yang dilancarkan ke Papua. Melalui jaringan komunikasi ini selama 24 jam dilakukan hubungan dengan tim-tim infiltrasi. a. Infiltrasi Angkatan Laut Mandala Operasi yang dilakukan ALLA terbagi atas beberapa tahap pada fase Infiltrasi: 1) Operasi Show Of Force pada tanggal 14 Maret 1962 samapi dengan Juni 1962 yang terdiri atas Operasi Antareja dan Operasi Alugara. Operasi Antareja adalah Operasi Kapal Selam yang berlangsung antara 28 Februari hingga 2 Mei 1962 dengan unsur RI Nanggala. Dengan tugas mengadakan pengintaian di kota-kota pelabuhan sepanjang pantai Papua, dan melakukan patroli perang ke wilayah perairan musuh, pengintaian penyerangan kapal-kapal perang musuh apabila keadaan menguntungkan. 2) Operasi Cakra Operasi Cakra adalah sebuah operasi kapal selam yang dimaksudkan untuk memperoleh keunggulan laut sebagai persiapan operasi amphibi dalam rangka operasi Jayawijaya. Operasi itu berlangsung pada 20 Juni 1962. Unsur-unsur yang dipergunakan ialah:


a) 503 RI Nagabanda dengan Komandan Mayor Pelaut Wignyo Prayitno yang beroperasi antara daerah kotabaru – Biak. b) 504 RI Trisula dengan Komandan Mayor Pelaut Teddy Asikin Nataatmaja yang beroperasi antara daerah Biak – Yapen Waropen. c) 505 RI Candrasa dengan Komandan Pelaut Mardiono yang beroperasi antara daerah Numfoor – Manokwari. d) 506 RI Nagarangsang dengan Komandan Mayor Pelaut Agus Subroto, yang beroperasi antara Sorong dan sekitarnya. Tugas operasi Cakra ialah melakukan pengintaian-pengintaian di kota-kota pelabuhan penting di Papua dengan jalan perburuan bebas (Free hunting) dan perang perbatasan. Sesuai dengan tugasnya, keempat kapal selam tersebut masing-masing ditempatkan di muka pelabuhan Kotabaru, Biak, Manokwari, dan Sorong. 3) Operasi Lumba-Lumba Unsur-unsur yang digunakan operasi lumba-lumba ialah : RI Candrasa, RI Trisula, dan RI Nagarangsang. Tugasnya ialah mendaratkan tim khusus RPKAD di Teluk Tanah Merah, suatu pantai di dekat Kotabaru. Operasi ini merupakan tahap kedua dari operasi Amphibi sesudah tahap pengintaian. Tugas pasukan khusus tersebut adalah melakukan sabotase obyekobyek vital untuk melumpuhkan pertahanan Belanda, agar pasukan yang didaratkan pada operasi Jayawijaya tidak menemui banyak perlawanan. Selain itu juga untuk mempersiapkan rakyat setempat, agar ikut mengangkat senjata


melawan Belanda. Tim khusus RPKAD untuk tugas sabotase didaratkan dengan RI Nagarangsang. Sedangkan tim khusus RPKAD untuk tugas pemerintahan sipil oleh RI candarasa. Operasi lumba-lumba dilaksanakan berdasarkan Perintah Operasi Pangla Nomor: 7/PO/SR/62 tanggal 25 Juli 1962 dilancarkan dengan sasaran mendekati dan langsung mendaratkan pasukan di sekitar Kotabaru. b. Infiltrasi Melalui Udara Pelaksanaan infiltrasi melalui udara ini dilaksanakan oleh AULA yang dipimpin oleh Panglima AULA, Komodor Udara Leo Wattimena dan diawasi langsung oleh Pangla Mayjen Suharto. Operasi tersebut terdiri dari : 1) Operasi Bentang Ketaton Operasi udara Benteng Ketaton berdasarkan PO Pangla No. 01/PO/SR/4/1962 tanggal 11 April 1962 dilaksanakan pada tanggal 26 April 1962, menerjunkan pasukan RPKAD dan PGT dengan sasaran Kaimana dan Fak-fak. Operasi udara ini ditempuh dengan cara terbang rendah (Low level flying), untuk menghindarkan diri dari daratan Papua, pesawat meninggi menelusuri daerah pegunungan. Operasi Benteng Ketaton dibagi atas 2 tahap sebagai berikut : a) Operasi Benteng I ( Benteng Putih), dipimpin oleh Mayor Udara Nayoan, dengan sasaran Fak-fak. Operasi ini menerjunkan satu tim RPKAD/PGT-AU berjumlah 42 orang, dibawah pimpinan Letda Agus Hernoto, menggunakan tiga pesawat Dakota.


b) Operasi Benteng II (Benteng Merah), dipimpin oleh Kapten Penerbang Santoso, dengan sasaran Kaimana, operasi ini menerjunkan 1 tim RPKAD/PGT-AU berjumlah 40 orang di bawah pimpinan Letda Heru Sisnodo. 2) Operasi Garuda Merah Operasi Garuda merupakan pelaksanaan Perintah Pangla No.02/PO/SR/5/62 tanggal 13 Mei 1962. Daerah sasaran penerjunan Operasi garuda ialah Fak-fak dan Kaimana. Operasi ini dibagi dalam dua penerbangan yaitu: a) Garuda Merah, dengan menggunakan pesawat Dakota pada tanggal 15 Mei 1962, menerjunkan pasukan sebanyak 38 orang dibawah pimpinan Kapten Kertawi. Pasukan yang diterjunkan berasal dari Kompi Yon-454/Para. Daerah sasaran Fak-fak. b) Garuda Putih, dengan menggunakan pesawat Dakota pada 15 Mei 1962 sebanyak 27 orang dan dengan jumlah yang sama pada 17 Mei 1962, karena pada 16 Mei 1962 cuacanya buruk. Pasukan ini dipimpin Lettu Idrus Ki-4 Yon 454 dan PGT dengan daerah sasaran Kaimana. Dalam operasi Garuda ini unsur KT Baladewa berperan dalam pemberangkatan pesawat dari pangkala udara Pattimura/ Laha. Setelah selesai melaksanakan penerjunan pasukan, pesawat-pesawat Dakota kemabli ke pangkalan dengan kawalan pesawat B-25 dan P-51.


3) Operasi Srigala Operasi Srigala sebagai pelaksanaan PO Pangla No.03/PO/SR/5/62 tanggal 13 Mei 1962. Operasi ini dijalankan dari kesatuan PGT/AURI, sasarannya daerah Sorong dan sekitarnya. Operasi Srigala terbagi dalam dua tahap, yaitu : a) Tanggal 17 Mei 1962, telah diterjunkan sebanyak 39 orang di Teminabuan dengan pesawat Dakota yang dipimpin Letnan II Manuhua jatuh diatas asrama tentara Belanda. Pertemputaran segera berkobar sampai beberapa hari. Setelah melalui saat-saat kritis, mereka berhasil mengkonsolidasi pasukan dan karena keuletan serta kegigihan pasukan, mereka berhasil mengibarkan bendera merah putih sebagai lambang terbentuknya wilayah Republik Indonesia di daerah tersebut pada tanggal 21 Mei 1962. b) Tanggal 19 Mei 1962 diterjunkan sebanyak 81 orang di daerah Sansopor dengan pesawat Hercules yang dipimpin Letnan Mudah Udara Suhadi. Pasukan ini juga jatuh di atas asrama musuh sehingga terjadi kontak senjata dengan Belanda. 4) Operasi Kancil Operasi Kancil direncanakan pada tanggal 15, 16 dan 17 Mei 1962, dibagi dalam tiga flights. Sesuai dengan nama sandinya, operasi Kancil bermaksud mengadakan pengintaian dan pemotretan dari udara. Berhubung cuaca tidak mendukung, maka operasi Kancil mengalami penundaan berapa waktu. Tanggal 15 Mei dua buah pesawat B-15 berangkat dari pangkalan


udara Laha Ambon menuju daerah Sorong untuk mencari kemungkinan daerah penerjunan (dropping Zone). Tanggal 17 Mei dimulai penerjunan pasukan dengan samaran Kancil. Pembagian kelompok diatur sebagai berikut : a) Kancil I dengan sasaran Fak-fak, terdiri dari tiga buah pesawat C-47 Dakota, mengangkut satu kompi pasukan dan dikawal oleh dua buah pesawat P-15 Mustang, diterbangkan oleh Kapten Udara Pnb. Iskandar dan Mayor Pnb Loeli Wardiman. b) Kancil II dengan sasaran Kaimana dari tiga buah pesawat C-47 Dakota, mengangkut satu kompi dikawal oleh pesawat B-25 yang diterbangkan oleh Kapten Udara Pnb. M. Abdulkadir. c) Kancil III dengan sasaran Sorong terdiri dari pesawat B-25 yang diterbangkan Mayor Pnb. Soedjito. Misi yang dibawa Operasi Kancil ini diangkap penting karena merupakan misi penerbangan yang bersifat pengelabuhan sekaligus untuk melakukan pengawalan pada operasi selanjutnya yaitu Operasi Garuda. 5) Operasi Naga Sebagai pelaksanaan dari PO Pangla No.04/PO/SR/6/1962 tanggal 2 Juni 1962 dilakukan operasi Naga. Sasaran operasi Naga adalah daerah Merauke. Pelaksanaan dilakukan pada tanggal 24 Juni 1962 yang sekaligus menggunakan tiga buah pesawat Hercules. Sebuah pesawat Hercules membawah tim I/DPC dan Staf Ko DPC dengan Kapten penerbang Pribadi, dua pesawat membawa Ki-2 Yon-530.


Jumlah pasukan yang diterjunkan dalam Operasi Naga sebanyak 215 orang, terdiri dari 55 orang (satu tim) RPKAD dan 160 orang dari Kompi-2 Batalyon 530/Brawijaya dibawah pimpinan Kapten Bambang Soepeno. 6) Operasi Rajawali Operasi ini dilakukan berdasarkan PO Pangla No. 14/PO/SR/7/62 tanggal 26 Juli 1962. Operasi dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 1962. Pada operasi ini telah menerjunkan 71 orang di daerah Kaimana, yang berasal dari pasukan Kompi Yon 328/ Siliwangi, dibawah pimpinan Letnan Atma. 7) Operasi Lumbung Berdasarkan PO Pangla No.08/PO/SR/6/62 tanggal 26 Juni 1962. Operasi Lumbung bertujuan untuk melakukan resupply logistik kepada pasukan yang telah diterjunkan di dataran papua, antara lain dilaksanakan terhadap pasukan Mayor Benny Moerdani (Operasi Naga) dengan sebuah pesawat Hercules pada tanggal 30 Juni 1962. Pesawat Hercules tersebut diterbangkan oleh May (Pnb) Mhd. Slamet dan CoPilot Letnan Sibun, Navigator Mayor Gan sedangkan untuk daerah Kaimana dilaksanakan oleh Mayor (Pnb) Nayoan. 8) Operasi Jatayu Operasi Jatayu dilaksanakana pada tanggal 14 Agustus 1962 berdasarkan PO Pangla No.15/PO./SR/7.62 tanggal 9 Agustus dengan tugas yang tidak jauh berbeda dengan Operasi Rajawali

ialah melakukan penerjunan pasukan dan


pembekalan di daerah Sorong, Merauke, dan Kaimana. Operasi itu dilakukan untuk menutupi operasi infiltrasi dari udara, dan dibagi menjadi tiga bagian yaitu: a) Elang. Dengan tujuan Sorong, dibawah pimpinan Kapten Psk Radix Sudarsono yang membawah 134 orang anggota, terdiri atas Yon-2/PGT serta pasukan yang dipimpin Letnan Udara dua Sujatto. b) Gagak. Dengan tujuan Kaimana, terdiri atas 141 orang anggota Yon 454/Para di bawah pimpinan Mayor Untung. c) Pasukan ini diterjunkan dengan pesawat Hercules yang diterbangkan Mayor Mhd. Slamet dan Navigator Mayor Gan Sing Lieo/ Gunandhi B. d) Alap-Alap. Dengan tujuan Merauke, membawah pasukan 1 Kompi dari Yon-2 PGT sebanyak 132 orang dibawah pimpinan Letnan Udara Dua B. Matioutty. Pasukan yang diterjunkan pada operasi Jatayu berjumlah 407 orang. Pada saat pemberangkatan pasukan Panglima Mandala Mayjen Suharto bersama Panglima AULA Komodor Leo Wattimena dan kepala Staf ADLA Brigjen Ahmad Wiranatakusuma melakukan inpeksi kesiapan tempur pasukan dengan pesawat Convair-240 Garuda. Sebanyak 9 buah pesawat Hercules telah mengangkut pasukan tersebut membuktikan bahawa keunggulan udara pada saat itu sepenuhnya telah berada dipihak Indonesia.


BAB IV DAMPAK PERJUANGAN SUHARTO DALAM PEMBEBASAN PAPUA

A. Perjanjian New York 1. Perumusan Perjanjian New York Sejak diumumkannya Trikora, sikap Indonesia tentang masalah Papua semakin tegas. Amerika yang melihat kesiapan Indonesia untuk melakukan pertempuran kemudian mengambil tindakan untuk melerai perselisihan kedua negara tersebut. Amerika Serikat dengan J.F Kennedy sebagai Presidennya menunjuk seorang diplomat yang bernama Ellsworth Bunker untuk berunding dengan Presiden Soekarno dan Menteri Luar Negeri Belanda DR. Joseph Luns untuk menyelesaikan sengketa Papua. Perundingan tersebut membuahkan hasil yang dikenal dengan usulan Bunker. Secara umum pihak Indonesia dan Belanda menerima usulan tersebut, tetapi di pihak Indonesia sebenarnya terdapat bagian dari usulan itu yang sulit diterima. Selain itu kedua belah pihak Indonesia dan Belanda mempunyai kekeliruan penafsiran mengenai usulan tersebut mengenai syarat-syarat pertahanan dan penentuan nasib sendiri. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 dengan mengambil tempat di Markas Besar PBB New York ditandatanganilah Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Belanda mengenai Papua, dan pada bulan September 1962 karena

29


persetujuan itu ditandatangani di New York, maka dikenal dengan perjanjian New York. Isi perjanjian New York yang antara lain mengandung dasar-dasar pokok persetujuan : a. Kolonialisme Belanda di Papua secara formil dihentikan mulai 1 Oktober 1962. Bendera Belanda dengan resmi turun dari angkasa Papua. b. Indonesia akan masuk secara berangsur-angsur ke Papua mulai saat itu juga. c. Berhubung dengan pemulangan secara bertahap orang-orang Belanda dari Papua, maka secara formil barulah pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintah keseluruhannya diserahkan kepada Indonesia. Meskipun demikian Bendera R.I. berkibar pada tanggal 31 Desember 1962 yaitu sebelum ayam jantan berkokok pada 1 Januari 1963. d. Indonesia menyetujui adanya pemungutan suara mengenai Self Determinationpada tahun 1969 yaitu sesudah 7 tahun pemerintah R.I. Di Papua, karena soal itu adalah internal question.1 2. Komando Mandala Setelah Perjanjian New York Pada tanggal 28 Agustus 1962 Panglima Komando Mandala Mayor Jenderal Soeharto telah mengeluarkan gagasan strategis baru dengan penyesuaian keadaan yang sudah berubah sebagai berikut :2 1. Kebijaksanaan pelaksanaan strategis sampai 1 Oktober 1962 : a. Menghentikan semua infiltrasi kedaratan Papua. b. Merencanakan dan mempersiapkan perebutan sasaran terbatas.

Baharudin Lopa, Djalannja Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat, Jakarta : PN Pertjetakan dan Periklanan Daja Upaja, 1962, hlm. 140

1

Ridhani, R, Mayor Jenderal Soeharto Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, 2 Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2009,hlm 228

2


c. Merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan penambahan untuk pasukan-pasukan yang telah didaratkan/ diterjunkan. d. Mengkonsolidasikan dan mempersiapkan pasukan yang berada di daratan Papua untuk tugas penguasaan wilayah. 2. Kebijaksanaan pelaksanaan strategis setelah 1 Oktober 1962 samapi 1 Mei 1963 a. Mengkonsolidikasikan keamanan dalam negeri untuk menghadapi Offensive Belanda dengan dalih lalu lintas bebas. b. Merencanakan dan melaksanakan operasi penguasaan wilayah Papua. c. Mempersiapkan

unsur-unsur

Kodam,

Kodamar,

Korud,

Kamisariat,

Kepolisian dan Pemerintahan Sipil serta alat-alat kekuasaan RI lain untuk mengawasi penyerahan administrasi Pemerintahan dari Pemerintahan sementara dari PBB kepada Indonesia. 3. Kebijaksanaan pelaksanaan Strategi setelah tanggal 1 Mei 1963. a. Menegakkan kekuasaan RI. b. Menunjukkan kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Papua. c. Mengamankan pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri sebagai hasil persetujuan resmi yang menguntungkan perjuangan rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 31 September 1962 di keluarkan Petunjuk Operasi Brajamusti yang berisi: 1. Menyiapkan suatu kesatuan tempur untuk menghadapi kemungkinan Belanda tidak menaati peraturan.


2. Merebut dan menduduki sasaran terbatas atau sasaran Sorong untuk dijadikan pangkalan lebih depan. Pemerintahan Operasi Brajamusti pada tanggal 18 September 1962 dengan sasaran terbatas. Sorong dengan hari “H” tanggal 28 September 1962. Sementara itu kekuatan Armada Tugas Amfibi (ATA) – 17 ditarik kebelakang untuk konsolidasi dan dibentuk kesatuan baru ATA -19 sebagai unsur pemukul dalam operasi. Sementara Komando Mandala mempersiapkan untuk operasi tersebut, Belanda secara resmi mengumumukan rencana pengembalian pasukan militernya secara bertahap dan akan berakhir hingga bulan November 1962, sehingga pelaksanaan operasi Brajamusti dibatalkan. Untuk usaha pengamanan keadaan selanjutnya dikeluarkan Petunjuk Operasi Standar pada tanggal 31 Oktober 1962, yaitu : 1. Untuk pengamanan pelaksanaan persetujuan pada 31 Desember 1962 dengan penurunan Bendera Belanda dan penaikan Bendera Indonesia di daratan Papua. Ini berarti berakhirnya secara resmi kekuasaan Belanda di wilayah Papua. 2. Pengamanan unsur-unsur pemerintahan dalam melakukan tugas pengawasan di Papua. Sebagai petunjuk pelaksanaan dari Operasi ini telah dikeluarkan Pemerintahan Operasi tanggal 5 Januari 1963 yaitu untuk persiapan menghadapi penyerahan administrasi Pemerintahan Papua dari UNTEA kepada Indonesia tanggal 1 Mei 1963. Operasi ini juga bertugas melaksanakan operasi-operasi bakti dengan menanamkan


kesadaran mental terutama kepada penduduk setempat. Operasi ini juga diiringi oleh Pameran Armada ALLA di muka pelabuhan Hollandia (Jayapura) dengan unsurunsur AT-11 dipimpin oleh KRI Multatuli AT-14 dipimpin oleh KRI Papua. B. Masa Pemerintahan UNTEA Sesuai dengan persetujuan New York 15 Agustus 1962 yaitu persetujuan antara pemerintah Belanda dan Indonesia mengenai Papua, maka dibentuklah suatu Badan Pelaksanaan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diberi nama United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Badan itu berada dibawah kekuasaan Sekertaris Jenderal PBB.3 UNTEA dikepalai seorang Adminitrator PBB yang diangkat oleh Sekertaris Jenderal PBB dengan persetujuan dari pemerintah Indonesia dan Belanda. Sesuai petunjuk Sekertaris Jenderal PBB, Administrator tersebut menjalankan pemerintahan di Papua Barat (West Papua) untuk jangka waktu satu tahun. 1. Tugas-tugas

pokok

UNTEA

dapat

diperinci

sebagai

berikut

:

Menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Papua dari pihak Belanda. 2. Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Papua selama suatu masa tertentu. 3. Menyerahkan pemerintahan atas Papua kepada Republik Indonesia. Sedangkan dalam menyelenggarakan pemerintahan di Papua, UNTEA wajib menlaksanakan tugas-tugas sebagai berikut : John RG Djopari,Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993, hlm 54

3


1. Memelihara keamanan dan ketertiban umum ( Maintaining Law & Order) 2. Mengumumkan dan menyerangkan secara luas ketentuan-ketentuan dalam persetujuan Indonesia dan Belanda serta memerintahkan kepada penduduk Papua mengenai penyerahan pemerintahan kepada pihak Indonesia dan mengenai ketentuan-ketentuan penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam persetujuan. Dalam menjalankan tugasnya, UNTEA berwenang menetapkan peraturan baru atau mengubah peraturan yang telah ada sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. UNTEA berwenang pula mempekerjakan pegawaipegawai bagi bangsa Indonesia dan Belanda dalam pelbagai dinas, kecuali pada jabatan-jabatan tertinggi seperti Direktur Departemen, Rasiden, dan Kepala Polisi yang harus dijabat oleh pejabat berkebangsaan lain.4 Sejak 1 Oktober 1962 berlangsunglah pemerintahan UNTEA di bawah pimpinan Administrator Jose Rolz Bennet yang tidak lama kemudian diganti oleh Dr. Jalal Abdoh. Mulai pada hari itu juga bendera PBB mulai berkibar berdampingan dengan bendera Belanda di Papua hingga 31 Desember 1962, selanjutnya bendera Belanda diturunkan dan digantinya dikibarkanlah bendera Indonesia berdampingan dengan Bendera PBB ( UNTEA). Untuk memperkuat angkatan Kepolisian Papua tiba pula pasukan keamanan PBB United Nations Securty Forces (UNSF) dibawah pimpinan Mayor Jenderal Said Uddin Khan dari Pakistan, dimana pasukan Indonesia digabung dengan pasukan PBB Ibid, hlm 55

4


sebagai kontingen Indonesia di samping kontingen Pakistan, Amerika Serikat, dan Kanada. Kemudian secara berangsur-angsur Administrator UNTEA menganti pejabat-pejabat tinggi Belanda di Papua dengan pejabat-pejabat berkebangsaan lain sebagai para Director, Divisional, Cmmisioner, Police, Commander, dan Rasident. UNTEA juga masih tetap mempekerjakan 11 orang Belanda dalam bidang ekonomi, keuangan, kesehatan, dan pemerintahan dalam negeri.Penduduk Papua yang telah bekerja dibidang Administrasi dan teknis terus digunakan oleh UNTEA. Untuk mengisi berbagai jabatan pemerintahan di Papua sebagai pengadilan, kesejaksaan, perhubungan,telepon dan lain-lain UNTEA meminta bantuan tenaga-tenaga dari pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya untuk memudahkan dalam memperlancar Pemerintahan Papua kepada pemerintah Indonesia kelas, pada tiap-tiap Departemen dan Divisi diperbantukan pejabat-pejabat Indonesia sebagai Deputy Director dan Deputy Resident. Secara berangsur-angsur pegawai bangsa Belanda meninggalkan Papua, dimana hingga Maret 1963 praktis hamper semua jabatan dalam Pemerintahan UNTEA telah berada di tangan bangsa Indonesia, kecuali jabatan-jabatan tertentu vital yang terus dipegang oleh petugas PBB bangsa lain hingga pada akhir masa tugas UNTEA di Papua.5 Berdasarkan catatan pada akhir masa UNTEA ( 30 April 1963), jumlah seluruh pegawai sipil Indonesia termasuk petugas-petugas Kepolisian adalah sebagi berikut : Pegawai berasal dari Papua 7.625 orang, pegawai berasal dari daerah lain Ibid,hlm 229

5


1.564 orang jumlah 9.189 orang; mengenai anggaran belanja pemerintah UNTEA selama 7 tahun ( Oktober 1962-April 1963) tercatat sebagai berikut : belanja pegawai 26.380.500, belanja barang 32.776.500, belanja modal 9.503.500, jumlah 68.660.000. Perhitungan tersebut dalam hitungan rupiah Papua. Demikian UNTEA mulai menjalankan roda pemerintahan di Papua dengan berbagai kesulitan yang terus dihadapi sesuai konsekuesi dari proses peralihan kekuasaan. Selain pejabat-pejabat sipil internasional, bekerjasama dengan perwakilan Republik Indonesia di Papua yang waktu itu dipimpin oleh Sudjarwo Tjondronegoro, SH serta perwakilan Belanda yang dipimpin L.J. Goetdharta, maka pemerintah UNTEA dapat berjalan dengan lancar, tenang dan damai walaupun terdapat beberapa insiden kecil yang dapat ditanggulagi yaitu Sorong dan Manokwari. Keberhasilan UNTEA itu dapat ditandai dengan hasil-hasil yang telah dicapai yaitu : 1) Berjalannya terus semua dinas umum, 2) Terpelihara keamanan dan ketertiban, 3) Dipertahankannya stabilitas perekonomian dengan persediaan barang-barang penting yang cukup. Selesainya berbagai proyek umum seperti rumah sakit, dermaga, sekolah, pusat penelitian pertanian, penyimpanan air minum, gedung perwakilan rakyat dengan gedung pengadilan, perluasan jalan dan lapangan terbang.UNTEA benarbenar melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga segala sesuatu dipersiapkan dan


pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan pemerintahan Irian Barat sepenuhnya kepada Pemerintahan Republik Indonesia. Sebelum penyerahan kekuasaan kepada Indonesia, dalam bulan Desember 1962, suatu delegasi 7 orang Irian Barat ( Papua) yang dipimpin oleh Elieser Jan Bonay mendesak agar penyerahan kekuasaan oleh UNTEA kepada Indonesia dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 1962.6 Secara singkat struktur pemerintahan di Papua menurut penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1963 dan struktur pemerintahan di Papua menurut Undang-undang nomor 12 tahun 1969 serta perkembangannya hingga tahun 1964. Setelah daerah Papua secara de jure dan de facto berhasil dikembalikan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia ke pangkuan Ibu Partiwi, maka wilayah kekuasaan Republik Indonesia meliputi dari Sabang-Merauke yaitu seluruh wilayah bekas jajahan pemerintah Belanda.7 Sehubungan dengan itu pemerintah mengeluarkan penetapan Presiden (Pen-Pres) Nomor 1 tahun 1963 sebagai kebijaksanaan untuk segera melaksanakan pemerintahan di wilayah Papua dalam masa peralihan sehingga susunan dan penyelenggaraan pemerintah di Papua sama dengan daerah Indonesia lainnya.Dalam perkembanagnnya maka pada akhir tahun 1963 terdapat 27 KPS dan 90 Distrik. Sebagai relasi dari peraturan presiden Nomor 22 tahun 1963 tentang penghapusan Karesidenan dan Kawedanan, maka pada tahun 1965 Karesidenan dihapuskan untuk seluruh Indonesia

Ibid, hlm 58 Ibid. hlm 60-62

6

7


termasuk Papua. Khusus wilayah Papua adalah bekas wilayah Karesidenan tersebut dijadikan sebagai Kabupaten Administratif. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969, dibentuklah propinsi otonom Papua dan kabupaten-kabupaten otonom di Papua. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut maka pemerintahannya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Pemerintahan Propinsi Papua dengan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Papua. Demikian juga dengan peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 1969 diatur tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Propinsi Papua. Sedangkan mengenai dinasdinas Otonom diatur dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 dan 135 tahun 1970 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Otonom di Propinsi Papua dan tentang Tata Cara Pengisian Personil Dinas Otonom di Propinsi Papua. Partai-partai politik tersebut sebenarnya dengan sendirinya peralihan kekuasaan dari Belanda ke UNTEA dan dari UNTEA ke Indonesia sudah tidak berfungsi lagi. Karena statusnya yang mengambang dan membutuhkan penegasan tentang status tersebut, maka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khusunya di bidang pembinan politik dalam negeri, pada tanggal 1 Desember 1963 para wakil rakyat Papua Barat mengadakan musyawarah di Kotabaru (Jayapura) membicarakan tentang keamanan daerah yang berhubungan

dengan perkembangan politik dewasa itu.

Sebagai tindak lanjut ke arah keamanan politik demi stabilisasi dan normalisasi sesuai dengan Penetapan presiden Nomor 8 tahun 1963 yang berlaku khusus untuk Papua, maka musyawarah itu telah

menyetujui untuk mengeluarkan pernyataan


tentang pembubaran organisasi-organisasi politik di Papua. Adapun isi dari pernyataan itu adalah sebagai berikut:8 Pernyataan : 1. Bahwa daerah Papua adalah sebagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang-Merauke. 2. Bahwa hanya ada satu dasar negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945, sedang Manipol merupakan haluan negara dan Pancasila merupakan Ideologi negara. 3. Bahawa semua Ideologi negara yang berhaluan lain atau tidak sesuai dengan dasar-dasar yang sah dari negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai yang sebut di atas maka itu adalah merupakan alat pemecah kesatuan Bangsa Indonesia. Sesuai dengan apa yang telah ditandakan di atas dan sesaui pula dengan keinginan rakyat Papua untuk tetap bersatu padu dengan daerah-daerah lain di negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dipisah-pisahkan lagi, maka dengan ini kami menyatakan bahwa : 1. Semua partai-partai politik atau organisasi-organisasi politik lainnya yang didirikan pada waktu penjajahan Belanda mulai

terhitung tahun 1950-

Agustus 1962, dinyatakan bubar, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan politik pada dewasa ini.

Ibid, hlm 72-73

8


2. Partai-partai

politik

dan

organisasi-organisasi

poilitik

lainnya

yang

menyatakan bubar adalah : a. Commite Nasional Papua b. Front Nasional Papua (FNP) c. Nasional Partj Papua ( Nappa) d. Partai Nasional (Parna) e. Democratische Volks Partj (DVP) f. Partai Papua Merdeka (PPM) g. Ken U Embay ( KUE) 3. Tanggal pembubaran mulai terhitung 1 Mei 1963 tepat dengan hari kembalinya Papua ke Wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Pembubaran partai politik tersebut di atas merupakan suatu langkah penting yang berkaitan dengan usaha memantapkan proses integrasi dengan Indonesia, sebab partai-partai politik tersebut merupakan produk dari sistem pemerintahan Belanda. Jumlah pernyataan yang dilakukan oleh rakyat Papua adalah di mulai dari Manokwari pada tahun 1962 tanggal 9 Oktober. Jumlahnya tahun 1962 terdapat 21 pernayataan, tahun 1963 terdapat 25 pernayataan; tahun 1964 terdapat 7 pernyataan, tahun 1965 terdapat 4 pernyataan, tahun 1966 terdapat 3 pernyataan, tahun 1867 terdapat 23 pernayataan; tahun 1968 terdapat 35 pernyataan. Jadi jumlah keseluruhan pernyataan rakyat yang merupakan kebulatan tekad untuk berintegrasi dengan Indonesia pada 118 pernayataan rakyat.


Pepera dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan masyarakat Papua saat itu yang tidak memungkinkan dilakukan dengan caraone man one Vote. Pada masa pelaksanaan Pepera kondisi medan dan keprimitifan penduduk asli Papua merupakan salah satu kendala. Berpikir latar belakang kondisi sekarang sebagai ukuran dalam menilai keadaan waktu Pepera diselenggarakan, jelas kuras pas, tidak adil dan merupakan upaya untuk mencampur adukan keadaan dan memutarbalikan sejarah. Perlu dipahami juga bahwa dalam menjalankan demokrasi ,One Man One Vote bukanlah satu-satunya cara, tetapi melalui sistem perwakilan demokrasi juga bisa dilaksanakan. Kenyataannya, hal ini terjadi dalam praktek demokrasi di dunia.Jadi janganlah mempersoalkan keabsahan Pepera karena hanya menggunakan sistem demokrasi perwakilan. Proses pelaksnaan Pepera dilaksanakan dari tanggal 24 Juli hingga bulan Agustus 1969 dan berlangsung secara musyawarah. Pepera tersebut dilaksanakan di 8 Kabupaten yang ada pada saat itu, yaitu Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fak-fak, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura. Pepera dilaksanakan oleh 1.026 anggota dewan musyawarah Pepera (DMP) mewakili jumlah penduduk Papua yang berjumlah 809.327 jiwa.Ke-1.026 anggota DMP tersebut terdiri atas 400 orang mewakili unsur Tradisional (Kepala Suku/ Kepala Adat), 360 orang mewakili unsur daerah dan 266 orang mewakili unsur Organisasi politik/ Organisasi Kemasyarakatan/Golongan. Pelaksanaan Pepera ini berlangsung secara demokratis dan diawasi masyarakat internasional, serta berlangsung sesuai praktek-praktek internasional, dibawah


nasihat, bantuan serta partisipasi PBB.Petugas PBB yang mewakili Sekjen PBB adalah Dubes Bolivia Fernando Ortis Sanz. Hasil dari Pepera dilangsungkan di 8 Kabupaten di Papua, semuanya memmilih dan menetapkan dengan suara bulat bahwa Papua merupakan bagian mutlak dari republik Indonesia.Hal tersebut disepakati dan disetujui dengan membubuhkan tanda tangan semua yang hadir dalam rapat Pepera tersebut. Tentang bulatnya suara tertentu menyangkut bagaimana piawainya Diplomat kita dan Tim Sukses Republik Indonesia mengajak dan mempengaruhi para peserta rapat Pepera. Namun semua keputusan diserahkan kepada seluruh peserta rapa Pepera dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua, keyakinan dan dorongan hati nuraninya maka para peserta rapat Pepera memilih untuk bergabung dengan NKRI.9 C.

Hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Dalam sidang Umum PBB, 19 November 1969, dilakukan pembahasan

tentang pelaksnaan pekerjaan yang diberikan kepada Sekjen PBB tentang pelaksanaan Pepera di Papua.Berdasarkan hasil pembahasan tersebut selanjutnya 6 negara mengusulkan untuk mengeluarkan Resolusi 2504 atas pelaksanaan Pepera di Papua. Akhirnya, resolusi tersebut diterima oleh majelis umum PBB dengan suara sebanyak 84 setuju, tidak ada yang menentang dan 30 yang abstain.10

9

Ibid, hlm. 242 Ibid, hlm. 243

10


Dapat dipahami bahwa, pelaksanaan Pepera diterima di sidang Majelis Umum PBB dengan catatan.Artinya bahwa masyarakat internasional menerima hasil Pepera yang memutuskan bergabungnya Papua dalam tubuh NKRI. Pembatalan terhadap resolusi PBB adalah tidak mungkin, karena apa yang dihasilkan sudah merupakan keputusan yang bersifat final. Resolusi PBB No.2504 merupakan penegasan pengakuan PBB atas kedaulatan NKRI, termasuk Papua di dalamnya, dan karena itu setiap upaya untuk memisahkan daerah tersebut dari NKRI merupakan penentangan terhadap hukum internasional yang berlaku, terhadap Piagam itu sendiri. Dalam prinsip tata kehidupan internasional tidak satu Negara pun menyetujui gerakan separatisme.Dukungan dan persetujuan terhadap separatisme merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dan tujuan PBB. Oleh karena itu, segala macam upaya dan bentuk yang bertujuan hendak memisahkan Papua dari NKRI sesungguhnya merupakan bentuk gerakan separatisme yang harus diluruskan. Selain itu, bila ada segelintir orang yang mengusulkan untuk melakukan jejak pendapat atau referendum ulang di wilayah Papua, maka ide tersebut sungguh sangat tidak berdasar dan jelas tidak mungkin dilakukan, karena secara de facto dan je jure pada tahun 1969 rakyat Papua telah melaksanakan jejak pendapat/referendum melalui Pepera dan telah memilih serta menetapkan dengan suara bulat bahwa Papua merupakan bagian integral dari NKRI.11 Penentuan nasib sendiri di Papua telah dilaksanakan secara demokratis, dan transparan karena telah melibatkan masyarakat Papua melalui konsultasi mengenai cara dan pemberian suara Ibid,hlm. 245

11


dalam Pepera tersebut. Seluruh proses Pepera tersebut juga melibatkan partisipasi, pemberian nasehat dan bantuan PBB yang pada gilirannya mendapatkan pengesahan dari masyarakat internasional ( Majelis Umum PBB).


BAB V KESIMPULAN

Dari pembahasan permasalahan Pembebasan Papua. Peran Suharto Dalam Pembebasan Papua 1962-1969 dapat dsimpulkan sebagai berikut : 1. Peran Suharto Sebelum Pembebasan Papua Peran Suharto Sebelum Pembebasan Papua adalah sebagai Komandan pasukan Brigade X yang memimpin serangan Umum 1 Maret 1949, yang dibantu oleh pasukan yang berasal dari Puworejo untuk melawan serangan Belanda. Kemampuan Suharto dalam memimpin pasuka tak lepas karir militernya yang dimulai sejak bergabung dengan KNIL pada zaman Belanda, kemudian bergabung dengan PETA pada zaman Jepang dan selanjutnya bergabung dengan TNI. Setelah menjadi anggota TNI Suharto diangkat menjadi Panglima Kodam di Jawa Tengah,kemudian diangkat menjadi Panglima CADUAD Kostrad. Dengan pangkat Brigader Jenderal. 2. Peran Suharto dalam Pembebasan Papua Dengan dicetusnya Trikora pada 19 Desember 1961, Kora I/ CADUAD ditugasi untuk melaksanakan operasi militer dalam rangka membebaskan Papua. Namun, demikian Trikora tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa Indonesia akan menyerbu Papua yang diduduki Belanda. Tetapi dapat diartikan Komando Trikora merupakan sikap

dan tekad pemerintah

Indonesia untuk ingin menempuh segala macam cara dalam upaya

45


membebaskan Papua yang menjadi wilayah sengketa antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1962, presiden Sukarno, telah mengeluarkan Keppres N0.1/1962, yang berisi tentang pembentukan Komando Mandala pembebasan Papua. Kemudian sembilan hari setelah keputusan Presiden tersebut dikelurkan Brigadir Jenderal Suharto ditunjuk sebagai Panglima Komando Mandala dalam Pembebasan Papua. Pada tanggal 13 Januari 1962, Brigadir Jenderal Suharto, Deputi KSAD wilayah Indonesia bagian Timur dan pimpinan KORA I/ CADUAD dapat dilantik sebagai Panglima Komando Mandala dan dinaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal. Pelantikan ini dilaksanaka di istana Presiden Bogor. 3. Dampak Perjuangan Suharto dalam Pembebasan Papua a. Perjanjian New York Ditandatanganinya Perjanjian New York, pada tanggal 15 Agustus 1962 dengan mengambil tempat di Markas Besar PBB di New York antara Indonesia

dengan

Kerajaan

Belanda

mengenai

Papua.

Karena

persetujuan itu ditandatangani di New York, maka di kenal dengan perjanjian

New

York.

Perjanjian

ini

mengharuskan

Belanda

menyerahkan Papua kepada UNTEA, dimana nantinya UNTEA akan menyerahkan Papua kepada Indonesia setelah diadakannya referendum di Papua.


b. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 Setelah itu dilaksanakanlah Pepera pada tanggal 24 Juli hingga bulan Agustus 1969 dan berlangsung secara musyawarah, hasilnya menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Papua memilih bergabung dengan Indonesia.


DAFTAR PUSTAKA

Kardiyat Wiharyanto. A, Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai pemilu 2009, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2011 Suwarno, P.J, Rajawali Kemusuk Menjelajah Nusantara, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2009 Ricklefs,H.C, Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,1991 Ridhani, Mayor Jenderal Soeharto Panglima Komando Mandala Pembebasan Papua, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2009 BaharudinLopa, Djalannja Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat, Jakarta : PN Pertjetakan dan Periklanan Daja Upaja, 1962. John RG Djopari, Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, Jakart: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993.

48


LAMPIRAN


49 Lampiran I SILABUS

Nama Sekolah Program Mata Pelajaran Kelas/Semester TahunPelajaran Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Menganalisis Perjuangan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disentegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain : PKI Madiun 1948,DII/TII, Andi Aziz, RMS, PRRI, Pembebasan Papua, Permesta G30-S)

Materi Pokok

: SMA : Ilmu Pengetahuan Sosial : Sejarah : XI/2 : 2016/2017 : Menganalisis Perjuangan Bangsa Indonesia Sejak Proklamasi hingga lahirnya Orde Baru Pengalaman Belajar

P er an Suharto x Dengan mengaji buku, siswa dalam Pembebasan m elakukan Papua 1962-1969 diskusi, presentasi, dan tanyajawabdihara pkan siswa dapat : x Menganalisis x Menganalisis Peran Suharto Peran Suharto sebelum sebelum pembebasan pembebasan Papua Papua x Menganalisis x Peran Suharto perjuangan dalam Suharto dalam Pembebasan pembebasan Papua Papua x Dampak x Mengidentifikasi perjuangan dampak Suharto dalam perjuangan pembebasan Suharto dalam Papua pembebasan

Indikator 1.

2.

Kognitif a. Produk o Menjelaskan Peran Suharto dalam Pembebasan Papua b. Proses o Menganalisis Peran Suharto sebelum pembebasan Papua o Menganalisis perjuangan Suharto dalam pembebasan Papua o Mengidentifikasi dampak perjuangan Suharto dalam pembebasan Papua Afektif a. Karakter o Menghayati sikap nasionalisme atau semangat kebangsaan yang dimiliki oleh para pahlawan dalam

Teknik

Tes Tertulis

Non test

Penilaian Bentuk Instrume n Uraian

Portopolio

penugasan

Contoh Instrumen Apa peran Suharto sebelum pembebas an Papua? Bagaiman a Proses penentuan pendapat rakyat Papua (Pepera) Sebutkan isi perjanjian Ne w York!

Aloka si Wakt u 90 Menit

Sumber Belajar/Alat/ Bahan Sumber: I Wayan Badrika, 2006. Sejarah Untuk SMA Kelas XII. Jakarta : Erlangga x Ridhani, 2009. Mayor Jenderal Suharto Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan x Baharuddin Lopa, 1962, Djalanja revolusi Indonesia membebaskan Irian Barat. Jakarta: PN Pertjetakan dan Periklanan DajaUpaja x Tim Penyusun Buku Api Perjuangan Irian Barat, 1986, Api Perjuangan Irian Barat. Jakarta: yayasan Badan Kontak keluargaPrintisIrian Barat. x A. Kardiyat Wihar yanto 2011. Sejarah Indonesia dari x


50 Papua b.

3.

merebut Papua dari cengkraman Belanda. Keterampilan Sosial o Bekerjasama dalam kelompok dan menghargai pendapat teman yang berbeda.

Psikomotorik o

Menunjukkan letak propinsi Papua dalam peta Indonesia

Proklamasi sampai pemilu 2009. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Alat : LCD, OHP, Kartu soal, Kartu Nomor, Gambar, peta dan papan tulis. Bahan : Power point, Kertas transfaransi, Kertas, Gunting, Spidol, dan Kapur tulis.

Yogyakarta, 27 April 2016 Guru Mata Pelajaran



Lampiran II RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah

: SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Sejarah

Kelas / Semester

: XI / 2

Program

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Materi Pokok

: Peran Suharto Dalam Pembebasan Papua 1962-

1969 Alokasi Waktu I.

: 45 Menit (1 Pertemuan)

Standar Kompetensi Menganalisis Perjuangan Bangsa Indonesia Sejak Proklamasi hingga lahirnya Orde Baru

II.

Kompetensi Dasar Menganalisis Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disentegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain : PKI Madiun 1948,DII/TII, Andi Aziz, RMS, PRRI, Pembebasan Papua, Permesta G30-S)

III.

Indikator 1. Kognitif a. Produk o MenjelaskanPeran Suharto dalam Pembebasan Papua b. Proses o Menganalisis Peran Suharto sebelum pembebasan Papua o Menganalisis perjuangan Suharto dalam pembebasan Papua


o Mengidentifikasi

dampak

perjuangan

Suharto

dalam

pembebasan Papua 2. Afektif a. Karakter o Menghayati sikap nasionalisme atau semangat kebangsaan yang dimiliki oleh para pahlawan dalam merebut Papua dari cengkraman Belanda. b. Keterampilan Sosial o Bekerja sama dalam kelompok dan menghargai pendapat teman yang berbeda. 3. Psikomotorik o Siswa mampu melakukan pengamatan letak propinsi Papua melalui gambar peta propinsi Papua. IV.

Tujuan Pembelajaran Setelah selesai pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: x

Menganalisis peran Suharto sebelum pembebasan Papua

x

Menganalisis peran Suharto dalam pembebasan Papua

x

Menjelaskan dampak perjuangan Suharto dalam pembebasan Papua

x

Menghayati sikap nasionalisme atau Patriotisme semangat kebangsaan yang dimiliki oleh para pahlawan dalam merebut Papua dari cengkraman Belanda.

V.

Materi Pokok (terlampir) x

VI.

Peran Suharto dalam Pembebasan Papua 1962-1969

Metode / Pendekatan Pembelajaran x

Model Pembelajaran

: Kooperatif Picture & Picture(KPP)

x

Metode Pembelajaran

: ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi

dan simulasi VII.

Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran


Kegiatan 1. Pendahuluan

Alokasi

Deskripsi

Waktu

a. Guru mengucapkan salam b. Guru mengecek kehadiran peserta didik

10’

c. Guru mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi d. Guru menuliskan tujuan pembelajaran 2. Kegiatan Inti

Eksplorasi Guru menyampaikan materi yang akan dibahas hari ini yaitu tentang Peran Suharto dalam pembebasan Papua 1962-1969. Elaborasi 1. Peserta didik dibagi dalam lima kelompok. 2. Masing-masing kelompok

peserta

diberikan

didik

gambar

dalam

satu

secara

acak

mengenai Peran Suharto dalam pembebasan Papua 1962-1969. 3. Peserta didik mendiskusikan Peran Suharto dalam

pembebasan

Papua

1962-1969

perjuangan berdasarkan gambar-gambar yang telah diberikan tersebut. 4. Peserta didik mendiskusikan urutan rangkaian gambar Peran Suharto dalam Pembebasan Papua

1962-1969

dalam

masing-masing

kelompok. 5. Setiap kelompok mempresentasikan hasilnya

65’


didepan kelas. Konfirmasi Setelah peserta didik melakukan presentasi kemudian guru mengklarifikasi dari hasil masing-masing kelompok dan memberikan kesimpulan dari tiap-tiap jawaban peserta didik. 3. Penutup

a. Peserta didik menyampaikan nilai-nilai apa saja yang diperoleh dari pelajaran hari ini b. Guru memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik c. Guru memberikan post test kepada peserta didik d. Guru memberikan tugas lanjutan mengenai Peran Suharto dalam pembebasan Papua 1962-

15’

1969 kepada peserta didik dalam bentuk makalah atau portofolio e. Informasi rencana pembelajaran yang akan datang f. Guru mengucapkan salam kepada peserta didik 1.

Media / Alat Sumber Pembelajaran

1. Alat

: LCD,OHP

2. Bahan

: Gambar-gambar, Power Point

3. Sumber Belajar : Alfian, Magdalia dkk. 2006. Sejarah untuk SMA dan MA Kelas XI Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: ESIS Kardiyat Wiharyanto .A, Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai pemilu 2009, Universitas Sanata Dharma,Yogyakarta, 2011 Ridhani, R, Mayor Jenderal Soeharto Panglima Komando Mandala Pembebasan Papua, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2009 Baharudin Lopa, Djalanja Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat, Jakarta : PN Pertjetakan dan Periklanan Daja Upaja, 1962.


Tim Penyusun Buku Api Perjuangan Irian Barat, 1986, Api Perjuangan Irian Barat. Jakarta : Yayasan Badan Kontak keluarga printis Irian Barat. John RG Djopari,Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, Jakart: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993. Penilaian Hasil Belajar bentuk tertulis a. Aspek Kognitif soal dan jawaban tertulis (Terlampir) b. Aspek Afektif tentang nasionalisme dan kerja sama (Terlampir) c. NA = 70% Kognitif + 30% Afektif d. Tindak lanjut x

Siswa dinyatakan berhasil apabila tingkat pencapaian KKM 77

x

Memberi program remedi bagi siswa yang belum memenuhi tingkat ketercapaian kurang dari 77 Memberikan pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya

x

lebih dari 75. Soal Tertulis 1. Jelaskan peran Suharto sebelum pembebasan Papua 1962-1969? 2. Bagaimana peran Suhartodalam Pembebasan Papua 1962-1969? 3. Bagaimana dampak perjuangan Suharto dalam pembebasan Papua 19621969? 4. Nilai-nilai apa saja yang dapat diperoleh dari peran Suharto dalam pembebasan Papua 1962-1969? Kunci Jawaban 1. Jelaskan peran Suharto sebelum pembebasan Papua 1962-1969? x

Peran Suharto dalam revolusi Indonesia (1945-1959) Suharto memulai karir pertamasejak zaman Belanda sebagai anggota Koninklijk Nederlandsch Indische Leger (KNIL).Pada zaman Jepang Suharto memimpin Pembela Tanah Air (PETA) di Yogyakarta. Sementara pada zaman RI menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang kemudian menjadi Tentara Repulik Indonesia (TRI), dan akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).


Ketika Belanda menduduki Yogyakarta Suharto berpangkat Letnan

Kolonel

(Letkol)

danmemimpin

TNI

menyerang

Yogyakarta tanggal 1 Maret 1945 sebagai ibukota RI. Setelah merdeka

diangkat

menjadi

Komandan

Komando

Strategi

Angkatan Darat (Kostrad) di Jakarta. Sewaktu juga melaksanakan serangan umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara besar-besaran itu direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman. Serangan itu membuktikan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung. Akhirnya Indonesia berhasil mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan.Ketika terjadi Agresi Belanda II terhadap Yogyakarta, Suharto memimpin Brige X di Yogyakarta dan kemudian menghubungi pasukannya yang ada di Purworejo untuk datang ke Yogyakarta. Akhirnya berhasil mengadakan serangan umum 1 Maret 1949 setelah berkoordinasi dengan Sultan HB IX, sehingga akhirnya Belanda keluar dari Yogyakarta. x

Peran Suharto Pasca Revolusi Indonesia (1950-1962) Pada tahun 1950 Batalyon yang dipimpin Suharto mendapat tugas di Sulawesi. Pada tanggal 17 April 1950 Letkol Sentot Iskandardinata,Kepala Staf

Ekspedisi yang menyampaikan

perintah operasi kepada Suharto, yang isinya Brigade Mataran harus mendarat di Bontain. Kemudian Suharto harus mengirimkan satu batalyon ke Makasar. Pasukan-pasukan Suharto mendarat dengan selamat

pada tanggal 26 April 1950 di Makasar.


Sementara itu Kolonel Kawilarang yang membawahi Suharto sudah diangkat menjadi Panglima Tempur dan Taktis (T dan T) VII/ Indonesia Timur menggantikan Letkol A.J. Mokoginta. Letkol Suharto memimpin

Brigade III yang membawahkan

Batalyon Kresno yang dipimpin oleh Mayor Daryatmo, dan Batalyon Seno yang dipimpin oleh Mayor Sujono. Latief ditempatkan pada Batalyon Seno Kompi IV yang ditempatkan di Maros 100 kilometer dari Makasar. Suharto pindah ke Salatiga diserahi memimpin Brigade Pragola I, di bawah pimpinan Letkol A. Yani.Sementara itu Panglima Tentara Tritorial (T.T) IV membentuk satuan tugas Operasi Merdeka Timur V (OMT-V), pada permulaannya yang menjadi komandan ialah Letkol M. Bachrudin, kepala Staf TTIV.Tidak lama kemudian dia diangkat menjadi Panglima TT IV mengantikan Gatot Subroto. Pimpinan OMT/V diserahkan kepada Suharto, sebagai wakilnya Mayor komandan Brigade penembahan Senopati, dan kepala Stafnya ialah Mayor Surono. Suharto juga menemparpemberontakan

di Jawa Tengah

termasuk pemberontakan Batalyon 426 yang dipimpin Kapten Sofyan. Setelah mereka dapat ditumpas maka sisanya lari bergabung dengan Da’rul Islam/tentara Islam Indonesia (DII/TII) di Bumiayu.Dengan demikian pemberontakan Batalyon 426 dapat diakhiri. Setelah diadakan konsolidasi Batalyon Pragola, yang diubah menjadi Resimen Infantri 14, atas dasar intruksi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tanggal 5 Januari 1952 dengan kedudukan di Salatiga. Pada tanggal 1 Maret 1953 Suharto pindah ke Solo menjadi Komandan Resimen Infantri 15. Sebelum itu pada bulan September 1952 Panglima T.T.IV sudah beralih

dari Kolonel Gatot Subroto

kepada Kolonel M. Bachrum. Resimen 15 di Solo ini tadinya satusatunya dari Devisi Panembahan Senopati dengan Panglima Kolonel


Sutarto yang dibunuh oleh 58 nsure komunis, karena adanya pertentangan politik.Pengaruh pertentangan politik terhadap TNI besar sekali di Solo. Pada awal 1956 Suharto dipindah ke Staf Umum Angkatan

Darat

sebagai

Perwira

Menengah

(Pamen)

yang

diperlantikan kepada staf.Akan tetapi tak lama kemudian, pada tanggal 1 Maret Suharto ditugaskan kembali di lingkungan T.T.IV/Diponegoro sebagai kepala staf. Setelah menjadi kepala staf selama tiga bulan, pada tanggal 3 Juni 1956 Letkol Suharto diangkat menjadi Panglima T.T.IV/Diponegoro menggantikan Kolonel M. Bachrum, dan pangkatnya dinaikkan menjadi Kolonel.Namun, baru tanggal 1 Januari 1957 pangkat Kolonelnya menjadi efektif.Untuk menetralisasi daerah-daerah yang semula dipengaruhi oleh pemberontak, Kolonel Suharto menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melawan pemberontak itu. Oleh karena itu, Kolonel Suharto menarik beberapa perwira muda ke Markas T.T.IV antara lain Ali Murtopo sebagai Staf di Asisten V (territorial), demikian juga Sudjono Humardani. Pada tanggal 1 November 1959 Kolonel Suharto diharuskan mengikuti Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) di Bandung.Di SSKAD Suharto bertemu dengan Brigjen Sarbini, Kolonel Munandi dan Kolonel Amir Machmud. Setelah selesai, pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal dan ditempatkan di Markas Besar Angkatan Darat

(MBDA). Tak lama kemudian ditetapkan sebagai

Deputi I KSAD.Pada tanggal 1 Maret 1961 diangkat menjadi Panglima Korps Tentara I Cadangan Umum Angkatan Darat (CADUAT). 2. Bagaimana Peran Suhartodalam Pembebasan Papua 1962-1969? x

Proses Pembentukan Komando Mandala Dengan dicetusnya Trikora pada 19 Desember 1961, Kora I/ CADUAD ditugasi untuk melaksanakan operasi militer dalam rangka membebaskan Papua. Namun, demikian Trikora tidak


secara eksplisit menyebutkan bahwa Indonesia akan menyerbu Papua yang diduduki Belanda. Tetapi dapat diartikan Komando Trikora merupakan sikap dan tekad pemerintah Indonesia untuk ingin menempuh segala macam cara dalam upaya membebaskan Papua yang menjadi wilayah sengketa antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1962 presiden Sukarno,mengeluarkan Keppres N0.1/1962, yang berisi tentang pembentukan Komando Mandala pembebasan Papua. Kemudian sembilan hari setelah keputusan Presiden tersebut dikeluarkan,Brigadir Jenderal Suharto ditunjuk sebagai Panglima Komando Mandala dalam Pembebasan Papua. Pada tanggal 13 Januari 1962, Brigadir Jenderal Suharto, Deputi KSAD wilayah Indonesia bagian timur dan pimpinan KORA I/ CADUAD dilantik sebagai Panglima Komando Mandala dan dinaikkan

pangkatnya

menjadi

Mayor

Jenderal.Pelantikan

ini

dilaksanakan di istana Presiden Bogor. Susunan Komando Mandala yang mengemban tugas untuk pelaksana pembebasan Papua yang akan dilaksanakan yaitu: a) Panglima Komando : Mayjen Suharto b) Wakil Panglima I

: Kolonel Laut Subono

c) Wakil Panglima II

: Kolonel Udara Leo Wattimena

d) Kepala Staf Gabungan : Kolonel Ahmad Tahir Komando Mandala yang bermarkas di Makasar ini mempunyai dua tujuan yaitu: 1. Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan operasi militer untuk mengembalikan Papua ke dalam kekuasaan Republik Indonesia 2. Mengembangkan situasi militer di wilayah Papua sesuai dengan perkembangan perjuangan di bidang diplomasi supaya dalam waktu singkat diciptakan daerah-daerah bebas de facto atau unsur pemerintah RI di wilayah Papua.


x

Kebijakan Komando Mandala

a. Strategi yang digunakan Komando Mandala Dalam upaya melaksanakan tujuan tersebut, Komando Mandala telah membantu strategi dengan membagi operasi pembebasan Papua menjadi tiga fase yaitu: 1. Fase Inflasi Di mulai pada awal Januari 1962 sampai dengan akhir tahun 1962, dengan adanya masukan 10 kompi kesekitar sasaran tertentu untuk dapat menciptakan daerah bebas De Facto. 2. Fase Eksploitasi Di mulai pada tahun 1963,dimana dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting di Papua, terutama di Jayawijaya,Fak-fak,Kaimana,Sorong dan Merauke. 3. Fase konsolidasi Dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1964, dengan menegakkan kekuasaan Repulik Indonesia secara mutlak diseluruh Papua. Sebelum Komando Mandala bekerja aktif, 60 unsur militer yang telah bergabung dalam Motor Boat Torpedo (MBT), yang telah melakukan penyusupan ke Irian Barat/Papua.Namun,kedatangan pasukan ini dapat diketahui Belanda, sehingga terjadilah Pecah pertempuaran di Laut Arafuru.


Dalam pertempuran itu yang sangat dahsyat ini, Motor Boat Torpedo (MBT), Macan Tutul ditenggelamkan oleh Belanda dan mengakibatkan gugurnya Komandan MBT Macan Tutul Yoshafat Sudarso. 3. Bagaimana dampak perjuangan Suharto dalam pembebasan Papua 1962-1969? A. Perjanjian New York 1. Perumusan Perjanjian New York Sejak diumumkannya Trikora, sikap Indonesia tentang masalah Papua semakin tegas. Amerika yang melihat kesiapan Indonesia untuk melakukan pertempuran kemudian mengambil tindakan untuk melerai perselisihan kedua negara tersebut. Amerika Serikat dengan J.F Kennedy sebagai Presidennya menunjuk seorang diplomat yang bernama Ellsworth Bunker untuk berunding dengan Presiden Soekarno dan Menteri Luar Negeri Belanda DR. Joseph Luns untuk menyelesaikan sengketa Papua. Perundingan tersebut membuahkan hasil yang dikenal dengan usulan Bunker. Secara umum pihak Indonesia dan Belanda menerima usulan tersebut, tetapi di pihak Indonesia sebenarnya terdapat bagian dari usulan itu yang sulit diterima. Selain itu kedua belah pihak Indonesia dan Belanda mempunyai kekeliruan penafsiran mengenai usulan tersebut mengenai syarat-syarat pertahanan dan penentuan nasib sendiri. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 dengan mengambil tempat di Markas Besar PBB New York ditandatanganilah Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Belanda mengenai Papua, dan pada bulan September 1962


karena persetujuan itu ditandatangani di New York, maka dikenal dengan perjanjian New York. Isi perjanjian New York yang antara lain mengandung dasar-dasar pokok persetujuan : a. Kolonialisme Belanda di Papua secara formil dihentikan mulai 1 Oktober 1962. Bendera Belanda dengan resmi turun dari angkasa Papua. b. Indonesia akan masuk secara berangsur-angsur ke Papua mulai saat itu juga. c. Berhubung dengan pemulangan secara bertahap orang-orang Belanda dari Papua, maka secara formil barulah pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintah keseluruhannya diserahkan kepada Indonesia. Meskipun demikian Bendera R.I. berkibar pada tanggal 31 Desember 1962 yaitu sebelum ayam jantan berkokok pada 1 Januari 1963. d. Indonesia menyetujui adanya pemungutan suara mengenai Self Determination pada tahun 1969 yaitu sesudah 7 tahun pemerintah R.I. Di Papua, karena soal itu adalah internal question. 2. Komando Mandala Setelah Perjanjian New York Pada tanggal 28 Agustus 1962 Panglima Komando Mandala Mayor Jenderal Soeharto telah mengeluarkan gagasan strategis baru dengan penyesuaian keadaan yang sudah berubah sebagai berikut : 1. Kebijaksanaan pelaksanaan strategis sampai 1 Oktober 1962 : a. Menghentikan semua infiltrasi kedaratan Papua. b. Merencanakan dan mempersiapkan perebutan sasaran terbatas. c. Merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan penambahan untuk pasukan-pasukan yang telah didaratkan/ diterjunkan. d. Mengkonsolidasikan dan mempersiapkan pasukan yang berada di daratan Papua untuk tugas penguasaan wilayah. 2. Kebijaksanaan pelaksanaan strategis setelah 1 Oktober 1962 samapi 1 Mei 1963


a. Mengkonsolidikasikan keamanan dalam negeri untuk menghadapi Offensive Belanda dengan dalih lalu lintas bebas. b. Merencanakan dan melaksanakan operasi penguasaan wilayah Papua. c. Mempersiapkan unsur-unsur Kodam, Kodamar, Korud, Kamisariat, Kepolisian dan Pemerintahan Sipil serta alat-alat kekuasaan RI lain untuk mengawasi penyerahan administrasi Pemerintahan dari Pemerintahan sementara dari PBB kepada Indonesia. 3. Kebijaksanaan pelaksanaan Strategi setelah tanggal 1 Mei 1963. a. Menegakkan kekuasaan RI. b. Menunjukkan kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Papua. c. Mengamankan pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri sebagai hasil persetujuan resmi yang menguntungkan perjuangan rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 31 September 1962

di keluarkan Petunjuk

Operasi Brajamusti yang berisi: 1. Menyiapkan suatu kesatuan tempur untuk menghadapi kemungkinan Belanda tidak menaati peraturan. 2. Merebut dan menduduki sasaran terbatas atau sasaran Sorong untuk dijadikan pangkalan lebih depan. Untuk usaha pengamanan keadaan selanjutnya dikeluarkan Petunjuk Operasi Standar pada tanggal 31 Oktober 1962, yaitu : 1. Untuk pengamanan pelaksanaan persetujuan pada 31 Desember 1962 dengan penurunan Bendera Belanda dan penaikan Bendera Indonesia di


daratan Papua. Ini berarti berakhirnya secara resmi kekuasaan Belanda di wilayah Papua. 2. Pengamanan

unsur-unsur

pemerintahan

dalam

melakukan

tugas

pengawasan di Papua. Sebagai petunjuk pelaksanaan dari Operasi ini telah dikeluarkan Pemerintahan Operasi tanggal 5 Januari 1963 yaitu untuk persiapan menghadapi penyerahan administrasi Pemerintahan Papua dari UNTEA kepada Indonesia tanggal 1 Mei 1963. Operasi ini juga bertugas melaksanakan operasi-operasi bakti dengan menanamkan kesadaran mental terutama kepada penduduk setempat. Operasi ini juga diiringi oleh

Pameran Armada ALLA di muka pelabuhan

Hollandia (Jayapura) dengan unsur-unsur AT-11 dipimpin oleh KRI Multatuli AT-14 dipimpin oleh KRI Papua. B. Masa Pemerintahan UNTEA Sesuai dengan persetujuan New York 15 Agustus 1962 yaitu persetujuan antara pemerintah Belanda dan Indonesia mengenai Papua, maka dibentuklah suatu Badan Pelaksanaan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diberi nama United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Badan itu berada dibawah kekuasaan Sekertaris Jenderal PBB. UNTEA dikepalai seorang Adminitrator PBB yang diangkat oleh Sekertaris Jenderal PBB dengan persetujuan dari pemerintah Indonesia dan Belanda. Sesuai petunjuk Sekertaris Jenderal PBB, Administrator tersebut menjalankan pemerintahan di Papua Barat (West Papua) untuk jangka waktu satu tahun.


1. Tugas-tugas

pokok

UNTEA

dapat

diperinci

sebagai

berikut

:

Menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Papua dari pihak Belanda. 2. Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Papua selama suatu masa tertentu. 3. Menyerahkan pemerintahan atas Papua kepada Republik Indonesia. Sedangkan dalam menyelenggarakan pemerintahan di Papua, UNTEA wajib menlaksanakan tugas-tugas sebagai berikut : 1. Memelihara keamanan dan ketertiban umum ( Maintaining Law & Order) 2. Mengumumkan dan menyerangkan secara luas ketentuan-ketentuan dalam persetujuan Indonesia dan Belanda serta memerintahkan kepada penduduk Papua mengenai penyerahan pemerintahan kepada pihak Indonesia dan mengenai ketentuan-ketentuan penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam persetujuan. Proses pelaksnaan Pepera dilaksanakan dari tanggal 24 Juli hingga bulan Agustus 1969 dan berlangsung secara musyawarah. Pepera tersebut dilaksanakan di 8 Kabupaten yang ada pada saat itu, yaitu Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fak-fak, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura. Pepera dilaksanakan oleh 1.026 anggota dewan musyawarah Pepera (DMP) mewakili jumlah penduduk Papua yang berjumlah 809.327 jiwa.Ke-1.026 anggota DMP tersebut terdiri atas 400 orang mewakili unsur Tradisional (Kepala Suku/ Kepala Adat), 360 orang mewakili unsur daerah dan 266 orang mewakili unsur Organisasi politik/ Organisasi Kemasyarakatan/Golongan.


Pelaksanaan Pepera ini berlangsung secara demokratis dan diawasi masyarakat internasional, serta berlangsung sesuai praktek-praktek internasional, dibawah nasihat, bantuan serta partisipasi PBB.Petugas PBB yang mewakili Sekjen PBB adalah Dubes Bolivia Fernando Ortis Sanz. Hasil dari Pepera dilangsungkan di 8 Kabupaten di Papua, semuanya memmilih dan menetapkan dengan suara bulat bahwa Papua merupakan bagian mutlak dari republik Indonesia.Hal tersebut disepakati dan disetujui dengan membubuhkan tanda tangan semua yang hadir dalam rapat Pepera tersebut. Tentang bulatnya suara tertentu menyangkut bagaimana piawainya Diplomat kita dan Tim Sukses Republik Indonesia mengajak dan mempengaruhi para peserta rapat Pepera. Namun semua keputusan diserahkan kepada seluruh peserta rapa Pepera dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua, keyakinan dan dorongan hati nuraninya maka para peserta rapat Pepera memilih untuk bergabung dengan NKRI. C. Hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Dalam sidang Umum PBB, 19 November 1969, dilakukan pembahasan tentang pelaksnaan pekerjaan yang diberikan kepada Sekjen PBB tentang pelaksanaan Pepera di Papua.Berdasarkan hasil pembahasan tersebut selanjutnya 6 negara mengusulkan untuk mengeluarkan Resolusi 2504 atas pelaksanaan Pepera di Papua. Akhirnya, resolusi tersebut diterima oleh majelis umum PBB dengan suara sebanyak 84 setuju, tidak ada yang menentang dan 30 yang abstain.


Dapat dipahami bahwa, pelaksanaan Pepera diterima di sidang Majelis Umum PBB dengan catatan.Artinya bahwa masyarakat internasional menerima hasil Pepera yang memutuskan bergabungnya Papua dalam tubuh NKRI. Pembatalan terhadap resolusi PBB adalah tidak mungkin, karena apa yang dihasilkan sudah merupakan keputusan yang bersifat final. Resolusi PBB No.2504 merupakan penegasan pengakuan PBB atas kedaulatan NKRI, termasuk Papua di dalamnya, dan karena itu setiap upaya untuk memisahkan daerah tersebut dari NKRI merupakan penentangan terhadap hukum internasional yang berlaku, terhadap Piagam itu sendiri. Dalam prinsip tata kehidupan internasional tidak satu Negara pun menyetujui gerakan separatisme.Dukungan dan persetujuan terhadap separatisme merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dan tujuan PBB. Oleh karena itu, segala macam upaya dan bentuk yang bertujuan hendak memisahkan Papua dari NKRI sesungguhnya merupakan bentuk gerakan separatisme yang harus diluruskan. Selain itu, bila ada segelintir orang yang mengusulkan untuk melakukan jejak pendapat atau referendum ulang di wilayah Papua, maka ide tersebut sungguh sangat tidak berdasar dan jelas tidak mungkin dilakukan, karena secara de facto dan je jure pada tahun 1969 rakyat Papua telah melaksanakan jejak pendapat/referendum melalui Pepera dan telah memilih serta menetapkan dengan suara bulat bahwa Papua merupakan bagian integral dari NKRI. Penentuan nasib sendiri di Papua telah dilaksanakan secara demokratis, dan transparan karena telah melibatkan masyarakat Papua melalui konsultasi mengenai cara dan pemberian suara dalam Pepera tersebut. Seluruh proses Pepera tersebut juga melibatkan partisipasi, pemberian nasehat dan bantuan PBB yang


pada gilirannya mendapatkan pengesahan dari masyarakat internasional ( Majelis Umum PBB). 4. Nilai nasionalisme dan patriotisme peran Suharto dalam pembebasan Papua 1962-1969. -

Nilai nasionalisme dan patriotisme dari peran Suharto sebelum pembebasan Papua nampak saat bangsa Belanda menjajah masyarakat Papua dan saat itu dengan gigihnya Peran Suharto membela negara Indonesia dengan semangat perjuangannya membela bangsa Papua. Motivasi para pejuang bangsa Indonesia untuk melawan penjajah adalah kecintaan mereka terhadap kemerdekaan tanah air, bangsa dan Negara Indonesia sebagai jiwa dan semangat nasionalisme dan patriotisme.

-

Nilai perjuangan Suharto dalam pembebasan Papua 1962-1969. Nilai perjuangan yang dialami oleh Suharto dalam pembebasan Papua terbukti saat Suharto menginginkan adanya pendidikan bagi masyarakat Irian Barat (Papua). Para pahlawan ini tidak diam saja tetapi Suharto tetap berusaha untuk membebaskan Papua dengan bidang pendidikan yang layak.

-

Nilai kemanusiaan Suhartosebelum pembebasan Papua 19621969. Nilai kemanusiaan nampak pada perjuangan yang dilakukan oleh Suharto bahwa ia selalu menginginkan agar terjadi kesamaan derajat antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, oleh sebab itu


dalam hal ini nilai kemanusiaan dijunjung tinggi oleh Suharto untuk memanusiakan manusia. Agar manusia semakin beradab. -

Nilai persatuan dalam perjuangan Suharto dalam pembebasan Papua 1962-1969. Nilai persatuan yang terjadi yakni dengan adanya semangat yang dimiliki oleh Suharto untuk terus mempersatukan keinginan dan keyakinan membebaskan diri dari penjajahan.

Penilaian Afektif 1. Sikap Spiritual a. Teknik Penilaian

: Observasi

b. Bentuk Instrumen

: Lembar observasi

c. Kisi-kisi: No. 1.

Sikap/nilai

Butir Instrumen

Menghargai nasionalisme

1

2. 3. 2. Sikap sosial a. Teknik Penilaian

: Observasi

b. Bentuk Instrumen

: Lembar observasi

c. Kisi-kisi: No.

Sikap/nilai

Butir Instrumen

1.

Menghormati teman yang berpendapat

3

2.

Menghargai pendapat yang berbeda

1

3.

Memelihara hubungan baik dan bekerja

2

sama


3. Psikomotrik a. Teknik Penilaian: mengamati letak peta propinsi Papua Kisi-kisi: No.

Nama Siswa

Skor maksimal No 1

No 2

Jumlah skor=Nilai

1. Merina C.Risa

5

5

10

2. Oktavina Yohana S.

5

5

10

3. Dst... b.

Peta Propinsi Papua

4. Pedoman Pelaksanaan a. NA= 70% Kognitif + 20% Afektif + 10% Psikomotorik b. Tindak lanjut 1. Siswa dinyatakan berhasil apabila tingkat pencapaian KKM 77 2. Memberi program remedy bagi siswa yang belum memenuhi tingkat ketercapaiannya kurang dari 77 3. Memberikan pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya lebih dari 75.


Mengetahui :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta

Drs. Aragani Mizan Zakaria NIP. 19630203 198803 1 010Mayxsie Tenas Nabyal

Yogyakarta,27 April 2016 Guru mata pelajaran

i i

Recommend Documents