I I II II II PEKERJA ANAK

II I II I I I II

45466

PEKERJA ANAK

II

II II

Pekerja Anak Anggota paling rentan dalam tenaga kerja global adalah mereka yang seharusnya

belum waktunya bergabung dalam angkatan kerja tersebut, yaitu anak-anak. Menurut perkiraan ada sekitar 250 juta anak berumur 5-14 tahun di negara-negara berkembang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, 120 juta diantaranya bekerja penuh waktu. Pekerja anak di Asia berjumlah sekitar 60% dan jumlah seluruh pekerja anak di dunia. Banyak anak yang bekerja pada pekerjaan dan industri berbahaya, atau buruh dalam

kondisi yang menempatkan kesejahteraan fisik dan mental mereka dalam bahaya. Mereka bahkan lebih tentan daripada orang dewasa terhadap efek negatif dan bahanbahan yang berbahaya seperti asbestos dan pestisida yang digunakan di pertanian. Di samping itu, mereka tidak mempunyai cara untuk melindungi dirinya terhadap situasisituasi bahaya di tempat kerja mereka, atau terhadap perdagangan seks, yang berdasarkan

definisi adalah bersifat kurang manusiawi terhadap anak yang diperkerjakan. Kemiskinan memaksa banyak anak terlibat dalam perjuangan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Tetapi pekerja anak juga menyebabkan terpeliharanya kemiskinan, karena anak-anak yang bekerja, yang tidak mendapat kesempatan bersekolah, bahkan banyak yang tidak sampai bangku sekolah dasar, mempunyai prospek yang terbatas untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dengan upah yang sepadan seperti yang diperoleh orang-orang dewasa, Usaha untuk mencarikan jalan dan cara mengatasi siklus kemiskinan mi merupakan perhatian utama ILO, Sejak pembentukannya, ILO telah rnenetapkan standar pada usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di berbagai sektor ekonomi (misalnya industri, prtanian, dan lain-lain) atau dalam beragam kondisi (misalnya di bawah tanah atau kerja malam).

Dua Konvensi utama yang berhubungan dengan pekerja anak adalah:

KonvensiUsici Minimum, 1973 (No.138)

Konvensi Bentuk Terbu!uk Pekerja Ancik, 1999 (No.

Konvensi tersebut adalah dua dan delapan Konvensi ILO mendasar tentang hak-hak asasi manusia di rempat kerja yang diharapkan oleh masyarakat intemasional agar tiap negaa meratifikasinya. Sampai dengan 11 Oktober 1999, Konvensi No. 138 mi sudah diratifikasi oleh 78 negara.

Ciri-ciri utama kedua Konvensi tersebut dirangkum dalam kotak-kotak di sebelah kanan.

Konvensi Usia Minimum, 1973 (No.138) Negara-negara yang meratifikasi Konvensi No. 138 wajib menetapkan kebijaksanaan nasional dengan sasaran ganda: penghapusan pekerja anak secara efektif, dan penaikan secara progresif usia minimum

untuk bekerja pada tingkat yang sesuai dengan pertumbuhan utuh mental dan fisik anak-anak. Negara yang meratifikasi wajib menambahkan pada ratifikasinya suatu dekiarasi yang menyebutkan usia minimum dasar. Usia tersebut tidak boleh kurang dan batas usia wajib sekolah dan bagaimanapun juga tidak kurang dan 15 tahun, Batasan usia yang berbeda diperbolehkan untuk negara-negara berkembang dan jenis-jenis pekerjaan tertentu. Beberapa pilihan usia dapat dilihat pada tabel benikut:

C. 138

Umum

Perkecualian untuk negara berkembang

Usia minimum dasar

15

14

Normal: 18 TANPA PERKECUALIAN

Pekerjaan berbahaya

Dalam kodisi tertentu: 16 Pekerjaan ningan

13 - 15

12 - 14

Dalam kondisi tertentu, standar usia minimum tersebut tidak diterapkan pada: pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak dan orang muda di sekolah untuk pendidikan umum, kejuruan atau teknis atau di lembaga pendidikan lainnya, atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemagang yang

berusia paling sedikit 14 tahun; anak-anak yang berperan serta dalam pagelaran seni

Konsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja terkait adalah satu dan kondisi tersebut. Hal-hal yang juga metnerlukan konsultasi semacam itu: beberapa kategori pekerjaan atau kerja, yang memiliki beberapa masalah khusus dan penting, dapat dilepaskan dan penerapan Konvensi mi; sektor ekonomi atau jenis-jenis usaha, dimana fasilitas ekonomi dan administrasi tidak berkembang secara memadai, dapat dilepaskan dan penerapan Konvensi irii, tetapi Konvensi mi harus selalu diterapkan pada: pertambangan dan penggalian; pabnik; konstruksi; listrik, gas dan air; jasa kebersihan; perhubungan, penyimpanan dan komunikasi; perkebunan dan usaha pertanian Iainnya yang produksi

utamanya untuk tujuan komersil (tetapi. bukan merupakan usaha keluarga atau industri kecil). Dengan adanya keluwesan yang disediakan Konvensi mi, pemerintah dapat meminta bantuan ILO dalam

memperoleh gambarankondisi nasional dalam bidang mi sebelum mendaftarkan ratifikasinya.

Konvensi Bentuk Terburuk Pekerja Anak, 1999 (No.182) Negara yang meratifikasi wajib mengambil langkah cepat dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan

bentuk-bentuk terburuk pekerjaan yang dilakukan oleh semua orang yang berumur di bawah 18 tahun. Bentuk-bentuk terburuk dan pekerja anak terdiri dan: (a) segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek semacam itu, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, budak hutang dan tanah dan kerja paksa

atau wajib, termasuk pengerahan anak-anak secra paksa atau wajib dalam konflik bersenjata; (b) penggunaan, perolehan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk pembuatan gambar porno atau pertunjukan pomografi; (c) pengguniaan, perolehan atau penawaran anak untuk kegiatan haram/terlarang, khususnya dalam produksi dan perdagangan narkoba seperti yang ditentukan dalam perjanjian intemasional terkait; (d) kenja yang, karena alamnya atau keadaannya dimana kerja itu berlangsung, membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Langkah-Iangkah yang efektif dan tenikat waktu untuk menghapuskan bentuk tenburuk kerja anak termasuk !angkah pencegahan, pemindahan dan kerja, rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui, antara lain, akses ke pendidikan dasar gratis dan menjangkau anak-anak yang berada pada resiko khusus dan memperhitungkan situasi khusus dan anak perempuan. Organisasi pengusaha dan pekenja memiliki peran kunci dalam menentukan bentuk-bentuk terburuk kerja anak, merancang dan melaksanakan program aksi, dan menunjuk mekanisme pengawasan. Pandangan kelompok lain yang terkait, seperti lembaga swadaya masyarakat, penasihat hukum hak-hak anak dan benbagai

kalangan profesional dapat juga dipertimbangkan pada saat merancang dan melaksanakan program aksi.

Negara-negara Anggota ILO dihimbau untuk memberikan dukungan bagi pembangunan sosial dan ekonàmi, pengentasan kemiskinan dan pendidikan semesta.

Brosur mi merupakan bagian dan paket informasi mengenai "Konvensi-Konvensi Mendasar ILO tentang Hak Asasi Manusia" yang disiapkan oleh Kantor ILO di Jakarta dan Tim Penasihat Multidisipliner ILO untuk wilayah Asia Tenggara dan Pasifik di Manila (ILO/SEAPAT) berdasarkan publikasi Tim Penasihat Mu1tidisiplinr ILO untuk wilayah Asia Selatan di New Delhi (ILO/SAAT). Brosur lainnya dalam paket mi termasuk: Kebebasan Berserikat Diskriminasi KerjaPaksa Sistem Standar ILO Konvensi-Konvensi Meridasar ILO tentang.Hak Asasi Manusia: Indonesia dan Asia Teriggara Diagram Ratifikasi Dunia Dekiarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja

Apabila ingin memiliki brosur-brosur di aas atau inginmendapatkan informasi lain mengenai Pekerja Anak, silakan menghubungi: '

Iz[O

Kantor ILO di Jakarta Jalan M.H. Thamrin No. 14, Jakarta10240, Indonesia atau P.O. Box 1075 Jakarta 10010 Telpon: (021) 3141308 atau 3140066 Fax: (021) 3100766 E-mail: [email protected]

ISBN 92-2-81 1868-7

DEKLARASI ILO TENTANG PRINSIP-PRINSIP DAN HAK-HAK MENDASAR DI TEMPAT KERJA

Dekiarasi ILO Mengencii Prinsip-prinsip dan

Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja dan TindakLcinjutnya Sepanjang dasawarsa mi kita menyaksikan mantapnya kemajuan globalisasi perekonomian

dunia, dan perluasan hubungan perdagangan dan penanaman modal yang membawa harapan akan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran, Bila pertumbuhan ekonorni akan menghasilkan keadilan, kemajuan sosial dan pengentasan

kemiskinan, hal mi harus didirikan atas prinsip dan hak yang memungkinkan orang untuk menuntut pembagian adil atas kesejahteraan yang dapat membantu mereka untuk

memulaL, dan mencapai potensi kemanusiaan mereka sepenuhnya. ILO telah mempromosikan kebebasan berserikat, anti diskriminasi dan penghapusan kerja paksa dan pekerja anak sebagai prinsip dan hak mendasar di tempat kerja sejak pendiriannya. Dalam beberapa tahun belakangan mi, masyarakat intemasional merasa perlu untuk menegaskan kembali karakter yang mendasar dan universal dan prinsip dan hak tersebut, dan untuk mengemukakan harapan bahwa setiap negara Anggota

ILO akan meratifikasi ketujuh Konvensi yang memuat prinsip tersebut. Pada Pertemuan Puncak Dunia untuk Perkembangan Sosial, para pemerintah berjanji untuk mengejar tenaga kerja penuh, dan pada akhirnya, untuk menjamin pekerjaan

yang berkualitas, untuk mengamankaii hak dan keperitingan dasar para pekerja, dan untuk secara bebas mempromosikan penghargaan atas Konvensi-Konvensi ILO mengenai hak-hak mendasar. Pada tahun 1996, Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan

Dunia (WTO) berj anj i kepada riegara-negara Anggota untuk pelaksanaan standar perburuhan yang diakui secara intemasional,menunjuk lLO sebagai badan yang mampu

untuk menetapkan dan menangani standar-standar tersebut. Digunakannya standar perburuhan untuk keperluan proteksionis ditolak dan Konfererisi menyetujui bahwa keunggulan komparatif negara tidak akan dipertanyakan. Dekiarasi mi menjadikan satu semua perhatian tersebut dan menyatakan kewajiban timbal balik (lihat alinea 2 dan 3 dan teks operatif Deklarasi di dalam boks sebelah kanan), Deklarasi mi juga mengatur suatu tindak lanjut, yang terdini atas dua bagian. Bagian pertama adalah ulasan tahunian terhadap situasi di negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi mendasar. Sebelum Dekiarasi mi, ILO tidak dapat mempromosikan

hak-hak mendasar atas dasar sistematis apapun- terkecuali kebebasan berserikat - di negara-negara yang belum meratifikasi instrumen-instrumen yang berkaitan tanpa ijin/persetujuan mereka sebelumnya. Bagian tindak lanjut yang kedua adalah laporan menyeluruh. Dalam jeda empat tahunan untuk tiap kategori hak, laporan menyeluruh akan menyajikan suatu tinjauari kemajuan yang dicapai - baik di negara Anggota yang

sudah maupun yang belum meratifikasi Konvensi-Konvensi mendasar.

Dekiarasi ILO Mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar dl Tempat Kerja Dengan mempertimbangkan

bahwa ILO didirikan dengan keyakinan bahwa keadilan sosial itu penting bagi perdamaian yang bersifat langgeng dan universal; bahwa pertumbuhan ekoriomi itu penting tetapi tidak memadai untuk menjamin pemerataan, kemajuan sosial dan penghapusan kemiskinan, sehingga ILO perlu memasyarakatkan kebijakan sosial yang tegas dan kelembagaan-kelembagaan yang adil dan demokratis;

bahwa sudah sewajarnyalah bagi ILO, tedebih lagi pada saat sekarang mi, untuk memanfaatkan semua sumber daya kerjasama teknis, penelitian maupun penetapan standar di segala bidang keahlian, khususnya di bidang ketenagakerjaan, pelatihan kejuruan dan kondisi-kondisi kerja, guna menjamin bahwa dalam konteks strategi perkembangan ekonom dan sosial secara global, kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial merupakan komponen-komponen yang saling menguatkan untuk mendukung terciptanya perkmbangan berkesinambungan dalam pengertian yang luas; bahwa sudah sewajarnyalah bagi ILO untuk memberikan perhatian khusus terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh individu-individu yang memiliki kebutuhan sosial khusus, terutama para pengganggur dan pekerja migran, dan bahwa sudah sewajarnyalah bagi ILO untuk memobilisasi sekaligus mendorong usaha-usaha intemasional, regional maupun nasional yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah

yang dihadapi individu-individu tersebut, serta memasyarakatkan kebijakan-kebijakan yang terbukti efektif untuk menciptakan lapangan kerja; bahwa untuk memelihara hubungan antara kemajuan sosial dengan pertumbuhan ekonomi, terjaminnya prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja merupakan hal yang istimewa dan penting karena mi memungkinkan individu-individu yang berkepentingan untuk derigan leluasa menuntut bagman mereka secara adil dalam kemakmuran yang ikut mereka hasilkan berdasarkan asas pemerataan kesempatan, sekaligus memberikan kesempatan kepada mereka untuk semaksimal mungkin menggali potensi yang mereka miliki;

bahwa ILO merupakan organisai intemasional yang mempunyai rnandat sekaligus merupakan badan yang berwenang untuk menetapkan dan menangani standar-standar perburuhan internasional, serta memperoleh dukungan dan pengakuan secara universal dalam memasyarakatkan hak-hak asasi di tempat kerja sebagai ungkapan prinsip-prinsip konstitusionalnya; bahwa hal yang mendesak untuk dilakukan dalam situasi di mana t.ingkat kesalingtergantungan ekonomi kian meningkat adalah menegaskan kembali bahwa prinsip-prinsip dasar dan hak-hak asasi yang tertanam dalam Konstitusi Orgaiiisasi memiliki sifat yang tidak dapat diubah, sekaligus menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak tersebut secara universal;

maka Konperensi Perburuhan Intemasional, 1. Mengingat:

bahwa dengan menjadi anggota ILO secara sukarela, seluruh anggota telah menyetujui prinsipprinsip dan hak-hak yang telah digariskan baik dalam Konstitusi ILO maupun dalam Deklarasi Philadelphia, dan mi berarti mereka wajib berusaha mencapai seluruh tujuan Organisasi sesuai dengan sumber-sumber daya yang mereka miliki dan sesuai dengan kondisi masing-masing; bahwa prinsip-prinsip dan hak-hak mi telah dinyatakan dan dikembangkan dalam bentuk hak-hak dan kewaj iban-kewaj iban yang lebih spesifik dalam Konvensi-Konvensi ILO yang telah diakui sebagai dasar baik di dalam maupun di luar ILO. 2. Menyatakan bahwa seluruh anggota ILO, sekalipun mereka belum rnengesahkan Konvensi-Konvensi yang dimaksud, berkewajiban, sesuai dengan status mereka sebagai anggota ILO, untuk menghormati, memasyarakatkan sekaligus mewujudkan, secara jujur dan terbuka dan sesuai dengan Konstitusi ILO, prinsipprinsip yang berkaitan dengan hak-hak dasar yang digariskan oleh Konvensi-Konvensi tersebut, yaitu:

kebebasan untuk berkumpul dan pengakuan atas hak untukmelakukan tawar-menawar secara kolektif; penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja yang diharuskan;

larangan untuk mempekerjakan buruh anak; dan penghapusan segala bentuk diskriminasi tenaga kerja.

3. Mengakui kewajiban Organisasi untuk membantu anggota-anggotanya, sebagai tanggapan terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka yang te[ah digariskar dan disampaikan, demi tercapainya tujuan-tujuan Organisasi dengan sepenuhnya memanfaatkan sumber-sumber daya yang bersifat konstitusional, operasional maupun yang terkait dengan anggaran belanja, dengan memobilisasi sumber-sumber daya dan dukungan dan luar, dan dengan mendorong organisasi-organisasi internasional lainnya yang memiliki hubungan dengan ILO, sesuai dengan pasal 12 Konstitusi ILO, untuk mendukung usahausaha berikut: menawarkan kerjasama teknis dan konsultasi guna memasyarakatkan pengesahan dan pelaksanaan Konvensi-Konvensj dasar [ILOI; membantu anggota yang kondisinya masih belum memungkinkan untuk mengesahkan beberapa atau seluruh Konvensi-Konvensi tersebut dalam usaha untuk menghormati, memasyarakatkan dan mewujudkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak-hak asasi yang menjadi subyek KonvensiKonvensi tersebut; dan

membantu anggota menciptakan iklim yang sesuai bagi perkembangan ekonomi dan sosial. 4. Memutuskan bahwa, agar Dekiarasi mi benar-benar efektif, hendaknya diambil suatu langkah tindak lanjut yang berarti sekaligus efektif untuk memasyarakatkan Deklarasi,tersebut sesuai dengan langkahlangkah yang tertuang dalam Lampiran Dekiarasi yang hendaknya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan Dekiarasi mi. 5. Menggarisbawahi bahwa standar-standar perburuhan yang ada hendaknya tidak disalahgunakan untuk

kepentingan dagang yang bersifat proteksionis, dan.bahwa tidak satu bagian pun dan Dekiarasi mi beserta tindak lanjutnya yang boleh dikutip atau dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan

semacam itu; selain itu, Dekiarasi mi beserta tindak lanjutnlya hendaknya sama sekali tidak mempermasalahkan keuntungan komparatif negara manapun.

Brosur mi merupakan bagian dan paket informasi mengenai "Konvensi-Konvensi Mendasar ILO tentang Hak Asasi Manusia" yang disiapkan oleh Kantor ILO di Jakarta dan Tim Penasihat Multidisipliner ILO untukwilayah Asia Teniggara dan Pasifik di Manila (ILO/SEAPAT) berdasarkan publikasi Tim Penasihat Multidisipliner ILO untuk wilayah Asia Selatan di New Delhi (ILO/SAAT). Brosur lainnya dalam paket mi termasuk: Kebebasan Bersenikat Diskriminiasi Kerja Paksa

Pekerja Anak Sistem Standar ILO Konvensi-Konvensi Mendasar ILO tentang Hak Asasi Manusia: Indonesia dan Asia Tenggara Diagram Ratifikasi Dunia Apabila ingin memiliki brosur-brosur di atas atau ingin mendapatkan infonmasi lain mengenai Dekiarasi ILO tentang Prinsip-prmnsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja, silakan menghubungi:

f ILO

Kantor ILO di Jakarta Jalan M.H. Thamnin No. 14,

Jakarta 10240, Indnesia atau P.O. Box 1075 Jakarta 10010 Telpon: (021) 3141308 atau 3140066 Fax: (021) 3100766 E-mail: [email protected]

ISBN 92-2-811868-7

KEBEBASAN BERSERIKAT

Kebebasan Berserikat, Hak untuk Berorganisasi dan Mengadakan Kesepakatcin Kerjci Bersama Kebebasan berserikat adalah inti dan berfungsinya ILO, dan darah daging dan organisasi

pengusaha dan pekerja yang kuat, mandiri dan representatif. Pelanggaran atas hak mi, dimanapun terjadmnya, mengancam berfungsinya para mitra sosial tersebut, dan dengan demikian tidak hanya terhadap struktur Organisasi tnipartit mi melainkan juga terhadap peran serta demokratis mereka dalam membentuk kebijaksanaan ekonomi dan sosialnya. Dalarn Mukadimah Anggaran Dasar ILO taliun 1919, "pengakuan atas prinsip kebebasan

berserikat" disebut sebagai salah satu tujuan Organisasi. Selanjutnya, Dekiarasi Philadelphia tahun 1944, yang clilampirkan pada Anggaran Dasar, berbunyi sebagai benikut:

"Konperensi menegaskan kembali prinsip-prinsip mendasar yang menjadi dasar

Organisasi dan, khususnya, bahwa [".1 kebbasan menyatakan pendapat dan berserikat penting artinya bagi kemajuan yang berkesinambungan;L. ..1"

Pada waktu suatu negara menjadi anggota ILO, maka negara tersebut secara tidak

langsung menyatakan dukungan tanpa kecuali terhadap prinsip dasar mu. Dua Konvensi utarna yang berkaitan dengan promosi kebebasan bersenikat dan kebebasan mengadakan kesepakatan kerja bersama adalah:

Konvensi Kebebcisan Berserikcit don Perlindungan atas Hak'Berorganiscisi, 1948 (No. 87)

Konvensi Hak Berorganisasi don Perundingan Bersama, 1949 (No.98)

Konvensi tersebut adalah dua dan delapan Konvensi ILO mendasar tentang hak-hak asasi manusia di tempat kerja yang diharapkan oleh masyarakat internasional agar tiap negara meratifikasinya. Sampai dengan 11 Oktober 1999, Konvensi No. 87 sudah

diratifikasi oleh 126 negara dan Konvensi no, 98 oleh 143 negara. Ciri-ciri utama kedua Konvensi clirangkum dalam kotak-kotak di sebelah kanan.

Konvensi Kebebcsscin Berserikat dan Perlindungcin alas Hcik Berorganisasi, 1948 (No. 87) Konvensi No 87 menetapkan hak para pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan, untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi atas pilihan masing-masing tanpa meminta jim sebelumnya. Organisasi mereka berhak membentuk dan menjadi anggota federasi dan korifederasi, termasuk di tingkat intemasional, Organisasi atau federasi mi harus bebas dan kemungkinan tindakan pembubaran atau pembekuan semena-

mena oleh pemenintah. Organisasi pekerja dan pengusaha berhak untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka sendiri, memilih wakil-wakil mereka dan menyelenggarakan kegiatan mereka, tanpa campur tangan yang dapat membatasi hak in atau yang mencegah penggunaan hak mereka secara hukum, Ketentuan untuk mendapatkan kedudukan hukum bagi orgariisasi pekerja dan organisasi pengusaha

tidak boleh dibuat sedemikian rupa sehingga inembatasi penggunaan hak untuk berorganisasi. Dalath melaksanakan hak-hak yang dibenikan oleh Konvensi mi, para pekerja dan pengusaha dan organisasi-organisasi mereka harus tunduk pada undang-undang negara yang benlaku pada mereka sebagai warga negara dan organisasi. Namun demikian, undang-undang mi tidak boleh bersifat sedemikian rupa sehingga mengurangi j amman yang diberikan dalam Konvensi. Demikian pula pemberlakuan undangundang itu tidak boleh membawa dampak seperti itu.

Pengecualian dan prinsip utama hak berorganisasi "taripa perbedaan apa pun" hanya diberlakukan terhadap angkatan bersenjata dan polisi, dimana ketentuan dan peraturan khusus diterapkan pada meneka.

Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98) Konvensi mi bertujuan melindurigi penggunaan hak berorganisasi dan merigusahakan kesepakatan kerja bersama secara sukarela. Para pekerja harus juga dilindungi terhadap tindakari-tindakan diskriminasi anti-serikat buruh, terutama tindakan-tindakan yang diperkirakan akan:

Mensyaratkan bahwa seorang pekerja dapat tetap bekerja bila ia tidak meñjadi anggota serikat buruh atau melepaskan keanggotaarinya pada serikat buruh; Menyebabkan pemberhentian atau membedakan penlakuan pada seorang pekerja karena menjadi anggota serikat buruh atau turut serta dalam kegiatan serikat buruh. Baik organisasi pekerja maupun organisasi pengusaha harus meridapatkan perlmndungan yang memadai

terhadap tindakan atau campur thngan antara satu dengan yang lain atau antara wakil atau anggota mereka, yang meliputi, khususnya,

tindakan yang bertujuan membentuk organisasi pekerja di bawah dominai organisasi pengusaha; penyediaan dukungan dalam bentuk uang atau lainnya kepada organisasi pekerja dengan maksud

menempatkan mereka di bawah pengaasan para pengusaha atau organisasi pengusaha. Negara-negara peratifikasi hanus mengambil Iankah-langkah untuk mendonong dan mempromosikan pengembangan sepenuhnya dan penggunaan mekanisme demi tercapainya kesepakatan bersama tentang ketentuan dan syarat hubungan kerja. Sebagaimana dalam Konvensi No. 87, ketentuan-ketentuan khusus dapat dibuat untuk anggota angkatan bersenjata dan polisi. Namun demikian, berbeda dengan Konvensi No. 87, Konvensi No.98 memungkinkan pengecualian pelaksanaan Konvensi mi bagi pegawai negeri yang terlibat dalam pelaksanaan administrasi negara.

Brosur mi merupakan bagian dan paket informasi mengenai "Konvensi-Konvensi Mendasar ILO tentang Hak Asasi Manusia" yang disiapkan oleh Kantor ILO di Jakarta dan Tim Penasihat Multidisipliner ILO untuk wilayah Asia Tenggara dan Pasifik di Manila (ILO/SEAPAT) berdasarkan publikasi Tim Penasihat Multidisipliner ILO untuk wilayah Asia Selatan di New Delhi (ILO/SAAT). Brosur Iainnya dalam paket mi termasuk: Diskriminasi Kerja Paksa Pekerj a Anak Sistem Standar ILO Konvensi-Konvensi Mendasar ILO tentang Hak Asasi Manusia: Indonesia dan Asia Tenggara Diagram Ratifikasi Dunia Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja

Apabila ingin memiliki brosur-brosur di atas atau ingin mendapatkan informasi lain mengenai Kebebasan Berserikat, silakan menghubungi: Kantor ILO di Jakarta Jalan M.H. Thamrin No. 14, Jakarta 10240, Indonesia atau P.O. Box 1075 Jakarta 10010 Telpon: (021) 3141308 atau 3140066 Fax: (021) 3100766 E-mail: JAKARTAilojkt.or.id

ISBN 92-2-811868-7

KONVENSI-KONVENSI TENTANG H AK ASAS I MA N U S IA ME N DASAR:

INDONESIA DAN ASIA TENGGARA

Konvensi-Konvensi tentclng Hcik Asasi Manusk Mendasar: !ndonesia dan Asia Tenggara Indonesia telah mencatat kemajuan penting pada tahun 1998-1999 dengan adanya ratifikasi dan pematuhan Koivensi-Konvensi ILO. Tanggal 9 Juni 1998, Indonesia meratifikasi Konvensi No. 87 tentang Kebehasan Berserikat

dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi. Pada bulan Mei 1999, ketiga Konvensi ILO mendasar Iainnya yang mengenai hak-hak asasi manusia juga telah diratifikasi oleh Indonesia. Langkah mi menjadikan Indonesia negara pertama di Asia yang meratifikasi tujuh (semua)

Konvensi inti tersebut. Lebih lanjut, Indonesia bermaksud meratifikasi Konvensi inti ILO terbaru (no. 182) mengenai bentuk-bentuk terburuk pekerja anak yang diadopsi oleh Konperensi Perburuhan Internasional pada bulan Juni 1999.

Posisi terakhir dan Konvensi-Konvensi mexidasar tentang hak-hak asasi manusia yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan negara-negara tetangganya dapat dilihat pada hagan di bawah mi:

K.29

K.105

K.87

K.98 K.100 K.111 K.138 K.182

Indonesia

1950

1999

1998

1957

1958

1999

Australia Malaysia PapuaNugini

1932

1960

1973

1973

1974

1973

1957

1958"

1961

1997

1976

1976 1960

Filipmna

Singapura

1965

1965"

Thailand

1969

1969

1 9xx = Tahun diratifikasi

1999 1997

1976 1953

1953

1953

1960

1998

1965

1999

Konvensi diratifikasi tetapi kemudian dicabut

Kerja Paksa: Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No.29) Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No.105)

Diskriminasi: Konvensi Kesamaan Pengupahan, 1951 (No.100)

Kebebasan Berserikat: Konvensi Kebebasan Bersenikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi, 1948 (No.87) Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No.98)

Pekerja Anak:

Konverisi Diskriminasi (Kesempatan Kenja dan Pekerjaan), 1958 (No.111)

Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138) Konvensi Bentuk Terburuk Pekerj a Anak, 1999 (No.182)

Perlu diingat bahwa ratifikasi hanya merupakan Iangkah pertama pelaksanaan suatu Konvensi

ILO: bagian penting dan prosesnya adalah pembenlakuan ketentuan dan Konvensi yang

sudah diratifikasi itu dalam undang-undang dan ketentuan pelaksanaannya.

Kcimpcinye Untuk Rcdifikasi Konperensi Puncak Dunia untuk Pembangunan Sosial di Kopenhagen bulan Maret 1995 menghimbau agar pemenintah melindungi dan merighargai hak-hak 'dasar pekerja', termasuk pelarangan kenja paksa dan pekenja anak, kebebasan berserikat dan hak untuk mengadakan kesepakatan kerja bersama, upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya, serta anti-diskriminasi dalam kesempatan kerja. Kesimpulan mi menggaungkan suatu konsensus di antara Anggota ILO, sebagaimaria tercermin dalam resolusi dalam kerangka ulang tahun ke-75 ILO serta orientasi masa depannya yang dihasilkan dalam

konperensi tahun 1974, bahwa bayak yang perlu dilakukan agar semua konvensi mendasar ILO diratifikasi,

Pada Bulan Mci 1995, ILO mulai melaksanakan suatu kampanye intensif yang bertujuan untuk mempromosikan ratifikasi tujuh konvensi mendasar tentang hak asasi manusia oleh ke 174 negara anggotanya. Selain itu, sejumlah negara, termasuk Indonesia, sedang dalam proses untuk meratifikasi satu atau dua konvensi lagi. Kampanye mi mempunyal anti khusus di Asia. Hal mi disebabkan oleh herbagai keulitan

yang dialami di negara-negara di kawasan ii, seperti yang disajikan di samping mi:

Kebebcisan Berserikcit Tuduhan telah dilontarkan atas penolakan pengakuan serikat buruh, campur-tangan pemerintah dalam

kegiatan serikat buruh, pembatasan yang tidak semestinya atas hak untuk mogok, tekanan dan penangkapan atas para aktivis serikat buruh dan pelarangan pekerja tertentu (misalnya, pegawai negeri) untuk menjadi anggota organisasi.

Kerja Paksa Komisi Penyelidik Kerja Paksa di Myanmar (Burma) dalam kegiatannya belum lama mi menemukan

bahwa penguasa dan militer memberlakukan kerja paksa pada penduduk sipil untuk melakukan pekerjaan memikul barang, pekerjan pembangunan dan pemeliharaan tangsi militer, kerja pertanian, penebangan kayu dan proyek produksi lainnya, serta pembangunan dan pemeliharaan jalan, rel kereta apt dan jembatan. Di sejumlah negara lain diberlakukan juga kerja paksa atau kerja wajib untuk tujuan pembangunan. Ada juga masalah dengan pekerja kontrak, yang kadang-kadang melibatkan anak-anak, serta pemberlakuan hukuman kerja bagi mereka yang disaEahkan melakukan pelanggaran yang bukan bersifat politik.

Diskriminasi Pemerataan kesempatan dan perlakuan yang sama terhadap wanita perlu ditingkatkan di semua negara. Beberapa negara telah memberitahukan kepada ILO tentang peningkatan berbagai program dan unit yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan mi. Diperlukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip persamaan upah untuk pekerjaan yang sama nilainya dan meningkatkan pemerataan dalam kesempatan kerja dan jabatan untuk penduduk ash dan kelompok etnik di kawasan mi.

Pekerja Anak Pekerja anak berjumlah jutaan di kawasan mi. Mereka seringkali bekerja dalam kondisi yang memprihatinkan, yang mengeksploitasi dan mengha[angi mereka untuk sekolah dan/atau membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. ILO mempunyai program utama yang dikenal sebagai IPEC (The International Programme on the Elimination of Child Labour "Program Intemasional Penanggulangan

Pekerja Anak) yang membantu negara-negara anggota untuk mengatasi masalah pekerja anak. ILO juga sedang mempertimbangkan pemberlakuan konvensi untuk menghapus "bentuk kegiatan pekerja anak yang paling buruk seperti: perbudakan dan pelilitan utang, pelacuran, perdagangan narkotika dan jenis pekerjaan Iainnya yang menibahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak-anak.

Dekiarasi ILO Tentang Prinsip-Prinsip Dasar dun Hak-hak dalam Hubungan Kerja Dekiarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip Dasar dan Hak-hak dalam Hubungan Kerja, yang ditetapkan pada tahun 1998, menegaskan kembali komitmen para negara anggota "untuk menghargai, meningkatkan

dan mewujudkan denganniat baik" hak pekerja dan pemberi kerja atas kebebasan berserikat dan hak efektif untuk mengadakan kesepakatan kerja bersama, dan berupaya untuk menghapus segala bentuk kerja paksa dan kerja wajib, penghapusan efektif atas pekerja anak serta penghapusan diskriminasi dalam kesempatan kerja dan jabatan. Deklarasi mi menggarisbawahi bahwa semua negara anggota mempünyai kewajiban untuk menghargai

prinsip-prinsip mendasar yang bersangkutan, tanpa niembedakan apakah mereka sudah meratifikasi korivensikonvensi tersebut atau belum. Tindak lanjut dan Dekiarasi mi bertujuan untuk mendorong negara-negara Anggota agar meratifikasi Konvénsi-Konvensi mendasar itu.

Brosur mi merupakan bagian dan paket informasi mengenai "Korivensi-Konvensi Mendasar ILO tentang Hak Asasi Manusia" yang disiapkan oleh Kantor ILO di Jakarta dan Tim Penasihat Multidisipliner ILO untuk wilayah Asia Tenggara dan Pasifik di Manila (ILO/SEAPAT) berdasarkan publikasi Tim Penasihat Multidisipliner ILO untuk wilayah Asia Selatan di New Delhi (ILO/SAAT). Brosur lamnnya dalam paket mi termasuk: Kebebasan Berserikat Diskriminasi Kerja Paksa Pekerja Anak Sistem Standar ILO Diagram Ratifikasi Duriia Dekiarasi ILO tentang Prmnsip-prinsip aan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja

Apabila ingin memiliki brosur-brosur di atas atau ingin mendapatkan informasi lain mengenai Konvensikoivensi tantang Hak Azasi Manusia Meridasar: Indonesia dan Asia Tenggara, silakan menghubungi:

Kantor ILOdijakarta Jalan M.H. Thamrin No. 14, Jakarta 10240, Indonesia atau P.O. Box 1075 Jakarta 10010 Telpon: (021) 3141308 atau 3140066 Fax: (021) 3100766 E-mail: [email protected]

ISBN 92-2-811868-7

KERJA PAKSA

Brosur mi merupakan hagian dan paket informasi mengenlai "Konvensi-Konvensi Mendasar ILO tentang Hak Asasi Manusia" yang disiapkan oleh Kantor ILO di Jakarta dan Tim Pènasihat Multidisipliner ILO untuk wilayah Asia Tenggara dan Pasifik di Manila (ILO/SEAPAT) berdasarkan publikasi Tim Penasihat Multidisipliner ILO untuk wilayah Asia Selatari di New Delhi (ILO/SAAT), Brosur lainnya dalam paket mi termasuk: Kebebasan Bersenikat Kerja Paksa Pekerja Anak Sistem Standar ILO Konvensi-Konvensi Mendasar ILO tentang Hak Asasi Manusia: Indonesia dan Asia Tenggara Diagram Ratifikasi Dunia Dekiarasi ILO tentang Prmnsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja

Apabila ingin memiliki brosur-brosu.r di atas atau ingin mendapatkan informasi lain mengenai Kerja Paksa, silakan menghubungi:

Kantor ILO di Jakarta Jalan M.H. Thamrin No. 14, Jakarta 10240, Indonesia atau P.O. Box 1075 Jakarta 10010 Telpon: (021) 3141308 atau 3140066 Fax: (021) 3100766 E-mail: [email protected]

ISBN 92-2-811868-7

SISTEM STANDAR ILO

Sistem Stcindar ILO Standar perburuhan internasional diadopsi oleh pemerintah, pekerja dan pengusaha pada Konperensi Perburuhan Intemasional ILO, setelah diadakan konsultasi tertulis dengan mereka.

Standar tersebut berbentuk Konvensi dan Rekomendasi. Konvensi mengikat suatu negara setelah negara itu meratifikasinya.

Sistem Pengciwasan Reguler Negara-negara yang sudah meratifikasi suatu Konvensi terikat pada pasal 22 Anggaran Dasar ILO, untuk memberikan laporan tentang undang-undang dan pelaksanaannya dalam bidang yang dicakup oleh Konvensi itu. Ketentuan pelaporan untuk Korivensi mendasar hak-hak asasi manusia adalah setiap dua tahun (tiap lima tahun untuk kebanyakan Konvensi lainnya), Bila perlu, laporan dapat juga diminta diluar jadwal tetap mi. Pemerintah harus merigkomunikasikan laporan-laporannya ke organisasi-organisasi utama yang mewakili pekerja dan pengusaha di

negerinya, yang dapat memberikan komentar mereka tentang penerapan Konvensi itu. Laporan pemerintah dan komentar dan organisasi pengusaha dan pekerja Eliperiksa oleh Komite

Tenaga AhIi tentang Penerapan Konvensi dan Rekomendasi (lihat kotak di sebelah kanan), yang memberikan komentar kepada masin-masing pemerintah tentang upaya mereka dalam menerapkan Konvensi. Komentar umum dan Komite serta hasil pengamatan mereka terhadap tiap negara diterbitkan setiap tahun daktm suatu laporan yang dipelajari oleh Komite Penerapan

Standar dan Koniperensi Perburuhan Internasional (lihat kotak di sebelah kanan). Sistem mi menghasilkan dialog antara negara yang bersangkutan dengan badan pengawas ILO yang, dalam banyak hal, berkembang menjadi peningkatan bertahap dalam bidang yang dicakup oleh Konvensi.

Prosedur Khusus Untuk Keluhcin Disamping prosedur pengawasan reguler mi, keluhan dapat diajukan meriurut beberapa prosedur

khusus sehubungan dengan kegagalan suatu Negara dalam mematuhi Konvensi yang diratifikasmnya atau prinsip kebebasan berserikat,

Perwakilan (Pasal 24 Anggaran Dasar) - dapat disampaikani oleh organisasi pengusaha atau pekerja yang melaporkan bahwa suatu negara yang sudah meratifikasi suatu Konvensi tidak "melaksanakan sepenuhnyá'. Badan Pelaksana akan menentukan apakah laporan itu dapat ditenima dan, bila demikian, akan menyusun suatu Komite tripartit dan anggota-anggotanya untuk memeriksa hal yang dilaporkan itu.

Keluhan (Pasal 26 Anggarán Dasar) - dapat disampaikan oleh suatu negara yang sudah meratifikasi Konvensi yang sama, atau oleh suatu delegasi ke Konperensi Perburuhan Intemasional,

atau berdasarkan prosedur yang diadopsi oleh Badan Pelaksana ILO berdasarkan mosinya sendiri. Badan Pelaksana ILO dapat, bila menurut pendapatnya sesuai, menunjuk Komite Penyelidik (Committee of Inquiry) untuk mempertimbangkan keluhan yang disampaikan.

Komite tentang Kebebasan Berserikat - merupakan badan tripartit dan Bada.n Pelaksana. Keluhan kepada Komite harus dibuat oleh organisasi pekerja atau pengusahâ atau oleh pemenmntah, yang benisi tuduhan tentang pelanggaran kebebasan berserikat, Masalah demikian dapat

dilayani tanpa membedakan apakah suatu negara sudah meratifikasi Konvensi yang herkaitan dengan kebebasan berserikat.

Komite Tencigci AhIi tentang Penercipan Konvensi dan Rekomendasi

Komite Konperensi tentang Penerapcin Standar mi adalah Komite dan Konperensi Perburuhan

Komite Tenaga Ahli terdiri dan 20 tenaga

Intemasional yang diselenggarakan bulan Juni tiap

ahli independen dalam hukum dan kebijakan sosial dad berbagai wilayah di dunia. Koniite mi bersidang tiap tahun pada bulan Desember

tahun. Komite mi, yang terdiri dan wakil-wakil petnerintah, pekerja dan pengusaha, mempelajari !aporan tahunan Komite Tenaga Ahli. Selanjutnya,

dimana mereka mempelajari dan memberi

Komite mi membahas secara ninci sejumlah masalah yang memerlukan perhatian khusus, yang seringkali

komentar atas lapor,an-laporan dan Pemerintah yang berkaitan dengan Konvensi yang sudah diratifikasi. Komite Tenaga Ahli memberikan komentar mereka kepada masingmasing negara dalam bentuk hasil pengamatan atau permintaan langsung.

berupa kegagalan seriusdalam menerapkan salah satu Konvensi hak asasi manusia. Dalam kasus seperti mi, Pemenintah yang bersangkutan diberikan

kesempatan untuk menyediakan informasi dan penjelasan baru. Semua anggota Komite dapat turut

serta dalam pembahasan mi dimana hasilnya digunakan oleh Komite mi untuk menyusun kesimpulannya.

Pengàrnatan

Permintcian Langsung

Pengamatan umumnya digunakan bila kasus itu

Permintaan langsung umumnya digunakan untuk

sangat serius atau kasus yang sisdah berjalan lama

hal-ha! penting sekunder atau untuk meminta

tetapi mengalami kegagalan untuk penyelesaian kewajibannya atau untuk kasus yang tidak ada

penjelasan agar dapat membenikan penilaian yang lebih lengkap tentang upaya suatu negara. Periilaian

perkembangannya. Hasil pengamatan diumumkan tiap tahun,

mi juga disebanluaskan tetapi tidak diterbitkan dengan cara yang sama seperti basil pengamatan.

Brosur mi benisi rangkuman penjelasan tentang mekanisme pengawasan terhadap standar ILO, Untuk penjelasan

lengkap tentang prosedur in harap lihat Handbook of Procedures Relating to International Labour Conventions and Recommendations (ILO, 1995).

Brosur mi merupakan bagman dan paket informasi mengenai "Konvensi-Konvensi Mendasar ILO tentang Hak Asasi Manusia" yang disiapkan oleh Kantor ILO di Jakarta dan Tim Penasihat Multidisipliner ILO untuk wilayah Asia Tenggara dan Pasifik di Manila (ILO/SEAPAT) berdasarkan publikasi Tim Penasihat Multidisipliner ILO untuk wilayah Asi Selatan di New Delhi (ILO/SAAT). Brosur lainnya dalam paket mi termasuk: Kebebasan Berserikat Diskriminasi Kerja Paksa Pekerja Anak Konvensi-Konvensi Mendasar ILO tentang Hak Asasi Manusia: Indonesia dan Asia Tenggara Diagram Ratifikasi Dunia Dekiarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja Apabila ingin memiliki brosur-brosur di atas atau ingin mendapatkan informasi lain mengenai Sistem Standar 1W, silakan menghubungi:

Kantor ILO di Jakarta Jalan M.H. Thamrin No. 14, Jakarta 10240, Indonesia atau P.O. Box 1075 Jakarta 10010 Telpon: (021) 3141308 atau 3140066 Fax: (021) 3100766 E-mail: [email protected]. id

ISBN 92-2-811868-7

DI5KRIMI NASI

Kesamcicin Kesempatan dan Kesamaan PerIakuan dalam Hubungan Kerja dan Pekerjaan Dekiarasi Philadelphia tahun 1944 yang merupakan bagian tambaha-i dan Konstitusi ILO, menyatakan pada Artikel II-nya:

(a) semua umat manusia, tanpa meinbedakan ras, agama atau jenis kelamin, berhak untuk mencapai kemakinuran dalam materi dan pengembangan kepercayaan "[

I

dalain keadaan yang bebas dan terhormat, jaminan ekonomi dan kesamaan kesempatan;

pencapaian kondisi-kondisi tersebut rnungkin dan harus mengandung tujuan inti dan kebijaksanaan intemasional dan nasional;

semua langkah dan kebijaksanaan intennasional dan nasiorial, terutama yang bersifat ekonornis dan finansial, harus dipertimbangkan dan diterima hanya sejauh bila dapat meningkatkan dan tidak menghalangi pencapaian tujuan yang mendasar; [....]"

Kedua Konvensi yang berhubungan dengan promosi non-Diskriminasi dan Kesamaan

Kesempatan dan Penlakuan dalam Hubungan Kerja dan Pekenjaan adalah:

KonvensiKescimacin Pengupahan, 1951 (No. 100) Konvensi Diskrimincisi (mengenai Kesempatan Kerja dan Pekerjacin), 1958 (No. 111)

Konvensi tersebut adalah dua dan delapan Konvensi ILO mendasar tentang hak-hak asasi manusia di tempat kerja yang diharapkan oleh masyarakat internasional agar tiap negana meratifikasinya. Sampai dengan 11 Oktober 1999, Konvensi No. 100 mi sudah

diratifikasi oleh 140 negara dan Konvensi No. 111 oleh 137 negara. Ciri-ciri utama kedua Konvensi tersebut dirangkum dalam kotak-ktak di sebelah kanan.

0

Konvensi Kescsmaan Pengupcihcin, 1951 (No. 100) Konvensi Kesamaan Pengupahan merigharuskan Negara yang meratifikasi untuk mengambil langkah memajukan dan (dimana hal mi konsisten dengan metocle yang dibuat untuk penetapan upah) memastikan pelaksanaan prinsip dan kesamaan pengupahan hagi tenaga lcerja wanita dan pria untuk pelcerjaan yang sama nilainya. Persyaratan mi melampaui kesamaan penlakuan untuk pekerjaan yang "sama° atau sejenisu

dimana nilai dan jenis pekerjaan yang berlainan hanus dibandingkan tanpa diskniminasi atas dasar jçnis kelamin,

Prinsip mi benlaku untuk gaji dasar biasa, dan pada penghasilan tambahan lainnya, baik dalam bentuk tunai atau barang, yang dibayarkan oleh pengusaha. Konvensi mi menawarkan pilihan metocle untuk rnenerapkan prinsip tersebut, termasuk didalamnya:

Peraturan-peraturan dan perundang-undangan nasional; Instrumen yang dikerial atau dibuat resmi untuk penetapan gaji; Persetujuan kolektif antara pengusaha dan pekerja; atau Kombinasi dan berbagai metode di atas. Pemerintah harus menjamin pelaksanaan prinsip mi sejauh dalam kedudukannya mempunyai pengaruh secara langsung atau tidak langsung pada tingkat gaji (contohnya, dimania negara adalah sebagai pemberi kerja atau dimana tingkat upah tergantung pada kendali negara). Bila tidak demikian halnya, pelaksanaan konvensi dimaksudkan untuk mempromosikan prinsip tersebut.

Meskipun Konvensi tidak menghasilkan kewaj iban yang tanpa syarat untuk melakukan penilaian obyektif tentang kerja, Komite Para Ahli ILO telah menunjukkan bahwa adopsi prinsip kerja yang sama seharusnya inengimplikasikan beberapa perbandingan antara pekerjaan yang satu dengan yang lain.

Konvensi Diskriminasi (Kesempatcin Kerja dan Pekerjcian), 1958 (No.111) Negara yang meratifikasi Konvensi mi melakukan promosi kesamaan kesempatan dan perlakuan melalui

kebijakan nasional yang bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk.diskiriminasi dalam kesempatan kerja dan pekerjaan. Istilah 'diskniminasi" didefinisikan dalam Konvensi sebagai segala bentuk pembedaan,

penyisihan atau pilihan yang dibuat berdasarkan ras, warn kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, asal bangsa atau tata masyarakat yang rnenyebabkan peniadaan atau pengurangan kesamaan kesempatan atau perlakuan dalam kesempatan kerja dan pekerjaan. Diskniminasi harus ditiadakan dalarn hal akses ke peiatihan kerja, pekerjaan dan kerja khusus, dan serta syarat dan kondisi pekerjaan.

Konvensi mi menetapkan cana bertindak dimana kebijakan nasional yang ditujukan untuk promosi kesamaan kesempatan dan perlakuari dalam kesempatan kerja dan pekerjaan tanpa diskniminasi hanus mencakup:

penatunan hukurn dan pnaktek pelaksanaannya yang diskniminatif hanus dicabut peraturan hukum yang mempromosikan kebijakan tensebut harus dibenlakukan dan program pendidikan

untuk itu hanus dibuat; kebijakan yang berhubungan. dengan pekerjaan yang langsung di bawäh kendali suatu otonitas nasional

harus dikejar; kebijakan dalam bimbingan dan pelatihan kejuruan dan dalam jasa penempatan di bawah kendali suatu otonitas nasional harus diamati; Pemenintah harus bekerjasama, dalam segala cam, tintuk mempromosikan penermrnaandan pemberlakuan

kebijaksanaan tersebut, dengan organisasi pengusaha dan pekerja.

Brosur mi merupakan bagian dan paket triformasi mengenai "Konvensi-Konvensi Mendasar ILO tentarig Hak Asasi Manusia° yang disiapkan oleh Kantor ILO di Jakarta dan Tim Penasihat Multidisipliner ILO untuk wilayah Asia Tenggara dan Pasifik di Manila (ILO/SEAPAT) berdasarkan publikasi Tim Penasihat Multidisipliner ILO untuk wilayah Asia Selatan di New Delhi (ILO/SAAT). Brosur lainnya dalam paket mi termasuk: Kebebasan Berserikat Kerja Paksa Pekerja Anak Sistem Standar ILO Konvensi-Korivensi Mendasar ILO tentang Hak Asasi Mnusia: Indonesia dan Asia Tenggara Diagram Ratifikasi Dunia Dekiarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja Apabila i.ngin memiliki brosur-brosur di atas atau ingin mendapatkan informasi lain mengenai Diskriminasi, silakan menghubungi: Karitor ILO di Jakarta

4ffI1

Jalan M.H. ThamrinNo. 14, Jakarta 10240, Indonesia atau P.O. Box 1075 Jakarta 10010 Telpon: (021) 3141308 atau 3140066 Fax: (021) 3100766 E-mail: [email protected]

ISBN 92-2-811868-7

DIAGRAM RATIFIKASI DUNIA

Ii

Konvensikonvensi

o ei

In

o-

CO CO

00

03

c)

Konvensikonvensi

Tujuh Ratifikasi (54 Negara) Albania Aijazair Argentina Belanda Belarusia Belgia Botswana Bulgaria Burkina Faso Chili Costa Rica Cyprus Denmark Dominika Finlandia Fed. Rusia Georgia Guatemala Guyana Honduras Hungaria Indonesia Irlandia Israel Italia Jerman Kroasia Kuba Kyrgyzstan Lithuania Malta Mesir

Nikaragua Nigeria Norwegia Perancis Polandia Portugal Rep. Dominika Rumania San Marino Slowakia Slovenia Spanyol Swedia Swiss Tajikistan Togo

. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

. . . . . . . . . . . .

0.

Cl

0i-

U5

N. CO

Yunani

. S S . S S S . .

Zambia

S

Tunisia Turki Uruguay Venezuela

CO

0'

00 -

CO

S

S

S

S

I

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S 55 5

S

S

Enam Ratifikasi (48 Negara) AntigualBarbuda Australia Austria Azerbaijan Bangladesh

. . .

S

S

S

5

5 S

S

5

S

S

S

S

S

S

S

Barbados Belize

S

S

S

S

S

S

S

S

Benin

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Bolivia BosnialHerzeg Burundi Cape Verde Chad Ekuador Ethiopia Filipina Gabon Ghana Guinea

. S . . I

.

I I

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

I

S

S

Inggris Irak Islandia Jamaika Kamboja Kamerun Kolumbia Libya Luksemburg Mali Panama Pantai Gading Paraguay

S

S

S

I

S

S

S

S

S

Peru Rep. Afrika Tengah Rep. Czech

Rwanda Santa Lucia Senegal SielTa Leone

S S S

S

I I I

S

S

S

I

S

S

I

S

S

S

S

S

S

S

S

S

I

S

.

.

S

I

S

S

S

S

I I I

S

S

S

S

S

. .

S S

S

S

S

I

S

Haiti

I I

S

S

S

.

S

S

S

S

S

S S

S

I S

S

I

S

S

I

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

.

S

Konvensikonvensi

a.

Swaziland Syria Trinidad/Tobago Turkmenistan

. . . .

TJkraina Yaman Yordania

.

In

o

,-.

. . . .

. . . .

0 coo

a.

.

. . . .

. . . . . . . .

. .

CO -

konvensi Saudi Arabia Selandia Baru Suriname Tanzania UAE

Afghanistan Bahama Fiji India Malawi Papua Nugini Rep. Dem. Kongo Rep. Korea Seychelles Singapura Somalia St. Vincent & Gre. Thailand Uganda Zaire

Lima Ratifikasi (24 Negara)

Sri Lanb

S S

S

S

I

I

S

S

S

S

5

5 S

S

S

1

S

S

I I

S

S

S

S

a.

-

a -

r CO

-

. . . .

. . . .

-

CO

-

. . . .

.

.

S

I -. S

S

I S

S

S

.

S

S

S

S

S

S

S

CIna Guinea Ekuat.

S S

Kongo Myanmar Namibia Qatar Vietnam

S

S S

S

I

S

Armenia Bahrain

S

S

S

S

Dua Ratifikasi (9 Negara)

S S

S

Sudan Uzbekistan Zimbabwe

S

Empat Ratifikasi (17 Negara) 5

S

I S

S

S

.

I

S

Amerika Serikat Kep. Solomon Oman Rep. Dem. Rakyat Lao

I

S S

S S

S

S

I

S

Tanpa Ratifikasi (4 Negara) Eritrea Gambia Kazakhstan St. Kitts & Nevis

S

I

I S

S

S

Satu Ratifikasi(4 Negara) El Salvador Iran Jepang Kanada Kenya Kuwait Mauritania Mauritius Moldova Mongolia Nepal Sao Torne/Prin.

0 coo 0'

Tiga Ratifikasi (15 Negara)

S

Yugoslavia/Macedonia

Angola Afrika Selatan Brazil Jibouti Estonia Grenada Guinea-Bissau Hongkong (SAR) Komoro Latvia Lebanon Lesotho Liberia Madagaskar Malaysia Maroko Meksiko Mozambik Nigeria Pakistan

K onvensi-

Petunjuk Diagram: No. 29 : Konvensi Kerja Paksa, 1930 No. 105: Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 No. 87 : Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi, 1948 No. 98 : Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 No. 100: Konvensi Kesamaan Pengupahan, 1951 No. 111: Konvensi Diskriminasi (Kesempatan Kerja dan Pekerjaan), 1958 No. 138: Konvensi Usia Minimum, 1973 * Diagram Ratifikasi mi dipublikasikan sejak 11 Oktober 1999

Brosur mi merupakan bagian dan paket informasi mengenai 'Konvensi-Konvensi Mendasar ILO tentang Hak Asasi Manusia' yang disiapkan oleh Kantor ILO di Jakarta dan Tim Penasihat Multidisipliner ILO untuk wilayah Asia Tenggara dan Pasifik di Manila (ILO/SEAPAT) berdasarkan publikasi Tim Penasihat Multidisipliner ILO untuk wilayah Asia Selatan di New Delhi (ILO/SAAT). Brosur lamnnya dalam paket mi termasuk:

Kebebasan Berserikat Diskriminasi Kerja Paksa Pekerj a Anak Sistem Standar ILO Konvensi-Konvensi Mendasar ILO tentang Hak Asasi Manusia: Indonesia dan Asia Tenggara Deklarasi ILO tentang Prinsip-prmnsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja

Apabila ingin memiliki brosur-brosur di atas atau ingin mendapatkan informasi lain mengenai Diagram Ratifikasi Dunia, silakan menghubungi: Kantor ILO di Jakarta Jalan M.H. Thamrin No. 14, Jakarta 10240, Indoresia atau P.O. Box 1075 Jakarta 10010 Telpoi: (021) 3141308 atau 3140066 Fax: (021) 3100766 E-mail: [email protected]

ISBN 92-2-811868-7