"I
'\""
\1I1'1:r:NIlA!( .
Daftar lsi
Hal 1. Paparan Presiden pada Musrenbangnas
tanggal18 Desember 2014 tentang
RPJMN 2015-2019........ .. ............. .. . ................. .. ..... 1
2. Paparan Penyusunan RPJMN 2015- 2019
Oleh Bappenas .... . .. . .............. . ................ . .......... .. .. 7
3. Paparan Rancangan RPJMN 2015-2019
Prioritas Kesehatan Oleh Bappenas . . .... . ......... . .. . ....... 21
"I
'\""
\1I1'1:r:NIlA!( .
".:-.,.. . '
~-'. ~- ~ .~-.:.'~? r..... _.~"-. . . ~
~
- - - -
4 Prioritas Pokok • • • •
Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi Kemaritiman Pariwisata dan Industri
Prioritas Wajib • Pendidikan • Kesehatan • Penanggulangan
Kemiskinan
Dimensi Pemerataan • Antar Wilayah • Antar Kelompok
Pendapatan
,
hi
• \I, ll \ l tI<; R F. N
~
--
-
-
-
--
Arahan Presiden RI kepada seluruh peserta, terangkum di dalam butir-butir berikut: a. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun kebijakan publik yang baik dan tepat . Kebijakan publik yang baik dan tepat adalah pembeda antara bangsa yang maju dengan bangsa yang kurang maju . b. Untuk mendukung target kedaulatan pangan nasional, perlu digali potensi swasembada dan kekuatan untuk mandiri. Target swasembada beras dalam tiga tahun sudah didukung oleh bupati dan walikota. Dalam lima tahun ke depan akan dibangun 49 waduk dan perbaikan irigasi teknis. Target Tahun 2015 akan dibangun 13 waduk dan 1 juta hektar lahan beririgasi teknis.
~
- - - -
c. Untuk mencapai kedaulatan energi, diperlukan dukungan perizinan dan pembebasan lahan terutama untuk geothermal dan mikro hidro yang potensinya banyak berada di dalam kawasan lindung. Target pad a tahun 2015 adalah penyediaan 35 .000 MegaWatt. Perizinan satu atap nasional diselesaikan akhir Januari 2015. d. Fokus utama Bidang Kemaritiman adalah membangkitkan wilayah maritim dan mencegah kehilangan 300 trilyun rupiah per tahun karena pencurian ikan yang dilakukan oleh 5.000 7.000 kapal asing. Pembangunan konektivitas antarpulau juga akan dimulai dengan pembangunan pelabuhan. Usulan pemerintah daerah dapat diterima bila area yang diajukan memiliki I,uasan minimal 2 .000 hektar yang dapat menampung pula kawasan indutri dan pembangkit tenaga listrik.
~
-
-
-
--
-
e. Pariwisata nasional sampai saat ini belum digarap dengan baik. Dengan potensi 24 juta wisatawan per tahun, diperlukan promosi dan perbaikan produk termasuk mengubah karakter masyarakat di sekitar daerah pariwisata yang akan dipromosikan. f. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, difokuskan pada pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Untuk itu, diperlukan kemudahan perizinan untuk industri yang ujung tombaknya berada di pemerintah daerah.
1 "I I,', \1,"
~IIIS I! F.N HANr.
j\
~
-
-
-
g. Target Bidang Infrastuktur pada Tahun 2015 adalah pembangunan trans tol dan trans kereta api di Sumatera dan Kalimantan dengan bantuan investor. Pembangunan trans kereta api untuk Sulawesi. Untuk konektivitas di Papua, target dalam 6 bulan adalah penyelesaian studi tentang trans kereta api. h. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat akan dimulai dengan perbaikan proses penegakan hukum .
--.
r. r
.. ' "
"' "
..
-
0,'"
'
: ....... .1....
,
0
_ _
'
'0,
--.J
GNAS RPIMN201S.2019
DASAR HUKUM PENYUSUNAN
RPJMN
1.
UU 25/2004 (Sis tem Perencanaan Pembangunan Nas ional). Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan : ren cana pembangunan ja ngka panjang. jangka menengah . dan tahunan .
2.
UU No. 17/2007 (RPJPN2005-2025). dibagi dalam 4 tahap RP/MN. ya itu: "RP/MN I 2005-2009 "RPJMN II 2010-2014 "RPJMN 1112015-2019 "RPJMN IV 2020-2024 3.PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyu s unan Rencana Pembangunan Nasional) : Pasal10 ayat (2).
"Menteri menyiapkan Raneangan Awal RPfMN berdasarkan RPfPN 2005-2025. raneangan teknokratik dan visi. misi serta program prioritas Presiden " ,P asalll ayat (6)
°Raneangan Awal RPfM Nasional disampaikan kepada Presiden untuk disepakati da/am Sidang Kabinet sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra-KL"
~ PROSESPENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
-
-
-
VIS I & MIsI
PRESIDEN
MU"'N~NGN" RPJMN
-
- - -
]
---
Ditetapkan dengan
Peraturan Preslden 'J
I
I
JL '..,'
• .
I
.
:.
••
.
I
: I
II II
:;
':",,)T Telah disusun oleh Bappenas .) Paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik
-
JADWAL PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
Ok t - Nov 2014 Januarl 2015 Pe",,"'puPruld~n~rplJlh
Sld. og Ka blnet (1 21. n)
(Din) Pe:1')'USU nan Rilnampn
"WIll RPIMN eM2 Nov)
l'enctap.n f(PIMN mrblu i Perpres
(16
tan 20151
'SO"':1Iis.LSlllJfn PC'nJdll.n~n
\"""jr.
"It
M"W;JI-'k.lt .J.H~
p.lk.1r
f'IImyU$unsn kOlnCflupn R~STRAK/~
Penyampaian Rancangan lOknokratlk kepada K/L
Pcnelaab.n RENSTRiI K/L (M 1 Mus:renb30R
R~glonallb-tS
D'~;·"' '\",.: .
Des)
Agustus 2014
~~~./
RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019 Rancangan Awal RPjMN 2015-2019 terdiri dari : Buku I : Agenda Pembangunan Nasional - Buku II : Agenda Pembangunan Bidang - Buku III : Agenda Pembangunan Wilayah Dalam masing-masing buku telah disusun indikator-indikator pembangunan beserta sasarannya (berdasarkan exercise Pagu Indikatif jangka Menengah 2015-2019) Telah disampaikan sebagai bahan pembahasan kepada: Seluruh K/L (Rakorbangpus, 25 November 2014) - Seluruh Provinsi (Rangkaian Musrenbang Regional, 6 s/d 15 Desember 2014) • Rancangan AwaI akan dipertajam dengan : Hasil finalisasi Resource envelope jangka menengah 2015-2019 (Menkeu) Hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah Mempertimbangkan sumber pendanaan dari APBN, APBD, BUMN dan Swasta
MENUfU INDONESIA
YANG fAUH LEBIH BAlK
1. Mengejar peningkatan daya saing 2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental 3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas S. Mengurangi ketimpangan antarwilayah 6. Memulihkan kerusakan lingkungan 7. Memajukan kehidupan bermasyarakat
~
-
.
-~-----
STRATEGIPEMBANGUNAN
"".
>}=======N=O=R= ""MA=P=M== E= BA=N=G=U=A= N=N===N==ER=======tL-KABE=ET K=~JA -- " Mernbangun untuk rnanusia dan masyarakat Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran. produktivitas t1dak boleh menclptakan
ketimpaogan yang makln melebar: Perhatian khusus dlberlkan kepada peningkatan produktMtas rakyat laplsan menengah bawah. tanpa menghalangi, menghambat, mengecUkan. dan mengurangt keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadl agen pertumbuhan AkUvitas pembangunan tidak boleh merusak. menurunkan daya dukung IIngkungan dan keseimbangan ekosistem
3 DlMENSI PEMBANGUNAN
> ~--------------------------------------~ DlMENSI PEMERATAAN DlMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
SEKTOR UNGGULAN
& KEWlLAYAHAN \nl l l , 10
~I"'ll II,' III
h. ".ll.lt'l
ICONDISI PERLU
1[
PoIitlk. Demokrosi
I [
QUICK WINS DAN P ROGRAM 1.A NJUTAN LAINNYA
l '''IIII , 1
! I
II \
SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019
(1)
I.
SASARAN MAKRO;
2.
SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT;
3.
SA SARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN;
4.
SASARAN D1MENSI PEMERATAAN; DAN
5.
SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH
6.
SASARAN POLHUKHANKAM .
DAN ANTARWILAYAH;
.
~
-
.
SASARAN MAKRO
Pembangunan Manusia dan Masyarakat • Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
73,83
meningkat
EKONOMI Ekonomi Makro
5,1%
8%
43.325 40.785 7,3%
71.975
11,25% ••
5-6%
Rasia Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 2010
11,4%
Tingkat Pengangguran Terbuka
5,94%
16%
4-5%
Pertumbuhan ekonomi
PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000 • Inflasi Tingkat Kemiskinan
··Maret 2014
3,5%
DISTRIBUSI NILAI PDRB
MENURUT LAPANGAN USAHA lAHUN 2013
(atas da sar harga berlaku)
Jawa
10.03
1.22
27 .01
1 .63
6.70
24.41
8.03
10.88 .
10.10
Bali Nusa Tenggara
23.44
5 .87
5.72
1.28
6.43
23.64
10.51
5.98
17.13
19.77
0 .38
4.99
13.42
5.79
4 .20
7 .28
9.39
0 .84
8 .10
16.74
8.39
7.14
17.26
5.17
24.53
1.32
6.81
22.06
7.83
9 .07
21.07
14.94
0.61
6.54
15.24
7.17
5.06
Kalimantan Sulawesi
Sumber : BPS, 20 14
~
-
-- - - - - 2_ SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT -
Kependudukan & KB, Pendidikan
t ------------- ---------------- 2014 (Baseline)
ladlkalOr
Kependudukan
Ke pend ud ukan dan Kelu a rga Berencana
·
Rata·rata Laju Pertumbuhan Penduduk • Angka kelah lran total (Total Fertility Rate/TFRJ
Pendidikan
· · · I ,
I I
l.Penguatan dan pem,a duan kebijakan
I
1,49%/tahun (2000-2010) 2,6 (2012)
9 4,1%' 50.4%'
Persenrase SD/MI berakreditasl
68,7%'
11,1 1
~ ii I S IlEN HAN
8 ,8 (mhun)
8 ,1 (I.hun) '
penduduk usia di atas 15 tahun Prodi perguruan tinggi minimal bera kreditasl B
berakredltasl minimal B " Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B Pesent; se Kompetensi Keahlian SMK bcrakreditasl min imal 8
1 1,19%/tahun (2010-20 20) 2,3
.1
Rata-rata lama _S"ckolah pend uduk usia diatas 15 ,,,hu n
Rata-rata angka melek aksara
minimalB Perso nlase SM P/MTs
Arah Kebllakan
2019
I I
62,5%' 73,5%' 40,2%"
I
9 6,1 (%)
I
84,2%
J
84,6%
68,4(%)
81,0%
65,0%
pclayanan KB dan kesehatan rcproduksl 2.Peningkatan jumlah dan penguatan kapasltas tenaga lapangan KB. tenaga kesehatan pelayanan KB, dan penguatan lembaga dl tlngkat masyarakat 3.PeningiQlan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang Pendidikan l.Melanjutkan upaya unruk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pcndidikan dasar berkualitas 2.Meningkatkan akses Pendidlkan Menengah yang berkualitas 3.Memperkuat per.m swasta dalam menyediakan layanan pendldlkan menengah yang berkualitas 4.Menlnckatkan relevansl pendldlkan kejuruan'dengan kebutuhan dun!a kerja S.Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan 6.McninJ;katkan Kualltas PembelaJaran 02013 0'2009
••• 2012
•
~
•
' .
.
,.
.
:.
.
•
I
.
I
•
•
\
I
.
••
\
,,,<11. ._ 1. Anoka kemat ian Ibu per
I
100. 000~n =='----~--
matJan av, per 1.000 kelahiran hid-UP---
t"J. Pr evalt'n s! k"k~n gizl (underw eight) padaa
" , "f' ' ,:.
LAkselerasl Pemenuhan Akses Pelayanan
~21~ 3""~~;:O~ :2:2~:c~~) 2'O2,,-3~+--~ ) 2~4---;
nar
19,6 (2013)
17
3.Meningkatkan Pengcndalian Penyakit
28
dan Penyehatan Lingkungan 4 .Memantapkan Pelaks anaan Sistem laminan 505ial Nasional (SJSN) Bidang
297 (2013)
245
15.8 (20 13)
23.4
t., t'l i ~en~nya Pengt:'ndahan P(: ny.-rki! MenulCllr dan Tldak M eflulCli f 100.000 penduduk
Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut
Usia yang Berkualitas 2.Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
32, 9 (2013)
bCi hta (persen) 4 . Prevalemi s! u nt ln a (pendek dan sanpt pendek) a nilk bad... lpersen )
~ 1. Pr«v.aiensi Tuberkulo sis (TB) per
.
Arah Kebijakan
M~ni-nikilnyil Statu.s Keschatan dan Gi.lI Masyarak,.t
Tinika
'
Keseh atan 5.Meningkatan Akses Pelaynnan Kesehatan
Dasar yang Berkualltas 4. Pr." ,Iensi t.e anan fil ting pctf sen} S. Prevalensl kegemukan dan obesitaS pada
pend'Uduk-I-";2~8."9-T ' 12O'~ "~3)~+--2;8;:".9;---l
~~:2::;n:::~~,"!:"':::;::::":)" i:' pe:::n:Od"udO:U:;:k""Si U::;."""lS"·"19<";t"'.i::h u n
-::C
)j
18,3
'(20 1~+--=o---j
Meningkatnya PemcrDtaimd~ Mutu P~I'W'lnan I(esehatan 1~ hJmla h k ~tan yang mcmillki m lnlmal -'
. pus.mm illo fe rakredlta$i
12. pers.fltI s.e k.abopaten/k~"" ot'-ana '''''-''''m.n---~''' aap'' 8O---!------+
I persen imunlsasi das.ar lengkap pada bayi
4
I
Memngkatnva PerfindunKan FI~ansial. Pt!m(l!rataa ~elayanan. serta KeterHdiaan, Penv~baran dan Mutu Obin dan Somber Day" l(ue....,C.n
1. Kepe """" aan SJSN k:c.tel'lantl (penen)
2. jumlah puskesmasv~ imlll memihkl 5 jenis t~naga
kcsehatan
Min9S 3.840
6.Meningkaran Akses Pelayanan Kesehatan
Rujukan yang Berkuailtas 7.Meningkatkan Ketersediaan. Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manus ia Kesehatan 8 .Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pe merataan. dan Kualitas Farmasi dan Mat Kesehatan 9.Menlngkatkan Pengawas an Obat dan Makanan
~
-
-
-
-
-
Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Kemendlkbud,
Kemenag,. Kemristek & Olll:tl, Kemenpora ; Pemda; Polhukam
Kemdikbud,
KemRlstek & Olkti,
Kemenag;
Pemda, K/llaln VII melaksanakan fungsi
pendldikan
lCemendikbud;
Kemenkes, BPOM,
Kemsos; Kemenag; Kemenkumni;lm ; Kemendagri; Kemenpora;
BKKBN, BPJS Kes.ehatan; Pemda
Pemda
Kemensos. Pemda Pemda
Pemda
_
...
19
REVOlUSI MENTAL
Kemendagri,
Kemenag,
Kemen sos,
Kemenkomlnfo,
Kemenpora,
Kernen pp & PA
Kemdikbud, KemRistek & Dlkti, Kemenag;
Pemda, Klll.in yg melaksanakan fungsi pend idlkan
Kemedikbud , Kemendagri, l(emensos, Pemda
Kemenkum & HAM, Polri.
Kej.gung, KPK Pemda
Kemensos; Kemendikbud. Kernen Desa, Trans, POT; Pemda
_
-
20
·~~
~
.
,9 ,
., ~
~ ., II ~:
.
Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak KONDISI UMUM: • AKI menurun hingga tahun 2012 namun kemudian meningkat kembali • Penurunan AKB lambat terutama kematian neonatal • Disparitas yang tinggi antara kelompok sosial ekonomi, daerah dan kota desa Angka Kem atian Ibu
An gka Kematian Bayi, Bal ita d an Neon atal
4501!
i§
1<'0
4 0Q!
~
350'1
"
] O(X!I
0
8 ~ 2500 ~" ~ ~
~ j
307
ISO!!
. ,022
lOCXl
SOl! SDK
99
5DK I199 7'11) 1( 12002-20039{)I((I'OO71:
I I I I ,\1,1 1 \ 1I1\RI:NRAN
Ii '. (.Q
2263
100!
"
II
35s:E
~ l( n 01ll1ge6t OG
01
'f
I.
"
lO
It''J1
1 9'f ~
19'
"'~clIt. · 'UlCI1If'f
JOOJ t .I"IWt
•
I'
MASYARAKAT Permasalahan: Double burden 0/ malnutrition: Dalam kurun waktu yang sama, terjadi permasalahan gizi kurang serta gizi berlebih Persentase Kekurangan Gizi pad a Anak Balita berdasarkan Pengeluaran per Kapita
20,0 10,0
Riskesdas 2013
1
0,0
Q1 . Und~nNelght
Q2 Stun~ng
Q3 .. Wastlng
Q4 Q5 • OvenNelght
• Kekurangan gizi pada anak balita masih cukup tinggi, seiring dengan balita kurus dan stunting. Di sisi lain obesitas (kelebihan berat badan) pad a balita mulai meningkat, • Cakupan status kekurangan gizi terjadi terutama pada penduduk tidak mampu (Q1), sebagaimana juga balita kurus dan balita stunting, • Balita kelebihan berat badan terjadi tidak hanya pada kelompok penduduk miskin tetapi juga pada kelompok penduduk kurang mampu .
Isu Strategis RPJMN 2015-2019
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10.
Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Dbat dan Makanan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, dan Sistem Informasi Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional
111 ,1 ,\htl \11P~r'I:NR "Nr.
~
I
-
-
.
.•
-.
•
,-
.
I
' -----
-
Target 2019 Menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidu
306 346
Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran
32
24
kekurangan glzi (underweight)
19.6
17
(pendek dan sangat
32.9
28
hidup M
.
1,1
,Ihll MtlSIIE NBA N
Sasaran RPJMN 2015·2019 Status Awal
Sasaran
Target
2019
3. Menlngkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan lumlah k",camatan yang memiliki minimall puskesmas
o
5600
71,2
95
10
477
terakreditasi Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi lumlah_Kab/Kota yang memiliki minimall RSUD yang terakreditasi Perlindungan Finansial, Mutu Obat dan Sumber
dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, 51,2
95
1.920
4.700
29
39
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
75,5
90
Persentase obat yang memenuhi syarat
96,8
99,0
puskemas yang minimal memiliki 5 jenis kesehatan •
Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis
•
Arah Kebijakan 1:
Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan 'bu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas Strateg i 1. Peningkatan akses dan mutu
continuum of care pelayanan ibu dan anak yang
meliputi kunjungan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan terutama di daerah DTPK; 2. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja ; 3. Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) ; 4 . Penguatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga; 5. Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia ; 6. Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; serta 7 . Peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia terutama di daerah DTPK
, , I,
, \ hl l
1>1IIsHI .NIiANI.t.
Arah Kebijakan 2:
Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
Strategi
1. Peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan; 2. Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pad a 1.000 hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin dan ibu hamil terutama pada kelompok term is kin; 3. Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan; 4. Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan pengembangan anak usia dini holistik integratif (Posyandu dan Pos PAUD) terutama pada ibu hamil, wanita usia subur, balita dan anak kelompok termiskin; 5. Penguatan pelaksanaan, dan pengawasan regulasi dan standar gizi; serta 6. Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizL
Arah Kebijakan 3:
Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
Strategi 1. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit terutama di daerah kumuh dan DTPK; 2. Peningkatan upaya preventif dan promotif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular; 3. Pelayanan kesehatan jiwa; 4. Pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah terutama di daerah DTPK dan kelompok masyarakat miskin; 5. Peningkatan mutu kesehatan lingkungan; 6. Penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan; 7. Peningkatan pengendalian faktor risiko biologi, perilaku dan lingkungan; 8. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 9. Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene terutama di daerah DTPK; 10. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
I I ,11, 11 ~II IS IlF. NHANr;N
Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Strategi
1. Peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat ke seluruh penduduk secara bertahap; 2 . Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi penyedia layanan sesuai standar antara lain melalui kerjsama antara pemerintah dengan penyedia layanan swasta 3. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan dalam bentuk penyempurnaan dan koordinasi paket manfaat, penyempurnaan sistem pembayaran dan insentif penyedia layanan, pengendalian mutu dan biaya pelayanan, pengembangan health technology
assesment, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu; 4. Penyempurnaan sistem pembayaran untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak, insentif tenaga kesehatan di DTPK dan peningkatan upaya promotif dan preventif yang bersifat perorangan 5. Pengembangan berbagai regulasi termasuk standard guideline pelayanan kesehatan; 6. Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung mutu pelayanan dan; 7 . Pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan kerjasama pemerintah swasta.
~
-
-------
Arah Kebijakan 5:
Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar
yang Berkualitas Strategi
1. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas dan jaringannya dan peningkatan kerjasama Puskesmas dengan unit tranfusi darah dalam rangka penurunan kematian ibu terutama di daerah DTPK; 2 . Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta; 3 . Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan ; 4 . Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan berbagai standard guideline pelayanan kesehatan diikuti dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya; S. Peningkatan pengawasan dan kerjasama pelayanan kesehatan dasar dengan fasilitas swasta terutama di daerah DTPK; serta 6 . Pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer.
Arah Kebijakan 6:
Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas Strateg;
1. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah sakit pratama termasuk peningkatan rumah sa kit di setiap kabupaten/kota terutama di daerah OTPK; 2 . Penguatan dan pengembangan sistem rujukan nasional, rujukan regional dan sistem rujukan gugus kepulauan dan pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar; 3. Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standard guideline pelayanan kesehatan; 4. Pengembangan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan; 5. Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama di daerah OTPK; serta 6. Peningkatan efektivitas pengelolaan rumah sakit terutama dalam regulasi pengelolaan dana kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pemerintah daerah
~
-
- ---
Arah Kebijakan 7:
Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Oaya Manusia Kesehatan Strcltegi 1. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan prioritas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) melalui penempatan tenaga kesehatan yang baru lulus (affirmative policy) ; 2. Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan ; 3. Peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan termasuk pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan primer; 4. Pengembangan insentif finansial dan non -finansial bagi tenaga kesehatan; serta 5. Pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dan upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan .
Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan Strategi 1.
Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik terutama di daerah DTPK;
2.
Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi harga obat;
3.
Peningkatan kapasitas institusi dalam management supply chain obat dan teknologi ;
4.
Peningkatan daya saing industri farmasi dan alkes melalui pemenuhan standar dan persyaratan;
5.
Penguatan upaya kemandirian di bidang bahan baku obat (BBO) termasuk Bahan Baku Obat Tradisional (BBOT) dan alat kesehatan dengan pengembangan riset, penguatan sinergitas pemerintah, swasta dan perguruan tinggi serta peningkatan bahan baku produksi bahan kimia sederhana;
6.
Peningkatan pengawasan pre- dan post-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT);
7.
Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian termasuk tenaga kefarmasian;
8.
Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh provider dan konsumen.
~
-
-
- - -
-
-
-
-
--
-
--
-
-
Arah Kebijakan 9:
Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
Strategi 1. penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko; 2. peningkatan sumber daya manusia pengawas obat dan makanan; 3. penguatan kemitraan pengawasan obat dan makanan dengan lintas sektor; 4. peningkatan kemandirian pengawasan obat dan makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha; 5. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk obat dan makanan; 6. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian obat dan makanan
I I I II • 11,11
~IIIS R F. NIJA
Visi, Misi dan Program Aksi Presiden-Wapres (Dalam Dokumen Nawa Cita) 1.
Inisiasi Kartu Indonesia Sehat
2.
Memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, perangkat dan alat kesehatan dan tenaga khususnya untuk penduduk di perdesaan dan daerah terpencil
3.
Sistem perlindungan sosial bidang kesehatan yang inklusif dan menyediakan jaminan persalinan gratis bagi setiap perempuan yang melakukan persalinan
4.
Mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 5% dari anggaran negara untuk penurunan AKI, AKBA, HIV/AIDS, penyakit menular dan penyakit tidak menular
5.
UU Tentang Kesehatan, UU Keperawatan, pengalihan konsorsium Asuransi TKI menjadi bagian dari BPJS Kesehatan
6.
Pelayanan publik dasar prima melalui pembangunan 50.000 rumah sehat dan 6.000 puskesmas perawatan
7.
Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani
Quick Wins Kartu Indonesia Sehat
Masalah
Proaram
Sumber Pendanaan
Integra" dan
Nirbudget
Pemberdayaa n Perempuan;
1. Pembuatan RPP/Perpres
PBI menjadl 140 juta
Lingkungan Hldup
Anggaran kesehatan
yang dlperlukan unruk
Masalah:
menindaklanjut'i isi UU 44/2009 ttg Pengelolaa" Dana
Blaya kesehatan mahaL tingkat kerna tla" ibu
Kesehatan oleh RSUD dan
ham II d.m melahirkan masih tingg;, pertumbuhan kestersedlaan air
bersih melambat. dan penurunan luas IIngkungan kumuh dan tercemar,lambat.
Proeram Lanjulan
P......... mLatn
I
KISehatjKesehatan
Sasaran
Jnterre).sl denpn Kepesertaan SJKN
darl 120 Juta PBI;
menjadi 2.8% darl
Pemd a.
GOP darl 2.5% dari GOP;
2. Peluncura" KIS dl 710kasi (Mentawal, l..ebak. Kab. Tangerang. Kab. Toll-toli. Kab. Bemu, Kab. Pasuruan, Kab. Mamuju).
APBN
3. Sistem/inpres kerja sa rna puskesmas dengan unit transfusl darah untuk pencegahan kematian ibu melahirkan.
Ni.-budget (minor budg.')
4. Pendataan kebutuhan kapa) rumah sakit di kabup3.ten· kabupaten kepulau a n.
NI.-budget (minor budget)
Kab upa ten dengan
APBD kesehatan >10% menjadi 550/0 dari 45%; Pendcrita gizl buruk turun menjadi 15% darl19,6%; Menerapkan online puskesmas 10% dan online RSUD 201 % Kemallan tbu melahlrkan menjadi 100 per 100.000
Quick Wins Provillsi : Sulawesi Tengah
Provinsi : Sulawesi Utara UICK WINS
PROGRAM LAN UTAN
Peningkatan Jumlah Puskesmas
INDlKATOR
TARG~T
16 Puskesmas baru
11 Puskesmas
QUICK WINS
I
PROGRAM LANJ IrrAN
16 Puskes mas baru 5 Pus kes mas menjad i ra w at inap
Rehabilitasi Puskes mas
185 Puskes rnas
Pemenuhan Peralatan Kesehatan dl Puskesm as
153
Peningkatan jumlah Pu skcs mas
2 5 Puslin g Perarian
mcnjadi rawaf inap
Re habilitasl Pu skes mas
9S Pu skesmas
Pe menu han Peralatan Kesehatan c..Ii Puskesmas
155 Pusk,e smas
Peningkatan jumlah Puskesmas KeliHng Perairan
26 Pusling Peranan
Peningka ta n jumlah Pu skesmas Keliling Roda 4
2S Pusting roda 4
Kabupat e n/Kota yang melak sa nakan pe lny am10 kese h a tan berge rak
5 Kabupaten
Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pclayanan standar
2 RS Rujukan regional
Jumlah RS Pusat Rujukan Nasional yang d itingkatkan sar.:ma
INOI.KATORjTARCET
Pen i ngkatan Jurnlah Puskesmas
Pusk ~ mas
Kelilin g: Perairan Peningkata n jumlah Puskesmas Keliling Roda 4
30 Pusling roda 4
Kabupaten/Kota yang melaksa na kan pe laya nan kesehatan bergerak
6 Kabupa ten 6 RS Rujukan regional
1 RS Pusat Rujukan
Jumlah RS Rujukan reg-jonal yang memenuhi SPA pelayanan sesuaf s tandar
19 RS Oaerah
Jumlah RS Daerah yang mcmenuhi standar SPA ses uai kelas RS , dengan kriteria khu s us
10 RS Oacrah
Jumlah RS Daerah yang m e menuhi s tandar SPA sesuai kelas RS
1450 orang
Peme nuhan pengangkatan dan penempat.an tenaga kesehatan yang berkua litas (Tenaga kcschatan PTT)
5695 orang
Pcmenuhan pengangkatan dan penempatan tcnaga kcsehatan yang bcrkualitas (Tenaga kesehatan PIT]
prasa_rana nya
:
38
Quick Wins Prov insi : Sulawesi Selatan _ _-----'P ' -'R ."O=GRAM LANlU~
Penlngkatan Jumlah Puskesmas
INDIKATOR~GET
15 Puskesmas baru
P rovin si : Sulawesi Ten PROGRAM LANJUTAN
Penlngkaran Jumlah Puskesmas
2 Puskesmas menjadi
16 Puskesmas baru 24 Puskesmas menjadi
rawat innp
~I!wat ina.~
I----
a ra"="'""="'~--1
INDIKATOR/TARG ET
Rehabilir3si Puskesmas
250 Puskesmas
Rehabilitasi Puskesmas
165 Puskesmas
P emenuhan Perala tan Kesehatan di
369 Puskesmas
Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesmas
222 Puskesmas
40 Pusling rada 4
Peningkaran ;umlah Puskesmas Keliling Perairan
46 PusHng Perarian
I Puskesmas
-----
I Peningkatan iumlah Puskesmas Keliling Roda 4
- -- - -
~-
Kabupaten/Kota yang melaksanakan 5 Kabuparen Penlngkaran jumlah Puskcsmas pelayanan keseha::t:.:.:. a n .:b.:rg~c e~ :.:.:.:.:. ra k _ __ _ __ _ _ __ _ _-l...:K :.:.e:.:l:.:. il:.:. in:"g'..:R :.:.o:.:d:.:a::4-=- _ __ _ _
90 Pusling roda 4
/umlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pelayanan sesuai
6 Kabupaten
7 RS Rujukan regional
standar
j Jumlah RS Pusat Rujukan Nasional
kesehatan bergerak
1 RS Pusat Rujukan
yang ditingkatk...m sarana
I
prasarananya )um.ah RS Daerah yang memenuhi standar SPA sesuai kelas RS Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang
berkualitas (Tenaga kesehatan PTI')
Kabupafen/Kota yang melaksanakan pelayanan
38 RS Daerah 9390 orang
Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhl SPA pelayanan standar
7 RS Rujukan regional
JumJah RS Daerah yang memenuhi standar SPA sesuai kelas RS
9 RS Daerah
Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas (Tenaga kesehatan PTT)
I
7230 orang
Quick Wins Provlnsi : GorontaJo PROGRAM LANjUTAN INDIKATORjTARGET eningkatan jumlah Puskesmas 16 Puskesmas baru
Provins i : Su lawesi Baral PROGRAM LANjUTAN Pening ka tan ju m lah Puskesmas
Rehabilitasi Puskesmas
'2 0 Puskes mas
Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesma s
77 Puskesmas
eningkatan jumlah Pusk.smas 15 Pusling roda 4 Keliling Roda 4 umlah RS Rujukan regional i4 RS Rujukan regional ang memenuhi SPA pelayanan esuai standar
, umlah RS Daerah yang
5 RS Daerah
memenuhi standar SPA sesuai
elas RS, dengan kriteria khusus Pemenuhan pengangkatan dan 2005 orang penempatan tenaga kesehatan anI( berkualitas (Tenal(a PIT]
Rehabilitasi Puskesmas Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesmas Pen ingkatan jumlah Puskesmas Keliling Perairan emngkatan jumlah Pus kesmas Kelillne Roda 4 Kabupaten jKota yang melaksanakan pelayanan esehatan bergerak umlah RS Rujukan regIonal yang memenuhl SPA p elayanan sesua! standar umlah RS Daerah yang
INDIKATORjTARGET erbangun 16 Puskesmas ba ru ~5 Pus kesmas 8 Pus kesmas 1 Pusting Perarian
125 Pusling ro da 4 14 Kabu paten 3 RS Rujukan regi o nal
14 RS Daera h
Imemenuhi standar SPA sesuai
" elas RS, dengan krlteria )g1 usus emenuhan pengangkatan dan 2900 orang
;penempatan tenaga kesehata n ang berkualitas
-
~
-
-~
-
Daftar lsi
Hal 1. Paparan Presiden pada Musrenbangnas tanggal 18 Desember 2014 tentang RPJMN 2015-2019 ........... .. .................... . ................ 1 2. Paparan Penyusunan RPJMN 2015- 2019 Oleh 8appenas ........... .. ................. . ........ .... .. ... .. .. .. 7 3. Paparan Rancangan RPJMN 2015-2019 Prioritas Kesehatan Oleh 8appenas ............. ... ........... 21
GNAS RPIMN 2015-2019
4 Prioritas Pokok • • • •
Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi Kemaritiman Pariwisata dan Industri
Prioritas Wajib • Pendidikan • Kesehatan • Penanggulangan
Kemiskinan
Dimensi Pemerataan • Antar Wilayah • Antar Kelompok
Pendapatan
