HUKUM TIDAK TERTULIS SEBAGAI SUMBER HUKUM UNTUK PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PIDANA

1

HUKUM TIDAK TERTULIS SEBAGAI SUMBER HUKUM UNTUK PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PIDANA DISERTASI Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Di Bawah Pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H., M.Sc. (CTM), SP.A(K) Untuk Dipertahankan di Hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara

OLEH: SUHAIMI 098101012/S-3HK

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

Universitas Sumatera Utara

2

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM LEMBAR PENGESAHAN Judul Disertasi

: HUKUM TIDAK TERTULIS SEBAGAI SUMBER HUKUM UNTUK PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PIDANA

Ditulis Oleh Nama Nomor Pokok Program

: : SUHAIMI : 0981010112 : DOKTOR (S3) ILMU HUKUM

Telah Dipertahankan di Hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara Pada Tanggal 15 Juli 2013 KOMISI PEMBIMBING:

Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M. Hum. Promotor

Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H. Kopromotor

Dr. M. Hamdan, S.H., M.H. Kopromotor

Ketua

Dekan

Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H.

Prof. Dr. Runtung S., S.H., M.Hum.


3

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Disertasi

Ditulis oleh

: HUKUM TIDAK TERTULIS SEBAGAI SUMBER HUKUM UNTUK PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PIDANA :

Nama Nomor Pokok Program

: SUHAIMI : 0981010112 : DOKTOR (S3) ILMU HUKUM

Telah Dipertahankan di Hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara Pada Tanggal 15 Juli 2013

KOMISI PENGUJI:

Prof. Dr. Elwi Daniel, S.H., M.H. Penguji

Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S. Penguji

Dr. Madiasa Ablisar, S.H., M.S. Penguji


4

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Dengan ini Saya menyatakan, bahwa Disertasi ini adalah asli karya Saya dan tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan, Magister ataupun Doktor di Perguruan Tinggi lainnya. Selain itu, sepengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis telah dirujuk dalam naskah ini dan juga telah dinyatakan dalam footnote dan daftar pustaka.

Medan, 15 Juli 2013 Yang Menyatakan

SUHAIMI


5

HUKUM TIDAK TERTULIS SEBAGAI SUMBER HUKUM UNTUK PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PIDANA ABSTRAK Kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini sungguh memprihatinkan, karena itu penerapan asas legalitas secara kaku sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Selain itu, perlakuan diskriminasi terhadap pencari keadilan, juga semakin kasat mata dengan berbagai pertimbangan latar belakang sosial dan politik serta kedudukan seseorang dalam strata sosialnya. Konsekuensinya, pedang keadilan hanya tajam ke bawah, akan tetapi tumpul ke atas. Oleh karena itu, asas legalitas perlu segera mendapat perluasan pengertian. Artinya undang-undang bukan satu-satunya pedoman Hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, tujuan penelitian disertasi ini antara lain adalah untuk menganalisis dan mengkritisi hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum untuk putusan pengadilan perkara pidana di Indonesia. Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya, yakni: 1. Bagaimana konsistensi asas legalitas dengan berlakunya hukum tidak tertulis dalam hukum pidana? 2. Bagaimana implementasi konsep the living law dalam undang-undang hukum pidana Indonesia? 3. Bagaimana peranan penegak hukum dalam menerapkan hukum tidak tertulis? Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan spesifikasi penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian disertasi ini membuktikan, bahwa: 1. Penerapan asas legalitas secara kaku, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena akan berimplikasi terhadap penegakan hukum di Indonesia yang saat ini sungguh memprihatinkan. Selain itu, dalam prakteknya asas legalitas menghadapi suatu dilemma, jika dihadapkan dengan keberlakuan hukum tidak tertulis yang hidup di tengah-tengah masyarakat, karena penggunaan asas legalitas dalam banyak hal kurang melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat secara kolektif. 2. Praktek pengadilan yang menerapkan hukum tidak tertulis sebagai dasar pemidanaan bertolak pada pertanggungjawabannya yang bersifat individu, sementara dalam hukum yang hidup dalam masyarakat, pertanggungjawaban pidananya tidak selalu dalam bentuk pertanggungjawaban individu, karena sanksi dapat pula dijatuhkan kepada orang lain yang bukan pelaku, di antaranya kepada keluarga pelaku. 3. Peranan penegak hukum dalam upaya penegakan hukum di Indonesia terutama Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka rekomendasi dari hasil penelitian disertasi ini adalah dalam penegakan hukum, maka sudah selayaknyalah bukan semata-mata ditumpukan pada Hakim, akan tetapi peranan Jaksa/ Penuntut Umum dituntut pula peran sertanya untuk menerapkan hukum sebagaimana mestinya, tidak hanya hukum tertulis akan tetapi juga hukum tidak tertulis. Selain itu, pembentukan peraturan hukum nasional hendaknya ditentukan secara fungsional. Artinya, aturan hukum yang baru itu secara substansial harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, hak atau kewajiban yang hendak


6

diciptakan itu juga harus sesuai dengan tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dalam kemakmuran serta makmur dalam keadilan. Kata Kunci: Hukum tidak tertulis, sumber hukum, putusan pengadilan, perkara pidana.


7

THE LIVING LAW AS A SOURCE OF LAW CRIMINAL CASE TO COURT DECISION ABSTRACT Conditions of law enforcement in Indonesia is truly alarming, because it is a rigid application of the principle of legality is untenable. In addition, discrimination against justice seekers, are also increasingly visible with various considerations of social and political backgrounds as well as one's position in the social strata. Consequently, only the sharp sword of justice down, but blunt upwards. Therefore, the principle of legality should immediately obtain the expansion of understanding. It means that the law is not the only guidelines Judges in decisions. Thus, the goal of this dissertation research, among others, is to analyze and criticize the unwritten law as a source of law for a criminal court in Indonesia. Based on the background and purpose of the study, it can be formulated problem, namely: 1. How consistency with the rule of law principle of legality in criminal law is not written? 2. How the implementation of the concept of the living law in criminal law in Indonesia? 3. How the role of law enforcement in applying unwritten law? To answer these problems, the research method used was the literature research (library research) with the specification of normative research. This dissertation research results prove that: 1. Rigid application of the principle of legality, is untenable, because it will have implications for law enforcement in Indonesia, which currently cause for serious concern. Moreover, in practice the principle of legality face a dilemma, if faced with the validity of unwritten laws that live in the midst of society, because of the use of the principle of legality in many cases less protective of the interests of society as a collective. 2. Practice courts apply the common law as the basis of criminal accountability that is contrary to the individual, while in law who live in the community, criminal responsibility is not always in the form of individual responsibility, because sanctions can also be imposed on others who are not actors, among them the family perpetrators. 3. The role of law enforcement in law enforcement efforts in Indonesia, especially Attorney/Prosecutor and the Judge has a very important position and strategically to create a sense of justice and rule of law in society. Based on these conclusions, the recommendations from the results of this dissertation research is in law enforcement, then it is fitting not solely pinned on the Judge, but the role of Attorney/Prosecutor also required its participation to apply the law as it should be, not only the written law but also unwritten laws. In addition, the establishment of national legislation should be defined functionally. That is, the new law should substantially completely meet the needs of the community. Furthermore, rights or obligations which it must also be created in accordance with the objective to achieve a just society in prosperity and prosper in justice. Keywords: Living law, sources of law, court decisions, criminal cases.


8

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah, maka penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul: “Hukum Tidak Tertulis Sebagai Sumber Hukum Untuk Putusan Pengadilan Perkara Pidana”. Disertasi ini disusun adalah untuk memenuhi sebahagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Walaupun untuk menyusun Disertasi ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari, bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sesempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf. Terwujudnya Disertasi

ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta

petunjuk dari berbagai pihak, maka kepada semuanya penulis ucapkan terima kasih yang

sedalam-dalamnya.

Sehubungan

dengan

itu

pula,

penulis

juga

ingin

menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sangat tulus Kepada: Yang Terhormat dan Yang Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M. Hum., Yang Terhormat dan Yang Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., serta

Yang Terhormat dan Amat Terpelajar Bapak Dr. M.

Hamdan, S.H., M.H. sebagai Promotor dan Kopromotor dalam penyusunan Disertasi ini


9

yang telah sangat sabar dan selalu memotivasi penulis, sehingga penulisan Disertasi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tulus kepada Yang Terhormat dan Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. Elwi Daniel, S.H., M.H., Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S. dan Dr. Madiasa Ablisar, S.H., M.S. selaku Komisi Penguji di luar Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan penambahan wawasan serta pencerahan kepada Penulis, baik pada waktu ujian Disertasi, maupun setelah ujian Disertasi, sehingga penulis dapat melalui masa-masa sulit

selama ujian Disertasi dengan hasil yang sangat

mengembirakan dan membanggakan. Selain itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tulus kepada Yang Terhormat: 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM & H., M.Sc. (CTM), SP.A (K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah banyak memberikan

kemudahan

kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah banyak memberikan kemudahan di bidang administrasi kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah banyak memberikan


10

bimbingan, motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang juga telah banyak memberikan bimbingan, motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak Ibu para Dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mengajar, mendidik dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan. 6. Seluruh staf Tata Usaha Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan berbagai kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti pendidikan. 7. Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada istri dan anak-anakku yang tercinta, dimana

dengan

kekuatan

do’a

dan

cintanyalah,

sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini. 8. Terakhir penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang senasib dan seperjuangan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum


11

Universitas Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta informasi yang berkaitan dengan penulisan Disertasi ini. Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada Kita. Akhirnya penulis berharap semoga Disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 15 Juli 2013 Penulis SUHAIMI


12

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................

Halaman i

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI...............................................

ii

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI................................

iii

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.............................................

iv

ABSTRAK ................................................................................................

v

ABSTRACT .............................................................................................

vi

KATA PENGANTAR .............................................................................

vii

DAFTAR ISI ............................................................................................

x

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………..

1

A. Latar Belakang …………..……………………...….……....

1

B. Perumusan Masalah …………………………………….…..

49

C. Asumsi ...................................................................................

49

D. Kerangka Teori dan Konsepsi ................................................

51

E. Keaslian Penelitian ................................................................

96

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian …..………………………....

97

G. Metode Penelitian ……………….………………..…….......

99

H. Sistematika Penulisan .……………………………………..

104

106


13

BAB II KONSISTENSI ASAS LEGALITAS DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA ......................................................

106

A. Tinjauan Umum Tentang Fungsi Hukum Tidak Tertulis

126

Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia………………. B. Implikasi Konsepsi Barat Terhadap Hukum Adat Indonesia

143

C. Implikasi Hukum Tidak Tertulis Terhadap Konsistensi Asas Legalitas Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....

186

D. Eksistensi Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum di Indonesia .....................................................................

BAB III IMPLEMENTASI KONSEP THE LIVING LAW DALAM

201

201

HUKUM PIDANA INDONESIA …………………………… A. Implikasi Civil Law System Terhadap Sistem Hukum di

219

Indonesia .......................................................................... B. Implikasi Common Law System Terhadap Sistem Hukum di

230

Indonesia .......................................................................... C. Implikasi Hukum Adat Terhadap Sistem Hukum di

239

Indonesia .......................................................................... D. Implementasi Hukum Tidak Tertulis (The Living Law) di

267

Indonesia .......................................................................... 267


14

BAB IV PERANAN PENEGAK HUKUM DALAM MENERAP-

290

KAN HUKUM TIDAK TERTULIS…………………............ A. Hukum Sebagai Sarana Untuk Memperoleh Keadilan …….

300

B. Sumber Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia …………………………………………………… C. Penerapan Hukum Tidak Tertulis Oleh Jaksa/Penuntut

339

Umum Dalam Proses Peradilan …………………………… 357 D. Kewenangan Hakim Menerapkan Hukum Tidak Tertulis Dalam Putusan Perkara Pidana ……………………………

357 360

BAB V PENUTUP……………………………………………………...

362

A. Kesimpulan ………………………………………………

376

B. Rekomendasi ……………………………………………..

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. CURRICULUM VITAE .....................................................................


HUKUM TIDAK TERTULIS SEBAGAI SUMBER HUKUM UNTUK PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PIDANA

Recommend Documents