BANTUAN HUKUM GOLONGAN TIDAK MAMPU DALAM PERKARA HUKUM KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN

BANTUAN HUKUM GOLONGAN TIDAK MAMPU DALAM PERKARA HUKUM KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2012

SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

OLEH: M. SHAIFUL UMAM 09350107

PEMBIMBING: Hj. FATMA AMILIA, S.Ag.,M.Si

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2013

ABSTRAK Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Yogyakarta bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Landasan yuridis diawali melalui Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian terbit Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan kedepannya diharapkan mengalami perbaikan baik dalam proses maupun pelaksanaannya dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah melaksanakan Posbakum didalam proses peradilan. Secara teoretis, penyelesaian sengketa yang dibantu Posbakum di pengadilan agama membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan sehingga waktu akan lebih efektif dan golongan tidak mampu pun dapat berperkara di pengadilan Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana pelaksanaan program Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta kepada pencari keadilan golongan tidak mampu, dan bagaimana pula faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam praktik pelaksanaannya Untuk menjawab permasalahan-permasalah tersebut, dilakukan penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian kualitatif yang berpola normatif yuridis, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder, mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum. Berdasarkan objek penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan mengkaji mekanisme perangkat pengaturan bantuan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang ada (statute approach), dan menguji bagaimana prospek Posbakum di lingkungan peradilan agama sebagai bantuan hukum bagi golongan tidak mampu di masa depan. Sebagai analisa data, penulis menggunakan analisis normatif, yuridis dan SWOT analysis Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta sangat membantu pencari keadilan golongan tidak mampu untuk berperkara. Namun, dalam proses pelaksanaannya terkadang menemukan kendala dikarenakan latar belakang petugas Posbakum yang Sarjana Hukum, dan melihat Kewenangan dari Pengadilan Agama Yogyakarta yang lebih banyak menangani masalah hukum Islam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan bidang pemberian bantuan hukum pada khususnya.

Kata Kunci: Posbakum, Bantuan hukum, Pengadilan ii  

MOTTO

‫ﻖ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﻨ‬‫ﻴ‬‫ ﹶﻓ ﹾﻠ‬‫ﺯﻗﹸﻪ‬ ‫ﻪ ﹺﺭ‬ ‫ﻴ‬‫ﻋﹶﻠ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻦ ﻗﹸ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺘ‬‫ﻌ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻖ ﺫﹸﻭ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﻨ‬‫ﻴ‬‫ﻟ‬ ‫ﻌﻞﹸ‬ ‫ﺠ‬  ‫ﻴ‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎﻫ‬‫ﺎ ﺁﺗ‬‫ﺎ ﺇﹺﻻ ﻣ‬‫ﻧ ﹾﻔﺴ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻒ ﺍﻟﹶّﻠ‬  ‫ّﻠ‬‫ﻳ ﹶﻜ‬ ‫ﻪ ﻻ‬ ‫ﻩ ﺍﻟﹶّﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﻤّﺎ ﺁﺗ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺍ‬‫ﺴﺮ‬  ‫ﻳ‬ ‫ﺴ ﹴﺮ‬  ‫ﺪ ﻋ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺍﻟﹶّﻠ‬ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.  

vi  

 

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan untuk Orang Tuaku tercinta Bapak M. Dimyathi Abdullah & Ibunda Umi Lailah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Dan untuk seluruh keluarga besar ku serta orang-orang yang selalu mencintai dan menyayangiku

vii

KATA PENGANTAR

‫ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍ‬,‫ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ‬،‫ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎ ﳌﲔ‬ .‫ ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ‬،‫ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﲨﻌﲔ‬،‫ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ‬ Al-hamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan nikmat Iman dan Islam sehingga memberikan sinar cahaya yang terhias hidayah serta taufiq-Nya yang mengantarkan penulis ke puncak perjalanan panjang “ritual akademik”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menjadi zaman penuh ilmu pengetahuan. Semoga kesejahteraan senantiasa keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam. Dengan

tetap

mengharapkan

pertolongan,

karunia

dan

hidayahNya,

Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu dalam Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012. Penulis menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun berkat Rahmat dan Inayah dari Allah SWT. Serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dengan seutas do’a dan untaian rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

viii  

1) Allah SWT. yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, rahmat hidayah dan kemudahanNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 2) Bapak Prof. Dr. H. Musa As’ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3) Bapak Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 4) Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan Al-Ahwal AsySyakhsiyyah 5) Bapak Malik Ibrahim, M.Ag. selaku penasehat akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan nasehat serta saran kepada saya. 6) Ibu Hj. Fatma Amilia M. Si selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. 7) Seluruh dewan pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, tak terkecuali untuk seluruh dewan pengajar al-Ahwal

Asy-

Syakhsiyyah yang telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta segenap karyawan dan staf TU di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 8) Terima kasih untuk semua pihak Pengadilan Agama Yogyakarta, kepada Ibu Syamsiyyah selaku hakim pembimbing dan untuk semua staf dan pegawai

Pengadilan

Agama

Yogyakarta

ix  

yang

telah

membantu,

membimbing dan mengarahkan dalam pencarian data, karena tanpa adanya bimbingan dan arahan maka penelitian ini tidak bisa telaksana dengan baik. 9) Orang tua saya M. Dimyathi Abdullah dan Umi Lailah, terima kasih atas kucuran keringat, dan doa-doa yang engkau panjatkan untuk kesuksesan atas cita-cita anak-anakmu. 10) Terima kasih kepada semua saudara-saudara saya 1). Nur Faizah SH.I.,MA.,MH.I, 2). Tasyriq Hifzhillah S.Fil.i, 3). M. Fahruddin S.Pd.i 4).Ahmad Ali Afandi S.Th.i 5). M. Kholis al-Farichi 6). Wildan ashShiddiqi yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. 11) Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penulis demi lancarnya proses studi, baik materi maupun motivasi, diucapkan banyak terimakasih. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi seluruh orang di dunia. Amin

Yogyakarta,

17 Rabiul Awal 1434 H 29 Januari 2013 Penulis

M. Shaiful Umam NIM. 09350107 x  

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. A. Konsonan Tunggal Huruf Arab

Nama

Huruf Latin

Keterangan

‫ا‬

Alif

Tidak dilambangkan

Tidak dilambangkan

‫ب‬

Ba’

b

be

‫ت‬

Ta’

t

te

‫ث‬

sa’

s

es (dengan titik di atas)

‫ج‬

Jim

j

je

‫ح‬

ha’

h

ha (dengan titik di bawah)

‫خ‬

Kha’

kh

ka dan ha

‫د‬

Dal

d

de

‫ذ‬

zal

z

zet (dengan titik di atas)

‫ر‬

Ra’

r

er

‫ز‬

Zai

z

zet

‫س‬

Sin

s

es

‫ش‬

Syin

sy

es dan ye

‫ص‬

sad

s

es (dengan titik di bawah)

‫ض‬

dad

d

de (dengan titik di bawah)

xi   

‫ط‬

ta’

t

te (dengan titik di bawah)

‫ظ‬

za’

z

zet (dengan titik di bawah)

‫ع‬

‘ain

‘

koma terbalik di atas

‫غ‬

gain

g

ge

‫ف‬

fa

f

ef

‫ق‬

qaf

q

qi

‫ك‬

kaf

k

ka

‫ل‬

lam

l

el

‫م‬

mim

m

em

‫ن‬

nun

n

en

‫و‬

wawu

w

w

‫هـ‬

ha’

h

ha

‫ء‬

hamzah

`

apostrof

‫ي‬

ya

Y

Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap ‫ﻣـﺘﻌﺪّدة‬

ditulis

Muta‘addidah

‫ﻋﺪّة‬

ditulis

‘iddah

C. Ta’ marbutah Semua ta’ marbutah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

xii   

‫ﺣﻜﻤﺔ‬

ditulis

hikmah

‫ﻋﻠّـﺔ‬

ditulis

‘illah

ditulis

karamah al-auliya’

‫آﺮاﻣﺔ اﻷوﻟﻴﺎء‬

D. Vokal Pendek dan Penerapannya ----َ---

Fathah

ditulis

a

----ِ---

Kasrah

ditulis

i

----ُ---

Dammah

ditulis

u

‫ﻓﻌَﻞ‬

Fathah

ditulis

fa‘ala

‫ذُآﺮ‬

Kasrah

ditulis

zukira

‫ﻳَﺬهﺐ‬

Dammah

ditulis

yazhabu

E. Vokal Panjang 1. fathah + alif ‫ﺟﺎهﻠـﻴّﺔ‬ 2. fathah + ya’ mati ‫ﺗَـﻨﺴﻰ‬ 3. Kasrah + ya’ mati ‫آﺮﻳـﻢ‬ 4. D{ammah + wawu mati ‫ﻓﺮوض‬

ditulis

a

ditulis

jahiliyyah

ditulis

a

ditulis

tansa

ditulis

i

ditulis

karim

ditulis ditulis

xiii   

u furud

F. Vokal Rangkap 1. fathah + ya’ mati ‫ﺑـﻴﻨﻜﻢ‬ 2. fathah + wawu mati ‫ﻗﻮل‬

ditulis

ai

ditulis

bainakum

ditulis

au

ditulis

qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof ‫أ أ ﻧـﺘﻢ‬

ditulis

a’antum

‫اُﻋﺪّت‬

ditulis

u‘iddat

ditulis

la’in syakartum

‫ﻟﺌﻦ ﺷﻜﺮﺗـﻢ‬

H. Kata Sandang Alif + Lam 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al” ‫اﻟﻘﺮأن‬

ditulis

al-Qur’an

‫اﻟﻘﻴﺎس‬

ditulis

al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

I.

‫اﻟﺴّﻤﺎء‬

ditulis

as-Sama’

‫اﻟﺸّﻤﺲ‬

ditulis

asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisannya ‫ذوى اﻟﻔﺮوض‬

ditulis

xiv   

zawi al-furud

‫أهﻞ اﻟﺴّـﻨّﺔ‬

ditulis

 

xv   

ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i ABSTRAK ............................................................................................................ii SURAT PERNYATAAN ................................................................................... iii SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .................................................................. iv HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. v MOTTO ............................................................................................................... vi HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................vii KATA PENGANTAR ...................................................................................... viii PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .............................................. xi DAFTAR ISI ...................................................................................................... xvi

BAB I

PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1 B. . Pokok Masalah ............................................................................. 7 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .................................................. 8 D. Telaah Pustaka .............................................................................. 9 E. Kerangka Teori ........................................................................... 12 F. . Metode Penelitian ...................................................................... 16 G. Sistematika Pembahasan............................................................. 20

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI BANTUAN HUKUM DAN

xvi  

DASAR HUKUM PEMBERLAKUANNYA................................ 22 A. Pengertian Bantuan Hukum ........................................................ 22 B. Bantuan Hukum dalam Lintasan Sejarah ................................... 24 1. Sejarah Bantuan Hukum ....................................................... 24 2. Sejarah Bantuan Hukum pada Awal Abad XX .................... 26 3. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia .................................. 28 4. Jenis Bantuan Hukum Di Indonesia ..................................... 33 C. Bantuan Hukum Menurut Islam ................................................. 35 1. . Perkembangan Teori-Teori Bantuan Hukum ........................ 35 2. Bantuan Hukum dan Penegakan Hukum Islam ..................... 42 3. Prinsip-prinsip dan Asas-asas Bantuan Hukum dalam Hukum Islam ......................................................................... 49 D. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum .............. 58 E. Dasar Hukum Pemberlakuan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama .......................................................................................... 59

BAB III

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2012........................................... 61 A. Gambaran Umum Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta ........... 61 B. Gambaran Umum Posbakum Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta ................................................................................. 67 C. Perkara-perkara yang ditangani Posbakum ................................ 72 D. Pemberian Bantuan hukum (Posbakum) Pada Golongan

xvii  

Tidak Mampu ............................................................................. 74 E. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Pemberian Bantuan Hukum Tahun 2011-2012 ............................................ 75 BAB IV

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA ................................................................. 78 A. Analisis Pelaksanaan Bantuan Hukum (Posbakum) di Lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta ............................. 78 B. Analisis SWOT Penerapan Bantuan Hukum (Posbakum) di Lingkungan Peradilan Agama Yogyakarta ............................ 83 1. Kekuatan (Strength) Posbakum di Pengadilan Agama .................................................................................. 83 2. Kelemahan (Weakness) Posbakum di Pengadilan Agama .................................................................................. 84 3. Peluang (Opportunities) Posbakum di Pengadilan Agama .................................................................................. 84 4. Hambatan (Threats) Posbakum di Pengadilan Agama .................................................................................. 84

BAB V

PENUTUP ....................................................................................... 86 A. Kesimpulan ................................................................................ 86 B. Saran-saran ................................................................................. 86

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 89 LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................. 93 1. Terjemahan Arab....................................................................... 93

xviii  

2. Daftar Pedoman Wawancara ..................................................... 97 3. Surat Bukti Wawancara ............................................................ 98 4. Curriculum Vitae..................................................................... 102

xix  

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (bermasyarakat) untuk berinteraksi. Dalam hidup bermasyarakat ini mereka saling menjalin hubungan, yang apabila diteliti jumlah dan sifatnya, tidak terhingga banyaknya. Di dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindarkan gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh

setiap

anggota

masyarakat,

agar

dapat

mempertahankan

hidup

bermasyarakat. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi, dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum perdata materiil. Sebagai lawan hukum perdata materiil adalah hukum perdata formil.

1

2  

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.1 Proses pertumbuhan dan berkembangnya hukum nasional pasca kemerdekaan (hingga kini) ditandai dengan tidak hanya tumbuh kembangnya pranata-pranata hukum serta semakin canggihnya pengaturan pelbagai bidang sosial oleh hukum, akan tetapi juga terlihat pada tingkatan lain yaitu yang berwujud pada perubahan yang paradigmatik yang di dalamnya mengandung dimensi-dimensi yang ideologik.2 Sejalan dengan berkembangnya hukum, kegiatan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum yang tampak semakin meluas dan memasyarakat, suatu pandangan kritis terhadap konsep-konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia banyak dikemukakan oleh kalangan hukum. Baik teoritis maupun praktisi, maupun kalangan ilmuwan sosial. Berbicara mengenai bantuan hukum sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Seperti telah diketahui bahwa keberadaan (program) bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum (khususnya) di Indonesia.3

                                                             1

Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Peradat dalam Teori dan Praktik, Cet.Ke-11,(Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1-2. 2

Bambang Sunggono dan Aries Hariyanto, Bantuan Hukum dan HAM, Cet. ke-3, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 1 3

Ibid., hlm. 20.

   

3  

Walau sejarah pemberian bantuan hukum sudah ada dalam sistem Romawi kuno, itu sebagai bagian dari sistem patronase politik,4 namun baru setelah revolusi Prancis pemberian bantuan hukum menjadi bagian dari proses hukum walau pengertian bantuan hukum disini adalah warga masyarakat yang harus tampil sendiri mempertahankan hak-haknya.5 Pemberian Bantuan Hukum dalam bentuk hak untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam proses hukum, baru muncul pada abad ke-20.6 Di Indonesia bantuan hukum sebagai suatu legal institution (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam hukum tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau berlakunya sistem hukum barat di Indonesia.7 Perkembangan bantuan hukum di Indonesia mulai memasuki babak baru ketika di era tahun 70an. Babak baru tersebut dimulai ketika berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution dkk. Selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, LBH Jakarta juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masa itu. Hingga tak pelak pendirian lembaga

                                                             4

Menurut Vicent Lemieux, Teori Patronase Politik adalah teori yang mengatakan bahwa patronase adalah suatu dipensasi dari suatu keberhasilan, seperti pekerjaan kantor, kontrakkontrak, pembagian-pembagian atau hal-hal lain yang mempunyai berharga yang berasal dari seorang patron (seseorang yang mengontrol dispensasi) kepada rekannya. Sebagai gantinya, rekanan tersebut akan memberikan suatu penghargaan yang sama atau senilai, seperti memilih partai Patron atau menyumbang sejumlah uang ataupun sejumlah pekerja untuk diperkerjakan dalam kampanye pemilihan umum. Hubungan antara Patron dengan rekanannya mempunyai tipikal tidak seimbang dan selektif. 5

Soerjono Soekanto, Heri Tjandrasari dan Tien Handayani, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Cet. ke-1, (Jakarta: Ghalia Indo, 1983), hlm. 11-12 6

Ibid., hlm. 12.

7

Bambang Sunggono dan Aries Hariyanto, Bantuan Hukum dan HAM, hlm. 11.

   

4  

bantuan hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia8 Dalam kurun waktu tersebut hingga sekarang, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun. Arah kebijakan dari program bantuan hukum itu sendiri yakni bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang hukum dan menjamin hak-hak masyarakat kurang mampu atau buta hukum agar mereka memperoleh kedudukan yang sama di mata hukum. Masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan biaya transportasi untuk datang ke pengadilan. Tetapi oleh Mahkamah Agung diberikan kemudahan yakni dengan menyelenggarakan sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Prodeo dan Sidang Keliling sudah mulai berjalan hampir di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun demikian, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian kedua fasilitas tersebut. Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke pengadilan. Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum                                                              8

Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesinambungan dan Perubahan, alih bahasa Nirwono dan AE Priyono (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 495

   

5  

yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dan pasal 60B UU No. 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 UU No. 48/2009 dan Pasal 60 (c) UU No. 50/2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang

   

6  

dan rujukan dalam menjamin

optimalisasi akses masyarakat miskin dan

termarjinalkan terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.9 Posbakum termasuk organisasi bantuan hukum yang resmi di Pengadilan Agama berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) belum dapat diterapkan di seluruh Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan belum tersedianya dana yang memadai. Untuk langkah awal, Posbakum telah dilaksanakan secara serentak sejak tanggal 1 Maret 2011 di 46 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Ini dapat dikatakan sebagai pilot projek yang nanti diharapkan seluruh Pengadilan Agama di Indonesia juga telah dapat mengimplementasikan Posbakum tersebut. Pengadilan Agama tersebut merupakan Pengadilan Agama di Ibu Kota Propinsi dan beberapa Pengadilan Agama yang banyak perkaranya.10 Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu pengadilan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijadikan sebagai pilot projek Pos Bantuan Hukum, dalam

mengimplementasikannya.

Disini

Pengadilan

Agama

Yogyakarta

bekerjasama dengan lembaga Bantuan Hukum yang ada di Yogyakarta yakni Rifka Annisa. Rifka Annisa sendiri adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat                                                              9

BAB I Lampiran B Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama

10

Wahyu Widiana Mediasi dan Bantuan Hukum di Lingkungan peradilan Agama, Agenda dan Problematika. Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, (Sabtu, 21 Januari 2012).

   

7  

yang bergerak/bekerja dalam bidang pemberdayaan perempuan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, lembaga ini berdiri sejak tahun 1993 sehingga dalam membela orang-orang yang tidak mampu dalam masalah hukum lembaga ini bisa memahami apa yang harus dilakukan ketika beracara di Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Yogyakarta bekerjasama dengan lembaga tersebut dan dimaksudkan agar para pencari keadilan bisa memperoleh keadilan lewat Bantuan Hukum tersebut. Berdasarkan gambaran di atas, Penulis tertarik membahas seberapa besar implementasi dari Pemberian bantuan hukum, peran bantuan hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta dan pelaksanaannya, dilihat sesuai dengan ketentuan undangundang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Itulah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji skripsi dengan judul Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu dalam Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012.

B. Pokok Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok masalah yang diteliti dalam penyusunan Skripsi ini dirumuskan dalam pertanyaanpertanyaan sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan program Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta kepada pencari keadilan golongan tidak mampu?

   

8  

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam praktik pelaksanaannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dan sumbangan baru yang diharapkan dari penelitian ini bagi perkembangan ilmu hukum adalah: a. Menjelaskan pelaksanaan program Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta kepada pencari keadilan golongan tidak mampu b. untuk menggambarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat praktik pelaksanaan Bantuan Hukum 2. Kegunaan Sejalan dengan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan diantaranya: a. Dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan bidang pemberian bantuan hukum pada khususnya. b. dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang Ilmu Hukum/ Hukum Islam sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya dan dapat memberikan suatu data/

   

9  

informasi bagi penelitian berikutnya sekaligus menambah khazanah keilmuan.

D. Telaah Pustaka Hingga kini masalah Bantuan Hukum telah dibahas secara luas oleh banyak akademisi dan praktisi hukum dalam berbagai artikel, makalah, penelitian, dan buku-buku. Namun, dalam pengamatan penulis terhadap penelitian dan kajian terdahulu (prior research), pembahasan secara utuh dan spesifik tentang bantuan hukum golongan tidak mampu dalam perkara hukum keluarga dan meninjau secara kritis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di lingkungan peradilan agama, belum pernah ada. Kalaupun ada, pembahasan tersebut tidak dibahas secara mandiri dan mendalam. Melainkan dalam konteks sebagai sub-bab dari buku, skripsi, tesis, dan disertasi, atau sebagai pengantar untuk masuk ke pemahaman bantuan hukum itu sendiri. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut. Namun demikian, ada beberapa karya penelitian terdahulu yang sekiranya relevan untuk ditinjau secara kritis, yang berupa skripsi, tesis dan disertasi, mengingat ada perbedaan antara buku teks dan hasil kajian ilmiah dalam bentuk penelitian. Sepanjang penelusuran terbatas yang dilakukan oleh penulis sebelum melakukan penelitian ini, ditemukan beberapa penelitian yang dilakukan oleh akademisi dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi maupun penelitian bersama (tim). Beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, baik yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung, memiliki objek kajian yang hampir sama,    

10  

serta beberapa kajian yang relatif jauh kaitannya tetapi masih dalam bidang koor keilmuan yang sama, di antaranya sebagai berikut: Buku yang berkaitan dengan bantuan hukum yaitu buku yang dipublikasikan oleh YLBHI dan YOI berjudul Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum11 membahas tentang bantuan hukum secara umum mengenai bantuan hukum dengan advokat atau LBH/YLBH yang ada di Indonesia. Begitu pula dengan disertasi Didi kusnadi pada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung yang berjudul Bantuan Hukum dalam Hukum Islam Hubungannya dengan UU Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia Disertasi yang juga sudah diterbitkan menjadi buku12 ini menunjukkan bahwa terdapat alasan-alasan tertentu bagi lembaga peradilan untuk mendistribusikan keadilan bagi masyarakat dengan mendayagunakan bantuan hukum. Fokus penelitian ini adalah tentang sejarah dan perkembangan bantuan hukum dalam perspektif sejarah hukum Islam dan rumusan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam hubungannya dengan UU Advokat dan penegakan hukum di Indonesia. Karya ilmiah yang berupa skripsi diantaranya adalah skripsi Ulfatus Sa’adah yang berjudul Efektifitas Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan di Pengadilan

                                                             11

Austinus Edy Kristianto dan Patra M. Zen, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum,(Jakarta: YLBHI)2008. 12

Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Hukum Islam Hubungannya dengan UU Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia,(Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011).

   

11  

Agama Yogyakarta Tahun 1997-199813 dalam skripsi ini di jelaskan efektifitas penyelesaian perkara yang mengguanakan bantuan hukum dimana sebagai pemberi bantuan hukum, mereka ini dituntut untuk dapat melaksanakan profesinya sesuai dengan asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas inilah yang menentukan berhasil tidaknya bantuan hukum dalam proses peradilan di pengadilan Kemudian skripsi yang disusun oleh Sumarja dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksaan perjanjian Pemberi Kuasa Bantuan Hukum di LKBH Fakultas Hukum UII Yogyakarta14 dalam skripsi ini membahas tentang aspekaspek bantuan hukum yang dilakukan olen lembaga bantuan hukum, tetapi isi dari skripsi kurang komprehensif sehingga pokok permasalahan dalam skripsi ini kurang begitu jelas. Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Siti maryam Tinjauan Hukum Islam Terhadap peranan LBH dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga(Studi Kasusu LBH Yogyakarta 2006-2010, dalam skripsi ini dijelaskan mengenai peranan LBH dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di dalam rumah tangga khususnya kekerasan dalam rumah tangga dan ditinjau dari sudut pandang hukum Islam Penelitian lain yang berupa skirpsi yakni Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum(Pos bantuan Hukum) dalam Menyelesaikan Perkara di                                                              13

Ulfatus Sa’adah Efektifitas Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1998, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001. 14

Sumarja, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksaan perjanjian Pemberi Kuasa Bantuan Hukum di LKBH Fakultas Hukum UII Yogyakarta, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

   

12  

Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 201115 yang disusun oleh Ahmad Zubaeri, skripsi ini tidak membahas secara detail mengenai bantuan hukum dan pelaksanaannya tetapi hanya menekankan pada peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011 dan menggunakan tinjauan dari sudut pandang hukum Islam guna memperoleh hukum dari Posbakum itu sendiri, sehingga disini lebih menekankan pada perannya dan mencari tahu peran itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

E. Kerangka Teoritik Bantuan Hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan dapat membantu mengurangi beban. Orang yang berperkara itu belum tentu tahu tentang proses berperkara di Pengadilan, khusunya pada Pengadilan Agama. Selain mengurangi beban, Islam juga menganjurkan untuk saling tolong-menolong untuk kebaikan seperti dalam firman Allah: 16

β≡ρ‰è9#ρ ΟO}# ’?ã #θΡρ$è? ωρ ( “θ)G9#ρ 99# ’?ã#θΡρ$è?ρ

Dari pemahaman ayat di atas, sudah dapat diketahui bahwa dalam Islam kita dianjurkan menolong seseorang dalam hal kebaikan, dalam hal ini juga pemberian bantuan hukum dalam Islam juga diperbolehkan karena pemberian bantuan hukum merupakan suatu kebaikan karena dalam hal ini turut membantu seseorang                                                              15

Ahmad Zubaeri Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum(Pos bantuan Hukum) dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012 16

Al Māidah (5): 2.

   

13  

yang sedang menghadapi kesulitan khususnya dalam hal menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Dalam hadis juga disebutkan bahwa:

‫ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻋﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﻛﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﺮﺏ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻛﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﺮﺏ‬ 17 ‫ ﻭﻣﻦ ﻳﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﺮ ﻳﺴﺮ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ‬،‫ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ‬ Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan seseorang yang membantu meringankan beban saudaranya sesama muslim, baik dengan bantuan harta, tenaga maupun pikiran atau nasehat untuk kebaikan. Sesuai dengan hadis di atas bahwa bantuan hukum yang diberikan kepada golongan tidak mampu itu dapat mengurangi beban.  Pemberian bantuan, di dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. pasal 58 ayat (2) undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan” Ketentuan yang terdapat dalam dua pasal di atas, maka ketua Pengadilan Agama dalam memberikan nasehat dan bantuan kepada para pencari keadilan adalah sebagai kewajiban, sama porsinya. Mengenai batasan pemberian bantuan dan nasehat yang dibenarkan hukum adalah sepanjang mengenai hal-hal yang                                                              17   Imam Yahya Ibn Syarofiddin An Nawawi, Arba'in An Nawawi (Semarang, Karya Toha Putra, 676 H.). Hadits No. 36.

   

14  

berhubungan dengan hukum formil, sedangkan hal-hal yang menyangkut hukum materiil atau pokok perkara itu di luar jangkauan fungsi pemberian bantuan dan nasehat tersebut Batasan kewenangan Hakim/Ketua Pengadilan Agama dalam memberi nasehat dan bantuan kepada pencari keadilan berdasasrkan pasal 119 dan 143 dan a56 R.Bg adalah sebagai berikut: 1. Membuat gugatan bagi yang buta huruf. 2. Memberi pengarahan tata cara izin berperkara tanpa biaya (prodeo) 3. Menyarankan penyempurnaan surat kuasa 4. Menganjurkan perbaikan surat gugatan 5. Memberi penjelasan alat bukti yang sah 6. Memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban 7. Bantuan memanggil saksi secara resmi 8. Memberi bantuan upaya hukum 9. Memberi penjelasan tata cara verzet dan rekovensi 10. Mengarahkan dan membantu memformulasikan perdamaian, Kesepuluh rincian tersebut di atas bukanlah batas kewenangan yang bersifat limitative, sebab, selain sepuluh macam bantuan tersebut masih ada yang termasuk kewenangan Hakim-Ketua Pengadilan Agama yang dibenarkan oleh Undang-undang, seperti memberi bantuan cara mengajukan Conservatoir Beslag (CB), tata cara mengajukan eksekusi, dan lain-lain.18

                                                             18

Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan praktik pada Peradilan Agama,Cet. Ke-1,(Yogyakarta:UII Press, 2009). hlm. 61-62.

   

15  

Teori persamaan hak hukum (equality before the law) dan teori hak untuk mendapatkan keadilan (Access to justice theory). Di Dunia barat teori persamaan hak hukum (equality before the law) dan teori hak untuk medapatkan keadilan (Access to justice theory) didasarkan kepada teori kebebasan (liberal-demokrasi) dan teori konflik untuk pemenuhan kebutuhan materi (materialism). Teori kebebasan demokrasi diperkenalkan oleh Alan C. Reiter yang berkembang dalam sistem politik dan hukum di Negara-negara Eropa, Britania Raya, Amerika Serikat, Canada dan Australia. Teori ini telah berkembang sejak awal abad ke-17 ketika Thomas Hobbes, Jhon Finnis, Thomas Aquinus, Montesquie dan Jhon Locke memperkenalkan ajaran kebebasan dan demokrasi dalam filsafat hukum alam (lex naturalis atau natural law atau natural right).19 Menurut teori ini, setiap orang diyakini memiliki persamaan hak dan kebebasan berdasarkan prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law) dan persamaan hak keadilan di depan hukum (Access to justice theory) serta dilakukan melalui advokasi dan bantuan hukum Bantuan hukum menurut SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yakni bertujuan untuk: a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan                                                              19

Lihat penjelasan lengkap Allan C. Reiter dan Stam, Democracies at War (Princeton, USA: Princeton University Press, 2002). Lihat pula Alan W. Houseman & Linda E. Perle, Securing Equal Justice for all: A Brief History of Civil Legal Assistence in the United State, (Center for Law and social Policy, November 2003) hlm. 10-29 dan Helaine M. Barnett, Documenting the justice Gap in America: The Current Unment Civil Legal Need of Low-Income Americans, (USA: Legal Services Corporation, September 2005) hlm. 4 dan 9 dalam http://en.wikipedia. org/wiki/Liberal _democracy.

   

16  

b. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan c. Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui

penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan

kewajibannya.20 Tujuan di atas juga menunjukkan bahwa Negara juga menjamin hak dan kewajiban masyarakat dan memberikan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum dengan mendirikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan-pengadilan yang ada, khususnya di Pengadilan Agama, dalam hal ini diharapkan agar masyarakat kurang mampu dalam hal finansial maupun kemampuan tidak lagi kesulitan ketika berperkara/mengahadapi perkara di pengadilan, khsusnya Pengadilan Agama

F. Metode Penelitian Untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi jawaban yang tepat serta menyeluruh terhadap permasalahan yang diajukan digunakan bentuk penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini merupakan penggabungan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer. Data penelitian berasal dari data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan dan data primer berasal dari                                                              20

Pasal 2 Lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

   

17  

penelitian lapangan. Cara mengumpulkan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan metode dokumentasi dengan alat studi dokumen, sedangkan cara pengumpulan data dalam penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara dengan alat pedoman wawancara. 1. Jenis penelitian Metode penelitian berperan sangat urgen untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal karena metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder (peraturan perundang-undangan), yaitu dengan cara pengumpulan data (data collecting), dan penyeleksian data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten di Pengadilan Agama dan Rifka Annisa Yogyakarta selaku lembaga yang menanganai Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian empiris ini dilakukan untuk memotret realitas yang terjadi di lapangan tentang bantuan hukum(Posbakum) bagi golongan tidak mampu di Pengadilan Agama. 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder, mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum. Berdasarkan objek penelitian tersebut, maka penelitian ini    

18  

dilakukan dengan mengkaji mekanisme perangkat pengaturan bantuan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang ada (statute approach), apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah memadai untuk menerapkan bantuan hukum di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama, serta mengevaluasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. 3. Objek dan subjek penelitian Objek dari penelitian ini adalah bantuan hukum untuk golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011-2012. Subjek penelitian ini adalah staf/karyawan Posbakum(Rifka Annisa) dan hakim/karyawan Pengadilan Agama Yogyakarta yang terkait dengan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011-2012 4. Teknik Pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a.

Observasi (pengamatan) dilakukan untuk mengamati secara langsung mengenai pelaksanaan Bantuan hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta, mulai dari proses, pelaksanaan, dan penyelesaian perkaranya.

b.

Interview (wawancara) dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan sebagai

sarana

untuk

mengetahui

secara

mendalam

mengenai

implementasi Bantuan hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama. Dalam melakukan wawancara ini, terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara dan kemudian didiskusikan baik dengan mereka yang mempelajari dan tahu tentang bantuan hukum, maupun dengan akademisi,    

19  

hakim, penerima bantuan hukum dan advokat yang pernah menangani perkara melalui Posbakum di Pengadilan c.

Studi Dokumen, dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis kebijakan hukum berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang mendapatkan informasi, baik dalam bentuk ketentuan formil maupun data melalui naskah resmi dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Data yang sudah terkumpul akan diklasifikasi sesuai jenisnya dan kemudian dianalisis secara kualitatif.

5. Analisis data Karena pendekatan utama penelitian ini adalah kualitatif maka akan dianalisis dengan cara analisis SWOT; strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (tantangan). SWOT analysis. Analisis ini digunakan untuk menguji bagaimana prospek Posbakum di lingkungan peradilan agama sebagai bantuan hukum bagi golongan tidak mampu di masa depan. Analisis ini adalah instrumen perencanaaan strategis klasik yang memberikan cara terbaik dalam melaksanakan sebuah strategi dengan kerangka kerja, terutama yang berkaitan dengan strength (kekuatan) atau faktor pendukung bantuan hukum di Pengadilan Agama, weakness (kelemahan) yang berhubungan dengan hambatan bantuan hukum di Pengadilan Agama, opportunities (peluang) dan threats (tantangan) dari peradilan agama dalam menerapkan Posbakum. Melalui analisis SWOT ini dapat dirancang perspektif

   

20  

pemecahan masalah guna mendapatkan rumusan pengembangan Posbakum di lingkungan peradilan agama pada masa yang akan datang. Penulis menggunakan metode induktif, yakni berangkat dari data-data yang diperoleh dari Posbakum dan Pengadilan Agama Yogyakarta kemudian menarik kesimpulan umum mengenai kinerja Posbakum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012.

G. Sistematika Pembahasan Bagian ini mendeskripsikan alur penulisan skripsi yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian penelitian ini. Menimbang luasnya kajian yang dilakukan penulis, secara keseluruhan, penelitian ini terdiri atas lima (5) bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub-bab. Sebagai satu kesatuan karya penelitian, setiap bab diupayakan memiliki hubungan satu sama lain, sehingga muatan penulisan ini merupakan satu jalinan makna yang diupayakan untuk menjadi suatu hasil kerja ilmiah yang komprehensif dan utuh. Untuk memberikan gambaran umum dari setiap babnya, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut: Pada bab pertama, bab pendahuluan, menguraikan argumentasi terhadap pentingnya penelitian ini. Bab ini mencakup latar belakang masalah sebagai landasan pembahasan lebih lanjut, rumusan masalah yang berguna untuk memfokuskan pembahasan, tujuan dan kegunaan penelitian yang mengetengahkan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, tinjauan pustaka yang menjadikan alasan penelitian ini belum pernah dilakukan, kerangka teori dan metode    

21  

penelitian sebagai alat atau pisau analisis yang digunakan untuk melakukan penelitian, serta sistematika pembahasan untuk memudahkan pengecekan bagianbagian penelitian. Kemudian pada bab kedua, berisi gambaran umum tentang bantuan hukum dan dasar hukum pemberlakuannya di lingkungan peradilan agama. Uraian pembahasan dalam bab ini mencakup tentang pengertian,macama-macam bantuan hukum dan tata caranya, prinsip dan asas-asas bantuan hukum, dasar hukum pemberlakuan bantuan hukum(posbakum), tugas dan wewenang serta sejarah kemunculan bantuan hukum di Indonesia. Pada bab ketiga membahas tentang pelaksanaan/implementasi bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011-2012. Dimulai dengan menjelaskan profil Pengadilan Agama Yogyakarta, perkaraperakara yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta serta peran dari Posbakum dalam menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 20112012, serta faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaannya. Bab keempat menganalisis penyelesaian perkara yang melalui Posbakum dan optimalisasinya di lingkungan peradilan agama. Pembahasannya meliputi analisis Pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Agama, ditinjau dari undang-undang yang berkaitan serta hukum Islam dan analisis SWOT penerapan bantuan hukum (Posbakum) di lingkungan peradilan agama dalam pelaksanaannya. Bab kelima sebagai penutup akan menyajikan kesimpulan dari pembahasan pokok permasalahan. Bab ini kemudian diikuti dengan saran-saran dari penelitian ini.    

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan pada penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah dilakukan oleh lembaga Rifka Annisa pada tahun 2011-2012 telah sesuai dengan peraturan yang ada, akan tetapi disatu sisi jika melihat dari latar belakang yang berbeda antara Rifka Annisa yang lebih banyak bergerak dibidang gender dan perjuangan hak-hak perempuan sedangkan Pengadilan Agama Yogyakarta yang memang kewenangannya tidak hanya menyangkut masalah perkawinan yang didalamnya menyangkut masalah perempuan, tentunya ini terkadang membuat kesulitan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi bantuan kepada masyarakat golongan tidak mampu karena Pengadilan Agama juga punya kewenangan di bidang lain sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 2. Faktor pendukung dan penghambat Posbakum, Petugas Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik ini ditandai dengan adanya tingkat kepercayaan masyarakat yang meminta bantuan kepada petugas Posbakum dalam menyelesaikan

86

87  

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat golongan tidak mampu, hanya saja dalam memberikan bantuan hukum petugas Posbakum mempunyai format surat gugatan/surat permohonan yang berbeda dengan format yang biasa dipakai oleh Pengadilan Agama Yogyakarta meskipun keduanya tidak melanggar aturan yang ada. Dan keterbatasan petugas Posbakum terhadap penguasaan materi ketika membantu golongan tidak mampu dalam hal kewarisan.

B. Saran 1. Kepada Petugas Posbakum (Rifka Annisa) a. Supaya data tentang Posbakum dimasukkan didalam website resminya Rifka Annisa. b. Agar dieprtahankan lagi dalam hal pelayanan kepada para masyarakat golongan tidak mampu. c. Memberikan keterbukaan akses informasi kepada mahasiswa yang melakukan penelitian tanpa adanya biaya administrasi yang dapat memberatkan mahasiswa. d. Supaya petugas Posbakum lebih mendalami terkait masalah-masalah yang menyangkut kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta. 2. Kepada Pengadilan Agama Yogyakarta a. Supaya dipertahankan keramahan dan keterbukaan dalam memberikan informasi.

88  

b. Utuk websit resminya mohon dipertahankan dan segera di update jika ada info terbaru terkait pengadilan agama Yogyakarta. c. Dalam

melakukan

kerjasama

dibidang

Posbakum

sebaiknya

bekerjasama dengan lembaga yang memang latar belakangnya sama dengan Pengadilan Agama sehingga dalam proses pelaksanaannya tidak ditemukan lagi kesulitan dalam menangani perkara yang dilaksanakan oleh Posbakum 3. Kepada pemeritah a. Supaya

memberika

penjelasan

yang

jelas

dan

mempercepat

pelaksanaannya tentang pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 yang akan dilaksanakan oleh Menkumham, yang sebelumnya pemberian bantuan hukum Posbakum ada dibawah mahkamah agung. Sehingga tidak ada kekosongan dalam pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum seperti sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur’an/Tafsir Al-Qur’an Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Lubu Agung, 1989. Fikih/ Usul Fikih al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in, sebagaimana dikutip oleh Mukhlish Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) dan Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul alSyari’ah, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.). Amahzun, Muhammad, Tahqiq Mawaqif al-Shahabah fi al-Fitnah min Riwayat al- Imam al-Tabari wa al-Muhadditsin (Riyadh: Dar al-Thayyib, 1999) diterjemahkan oleh Rosihon Anwar, Meluruskan Sejarah Islam: Studi Kritis Peristiwa Tahkim (Pustaka Setia, Bandung 1999). Hazm, Ibnu, al-Muhalla (Kairo: Dar al-Maktab, t.th). Hadis/ Ulumul Hadis An Nawawi, Imam Yahya Ibn Syarofiddin, Arba'in An Nawawi (Karya Toha Putra, Semarang). Buku Anonimous, Conception of the Natural Rights of Thomas Hobbes dalam Peter Jones, Rights (Palgrave: Macmillan, 1994) Barnett, Helaine M., Documenting the justice Gap in America: The Current Unment Civil Legal Need of Low-Income Americans, (USA: Legal Services Corporation, September 2005) E. S, Green & Green J.A Legal Profession and the Processes of Social Change: Legal Services in England and the US 21 Hasting Law Journal (tanpa tahun). Hassan, Rifaat “Human Rights and the Qur’anic Perspective,” in: Arlene Swidler, ed., Human Rights in Religious Traditions (New York: The Pilgrim Press, 1982). Helaine M. Barnett, Documenting the justice Gap in America: The Current Unment Civil Legal Need of Low-Income Americans, (USA: Legal Services Corporation, September 2005)

89

90  

Hellners, T.. Legal Services in Sweden for deprived person, particularly in urban areas. Report presented to the sixth Colloquy on European Law, Council of Europe, Strasbourg, 1976. Houseman, Alan W. & Linda E. Perle, Securing Equal Justice for all: A Brief History of Civil Legal Assistence in the United State, (Center for Law and social Policy, November 2003) Kant, Chandra, R.J. Equal Protection of Law and the Problems of the Poor Singapore Law Review, Vol. 24. 1972. Koentjaraningrat, The System and Spirit of Gotong Royong dalam Prisma, edisi bahasa Inggris, no. 6, Juni 1977. Kristianto, Austinus Edy dan Patra M. Zen, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum. Jakarta:YLBHI. 2008. Kusnadi, Didi. Bantuan Hukum dalam Hukum Islam Hubungannya dengan UU Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia,(Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011). Lev, Daniel S., Hukum dan politik di Indonesia atau Kesinambungan dan Perubahan, alih bahasa Nirwono dan AE Priyono Jakarta: LP3ES, 1990. Mahmasani, Subhi, Huquq al-Insani fi al-Islam (Cairo: Dar al-Maktabah, t.th) _______________, Adaption of Islamic Jurisprudence to Modern Social Needs dalam J.J. Donohue and Jhon L. Esposito, eds., Islamic in Transition: Muslim Perspectives (Oxford: Oxford University Press, 1982). Makalah pada Seminar Nasional Mediasi dan Bantuan Hukum di Lingkungan peradilan Agama, Agenda dan Problematika. Diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, pada Tanggal 21 Januari 2012. Oleh Wahyu Widiana. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. An-Na’im, Abdullahi Ahmed Towards an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law (Syracuse University Press 1994). Pollock, S.. Legal Aid: The First 25 Years. (London: Oyez Publishing, 1975). Praja, Juhaya S., Filsafat Hukum Islam (Bandung: UNISBA Press, 1996).    

91  

Reiter, Allan C. dan Stam, Democracies at War (Princeton, USA: Princeton University Press, 2002). Sa’adah, Ulfatus Efektifitas Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1998, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001 Santosa, Mas Ahmad, Perjalanan ke Depan Bantuan Hukum da Access to Justice dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007) Schuyt, K., Groenendijk, K, & Sloot, B. De Weg Naar het Recht. (Deventer: Kluwer, 1976). Smith, Donald Eugene, Religion and Political Development (Boston: Little, Brown and Co, 1978). Soekanto, Soerjono, Heri Tjandrasari dan Tien Handayani, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Cet I, Jakarta: Ghalia Indo, 1983. Sumarja, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksaan perjanjian Pemberi Kuasa Bantuan Hukum di LKBH Fakultas Hukum UII Yogyakarta, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010 Sunggono, Bambang dan Aries hariyanto, Bantuan Hukum dan HAM, Cet. III,Bandung: CV. Mandar Maju, 2009. Sutantio, Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, Cet.Ke-11,Bandung: Maju Mundur, 2009. W. Montgomery Watt, Islamic Political Thought (Einburgh: Einburgh University Press, 1960) Zubaeri, Ahmad Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum(Pos bantuan Hukum) dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012 Internet http://en.wikipedia. org/wiki/Liberal _democracy. http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_right.    

92  

http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=artikel&cop=detail_artikel&id =165 http://www.pa-yogyakarta.net http://www.solusihukum.com/artikel49.php

Peraturan Dasar dan Peraturan Pemerintah Lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

   

LAMPIRAN-LAMPIRAN TERJEMAHAN ARAB No Hlm

FN

TERJEMAHAN BAB I

1

12

16

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

2

13

17

Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu’min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat BAB II

4

50

24

48. Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, 49. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

93

94  

5

51

25

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

6

51

26

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal

8

52

27

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulanbulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

10

52

28

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

95  

11

5

29

1. 2. 3. 4.

Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 5. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 6. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."

12

53

30

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

15

53

31

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allahdan jangan melanggar kehormatan bulanbulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya

16

54

32

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

17

54

33

Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

18

55

34

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu

96  

yang memberi kehidupan kepada kamu ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. 19

55

35

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. BAB IV

20

82

4

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

21

83

5

Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu’min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat

 

Daftar Pedoman Wawancara 1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta ? 2. Siapa saja yang berhak menjadi pemberi bantuan hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta ? 3. Siapa saja yang berhak menerima bantuan hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta ? 4. Perkara-perkara apa saja yang ditangani Posbakum ? 5. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta ? 6. Bagaimana efektifitas bantuan hukum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta ? 7. Bagaimana pengaruh Posbakum terhadap kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta ? 8. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum terhadap golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 20112012 ? 9. Adakah faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Posbakum? 10. Bagaimana solusi jika ada permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta ? 11. Apa yang menjadi tantangan terkait implementasi Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012 ?

CURRICULUM VITAE Nama Lengkap

: M. Shaiful Umam

Tempat/ Tgl. Lahir

: Gresik, 06 April 1991

Alamat Rumah

: Jl. Sunan Giri No. 10 Desa Sungolegowo Kec. Bungah Kab. Gresik Propinsi Jawa Timur 61152

Alamat Sekarang

: Jl. Nyi Pembayun No. 10 Prenggan Kotagede Yogyakarta 55172

Email

: [email protected]/ [email protected]

Agama

: Islam

Nama Orang Tua

: M. Dimyathi Abdullah Umi Lailah

Alamat Orang Tua

: Jl. Sunan Giri No. 10 Desa Sungolegowo Kec. Bungah Kab. Gresik Propinsi Jawa Timur 61152

Nomer HP

: 0856 437 51565

PENDIDIKAN FORMAL Riwayat pendidikan : TK al-Asyhar

(1995-1997)

MI Al-Asyhar

(1997-2003)

MTs Al-Asyhar

(2003-2006

SMAN 1 SIDAYU

(2006-2009)

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (2009Sekarang)

PENGALAMAN ORGANISASI 1. Pengurus BEM-J al-Ahwal asy-Syakhsiyyah 2. Panitia

Pelaksana

Lomba

Karya

Tulis

Ilmiah

Se-Indonesia

diselenggarakan oleh BEM-J al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dengan Tema

“Kompetensi

Absolut

Peradilan

Agama

Berdasarkan

Undang-undang No. 3 Tahun 2006”, 2012. 3. Panitia Pelaksana Seminar Nasional dengan Tema “Menyoal Kualitas Out-Put Fakultas Syari’ah dan Hukum dalam Kancah

Nasional” diselenggarakan oleh BEM-J al-Ahwal asy-Syakhsiyyah bertempat di Convention Hall, 2012. 4. Panitia Pelaksana Pelatihan dengan Tema “Sinkronisasi Metode Manual & Digital dalamPenentuan Arah Kiblat” diselenggarakan oleh BEM-J al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, 2011. 5. Panitia pelaksana Pelatihan Citizen Journalism for Anti Corruption (CJAC) diselenggarakan oleh SIDAK (Sentra Info dan Data Anti Korupsi) bekerjasama dengan Kemitraan Partnership dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), 2011. 6. Panitia pelaksana Seminar Nasional Anti Korupsi dengan Tema “Menguatkan Strategi Nasional Gerakan Sosial Pemberantasan Korupsi” yang diselenggarakan oleh SIDAK (Sentra Info dan Data Anti Korupsi) bekerjasama dengan Kemitraan Partnership dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) di Balai KunthiWanitatama, 2011. 7. Pengurus Organisasi Harmonika (organisasi bergerak dalam kajian multikultularisme) diselenggarakan

tindak oleh

LKis

lanjut

dari

Bekerjasama

pelatihan dengan

(Humanistic Institute for Development Cooperation), 2010.

yang HiVOS