BANTUAN HUKUM ADMINISTRATIF BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN AGAMA Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk memenuhi syarat-syarat gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh: Denis Silvia NIM. 1111044100079
KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULRAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/ 2015 M
ABSTRAK Denis Silvia. NIM 111044100079. Judul Skripsi “Bantuan Hukum Administratif Bagi Masyaraka Tidak Mampu Di Pengadilan Agama”. Prodi/Konsentrasi Hukum Keluarga/ Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh AIPJ (Australia Indonesia Patnership For Justice) menunjukan bahwa, masih banyak warga negara Indonesia yang belum mempunyai identitas hukum seperti akte/buku nikah, dengan alasan terlalu mahal biayanya, lokasi layanan terlalu jauh, tidak tahu cara memperoleh identitas hukum, dan proses terlalu rumit, menanggapi permasalahan tersebut bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Agama Depok. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta layanan Posbakum sebagai salah bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Pengadilan Agama Depok dan mengetahui respon dari masyarakat. Peneliti mengguanakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan dan memaparkan secara sistematika tentang objek penelitian dan kemudian dilakukan analisis. Dalam rangka mengumpulkan mengelola dan menyajikan bahan-bahan yang diperlukan, maka dilakukan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara pihak terkait, setelah itu dilakukan dengan cara membandingkan hasil studi pustaka dengan penelitian lapangan. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa Posbakum melayani masyarakat yang tidak mampu, dengan berbagai jasa yang tersedia diantaranya konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum yang diperlukan di persidangan. Posbakum Pengandilan Agama Depok telah berhasil melayani para pengguna jasa pada tahun 2011 sebanyak 534 orang, tahun 2012 sebanyak
960 orang, dan tahun 2014 sebanyak 853 orang. Dengan adanya Posbakum
masyarakat merasa gembira dan senang karena mendapatkan bantuan dan kepastian hukum secara gratis. Kata Kunci : Bantuan Hukum, Administratif, Masyarakat Tidak Mampu, Pengadilan Agama. Pembimbing: Drs. H. Wahyu Widiana, MA. Daftar Pustaka: Tahun 1976 s.d Tahun 2014.
KATA PENGANTAR
بسم اهلل الرحمن الرحيم Segala puja dan piji Syukur hanya milik Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis dalam
menyusun dan menyelesaikan skipsi ini tepat pada waktunya.
Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi akhir zaman Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat. Skripsi dengan judul “Bantuan Hukum Administratif Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama” disusun guna memenuhi syarat dalam meraih gelar Syarjana Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Dan dalam perjalanan penyusunan skrisi ini, Penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang dalam dan tak terhingga kepada: 1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
i
2. Kamarusdiana, S.Ag., M.H. Ketua Program Studi dan ibu Sri Hidayati, M. Ag. Sebagai Sekretaris Pogram Studi Ahwal AlSyakhsyiah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Drs. H. Wahyu Widiana, MA. Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk bimbingan, pengarahan serta saran-saran bagi skripsi Penulis untuk menjadi lebih baik dan telah banyak memberikan Penulis pengetahuan baru dalam berbagai hal selama bimbingan. 4. Dr. Hj. Mesraini, M.Ag. Dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, serta membantu penulis dalam memberikan nasehat-nasehat dan masukan kepada Penulis. 5. Drs. Entoh Abd Fatah. Pansek Pengadilan Agama Depok yang telah membantu Penulis dalam memperoleh data-data yang di perlukan dalam penelitian. 6. Seluruh Dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya. Seluruh Staf Akademik, Program Studi, dan Perpustakaan terima kasih atas bantuan dalam upaya memperlancar penyelesaian skripsi ini. 7. Yang tercinta dan tersayang Ibunda Ejah dan Ayahanda Acu Sulaeman, terima kasih atas kesabaran, keikhlasan, cinta dan kasih sayang yang tidak pernah habis, do’a, dukungan moril dan materil yang senantiasa diberikan kepada Penulis. Dan tidak lupa ucapan ii
terimakasih Penulis haturkan kepada adik-adik tersayang, dan seluruh keluarga besar Penulis atas bantuan, motivasi serta do’a kalian. 8. Kepada sahabat-sahabatku Tria Farhanah, S. SI., Nitta Yuni Mardianti, S.Sos., Ganissufi Kautsar S.Psi., dan sahabat-sahabat di Yellow Castle yang telah memberikan do’a, semangat untuk penulis dalam menghadapi kesulitan, semoga menjadi kenangan yang tidak terlupakan. 9. Sahabat-sahabat seperjuangan PA dan AKI angkatan 2011, yang telah berbagi ilmu dan berjuang bersama untuk meraih ridho Allah di kampus tercinta ini, Sahabat PMII, KBPA, KKN Chanvas harihari dengan kalian menjadi kenangan bagi Penulis yang tidak bisa terlupakan. 10. Arif Sasongko, S.H,. dan Alfa Noor Hawarizmi, S.H. Atas pengalaman ilmu-ilmu yang berharga di Posbakum Pengadilan Agama Depok. Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis berharap, semoga segala amal baik diterima oleh-Nya dan semoga skripsi skipsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan pembaca. Ciputat, Mei 2015
Penulis iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
iv
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah
8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
9
D. Review Studi Terdahulu
10
E. Metode Penelitian
12
F. Teknik Penulisan
15
G. Sistematika Penulisan
16
BANTUAN HUKUM A. Bantuan Hukum di Indonesia
18
B. Pengertian Bantuan Hukum
22
C. Tujuan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum
27
D. Negara Menjamin Bantuan Hukum
34
POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA A. Awal Mula Pos Bantuan Hukum dan Perkembangannya
40 iv
B. Posbakum di Pengadilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2014
46
C. Perbedaan antara SEMA No 10 Tahun 2010 dan PERMA No 1 Tahun 2014 BAB IV
55
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM ADMINISTRATIF BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU OLEH POSAKUM DI PENGADILAN AGAMA DEPOK A. Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Agama Depok
59
B. Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Depok
65
C. Bantuan Hukum Prodeo dan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan BAB V
75
PENUTUP A. Kesimpulan
80
B. Saran-Saran
82
DAFTAR PUSTAKA
84
LAMPIRAN
v
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang di timbulkan oleh kepentingankepentingan anggota masyarakat itu. Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Untuk menjamin kelangsungan dan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum.1 Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga terciptanya suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum.2 Tujuan dari hukum itu sendiri menurut pendapat Purnadi Purba Caraka dan Soejono Suekanto, dalam buku mereka Perihal Kaedah Hukum 1
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pusaka, 1987), h. 40. 2 Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, asas, pengertian, dan sistematika,(Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), h. 57 dilihat dalam buku, Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, cet 2(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 6
1
2
pada dasarnya menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian hidup antara pribadi dan juga untuk mencapai keadilan.3 Hukum menurut Prof. Subekti S.H., hukum mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagianan pada rakyatnya, dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban yang merupakan syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagianan.4 Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945 (pasal 27 ayat (1); segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahana dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualinya.5 Pasal tersebut tidaklah menbeda-bedakan antara warga yang satu dengan warga yang lainnya semuanya sama dihadapan hukum. Tanpa kecuali termasuk warga yang kurang mampu yang juga mempunyai hak untuk dapat memperoleh bantuan hukum.6 UUD 1945 dan prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, yang merupakan petunjuk bahwa negara wajib memperhatikan masalah bantuan hukum bagi warga
3
Aridwan halim, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab edisi kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 71 4 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, h. 41 5 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 6 Soerjono Soekamt, dkk., “Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis”, (Jakarta: Galia Indonesia, 1983), h. 93
3
negaranya.7 Demikian pula hak untuk didampingi advokat dijamin sistem hukum Indonesia.8 Bantuan hukum diyakini dapat memberikan kesamaan dan jaminan terhadap seluruh masyarakat dalam menikmati perlindungan dihadapan hukum dan dari sesuatu perbuatan yang tidak adil. Bantuan hukum merupakan penyempurnaan dari jaminanan sosial, dan menjadi sistem yang melengkapi perlindungan terhadap hak asasi manusia.9 Gagasan atau konsep bantuan hukum dimana-mana umumnya sama, memeberikan pelayanana hukum kepada orang yang tidak mampu membayar pengacara tanpa memandang agama, asal, suku maupun keyakinan politik masing-masing.10 Merujuk pada pasal 57 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60 UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Posbakum dibentuk di setiap pengadilan untuk membantu pencari keadilan yang tidak mampu. Bantuan hukum itu diberikan secara cuma-cuma.11 Pada proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang syarat dan tata cara pemberian dan penyaluran dana bantuan hukum, kategori penerima bantuan hukum termasuk isu klausal yang sering 7
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan, (Jakarta: Sentralisme Production, 2007), h. xi 8 Ibid., h. 93 9 Ibid., h. xi 10 Ibid., h. 6 11 Hermansyah, “Kami ingin Tahun ini Posbakum ada di 100 PA 63”, Artikel diakses pada 6 Maret 2013 dari http://badilag.net/seputar-ditjen-badilag-kami-ingin-tahunini-posbakum-ada-di-100-pa-63 .
4
menimbulkan perdebatan. Norma hukumnya merujuk pada kualifikasi “Penerima Bantuan Hukum” menurut UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.12 Ketika UU No. 16 Tahun 2011 memutuskan (sentralisasi) pemberian bantuan hukum, nasib Pos-Pos Bantuan Hukum yang sudah ada di pengadilan menjadi tidak jelas, Peraturan Perundang-Undangan bidang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan pembentukan Pos Bantuan Hukum di semua pengadilan untuk semua tingkatan. Mahkamah Agung sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum.13 Setelah itu pada tahun 2014, Mahkamah Agung menerbitkan peraturan MA (PERMA) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Secara
prodeo
(cuma-cuma). Dengan terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan tidak berlaku lagi.14 Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yang diatur di PERMA No. 1 Tahun 2014 terdiri dari layanan 12
Msy, “Pemerintah Diingatkan Tentang Pasal 56 KUHP”, artikel ini diakses pada 30 April 2012 dari http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f9e125114dd95/pemerintahdiingatkan-tentang-pasal-56-kuhap. 13 Ibid. 14 Ash, “MA Terbitkan Perma Bantuan Hukum Prodeo”, artikel ini diakses pada 22 Januari 2014 dari http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt52df6d97d3c/ma-terbitkanperma-bantuan-hukum-prodeo
5
pembebasan perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dan penyediaan Posbakum pengadilan. Meskipun dari ruang lingkup bantuan hukum tidak berbeda jauh, dua produk hukum MA itu memiliki sejumlah perbedaan.15 Sama pentingnya, sebagaimana pemerintah membantu masyarakat tidak mampu dalam memperoleh akses peradilan agama karena, keberadaan mereka di daerah yang terpencil dengan adanya sidang keliling, perkara yang diajukan secara prodeo atau cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu, dengan adanya Pos Bantuan Hukum yang merupakan bantuan hukum resmi yang didirikan oleh MA, yang akan ada nantinya di setiap pengadilan, dan hal-hal tersebut telah diatur dengan salah satu peraturan yakni PERMA No. 1 Tahun 2014. Keberadaan Pos Bantuan Hukum yang telah direncanakan akan berada di setiap pengadilan belum terlaksana, menarik bagi peneliti membahas dan mengetahui lebih mendalam tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan agama yang nantinya akan tersebar di seluruh pengadilan agama di Indonesia, serta sangatlah penting adanya bantuan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, kosultasi, pembuatan surat gugatan dan lain-lain, yang tidak mudah didapatkan, apalagi bagi masyarakat yang kurang mampu. Berbeda jika mereka pergi ke kantorkantor pengacara yang tentunya memerlukan biaya.
15
PERMA NO 1 Tahun 2004 Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
6
Seperti yang telah dipaparkan di atas Pos Bantuan Hukum diberikan kepada orang yang tidak mampu secara ekonomis dan /atau tidak memiliki akses informasi dan konsultasi, dalam pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2014, dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Tunjangan Sosial, surat sejenis lainnya, atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat. Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh AIPJ (Austalia Indonesia Patnership for Justice) dalam rumah tangga 30% termiskin di Indonesia menunjukan bahwa: 16 55% pasangan tidak memiliki akte/buku nikah 75% anak-anak mereka tidak punya akte kelahiran. Akte/buku nikah orang tua diperlukan sebagai syarat untuk mendapatkan akte kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah dan nama ibu. Alasan orang tidak memiliki identitas hukum:17 Terlalu mahal 41% Lokasi layanan terlalu jauh 15% Tidak tahu caranya memperoleh identitas hukum 12% Proses terlalu rumit 9%
16
Australia Indonesia Partnership For Justice, Studi Dasar AIPJ Tentang Identitas Hukum Jutaan Orang Tanpa Indentitas Hukum Di Indonesia, h. 61 17 Ibid., h. 77
7
Adapun dampak dari masyarakat yang tidak memilik identitas hukum, maka masyarakat akan sulit untuk mendapatkan akses pada pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan perlindungan hukum, dari hasil penelitian tesebut menunjukan yang ternyata masih banyak orang yang belum memiliki identitas hukum. Dengan banyak permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, selain itu seperti percerain, waris, hadhonah, dan lain sebagainya yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama, baik masyarakat mampu atau tidak mampu, belum tentu mengetahui bagaimana proses beracara di pengadilan, dan memperoleh haknya tersebut, disini bagaimana peradilan agama memberikan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu dalam menyelesaikan perkara atau permasalahannya dan hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian perkara tersebut. Karena pentingnya masalah ini dan untuk wawasan, kemudian dari latarbelakang di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah lebih jauh dan mendalam terkait tentang layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan agama khususnya penerapan di Pengadilan Agama Depok, maka penulis merumuskannya dalam bentuk skripsi dengan judul “BANTUAN
HUKUM
ADMINISTRATIF
TIDAK MAMPU DI PENGADILAN AGAMA”
BAGI
MASYARAKAT
8
B.
Pembatasan dan Rumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk membatasi penulisan agar arah dan penulisan skripsi tersebut tidak meluas serta jelas dan tegas, maka penulis membatasi pada Posbakum sebagai bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di peradilan agama sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dan PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama. Khususnya dalam skripsi ini adalah di Pengadilan Agama Depok periode tahun 2011 sampai tahun 2014. 2.
Perumusan Masalah Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek Pos
Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Depok, dengan dilandasi sebagai acuan hukum pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, serta PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat di Peradilan. Berdasarkan pembatasan masalah di atas penulis dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: a. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu oleh Posbakum di Pengadilan Agama Depok?
9
b. Bagaimana respon masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Depok terhadap bantuan hukum? C.
Tujuan dan Manfaat Penelitian. 1. Tujuan Penelitian Dalam Penyusunan skripsi ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut: a. Mengetahui pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak
mampu oleh Posbakum di Pengadilan Agama Depok. b. Mengetahui respon masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama
Depok terhadap bantuan hukum. 2. Manfaat Penelitian Hasil penelitian diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan tentang implementasi Undang- Undang No. 16 Tahun 2011 dan SEMA No. 1 Tahun 2010 jo. PERMA No. 1 Tahun 2014 terhadap Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Depok sebagai salah satu bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. a. Bagi pembaca Hasil dari penelitian tersebut dapat diharapkan bagi pembaca untuk mengetahui menambah wawasan dan informasi tambahan serta masukan yang bermanfaat diantaranya tentang pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di peradilan agama dan dengan pengetahuan tersebut diharapkan bisa membagi pengetahuan untuk orang disekitarnya yang membutuhkan.
10
b. Bagi Fakultas. Menambahan sebagai tambahan referensi dan tambahan pemikiran keilmuan sehingga dapat bermanfaat untuk dunia akademisi, bagi kalangan pelajar dan mahasiswa serta dapat menambah wawasan intelektual dan referensi. Juga untuk memperkaya koleksi dalam lingkup penelitian di bidang Hukum Keluarga konsentrasi Peradilan Agama. c. Bagi masyarakat umum. Penulisan skripsi ini diharapkan bagi masyarakat umum dapat memberikan
penjelasan
dan
menjadi
refleksi
betapa
pentingnya
pengetahuan dan wawasan tentang bantuan hukum, serta diharapkan dapat memberi
sumbangsih
pemikiran
yang
manfaat
dalam
menjawab
perkembangan hukum di Indonesia. D.
Review Studi Terdahulu. Penulis melakukan review terdahulu sebelum menentukan judul skripsi, dalam review studi terdahulu penulis meringkas skripsi yang ada kaitannya dengan bantuan hukum atau Pos Bantuan Hukum (Posbakum) diantaranya: Pertama, telah dibahas mengenai POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT (STUDI IMPLEMENTASI SEMA N0: 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM), oleh : Andy Saputra (108044100047), skripsi tersebut membahas tentang implementasi SEMA No. 10 Tahun 2010 di Pengadilan Agama Jakarta
Pusat, yang mana fokus penelitian terarah
11
kepada proses pelaksanaan seleksi penerima jasa bantuan hukumya serta pemberian jasa pembuatan surat gugatan atau permohonan. Objek penelitian tersebut tertuju kepada Penerapan SEMA No. 10 Tahun 2010 di Posbakum Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Kedua, telah dibahas mengenai TINJAUAN YURIDIS POS BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA (ANALISIS SEMA:10 TAHUN 2010 TENTANG POS BANTUAN HUKUM), Oleh: Jainul Amidin (107044100235), fokus penelitian di tujukan pada tinjauan yuridis mengenai lahirnya SEMA No. 10 Tahun 2010 dengan rumusan orang yang berhak menerima jasa bantuan hukum serta mekanisme pembentukann, pelaksanaan, dan proses mendapatkan jasa bantuan hukum dari Posbakum. Objek penelitiannya yakni Posbakum di pengadilan agama. Dari review yang penulis lakukan, jelas sekali perbedaannya dengan dengan skripsi yang akan penulis teliti, di dalam skripsi yang akan penulis teliti yakni penulis akan menjabarkan tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan agama implementasi SEMA No. 10 Tahun 2010 jo. PERMA No. 1 Tahun 2014 yang mana akan fokus penelitian ini terhadap penerapan objek penelitian yang penulis akan teliti yakni Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Depok sebagai bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan agama.
12
E. Metode Penelitian. 1. Metode pendekatan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena yang terjadi di lapangan.18 Sebagaimana penelitian tersebut maka untuk melihat bagaimana dasar bantuan hukum tersebut dipraktikan. Dengan demikian hukum bukan hanya di pandang sebagai atau kaedah prilaku saja, malainkan juga merupakan sebuah proses sosial, lembaga sosial.19 Dengan metode penelitian hukum empiris sosiologis ini, asumsi dasarnya yang dibangun adalah bahwa kemungkina besar terdapat perbedaan antara hukum positif tertulis dengan hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang hidup adalah hukum yang berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat yang merupakan fakta sosial.20 Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif berupa kata-kata tertulis atau atau lisan dari orangorang atau prilaku orang.21
18
Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 26. 19 Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 47. 20 Ibid., h. 47-48. 21 Laxy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 3.
13
2. Jenis Penelitian Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif
analisis
yang
menggambarkan
dan
memaparkan
secara
sistematika tentang apa yang menjadi objek penelitian dan kemudian dilakukan analisis.22 Metode deskriptif, yaitu suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan
masalah
faktual
dengan
cara
memaparkan
atau
menggambarkan apa adanya hasil penelitian.23 3. Data penelitian Dalam rangka mengumpulkan dan mengelola dan mengkaji bahanbahan yang diperlukan, maka dilakukan pengumpulan data sebagai berikut: a. Data Primer Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni data pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Depok sebagai salah satu bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan agama yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dan data-data yang beraitan dengan penelitian permohonan bantuan hukum di
22
ibid. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Bukti, 1996), h. 144. 23
14
Pengandilan Agama Depok, dan data-data perkara yang masuk sebelum dan sesudah diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2014. b. Data Sekunder Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, Peraturan UndangUndangan, data resmi dari instansi pemerintah, dari pengadilan, bukubuku literatur, kerangka ilmiah, makalah umum dan bacaan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.24 4. Teknik Pengumpulan Data. Dalam rangka mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahanbahan yang diperlukan, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut: a. Studi pustaka melalui pustaka ini dikumpulkan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu literatur-literatur, buku-buku pustakaan, tulisan-tulisan sebagai dasar teori dalam pembahasan yang relevan dengan pokok masalah yang dijadikan sumber dalam karya ilmiyah ini. b. Penelitian lapangan melaui penelitian ini, didapatkan data-data mengenai pelaksanaan Pos Bantuan Hukum, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengerti dan menguasai
24
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pres, t,t), h. 12.
15
tentang Pos Bantuan Hukum yang berada di Pengadilan Agama Depok c. Pengolahan Data Analisis
dan
pengolahan
data
dilakukan
dengan
cara
membandingkan hasil studi pustaka dengan penelitian lapangan, kemudian dilakukan analisis yang dituangkan dalam bentuk permasalahan, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan diberikan saran-saran untuk perbaikan. 5. Metode Analisis Data Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang perbandingan atau evaluasi yang menilai apakah pelaksanaan bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Depok sesuai dengan peraturan yang berlaku. F.
Teknik Penulisan Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penelitian penelisan skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulis ini, maka penulis dalam menggunkan teknik penulisan ini berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang di terbitkan oleh Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM) Fakultas Syariah dan Hukum 2012.
16
G.
Sistematika Penulisan. Agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi pokok penulisan dan memudahkan serta terarah juga sistematis bagi para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan skripsi ini, maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut: Bab pertama, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan Masalah, tujuan dan manfaat penelitian, rivew study terdahulu, metode penelitian, teknik penulisan, dan sistematika penulisan. Bab kedua, Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia, pengertian Bantuan Hukum, Tujuan Bantuan Hukum, dan pembahasan tersebut yang berkaitan dengan dasar hukum UU No. 16 Tahun 2011 dan PERMA No. 1 Tahun 2014. Bab ketiga, penulis akan membahas tentang Pos Bantuan Hukum yang merujuk kepada PERMA No. 1 Tahun 2014, dimulai dari Pengertian Pos Bantuan Hukum, Sejarah Pos Bantuan Hukum, Dasar Pos Bantuan Hukum, dan proses layanan Pos Bantuan Hukum sebagai salah satu bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Bab keempat, bab ini merupakan bab yang utama dalam penulisan skripsi ini, membahas dan menganalisis terhadap objek penelitian,
17
pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Depok, Bab kelima, terdiri dari penutup, berisi tentang kesimpulan yang memeparkan isi bab awal hingga akhir dan berisi saran-saran. Daftar Pustaka Lampiran.
BAB II BANTUAN HUKUM
A.
Bantuan Hukum di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, bantuan hukum dilakukan oleh para advokat dan procureur. Seorang advokat adalah seorang pembela dan penasehat, sedangkan seorang procureur adalah ahli dalam hukum acara (perdata), yang memberikn jasa-jasanya dalam mengajukan perkara-perkara di peradilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka pengadilan.1 Sesuai dengan ketentuan di dalam R.O. yaitu Reglement op de rechterlijke en het beleid der justitie yakni suatu firman raja, maka oleh reglement op de rechtsvordering (RV) dan reglement op de strafvordering (SV) telah diberikan peraturan-peraturan tentang tugas dan peranan pembela dan pengacara di dalam proses di muka pengadilan untuk golongan Eropa.2 Di zaman penduduk Jepang, badan-badan peradilan untuk golongan Eropa sudah dihapuskan dan bersamaan dengan itu pula, peraturanperaturan hukum acara perdata dan pidana di peradilan (RV dan SV) tidak
1
Soebekti, Ethika Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Fakutas Hukum Negeri, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1976), h. 23 2
Ibid., 24
18
19
berlaku lagi, yang tersisa hanyalah hukum acara yang berlaku dahulu untuk golongan bumiputera (orang Indonesia).3 Sejak Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, yang berkenaan dengan bantuan hukum, yakni sebagai landasan dalam mengawali proses di persidangan. Peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut;4 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Pada tahun 1946 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Di dalam Undang-Undang tersebut telah diatur tentang kedudukan advokat dan orang yang memberikan bantuan hukum. 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung Pada Tanggal 9 Mei 1950, Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung mulai berlaku, peraturan tersebut mengatur tentang susunan kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Dalam pasal 42, kata pembela merupakan istilah yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum. 3
4
Ibid.
Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Di Indonesia, Hak di Dampingi Penasehat Hukum bagi Semua Warga Negara, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2011), h. 18.
20
Menurut Undang-Undang tersebut, Mahkamah Agung memiliki kekuasaan untuk melakukan pengawasan tertinggi atas jalanya peradilan (pasal 12) dan tingkah laku perbuatan pengadilan-pengadilan dan para hakim di pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Pengawasan tertinggi juga dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap para pemberi bantuan hukum atau para advokat/pengacara dan notaris.5 3. Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951. Undang-Undang
tersebut
mengatur
tentang
tidakan–tindakan
sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Serta menentuka kembali atas berlakunya HIR “Herziene Inladsh reglament” dalam Negara Indonesia yakni sebagai pedoman dalam hukum acara pidana sipil. 4. Herziniene Inlands Reglament (HIR) Di dalam HIR, sebagaimana peraturan yang berkaitan hubungannya dengan tugas dan kewajiban advokat, procureur, dan para pemberi bantuan hukum di persidangan diatur dalam beberapa pasal sebagi berikut; Pasal 123 HIR memberikan kemungkinan kepada pihak berperkara untuk diwakili oleh orang lain yang diberi kuasa dengan surat. Pasal 237 HIR. Memungkinkan, bahwa orang yang hendak berperkara, baik sebagai sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, akan 5
Ibid., h. 22
21
tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, boleh mendapatkan izin untuk berperkara tanpa biaya. Bantuan hukum di Indonesia lebih mudah dilacak sejak didirikannya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia (LBHI) di Jakarta tanggal 20 Oktober 1970 yang didukung Ali Sadikin (Gubernur DKI). Pada tanggal 13 Maret 1980, LBH dikukuhkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dua puluh tahun sebelum itu, organisasi sosial Tjandra Naya yang berdiri pada tahun 1950 di Jakarta, secara sederhana telah mengawali dan merintis bantuan hukum di Indonesia, meskipun baru sebatas bantuan hukum bagi warga keturunan Tionghoa. 6 Pada tahun 1968 Prof Ting Swang Tiong, mengusulkan kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk mendirikan Biro Konsultan Hukum, usulan tersebut mendapatkan respon yang baik dari Universitas. Di Universitas Pajajaran Bandung, Prof. Mochtar Kusuma Atmadja juga mendirikan Biro Bantuan Hukum. Pendirian Lembaga Bantuan Hukum didasari oleh realitas kepentingan sosial, yakni ketiadaan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin di pengadilan, keinginan tersebut muncul yang disampaikan oleh Adnan Bayung Nasution, pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke3, LBH Jakarta didirikan pada tahun 1970 sebagai proyek percobaan Peradin yang mulai beroperasi. 6
h. 90
Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),
22
YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang bertujuan untuk mengorganisasi dan merupakan naungan bagi LBH-LBH sebagai proyek Pradin, Kemudian YLBHI menyusun garis-garis program yang akan dilaksanakan bersama di bawah satu koordinasi sehingga diharapkan kegiatan bantuan hukum dapat dikembangkan secara Nasional dan lebih terarah serta menjadikan itu sebagai suatu gerakan perubahan sosial.7 Sejak tahun 1999 praktek kepengacaraan di lingkungan peradilan agama telah ada, praktek tersebut hanya ditunjukan untuk memberikan jasa pelayanan dan bantuan hukum dalam bidang Hukum Perdata Islam, dan praktek kepengacaraan di lingkungan peradilan agama telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.8 B.
Pengertian Bantuan Hukum Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara
7
Alpon Kurnia Palma, “Sistem Bantuan Hukum di Indonesia”, dalam Muhammad Yasin, Herlambang Perdana, ed., Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 464. 8
h. 9
Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),
23
Indonesia adalah Negara Hukum, negara mengakui dan melindungi hak azasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum.9 Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak azasi warga negara akan membutuhkan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) jaminan atas hak konstitusi tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuklah Undang-Undang Bantuan Hukum yang dijadikan dasar untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau sekelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum.10 Acces to justice, akses terhadap keadilan erat kaitannya dengan bantuan hukum sebagaimana pula dikenal dalam bahasa Ingris dengan istilah legal aid atau legal services. Kedua istilah tersebut mengandung makna sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau pengacara kepada kalangan masyarakat pencari keadilan.11
9
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peran Peradilan Agama dalam Pengembangan Access to justice di Indonesia, (T,tp: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), h. 20. 10
Ibid., h.20
11
Ibid., h. 13
24
Lebih dari itu, accses to justice dengan segala bentuknya merupakan representasi dari hak mendapatkan akses keadilan bagi setiap orang. Dengan kata lain, hak tersebut menjadi dasar bagi adanya pengakuan semua orang sama kedudukannya di depan hukum (equality before the law).12 Menurut Zulaidi (Anwar dan Adang, 2009:246) bantuan hukum berasal dari istilah legal assistence dan legal aid.” Legal aid biasanya digunakan untuk bantun hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa dibidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu (miskin). 13 Sedangkan menunjukan
pengertian
pengertian
legal
bantuan
assistance hukum
oleh
dipergunakan para
advokat
untuk yang
mempergunakan honorarium. Menurut Uli Parulian istilah bantuan hukum mengalami perkembangan yaitu dari istilah legal assistence menjadi legal aid.14 Bantuan hukum pada umumnya atau legal aid, diartikan sebagai bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu keadaan ekonominya, sehingga 12
Ibid., h.13-14.
13
Alpon Kurnia Palma, “Sistem Bantuan Hukum di Indonesia”, dalam Muhammad Yasin, Herlambang Perdana, ed., Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia, h. 468. 14
Faris Vareryan Libert Wangge, “Bantuan Hukum Cuma-Cuma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011”, artikel ini di akses pada 06 Agustus 2012 dari http://m.kompasiana.com/post/read/483159/2/mengenai-uu-bantuan-hukum-2.html.
25
ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau pengacara.15 Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum adalah konsep untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan pemberian jasa hukum dan pembelaan (accses to legal counsel) bagi semua orang dalam rangka keadilan untuk semua orang (justice for all).16 Lokakarrya Bantuan Hukum Tingkat Nasional pada tahun 1978, mengertikan bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu secara kolektif.17 Undang-Undang Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011, yang merupakan peraturan yang dijadikan landasan bantuan hukum di Indonesia, dalam pasal 1 (a), yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum penerima jasa bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin yang menghadapi
15
Santoso Poedjosoebroto, “Pemberian Bantuan Hukum oleh Fakultas Hukum Negeri dan Pelaksanaan Tugas Peradilan”. Dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Fakutas Hukum Negeri, (Jakarta: departemen penerangan RI, 1976), h. 61. 16
Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Di Indonesia, Hak di Dampingi Penasehat Hukum bagi Semua Warga Negara, h. 57. 17
Alpon Kurnia Palma, Sistem Bantuan Hukum di Indonesia, dalam Muhammad Yasin, Herlambang Perdana, ed., Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia, h. 469.
26
masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Miskin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berharta atau serba kekurangan (penghasilannya sangat rendah).18 Dan yang dimaksud dengan orang miskin menurut Undang-Undang Bantuan Hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar adalah hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan, atau tidak mampu secara ekonomi yang dapat dibuktikan.19 Sebagaimana yang dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan.20 Bantuan hukum adalah pemberian layanan hukum di pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan, meliputi pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan Posbakum pengadilan di lingkungan peradilan umum, pengadilan agama, dan peradilan tata usaha negara.21 Dengan memuat dasar hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi 18
KBBI v1.1.
19
Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
20
PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 21
PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
27
pencari keadilan yang tidak mampu, maka Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dimana SEMA ini mengatur lebih rinci mengenai bagaimana bantuan hukum di peradilan dilaksanakan. Lalu SEMA tersebut digantiakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan . C.
Tujuan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum Bantuan hukum memiliki tujuan yang berbeda-beda dari waktu ke waktu bahkan dari satu negara ke negara lainya. Sejarah telah mencatat bahwa bantuan hukum telah ada sejak zaman romawi. Pada setiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan filsafah hukum yang berlaku. Pada awalnya bantuan hukum bertujuan untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Kemudian berubah menjadi sikap kedermawanan (charity) untuk membantu kaum miskin.22Bahkan ruang lingkup bantuan hukumpun masih sangat luas, meliputi sektor ekonomi, sosial agama, dan adat. Bersamaan dengan meletusnya Revolusi Prancis dan Amerika, tujuan bantuan hukum mulai beranjak dari kedermawanan menjadi hak, karena pada fase ini konsep bantuan hukum sudah dihubungkan dengan cita-cita
22
Alpon Kurnia Palma, “Sistem Bantuan Hukum di Indonesia”, dalam Muhammad Yasin, Herlambang Perdana, ed., Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia, h. 462.
28
negara kesejahteraan dengan menggunakan alat hukum dan hak asasi manusia.23 Tujuan hukum menurut Metzger (Zaidun, 1996) di negara berkembang mengambil pemaknaan yang sama dengan negara barat, bahwa bantuan hukum yang efektif adalah syarat yang esensial untuk berjalannya maupun integritas peradilan yang baik, dan bantuan hukum menjadi tuntutan bagi rasa perikemanusian.24 Tokoh bantuan hukum Indonesia yakni Adnan Buyung Nasution berpendapat, bantuan hukum di Indonesia mempunyai tujuan dan ruang lingkup yang lebih luas dan lebih jelas arahnya, arti dan tujuan program bantuan hukum tersebut tercantum dalam anggaran dasar lembaga bantuan hukum, yang intinya adalah sebagai berikut:25 “Disamping memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya, lembaga bantuan hukum berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum. Lembaga
23
Ibid.
24
Matzger menambah alasan lain adalah: untuk membangun suatu kesatuan system hukum nasional,b. untuk pelaksanaan yang lebih efektif dari peraturan-peraturan kesejahtraan social; c. untuk keuntungan si miskin; d. untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat; e. untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih luas kedalam proses pemerintahan; f. untuk memperkuat propesi. Di kutip dalam buku, pedoman bantuan hukum di Indonesia (Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2014), h. 470. 25
Adnan Buyung Nasution, (1981:5,6) di kutip dalam buku Soerjono Suekamto, dkk, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis, (Jakarta: Galia Indonesia, 1983), h. 16
29
bantuan hukum juga berambisi turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.” Pernyataan di atas menuntukan bahwa ruang lingkup bantuan hukum itu ternyata, tidak hanya memberi pelayanan bantuanan hukum saja akan tetapi, mengadakan pendidikan hukum bagi masyarakat, serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksaan hukum. Gagasan bantuan hukum ini mula-mulanya timbul dalam anggaran dasar lembaga bantuan hukum. Pada akhirnya tujuan dari program bantuan hukum itu adalah untuk meningkatan kesadaran hukum warga masyarakat, agar mereka menyadari hak-haknya sebagai manusia maupun sebagai warga negara.26 Sebagian besar masyarakat kita tidak tahu dan tidak sadar bahwa mereka mempunyai hak-hak dan kepentingannya dijamin oleh hukum. mereka tidak tahu ada lorong-lorong hukum yang memberikan jalan untuk mendapatkan dan memperjuangkan hak-haknya. Selain itu ada juga memang masyarakat yang sudah tahu dan mengerti akan adanya pembela diri. Tapi mereka enggan atau sungkan dan tidak mempunyai keberanian moril untuk memperjuangkannya.27
26
Adnan Buyung Nasution (1976:35,36) di kutip dalam buku Soerjono Suekamto, dkk, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis, (Jakarta: Galia Indonesia, 1983), h. 17 27
Adnan Buyung Nasution, “Hukum dan Kendala Pemerataan Keadilan”, dalam Artidjo Alkostar ,ed., Perkembangan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, (Jakarta : CV. Rajawali, 1985), h. 191.
30
Secara umum, bantuan hukum dan advokat pengacara adalah membantu yang mempunyai perkara dalam memperoleh hak-haknya dalam proses penegakan hukum, baik di jalur pengadilan (litigation) maupun di luar pengadilan (non litigation).
28
karena bantuan hukum merupakan hak
asasi manusia semua orang dan merupakan tanggung jawab negara, maka hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi apalagi diambil oleh negara, setiap orang yang terampas haknya dapat menerima bantuan hukum. Bantuan hukum sesungguhnya merupakan hak konstitusional warga negara, di mana negara wajib mengadakan bantuan hukum bagi masyarakat, konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. sebagaimana telah disebutkan dan dikatakan dengan jelas di dalam Peraturan Undang-Undangan seperti; 1. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut; “Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut;
28
h. 82
Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),
31
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Berikut; “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” 2. Pasal 35 di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok
Kekuasaan
Kehakiman,
sebagai
berikut; “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, sebagai dasar bantun hukum di Indonesia, diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang ruang lingkupnya meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan berhak didampingi oleh advokat yang membantu dalam menyelesaikan perkara. Dalam pasal 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011; 1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
32
2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. 3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan /atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Serta tujuan hukumnya terdapat dalam pasal 3 sebagai berikut; Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk; a. Menjamin dan memberikan hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah negara Republik Indonesia; dan d. Mewujudkan
peradilan
yang
efektif,
efisien,
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. Adapun dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, berbeda dengan UndangUndang, di mana ruang lingkup bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan sebagai berikut: pertama, layanan pembebasan biaya perkara yakni di mana negara menanggung semua biaya proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma atau gratis.
33
Kedua, sidang di luar gedung pengadilan yang dilakukan oleh pengadilan dilaksanankan secara tetap, berkala, sidang tersebut dilakukan di suatu tempat di mana tempat tersebut masih dalam wilayah hukumnya. Ketiga, Posbakum yang dibentuk di setiap pengadilan tingkat pertama, yang memperikan pelayanan bagi orang yang berperkara berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang diperlukan. Tersurat dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 pasal 4 sebagai berikut; Ruang lingkup bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan terdiri dari; 1) Layanan pembebasan biaya perkara 2) Pelayanan sidang di luar gedung pengadilan dan 3) Penyediaan Posbakum di pengadilan. Serta tujuan dari bantuan hukum yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 pasal 3 sebagai berikut: Tujuan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah untuk; a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dipengadilan;
34
b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau
tidak
mampu
menjangkau
gedung
pengadilan
akibat
keterbatasan biaya, fisik dan geografis; c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses
konsultasi
hukum
untuk
memperoleh
informasi,
konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan; d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. D.
Negara Menjamin Bantuan Hukum Perjuangan bantuan hukum selalu dituntut adanya rekayasa untuk memihak kepada rakyat miskin yang lemah dan buta hukum. 29YLBH Indonesia berperan dalam menginisisasi terbitnya UU Bantuan Hukum, saat dilaksanankan pertemuan puncak bantuan hukum yang dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 April 2006.30
29
Adnan Buyung Nasution, “Hukum dan Kendala Pemerataan Keadilan”, dalam Artidjo Alkostar, ed., Perkembangan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, (Jakarta : CV. Rajawali, 1985), h. 190. 30
Alpon
Kurnia
Palma,
“Sistem Bantuan
Muhammad Yasin, Herlambang Perdana, Indonesia , h. 476.
Hukum di Indonesia”, dalam ed., Pedoman Bantuan Hukum di
35
Sejak saat itu, advokasi kebijakan untuk mendorong penyusunan bantuan hukum dan pemasukannya sebagai salahsatu RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Proglegnas) terus dilakukan.31Tanggung jawab negara untuk menjamin pemberian bantuan hukum di Indonesia merupakan sebuah perjalanan yang cukup panjang. Pada tanggal 2 November 2011 Presiden mengesahkan UU Bantuan Hukum. Pengesahan UU No. 16 Tahun 2011 itu menjadi babak baru dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia. Pemberian bantuan hukum yang awalnya hanya dijalankan secara swasta oleh lembaga bantuan hukum (LBH) dan organisasi kepengacaraan berdasarkan prinsip pro bono32yang diatur dalam UU tentang advokat dan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008, bertransformasi menjadi tanggung jawab negara. 33 Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 (pasal 2) dan penjelasannya, bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut; asas keadilan;34 persamaan kedudukan di dalam hukum;35
31
Alpon Kurnia Palma, “Sistem Bantuan Hukum di Indonesia”, dalam Muhammad Yasin, Herlambang Perdana, ed., Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia, h.477. 32
Istilah pro bono adalah pemberian layananan/bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. 33
Alpon Kurnia Palma, “Sistem Bantuan Hukum di Indonesia”, dalam
Muhammad Yasin, Herlambang Perdana, ed., Pedoman Bantuan hukum di Indonesia, h.476 34
Asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiaban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib. 35
Asas persamaan kedudukan di dalam hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang yang sama di depan hukum serta kewajibannya menjungjung tinggi hukum.
36
keterbukaan;36efisiensi;37 efektifitas;38 dan akuntabilitas39. Beberapa asas tersebut merupakan asas pelaksanaan Undang-Undang Bantuan Hukum. Di dalam penyelenggaraan bantuan hukum (pasal 6, dan 7) pemberian bantuan hukum dalam Undang-Undang di selenggarakan oleh menteri40 dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini41. Menteri berwenang untuk melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum yang nantinya akan memberikan bantuan hukum serta menerima subsidi berdasarkan Undang-Undang . Adapun lembaga bantuan hukum sebagai memberi bantuan hukum (pasal 10) berkewajiban untuk, melaporkan program bantuan hukum kepada menteri, melaporkan setiap pengguna anggaran negara yang digunakan untuk
pemberian
bantuan
hukum
berdasarkan
Undang-Undang,
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang di rekrut sebagai mana pasal 9 huruf a; menjaga kerahasiaan data, informasi dan /atau keterangan 36
Asas keterbukaan adalah memberiakn akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional. 37
Asas efisiensi adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. 38
Asas efektivitas adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat. 39
Asas akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 40
Mentri adalah mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. 41
Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban propesi advokat menyelanggarakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang mengenai advokat.
untuk
37
yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang dan; menberikan bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum. Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum terdapat dalam (pasal 12), adapun hak peneriama bantuan hukum, mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai hukum tetap, selama beneriama bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut serat kuasa, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat, dan mendapatkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penerima bantuan hukum berkewajiban (pasal 13) sebagai berikut: menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada penerima bantuan hukum, membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Adapun syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum (pasal 14) sebagai pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat: a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurangkurangnya identitas permohonan dan uraian singkat mengnai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum
38
b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Jika pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, pemohon secara tertulis, pemohon dapat diajukan secara lisan. Tata cara pemberian bantuan hukum terdapat dalam (pasal 15), yakni pemohon bantuan hukum permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum, maka dalam waktu paling lama 3 (hari) kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan tersebut, dalam hal permohonan diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bntuan hukum, dalam hal permohonan ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. Peranan
bantuan
hukum
diperlukan
dan
digunakan
untuk
penyelenggaraan bantuan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum ini yakni dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
penyelenggaraan
dan bantuan
pemerintah hukum
wajib
tersebut
mengalokasikan pada
kementerian
dana yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia (pasal 16 dan 17).
39
Undang-Undang No. 16 tahun 2011 adalah Undang-Undang Bantuan Hukum yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah diseleksi, verifikasi, dan akreditasi, yakni lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan hukum berdasarkan undang-undang ini.
BAB III POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA
A.
Awal Mula Posbakum dan Perkembangannya Persoalan bantuan hukum di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang hingga saat ini masih cukup memprihatinkan dan belum dapat terpecahkan secara memuaskan. Masih banyak para pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi tidak dapat menikmati haknya untuk dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.1 Dalam tatanan normatif, tentunya pemerintah mempunyai kebijakan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi para pencari keadilan yang tidak mampu, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 D (1), pasal 56 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekeuasaan Kehakiman, pasal 68 B dan 68 C UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, pasal 60 B dan 60 C UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan pasal 144 C dan 144 D UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tersebut menunjukan bahwa setiap orang yang bersangkutan perkara berhak memperoleh bantuan hukum serta negara 1
Didi Kusnadi, Rahmat Ari Jaya, Perana Peradilan Agama Dalam Pengembangan Access To Justice di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Agama Republic Indonesia, 2012), h. 16.
40
41
dalam hal ini menanggung biaya perkaranya bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2011, dalam upaya memenuhi access to justice, dalam rangka mengatasi persoalan hukum dan pemberian bantuan hukum secara optimal bagi pencari keadilan. Salah satu bentuk respon positif dari lahirnya Undang-Undang tersebut adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan tiga kebijakan penting yang berkaitan dengan access to justice, yakni pembebasan biaya perkara, sidang keliling, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Sebelumnya, pada Agustus 2010 Mahkamah Agung telah mengambil langkah signifikan dalam mendorong upaya agar akses masyarakat miskin dan marginal dapat ditingkatkan. Langkah strategis yang ditempuh Mahkamah Agung adalah menyempurnakan mekanisme bantuan hukum pada pengadilan.2 Langkah tersebut antara lain adalah dikeluarkannya Surat Edar Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan 2
Direktorat Jenderal Peradilan Agama Republik Indonesia, Peringatan 130 tahun Peradilan Agama 1882-2012 Bukan Sekedar Perayaan, (T.tp: Direktorat jenderal Peradilan Agama Republik Indonesia, 2013), h. 236-237.
42
pembentukan Posbakum menurut ketentuan SEMA No. 10 Tahun 2010 adalah tiga bentuk bemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan. Posbakum di pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta perbuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara.3 Posbakum ternyata sudah lama eksis keberadaannya. Yakni pada awal tahun 1976, Yan Apul sebagai Sekretaris Peradin pada waktu itu, adalah orang yang menggagas perlu adanya advokat pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma di pengadilan. Gagasan Yan Apul, bermula dari kepusingan menyalurkan anak didiknya di sekolah kursus advokat. Hingga suatu waktu, Apul pergi ke PN Jakatra Barat, bersama dengan adanya kunjungan Ketua Asosiasi Advokat dari Jepang.4 Siang itu ketika melihat sejumlah tahanan di giring ke Pengadilan, advokat dari Jepang menanyai Apul tentang ketidak didampingi sejumlah tahanan tersebut oleh pengacara, dengan berdiskusi bersama Jaksa 3
PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 4
Hukumonline.com, “Pos Bantuan Hukum Perlu di Tata Ulang”, artikel ini diakses pada 19 Januari 2008 dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18378/pos-bantuanhukum-perlu-ditata-ulang.
43
Agung, hingga akhirnya Yan Apul mendirikan Pos-Pos Bantuan Hukum di pengadilan. Maka lahirlah Posbakum, dengan nama yang dipakai hingga kini. Adapun dana Posbakum saat itu, dibantu oleh Departemen Kehakiman, sebagian lagi di dapat dari klien, dan dalam perkembangannya, Posbakum tersebut tidak hanya menangani perkara pidana saja, Posbakum juga menyediakan layanan konsultasi dan penangan perkara perdata, dari penanganan perkara perdata tersebut ternyata, advokat yang bertugas di Posbakum pengadilan negeri dapat menghidupi diri. Berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan bahwa ternyata Pos Bantuan Hukum cuma-cuma tersebut tidak geratis yang dibanyangkan, sehubungan sejak lembaga peradilan di dalam administrasi keuangannya di satu atapkan ke Mahkamah Agung. Posbakum
merupakan
pranata
baru
di
pengadilan
agama.
Keberadaanya merupakan implementasi dari amanat pasal 60 C ayat 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, yang mewajibkan pembentukan Posbakum pada setiap Peradilan Agama/Mahkamah syar’Iyah untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.5 Pada tahun 2010, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan persiapan dan perencanaan untuk pendirian 5
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peran Peradilan Agama dalam Pengembangan Access to justice di Indonesia, (T,tp: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), h. 86.
44
Posbakum. Posbakum di peradilan agama mulai beroperasi pada tahun 2011. Walaupun berdasarkan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 itu Posbakum harus ada di setiap peradilan agama, namun implementasinya dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2011 Posbakum ada di 46 Peradilan Agama, Tahun 2012 Posbakum meningkat menjadi 69 di Peradilan Agama, tahun 2013 Posbakum tidak beroperasi sebagai akibat dari adanya UU No. 16 Tahun 2011 dimana penyelenggaraan dan anggaran Posbakum dari Mahkamah Agung kepada Menkum HAM belum berjalan, dan tahun 2014 Pobakum bertambah menjadi 74 Posbakum. Pada tahun 2011, peradilan agama memperoleh anggaran untuk Posbakum sebesar Rp. 4.182,500.000 anggaran tersebut dialokasikan untuk 46 Peradilan Agama /Mahkamah Syar’iyah seluru Indonesia sebagai proyek percontohan (pilot project) Posbakum yang mulai aktif berjalan sejak Maret 2011. Target layanan Posbakum PA pada tahun 2011 sebanyak 11.553. hingga akhir Desember 2011 terjadi peningkatan tajam menjadikan peningkatan sebesar 300% yaitu dengan jumlah 34.647 jasa layanan.6 Penyelenggaraan Posbakum pada tahun 2011 di 46 peradilan agama yang dibiayai oleh DIPA dinilai berhasil. Pejabat Jendral pada pengadilan agama melakukan kunjungan hampir ke semua pengadilan agama penyelenggara Posbakum dan mendapatkan apresiasi dari para pencari 6
Ibid., h. 86.
45
keadilan. Laporan secara nasional yang di himpun oleh Badilag menunjukan adanya kebutuhan yang besar dari masyarakat yang tidak mampu terhadap Posbakum.7 Adapun DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Angaran) yang diserahkan kepengadilan adalah biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dipengadilan yang dibebankan kapada negara melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan setelah itu diserahkan dana tersebut kepada Direktorat Jenderal Peradilan Agama. Purwosusilo merinci, pada tahun 2012, Posbakum di 69 peradilan agama diberikan target 11.553 jasa layanan dengan anggaran Rp. 4,249 miliar. Hasilnya, ke 69 Posbakum berhasil memberikan 55. 860 jasa layanan, dengan serapan anggaran mencapai Rp. 3, 272 miliar.8 Di tahun 2013, penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum yang diselenggarakan oleh dan berada Mahkamah Agung dialihkan kepada Kementrian Hukum dan Hak Azasi manusia sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2011.
7
Wahyu Widiana, “Posbakum Oh Posbakum”, artikel ini diakses pada 1 Mei 2012 dari http://badilag.net/index.php?option=com&view=artkel&id=10832&caid=170& itemid=101 8
Hermansyah, “Dirjen Badilag Kami Ingin Tahun ini Posbakum ada di 100 PA 63”, artikel ini di akses pada 06 maret 2013 dari http://.badilag.net/sepurat-ditjenbadilag/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-kami-ingin-tahun-ini-posbakum-ada-di-100pa-63.
46
Rencana awalnya bantuan hukum oleh Kementerian harus sudah mulai berjalan pada tahun 2013, ternyata banyak hal teknis yang belum selesai. Dan terakhir pada tahun 2014 Posbakum bertambah 5 menjadi 74 Posbakum.9 Dan dari jumlah Posbakum pengadilan agama yang bertambah maka layanan yang telah dicapai secara Nasional sebanyak 82,145 layanan dari data laporan tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia.10 Dengan jumlah anggaran sebesar 4, 3 Miliar dan target 43.152 jam layanan.11 B.
Posbakum di Pengadilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2014. 1. Pembentukan Posbakum Pengadilan. Dimana sebelumnya telah dibahas bahwa SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, telah diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan yang berasaskan kepada keadilan, sederhana, cepat, dan biaya ringan, non diskriminasi, transparansi, akuntabilitas, evektifitas dan efisiensi, bertanggungjawab dan, propesional. 9
Hermansyah, “tahun 2014, Posbakum Bertambah 5 menjadi 74” , artikel ini di akses pada dari http://www,badilag.net/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/tahun2014-posbakum-bertambah-5-menjadi-74-111. 10
Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, h. 116
11
Hermansyah, “ Inilah Anggaran Bantuan Hukum di Peradilan Agama Tahun 2014” , artikel ini diakses pada 09 Januari 2014 dari http://www,badilag.net/seputar-ditjenbadilag/seputar-ditjen-badilag/inilah-anggaran-bantuan-hukum –di-peradilan -agama-tahun2014-91
47
Pembentukan Posbakum di setiap pengadilan dilakukan secara bertahap, termasuk Posbakum pengadilan agama, tahapan pembentukannya yang akan disesuaikan dengan perencanaan dan penganggaran Derektorat Jendral Peradilan Agama. Dalam pengayaan Posbakum, pengadilan agama wajib menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana untuk Posbakum sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses utuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Dan Posbakum juga dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan atau sidang keliling. Posbakum pengadilan peroperasi sesuai dengan ketentuan pengadilan pada hari dan jam kerja pengadilan, dan ketua pengadilan akan mengatur jadwal dan petugas setiap harinnya, yang disusun atas kerjasama kelembagaan dengan lembaga pemberi layanan Posbakum pengadilan seperti, lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi propesi advokat, dan lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Lembaga pemberi layanan haruslah memiliki kriteria yang telah di tentukan sebagaimana dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 disebutkan (pasal 27): a. Berbentuk badan hukum b. Berdomisili di wilayah hukum pengadilan
48
c. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan /atau beracara di pengadilan d. Memiliki minimal satu orang advokat e. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di posbakum pengadilan yang bergelar minimal Serjana Hukum atau Serjana Syariah. f. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh pengadilan g. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah hukum acara serta praktik hukum acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang advokat atau Serjana Hukum atau Serjana Syariah. 2. Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama. Yang berhak menerima jasa dari Posbakum adalah pencari keadilan, terdiri dari perorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin. Masyarakat yang secara obyektif membutuhkan bantuan hukum, maka Pos Bantuan Hukum di peradilan agama menyediakan jasa secara cuma-cuma atau gratis, dengan biaya yang dibebankan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Posbakum peradilan agama diperuntukan secara prioritas untuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas sesuai Peraturan
49
Perundang-undangan yang berlaku, baik mereka sebagai penggugat atau pemohon maupun tergugat, sebagaimana dalam pasal 22:12 Penerima layanan di Posbakum peradilan (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum pengadilan. Diperlukan juga syarat dan mekanisme permohonan bantuan hukum bagi yang ingin mendapatkan layanan di Posbakum pengadilan, maka pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada advokat piket pada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir secara lengkap dan melampirkan sebagai berikut pasal 22 (2):13 a. Harus menyediakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar perkara, atau b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin
(KKM),
Kartu
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
12
PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 13
PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
50
(Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan penduduk daftar miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau c. Surat peryataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan di tanda tangani oleh pemohon layanan Posbakum pengadilan dan disetujui oleh petugas posbakum pengadilan, apabila pemohon layanan
Posbakum
pengadilan
tidak
memiliki
dokumen
sebagaimana disebut dalam huruf a atau b. Dengan adanya Posbakuan diharapkan juga dapat memberikan pencerahan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, Posbakum tidak hanya membantu masalah perkara, namun dapat juga menjadi tempat masyarakat meminta konsultasi hukum terhadap permasalahan yang terjadi. masyarakat yang selama ini mengalami masalah komunikasi dalam hal menyelesaikan perkara di peradilan agama akan mendapatkan kemudahan dengan datang ke Posbakum di peradilan agama. Setelah para pihak pencari keadilan telah memenuhi persyaratan, adapun jenis layanan yang bisa diperoleh pada Posbakum yakni bantuan berupa pembuatan dokumen yang dibutuhkan untuk memperlancar jalannya persidangan, seperti pembuatan surat gugatan atau permohonan, dan
51
bantuan berupa informasi, konsultasi serta advis hukum. Sebagaimana di dalam pasal 25 di sebutkan jenis layanan di Posbakum pengadilan. Posbakum pengadilan memberikan layanan berupa:14 a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum. b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. c. Penyediaan
informasi
daftar
organisasi
bantuan
hukum
sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. 3. Hak dan Kewajiban pemberi layanan. Pemberi layanan Pos Bantuan Hukum pengadilan atau petugas bantuan hukum pengadilan berkewajiban untuk:15 a. Memberikan layanan yang propesional yakni bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kopetensi, wawasan dan tingkat pendidikan pemberi layanan Posbakum pengadilan sebagai orang yang telah memiliki izin advokat atau gelar Serjana Hukum atau gelar Serjana Syariah b. Memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil secara sebaik14
PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 15
Pasal 28 PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
52
baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelayanan yang diberikannya. c. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat. d. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif, seimbang adalah mengutamakan kepentingan penerima layanan Posbakum pengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain. Komprehensif yakni memberikan konsultasi atau advis hukum yang memperhatikan segala aspek dari hukum materiil maupun hukum formil sehingga penerima layanan Posbakum pengadilan dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya. e. Membuat dokumen hukum yang dilakukan oleh Serjana Hukum atau Serjana Syariah wajib mendapatkan persetujuan tertulis dahulu dari advokat pada lembaga pemberi layanan Posbakum pengadilan
sebelum
diserahkan
kepada
penerima
layanan
Posbakum. f. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari peneriama layanan Posbakum pengadilan g. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
53
h. Menghindari komplik kepentingan dengan penerima layanan Posbakum pengadilan. i. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas penerima layanan Posbakum pengadilan untuk diserahkan kepada ketua pengadilan j. Bekerjasama dengan petugas pengadilan yang ditunjuk ketua pengadilan
dalam
menjaga
dan
memelihara
ketertiban
penyelenggaraan dan sarana dan prasarana Posbakum pengadilan. k. Kepala lembaga pemberi layanan Posbakum pengadilan melakukan pengawasan bersama-sama dengan ketua pengadilan terhadap kualitas layanan yang diberikan petugas Posbakum pengadilan dari lembaganya. Setelah kewajiban telah dilaksanakan maka pemberi layanan Posbakum pengadilan berhak atas, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum di pengadilan, imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh pengadilan berdasarkan pada lamanya waktu bertugas pemberi layanan di Posbakum pengadilan sesuai dengan imbalan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Serta tidak lupa hak yang diperoleh dari penerima layanan Posbakum untuk pemberi layanan Posbakum adalah medapatkan bukti, memperoleh informasi, atau keterangan terkait perkara secara baik dan benar.
54
4. Mekanisme pemberian layanan di Posbakum. Adapun mekanisme pemberian layanan di Posbakum pengadilan agama sebagaimana terdapat dalam pasal 32 PERMA No. 1 Tahun 2014 sebagai berikut: a. Orang atau sekelompok orang yang mengajukan permohonan kepada Posbakum pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan b. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum pengadilan. c. Pemberian layanan Posbakum pengadilan akan mengkompilasikan berkas perkara penerima layanna Posbakum pengadilan sebagai dokumentasi pengadilan yang terdiri dari: 1) Formulir permohonan 2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2). 3) Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan. 4) Dokumen hukum
yang telah dibuat di
Posbakum
pengadilan 5) Pernyataan
telah
diberlakukannya
layanan
yang
ditandatangani oleh petugas Posbakum pengadilan dan penerima layanan Posbakum pengadilan.
55
d. Apabila penerima layanan Posbakum pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada ketua pengadilan. e. Apabila penerima layanan Posbakum pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di persidangan, maka petugas Posbakum akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan dan daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisai bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan Bantuan Hukum cumacuma. C.
Perbedaan antara SEMA No. 10 Tahun 2010 dan PERMA No. 1 Tahun 2014. Sebelum adanya PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Peradilan terdapat SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan, dimana keduanya adalah peraturan yang tidak jauh berbeda. Pengaturan mengenai bantuan hukum di dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 dibedakan berdasarkan kepada masing-masing lingkungan Peradilan, diantaranya tata cara dan mekanismenya pemberian bantuan hukum
56
hukumnya Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara terdapat dalam lampiran A, Peradilan Agama terdapat dalam lampiran B. Sementara dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, mekanisme dan tata cara bantuan hukum tidak dibedakan-bedakan
pada
masing-masing
peradilan,
akan
tetapi
menggunakan peraturan yang sama. Di dalam PERMA ternyata prosedurnya lebih mudah seperti dalam permohonan pembebasan biaya perkara atau prodeo diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan, lantas panitera atau sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya dan anggaran yang tersedia. Lalu hasil dari pemeriksaan itu diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai pertimbangan untuk memutuskan diterima atau tidaknya permohonan pembebasan biaya perkara. Apabila permohonan pembebasan biaya perkara diterima oleh ketua pengadilan maka ketua pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkaranya, dan apabila pemohon ditolak maka proses berperkara dilakukan seperti biasa. Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010, dalam prosedur pembebasan biaya perkara atau prodeo, mekanisme yang harus ditempuh oleh masyarakat pencari keadilan adalah pertama-tama harus mendapatkan surat keterangan miskin yang dibuat dari kepala desa, lurah atau pejabat yang berwenang atau bisa juga membawa surat jaminan kesehatan masyarakat,
57
atau sejenisnya yang bisa menjadi bukti bahwa pemohon benar orang yang tidak mampu membayar perkaranya. Proses berikutnya dokumen tersebut diajukan bersama-sama dengan surat gugatan/permohonan untuk didaftarkan di pengadilan, setelah itu, Majelis Hakim yang menangani perkara pemohon membuat putusan sela, untuk memutuskan apakah permohonan bebas biaya berperkaranya dikabulkan apa tidak. Apabila dikabulkan maka proses perkara secara prodeo dilanjutkan hingga perkara diputus, dan jika permohonan tidak dikabulkan maka pemohon akan diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara diberi waktu sampai 14 hari setelah putusan sela dijatuhkan, dan apabila tidak terpenuhi maka perkaranya akan di coret dari daftar. Dari segi biaya pelayanan pada PERMA No. 1 Tahun 2014, para advokat dibayar berdasarkan kepada lamanya dia bertugas, seperti dibayar perjam dengan upah seratus ribu rupiah, adapun dalam SEMA No 10 Tahun 2010 sebelumnya para Advokat di bayar berdasar kapada satuan perkara perkara baik perkara pidana, perdata atau tata usaha Negara hingga perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum. Posbakum Pengadilan dalam PERMA No. 1 tahun 2014 dapat ikut serta dalam sidang di luar gedung pengadilan atau sidang keliling sedangkan dalam SEMA No. 10 tahun 2010 tidak terdapat pernyataan keikut sertaan posbakum pengadilan dalam sidang di luar gedung pengadilan, maka di sini
58
dapatlah diketahui bahwa PERMA No. 1 Tahun 2014 lebih menguntungkan kepada masyarakat pencari keadilan di lingkungan peradilan. Bagaimana tidak seperti dalam perkara prodeo bahwa dalam perjalanannya, para pemohon yang mengajukan pembebasan biaya perkara harus ada putusan sela. Untuk melalui putusan sela mebutuhkan waktu seperti menunggu surat panggilan terlebih dahulu, sedangkan biaya untuk panggilan sidang pengadilan tidak ada. Dilihat dari segi keuntungan biaya yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, peradilan dapat memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat dengan jumlah yang lebih besar dan murah, dibanding dengan SEMA No. 10 Tahun 2010.
BAB IV PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU OLEH POSBAKUM DI PERADILAN AGAMA DEPOK
A.
Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Agama Depok Posbakum merupakan pranata baru di peradilan agama. Keberadaanya merupakan implementasi dari amanat pasal 60 C ayat 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama. Salah satu Posbakum yang telah ada sejak tahun 2011 adalah Posbakum Pengadilan Agama Depok. Meskipun berbatasan langsung dengan ibu kota negara, ternyata kota Depok memiliki persoalan yang hampir sama dengan berbagai daerah di tanah air. Tidak sedikit warga Depok yang belum memiliki identitas hukum berupa buku nikah, akte kelahiran dan kartu keluarga.1 Hal ini menunjukan bahwa ternyata warga Depok masih memiliki kesulitan dalam memperoleh akses keadilan hukum. Senin 07 Maret 2011, bertempat di lobi lantai 1 Pengadilan Agama Depok, Ketua Pengadilan Agama Depok yaitu Nia Nurhamidah Romli, meresmikan Pos Bantuan Hukum yang biasa disebut Posbakum di 1
Hermansyah, “Warga Depok Antusias Mengikuti Sidang Terpadu Edisi Perdana” artikel ini diakses pada 06 Maret 2015 dari http://www.badilag.net/seputar-ditjenbadilag/seputar-ditjen-badilag/warga-depok-antusias-mengikuti-sidang-terpadu-edisiperdana.
59
60
Pengadilan Agama Depok untuk tahun anggaran 2011.2 Dalam acara peresmian Posbakum Pengadilan Agama Depok tampak dihadiri, unsur hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan serta unsur LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dan pengacara, juga masyarakat yang kebetulan ingin menyaksikan. Pada kesempatan tersebut Ketua Pengadilan Agama Depok pada saat itu menjelaskan Pos Bantuan Hukum adalah sebuah program pemerintah untuk membantu para pencari keadilan sebagaimana diamanatkan UndangUndang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama "di setiap pengadilan agama harus terdapat Posbakum", yang akan memberikan jasa bantuan hukum berupa informasi, advis hukum, konsultasi, dan lain-lain. Lembaga Advokasi Syariah merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang pertama bertugas di Posbakum Pengadilan Agama Depok, sebagai lembaga yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia,3 kemudian Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Amanah, dan Lembaga Bantuan Hukum UIN Bandung. Ketiga lembaga tersebut telah bekerja sama dengan Pengadilan Agama Depok sebagai petugas yang memberi layanan di Posbakum untuk sama-sama membantu masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh akses keadilan. 2
Pengadilan Agama Depok, “Pengumuman Seleksi Penyedia Posbakum Tahun Anggaran 2014”, artikel ini diakses pada 07 Mei 2011 dari http://www.padepok.go.id/berita/bacaBerita/117/pos-bantuan-hukum-di-pa-depok-mulai-beroperasi-hariini. 3
Wawancara Pribadi dengan Entoh Abdul Fatah, Panitra Sekretaris Pengadilan Agama Depok, Depok 18 Maret 2015.
61
Posbakum Pengadilan Agama Depok berjalan sesuai dengan ketentuan pengadilan pada hari dan jam kerja pengadilan, para petugas Posbakum bertugas menjaga dan melayani pengguna jasa bantuan hukum kurang lebih 4 jam setiap hari kerja, dimulai pada pukul 09.00 -14.00 WIB. Periode tahun 2011 sampai tahun 2014, Posbakum Pengadilan Agama Depok bekerjasama dengan dua Lembaga Bantuan Hukum, yakni Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah yang memiliki dua orang petugas dan Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Amanah yang juga memiliki dua orang petugas. Kedua Lembaga Bantuan Hukum tersebut berbagi jadwal untuk bertugas menjalankan Posbakum Pengadilan Agama Depok, pada hari senin dan hari rabu untuk petugas dari Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah, pada hari selasa dan kamis untuk petugas Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Amanah, dan khusus pada hari jum’at kedua Lembaga Bantuan Hukum tersebut bertugas bergantian disetiap minggunya. Menjadi Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan pelayanan jasa bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Depok, harus melalui seleksi yang cukup ketat terlebih dahulu, sehingga diperlukan syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi bagi lembaga yang ingin mendaftar, diantara syarat dan ketentuan tersebut ialah sebagai berikut:4 a. Memiliki akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum b. Terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM 4
Pengadilan Agama Depok, “Pendaftaran Calon Penyedia Jasa Posbakum”, artikel ini diakses pada 20 Januari 2015 dari www.pa-depok.go.id/.
62
c. Memiliki kantor perwakilan/cabang di wilayah Depok d. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di pengadilan e. Memiliki minimal satu orang advokat f. Memiliki SDM yang berkompeten di bidang Hukum/Syari’ah g. Apabila menyertakan mahasiswa dalam bertugas di Posbakum pengadilan, harus telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah hukum acara serta praktek hukum acara dan selama bertugas di bawah pengawasan advokat atau Serjana Hukum atau Serjana Syariah. Lembaga Bantuan Hukum selain telah melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Depok dan dinyatakan lolos, bagi para petugas di Posbakum harus siap dalam mengahadapi permasalahan tingkat kesulitan maupun kemudahan dikemudian hari dalam bertugas.5 Sebagai tantangan bagi para petugas Posbakum Pengadilan Agama Depok dalam menjalankan tugas-tugasnya, Pemimpin Pengadilan Agama Depok selalu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada para petugas di Posbakum Pengadilan Agama Depok agar menjadi lebih baik.
5
Wawancara Pribadi dengan Mumu, Wakil Panitra Pengadilan Agama Depok. Depok, 23 Maret 2015.
63
Selain itu para petugas di Posbakum wajib menjalankan dan melaksanakan serta menjaga kode etik pemberi bantuan hukum, sebagai berikut:6 a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam tugasnya harus bersikap sopan dan ramah tamah serta menjungjung tinggi moralitas c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan memberikan keterangan dan saran yang dapat menyesatkan permohonan bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan. d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut atau menerima biaya/ imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum. e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu. f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum, selain yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama.
6
Informasi pada gedung Pengadilan Agama Depok tahun 2014 Pengadilan Agama Depok, Alfa Al-khawarizmi S.H.. Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Depok.
64
g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat pengadilan. h. Petugas
pemberi
bantuan
hukum
tidak
dibenarkan
menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama. i. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling hormat menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai. j. Petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. k. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas pengadilan. l. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan
informasi
yang
sebenarnya
terkait
dengan
pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum. Pengadilan Agama Depok dan Posbakum sendiri bersifat koordinasi dan saling membutuhkan.7Pelayanan serta pemberian jasa yang dilakukan oleh para petugas Posbakum terhadap masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Depok tidaklah luput dari pengawasan yang dilakukan
7
Wawancara Pribadi dengan Mumu, Wakil Panitra Pengadilan Agama Depok. Depok, 23 Maret 2015.
65
oleh Pimpinan Pengadilan Agama Depok sebagai tanggung jawab yang diamanahkan oleh Pemerintah kepada Pengadilan Agama Depok. Dalam hal pengawasan juga, Pengadilan Agama Depok memasang sebuah CCTV untuk mengamati para petugasnya termasuk para petugas Posbakum, dalam hal kehati-hatian terhadap prilaku yang tidak diinginkan yang bisa merusak harkat, martabat, serta nama baik Pengadilan Agama Depok sendiri. B.
Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Depok Pos Bantuan Hukum atau Posbakum melayani masyarakat yang tidak mampu, yang di maksud tidak mampu dalam kategori yang diterapkan di Pengadilan Agama Depok yaitu orang yang tidak mampu dari segi ekonomi dan orang tidak mampu dalam cakap hukum.8 Adapun kriteria orang yang tidak mampu bisa dilihat dari kemampuan perekonominya dalam hal ini seperti tidak mampu dalam membayar biaya perkara yakni orang miskin dan prasejahtra yang biasanya didukung dengan adanya kartu Gakin dan BLT. 9Adapun orang yang tidak cakap hukum di mana orang tersebut adalah orang yang tidak mengetahui tentang cara membuat surat gugatan atau permohonan dan tidak mengetahui bagaimana proses beracara di persidangan. 8
Wawancara Pribadi dengan Mumu, Wakil Panitra Pengadilan Agama Depok. Depok, 23 Maret 2015 9
Wawancara Pribadi dengan Mumu, Wakil Panitra Pengadilan Agama Depok. Depok, 23 Maret 2015.
66
Layanan jasa yang tersedia di Posbakum Pengadilan Agama Depok di antaranya Posbakum menyediakan konsultasi, advis hukum, pembuatan surat gugatan atau permohonan, yang benar-benar gratis dan cuma-cuma tanpa dipungut biaya apapun bagi siapa saja yang membutuhkan serta penyediakan informasi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Bagi orang yang menginginkan pembuatan surat gugatan maka tentunya harus terlebih dahulu membawa persyaratan-persyarat yang dibutuhkan. Sebagaimana persyaratan untuk memperoleh jasa Posbakum bagi penerima layanan dalam pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2014, sebagai berikut:10 1. Setiap orang atau sekelompok orang yang mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pelayanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum pengadilan. 2. Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:
10
PERMA NO 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
67
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setinggkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga
Miskin
(KKM),
kartu
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas) kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu atau c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum pengadilan, apabila
pemohon
layanan
Posbakum
pengadilan
tidak
memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b. 3. Orang atau sekelompok orang yang sebagaimana pada ayat (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai: a. Penggugat/pemohon, atau b. Terguagat/termohon, atau c. Terdakwa, atau
68
d. Saksi Posbakum Pengadilan Agama Depok, tidak sedikit telah melayani pengguna jasa dalam beberapa jenis jasa bantuan hukum seperti yang telah dijelaskan di atas. Berdasarkan keperluan dari pengguna jasa Posbakum, beserta syarat yang diperlukan dalam memperoleh jasa Posbakum yang mana dapat dilihat dari salah satu data sebagai berikut: Table 4.1 Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Posbakum Di Pengadilan Agama Depok, Febuari 2014. 11 NO. 1
ITEM
RINCIAN
JUM LAH KESELURUHAN
-
TANGGAL
JUM LAH
4
6
11
13
18
20
25
27
28
5
7
5
3
3
6
5
5
3
42
PEM OHON 2
JUM LAH PEM OHON
a. Informasi
5
7
5
3
3
6
5
5
3
42
BERDASARKAN JENIS
b. Konsultasi
5
7
5
3
3
6
5
5
3
42
JASA HUKUM
c. Advice
5
7
5
3
3
6
5
5
3
42
d. Pembuatan :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
6
3
3
3
6
5
5
3
42 35
d.1 permohonan d.2 gugatan 3 4
KEDUDUKAN PEM OHON
a. Penggugat
4
7
4
2
3
5
2
5
3
BANTUAN
b. Tergugat
1
-
1
1
-
1
3
-
-
JENIS SURAT LAM PIRAN
a. SKTM
2
7 2
b. Kartu tunjangan sosial (KKM / Jamkesmas PKH / BLT/JAM KESDA) c. Surat pernyataan
40
Tidak mampu 5
JUM LAH PETUGAS HADIR
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
JUM LAH JAM LAYANAN
-
6
6
6
6
6
6
6
6
6
54
Dari salah satu data Posbakum yang didapatkan dari salah satu LBH, dapat diketahui bahwa jumlah pengguna jasa Posbakum yang diberikan oleh petugas posbakum Pengadilan Agama Depok pada bulan Febuari 2014
11
Data Laporan Pos Bantuan Hukum tahun 2014 YLBH KA Pengadilan Agama Depok, Alfa Al-Khawarizmi. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Depok.
69
adalah 42 pengguna jasa berikut konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan. Dari kedudukan pemohon bantuan hukum 35 orang berkedudukan sebagai Penggugat dan 7 orang sebagai tergugat, dengan keterangan 2 orang pengguna jasa melampirkan SKTM, dengan jumlah petugas 3 orang dalam waktu 54 jam layanan. Dalam pembuatan dokumen hukum di Posbakum, para penerima jasa bantuan hukum di Pengadilan Agama Depok harus mengadakan terlebih dahulu berkas-berkas yang diperlukan sebagaimana persyaratan yang harus dibawa oleh penerima layanan hukum, adalah sebagai berikut:12 1. Foto copy buku nikah/duplikat buku nikah (rangkap 2 lembar) 2. Foto copy KTP (rangkap 2 lembar) 3. Bagi yang berperkara prodeo (khusus yang tidak mampu membayar biaya panjar perkara) harus melampirkan: a. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu ) yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan dan diketahui oleh kantor kecamatan b. Jamkesda/ Jamkesmas/ KKM/ PKH/ BLT/ Gakin. 4. Bagi yang berperkara ghoib (tidak diketahui keberadaannya) harus melampirkan surat keterangan ghoib yang dikelurkan oleh kantor kelurahan. 5. Bagi anggota TNI/Polri, PNS, dan karyawan BUMN (PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990) harus melampirkan surat 12
Informasi pada gedung Pengadilan Agama Depok tahun 2014 Pengadilan Agama Depok, Alfa Al-hawarizmi S.H., Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Depok.
70
izin perceraian bagi PNS, anggota TNI/Polri, dan karyawan BUMN yang di keluarkan oleh atasan. Setelah para pencari keadilan atau pengguna jasa Posbakum telah melengkapi berkas yang diperlukan sebagaimana yang disebutkan di atas, petugas Posbakum memeriksa kembali kelengkapan dan keaslian berkasberkas yang telah diserahkan, karena jikalau ada kepalsuan dan ketidak jelasan identitas atau alamat misalnya, maka petugas akan menunda pembuatan dokumen hukum tersebut. Seperti yang dikatakanan oleh Nurhayani petugas Posbakum Pengadilan Agama Depok, jika tidak mempunyai akta nikah yang asli atau alamatnya kurang jelas, kami tidak ingin membuatkan surat gugatan tersebut. Oleh karena itu diharuskannya para pengguna jasa Posbakum sebelum memulai proses pembuatan dokumen hukum harus mengetahui benar-benar identitas dan alamat yang dituju karena merupakan hal yang sangat penting dalam pembuatan dokumen hukum. Dengan adanya Posbakum di Pengadilan Agama Depok, masyarakat pada umumnya merasa gembira dan senang karena mendapatkan kepastian serta pelayanan hukum secara cepat, gratis dan juga jelas terhadap masyarakat.13Begitu pula respon dari masyarakat yang memperoleh pelayanan jasa bantuan hukum dari Posbakum Pengadilan Agama Depok.
13
Wawancara Pribadi dengan Mumu, Wakil Panitra Pengadilan Agama Depok. Depok, 23 Maret 2015.
71
Petugas Posbakum melayani dengan baik dan banyak membantu pengguna jasa dalam membuat surat gugatan, karena para pengguna jasa sangat awam bagaimana cara membuat surat gugatan atau permohonan yang dapat diterima nantinya di pengadilan dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penerima jasa Posbakum.14 Dalam pelaksanaannya Pos Bantuan Hukum, baik dari segi pelayanan, kewajiban para petugas dalam melayani penggunguna jasa, serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seluruhnya bagi petugas dan pengguna jasa posbakum, telah sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum Pengadilan Agama Depok telah banyak membantu para pencari keadilan yang tidak mampu dalam menyelesaikan masalahmasalahnya, sejak berdirinya Posbakum Pengadilan Agama Depok pada tahun 2011 sampai tahun 2014, dari banyaknya jumlah pelayanan Posbakum yang telah diketahui dalam hasil rekapitulasi data Posbakum sebagai berikut:
14
Wawancara Pribadi dengan Yayah, Pengguna Jasa Posbakum Pengadilan Agama Depok, 20 Maret 2015.
72
Tabel 4.2 Rekapitulasi Laporan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Depok Tahun 2011-2014:15 NO
TAHUN
JUMLAH PELAYANAN POSBAKUM
ANGGARAN PAGU ANGGARAN
PENYERAPAN SISA
(ORANG) 1
2011
534
160.000.000
160.000.000
-
2
2012
960
57.600.000
57.600.000
-
3
2013
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
4
2014
853
49.305.000
49.248.000
57.000
Dari table data rekapitulasi Pengadilan Agama Depok dari tahun 2011 sampai 2014 diatas, diketahui bahwa Posbakum Pengadilan Agama Depok pada tahun 2011 telah melayani sebanyak 534 orang, dengan pagu anggaran sebesar 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah), pada tahun 2012 Posbakum Pengadilan Agama Depok telah melayani sebanyak 960 orang, dengan anggaran yang diberikan sebesar 57.600.000 (lima puluh tujuh juta eman ratus ribu rupiah), dan terakhir pada tahun 2014 Posbakum telah berhasil melayani 853 orang, dengan anggaran yang telah diterima sebesar 49.305.000 (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah). Dengan adanya hasil rekapitulasi yang diperoleh dari pengadilan Agama Depok, maka Posbakum Pengadilan Agama Depok telah berhasil
15
Data Laporan Pos Bantuan Hukum tahun 2014 Pengadilan Agama Depok, Faridl MU AKY. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok.
73
Memberikan Kontribusi dan Jasa Bantuan Hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Di dalam laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2014 jumlah layanan Posbakum secara keseluruhan yang telah dilayani berbeda- beda. Jumlah
layanan
Posbakum
PA/Mahkamah
Syar’iyah
seluruh
Indonesia: 2011- 34.647, 2012- 55.860, 2013 tidak ada anggaran, 2014 82,145.16 Sehingga dengan ini dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Depok telah berhasil memberikan kontribusi pada tahun 2011 sebanyak 534 atau 1,5 % dari jumlah layanan Nasional 34. 647 orang, tahun 2012 lebih bertambah sebanyak 960 atau berkisar 1,72 % dari 55.860 orang. Dan tahun 2014 sebanyak 53 layanan atau berkisar 1,04% layanan kepada masyarakat pencari kedilan tidak mampu di wilayah Depok baik dari segi layanan advis hukum, konsultasi, dan pembuatan surat gugatan dari jumlah kesuluruhan di Indonesia/pelayanan posbakum secara Nasional sebesar 82, 145 layanan. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa jumlah anggaran yang digunakan dengan jumlah orang yang diberi layanan dari tahun ke tahun semakin baik. Pada tahun 2011, jumlah anggaran yang digunakan adalah rata-rata Rp 299.625/ layanan, pada tahun 2012 Rp 60.000/layanan, dan pada tahun 2014 Rp. 58.000/ layanan.
16
Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, h. 116
74
Waktu layanan yang ditargetkan pada tahun 2011 adalah 800 jam, Posbakum Pengadilan Agama Depok berhasil melayani 1600 jam layanan melebihi dari yang ditargetkan, di tahun 2012 dan 2014 dengan target sekitar 960 jam layanan akan tetapi Posbakum pengadilan Depok pada tahun 2012 melayani pengguna jasa sekitar 576 jam layanan dan tahun 2014 sekitar 492. 48 jam layanan, sehingga diketahui bahwa di tahun 2012 dan 2014 kurang dari yang ditargetkan. C.
Bantuan Hukum Prodeo dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 (1) menyebutkan bahwa, setiap warga dari bangsa ini berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam hal ini negara sebagai penyelenggara proses keadilan berkeharusan menjamin agar masyarakat yang tidak mampu dan awam terhadap hukum memiliki kesempatan yang sama dalam mencari, menemukan, dan menikmati keadilan hukum.17 Masyarakat miskin merupakan komponen bangsa yang mendapatkan hambatan untuk mengakses pengadilan, mengingat keterbatasan mereka dalam hal keuangan, sehingga ketika berperkara mereka berhadapan dengan masalah biaya perkara dan angkos transportasi kendala tersebut mesti
17
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peran Peradilan Agama dalam Pengembangan Access to justice di Indonesia, (T,tp: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012) , h. 39
75
direspon secara baik dan diperhatikan, supaya keadilan hukum terasakan dan terjangkau oleh mereka.18 PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, dalam pasal 4 telah dituliskan bahwa, ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan terdiri dari:19 1. Layanan pembebasan biaya perkara. 2. Penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, dan 3. Penyediaaan Posbakum pengadilan. Negara menanggung proses layanan pembebasan biaya perkara di pengadilan sehingga orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.20 Beracara secara prodeo yang merupakan salah satu bantuan hukum di pengadilan agama, di mana penggugat atau tergugat yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersama dengan surat gugatan/permohonan, baik secara tertulis atau lisan.21 Pihak yang tidak mampu harus memenuhi persyaratan yang diminta seperti melampirkan 18
Ibid., h. 39.
19
PERMA NO 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 20
PERMA NO 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 21
Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II (April,1994), h. 74
76
SKTM yang telah ditandatangani oleh kecamatan dan kelurahan.22artinya surat tersebut telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, atau selain SKTM bisa juga menggunakan surat sosial lainnya seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Proses perkara secara prodeo/ layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Depok, terbagi menjadi dua yaitu prodeo dari anggaran DIPA dan prodeo murni, perkara prodeo yang dibiayai oleh DIPA dari pemerintah, prodeo tersebut terbatas dari segi anggaran untuk masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, akan tetapi apabila anggaran tersebut telah habis maka Pengadilan Agama Depok akan tetap melayani masyarakat tidak mampu dengan perkara prodeo murni. Perkara prodeo murni tidak dibiayai oleh DIPA ataupun pemohon akan tetapi secara cuma-cuma dilayani oleh pengadilan Agama Depok sendiri, adapun jumlah perkara prodeo yang telah diberikan oleh Pengadilan Agama Depok adalah sebagai berikut. Tabel 4.3 Rekapitulasi Laporan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Depok Tahun 2014:23
22
Wawancara Pribadi dengan nurhayani, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Depok, Depok 23 Maret 2015. 23
Data Laporan Pos Bantuan Hukum tahun 2014 Pengadilan Agama Depok, Faridl MU AKY. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok.
77
NO
SATUAN KERJA
RINCIAN
REALISASI
1
2
RKT
JUMLAH PERKARA
PAGU
SISA RIKA
ANGGARAN
ANGGARAN
2
PENGADILAN AGAMA DEPOK
S.D BULAN LALU
BULAN INI
S.D BULAN LALU
S.D BULAN LALU
BULAN INI
S.D BULAN INI
RKT
ANGGARAN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
40
14.000.000
28
0
28
13.807.00
0
13.807.000
12
193.000
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggaran yang tersedia pada tahun 2014 untuk perkara Prodeo di Pengadilan Agama Depok yang tersedia 14.000.000 (empat belas juta rupiah), dari target pelayanan 40 perkara prodeo, realisasi pelayanan 28 perkara sampai bulan Desember 2014 dengan serapan anggaran 13.807.000 (tiga belas juta delapan ratus tujuh ribu rupiah). Pengadilan Agama Depok tidak pernah diadakan sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan.24 Sidang di luar gedung pengadilan yang juga merupakan salah satu bantuan hukum, tetapi yang menarik di Pengadilan Agama Depok adalah selain diadakannya Posbakum dan Pelayanan perkara prodeo, diadakan juga yang namanya sidang terpadu25 bagi mereka jauh jarak tempuh dari Pengadilan, sidang terpadu tersebut
24
Wawancara Pribadi dengan Entoh Abd Fatah, Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Depok, Depok 18 Maret 2015. 25
Sidang khusus untuk itsbat nikah, suatu program kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.
78
merupakan langkah Pengadilan Agama Depok untuk menyukseskan salah satu program Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Depok dalam hal ini bekerja sama dengan Wali kota Depok, Pemkot, dan Kemenag Depok bersama-sama mengadakan sidang tepadu yang bersifat perdana. Sidang terpadu tersebut diadakan pertama kali di kantor Kecamatan Cinere, pada bulan Febuari 2015 yang lalu, dan akan dilaksanakan kembali menurut keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 27 Maret tepatnya di Kecamatan Tapos. Dalam sidang terpadu yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Depok, Posbakum Pengadilan Agama Depok tidak diikut sertakan, akan tetapi Posbakum Pengadilan Agama Depok tetap dengan segenap hati melayani masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu di Pengadilan Agama Depok karena semakin melonjaknya perkara yang masuk, hampir 300 perkara setiap bulannya dan tentunya Posbakum Pengadilan sangatlah
79
membantu dan berperan untuk masyarakat dalam memperoleh akses keadilan.26
26
Wawancara Pribadi dengan Mumu, Wakil Panitra Pengadilan Agama Depok. Depok, 23 Maret 2015.
BAB V PENUTUP
A.
KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Depok, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan: Posbakum Pengadilan Agama Depok telah ada sejak tahun 2011, Pengadilan Agama Depok saat ini bekerja sama dengan tiga lembaga bantuan hukum, yakni Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah, Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Amanah dan yang Terakhir Lembaga Bantuan Hukum UIN Bandung. Ketiga lembaga bantuan hukum tersebut telah diseleksi oleh Pengadilan Agama Depok untuk bekerja sama dalam menjalankan Posbakum. Posbakum melayani masyarakat yang tidak mampu. Tidak mampu yang dimaksud adalah dalam kategori yang diterapkan di Pengadilan Agama Depok yaitu orang yang tidak mampu dari segi ekonomi dan orang tidak mampu dalam cakap hukum dengan persyaratan sebagaimana dalam pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Layanan jasa yang tersedia di Posbakum Pengadilan Agama Depok adalah menyediakan konsultasi, advis hukum, pembuatan surat gugatan atau
80
81
permohonan, yang benar-benar gratis tanpa dipungut biaya apapun, dan memberikan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011. Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Agama Depok telah melayani para pencari keadilan dari pada tahun 2011, 2012, dan 2014. Pada tahun 2011 telah berhasil melayani 534 orang, pada tahun 2012 melayani 960 orang, dan pada tahun 2014 telah melayani sebanyak 853 orang. Dengan adanya Posbakum di Pengadilan Agama Depok, Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu oleh Posbakum di Pengadilan Agama Depok telah berhasil dalam melayani pencari keadilan yang tidak mampu. Pelaksanaannya pada dasarnya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Namun masih ada yang tidak tertib seperti tentang syarat penerimaan layanan dan SKTM yang harus ditandatangani oleh pihak kecamatan dan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang harus di isi oleh pengguna jasa. Respon masyarakat pada umumnya merasa puas dengan adanya Posbakum sebagai salah satu bantuan hukum di Pengadilan Agama Depok karena dengan adanya posbakum masyarakat terbantu untuk mendapatkan informasi, pelayanan dan kepastian hukum secara cepat, gratis dan jelas.
82
B. Saran-Saran. Adapun dari hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 1. Pengadilan agama perlu meningkatkan pemberian informasi terkait adanya Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama, karena dari analisis yang penulis lakukan sebagian besar pengguna jasa tidak mengetahui sebelumnya tentang adanya Pos Bantuan Hukum. Pemberian informasi ini dapat dilakukan melalui instansi dan pihak-pihak yang terkait. 2. Pejabat pengadilan agama, harus lebih memahami dan mengetahui siapa saja yang berhak menerima jasa layanan Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama, dan benar-benar menyeleksi para pengguna jasa Pos Bantuan Hukum antara orang yang tidak cakap hukum yang tidak bisa membayar jasa advokat, dan orang yang tidak cakap hukum yang bisa membayar jasa advokat. Oleh karena itu surat pernyataan tidak bisa membayar jasa advokat yang tersedia di Pos Bantuan Hukum sebagai salah satu syarat alternatif perlu diisi oleh calon pengguna jasa dan diserahkan kepada Posbakum. 3. Perbandingan jumlah anggaran yang digunakan dengan jumlah orang yang diberi layanan dari tahun ke tahun semakin baik. Oleh karena itu perlu diupayakan peningkatan pemberian informasi adanya layanan Posbakum, sehingga jumlah yang diberi layanan semakin banyak dan rata-rata biaya yang digunakan untuk satu layanan akan semakin murah.
83
4. Perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman dari para petugas Posbakum dan aparat PA tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Posbakum.
84
DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Arifin, Jaenal. Metode Penelitian Hukum. Tangerang: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Bukti, 1996. ASH. “MA Terbitkan Perma Bantuan Hukum Prodeo”. Artikel ini di akses pada 22 Januari 2014 dari http://m.hukumonline.com/berita/baca/ lt52df6d 97 d3c/ma-perma-bantuan-hukum-prodeo. Australia Indonesia Partnership For Justice, Studi Dasar AIPJ Tentang Identitas Hukum Jutaan Orang Tanpa Indentitas Hukum Di Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peran Peradilan Agama dalam Pengembangan Access to justice di Indonesia. T,tp: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012. Direktorat Jenderal Peradilan Agama Republik Indonesia. Peringatan 130 tahun Peradilan Agama 1882-2012 Bukan Sekedar Perayaan. T.tp: Direktorat jenderal Peradilan Agama Republik Indonesia, 2013. Faris Yareryan Libert Wangge. “Bantuan Hukum Cuma-Cuma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011”. Artikel ini diakses pada 06 Agustus 2012 dari http://m.kompasiana.com/post/read/483159/2/ mengenai-uu-bantuan-hukum-2.html. Halim, Aridwan. Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab edisi kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005. Hermansyah. “Dirjen Badilag Kami Ingin Tahun ini Posbakum ada di 100 PA 63”. Artikel ini pada 06 Maret 2013 dari http://.badilag.net/sepuratditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-kami-ingin-tahunini-posbakum-ada-di-100-pa-63.
85
Hermansyah. “Kami ingin Tahun ini Posbakum ada di 100 PA 63”. Artikel diakses pada 6 Maret 2013 dari http://badilag.net/seputar-ditjenbadilag-kami-ingin-tahun-ini-posbakum-ada-di-100-pa-63. Hermansyah. “Tahun 2014, Posbakum Bertambah 5 menjadi 74”. Artikel ini di akses pada dari http://www.badilag.net/seputar-ditjen-badilag/seputarditjen-badilag/tahun-2014-posbakum-bertambah-5-menjadi-74-111. Hermansyah. “Warga Depok Antusias Mengikuti Sidang Terpadu Edisi Perdana”. Artikel ini diakses pada 06 Maret 2015 dari http:// www.badilag.net/ seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/warga-depok-antusiasmengikuti-sidang-terpadu-edisi-perdana Hukumoneline.com.“MA terbitkan Perma Bantuan Hukum Prodeo”. Artikel ini diakses pada 22 Januari 2014 dari http://m.hukumoneline.com/ berita/ baca/lt52dfb6db97d3c/ma-terbitkan-perma-bantuan-hukum-rodeo. Hukumonline.com.“Pos Bantuan Hukum Perlu di Tata Ulang”. Artikel ini diakses pada 19 Januari 2008 dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/ hol18378/pos-bantuan-hukum-perlu-ditata-ulang. Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pusaka, 1987. Kusnadi, Didi. Bantuan Hukum dalam Islam. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012. Kusnadi, Didi dan Jaya, Rahmat Ari. Perana Peradilan Agama dalam Pengembangan Access to Justice di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Agama Republic Indonesia, 2012. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan. Jakarta: Sentralisme Production, 2007. Mahkamah Agung RI. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II. April,1994. Moleong, Laxy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
86
Msy. “Pemerintah Diingatkan Tentang Pasal 56 KUHP”. Artikel ini di akses pada 30 April 2012 dari http://m.hukumoneline.com/berita/baca/ lt4f9e125114dd95/pemerintah-diingatkan-tentang-pasal-56-kuhp. Nasution, Adnan Buyung. “Hukum dan Kendala Pemerataan Keadilan”. Dalam Perkembangan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. Jakarta : CV. Rajawali, 1985. Panjaitan, Saut P. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, asas, pengertian, dan sistematika. Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998. Palma, Alpon Kurnia. “Sistem Bantuan Hukum di Indonesia”. Dalam Muhammad Yasin, Herlambang Perdana, ed. Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 Tentang pedoman pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pengadilan Agama Depok. “Pendaftaran Calon Penyedia Jasa POSBAKUM”. Artikel ini diakses pada 20 Januari 2015 dari www.pa-depok.go.id/. Pengadilan Agama Depok. “Pengumuman Seleksi Penyedia Posbakum Tahun Anggaran 2014”. Artikel ini diakses pada 07 Mei 2011 dari http://www.pa-depok.go.id/berita/bacaBerita/117/pos-bantuan-hukumdi-pa-depok-mulai-beroperasi-hari-ini. Poedjosoebroto, Santoso. “Pemberian Bantuan Hukum oleh Fakultas Hukum Negeri dan Pelaksanaan Tugas Peradilan”. Dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Fakutas Hukum negeri. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1976. Soebekti. Ethika Bantuan Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Fakutas Hukum Negeri. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1976. Soekanto, Soejono. Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat. Jakarta: rajaGrafindo, 2001. __________, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Pres, t,t). __________, dkk. Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis. Jakarta: Galia Indonesia, 1983.
87
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekeuasaan Kehakiman Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Wawancara Pribadi dengan Entoh Abdul Fatah. Depok. 18 Maret 2015. Wawancara Pribadi dengan Mumu. Depok. 23 Maret 2015. Wawancara Pribadi dengan Yayah, Depok, 20 Maret 2015. Wawancara Pribadi dengan Ani. Depok 23 Maret 2015. Widiana, Wahyu. “Posbakum Oh Posbakum”. Artikel ini di akses pada 01 Mei 2012 dari http://badilag.net/index.php?option=com&view=artkel&id= 10832& caid=170&itemid=101. Winarta, Frans Hendra. Bantuan Hukum Di Indonesia, Hak di Dampingi Penasehat Hukum bagi Semua Warga Negara. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2011.
HASIL WAWANCARA MENGENAI POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA DEPOK Informan Nama : Drs. Entoh Abdul Fatah. NIP
: 196506281994031003
Jabatan: Panitra Sekretaris. Tanggal Wawancara : 18 Maret 2015. Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Depok.
Tanya : Pada bulan dan tahun berapa Posbakum dioperasikan di Pengadilan Agama Depok ? Jawab : Pada tahun 2011, sebelum saya bertugas di Pengadilan Agama Depok. Tanya : Apa saja kewenangan dan kewajiban Posbakum? Jawab : Posbakum melayani masyarakat yang tidak mampu dalam hal ini untuk seperti untuk membuat surat gugatan, pelayanan advis berupa nasehat hukum dan kosultasi hukum juga bagaimana cara proses persidangannya. Tanya : Siapa saja yang berhak menerima jasa bantuan hukum di Posbakum PA Depok dan apakah ada kriteria tertentu?
Jawab : Posbakum di peruntukan bagi mereka yang tidak mampu dalam hal ini khususnya bagi mereka kebanyakan tidak mengetahui bagaimana cara membut surat gugatan ataupun permohonan. Tanya : Bagaimana prosedur yang harus di tempuh bagi mereka yang ingin mendapatkan jasa Posbakum? Jawab : Dalam hal tersebut lebih jelasnya tanya ke petugas Pos Bantuan Hukum sendiri. Tanya : Apakah sidang keliling telah dilaksanakan, dan apakah dalam hal ini Posbakum diikut sertakan dalam sidang keliling? Jawab : Di Pengadilan Agama Depok tidak pernah diadakan sidang keliling karna Depok merupakan wilayah Kota, adapun yang
di luar dari gedung
pengadilan namanya kita sidang terpadu, di sini pengadilan agama bekerja sama dengan pemerintahan daerah untuk melaksanakan sidang terpadu ini, dan sidang tersebut baru pertama kali diadakan dan akan diadakan kembali pada tanggal 27 Maret mendatang. Tanya : Posbakum Pengadilan Agama Depok telah bekerja sama dengan berapa LBH ? Jawab : Terakhir pada tahun 2015 sekarang ini yang bekerja sama dengan Posbakum PA Depok ada 3 LBH, yakni Advokasi Syariah, terus yang kedua LBH Keluarga Amanah dan yang terakhir dari UIN Bandung.
Tanya : Bagaimana prosedur kerjasama yang dilakukan oleh PA Depok dengan Lembaga Bantuan Hukum tersebut? Jawab : Lembaga Bantuan Hukum tersebut tentunya harus yang sudah mendapatkan verifikasi dan telah terdaftar di Kementria Hukum dan Hak Azasi Manusia, dan itu menjadi syarat salah satunya untuk bekerja sama dengan Posbakum kami. Tanya : Berapa anggaran yang dikeluarkan dalam perjanjian bantuan hukum untuk Posbakum pada tahun 2014 terakhir? Jawab : Terakhir pada tahu 2014 dan 2015 ini ada anggaran sekitar 49 juta, dan 49 juta tersebut di bagi kepada 3 LBH yang telah bekerja sama dengan kami. Tanya : Berapa target yang harus dicapai Posbakum? Jawab : Di sini tidak ada targetnya kami melayani semampu kami dan semuanya kami layani, dan selama ada anggaran yang tesedia . Tanya : Sampai saat ini sudah berapa layanan bantuan hukum yang telah di layani oleh Posbakum? Jawab : Soal itu bisa ditanyakan kepada pak Farid Tanya : Bagaimana respon masyarakat sendiri terhadap adanya Posbakum?
Jawab : Terbantu sekali dengan adanya Posbakum, karena dengan adanya Posbakum dapat membantu masyarakat mencari keadilan memudahkan akses informasi dan lain-lain.
Informan
Drs. Entoh Abdul Fatah NIP: 196506281994031003
HASIL WAWANCARA MENGENAI POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA DEPOK Informan Nama : Mumu, S.H., M.H. NIP
: 19590203198303100
Jabatan: Wakil Panitra Tanggal Wawancara : 23 Maret 2015 Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Depok .
Tanya : Pada bulan dan tahun berapa Posbakum dioperasikan di Pengadilan Agama Depok? Jawab : Pos Bantuan Hukum telah berjalan pada bulan Maret tahun 2011 Tanya : Berapa LBH yang bekerja sama dengan Posbakum PA Depok? Jawab : Di tahun sekarang 2015 ada 3 LBH yang telah mendapatkan mendapatkan MoU dari pengadilan diantaranya adalah Lembaga Advokasi Syariah, kemudian dari LBH Pak Arif yakni Keluarga Amanah dan ketiga LBH dari UIN Bandung Tanya : Siapa saja yang berhak menerima jasa Posbakum?
Jawab
:Tentunya orang yang tidak mampu dan tidak cakap hukum seperti orang yang tidak mampu dalam membayar perkara dan masyarakat yang tidak cakap hukum seperti bagaimana cara mengajukan serta menghadapi dalam hukum keluarga dan cara membuat surat gugatan sendiri dan caracara menghadapi di persidangan maka dari itu mereka membutuhkan Posbakum Adapun kriteria yang tidak mampu adalah orang dapat dilihat terutama dari segi ekonominya, ada beberapa syarat diantaranya, orang miskin dan prasejahtera yakni yang didukung dengan adanya kartu Gakin, BLT . Kemuadian kategori tidak mampu yang kedua yaitu tidak mampu di bidang hukum, seperti mereka tidak tahu cara membuat surat gugatan dan pengaduan pengadilan terkait tentang masalah hukum keluarga.
Tanya : Bagaimana masyarakat yang mampu dalam membayar jasa advokat apakah masih dapat dibantu oleh Posbakum? Jawab : Tentunyanya kalau Posbakum itu melayani masyarakat yang tidak mampu, baik dari segi ekonomi miskin dan tidak cakap hukum Posbakum melayani hal tersebut. Tanya : Bagaimana prosedur administrasi yang harus dilewati pada mereka yang ingin membutuhan jasa Posbakum? Jawab : Sama dengan orang yang mampu
Tanya : Dalam bentuk apa saja pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum PA Depok kepada masyarakat tidak mampu? Jawab : Untuk pembuatan pengajuan gugatan atau permohonan perceraian, baik orang yang mampu atau tidak mampu tentunya harus menghadap ke Pobakum terlebih dahulu, dan posbakum menyediakan segala bentuk bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan, itulah yang disediakan Pengadilan Agama Depok untuk masyarakat, Pengadilan Agama Depok menginfakkan dan mengikhlaskan diri melayani masyarakat kota Depok. Tanya : Apakah pernah ada layanan advokat secara gratis yang diberikan di Posbakum? Jawab : Advokat di Posbakum tidak menyediakan jasa advokat, di luar itu terserah pada mereka, tentunya banyak LBH di setiap wilayah dan di pengadilan agama hanya disediakan Posbakum. Tanya : Apakah di Pengadilan Agama Depok pernah mengadakan sidang keliling atau tidak, dan apakah Posbakum diikut sertakan dalam hal itu? Jawab : Sidang keliling kaitannya dengan aturan, di Pengadilan Agama Depok karena belum ada aturan sidang keliling jadi belum pernah diadakan, tetapi di Pengadilan Agama Depok ada yang namanya sidang terpadu bagi mereka yang jauh jarak tempuhnya dari tempat persidangan seperti Cineri, Limo.
Mencoba pengadilan agama bekerjasama dengan Wali Kota Depok dan Kemenag kota Depok, juga dari Disdukcapil kota Depok dimana bersama-sama melayani masyarakat yang ingin memiliki status pernikahan yang sah dengan itsbat nikah dan Pengadilan Agama Depok disini menjadi koordinator wilayah kota Depok. Sidang terpadu ini pernah dilakukan satu kali pada Febuari 2015, dan yang akan dilaksanakan kembali pada tanggal 27 Maret tepatnya di kecamatan Tapos. Tanya : Bagaimana pelayanan perkara prodeo oleh Pengadilan Agama Depok? Jawab : Sepanjang tersedia dana dari anggaran DIPA tentunya kita melayani masyaratak yang membutuhkan, bahkan prodeo di pengadilan agama ini ada dua yang sifatnya murni yaitu Pengadilan Agama Depok di sini memberikannya secara cuma-cuma dan ada yang sifatnya dari pemerintah dimana tergantung kepada anggaran Dipa, terbatas dari pemerintah . Tanya : Sejauh ini berapa target dan yang sudah dilanyani dengan perkara prodeo tersebut? Jawab : Pada tahun- tahun sebelumnya tidak jauh berbeda, seperti pada tahun 2011, yakni 35 perkara prodeo, tahun 2012 ada 37 perkara sama pada tahun 2013 juga, dan pada tahun 2014 tersedia 45 perkara prodeo, dan anggaran dana tergantung pada radius masing-masing sendiri.
Tanya : Berapa anggaran yang tersedia pada tahun 2011-2014 pada Posbakum? Jawab : Anggaran 49 juta dan hampir sama dengan sebelum-sebelumnya juga. Tanya : Target yang telah dicapai, dan berapa hasil dari yang telah dicapai pada tahun 2011-2012? Jawab
: Tentunya ada dalam data posbakum dan lihat saja dalam data-data di Posbakum
Tanya : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Pengadilan Agama Depok terhadap Posbakum? Jawab : Diawasi dan diberikan arahkan terhadap posbakum sendiri, dan ketika Posbakum menghadapi persoalan atau perkara tinggkat kesulitan maupun kemudahan, tetapi kita tetap ada pengaharan karena sifatnya koordinasi kita dengan Posbakum dan saling melengkapi baik dalam menangani perkara yang diajukan mereka pada Posbakum Tanya : Bagaimana respon masyarakat sendiri terhadap Posbakum? Jawab : Tentunya dengan adanya Posbakum di Pengadilan Agama Depok, masyarakat pada umumnya merasa gembira dan senang karena mendapatkan kepastian dan pelayanan hukum secara cepat, gratis dan juga jelas terhadap masyarakat. Tanya : Apakah tantangan dan hambatan yang hadapi Posbakum?
Jawab : Tentunya keterbatasan tempat karena semakin banyak masyarakat yang mencari keadilan dan informasi, tentunya tempat yang terbatas, dengan lonjakan perbulan perkara hampir 300 lebih perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Depok, kemudian peran Posbakum sendiri luar biasa juga kerena semua itu melalui mekanisme Posbakum juga.
Informan
Mumu, S.H., M.H. NIP:19590203198303100
HASIL WAWANCARA MENGENAI POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA DEPOK Informan Nama
: Nurhayani, S.H.I.
Jabatan : Petugas Posbakum Tanggal Wawancara : 23 Maret 2015 Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Depok .
Tanya : Apa saja kewenangan dan kewajiban Posbakum? Jawab : Melayani, memberikan informasi, kemudian memberikan advis terus membuatkan surat gugatan Tanya : Siapa saja yang berhak menerima jasa bantuan hukum? Jawab : Bagi orang yang berperkara dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk membayar perkara, karena Posbakum itu tidak dipungut biaya dan mereka diberikan secara cuma-cuma saja. Pesyaratan bagi orang yang ingin mendapatkan jasa bantuan hukum adalah meraka yang benar-benar tidak mampu harus ada SKTM atau Jamesmas yang telah ditandatangani oleh kecamatan dan kelurahan. Dan
orang miskin yang betul-betul dikategorikan ekonomi di bawah seperti dia tidak bekerja, tidak mempunyai pengahasilan tetap. Tanya : Bagaimana masyarakat yang mampu dalam membayar jasa advokat apakah masih dapat di bantu dengan Posbakum? Jawab : Oh tidak, bagi masyarakat yang mampu dalam membayar jasa advokat mereka harus membayar, karena di Posbakum itu melayani mayarakat membuat surat, advis dan konsultasi. Sedangkan untuk jasa lawyer sendiri memiliki kantor hukum masing-masing dan biasanya Posbakum itu tidak mengarahkan kepada lawyer, karena lawyer itu harus di luar kantor. Tanya : Bagaimana proses kalau pengguna jasa ingin memebuat surat guagatan atau permohonan? Jawab : Harus ada surat nikah, alamatnya harus jelas baik antara tergugat dan penggugat, baru dibuatkan surat gugatan atau permohonan, kalau misalkan tidak mempunyai surat nikah yang asli atau alamatnya kurang jelas kami tidak mau membuatkan surat gugatan tersebut Tanya : Apakah pernah ada layanan advokasi secara gratis yang diberikan oleh posbakum kepada masyarakat? Jawab : Ada, sekitar sekali atau dua kali Tanya : Bagaimana proses perkara yang ingin diajukan secara prodeo?
Jawab : Harus ada Surat Keterangan Tidak Mampu, atau Jamkesda, Jamkesmas, dan yang paling penting itu pokoknya harus ada SKTM. Sama saja prosesnya seperti orang biasa daftarnya. Tanya : Berapa anggaran biaya yang disediakan untuk Posbakum sebagai salah satu bantuan hukum di Pengadilan Agama Depok? Jawab : Tidak tahu. Tanya : Berapa target dan hasil yang dicapai sampai di tahun 2014? Jawab : Tidak ada target, kita hanya melayani saja. Tanya : Bagaimana respon masayarakat sendiri terhadap Posbakum? Jawab : Senang dan merasa terbantu karena mereka mendapatkan pelayanan pembuatan surat gugatan secara cuma-cuma dan gratis. Tanya : Apa tantangan dan hambatan ibu/bapak selama menjalani tugas di Posbakum? Jawab : Tantangan dan hambatannya tidak ada tapi kadang mungkin orang tidak sabaran saja, dan ingin cepat dbuatkan surat gugatan karna terlalu banyak orang yang mengantri. Informan
Nurhayani, S.H.I
HASIL WAWANCARA MENGENAI RESPON MASYARAKAT TERHADAP POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA DEPOK Informan Nama: Priyadi Umur : 33 tahun Tanggal wawancara: 20 Maret 2015 Tempat wawancara : Pengadilan Agama Depok
Tanya: Perkara apa yang sedang bapak/ibu selesaikan? Jawab: Saya dan ibu saya sedang menyelesaikan perkara isbat nikah nenek dan kakek saya. Tanya: Apakah bapak/ibu mengetahui sebelumnya tentang peraturan bantuan hukum dan beberapa layanan hukum yang ada di pengadilan agama? Jawab: Jujur sebenarnya saya tidak tahu, dan saya serta ibu saya baru dua kali pengadilan agama. Tanya: Bantuan hukum apa saja yang bapak/ibu peroleh di Pos Bantuan Hukum? Jawab: Tadi saya dibantu membuatkan surat isbat nikah, dan sebelumnya saya konsultasi juga, serta meminta keterangan yang lebih luas tentang permasalahan saya.
Tanya: Kendala apa yang bapak/ibu temui di Posbakum? Jawab: Dari Posbakum hambatannya tidak ada sama sekali, akan tetapi kendalanya ada pada saya sendiri, saya dan ibu saya lupa tanggal pernikahan nenek dan kakek saya. Tanya: Bagaimana pelayanan Posbakum kepada bapak/ibu ? Jawab: Pelayanannya lumayan baik dan tegas. Petugas yang tadi membuat surat gugatan tidak ingin menuliskan sebelum saya dan ibu saya itu ingat dengan pasti kapan waktu menikah nenek dan kakek saya. Tanya: Bagaimana pandangan bapak /ibu mengenai Posbakum? Jawab: Bagus, lumayan cukup membantu dengan adanya Pos Bantuan Hukum tersebut. Tanya: Apa ada saran dan kritik dari bapak/ibu sendiri untuk kemajuan Posbakum? Jawab: Untuk sarannya saya minta kaya diperbanyak petugasnya, karena tadi saja saya dan ibu saya membut surat saja lama sekali, kasiankan orang mengantri. Kritik saya tidak ada bagus.
HASIL WAWANCARA MENGENAI RESPON MASYARAKAT TERHADAP POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA DEPOK Informan Nama: Yayah Umur: 38 tahun Tanggal wawancara: 20 Maret 2015 Tempat wawancara: Pengadilan Agama Depok
Tanya: Perkara apa yang sedang bapak/ibu selesaikan? Jawab: Perkara gugat cerai, saya pada suami saya Tanya: Apakah bapak/ibu mengetahui sebelumnya tentang peraturan bantuan hukum dan beberapa layanan bantuan hukum yang ada di pengadilan agama? Jawab: Tidak tahu Tanya: Bantuan hukum apa saja yang bapak/ibu peroleh di Pos Bantuan Hukum? Jawab: Saya buat surat gugatan saja. Tanya: Kendala apa yang bapak/ibu temui di Posbakum? Jawab: Tidak ada, lancar-lancar saja
Tanya: Bagaimana pelayanan Posbakum kepada bapak/ibu ? Jawab: Lumayan bagus menurut saya, pelayanannya puas, dia membantu membuat surat gugatan, yang mana surat tersebut bisa diterima susunan kata-katanya oleh hukum, agar tidak menyimpang dan sesuai sekali dengan yang kita inginkan. Tanya: Bagaimana pandangan bapak /ibu mengenai Posbakum? Jawab: Bagus, bisa membantu untuk pengajuan surat gugatan. Tanya: Apa ada saran dan kritik dari bapak/ibu sendiri untuk kemajuan Posbakum? Jawab:
Kalau saran cukup, kritik tidak ada, hanya saja untuk pembayaran pendaftaran menurut saya tempatnya terlalu jauh dan ribet.
HASIL WAWANCARA MENGENAI RESPON MASYARAKAT TERHADAP POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA DEPOK Informan Nama: Mimin Kurniasih Umur: 45 tahun Tanggal wawancara: 20 Maret 2015 Tempat wawancara: Pengadilan Agama Depok
Tanya: Perkara apa yang sedang bapak/ibu selesaikan? Jawab: Perkara cerai gugat Tanya: Apakah bapak/ibu mengetahui sebelumnya tentang peraturan bantuan hukum dan beberapa layanan bantuan hukum yang ada di pengadilan agama? Jawab: Tidak tahu, ibu baru datang ke pengadilan. Tanya: Bantuan hukum apa saja yang bapak/ibu peroleh di Pos Bantuan Hukum? Jawab: Ibu dibantu membuat suarat gugatan, terus ibu bertanya juga sama petugas di Posbakum tentang proses sidang dan lain-lain Tanya: Kendala apa yang bapak/ibu temui di Posbakum?
Jawab: Tidak ada Tanya: Bagaimana pelayanan Posbakum kepada bapak/ibu ? Jawab: Bagus, terbantu sekali ibu di sini, siapa lagi yang mau menolong ibu, selain perlindungan hukum, ibu sudah tidak punya siapa-siapa, orang tua ibu sudah meninggal, masa ibu harus kekuburan. Tanya: Bagaimana pandangan bapak /ibu mengenai Posbakum? Jawab: Standar, enak tidak macam-macam Tanya: Apa ada saran dan kritik dari bapak/ibu sendiri untuk kemajuan Posbakum? Jawab: Tidak ada.
HASIL WAWANCARA MENGENAI RESPON MASYARAKAT TERHADAP POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA DEPOK Informan Nama : Renniyawati Umur : 34 tahun Tanggal wawancara: 23 Maret 2015 Tempat wawancara: Pengadilan Agama Depok
Tanya: Perkara apa yang sedang bapak/ibu selesaikan? Jawab: Gugat cerai, dengan alasan asusila dengan tetangganya diasrama. Tanya: Apakah bapak/ibu mengetahui sebelumnya tentang peraturan bantuan hukum dan beberapa layanan bantuan hukum yang ada di pengadilan agama? Jawab: Tidak tahu, baru kesini juga, dianjurkan untuk datang kesini sama Binrois bintal. Tanya: Bantuan hukum apa saja yang bapak/ibu peroleh di Pos Bantuan Hukum? Jawab: Membuat surat gugatan, dan konsultasi karena suami ibu meninggalkan ibu dan anak-anak selama ada 2 tahun Tanya: Kendala apa yang bapak/ibu temui di posbakum?
Jawab: Tidak ada kendala Tanya: Bagaimana pelayanan Posbakum kepada bapak/ibu ? Jawab: Baik, disana ibu dikasih tahu tentang proses pengajuan gugatan. Tanya: Bagaimana pandangan bapak /ibu mengenai Posbakum? Jawab: Jadi karena kita orang awam, Posbakum bagus diadakan, bisa membuat kita sedikit lebih mengerti hukum, dan proses di persidangan. Tanya: Apa ada saran dan kritik dari bapak/ibu sendiri untuk kemajuan Posbakum? Jawab: Bagus, tidak ada keluhan semuanya bagus.
HASIL WAWANCARA MENGENAI RESPON MASYARAKAT TERHADAP POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA DEPOK Informan Nama: Susilawati Umur: 52 tahun Tanggal wawancara: 23 Maret 2015 Tempat wawancara: Pengadilan Agama Depok
Tanya: Perkara apa yang sedang bapak/ibu selesaikan? Jawab: Perkara waris, saudari ibu meninggalkan harta yang banyak tapi tidak punya anak, jadi ibu ingin tahu suami itu dapat waris atau tidak, kalau kami keberetan katanya dapat mengajukan gugatan. Tanya: Apakah bapak/ibu mengetahui sebelumnya tentang peraturan bantuan hukum dan beberapa layanan bantuan hukum yang ada di pengadilan agama? Jawab: Tidak tahu, tapi bagus Posbakum menawarkan jasa pengacara kepada ibu. Tanya: Bantuan hukum apa saja yang bapak/ibu peroleh di Pos Bantuan Hukum? Jawab: Konsultasi, mendapatkan informasi mengenai hak-hak waris yang tidak punya anak.
Tanya: Kendala apa yang bapak/ibu temui di Posbakum? Jawab: Tempatnya jauh dari mana-mana, kalau kendala di Posbakum tidak ada. Tanya: Bagaimana pelayanan Posbakum kepada bapak/ibu ? Jawab:
Bagus, jadi ibu lebih mengerti, dan informasi yang diberitahu sama dengan Pengadilan Agama Bogor
Tanya: Bagaimana pandangan bapak /ibu mengenai Posbakum? Jawab:
Terbantu sekali bagi orang yang buta hukum seperti ibu, jadi bisa mengerti.
Tanya: Apa ada saran dan kritik dari bapak/ibu sendiri untuk kemajuan Posbakum? Jawab: Kurang banyak pelayan Posbakum saja, dan dari informasi yang diberikan cukup, mau ibu itu informasi yang di dapat lebih detail lagi.
HASIL WAWANCARA MENGENAI RESPON MASYARAKAT TERHADAP POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA DEPOK Informan Nama: Helianti Umur: 42 tahun Tanggal wawancara: 23 Maret 2015 Tempat wawancara: Pengadilan Agama Depok
Tanya: Perkara apa yang sedang bapak/ibu selesaikan? Jawab: Perceraian Tanya: Apakah bapak/ibu mengetahui sebelumnya tentang peraturan bantuan hukum dan beberapa layanan bantuan hukum yang ada di pengadilan agama? Jawab: Belum tahu, ibu disini daftar saja Tanya: Bantuan hukum apa saja yang bapak/ibu peroleh di Pos Bantuan Hukum? Jawab: Pelayanan, jelas keinginan kita mereka tahu, kalau ibu membuat surat guagatan saja. Tanya: Kendala apa yang bapak/ibu temui di Posbakum?
Jawab: Tidak ada, lancar saja. Tanya: Bagaimana pelayanan Posbakum kepada bapak/ibu ? Jawab: Bagus. Tanya: Bagaimana pandangan bapak /ibu mengenai Posbakum? Jawab: Bagus, jadi keinginan orang yang punya permasalahan cepat diselesaikan Tanya: Apa ada saran dan kritik dari bapak/ibu sendiri untuk kemajuan Posbakum? Jawab: Perlu di tambah lebih banyak penjaga Posbakum, jadi tidak menunggu lama.
HASIL WAWANCARA MENGENAI RESPON MASYARAKAT TERHADAP POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA DEPOK Informan Nama : Dewi Umur : 22 tahun Tanggal wawancara: 23 Maret 2015 Tempat wawancara: Pengadilan Agama Depok
Tanya: Perkara apa yang sedang bapak/ibu selesaikan? Jawab: Percearaian Tanya: Apakah bapak/ibu mengetahui sebelumnya tentang peraturan bantuan hukum dan beberapa layanan bantuan hukum yang ada di pengadilan agama? Jawab: Lumayan tahu, tapi peraturannya saya tidak tahu. Tanya: Bantuan hukum apa saja yang bapak/ibu peroleh di Pos Bantuan Hukum? Jawab: Konsultasi, dan membuat surat gugatan. Tanya: Kendala apa yang bapak/ibu temui di Posbakum? Jawab: Lancar saja.
Tanya: Bagaimana pelayanan Posbakum kepada bapak/ibu ? Jawab: Baik, bagus memberi tahu saya mereka tidak setengah-setengah langsung pada intinya. Tanya: Bagaimana pandangan bapak /ibu mengenai Posbakum? Jawab: Bagus, membuat mudah orag-orang yang tidak tahu jadi tahu, sangat membantu sekali. Tanya: Apa ada saran dan kritik dari bapak/ibu sendiri untuk kemajuan Posbakum? Jawab: Lebih dimajukan lagi pelayanannya, terus supaya tidak mengantri diperbanyak petugasnya, dan Posbakum harus diadakan terus.