Sumber Hukum Pidana Inggris • Common Law; yaitu, bagian hukum inggris yang bersumber pada kebiasaan atau adat‐istiadat masyarakat yang dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan (hukum preseden/ case law). Oleh karena itu, Inggris menganut asas stare decisis atau the binding force of precedents. • Statute Law hukum yang berasal dari perundang‐undangan, yang juga mempunyai Binding authority.
Prinsip‐prinsip Umum (General Principles) Hukum Pidana Inggris • • • • • • • •
Asas Legalitas; Asas Mens Rea; Asas Strict Liability; Vicarious Liability; Pertanggungjawaban Korporasi; Penyertaan; Inchoate Offences; Alasan Penghapus Pidana;
Asas Legalitas (Principles of Legality) Di Inggris, asas ini tidak pernah secara formal dirumuskan dalam perundang‐undangan, namun asas ini menjiwai putusan‐putusan pengadilan
Asas Mens Rea “Actus non facit reum nisi mens sit rea” Berdasarkan asas ini, maka:ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (actus reus) dan ada sikap batin yang tercela (mens rea).
1. 2. 3.
1. 2. 3.
Actus Reus menunjuk pada: Perbuatan terdakwa; Hasil atau akibat dari perbuatan itu; Keadaan‐keadaan yang terkandung dalam perumusan tindak pidana. Mens Rea (wicked mind) ditunjukkan dalam bentuk: Intention (kesengajaan); Recklessness (kesembronoan); Negligence (kealpaan/kurang hati‐hati).
Strict Liability adalah asas yang menekankan bahwa si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam UU tanpa melihat sikap batinnya. Menurut common law, strict liability berlaku terhadap 3 (tiga) macam delik, yakni: 1. Public nuisance; 2. Criminal libel 3. Contempt of court
Vicarious Liability (VL) Adalah pertanggungjawaban menurut huku m seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (pertanggungjawaban pengganti). Perbuatan pidana yang dikenai VL, adalah: •Menurut Common Law 1. TP yang dilakukan oleh pelayan/buruh •Menurut Statute Law 1. adanya prinsip pendelegasian; 2. apabila menurut hk, perbuatan buruh dipandang perbuatan majikan.
Pertanggungjawaban Korporasi • Korporasi hanya bertanggungjawab atas sejumlah kecil delik. • Pada asasnya, korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi, dengan pengecualian dalam: – perkara‐perkara yang menurut kodrat tidak dapat dilakukan korporasi, mis:bigami, perkosaaan; – Perkara yang satu‐satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, mis: pidana mati, penjara.
Penyertaan (Participation in a crime) Setelah keluarnya The Criminal Law Act 1967, participation hanya terdiri dari 3 pihak, yaitu: • Actual offender (orang yang melakukan perbuatan itu sendiri atau melalui innocent agent); • Aiding dan abetting (orang yang membantu pada saat atau sewaktu kejahatan sedang berlangsung); • Counselling or procuring (orang yang menganjurkan).
Inchoate Offences Tindak pidana yang tidak lengkap atau baru taraf permulaan Meliputi: 1.Incitement (penganjuran); 2.Conspiracy (permufakatan jahat); 3.Attempt (percobaan);
Incitement (Solicitation) Incitement di Inggris tetap dituntut, sekalipun: 1. Penganjuran itu gagal;Æpercobaan penganjuran tetap dipidana. 2. Hanya membujuk untuk melakukan tipiring.
Conspiracy • Menurut common law, conspiracy: 1. the agreement; 2. of two or more parties; 3. to do unlawful act; 4. by unlawful means.
Attempt (percobaan) Percobaan dalam common law dipandang sebagai suatu misdemeanor (pelanggaran hukum ringan). Untuk dapat dipidananya percobaan diperlukan pembuktian bahwa terdakwa telah berniat melakukan perbuatan melanggar hukum dan ia telah melakukan beberapa tindakan yang membentuk actus reus dari percobaan jahat yang dapat dipidana.
Alasan Penghapus Pidana (Exemptions from liability) •
•
General defences (dapat diajukan untuk semua tindak pidana pada umumnya) 1. mistake (kesesatan); 2. compulsion (paksaan); 3. Intoxication (keracunan/mabuk); 4. Automatism (gerak refleks); 5. Insanity (Gila); 6. Infancy (anak di bawah umur); 7. Consent of the Victim (persetujuan korban) Special defences 1. dalam delik abortus, dengan pertimbangan demi keselamatan si ibu dan jika diketahui si anak akan lahir cacat. 2. dalam delik penerbitan atau publikasi tulisan cabul yang dibenarkan demi kepentingan umum, seni, ilmu pengetahuan
