HUKUM PERUSAHAAN. Tugas Kelompok. Mata Kuliah : Hukum Bisnis

HUKUM PERUSAHAAN

Tugas Kelompok Mata Kuliah : Hukum Bisnis

Kelomok I (Satu) Nama Anggota : 1. 2. 3. 4. 5.

Ade Muliani Imas Irpiana Marup Ripai Rahma Kamalia Pertiwi Yuliyati

2014121980 2014121703 2014120867 2014120826 2014121789

Ruang Kelas : C 301

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI EKONOMI AKUNTANSI UNIVERSITAS PAMULANG 2015

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas mandiri tepat pada waktunya. Penulis sangat tertarik untuk mengadakan penilitian dengan judul : HUKUM BISNIS. Tujuan tugas mandiri ini diajukan untuk memenuhi nilai tugas kelompok, mata kuliah Hukum Bisnis Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang. Penulis menghadapi hambatan dalam menyelesaikan tugas kelompok ini, tetapi berkat bimbingan dari berbagai pihak, Penulis dapat menyelesaikan tugas kelompok ini dengan baik. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada : -

Bapak Achmad Luthfi Prawirayudha, selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Bisnis

-

Orang tua yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta doa

-

Teman-teman yang penyelesaian tugas ini

selalu

memberikan

motivasi

dalam

Penulis menyimpulkan bahwa tugas kelompok ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan adanya kritik serta saran guna kesempurnaan tugas mandiri dan bermanfaat bagi Penulis serta pembaca pada umumnya.

Pamulang , Agustus 2015

Penulis

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.................................................................................... i KATA PENGANTAR..........................…................................................... ii DAFTAR ISI.............................................................................................. iii BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang dan Masalah........................................ 1 B. Rumusan Masalah........................................................ 2 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..................................... 2

BAB II

PEMBAHASAN A. Pengertian Badan Usaha…........................................... 3 B. Bentuk Badan Usaha..................................................... 4 1. Firma (FA) ............................................................... 4 2. Persekutuan Komanditer (CV) ................................ 5 3. Perseroan Terbatas (PT) ........................................ 6 4. Koperasi................................................................... 7 5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ....................... 9 C. Legalitas Perusahaan (Badan Usaha) dalam Kegiatan Bisnis.............................................................. 10 1. Nama Perusahaan................................................... 10 2. Surat Izin Usaha Perdaangan (SIUP) ..................... 10 3. Wajib Daftar Perusahaan......................................... 12 D. Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Kegiatan Bisnis............................................................................. 12 1. Merger...................................................................... 13 2. Konsolidasi............................................................... 16 3. Akusisi...................................................................... 18 4. Joint Venture............................................................ 20 5. Waralaba.................................................................. 22 E. Studi Kasus Hukum Perusahaan................................... 23

BAB III

PENUTUP A. Kesimpulan.................................................................... 29 B. Saran............................................................................. 29

DAFTAR PUSTAKA................................................................................. 30

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Maslah Untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan partner bisnis, para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya harus mempunyai wadah atau tempat usaha. Tempat itu sering disebut dengan nama perusahaan atau badan usaha. Dalam beroperasi, perusahaan haruslah memiliki badan hukum/ usaha tertentu agar perusahaan tersebut memiliki legalitas untuk menjalankan kegiatannya. Keberadaan badan hukum perusahaan akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankannya. Karena badan hukum perusahaan memberikan kepastian berusaha, sehingga kekhawatiran atas pelanggaran hukum akan terhindar, mengingat badan hukum perusahaan memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Dengan memiliki badan hukum, maka perusahaan akan memenuhi kewajiban dan hak terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Semua seluk-beluk hukum perusahaan meliputi, bentuk badan usaha, legalitas badan usaha, bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis, dll diatur dalam Hukum Perusahaan.Sekarang ini, dengan semakin berkembangnnya perekonomian di Indonesia, dan semakin banyaknya masyarakat yang menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan, tuntutan akan peraturan Hukum Perusahaan semakin perlu untuk terus dikembangkan agar apa yang terjadi dalam masyarakat, termasuk pelaku bisnis dan badan-badan usahanya bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam makalah ini Penulis akan mengangkat judul : “HUKUM PERUSHAAN” B. Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas dapat diambil rumusan permasalahan yaitu : 1. Apa yang dimaksud dengan perusahaan atau badan usaha? 2. Apa saja bentuk badan usaha? 3. Bagaimana legalitas perusahan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis? 4. Bagaimana penerapan hukum perusahaan dalam penyelesaian kasus dalam kegiatan bisnis

1

2

C. Tujuan dan Manfaat Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan makalah ini yaitu : 1. Tujuan a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perusahaan atau badan usaha? b. Untuk mengetahui apa saja bentuk badan usaha? c. Untuk mengetahui bagaimana legalitas perusahan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis? d. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum perusahaan dalam penyelesaian kasus dalam kegiatan bisnis? 2. Manfaat a. Manfaat Penelitian 1) Untuk memenuhi nilai tugas kelompok mata kuliah Hukum Bisnis, 2) Untuk menambah Perusahaan

pengetahuan

mengenai

Hukum

3) Sebagai masukan yang bermanfaat bagi semua aktivitas akademik khususnya rekan mahasiswa dalam meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Perusahaan

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Badan Usaha Mengenai pengertian perusahaan, terdapat beberapa pendapat, yang penting diantaranya ialah1: 1. Menurut pemerintah Belanda, yang pada waktu membacakan “memorie van toelichting” rencana undang-undang “Wetboek van Koophandle” di muka Parlemen, menafsirkan pengertian Perusahaan sebagai berikut : “Brulah dapat dikatakanadanya perusahaan, apabila pihak yng berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus, terang-terangan, serta didalam kedudukan tertentu dan untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri; 2. Menurut Prof. Molengraff, memberikan perumusannya sebgai berikut : “Barlah dikatakan ada perushan jika secara terus menerus bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Di sini Molengraff memandang perusahaan dari sudut “ekonomi”; Dengan demikian, suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur antara lain (Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, zaeni asyahdie, S.H.,M.HUM, PT RajaGrafindo Persada. ; 32-33)2 : 1. 2. 3. 4. 5.

Terus menerus atau tidak terputus-putus; Secara terang-terangan karena berhubungab dengan pihak ketiga); Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan); Mengadakan perjanjian perdagangan; Harus bermaksud memperoleh laba.

Dari unsur-unsur perusahaan sebagaimana dikemukakan diatas, dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus,

1

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Cet : VI : Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 32. 2

Ibid.,

3

4

bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh laba yang dibuktikan dengan pembukuan.3 B. Bentuk Badan Usaha Setiap pelaku bisnis, dalam menjalankan usahanya harus mempunyai wadah yaitu badan usaha. Hal ini dilakukan agar kegiatan bisnisnya mendapat kepercayaan dari masyarakat dan partner bisnis mereka. Selain itu, dalam beroperasi, perusahaan haruslah memiliki badan hukum/ usaha tertentu agar perusahaan tersebut memiliki legalitas untuk menjalankan kegiatannya. Keberadaan badan hukum perusahaan akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankannya. Karena badan hukum perusahaan memberikan kepastian berusaha, sehingga kekhawatiran atas pelanggaran hukum akan terhindar, mengingat badan hukum perusahaan memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Dengan memiliki badan hukum, maka perusahaan akan memenuhi kewajiban dan hak terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. 4 Bentuk-bentuk hukum badan usaha yang dikenal msyarakat adalah sebagi berikut : 1. Firma (FA) Persekutuan Firma (fa) Firma dalam psl 6 KUHD ialah, tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dibawah satu nama bersama. Tanggung jawab masing-msing nggota atau firman tidak terbatas, laba yang diperoleh dibagi bersama-sama, dan jika rugi semuanya ikut menanggung.5 Pada persekutuan Firma kepribadian para sekutu sangat diutamakan yaitu bersifat kekeluargaan. Kelebihan yang dimiliki firma adalah kemudahan dalam pembuatan perijinannya, namun kelemahannya Firma tidak berlangsung lama, krena jika satu orang sekutu menyatakan keluar dari persekutuan Firma, maka persekutun Firma tersebut dnyatakan bubar, dan harus berganti nama. Selain itu, Tanggung jawab pemilik tidak 3

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Cet : VI : Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 33. 4

Ira Musyafa’ah,”Makalah Jenis Perusahaan Berdasarkan Status Hukum”, http://lyirhagot7.blogspot.com/2014/10/makalah-jenis-perusahaan-berdasarkan.html, diakses 23 Juli 2015 01.36pm. 5

34.

Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), hlm.

5

terbatas terhadap seluruh utang perusahaan, jadi ketika Firma mengalami kebangkrutan, dan total harta tidak melebihi total utang maka pemilik firma erkewajiban melunasi utang firma menggunakn harta pribadinya. Persekutuan firma harus didirikan dengan akte otentik (Pasal 22 KUHD), isi akte memuat 6: a. b. c. d. e.

Nama lengkap/identitas diri Penetapan nama bersama atau firma; FA bersifat umum/terbatas atau pada bidang tertentu; Saat mulai dan berakhirnya firma; Ketentuan-ketentuan lain mengenai hak pihak ketiga terhadap para sekutu.

Akte pendirian harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dimana firma berdomisili. Setelah itu akte pendirian harus diumumkan dalam Berita Negara RI. Persekutuan Firma bukan badan hukum karena Firma tidak perlu mendapat pengesahan dari menteri Kehakiman dan HAM, dan tidak ada pula pemisahan harta kekayaan antara pribadi. Para sekutu dan setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. 7 Kekuasaan tinggi dalam firma adalah para sekutu semuanya, dalam hal memutuskan segala permasalahan dan persoalan-persoalan baik yang menyangkut hubungan internal maupun eksternal. Keputusan yang diambil dengan musyawarah dan mufakat. Dalam firma tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan artinya para sekutu bertanggung jawab sampai harta pribadinya selain dari harta kekayaan yang ada dalam firma. 8 Berakhirnya persekutuan firma: a. b. c. d.

Lampaunya waktu; Telah tercapainya tujuan; Adanya kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu; Adanya keputusan Pengadilan Negeri atas tuntutan kejaksaan.

2. Persekutuan Komanditer (CV) Persekutuan Komanditer dpat diartikn sebagai sutu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan 6

Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012),

hlm. 34. 7

Ibid.,

8

Ibid.,

6

tidak bersedia memimpin perusahan. Serta tanggung jawb terbatas pada kekayan yang diikutsertakan pada perusahaan tersebut. Persekutuan komanditer mempunyai 2 macam sekutu: a. Sekutu kerja, yaitu Sekutu yang menjadi pengurus persekutuan b. Sekutu tidak kerja, yaitu Sekutu yang tidak mengurus persekutuan Baik sekutu kerja maupun tidak kerja masing-masing memberikan pemasukannya berupa uang, barang atau tenaga atas dasar pembiayaan bersama artinya rugi dipikul bersama antara sekutu kerja dan sekutu tidak kerja meskipun terbatas pada modal yang disanggupkan. Pendirian persekutuan komanditer hampir sama dengan firma9 : a. b. c. d. e.

Nama lengkap/identitas diri; Penetapan nama bersama atau cv; CV bersifat umu/ terbatas atau pada bidang tertentu; Saat mulai dan berakhirnya cv; Ketentuan-ketentuan lain mengenai hak pihak ketiga terhadap para sekutu.

Dalam soal kepengurusan persekutuan, sekutu tidak bekerja diarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa. Karena dalam pendiriannya sama dengan firma begitu pula berakhirnya juga sama dengan firma. Berakhirnya CV 10: a. b. c. d.

Lampaunya waktu; Telah tercapai tujuan; Adanya kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu; Adanya keputusan Pengadilan Negeri atas tuntutan kejaksaan.

3. Perseroan Terbatas (PT) Yang dimaksud Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan ditetapkan dalam undangundang. 11 9

Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012),

hlm. 35. 10

ibid.,

11

Ibid.,

7

Modal PT sudah tercantum dalam angaran dasar. Tidak seperti Firma dan CV, PT memiliki prinsip pemisahan harta kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi pemilik PT.Dalam keadaan PT mengalami kebangkruan, apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Tanggung jawab para pemilik PT berbanding lurus dengan jumlah saham yang dimilikinya. Semakin besar nilai saham yang dimiliki seseorang, maka semakin besar hak yang dimiliki dalam pengambilan keputusan dalam PT tersebut. Keuntungan PT dibagikan kepada para Pemegang Saham dalam bentuk deviden yang besarnya telah ditentukan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tiap tahunnya. Biasanya besarnya deviden disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh dalam tahun tersebut. Untuk mendirikan perseroan sesuai dengan pasal 7 UUPT ada beberapa hal yang harus diperhatikan 12: a. Didirikan oleh dua orang atau lebih; b. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian pada saat saham perseroan didirikan. Untuk mendirikan perseroan terbatas, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) lengkapnya prosedur pendirian PT: a. Akta pendirian di notaris b. Mengajukan permohonan ke Menteri Kehakiman, dalam jangka waktu 60 hari akan disahkan; c. Setelah disahkan oleh Menteri Kehakiman, Mendaftarkan dalam daftar perusahaan jangka waktu 30 hari; d. Mengajukan pengumuman di Tambahan Berita Negara jangka waktu 30 hari.

4. Koperasi Koperasi berasal dari kata “co” dan “operation” yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, secara umum Arifin Chaniago (1984: 2) menyatakan bahwa koperasi merupakan: “suatu 12

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007”, dalam Pengantar Hukum Bisnis (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012) hlm. 36.

8

perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar menjadi anggota, dengan kerjasama secara kekeluargaan, menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya.” 13 Dari pengertian diatas jelaslah bahwa Koperasi harus berbadan hukum. Untuk memperoleh status vbadan hukum, Koperasi harus membuat akta pendirian koperasi yang disahkan oleh pemerintah. Kemudian, akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam tambahan berita Negara. Koperasi sebagai suatu organisasi atau badan usaha di bidang bisnis yang berdasarkan atas asas kekeluargaan/gotong royong. Memiliki fungsi dan peran di antaranya 14 : a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; b. berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Tata Cara pendirian Koperasi 15 : a. Rapat pembentukan. Rapat pembentukan koperasi hanya bisa dilakukan oleh minimal dua puluh orang calon anggota rapat pembentukan yang perlu diputuskan adalah akta pendirian dan anggaran dasar. Anggaran dasar sekurang-kurangnya harus memuat : 1) daftar nama pendiri; 2) nama dan tempat kedudukan; 13

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Cet : VI :

Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 59. 14

Ibid., hlm. 60

15

Ibid.,

9

3) maksud dan tujuan serta bidang usaha; 4) ketentuan mengenai keanggotaan; 5) ketentuan mengenai rapat anggota; 6) ketentuan mengenai pengelolaan; 7) ketentuan mengenai permodalan; 8) ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; 9) ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; 10) ketentuan mengenai sanksi. b. Permohonan pengesahan. Permohonan pengesahan harus di lakukan secara tertulis oleh para pendiri kepada pemerintah (Cq. Departemen yang membina Koperasi, sekarang Menteri dan UKM), Dengan melampirkan: 1) berita acara rapat pembentukan; 2) akta pendirian; 3) anggaran dasar. Pengesahan harus sudah dilakukan oleh pemerintah paling lambat tiga bulan sejak permohonan diterima dengan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Negara Milik Negara (untuk selanjutnya disingkat BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya di miliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan 16 Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan melalui suatu pernyataan. Modal yang dipisahkan untuk BUMN bersumber dari sebagai berikut. 17

16

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Bab

I, pasal 1 17

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Cet : VI :

Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 65.

10

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk pula proyek – proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh BUMN dan/ atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal Negara. b. Kapitalisasi cadangan , yaitu penambahan modal yang disetor berasal dari cadangan. c. Sumber lainnya, antara lain dari keuntungan revaluasi aset. Sementara itu, maksud dan tujuan pendirian BUMN menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 adalah: a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. menjadi perintis kegiatan–kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. C. Legalitas Perusahaan (Badan Usaha) dalam Kegiatan Bisnis Legalitas suatu peruahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas adalah jatidiri yang melegalkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh hukum dan masyarakat. Beberapa bentu legalitas akan diuraikan satu persatu. 1. Nama Perusahaan Nama perusahaan adalah jatidiri yang dipakai oleh perusahaan ntuk menjalankan usahanya. Nama perusahaan ini melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan tersebut, dikenal oleh masyrakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu, dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain. 18 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Surat izin usaha perdagangan seperti yang kita kenal dengan singkatan SIUP yaitu surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki 18

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Cet : VI : Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 81.

11

usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang Anda lakukan.19 Surat Izin Usaha Perdagangan di keluarkan oleh Pemerintah daerah. Tidak hanya usaha berskala besar saja, melainkan usaha berskala kecil dan menengah juga membutuhkan SIUP agar usaha mereka mendapatkan pengesahan dari pihak pemerintah. Tentunya hal ini dilakukan untuk menghindari masalah hukum yang akan mengganggu perkembangan usaha mereka dikemudian hari. SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggungjawabperusahaan. SIUP perusahaan kecil dan menengah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II atas nama menteri. Sedangkan SIUP perusahaan besar diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama menteri. Ada beberapa jenis SIUP yaitu : 20 SIUP KECIL : wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha b) SIUP MENEGAH : wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c) SIUP BESAR : wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih Rp. 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha d) SIUP MIKRO : SIUP yang dapat diberikan kepada Perusahaan Perdagangan Mikro, dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya tidak lebih dari Rp. 50 Juta. a)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) suatu perusahaan dapat dibekukan apabila yang bersangkutan sedang diperiksa di Pengadilan karena disangka telah melakukam tindak pidana dibidang ekonomi, atau perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan bisnisnya yang didasarkan atas bukti pemeriksaan di Pengadilan. Pembekuan juga dapat dilakukan

19

Media Wiki, Surat Izin Usaha Perdagangan, https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_ Izin_Usaha_Perdagangan, diakses 7 Agustus jam 15.35 WIB 20

Ibid.,

12

apbila telah mendapatkan peringatan tertulis 3 kali dari pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP karena melanggar ketentuan-ketentuan : 21 a. Tidak melaporkan tentang penghentian kegiatan usahanya/penutupan perusahaannya, termasuk kantor cabang/perwakilan perusahaannya; b. Tidak melaporkan pembukaan kantor cabang/perwakilan perushaan; c. Tidak memberikan data/informasi tentang kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Tidak memenuhi pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas permintaan tertulis dari Kantor Inspeksi Pajak. 3. Wajib Daftar Perusahaan Bagi Pemerintah adanya daftar perusahaan akan memudahkan Pemerintah untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara saksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usha tersebut. Bagi Pelaku Usaha/Pengusaha daftar perusahaan dapat mencegah dan menghindari praktik-praktik usaha yang tidak jujur, dan mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha agar dalam segla tindakan dilandasi oleh peruran perundang-undangan yang berlaku. Bagi masyarakat dan untuk semua pihak yang berkepentingan akan mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka. 22

D. Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Kegiatan Bisnis Dalam melakukan suatu kegiatan bisnis kadangkala suatu badan usaha kurang mampu menjalankannya sendiri tanpa mengadakan kerja sama dengan badan usaha lainnya. Ada beberapa motif yang sering kali disebukan sebagai dasar kerja sama ini, yaitu mengatasi masalah pajak, persaingan, kemajuan teknologi dan sebagainya. Asril Sitompul(1999:62) menyatakan bahwa tujuan penggabunganperusahaan ini akan berbeda satu perusahaan ke perusahaan lainnya, namun secara dapat dikatakan bahwa tujuannya adalah 23 : 21

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Cet : VI : Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 87. 22

Ibid., h. 92.

23

Ibid., h. 133.

13

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Memperbesar perusahaan; Meningkatkan efisiensi; Menghilangkan/mengurangi risiko persaingan; Menjamin tersedia pasokan atau penjualan dan distribusi; Diversifikasi produk dan pelayanan; Upaya defensif terhadap take over; Penyaluran modal yang tidak digunakan

Ada beberapa bentuk kerja sama yang selama ini di kenal. Satu persatu bentuk kerja sama tersebut akan diuraikan secara ringkas. 1. Merger Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Merger terbagi menjadi tiga, yaitu 24 : a. Merger horizontal, adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis (usahanya sama), misalnya merger antara dua perusahaan roti, perusahaan sepatu. b. Merger vertikal, adalah merger yang terjadi antara perusahaanperusahaan yang saling berhubungan, misalnya dalam alur produksi yang berurutan. Contohnya: perusahaan pemintalan benang merger dengan perusahaan kain, perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil. c. Konglomerat ialah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya, misalnya perusahaan sepatu merger dengan perusahaan elektronik atau perusahaan mobil merger dengan perusahaan makanan. Tujuan utama konglomerat ialah untuk mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Caranya ialah dengan saling bertukar saham antara kedua perusahaan yang disatukan.Merger atau fusi adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung

24

Media Wiki, Merger, https://id.wikipedia.org/wiki/Merger, diakses 5 Agustus 2015

jam 14.47 WIB

14

Merger merupakan sebuah perjanjian untuk melebur dua atau lebih perusahaan menjadi sebuah perusahaan baru dimana sebuah perusahaan yang besar akan menguasai sebagian besar sumber daya perusahaan hasil peleburan tersebut. Merger terjadi ketika perusahaan yang melebur terdiri dari perusahaan besar dan perusahaan kecil.Berikut ini adalah contoh dari kasus merger tersebut.25 a. Merger Bank CIMB Niaga. Merupakan kasus merger yang terjadi pada Bank Niaga dan Bank Lippo. Bank Niaga didirikan pada 26 September 1955, dan saat ini lnerupakan bank ke-7 terbesar di Indonesia berdasarkan aset serta ke-2 terbesar di segmen Kredit Kepemilikan Rumah dengan pangsa pasar sekitar 9-10%. Bumiputra-Commerce Holdings Rerhad (BCHB) memegang kepemilikan mayoritas sejak 25 November2002, kemudian dialihkan kepada CIMB Group, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh RCHB, pada 16 Agustus 2007. Bank Lippo didirikan pada bulan Maret 1948. Menyusul merger dengan PT Bank Unium Asia. Bank Lippo mencatatkan sahamnva di Bursa Efek pada November 1989. Pemerintah RI menjadi pemegang sahaln mayoritas di Bank Lippo melalui program rekapitalisasi yang dilaksanakan pada 28 Mei 1999. Pada tanggal 30 September 2005, setelah memperoleh persetu-iuan Bank Indonesia, Khazanah Nasional Berhad mengakuisisi kepemilikan mayoritas di Bank Lippo. PT. Bank CTMB Niaga-Tbk berdiri pada tanggal 1 November 2008. PT. Bank CIMB Niaga merupakan hasil merger antara PT. Bank Niaga (Persero) Tbk dengan PT. Bank Lippo (Persero) Tbk. Proses merger dilakukan dengan cara Commerce International Merchant Bankers (CIMB) Group membeli 51 persen saham Bank Lippo yang dimiliki oleh Santubong Ventures. anak usaha dari Khazanah. Khazanah sendiri adalah perusahaan besar dibidang keuangan asal Malaysia. Total pembelian saham Bank Lippo oleh CIMB Group Rp 5,9 triliun atau setara 2.1 miliar ringgit Malaysia. Sebagai gantinya Khzanah akan memperoleh 207,l Juta lembar saham baru di Bank Bumlputera - Commerce Holding Berhard (BCHB) yakni perusahan pemilik CIMB Group. Seluruh saham Bank Lippo akan ditukar menjadi sahani Rank Niaga dengan rasio 2,822 saham Bank Niaga per I lembar saham Bank Lippo. Seluruh asset dan kewajiban Bank Lippo akan dialihkan ke Bank Niaga. Dalam proses merger tersebut CIMB 25

Kristian Handiwijaya, Contoh Merger, http://kusicerdas.blogspot.com/2013/05/co ntoh-merger.html, diakses 5 Agustus 2015 jam 15.12 WIB

15

menawarkan fasilitas voluntary dan standby facility yang memungkinkan pemegang saham minoritas dikedua bank untuk melepas saham mereka dan tidak berpartisipasi dalam proses merger. b. Merger Bank Danamon Danamon yang merupakan contoh kasus merger kedua, didirikan pada tahun 1956 dengan nama Bank Kopra Indonesia. Nama ini kemudian berubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia pada tahun 1976 sampai sekarang. Pada tahun 1988, Danamon menjadi bank devisa dan setahun kemudian adalah publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Sebagai akibat dari krisis keuangan Asia di tahun 1998, pengelolaan Danamon dialihkan di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai BTO (Bank Taken Over). Di tahun 1999, Pemerintah Indonesia melalui BPPN, melakukan rekapitalisasi sebesar Rp32,2 triliun dalam bentuk obligasi pemerintah. Sebagai bagian dari program estrukturisasi, di tahun yang sama PT Bank PDFCI, sebuah BTO yang lain, melakukan merger yang kemudian mengubah nama menjadi bagian dari Danamon. Kemudian di tahun 2000, delapan BTO lainnya (Bank Tiara, PT Bank Duta Tbk, PT Bank Rama Tbk, PT Bank Tamara Tbk, PT Bank Nusa Nasional Tbk, PT Bank Pos Nusantara, PT Jayabank International dan PT Bank Risjad Salim Internasional) dilebur ke dalam Danamon. Sebagai bagian dari paket merger tersebut, Danamon menerima program rekapitalisasinya yang ke dua dari Pemerintah melalui injeksi modal sebesar Rp 28,9 triliun. Sebagai surviving entity, Danamon bangkit menjadi salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Dengan demikian, penggabungan perseroan ini merupakan usaha perluasan atau pembesaran perseroan melalui pemilikan atau penyatuan beberapa perseroan ke dalam suatu kepemilikian. Penggabungan ini dapat dilandasi oleh beberapa kepentingan ekonomi, antara lain 26: a. Dapat dimanfaatkan aset yang lebih efisien dalam suatu kesatuan perseroan; b. Adanya integrasi usaha, melalui penguasaan atau penggabungan badan usaha yang segaris, shingga biaya produksidapat ditekan lebih mudah; c. Dengan menggabungkan perseroan diharapkan mampu menarik manajemen yang profesional; d. Apabila perseroan yang merugi berhubungan dengan perseroan yang memperoleh laba, perseroan yang rugi akan menampakkan 26

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Cet : VI : Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 135.

16

performa yang baik karena kerugian tersebut tampak dikurangi oleh perseroan yang diajak gabung. 2. Konsolidasi Dalam merger penggabungan antara dua atau lebih badan usaha tidak mebuat badan usaha yang bergabung menjadi “lenyap”, sedangkan Konsolidasi dalah penggabungan anatara dua atau lebih badan usha yang menggabungkan diri dan sling melebur menjadi satu dan membentu satu badan usaha yang baru. Oleh karena itu, knsolidasi ini sering kali disebut dengan peleburan.27 Konsolidasi merupakan sebuah perjanjian antara dua atau lebih perusahaan untuk membentuk perusahaan baru, dimana pengurus perusahaan tersebut merupakan kesepakatan bersama. Konsolidasi bisa disebut juga sebagai kerja sama yang tidak mengurangi kuasa setiap pihak. Berikut adalah contoh kasus konsolidasi.28 a. konsolidasi Bank Mandiri. Bank Mandiri yang kita kenal sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia. Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, melakukan konsolidasi dan membentuk Bank baru dan berubah nama menjadi Bank Mandiri. Bank Dagang Negara merupakan salah satu Bank tertua di Indonesia.Sebelumnya Bank Dagang Negara dikenal sebagai Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tahun 1857.Pada tahun 1949 namanya berubah menjadi Escomptobank NV. Selanjutnya, pada tahun 1960 Escomptobank dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Dagang Negara, sebuah Bank pemerintah ynag membiayai sektor industri dan pertambangan. Bank Bumi Daya didirikan melalui suatu proses panjang yang bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda De Nationale Handelsbank 27

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Cet : VI : Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 81.. 137. 28

Kristian Handiwijaya, Contoh Konslidasi, http://kusicerdas.blogspot.com/2013 /05/contoh-merger.html, diakses 5 Agustus 2015 jam 15.12 WIB

17

NV, menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Pada tahun 1964, Chartered Bank (sebelumnya adalah Bank milik Inggris) juga dinasionalisasi, dan Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi Bank tersebut. Pada tahun 1965, bank umum negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV beralih menjadi Bank Bumi Daya. Sejarah Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) berawal dari perusahaan dagang Belanda N.V.Nederlansche Handels Maatschappij yang didirikan pada tahun 1842 dan mengembangkan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini pada tahun 1960, dan selanjutnya pada tahun 1965 perusahan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II. Pada tahun 1968 Bank Negara Indonsia Unit II dipecah menjadi dua unit, salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit II Divisi Expor – Impor, yang akhirnya menjadi BankExim, bank Pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor dan impor. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berawal dari Bank Industri Negara (BIN), sebuah Bank Industri yang didirikan pada tahun1951. Misi Bank Industri Negara adalah mendukung pengembangan sektor – sektor ekonomi tertentu, khususnya perkebunan, industri, dan pertambangan.Bapindo dibentuk sebagai bank milik negara pada tahun 1960 dan BIN kemudian digabung dengan Bank Bapindo.Pada tahun 1970, Bapindo ditugaskan untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata. b. Konsolidasi Perusahaan Smartfren PT. Smartfren yang merupakan perusahaan telekomunikasi yang sedang naik daun di Indonesia. Pada kuartal I/2010 PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) dan PT Smart Telecom (Smart) berkonsolidasi dengan mengusung Smartfren. Mobile-8 Telecom Finance BV (M-8 BV). M-8 BV didirikan pada tanggal 18 Juli 2007 awalnya beralamat di Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam, Belanda.Namun pada tanggal 1 September 2010, M-8 BV memindahkan pusat aktifitasnya ke Jalan 54 Clarendon Road, Watford WD17, 1DU, London, Britania Raya. M-8 BV sepenuhnya dimiliki oleh PT Smartfren Telecom Tbk. M-8 BV bergerak di bidang keuangan seperti mencari pendanaan, pinjam dan meminjamkan modal, memberikan jasa konsultasi, dan hal-hal bersifat industri finansial dan komersial lainnya. PT Smart Telecom (Smartel). Smartel didirikan berdasarkan Akta PT Indoprima Mikroselindo No. 60 tanggal 16 Agustus 1996, yang dibuat di

18

hadapan Achmad Abid SH, Notaris pengganti dari Sutjipto SH, Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Indoprima Mikroselindo No. 195 tanggal 25 April 1997, yang dibuat di hadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta, yang telah : 1) Memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-7023 HT.01.01.TH97 tanggal 25 Juli 1997 2) Didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1209/BH.09.05/VIII/1997 tanggal 26 Agustus 1997 3) Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. 90 tanggal 11 November 1997, Tambahan No. 5282. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Smartel No. 23 tanggal 22 Juli 2011 dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto SH, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan di catat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10.27540 tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011.Smartel merupakan operator telekomunikasi dengan izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dengan teknologi CDMA2000 1x dan EV-DO yang bergerak di Frekuensi 1900Mhz. 3. Akusisi Akuisisi merupakan pembelian mayoritas saham sebuah perusahaan oleh individu ataupun organisasi. Akuisisi dimaksudkan agar perusahaan yang diakuisisi dapat dimaksimalkan sumber dayanya untuk kepentingan perusahaan utama dan kepentingan perusahaan yang diakuisisi tersebut.29 Perusahaan yang diakusisi tetap melaksanakan kegiatan operasionalnya seperti biasa dan tidak merubah nama atau atribut dari perusahaan tersebut. Hanya saja, pertanggung jawabannya tidak lagi pada perusahaan itu sendiri, namun kepada perusahaan pengakusisi yang bertindak sebagai induk perusahaan.

29

Kristian Jandiwijaya, Contoh Akusisis, http://kusicerdas.blogspot.com/2013/ 05/contoh-akuisisi.html, diakses 7 Agustus 2015 jam 09.47 WIB

19

Berikut adalah contoh kasus akuisisi yang ada didunia perekonomian : 30 a. Aqua yang diakuisisi Danone. Contoh pertama dari kasus akuisisi adalah Aqua yang merupakan produsen air minum dalam kemasan terbesar di Indonesia. Dimana merek Aqua sudah identik dengan air minum. Dimana ketika seseorang hendak menebut air minum. Mereka lebih cenderung mengatakan Aqua meskipun sebenarnya mereknya berbeda. Aqua adalah sebuah merek air minum dalam kemasan (AMDK) yang diproduksi oleh Aqua Golden Mississipi di Indonesia sejak tahun 1973. Selain di Indonesia, Aqua juga dijual di Singapura. Aqua adalah merek AMDK dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek AMDK yang paling terkenal di Indonesia, sehingga telah menjadi seperti merek generik untuk AMDK. Di Indonesia, terdapat 14 pabrik yang memroduksi Aqua. Pada tahun 1998, karena ketatnya persaingan dan munculnya pesaing-pesaing baru, Lisa Tirto sebagai pemilik Aqua Golden Mississipi sepeninggal ayahnya Tirto Utomo, menjual sahamnya kepada Danone pada 4 September 1998. Akusisi tersebut dianggap tepat setelah beberapa cara pengembangan tidak cukup kuat menyelamatkan Aqua dari ancaman pesaing baru. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk dan menempatkan AQUA sebagai produsen air mineral dalam kemasan (AMDK) yang terbesar di Indonesia. Pada tahun 2000, bertepatan dengan pergantian milenium, Aqua meluncurkan produk berlabel Danone-Aqua. Pasca Akuisisi DANONE meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta Investama dari 40 % menjadi 74 %, sehingga Danone kemudian menjadi pemegang saham mayoritas Aqua Group. b. Akuisisi BenQ terhadap Siemens. Contoh kedua dari kasus akuisisi adalah pembelian sebagian besar saham Siemens oleh BenQ. Siemens merupakan sebuah produsen pronsel dari jerman ini didirikan pada 12 Oktober 1847 oler werner von siemens. Setelah sempat menjadi penguasa pasar eropa, kemudian pada tahun 2005 Siemens mengalami kerugian operasional sebesar US$ 170 juta, setelah pangsa pasarnya terus mengalami penurunan. Saat ini, Siemens hanya menguasai sekitar 5% pasar ponsel dunia, sangat jauh 30

Kristian Jandiwijaya, Contoh Akusisis, http://kusicerdas.blogspot.com/2013/ 05/contoh-akuisisi.html, diakses 7 Agustus 2015 jam 09.47 WIB

20

tertinggal dari Nokia yang menguasai 30% pasar. Kerugian yang didapat tersebut kemudian memaksa Siemenas menjual saham pada BenQ yang kemudian BenQ akan menggunakan merek Siemens dalam produknya selama lima tahun sebagai akibat dari perjanjian akuisisi tersebut. Perusahaan Taiwan tersebut juga akan melakukan take over terhadap 6.000 pekerja namun hanya sebagai karyawan kontrak. Kalangan analis pasar modal menilai, langkah Siemens untuk mengalihkan unit ponselnya ke BenQ melalui akuisisi yang dilakukan BenQ adalah yang terbaik daripada meningkatkan dana tunai untuk mempertahankan kestabilan bisnis. Dalam penutupan perdagangan di Bursa Efek Frankfurt kemarin, saham Siemens naik EUR 1.19 atau 1,94 persen menjadi EUR 62,40 Berikut adalah contoh kasus akuisisi yang ada didunia perekonomian. Semoga contoh kasus tersebut brmanfaat dan mampu menambah pengetahuan Sahabat Indonesia semua tentang merger. Silahkan klik link dibawah ini untu mengetahui

4. Joint Ventrue Joint Venture secara umum dapat diartikan sebagai suatu persetujuan diantara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. 31 Keuntungan Joint Venture menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, antara lain32: a. Pembatasan Resiko Melaksanakan suatu kegiatan bisnis tentunya penuh dengan risiko. Dengan adanya joint venture, risiko yang mungkin akan timbul bisa diatasi bersama. Jadi ada pembatasan. b. Pembiayaan Dengan joint venture, pembiayaan suatu kegiatan bisnis dapat dilakukan dengan sederhana dengan menyatukan modal yang dibutuhkan. 31

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Cet : VI : Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 151. 32

Ibid., h. 155.

21

c. Menghemat Tenaga Dilihat dari kekuatan tenaga kerja yang dibutuhkan, dengan penanganan yang disatukan dengat joint venture, akan mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan dibanding dengan kegiatan yang dilakukan sendiri. d. Rentabilitas Dengan adanya joint venture, rentabilitas (hal yang menguntungkan atau merugikan) dari investasi-investasi yang ada dari para pihak dapat diperbaiki. e. Kemungkinan Optimasi Know-how Joint venture mampu menyatukan partner-partner yang tidak sejenis baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Badan usahayang tidak sejenis kegiatan bisnisnya dapat mengadakan kerjasama sehingga dapat terjadi diversifikasi usaha. Dalam berbagai literatur ada beberapa unsur pokok yang harus tercantum dalam perjanjian joint venture. Unsur-unsur tersebut dapat dikemukakan secara ringkas sebagai berikut 33 : a. Uraian tentang Para Pihak Para pihak harus tercantum dengan jelas identitasnya dalam perjanjian joint venture, termasuk apakah para pihak tersebut berasal dari suatu negara atau dari beberapa negara. b. Dasar Pertimbangan dan Tujuan Joint Venture Pemikiran atau dasar pertimbangan para pihak dalam kerjasama atau joint venture tersebut juga harus dicantumkan dalam perjanjian joint venture. Dasar pertimbangan tersebut dalam perjanjian akan mengungkapkan tujuan para pihak dalam joint venture. c. Jangka Waktu Jangka waktu ini menyangkut berapa lama kerja sama (joint venture) tersebut diadakan. Itu juga harus tercantum dalam perjanjian joint venture.

33

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Cet : VI : Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 156.

22

d. Pembiayaan Pembiayaan merupakan hal yang terpenting yang harus dicantumkan dalam perjanjian joint venture. Pembiayaan ini akan mengakibatkan besarnya keuntungan atau kerugian yang dibagi atau ditanggung bersama. e. Ketentuangan-ketentuan jika terjadi perselisihan Didalam perjanjian juga harus perlu diadakan klausul, bagaimana menyelesaikan jika terjadi perselisihan diantara para pihak, apakah akan diselesaikan melalui arbitrase, badan arbitrase yang dipilih, dan prosedur serta hukum yang akan dipergunakan.

5. Waralaba Waralaba yangdalam bahasa Inggris adalah Franchising, atau dalam bahasa Perancis adalah Franchise artinya adalah hak atau kebebasan.Waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba). Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dalam memasarkan produknya. Yang dimaksud dengan waralaba adalah: “hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain bedasarkan perjanjian waralaba.” 34 Dengan demikian, waralaba adalah suatu sistem bisnis dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang harus memiliki suatu kriteria tertentu, dan diberikan kepada “Pemberi Waralaba” dan “Penerima Waralaba”. Kriteria tertentu yang dimaksudkan adalah syarat mutlak untuk adanya waralaba. Kriteria tersebut adalah 35: a. Memiliki ciri khas usaha b. Terbukti sudah memiliki keuntungan 34

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, BAB I, Pasal 1 Angka 1. 35

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Cet : VI : Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 157-158.

23

c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis d. Mudah diajaran dan diaplikasikan e. Adanya dukungan yang berkesinambungan f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar Sistem bisnis dengan hak khusus yang disebut waralaba ini hanya dapat dilakukan apabila telah ada perjanjian antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.Perjanjian tersebut sedapat mungkin harus dibuat dalam bahasa Indonesia, namun jika dibuat dalam bahasa asing, maka harus ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Perjanjian waralaba paling sedikit harus memuat (Pasal 6 PP No.42 Tahun 2007)33: a. b. c. d. e.

f. g. h. i. j. k.

Nama dan alamat para pihak Jenis hak kekayaan intelektual Kegiatan usaha Hak dan kewajiban para pihak Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba Wilayah usaha Jangka waktu perjanjian Tata cara pembayaran imbalan Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris Penyelesaian sengketa, dan Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian

Disamping itu, dalam perjanjian waralaba juga diperbolehkan untuk dibuat ketentuan tentang pemberian hak bagi Penerima Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba lain, dengan ketentuan bahwa Penerima Waralaba harus memiliki dan menjalankan sendiri paling sedikit satu tempat usaha waralaba. 36

E. Studi Kasus Hukum Perusahaan Seperti yang telah dijelaskan diatas, mengenai pengertian dan fungsi dari Hukum Perusahaan, berikut akan dibahas mengenai penerapan hukum dalam kegiatan berbisnis.

36

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Cet : VI : Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 160.

24

1. Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Laundry Kasusnya mengenai seorang pengguna jasa Laundry pakaian kehilangan pakaian yang dilaundry dan pihak pengelola jasa hanya memberi janji akan mencarikan tanpa ada kepastian dan tidak mau mengganti. Bagaimana hukum mengatur hal tersebut? Laundry atau dalam Bahasa Indonesia memiliki arti binatu/penatu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari lman Badan Bahasa Kementerin Pendidikan dan Kebudayaan yaitu : “Usaha atau orang yang bergerak di bidang pencucian (penyeterikaan) pakaian“ Hubungan antara pemilik usaha laundry dengan pengguna jasa laundry ini dikenal sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, dalam aspek perlindungan konsumen. Oleh karena itu hal ini mengacu pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Pemilik laundry wajib menjamin bahwa jasa laundry yang ia miliki sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan menjaga agar pakaian yang di laundry, kembali ke tangan konsumen secara utuh. Disamping itu, pemilik usaha laundry wajib memberikan kompensasi, gantu rugi dan/atau penggantian atas pakaian yang hilang. Ini sesuai dengan salah satu hak konsumen yaitu mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pengguna jasa laundry dapat mengambil langkah hukum menggugat pemilik usaha laundry kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau badan peradilan. Kasus ini terdengar sangat sederhana, dan sepele. Namun, karena sederhananya kasus ini, pengusaha laundry tidak menyadari bahwa perbuatannya telah melanggar hukum yang sudah diatur dalam UU. Bentuk ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan /atau kerugian konsumen atas jasa yang diperdagangkan (laundry) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setra nilainya. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Itikad bik dalam menjalankan usaha merupakan salah satu kewajiban pelku usaha. Oleh karena itu, menurut hemat kami, permintaan maaf atas hilannya pakaian patut dilakukan. Pelaku usaha juga harus beritikad baik untuk mengganti pakaian yang hilang atau setidaknya memberi kepastian dan mau mengganinya. Pengguna jasa lauundry yang dirugikan atas hilangnya pakaian pertama-tama tentu perlu membicarakan masalah ini secara baik-baik kepad pemilik usaha laundry untuk meminta ganti rugi. Bagimanapun juga upaya kekeluargaan wajib diutamakn sebelum mengambil langkah hukum.

25

Jika tidak berhasil, atau apabila pemilik usaha laundry menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan pengguna jasa laundry, langkah hukum selanjunya adalah menggugat pemilik usaha laundry kepada Bada Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau badan peradilan. Dalam kasus ini BPSK dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku udaha yang melenggar kewajiban untuk mengganti rugi dalm Pasal 19 yat 2 UU Perlindungan Konsumen, yaitu berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200 juta.

2. Pelanggaran Etika Bisnis oleh Produk HIT 37 Liputan6.com, Jakarta: Walau pemerintah telah meminta PT Megasari Makmur, produsen HIT, untuk menarik seluruh produknya, hingga Kamis (8/6) ini pembasmi nyamuk berbahan berbahaya itu ternyata masih beredar di pasaran. Adapun pembasmi nyamuk HIT menggunakan bahan klorpirifos dan diklorvos. Padahal kedua bahan pestisida ini telah dilarang digunakan oleh Departemen Pertanian sesuai surat edaran Komisi Pestisida Nomor 166 Tahun 2004 [baca: Pembasmi Nyamuk HIT Mengandung Pestisida Terlarang]. Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) dokter Marius Widjajarta menilai keputusan pemerintah agar PT Megasari Makmur menarik seluruh produknya dalam waktu paling lambat dua bulan sangat beralasan. Sebab kedua bahan aktif yang digunakan itu dapat mengakibatkan kanker hati bagi manusia yang menghirupnya. "Untuk membuktikannya memang harus dalam jangka panjang karena sifatnya kumulatif. Mungkin satu orang baru setahun atau dua tahun baru ada gangguan," jelas Marius di Jakarta, baru-baru ini. Adapun hasil pemantauan SCTV di lapangan, masyarakat tampaknya belum mengetahui dampak penggunaan klorpirifos dan diklorvos. Bahkan sejumlah pedagang masih menjual HIT dengan bebas di pasaran dengan alasan belum ada pemberitahuan dari pihak produsen. "Kalau memang mereka (PT Megasari Makmur) bersedia menarik barangnya kembali, saya akan kasih. Tapi kalau mereka tidak mau menarik barangnya sendiri, saya rugi. Saya akan jual ke masyarakat," ucap Saiful Lubis, seorang pedagang di Pasar Mampang, Jakarta Selatan. Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Husniah Rubiana Thamrin Akib mengaku pihaknya hingga kini belum mengetahui laporan adanya kandungan pestisida berbahaya pada 37

Tim Liputan 6 SCTV, Pembasmi Nyamuk Hit Masih Beredar di Pasaran, http://news.liputan6.com/read/124168/pembasmi-nyamuk-ihiti-masih-beredar-di-pasaran, diakses 6 Agustus 10.59 WIB

26

obat nyamuk HIT. Sedangkan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Huzna Zahir mengatakan seharusnya pemerintah lebih serius menangani penggunaan zat kimia berbahaya ini. "Kalau zat ini masih ditemukan pada produk yang beredar di masyarakat berarti ada kelemahan dari pengawasan," kata Huzna [baca: YLKI: Pemerintah Lemah Mengawasi Penggunaan Zat Berbahaya]. Ditemukannya penggunaan klorpirifos dan diklorvos pada obat nyamuk HIT setelah Badan Pupuk dan Obat-obatan Deptan melakukan inspeksi mendadak ke PT Megasari Makmur di kawasan Gunungputri, Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, PT Megasari terancam sanksi berupa denda sebesar Rp 2 miliar dan atau kurungan penjara lima tahun. (BOG/Tim Liputan 6 SCTV) Tanggapan mengenai artikel diatas : PT Megarsari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukakan permntaan maaf dan berjanji menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanylah sbuah klise dan penarika produk tersebut seperti tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh karena produk tersebut masih ada di pasaran. Pelnggaran Prinsip Etika Bisnis yang dilakukan PT Megrsari Mkmur yaitu Prinsip Kejujuran dimana perusahaan tidak memberikan peringatan kepd konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sngat berbahaya untuk kesehatan. Perusahaan juga tida memberi tahu penggunaan dari produk tersebut yaitu setelah sutu ruangn disemprot oleh produk itu smestinya ditunggu 30 menit terlebih dahulu baru kemudin dapat dimasuki atau digunakn ruangan tersebut. Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh digunakan asal tidak merugikan pihak mana pun dan tentu sja pada jalurnya. Sudah seharusnya perusahaan mementingkan keselamatan konsumen diatas kepentingn perusahaan. Sehingga perushaan akan diuntungkan dengan didapatnya kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. 3. Pelanggaran Etika Bisnis oleh PT IKPP 38 PANGKALAN KERINCI, JurnalRiau.Com- Akibat persaingan kurang sehat pihak perusahaan kini melakukan berbagai cara untuk merekrut tenaga kerja yang diiming-imingi kenaikan gaji. Berawal dari kekecewaan dengan management PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), ratusan 38

Glorious, Pelanggaran Perusahaan , https://gnatanice.wordpress.com/2015/01/ diakses 4 Agustus 19.10 WIB

27

karyawan di masing-masing departemen perusahaan kayu yang berbasis di Pangkalan Kerinci mengancam bakal hengkang dari perusahaan dan hijrah Ke PT Indah Kiat. Kekecewaan tersebut dikarenakan perusahaan ini telah ingkar janji dengan para karyawan terkait bonus yang akan diberikan. Dimana sebelumnya, para karyawan yang bekerja di PT RAPP diberikan janji oleh pihak management dengan bonus kesejahteraan bila target perusahaan tercapai. Namun meski target perusahaan telah tercapai empat bulan lewat, janji perusahaan yang akan memberikan bonus pada karyawan tak kunjung terealisasi. Alhasil, para karyawan yang merasa dikecewakan berniat untuk hengkang dari perusahaan kayu milik Taipan Sukanto Tanoto itu. Tak tanggung - tanggung, ada sekitar 80 persen karyawan dari masing-masing departemen yang berencana akan hengkang ke PT Indah Kiat. Namun niat para karyawan agak sedikit terhalang, pasalnya pihak perusahaan tak mau melepaskan begitu saja para karyawannya. Beberapa Top Management PT RAPP seperti David Ceer, Timo Hakkinen, Elwan Jumandri dan Jhoni W Sida langsung datang ke lokasi di Grand Hotel Pangkalan Kerinci, Sabtu (10/4) tempat beberapa karyawan PT RAPP akan melakukan interview dengan PT. Indah Kiat. Dari pantauan sendiri di lokasi kejadian, memang beberapa orang dari pihak perusahaan berpakaian preman terlihat mondar-mandir di lingkungan hotel. Salah seorang karyawan yang akan diinterview oleh PT Indah Kiat di Pangkalan Kerinci dan wanti-wanti namanya minta dirahasiakan mengakui kekhawatirannya. Pasalnya, dia bersama kawankawannya melihat sendiri bahwa pihak perusahaan PT. RAPP membawa security berpakaian seragam dan bebas datang ke lokasi hotel. "Jujur saja, kami ketakutan pak, soalnya management membawa security satu truk dan preman untuk menjegal kami agar tak jadi diinterview," pungkas salah satu karyawan yang enggan disebut identitasnya. Dilain sisi menanggapi hal ini secara pribadi pihak Stokeholder Relations Manager PT.RAPP Wan Zak kepada JurnalRiau, Minggu petang (11/04/2010) mengatakan, bahwa hal itu tidak benar, soal pengamcanam untuk hengkang sudah kedua kali.Dan untuk keluar dari perusahaan karyawan tergantung kesepakatan Mou kontrak kerja sebelumnya.Jadi tak segampang itu. Adanya rumor interview oleh pihak perusahaan pulp PT. Indah Kiat, bagi sejumlah karyawan HRD Riaupulp, menurut wan Zack, tindakan itu merupakan persaingan bisnis yang tak sehat. Dan dinilai merusak etika bisnis, "Selama ini karyawan kita telah mendapat ilmu pengetahuan dan bimtek, yang cukup handal, kenapa tiba-tiba ada perusahaan yang merekrut dengan sistem persaingan tak sehat..," ucap Wan Zak.

28

Sementara Humas Relation PT. Indah Kiat, Nurul Huda ketika dihubungi via ponselnya Minggu petang (11/04/10) mengaku belum mengetahui hal itu. Karena yang menghandel masalah adalah HRD. Tanggapan mengenai artikel diatas : Kedua perusahan tersebut baik PT RAPP dn PT IKPP melakukan beberapa kesalahan. PT RAPP (PT Riau Andalan Pulp and Paper) melanggar Prinsip Etika Bisnis yaitu prinsip kejujuan, prinsip keadilan, dan prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik. Pada prinsip kejujuran, perushaan sudah ingkar karena melanggar perjanjian denan para kywan mengenai pemberian bonus jika target perusahaan tercapai. Tapi perjanjian inipun diingkari sendiri oleh PT RAPP. Pada prinsip keadilan, msih berkitan dengan perjanjian diatas. Dimana perusahaan seharusnya memberikan sesuatu yang sudah menjadi hak para karyawan tersebut, dimana prestasi dibalas dengan kontraprestasi. Dan yang terakhir adalah prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik, diman pada kasus ini yang diuntungkan hanya satu pihak yaitu pihak PT RAPP. Padahal, akan lebih baik jika kedua belah pihak merasa diuntungkan yaiu perusahan mencapai targetnya dan para karyawan mndapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Jika saja perusahaan lebih memerhatikan kesejahteraan karyawan secara keseluruhan maka hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus diatas tidak terjadi. PT IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper) sebaikya jika permasalahan antara PT RAPP dan para karyawannya belum diketahui secara pasti akan ebih baik jika PT IKPPP tidak mengambil keuntungan dari konflik tersebut.

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Hukum perusahaan adalah yang mengatur tentang seluk beluk bentuk hukum perusahaan. Hukum Perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD (Kodifikasi) ditambah dengan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi). Hukum perusahaan mengatur mengenai badan usaha, meliputi bentuk-bentuk badan usaha yang terdiri dari Firma, CV, PT, Koperasi, dan BUMN.Perusahaan atau badan usaha harus melegalkan terlebih dahulu perusahaannya, karena legalitas adalah jatidiri yang melegalkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh hukum dan masyarakat. Legalitas suatu perusahaan antara lain adalah Nama Perusahaan, SIUP, dan Wajib Daftar Perusahaan. Badan-badan usaha tersebut dapat meleburkan atau menggabungkan dirinya dengan badan usaha lainnya guna memperbesar capability dalam persaingan usaha dengan mengadakan kerjasama antara lain Merger, Konsolidasi, Joint Venture, Waralaba, dan sebagainya. Hukum perusahaan memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi.Dengan adanya hukum perusahaan, maka perusahaan harus memenuhi kewajiban dan hak terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan.Oleh karena itu, semua kegiatan perusahaan diatur dan diawasi oleh hukum.

B. Saran Dari penjelasan dan studi kasus diatas Penulis berharap untuk semua subyek hukum, khususnya hukum perusahaan, baik masyarakat, pengusaha, pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya lebih menegakkan aturan hukum yang sedang berlaku. Bagi para pengusaha, harus lebih terbuka dan terang-terangan dalam usahanya (pembukuan), menghasilkan barang dengan mutu yang baik, dan tidak merugikan konsumen dan Negara. Masyarakat juga bias ambil andil dalam penegakkan hukum, yaitu dengan melaporkan tindak kecurangan dan kejahatan yang dilakukan perushaan dalam menjalankan usahanya. Pemerintah dan Aparat Penegah hukum lainnya harus lebih berperan besar dalam hal ini, menghukum yang bersalah, dan tidak menerima suap akan membawa perekonomian dan hukum Negara ini menjadi lebih baik.

29

DAFTAR PUSATAKA

Asyhadie, Zaeni. 2012. Hukum Bisnis Prinsip dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada Musyafa'ah, Ira. (28 Oktober 2014). makalah jenis perusahaan berdasarkan status hukum. Diakses 23 Juli 2015, dari Blogspot: http://lyirhagot-7.blogspot.com/2014/10/makalah-jenis-perusahaanberdasarkan.-html Santiago, Faisal. 2012. Pengantar Hukum Bisnis. Jakarta : Mitra Wacana Media Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Persroan Terbatas. Sekretariat Negara. Jakarta Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang BUMN. Sekretariat Negara. Jakarta Media Wiki. (5 Desember 2014). Surat Izin Usaha Perdagangan. Diakses 7 Agustus 2015, dari Wikipedia Ensiklopedia Bebas : https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Usaha_Perdagangan Media Wiki. (29 Agustus 2012). Merger. Diakses 5 Agustus 2015, dari Wikipedia Ensiklopedia Bebas : https://id.wikipedia.org/wiki/Merger Handi Wijaya, Kristian. (9 Mei 2013). Contoh Merger. Diakses 5 Agustus 2015, dari Cah Indonesia : http://kusicerdas.blogspot.com/2013/05/contoh-merger.html Handi Wijaya, Kristian. (9 Mei 2013). Contoh Merger. Diakses 5 Agustus 2015, dari Cah Indonesia : http://kusicerdas.blogspot.com/2013/05/contoh-kosolidasi-kali-ini-cah.html Handi Wijaya, Kristian. (9 Mei 2013). Contoh Merger. Diakses 5 Agustus 2015, dari Cah Indonesia : http://kusicerdas.blogspot.com/2013/05/contoh-akuisisi.html Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Waralaba. Sekretariat Negara. Jakarta SCTV, Tim Liputan 6. (8 Juni 2006). Pembasmi Nyamuk HIT Masih Beredar di Pasaran. Diakses 6 Agustus 2015, dari Liputan 6 : http://news.liputan6.com/read/124168/pembasmi-nyamuk-ihitimasih-beredar-di-pasaran

30

Glorious. ( 1 Januari 2015). Pelanggaran Perusahaan. Diakses 4 Agustus 2015, dari Wordpress : https://gnatanice.wordpress.com/2015/01/

31