HUKUM KETENAGANUKLIRAN; Tinjauan dari Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja, oleh Eri Hiswara Hak Cipta © 2014 pada penulis GRAHA ILMU Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283 Telp: 0274-882262; 0274-889398; Fax: 0274-889057; E-mail:
[email protected] Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. ISBN: 978-602-262-226-0 Cetakan ke I, tahun 2014
KATA PENGANTAR
B
erdasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, tenaga nuklir didefinisikan sebagai tenaga dalam bentuk apa pun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion. Dengan definisi yang sangat luas ini, aplikasi ketenaganukliran memiliki bervariasi dari aplikasi riset yang menggunakan zat radioaktif dalam jumlah yang sangat kecil hingga aplikasi energi yang menggunakan bahan nuklir dalam jumlah yang sangat besar. Pasal 16 UU No. 10 Tahun 1997 menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, dan ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Ketentuan ini menjadi dasar bagi ditetapkannya berbagai peraturan pelaksanaan, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah mau pun dalam bentuk Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) terkait keselamatan dan kesehatan kerja radiasi, atau proteksi dan keselamatan radiasi dalam istilah di lingkungan nuklir.
vi
Hukum Ketenaganukliran
Buku ini menyajikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja radiasi dalam hukum ketenaganukliran yang berlaku saat ini di Indonesia. Selain itu, diuraikan pula berbagai rekomendasi dan standar internasional yang menjadi acuan dalam penyusunan hukum ketenaganukliran ini. Rekomendasi internasional terkait sistem proteksi dan keselamatan radiasi diberikan oleh Komisi Internasional untuk Proteksi Radiologik (ICRP, International Commission on Radiological Protection), suatu organisasi internasional yang independen dan melibatkan lebih dari 200 ilmuwan anggota dari sekitar 30 negara di dunia. Sedang standar internasional disusun oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA, International Atomic Energy Agency), suatu organisasi internasional yang berada di lingkungan PBB. Kajian terhadap dua peraturan terpenting terkait keselamatan dan kesehatan kerja radiasi ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2007 dan Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 tahun 2013, juga diberikan untuk memberi gambaran dan perbandingan antara peraturan nasional ini dengan standar internasional yang diberikan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA, International Atomic Energy Agency). Buku ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi Pemegang Izin pemanfaatan tenaga nuklir, pekerja radiasi mau pun masyarakat secara luas, dalam memahami peraturan perundangundangan terkait keselamatan dan kesehatan kerja radiasi yang perlu dan harus dilaksanakan. Pemahaman ini diharapkan dapat pula membantu dalam mewujudkan tujuan kecelakaan nihil (zero accident) dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan banyak pihak buku ini tidak dapat terwujud sebagaimana yang dapat dilihat oleh pembaca sekalian. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan banyak terima kasih Penerbit Graha Ilmu, atas kesediaannya untuk menerbitkan buku ini.
Kata Pengantar
vii
Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa isi maupun penyajian buku ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran untuk perbaikannya sangat diharapkan. Semoga buku ini mencapai tujuannya dan bermanfaat bagi pembaca sekalian. Jakarta, Februari 2014 Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
v
DAFTAR ISI
ix
BAB 1 PENDAHULUAN
1
BAB 2 REKOMENDASI INTERNASIONAL
3
2.1. Rekomendasi ICRP 2.2. Rekomendasi ICRU
3 9
BAB 3 STANDAR INTERNASIONAL
11
BAB 4 PERATURAN NASIONAL
17
4.1 4.2 4.3 4.4
UU No. 10 Tahun 1997 Peraturan Pemerintah Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Peraturan Menteri Kesehatan
17 18
BAB 5 KAJIAN TERHADAP PERATURAN NASIONAL
33
5.1 Kajian Terhadap PP Nomor 33 Tahun 2007 5.2 Kajian Terhadap Perka BAPETEN Nomor 4 Tahun 2013
34
20 28
38
x
Hukum Ketenaganukliran
BAB 6 PENUTUP
49
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN LAMPIRAN 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
53 55
LAMPIRAN 2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif
57 99
LAMPIRAN 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir 159 -oo0oo-
