HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR TERHADAP KETEPATWAKTUAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA (Studi Empiris pada Kantor Pemerintah Kota Surakarta)
NASKAH PUBLIKASI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
Disusun oleh: RIZKY AKBAR DIAN PRATAMA B 200 110 348
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2015
HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR TERHADAP KETEPATWAKTUAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA (Studi Empiris pada Kantor Pemerintah Kota Surakarta)
RIZKY AKBAR DIAN PRATAMA B200110348
ABSTRACT Compilations APBD every area in Indonesia become the form of autonomy management which was related to management of area finance pass the budget compilation. For the shake of good compilation APBD well-held, hence have to pay attention the factors able to be told to have an effect on to compilation APBD timely. This research aim to analyse the factors influence related to compilation APBD timely in Surakarta Government. This research was using quantitative method by using primery data what was obtained from questioners. This research population was entire public servant sipil was laboring in budget shares Surakarta Government. Sum up sample in this research counted 50 respondents taken by purposive sampling. Analyzer used cover data quality test, classic assumption test, multiple linear regressions analyze and hypothesis test covering F test, coefficient determinasi R2 test, and t test. The results of analysis can be conclusion that the factors influencing compilation APBD timely in Surakarta Government cover the human resource capacities, appreciation (reward), sanction (punishment), society participation, comitment from entire organizational component, leadership style. Where sixth of the independent variable have an effect on signifikan to compilation APBD timely in Surakarta Government, this matter was shown by p value was each variable < 0,05. So that hypothesis raised from H1 until H6 was truth acceptable. Keyword:
human resource capacities, appreciation (reward), sanction (punishment), society participation, comitment from entire organizational component, leadership style, compilation APBD timely
ABSTRAKSI Penyusunan APBD oleh setiap daerah di Indonesia menjadi wujud penyelenggaraan otonomi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan anggaran. Demi terselenggaranya penyusunan APBD yang baik, maka harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat dikatakan berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyusunan APBD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor yang berhubungan dengan ketepatwaktuan penyusunan APBD di Pemerintahan Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Bagian Anggaran Pemerintah Kota Surakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 responden yang diambil secara purposive sampling. Alat analisis yang digunakan meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis yang meliputi uji F, uji koefisien determinasi R2, dan uji t. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatwaktuan penyusunan APBD di Pemerintah Kota Surakarta meliputi kapasitas sumberdaya manusia, penghargaan (reward) , sanksi (punishment), partisipasi masyarakat, komitmen dari seluruh komponen organisasi, gaya kepemimpinan. Dimana keenam variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan penyusunan APBD di Pemkot Surakarta, hal ini ditunjukkan oleh nilai p value masing-masing variabel < 0,05. Sehingga hipotesis yang diajukan dari H1 sampai H6 dapat diterima kebenarannya. Kata kunci: kapasitas sumberdaya manusia, penghargaan (reward) , sanksi (punishment), partisipasi masyarakat, komitmen dari seluruh komponen organisasi, gaya kepemimpinan, ketepatwaktuan penyusunan APBD
PENGESAHAN
Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul :“HUBUNGAN FAKTOR - FAKTOR TERHADAP KETEPATWAKTUAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA (Studi Empiris pada Kantor Pemerintah Kota Surakarta)" Yang ditulis oleh : RIZKY AKBAR DIAN PRATAMA B 200 110 348 Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.
PENDAHULUAN Penyelenggaraan pemerintah daerah tak terlepas dari anggaran. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, rancangan anggaran unit kerja dimuat dalam suatu dokumen yang disebut Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK). RASK memuat standar analisis belanja, tolak ukur kinerja standar biaya sebagai intrumen pokok dalam anggaran kinerja. Untuk peningkatan kompetensi aparat pengelola APBD, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014. Salah satunya aturan yang diterbitkan tersebut adalah Permendagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan aturan tersebut telah diuraikan jadwal dalam menyusun APBD yang berlaku bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Namun, adanya aturan yang berisikan jadwal tersebut belumlah mampu untuk mengatasi fenomena yang tengah terjadi dalam penyusunan APBD di Indonesia. Fenomena tersebut turut menggelitik perhatian karena fenomena ini terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. LANDASAN TEORI Sumberdaya Manusia Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (resources). Menurut Edward III (1980) dalam Peggy rumenser (2014), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana
sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari : sumber daya manusia, sumber daya anggaran, informasi berupa data dan fasilitas pendukung lainnya. Sistem reward Sistem reward dan pengakuan atas kinerja karyawan merupakan sarana untuk mengarahkan perilaku karyawan ke perilaku yang dihargai dan diakui organisasi (Mulyadi, 1998) dalam Mubar (2014). Sanksi / punishment Skinner (1985) dalam Mubar (2014) mengungkapkan bahwa perilakumanusia
dibentuk
oleh
rangkaian
penguatan
dan
hukuman
(punishment) yang diterimanya dari lingkungan. Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai dari penyusunan, ratifikasi, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002) dalam Sari (2014). Komitmen Kinerja Menurut Ikhsan dkk. (2000) dalam Syarifah dkk. (2013), komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut.
Gaya Kepemimpinan Menurut Yulk dikutip oleh Elisabeth (2005) dalam Peggy Rumenser (2014), kepemimpinan menyangkut proses sosial, pengaruh yang sengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas – aktivitasnya serta hubungan – hubungan di dalam sebuah kelompok atau organisasi. METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian ini menggunakan data primer yang digunakan untuk menguji ketepatwaktuan penyusunan APBD ditinjau dari sumber daya manusia, penghargaan (reward), sanksi (punishment), partisipasi masyarakat, komitmen, gaya kepemimpinan. Objek pada penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Bagian Anggaran Pemerintah Kota Surakarta yang terdapat pada instansi
sekretariat
bagian
umum,
Bappeda,
DPPKA,
Inspektorat.
Pengumpulan data dilakukan melalui survei kuisioner terhadap pegawai negeri sipil bagian anggaran pemerintah daerah Kota Surakarta. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling. Penelitian ini menggunakan studi literatur dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Peneliti menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah ditulis, model penelitian ini secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:
KWPA= α + β1SDM + β2P + β3S + β4PM + β5K + β6GK + e Dimana : α
: Konstanta
β1- β5
: Koefisien
KWPA : Ketepat Waktuan Penyusunan APBD SDM
: Sumber Daya Manusia
P
: Penghargaan (reward)
S
: Sanksi (punshment)
PM
: Partisipasi Masyarakat
K
: Komitmen
GK
: Gaya Kepemimpinan
e
: error
. Pembahasan 1. Pengaruh
Kapasitas
Sumber
Daya
Manusia
terhadap
Ketepatwaktuan Penyusunan APBD Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kapasitas sumberdaya manusia memiliki tingkat signifikan sebesar (0,000)< α (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kapasitas sumberdaya manusiaberpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyusunan APBD, hal itu berarti hipotesis pertama diterima kebenarannya (H1 diterima). Hal ini dapat diartikan bahwasemakin tinggi kapasitas sumber daya manusia yang bekerja di Pemda Kota Surakarta maka semakin tinggi pulaketepatwaktuan dalam penyusunan APBD-nya.Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan pelatihanpelatihan yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sehingga sumber
daya manusia yang tersedia mampu untuk menjalankan tugas pokoknya dalam meningkatkan pelayanan organisasi terhadap kebutuhan publik. 2. Pengaruh
Penghargaan
(Reward)
terhadap
Ketepatwaktuan
Penyusunan APBD Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penghargaan (reward) memiliki tingkat signifikansi sebesar (0,016) < α (0,05). Hal ini berarti bahwa semakin bagus penghargaan (reward) yang diterima oleh para pegawai di lingkungan Pemda Kota Surakarta dan diberikan secara jelas maka semakin tepatwaktu penyusunan APBD di lingkungan Pemda Kota Surakarta. Dengan seorang pegawai mendapatkan penghargaan (reward) secara jelas atas kerja kerasnya selama ini mencurahkan tenaga untuk kemajuan bersama, maka pegawai tersebut akan semakin meningkat kinerjanya karena terdorong atau termotivasi dengan adanya reward yang akan mereka terima tersebut. Semakinmeningkat kinerja pegawai maka tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu pun akan semakin tinggi termasuk juga dalam penyusunan APBD. 3. Pengaruh
Sanksi
(Punishment)
Terhadap
Ketepatwaktuan
Penyusunan APBD Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
variabel
sanksi
(punishment)memiliki tingkat signifikansi sebesar (0,017) < α (0,05). Hal ini berarti sanksi (punishment) berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyusunan APBD, berarti hipotesis ketiga diterima kebenarannya (H3 diterima). Sehingga dapat diartikan bahwa semakin bagus sanksi
(punishment)yang diberikan secara tegas kepada para pegawai maka semakin tepat waktu pegawai melakukan penyusunan APBD sesuai yang direncanakan, sehingga program pelaksanaan pembangunan daerah pun dapat berjalan sesuai rencana dan lancar.Pengaruh positif menunjukkan bahwa penerapan sanksi (punishment) adalah penting dalam keberhasilan penyusunan APBD berbasis kinerja. 4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Ketepat Waktuan Penyusunan APBD Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
variabel
partisipasi
masyarakat memiliki tingkat signifikansi sebesar (0,000) < α (0,05). Hal ini berartipartisipasi masyarakat berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyusunan APBD, itu berarti hipotesis keempat diterima kebenarannya (H4 diterima). Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partsisipasi masyarakat dalam rangka ikut serta proses penganggaran APBD maka semakin tepat waktu penyusunan APBD Pemda Kota Surakarta. Dengan rakyat semakin ikut berpartisipasi secara langsung dan transparasi dilakukan oleh panitia anggaran dan tim anggaran dalam siklus anggaran maka akan semakin memperkuat pengawasan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. 5. Pengaruh Komitmen dari Seluruh Komponen Organisasi Terhadap Ketepatwaktuan Penyusunan APBD Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komitmen dari seluruh komponen organisasi memiliki tingkat signifikansi sebesar (0,033)
<
α
(0,05).
Hal
ini
berartikomitmen
dari
seluruh
komponen
organisasiberpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyusunan APBD, itu berarti hipotesis kelima diterima kebenarannya (H5 diterima). Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen seluruh komponen organisasi dalam proses penganggaran APBD maka semakin tepat waktu penyusunan APBD di Pemda Kota Surakarta. A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Kapasitas sumberdaya manusia berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyusunan APBD dengan nilai signifikansi sebesar 0,000< 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyusunan APBD. 2. Penghargaan (reward) berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyusunan APBD dengan nilai signifikansi sebesar 0,016< 0,05.Hal ini berarti bahwa semakin bagus penghargaan (reward) yang diterima oleh para pegawai di lingkungan Pemda Kota Surakarta dan diberikan secara jelas maka semakin tepat waktu penyusunan APBD di lingkungan Pemda Kota Surakarta 3. Sanksi (punishment) berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyusunan APBDdengan nilai signifikansi sebesar 0,017< 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin bagus sanksi (punishment) yang diberikan secara
tegas kepada para pegawai maka semakin tepat waktu pegawai melakukan penyusunan APBD. 4. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyusunan APBDdengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam rangka ikut serta
proses penganggaran APBD maka semakin tepat waktu
penyusunan APBD Pemda Kota Surakarta 5. Komitmen dari seluruh komponen organisasi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyusunan APBDdengan nilai signifikansi sebesar 0,033 < 0,05.Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen seluruh komponen organisasi dalam proses penganggaran APBD maka semakin tepat waktu penyusunan APBD di Pemda Kota Surakarta. 6. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyusunan APBDdengan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05.Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik gaya seorang pemimpinan di suatu tim penganggaran khususnya di Pemda Kota Surakarta maka semakin baik kinerja dari para pegawai sehingga tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya akan selesai tepat waktu begitu juga dalam penyusunan APBD di Pemda Kota Surakarta Saran Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian lanjutan, yaitu :
1. Penelitian berikutnya dapat menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi ketepatwaktuan penyusunan APBD diantaranya faktor seperti transparansi, kebijakan publik, pengetahuan anggota dewan, pemanfaatan
teknologi
informasi,
pengawasan
keuangan
daerah,
pengendalian internal, faktor koordinasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif, faktor kompetensi dan komitmen legislatif, faktor koordinasi dan kompetensi SKPD, penyempurnaan sistem administrasi, dan lain sebagainya. 2. Penelitian berikutnya dapat menggunakan metode tambahan yaitu wawancara
secara
langsung
kepada
responden
agar
responden
memberikan jawaban dengan kesungguhan dan keseriusan, serta peneliti lebih terlibat dalam proses penelitian tersebut. 3. Peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian dengan obyek penelitian yang lebih luas seperti di Kabupaten lain eks Karisidenan Surakarta, agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan untuk ruang lingkup yang lebih luas sehingga dapat memperkuat validitas eksternal yang dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut.
DAFTAR PUSTAKA
Azhar, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga.
Fitri, Syarifah Massuki, Unti Ludigdo, dan Ali Djamhuri. 2013. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen, Organisasi, Kualitas Sumber Daya, Reward, Dan Punishment Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Empirik Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat). Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 5, No. 2, September 2013, pp. 157-171 Ghozali, Imam, 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hidayat, Arif. 2011. Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Penganggaran Daerah di Indonesia Pasca Reformasi. Pandecta Volume 6. Nomor 1. Januari 2011: 26-39. Izzaty, K. 2011. “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (Studi pada BLU Universitas Diponegoro Semarang)”. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Kementerian Dalam Negeri RI. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. Mahaputra, Putu Upabayu Rama dan Wayan Putra.2014.Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN:2302-8556. Mubar, Nurwira Rahayu. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja. Artikel Ilmiah. Makasar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin. Pandey, Brammy. 2014. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Pendukung Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Artikel Ilmiah: 60-73. http:ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/.../5834 diakses tanggal 7 Oktober 2015 jam 11.31 WIB Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta. Rumenser, Peggy. 2014. Pengaruh Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan Terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kota Manado. Artikel Ilmiah: 40-50. Sari dan Witono (2014 Sari, Embun Ayu Ratna. 2014. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Serta Pengetahuan Dewan Terhadap Anggaran Dalam Penyusunan APBD (Studi Empiris pada DPRD se-Eks Karesidenan Pati). Naskah Publikasi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sembiring, Benar Baik. 2009. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja (Studi Empiris Si Pemerintahan Kabupaten Karo)”. Tesis. Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Simamora, Henry. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia.Yogyakarta: STIE YKPN. Sopiah. 2008. Perilaku Organisasional, Edisi I. Yogyakarta: CV. Andi Offset. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung : Alfabeta. Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No. 1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah Wulandari, Nivo. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang. Skripsi. Padang: Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang. Yandra, Rolly dan Endang Sutrisna. 2013. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2013, hlm. 119-218.
