MATERI 6
PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI & USAHA KECIL DAN DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 beserta perubahannya 1
DAFTAR ISI TUJUAN PELATIHAN
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
PENDAYAGUNAAN USAHA KECIL
PENGADAAN BARANG / JASA DENGAN DANA PINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERI 2
TUJUAN PELATIHAN SETELAH MATERI INI DISAMPAIKAN, DIHARAPKAN PESERTA MAMPU: Memahami syarat dan kewajiban pengadaan dengan pendayagunaan produksi DN dan keikutsertaan usaha kecil Memahami penggunaan tingkat komponen dalam negeri pengadaan barang/jasa dan preferensi harga
Memahami kegiatan dan kriteria pengadaan barang/jasa dengan dana pinjaman/hibah LN Memahami naskah perjajian kerjasama dan kredit ekspor Memahami pelelangan internasional dan keikutsertaan perusahaan asing
3
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, K/L/D/I wajib: a) Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam pengadaan barang/jasa b) Memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasa nasional
c) Memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil
Pasal 96 ayat (1)
4
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa a.
Ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada semua peserta
b.
Dalam proses evaluasi pengadaan barang/jasa harus diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan barang/jasa impor yang dijual di dalam negeri
c.
Dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan barang/jasa produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih barang/jasa yang memiliki komponen dalam negeri paling besar
d.
Dalam mempersiapkan pengadaan barang/jasa, sedapat mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional
Pasal 96 ayat (4)
5
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI Pengadaan Barang Impor dimungkinkan dalam hal: 1. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; 2. Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan atau 3. Produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
Penyedia barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri
Pasal 96 ayat (9)
6
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI Tingkat Komponen Dalam Negeri TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) merupakan indikator tingkat penggunaan produk dalam negeri dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa
Pasal 97
Menunjukkan besarnya tingkat penggunaan barang/jasa
Wajib digunakan bila TKDN + BMP mencapai 40%
Perhitungan TKDN merujuk pada ketentuan Menteri Perindustrian
Hanya berlaku jika terdapat minimal 3 (tiga) produk dalam negeri
Mengacu pada daftar inventaris oleh Kementrian Perindustrian
Hanya berlaku pada barang yang memenuhi spesifikasi teknis 7
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI Preferensi Harga
PREFERENSI HARGA merupakan perhitungan ulang nilai penawaran dengan mempertimbangkan TKDN
Pasal 98
Pengadaan yang dibiayai rupiah murni dengan nilai > Rp 1 Milyar
Max 15 % untuk barang produksi dalam negeri
Berlaku pada TKDN > 25%
7.5% untuk pekerjaan konstruksi
Pengadaan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri melalui Pelelangan Internasional
Tidak mengubah harga penawaran, tetapi HEA dapat merubah urutan 8
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI PERHITUNGAN HEA HEA =
1 1 + KP
X
HP
HEA = Harga Evaluasi Akhir KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi barang/jasa) HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi) Pada HEA yang sama, pemilik TKDN terbesar menjadi pemenang Pasal 98 ayat (7)
9
LATIHAN Perhitungan HEA • Peserta dibagi contoh pengadaan dengan penggunaan produksi DN • Dalam contoh tersebut, TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan Kementerian Perindustrian • Diskusikan dengan peserta di sebelahnya: 1. 2.
Mencari dalam table Kementerian Perindustrian Tuliskan jawaban pada Tabel yang disediakan
10
PENDAYAGUNAAN USAHA KECIL Peruntukan bagi usaha kecil
Pasal 100
Upaya perluasan kesempatan bagi usaha kecil
Bernilai sampai dengan Rp 2.5 M
PA/KPA membuat rencana pengadaan sebanyak mungkin paket pekerjaan untuk usaha kecil
Kompetensi teknisnya masih dapat dipenuhi usaha kecil
PA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada instansi yang membidangi usaha kecil
11
PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI Ketentuan Umum • Perencanaan memperhatikan penggunaan spesifikasi teknis, kualifikasi, standar nasional dan kemampuan/potensi nasional; • Kriteria evaluasi mencantumkan peran serta penyedia nasional dan preferensi harga; • Dalam kontrak dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri; • Memaksimalkan produksi dalam negeri dalam hal:
Studi Kelayakan dan rancang bangun proyek
Penyiapan Dokumen Pengadaan/KAK
Penyusunan HPS
Pasal 102
12
PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI Ketentuan Umum (2) PPK wajib memahami: 1. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPLN/NPHLN ) 2. Ketentuan pengadaan setelah NPPLN/NPHLN disepakati
Pengadaan yang dibiayai Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing: 1. Dilakukan melalui Pelelangan/Seleksi Internasional dan harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam DRPPHLN 2. Dokumen Penawaran sesuai ketentuan dan norma Internasional 3. Evaluasi Penawaran dengan metode perhitungan biaya efektif Pasal 103
13
PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI Ketentuan Pelelangan Internasional Memberi kesempatan seluasluasnya kepada penyedia nasional Proses pemilihan dilangsungkan di dalam negeri
Dokumen berbahasa Indonesia menjadi acuan jika terdapat perbedaan tafsir
Pasal 101
Dokumen pengadaan berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris
14
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI Dokumen Pengadaan Melalui Pelelangan Internasional Adanya kerja sama antara penyedia barang/jasa asing dengan industri dalam negeri Adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan Ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia
Pasal 101 ayat (6)
15
PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI Keikutsertaan Perusahaan Asing Bernilai di atas Rp 100 milyar untuk pekerjaan konstruksi Perusahaan asing harus bekerja sama dengan perusahaan nasional
Bernilai di atas Rp 20 milyar untuk pengadaan barang/jasa lainnya Bernilai di atas Rp 10 milyar untuk jasa konsultansi
Pasal 104
16
TES
17
LAMPIRAN – TKDN & BMP CONTOH :
TKDN + BMP ≥ 40% Peserta Lelang
TKDN (%)
BMP (%)
TKDN + BMP (%)
Produksi DN
A
35
0
35
Produksi DN
B
26
14
40
Produksi DN
C
25
10
35
Produksi DN
D
10
10
20
Impor
E
0
0
0
Impor
F
0
0
0
Barang
Barang impor tidak bisa ikut lelang
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
18
LAMPIRAN – TKDN & BMP CONTOH :
TKDN + BMP < 40% Peserta Lelang
TKDN (%)
BMP (%)
TKDN + BMP (%)
Produksi DN
A
35
0
35
Produksi DN
B
30
5
35
Produksi DN
C
25
10
35
Produksi DN
D
10
10
20
Impor
E
0
0
0
Impor
F
0
0
0
Barang
Barang impor masih bisa ikut lelang
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
19
TKDN BARANG Bahan Baku/Komp
Proses Produksi
Hasil Produksi
Mesin Proses DALAM NEGERI
DN
LN
Tenaga Kerja Lokal
Asing
Barang Jadi
PASAR
LUAR NEGERI
Overhead Lain-lain
Biaya Brg Jadi – Biaya Komp. LN TKDN = ------------------------------------------------------- X 100% Biaya Brg Jadi TKDN > 25 %
Dapat Preferensi Harga 20
TKDN JASA Perusahaan Jasa Management Proyek Tenaga Kerja Alat Kerja/Fas Kerja Konstruksi/Fabrikasi Jasa Lainnya
Biaya Pemasaran Biaya Adm Keuntungan Pajak
TKDN =
PROYEK
Biaya Total Jasa – Biaya Jasa LN ---------------------------------------Biaya Total Jasa
TKDN > 25 %
PROYEK SELESAI
X 100 %
Dapat Preferensi Harga
TKDN Gabungan = TKDN Barang + TKDN Jasa 21
NILAI BMP Nilai Pemberdayaan Usaha Kecil termasuk Koperasi melalui kemitraan, 1M/5%
30% dari 15% = 4,5 %
Nilai sertifikasi OHSAS 18000 / ISO 14000
20% dari 15% = 3,0 %
Nilai Pemberdayaan Lingkungan, 2M/3%
30% dari 15% = 4,5 %
Nilai Penyediaan Fasilitas Pelayanan Purna Jual, 1M/5%
20% dari 15% = 3,0 %
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
22
23
