Pedoman Pengajuan Usulan Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri
(Buku Biru)
DOKUMENTASI
&
ARSIP
BAPPENAS r.* *o ' q.f.?'{...:..?#. Crass : ....../.7K.2...." '.:t"'!..:.?i;€ checked ,
-'
...
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan NasionaV Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2004
DAFTARTSI Pendahuluan
z.
A.
Umum
B.
Penggunaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Usulan Proyek dalam Buku Biru
A.
Umum Lingkup Buku Biru
B, C.
Pencantuman Usulan Proyek Ketentuan Pengajuan Usulan Dokumen Pelengkap
D. E.
3.
Umum
4
B.
Gambaran Proyek.. Pembiayaan Proyek Kesiapan Proyek Sumber Pembiayaan
5
E.
LAMPIRAN
C.
a J
A.
D.
B.
a
Petunjuk Pengisian Daftar Isian
C.
A.
2 2 2
:
Lampiran Lampiran Lampiran
I II III
Form Surat Pengantar Penyampaian Usulan Proyek. Sektor/Sub Sektor/Program APBN
Daftar Isian Usulan Provek.
6 7 7
I.
PENDAHULUAN
Umum Berdasarkan proyeksi makro ekonomi, Pemerintah setiap tahun memperkirakan besarnya
kebutuhan pinjaman4ribah luar negeri, baik untuk menutup kesenjangan pembiayaan pembangunan maupun untuk membantu dan mendukung neraca pembayaran intemasional. Penggunaan atas pinjaman tersebut perlu dituangkan ke dalam proyek-proyek dan programprogram pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah kepada negara/lembaga pemberi pinjaman 4ribah luar negeri.
Dalam rangka pengusulan tersebut, perlu dilakukan penilaian dan seleksi atas usulan proyek-proyek yang memerlukan pembiayaan dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) termasuk kedit ekspor dad Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMNIBUMD. Selanjutnya, usulan-usulan proyek dinilai layak dibiayai dengan pinjaman4ribah luar negeri dituangkan dalam Daftar Rencana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Buku Biru) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No: I 8 5/KMK.03 I 199 5 - Nomor: KEP.03 I /KET I 5 I 1995 tanggal 5 Mei 1 995.
Guna penyusunan dan perencanaan proyek pembangunan yang akan dibiayai pinlaman/hibah luar negeri, maka disusun pedoman pengajuan usulan proyek tersebut. Pedoman ini mencakup hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam perencanaan dan perumusan proyek, serta tatacara pengajuan usulan proyek/program termasuk persyaratan format dan kelengkapan dokumen.
B.
Penggunaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Mengingat pinjaman luar negeri untuk bantuan proyek Qtroject assistance) adalah dana yang tidak murah dan harus dibayar kembali, maka perumusan dan pemilihan proyek perlu dilakukan dengan cermat untuk memperoleh manfaat dan dampak proyeVinvestasi yang sebesar-
besamya. Oleh karena
itu, sangat disyaratkan bahwa proyek yang diusulkan telah dikaji
kelayakannya melalui suatu studi kelayakan proyek (feasibility study).
Demikian juga halnya dengan bantuan telrr,iis (technical assistance). Walutpun pada umumnya bantuan teknis diberikan dalam bentuk hibah, namun jumlah keseluruhan hibah yang akan diperoleh Pemerintah sangat terbatas. Oleh karena itu, pengusulan bantuan teknis perlu disiapkan dengan cermat pula berdasarkan kebutuhan yang benar-benar tidak dapat dipenuhi selain dari bantuan teknis dari lembaga intemasionaVnegara-negara pemberi hibah.
Agar pinjaman luar negeri dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya
dan
dilaksanakan dengan efisien dan efektif maka penyusunan altematif proyek Qtraject assistance maupnn technical assistance) yang dapat didanai dengan piryaman/hibah luar negeri perlu mempertimb an gkan antar a larn: a. Proyek membutuhkan impor barang/jasa yang besar dan barang/jasa tersebut tidak dapat diperuhi oleh produsen dalam negeri. Proyek yang demikian ini tercermin dari besarnya
komponen belanja dalam valuta asing yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dan pencapaian sasaran pro$amnya, unfuk mengurangi penggunaan cadangandevisa;
pedoman bb
2004doc (06/03/05 - 10:43 AM)
Proyek yang diusulkan diyakini akan memperbesar kapasitas nasional, termasuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan pendapatan
b.
pemerintah./nasional, memperbesar tabungan dalam negeri, memperkuat cadangan devisa dan khususnya mendorong ekspor. Hal ini mengingat bahwa pinjaman luar negeri merupakan dana yang harus dibayar kembali di waktu yang akan datang sehingga kemampuan membayar kembali harus dijamin dengan adanya peningkatan kapasitas nasional khususnya kemampuan ekspor;
Proyek memiliki dampak langsung maupun tidak langsung dalam peningkatan kemampuan barang/jasa produksi dalam negeri sehingga meningkatkan daya saing dan keunggulan kornparatif; Proyek membutuhkan terjadinya transfer teknologi dalam rangka peningkatan kapasitas nasional;
Proyek sejalan dengan program-program yang disepakati dalam berbagai konvensi internasional dalam rangka bantuan program pembangunan dari negara maju kepada negara sedang berkembang, seperti pengentasan kemiskinan dan konservasi lingkungan
hidup. Selain hal-hal tersebut diatas, dalam mengusulkan proyek-proyek yang akan didanai
dengan pinjaman/hibah luar negeri, Departemen/LPND/BUMN juga
perlu
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
Z. Untuk proyek yang akan
diteruspinjamkan/diterushibahkan kepada Daerah, perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dalam menyediakan dana pendamping;
3.
4. 5.
Potensi pengembalian pinjaman melalui proyek yang cost recavery atau merupakan proyek yang menghasilkan penerimaan baik langsung maupun tidak mangsung sehingga dapat dipergunakan untuk mengembalikan pinj aman; Sejalan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas); Mempunyai proritas yang tinggi untuk dibiayai melalui PHLN dan memberikan dampak yang luas bagi kepentingan masyarakat.
Sedangkan apabila usulan tersebut diajukan oleh Pemerintah Daerah/BUMD, agar tidak memberatkan keuangan negara di waktu yang akan datang, maka usulan proyek yang diajukan harus memenuhi kriteria sesuai dengan PP No. 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah yaitu merupakan proyek pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman (cost recovery) serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
l. Merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah; 2. Sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku di Daerah yang bersangkutan;
3. Sejalan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas); 4. Mempunyai proritas yang tinggi untuk dibiayai melalui PHLN dan memberikan yang luas bagi kepentingan masyarakat.
pedoman bb
2004doo (06/03/05 - 10;43 AM)
dampak
il. USULAN PROYEK DALAM A.
BUKU BIRU
Umum
Secara umum, Buku Biru adalah daftar usulan proyek Qroject assistance maupun technical assistance) yang telah dinilai layak oleh Bappenas untuk dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri, termasuk kredit ekspor luar negeri. Dengan demikian, proyek yang tercantum dalam Buku Biru dapat ditindaklanjuti secara resmi oleh pihak-pihak yang terkait untuk ditawarkan kepada calon pemberi pinjaman/hibah luar negeri.
Dalam hal, proyek tersebut diminati oleh berbagai negara, maka berdasarkan Buku Biru instansi penanggung jawab proyek yang bersangkutan dapat melakukan persiapan proses pengadaan dalam rangka memperoleh penawaran yang paling menguntungkan negara. Khusus untuk pendanian proyek yang akan menggunakan kredit ekspor luar negeri, maka permohonan alokasi kredit ekspor baru dapat diajukan setelah proyek yang bersangkutan melalui proses Buku Biru dan dicantumkan dalam Buku Biru. Dalam hal usulan proyek diajukan setelah Buku Biru diterbitkan, maka usulan yang bersangkutan akan diproses untuk penerbitan berikutnya setelah dinilai oleh Bappenas dengan mempertimbangkan kebijakan dan prioritas pembangunan tahun yang sedang berjalan.
B.
Lingkup Buku Biru
a.
Usulan baru yaitu usulan proyek yang tujuan dan sasarannya sefia lingkup kegiatannya belum pemah dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri atau yang belum pernah dicantumkan dalam Buku Biru;
b.
Usulan perbaikan/revisi yaitu usulan proyek dalam Buku Biru periode terakhir
yang memerlukan penyempumaan antara lain: uraian lingkup kegiatan, kebutuhan pembiayaannya, atau perbaikan untuk memperjelas maksud, gambaran dan tujuan usulan proyek tanpa mengubah maksud tujuan dan sasaran semula:
Usulan ulang yaitu usulan proyek yang sudah tercantum dalam Buku Biru periode terakhir yang belum ada kepastian pembiayaan dari pemberi PHLN namun masih prioritas dan perlu dicantumkan kembali dalam Buku Biru yang akan datang.
C
Pencantuman Usulan Provek
Buku Biru akan diperbaharui 2 (dua) kali setahun untuk memberi gambaran usulan proyek selama periode tahun yang bersangkutan, serta untuk memberikan
pedoman bb
2004doc (06/03/05 - l0:43 AM)
kesempatan kepada instansi pengusul mempersiapkan usulannya sebaik mungkin;
usulan dalam Buku Biru tidak perlu diusulkan kembali untuk Buku Biru periode berikutnya sepanjang seluruh sasaran proyek sudah dipastikan dibiayai dengan sejumlah pinjaman/tribah luar negeri dari suatu negara/lembaga;
Usulan dapat disampaikan kembali dalam Buku Biru apabila belum seluruh sasaran proyek memperoleh pembiayaan melalui pinjaman/hibah luar negeri dari suatu negara.4embaga;
Dalam hal suatu usulan proyek telah diprogramkan unfuk dibiayai dengan pinjamanlhibah luar negeri dalam 2-5 tahun mendatang oleh suatu lembaga/negara pemberi pinjaman (lending program ADB, IBRD, dll), maka usulan tersebut akan dicantumkan dalam Buku Biru sampai diperoleh kepastian pembiayaannya;
Dalam hal suatu proyek perlu dimulai dengan bantuan teknis (Project
d.
Preparation Technical Assistance), maka kegiatan bantuan teknis tersebut dapat menjadi satu kesatuan dalam usulan proyeknya.
D.
Prosedur Pengusulan
Usulan proyek-proyek pinjaman/hibah luar negeri diajukan kepada Menteri Negara PPN/Kepala
BAPPENAS
oleh
Menteri
Departemen/Kepala
LPND/Gubernur/BupatiAValikota/Direktur Utama BUMN atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Departemen/Sekretaris Lembaga atas nama Kepala LPND/Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah, contoh pada Lampiran I.
E.
Dokumen Pelengkap
a.
Usulan proyek-proyek PHLN disusun dalam dua daftar usulan yang terpisah (Lampiran I: Contoh I-2), masing-masing untuk usulan Bantuan Proyek dan usulan Bantuan Teknis. Daftar-daftar ini memuat seluruh usulan, baik usulan baru maupun usulan yang sudah tercantum dalam Buku Biru tahun sebelumnya yang diusulkan kembali (dengan atau tanpa perbaikan).
b.
Setiap proyek yang diusulkan perlu dilengkapi dengan Daftar Isian (Lampiran IV), baik
Usulan Bantuan Proyek maupun Usulan Bantuan Teknis, dengan pedoman sebagai berikut:
l. 2.
Daftar isian ditulis dan diisi dalam Bahasa Indonesia, kecuali : nama proyek dalam Bahasa Inggris; dan khusus untuk isian nomor 7, 8 dan 9b. ditulis dalam Bahasa indonesia dan Bahasa Inggris; Daftar isian diisi tidak dengan tulisan tangan agar mudah dibaca;
pcdoman bb 2004doc (.06/03/05 - 10:43 AM)
3. 4.
Daftar isian diisi dengan lengkap, bila ruang tidak cukup dapat dipergunakan halaman tambahan;
Untuk masing-masing pertanyaan dalam daftar isian disediakan penjelasan yang terdapat dalam Petunjuk Pengisian Daftar Isian;
5. Daftar Isian diserahkan dalam bentuk hard copy, bukan dalam disket; 6. Daftar Isian ditandatangani minimal oleh pejabat setingkat Eselon II. d.
Usulan Bantuan Proyek harus ditengkapi dengan dokumen pra-studi kelayakan, studi kelayakan atau studi-studi kelayakan lainnya; Semua usulan Bantuan Teknis harus dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (TOR) dalam bahasa Inggris;
Usulan proyek vans tidak dilenskgni denga! dokupeq tgrsgbql! (Daftar Isian. Laporan Pra Studi Kelavakan atau Studi Kelayakan. TOR) tidak dipertimbanskan untuk dinilai 4an dicantuqrkan dalap Buku Biru: g.
Pedoman Pengusulan dan Daftar Isian (Kuesioner) dapat didownload Bappenas http :/lwww.bappenas.go.id;
h.
Untuk memfasilitasi pengiriman data, Daftar Isian (Kuesioner) yang telah diisi dapat disampaikan melalui email di bawah ini, sedangkan hardcopy kuesioner disampaikan bersama dengan surat penyampaian usulan (dalam bentuk hardcopy).
Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Email:
[email protected] Telp.: (021)3193-4247 Fax: (021) 310-1924
pedoman bb 2004doc (06/03/05 - 10143 AM)
dari
situs
III. A.
UMUM
01
Nama Proyek
PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR ISIAN
Nama proyek harus mampu memberikan gambaran tujuan, kegiatan dan ruang lingkup proyek, termasuk dalam memberikan gambaran lokasi yang memperoleh manfaat atas proyek, namun tetap harus singkat. Contoh : Rehabilitation of Bengkulu Hospital Pro.ject. Nama proyek harus mencerminkan pula pertimbangan aspek kewilayahan dan keruangan. Contoh : South Java Flood Control;
Sulawesi Agricultural Development Project.
OZ
Jenis Bantuan
a) Bantuan Proyek
adalah proyek-proyek yang memerlukan
pinjaman/hibah luar negeri dalam bentuk valuta asing atau valuta asing yang dirupiahkan.
b) Bantuan Teknis adalah proyek-proyek yang memerlukan banfuan luar negeri dalam bentuk tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan, barang dan peralatan dan atau kegiatan pendukung lainnya. 03
Status Pengusulan
Pilih salah satu darijawaban yang tersedia
o4
Instansi Penanggung Jawab (Executing Agency)
Adalah
Departemen/Lembaga/Unit
Eselon
I/Pemerintah
Daerah,tsUMN yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan proyek dalam rangka pencapaian tujuan proyek.
U)
Instansi Pelaksana
Adalah instansi yang melaksanakan proyek sesuai dengan ruang
(Implementing Agency)
lingkup proyek. Apabila suatu proyek dilaksanakan oleh beberapa
instansi pelaksana, baris sebelah atas diisi dengan instansi pelaksana utama yang melaksanakan proyek dengan porsi pembiayaan terbesar, baris di bawahnya diisi dengan instansi lain dengan masing-masing porsi pembiayaannya. Persentase biaya dihitung terhadap total biaya proyek . 06
Lokasi proyek dan perkiraan biaya yang dialokasikan untuk tiap-tiap lokasi.
Sebutkan lokasi (tingkat propinsi) di marra proyek akan dilaksanakan. Dalam hal proyek memiliki beberapa lokasi (propinsi), sebutkan alokasi biaya untuk tiap-tiap lokasi tersebut. Persentase biaya dihitung di tiap lokasi terhadap total biaya proyek
pedoman bb
2004doc (.06/03/05 - 10:43 AM)
.
GAMBARAN PROYEK 0'7
Latar belakang usulan proyek
Merupakan penjelaskan tentang alasan-alasan diperlukannya proyek
tersebut meliputi antara lain latar belakang kebutuhan dan permasalahan yang akan dipecahkan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan. Uraian di sini lebih banyak bertujuan untuk memberi penjelasan kepada calon donor, sehingga perlu diuraikan secara singkat, jelas dan menarik (ditulis dalam bahasa Indonesia dag bAhasa
08
Tujuan Proyek
Inegis).
Merupakan penjelasan tentang tujuan yang akan dicapai setelah kegiatan proyek selesai dalam rangka memecahkan permasalahanpermasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang dan alasan diusulkannya proyek. Tujuan tersebut bisa merupakan tujuanjangka panjang, jangka menengah, jangka pendek atau tujuan yang sifatnya spesifik. Usahakan agar uraian tersebut dapat ditampung dalam ruang yang disediakan (dituJis_dalarn_bah4salrdolqqia
dan bahasa
Inegris). 09
Kegiatan Proyek
a
Jenis kegiatan proyek
Bisa diisi lebih dari satu
b
Uraian kegiatan utama
Merupakan penjelasan singkat namun terperinci mengenai ruang lingkup kegiatan beserta volume kegiatan proyek (ditulis dalam b.ahasa Indonepia dan bahasa Inseris). Uraian harus mampu menggambarkan kesesuaiannya dengan nilai proyek.
proyek
10.
a)
Program Anggaran
Tuliskan Sektor, Sub-sektor, dan Program APBN yang menampung usulan proyek yang bersangkutan.
b)
Apabila usulan proyek ditampung oleh beberapa program, tuliskan program-program yang terkait dan porsi biaya untuk setiap program terhadap total biaya proyek.
c)
Tuliskan kode masing-masing Sektor, Sub-sektor dan Program sesuai dengan kode sektor/subsektor/program anggaran. Penulisan kode program harus lengkap 5 digit. (Lihat lampiran Daftar Sektor, Subsektor dan Program Anggaran).
i1.
Tandai pada salah satu pilihan yang paling sesuai dengan tujuan
Tema utama proyek
proyek.
t2.
Waktu Pelaksanaan
Rencana saat dimulainya pelaksanaan proyek dan perkiraan saat berakhirnya pelaksanaan proyek tersebut (bulan dan tahun).
13.
Kandunean Lokal
Diisi dengan perkiraan persentase kandungan lokal untuk setiap jenis kegiatan proyek (sesuai isian no. 10a) terhadap total biaya tiap-tiap jenis kegiatan tersebut.
pedoman bb 2004doc
(06/03/05 -
10143
AM)
14.
Proyek /bantuan teknis terkait
Diisi dengan nama proyek dan nomor ID proyek-proyek
yang
langsung terkait dengan proyek yang diusulkan, baik yang bersamasama diusulkan maupun yang berasal dari Buku Biru tahun-tahun sebelumnya.
c
PEMBIAYAAN PROYEK
15.
Total Biaya Proyek (Untuk Bantuan Proyek dan Bantuan Teknis)
Apabila usulan proyek merupakan usulan Bantuan Teknis
Total biaya adalah keseluruhanbiaya, baik untuk pembelanjaan barang dan jasa dari luar negeri (Foreign Exchange Expenditure) maupun untuk pembelanjaan barang dan jasa di dalam negeri (Local Expenditure), termasuk pajak-pajak, yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek, yang dibiayai dari rupiah murni maupun pinjaman/hibah luar negeri. Perkiraan biaya tersebut dinyatakan dalam ekivalen USD. Diperinci ke dalam Foreign Exchange Expenditure dan Local Expenditure sesuai kolom yang tersedia, baik untuk usulan Bantuan Proyek maupun usulan Bantuan Teknis. Perincikan total biaya proyek ke dalam komponen-komponen biaya untuk : tenaga ahli, pendidikan/pelatihan, pembelian peralatan dan
lain-lain. Untuk tenaga ahli dan pendidikan/pelatihan sebutkanjumlah orangbulannya (man-month).
t6
Jumlah PHLN yang diharapkan
a)
Perincian PHLN
Isikan perkiraan kebufuhan total pinjaman atau hibah untuk pelaksanaan proyek, baik hibah, pinjaman lunak maupun kredit ekspor.
Isikan perincian kebutuhan PHLN untuk masing-masing jenisnya.
b)
Alasandiperlukannya pinjaman atau hibah luar
Merupakan isian penjelasan mengenai alasan diusulkannya jenis bantuan tersebut untuk pembiayaan proyek.
negeri tsb.
c) l'7
Cara penyaluran
Dana Pendamping
Beri tanda [X] pada salah satu pilihan atau kedua-duanya. Isikan perkiraan jumlah dan sumber dana pendamping dari rupiah
mumi yang
diperlukan,
yang dapat
Departemer/Lembaga/BUMN/BuMD
disediakan
oleh
maupun Pemerintah Daerah
(dalam ekivalen USD). Jumlah nilai pada no. 17 ditambah jumlah nilai pada no. 16 harus sama dengan total nilai proyek pada no. 1 5.
l8
Biaya Operasi dan Pemeliharaan
a)
Perkiraan jumlah biaya
Isikan besamya perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan (dalam rupiah) yang diperlukan setiap tahun setelah proyek selesai.
b)
Sumber pembiayaan
Beri tanda [X] pada pilihan asal sumber pembiayaan untuk biaya operasi dan pemeliharaan tersebut.
KESIAPAN PROYEK
pedoman bb
2004doc (06103/05 - 10:43 AM)
Status Kesiapan Proyek
19
a)
Kerangka Acuan Kerja
Beri tanda [X] pada pilihan kotak yang sesuai dengan tahap perumusan Kerangka Acuan Kerja yang sudah dilaksanakan.
b)
Studi Kelayakan
Beri tanda [X] pada pilihan kotak yang sesuai dengan tahap studi kelayakan yang sudah dilaksanakan.
Aspek yang perlu disurvei dan dinilai dalam persiapan proyek, serta rencana
Beri tanda [X] pada pilihan aspek-aspek yang perlu diteliti
c)
tindaklanjutnya
20
a.
dan
dianalisis untuk mengetahui kelayakan proyek, serta tindak lanjut pelaksanaan studinya, baik oleh Depertemen/ Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagai penanggung jawab proyek, maupun oleh donor yang sudah berminat, serta oleh lembaga yang independen, dalam rangka persiapan proyek. Pilihan dapat lebih dari satu.
Gambaran ukuran-ukuran kelayakan proyek.
Yang dimaksud dengan ukuran kelayakan adalah ukuran-ukuran
Ukuran kuantitatif
Dalam hal analisis manfaat proyek menghasilkan ukuran-ukuran kuantitatif, isikan besaran-besaran IRR, NPV, BenefiVCost Ratio,
yang digunakan untuk memperlihatkan bahwa usulan proyek yang satu lebih bermanfaat atau lebih menguntungkan dibandingkan dengan usulan proyek yang lain, berdasarkan metode analisis tertentu (pilih dan isikan ukuran-ukuran yang dimungkinkan).
atau Break-even Point yang dihasilkan.
b.
Ukuran kuantitatif lainnva
Diisi dalam hal ukuran-ukuran kuantitatif pada pertanyaan
20.a
tidak dimungkinkan diperoleh, gunakan ukuran-ukuran kuantitatif lain yang tetap dapat memperlihatkan gambaran manfaat atat kelayakan proyek.
c.
Ukuran kualitatif
Dalam hal manfaat atau kelayakan proyek tidak dapat diperlihatkan dengan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif, jelaskan ukuran kualitatif yang mendasari dipilihnya proyek dan mengapa tidak dapat dilakukan analisa kuantitatif.
SUMBER PEMBIAYAAN
2l
Inisiatif usulan proyek
22
Lemb aga,N
eg
ar a y ang
Beri tanda [X] pada pilihan yang tersedia. berminat
Beri tanda [X] pada pilihan yang tersedia. Apabila sudah ada pembicaraan dengan calon pemberi PHLN yang berminat, walaupun usulan proyek belum diusulkan secara resmi oleh Bappenas, sebutkan negara/lembaga yang dimaksud.
Apakah sudah termasuk dalam rencana pembiayaan penyedia
PHLN
pedoman bb
2004doc (06103/05 - 10;43 AM)
Beri tanda [X] pada pilihan yang tersedia. Usulan proyek
dapat
dikategorikan masuk dalam program penyedia PHLN apabila sudah diusulkan secara resmi oleh Bappenas kepada penyedia PHLN dan disepakati untuk ditindaklanjuti.
,l
24
Tahapan persiapan yang dilakukan oleh penyedia
25
Penutupan Biaya Recovery)
sudah Beri tanda [X] pada pilihan yang tersedia. (Isian khusus PHLN usulan yang sudah termasuk dalam program penyedia PHLN).
(Cost
untuk
Beri tanda [X] pada pilihan sifat pembiayaannya. Yang dimaksud dengan Penutupan Biaya sepenuhnya yaitu apabila seluruh pembiayaan proyek dapat ditutup dengan pendapatan yang diperoleh setelah proyek selesai.
pedoman bb
2004doc (06/03/05 - 10;43 AM)
t0
