HIBAH LUAR NEGERI

MODUL 9 PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN USAHA KECIL

PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 BERSERTA PERUBAHANNYA

2014 DEPUTI BIDANG PPSDM LKPP

Modul 9

Pengadaan Barang/Jasa dengan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri & Usaha Kecil, Dana Pinjaman/Hibah LN,

D Daaffttaarr IIssii

Daftar Isi ..................................................................................................................... 1 Tujuan Umum ............................................................................................................. 2 Tujuan Khusus ............................................................................................................ 2 A. Pendayagunaan Produksi DN dan Usaha Kecil ..................................................... 3 A.1 A.1.1 A.1.2 A.1.3

A.2

Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri .............................................................. 3 Peningkatan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri ........................................... 3 Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan Preferensi harga .................................... 6 Pengawasan penggunaan produksi dalam negeri............................................................ 11

Pendayagunaan Usaha Kecil ............................................................................... 12

B. Pengadaan Barang/Jasa dengan Dana Pinjaman / Hibah Luar Negeri .............. 14 B.1

Pengadaan Dengan Pinjaman/Hibah Luar Negeri ............................................. 14

B.2

Naskah Perjanjian Luar Negeri dan Kredit Ekspor .......................................... 15

B.3

Pelelangan Internasional dan Keikutsertaan Asing ........................................... 16

C. Tugas Kelompok ................................................................................................... 18 D. Tes ........................................................................................................................ 19 Lampiran ................................................................................................................... 20

PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1

Modul 9

Pengadaan Barang/Jasa dengan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri & Usaha Kecil, Dana Pinjaman/Hibah LN,

TTu ujju uaan nU Um mu um m Tujuan umum : Setelah modul selesai diajarkan, diharapkan peserta mampu memahami pendayagunaan Produksi dalam negeri & usaha kecil serta peraturan pelaksanaan pengadaan barang / jasa dengan dana pinjaman / hibah luar negeri termasuk keikutsertaan perusahaan asing

TTu ujju uaan nK Kh hu ussu uss Tujuan khusus : Setelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu : 1. Memahami syarat dan kewajiban pengadaan dengan pendayagunaan produksi DN dan keikutsertaan usaha kecil. 2. Memahami penggunaan tingkat komponen dalam negeri penggadaan barang / jasa dan preferensi harga. 3. Memahami kegiiatan dan kriteria pengadaan barang / jasa dgn dana pinjaman / hibah LN. 4. Memahami naskah perjajian kerjasama dan kredit ekspor. 5. Memahami pelelangan internasional dan keikutsertaan perusahaan asing.


2

Modul 9 A. Pendayagunaan Produksi DN dan Usaha Kecil

A A.. P Peen nd daayyaag gu un naaaan nP Prrood du ukkssii D DN Nd daan nU Ussaah haa K Keecciill A.1 Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri Produk dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestastasi dan berproduksi di Indonesia. Penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sangat merupakan isu yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh penggunaan produksi dalam negeri akan membuat aktivitas perekonomian dalam negeri aktif. Kondisi ini diharapkan akan bermuara pada membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. A.1.1

Peningkatan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri

Pendayagunaan produksi dalam negeri merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produksi dalam negeri dibandingkan dengan produk impor. Salah satu bentuknya adalah kebijakan adalah Instruksi Presiden No. 2 tahun 2009 tentang penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Instruksi Presiden ini mengamanatkan agar seluruh jajaran instansi pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat mengoptimalkan penggunan produksi dalam negeri. Tujuannya adalah agar belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri dalam negeri serta menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional. Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, K/L/D/I wajib : a.

Memaksimalkan Penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam Pengadaan Barang/Jasa ;

b.

Memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa nasional ; dan


3


c.

Memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

Kewajiban K/L/D/I tersebut dilakukan pada setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa, mulai dari persiapan sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.

Tahap Persiapan Sesuai dengan Permenperin No. 02/M-IND/PER/1/2014, dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa, pengguna anggaran mengelompokkan barang dengan ketentuan : 1.

Barang diwajibkan yaitu barang produksi dalam negeri yang wajib dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP lebih dari atau sama dengan 40 % (empat puluh persen) dan capaian TKDN lebih dari atau sama dengan 25 % (dua puluh lima persen);

2.

Barang dimaksimalkan yaitu barang produksi dalam negeri yang wajib dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP lebih dari atau sama dengan 40 % (empat puluh persen) dan capaian TKDN lebih dari atau sama dengan 15 % (lima belas persen) dan

3.

Barang diberdayakan yaitu barang produksi dalam negeri yang wajib dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN

barang

kurang dari 15 % (lima belas persen) dan capaian TKDN lebih dari atau sama dengan 15 % (sepuluh persen);

Tahap Pemilihan penyedia Pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sebagai berikut : a.

Ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada semua peserta;

b.

Dalam proses evaluasi Pengadaan Barang/Jasa harus diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan Barang/Jasa impor yang dijual di dalam negeri ;

c.

Dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan Barang/Jasa produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih Barang/Jasa yang memiliki komponen dalam negeri paling besar; dan


4


d. Dalam mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa, sedapat mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Tahap Kontrak Perjanjian/Kontrak wajib mencantumkan persyaratan penggunaan : a.

Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang;

b.

Produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industry nasional; dan

c.

Tenaga ahli dan/atau penyedia barang/jasa dalam negeri.

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diupayakan agar Penyedia Barang/Jasa dalam negeri bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa utama, sedangkan Penyedia Barang/Jasa asing dapat berperan sebagai sub-Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan tenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat diperoleh di Indonesia, harus disusun berdasarkan keperluan yang nyata dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya pengalihan keahlian pada tenaga kerja Indonesia. Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus di impor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a.

Pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus di impor ; dan

b.

Peserta pengadaan diwajibkan membuat daftar barang yang di impor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis,

jumlah dan harga yang dilampirkan pada

dokumen penawaran. Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus di impor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a.

Pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benarmencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus di impor ;


5


b.

Pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri ; dan

c.

Peserta pengadaan diwajibkan membuat daftar barang yang di impor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada dokumen penawaran.

Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal : a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri b. Spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan ; dan/atau. c. Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang di impor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri. A.1.2

Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan Preferensi harga

A.1.2.1 Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabuangan barang dan jasa (Permenperin No: 16/M-IND/PER/1/2011).

Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, memberdayakan lingkungan serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual (Permenperin No: 16/M-IND/PER/1/2011).

Penggunaan produk dalam negeri dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh perseratus). Ketentuan ini hanya diberlakukan


6


dalam Pengadaan Barang/Jasa diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) peserta Pengadaan Barang/Jasa produk dalam negeri. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut hanya dapat diikuti oleh Barang/Jasa produksi dalam negeri sepanjang Barang/Jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, harga yang wajar dan kemampuan penyerahan hasil Pekerjaan dari sisi waktu maupun jumlah. TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian.

Untuk

melihat

daftar

tersebut

dapat

dilihat

di:

http://p3dn.kemenperin.go.id/inventaris.php

Tampilan situs data inventarisasi TKDN Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN dan BMP merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/1/2011 dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini. Contoh Beberapa produk dan kandungan TKDN No Kelompok Barang Jenis Produk 1 Bahan Penunjang Pertanian Pupuk NPK 2 Alat Transportasi Pesawat CN 235 3 Alat Olahraga Bola sepak 4 Sarana Pertahanan Smoke Warhead Data lengkap dapat dilihat dialamat web diatas.

Nilai TKDN 53,46 % 38,74 % 65,13 % 40,14 %

BMP diberikan kepada perusahaan berdasarkan faktor penentuan sebagai berikut :


7


No

3

Faktor Penentuan Bobot Perusahaan Pemberdayaan usaha kecil dan mikro termasuk koperasi kecil melalui kemitraan Kepemilikan sertifikat : Kesehatan, keselatan kerja(SMK3, OHSAS 18000) (30 %) Manajemen lingkungan (ISO 14000) (70 %) Pemberdayaan lingkungan

4

Fasilitas pelayanan purnajual

1

2

Kriteria

Bobot

Minimal Rp. 500 juta Setiap kelipatan Rp. 500 juta Tidak ada ada

5% 5%

Tidak ada ada Minimal Rp. 250 juta Setiap kelipatan Rp. 250 juta Investasi minimal 1 milyar Setiap kelipatan 1 milyar

0% 14 % 3% 3%

Batas bobot maksimum 30 %

Nilai BMP (%) 4,5 %

20 %

3%

30 %

4,5 %

20 %

3%

100 %

15 %

0% 6%

5% 5%

A.1.2.2 Preferensi harga Untuk mendukung industri dalam negeri, Pemerintah mengeluarkan kebijakan, salah satunya dengan memberikan preferensi harga bagi produk dalam negeri dalam pengadaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menetapkan prosentase tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Pengertian Preferensi harga adalah nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan barang dan jasa. Preferensi Harga diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai pinjaman luar negeri melalui Pelelangan Internasional maupun yang menggunakan dana APBN.

Sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012 pasal 98 ayat 2, Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni dengan ketentuan : a. Sampai dengan 31 Desember 2013, untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. Mulai

1

Januari

2014,

untuk

Pengadaan

Barang/Jasa

bernilai

diatas

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


8


Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus). Barang produksi dalam negeri tersebut tercantum dalam Daftar Barang Produksi Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian. Preferensi harga untuk Barang produksi dalam negeri paling tinggi 15% (lima belas perseratus). Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh Kontraktor nasional adalah 7,5% (tujuh koma lima perseratus) diatas harga penawaran terendah dari Kontraktor asing. Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut : a.

preferensi terhadap komponen dalam negeri Barang/Jasa adalah tingkat komponen dalam negeri dikalikan preferensi harga;

b.

preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk koreksi aritmatik;

c.

perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah sebagai berikut: =

1 1 + KP

HP

HEA = Harga Evaluasi Akhir. KP

= Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/ Jasa).

HP

= Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan

telah dievaluasi). Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang. Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang Pelelangan/Seleksi. Contoh Perhitungan harga evaluasi akhir (HEA) sesuai Permenperin No : 16/MIND/PER/2011 : Penawaran :


9


Nama Perusahaan A B C

Status Penawaran (juta rupiah) TKDN (%) Perusahaan Barang Jasa Total Barang Jasa Nasional 730.000 10.000 740.000 30 100 Nasional 730.000 7.000 737.000 25 50 Asing 718.000 8.000 726.000 10 20

Catatan : 1. Preferensi barang diberikan 15 % dikalikan dengan TKDN 2. Preferensi Jasa diberikan sebesar 0 % 3. Preferensi diberikan untuk besaran barang minimal 25 % Perhitungan HEA dengan menggunakan preferensi harga barang dan jasa sesuai rumus : HEA =

1 1 + KP

HP

Sehingga HEA PT. A =

HEA PT. B =

1 x 730.000 + 1 + (30% x 15%)

1 x 10.000 = 708.564,59 1 + (100% x 0 %)

1 x 730.000 + 1 + (25% x 15%)

1 x 7.000 = 710.614,46 1 + (50% x 0 %)

Perbandingan HEA dengan memperhitungkan preferensi : Nama TKDN (%) Perusahaan Barang Jasa A 30 100 B 25 50 C 10 20

Preferensi Barang 15 % 15 % 15 %

Jasa 0% 0% 0%

HEA Barang 698.564,59 703.614,46 718.000

Jasa 10.000 7.000 8.000

Gabungan 708.564,59 710.614,46 726.000

Preferensi harga untuk pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor nasional adalah 7,5 % diatas harga penawaran terendah kontraktor asing. Preferensi = 7,5 % x Rp. 726.000.000.000,- (Harga penawaran perusahaan C) = Rp. 54.450.000.000,Sehingga : HEA PT.A = Rp. 708.564.590.000 – Rp. 54.450.000 = Rp. 654.114.590.000 HEA PT.B = Rp. 710.614.460.000 – Rp. 54.450.000 = Rp. 656.164.460.000 Peringkat penawaran berdasarkan perbandingan HEA :


10


Nama Status Harga HEA Preferensi HEA Preferensi Peringkat Perusahaan perusahaan Penawaran Barang (juta Kontraktor Rupiah) Nasional (juta Rupiah) A Nasional 740.000 708.564,59 654.114,590 I B Nasional 737.000 710.614,46 656.164,460 II C Asing 726.000 726.000 726.000 III

Catatan : 1. Preferensi harga untuk barang/jasa dalam negeri diberlakukan pada pengadaan barang/jasa yang dibiayai rupiah murni dengan nilai diatas 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) 2. Preferensi untuk kontraktor nasional diberikan sepanjang terdapat kontraktor asing sebagai peserta lelang 3. Apabila terdapat dua atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, maka penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang.

A.1.3

Pengawasan penggunaan produksi dalam negeri

APIP melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaanproduksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan instansinya masing-masing. APIP segera melakukan langkah serta tindakan yang bersifat kuratif/perbaikan, dalam hal terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaan produksi dalam negeri, termasuk audit teknis (technical audit) berdasarkan Dokumen Pengadaan dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri, Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Presiden ini. PPK yang menyimpang dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendayagunaan Usaha Kecil Contoh tata cara perhitungan sanksi finansial Penyedia Penawaran Barang/Jasa Harga penawaran

Pelaksanaan TKDN HEA (Ribu Peringkat TKDN Harga Sanksi Rp) Penawaran (Ribu Rp)


11


A B C

110.000.000 80% 105.000.000 40% 120.000.000 80%

98.214.286 I 99.056.604 II 107.142.857 III

60% 40% 80%

110.000.000 16.500.000 105.000.000 120.000.000

Pada waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata TKDN tidak sesuai dengan waktu penawaran akan dikenakan sanksi finansial sebesar TKDNpenawaran - TKDNpelaksanaan (maksimal 15%) dikalikan dengan harga penawaran. Formulasi perhitungan menjadi : Sanksi Finansial = [ % TKDNPenawaran - %TKDNpelaksanaan] x harga penawaran Keterangan : Sanksi finansial maksimal 15 % Contoh : Besarnya sanksi yang dikenakan kepada penyedia barang/jasa A adalah = (80 % - 60 %) x Rp. 110.000.000 = 20 % x Rp. 110.000.000 = Rp. 22.000.000,-

Karena maksimal sanksi yang dikenakan adalah 15% dari harga penawaran maka sanksi yang dikenakan menjadi : = 15 % x Rp. 110.000.000 = Rp. 16.500.000,-

A.2 Pendayagunaan Usaha Kecil Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib memperluas peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA mengarahkan dan menetapkan besaran Pengadaan Barang/Jasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. Sedangkan untuk pekerjaan jasa konsultansi tidak ada


12


segmentasi atau pembatasan, jadi untuk jasa konsultan bebas bersaing karena penilaiannya berdasakan kualitas. Perluasan peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan sebagai berikut : a.

setiap awal Tahun Anggaran, PA/KPA membuat rencana Pengadaan Barang/Jasa dengan sebanyak mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil ; dan

b.

PA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada instansi yang membidangi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil disetiap provinsi/kabupaten/kota.

Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraan antara usaha non-kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha

Kecil

serta

koperasi

kecil

di

lingkungan


instansinya.

13

Modul 9 B. Pengadaan Barang/Jasa Dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri

B B.. P Peen ng gaad daaaan nB Baarraan ng g//JJaassaa d deen ng gaan nD Daan naa P Piin njjaam maan n // H Hiib baah h LLu uaarr N Neeg geerrii B.1 Pengadaan Dengan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam berbentuk devisa dan /atau devisa yang dirupiahkan, rupiah ,maupun dalam bentuk barang dan/jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu (Pasal 1 ayat (4) PP No 02 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjamna Dan /Atau Hibah Luar Negeri).

Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupaiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali (Pasal 1 ayat (7) PP No 02 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan /Atau Hibah Luar Negeri).

Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) terdiri dari kegiatan : a. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN ; dan b. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN. PA/KPA merencanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memperhatikan penggunaan spesifikasi teknis, kualifikasi, standar nasional dan kemampuan/potensi nasional. Dalam merencanakan Pengadaan Barang/Jasa, harus memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan/ potensi nasional dan standar nasional dalam hal : a. Studi kelayakan dan rancang bangun proyek; b. Penyiapan dokumen pengadaan/KAK ; dan c. Penyusunan HPS.


14


Kriteria dan tata cara evaluasi dalam Dokumen Pengadaan mencantumkan rumusan peran serta Penyedia Barang/Jasa nasional dan preferensi harga yang ditetapkan. Dalam penyusunan rancangan Kontrak, perlu dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri. PPK dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dari PHLN, wajib memahami : a.

Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN)/ Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) atau dokumen kesepahaman ; dan

b.

Ketentuan-ketentuan

pelaksanaan

proyek

Pengadaan

Barang/Jasa

setelah

NPPLN/NPHLN disepakati Pemerintah Republik Indonesia dan pemberi pinjaman/ hibah. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing dilakukan melalui Pelelangan/Seleksi internasional. Pengadaan Barang/Jasa harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPPHLN). Dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, peserta Pelelangan/Seleksi internasional memasukkan penawaran administratif, teknis, harga dan sumber pendanan beserta persyaratannya sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku secara internasional. Evaluasi penawaran sumber pendanaan dilakukan dengan metode perhitungan biaya efektif.

B.2 Naskah Perjanjian Luar Negeri dan Kredit Ekspor Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri (Pasal 1 ayat (10) PP No 02 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan /Atau Hibah Luar Negeri).

Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Hibah Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Hibah Luar Negeri (Pasal 1 ayat (11) PP No 02 Tahun 2006 Tentang


15


Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan /Atau Hibah Luar Negeri).

Fasilitas Kredit Ekspor adalah pinjaman komersial yang diberikan lembaga keuangan atau lembaga non keuangan di negara pengekspor yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor (Pasal 1 ayat (17) PP No 02 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan /Atau Hibah Luar Negeri).

B.3 Pelelangan Internasional dan Keikutsertaan Asing Pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pelelangan/seleksi internasional dilakukan dengan mengikuti ketentuan berikut ini : 1. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan/ Seleksi internasional harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penyedia Barang/Jasa nasional. 2. Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan/Seleksi internasional ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 3. Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap Dokumen Pengadaan, maka dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan. 4. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah : a.

Dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat ;

b.

Dilaksanakan dengan persyaratan yang paling menguntungkan negara, dari segi teknis dan harga ; dan

c.

Dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan Penyedia Barang/Jasa nasional.

5. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah, dilakukan di dalam negeri. 6. Dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa asing memuat hal-hal sebagai berikut: a. Adanya kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa asing dengan industri dalam negeri ;


16


b. Adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan ; dan c. Ketentuan

bahwa

seluruh

proses

pengadaan

sedapat

mungkin

dilaksanakan di wilayah Indonesia. Perusahaan asing dapat ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk

Pengadaan

Pekerjaan

Konstruksi

dengan

nilai

diatas

dengan

nilai

diatas

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ; b. Untuk

Pengadaan

Barang/Jasa

Lainnya

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ; dan c. Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, sub kontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.

Tampilan situs komunitas pengadaan internasional, www.dgmaket.com


17

Modul 9 C.

Tugas Kelompok

C C.. TTu ug gaass K Keelloom mp pookk


18

Modul 9 Lampiran

D D.. TTeess


19

Modul 9 Lampiran

1 1..

LLaam mp piirraan n


20

HIBAH LUAR NEGERI

Recommend Documents