PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
PETUNJUK UMUM (BUKU I)
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL JAKARTA 2006
Seluruh Buku Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Buku I, II, III, dan IV) dapat didownload di situs Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (www.bappenas.go.id)
Kata Pengantar Dalam rangka mencapai sasaran program pembangunan nasional seperti yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, masih dibutuhkan sumber pendanaan luar negeri sebagai salah satu alternatif pembiayaan. Kebutuhan pinjaman luar negeri tersebut adalah untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional dan menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan pinjaman/hibah luar negeri telah dilakukan berbagai penyempurnaan manajemen pinjaman/hibah luar negeri melalui penyempurnaan peraturan yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah tersebut dan dalam rangka sinkronisasi perencanaan kegiatan dan perencanaan keuangan dari sumber pinjaman/hibah luar negeri telah ditetapkan tiga Peraturan Menteri, yaitu (1) Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah, dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri. Peraturan tersebut di atas diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dalam koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri. i
Dalam rangka meningkatkan pemahaman atas penyempurnaan peraturan tersebut di atas, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan dan pengusulan kegiatan yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri, sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/06/2006 diterbitkan empat buku Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yaitu : (1) Buku I Petunjuk Umum (2) Buku II Petunjuk Pengisian Dokumen Usulan Kegiatan (3) Buku III Petunjuk Peningkatan Kesiapan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (4) Buku IV Petunjuk Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Buku ini merupakan Buku I yang menguraikan secara garis besar tentang penyempurnaan manajemen pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Semoga buku ini dapat memberikan gambaran mengenai seluruh proses perencanaan, pengusulan hingga pemantauan kegiatan yang dibiayai pinjaman dan /atau hibah luar negeri.
Jakarta, Agustus 2006 Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Lukita Dinarsyah Tuwo
ii
Daftar Isi
hal Kata Pengantar....................................................................................... i Daftar Isi................................................................................................iii Daftar Istilah.........................................................................................vi BAB 1
PENDAHULUAN................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ....................................................................... 1 1.2. Proses Perencanaan dan Dokumen Kegiatan yang Berkaitan dengan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri ..................................................................................... 7 1.2.1. Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN)................................................................... 10 1.2.2. Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Jangka Menengah (DRPHLN-JM).. 13 1.2.3. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (DRPPHLN) ......................... 23 1.2.4. Peningkatan Kesiapan Rencana Kegiatan Pemda/BUMN ........................................................ 25 1.2.5. Daftar Kegiatan ....................................................... 29 1.2.6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (RPK-PHLN) ....... 30
iii
BAB 2
PENGUSULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI ..... 33
2.1. Umum ................................................................................... 33 2.1.1. Bantuan Teknik (Technical Assistance/TA) .......... 33 2.1.2. Bantuan Proyek (Project Assistance/PA) ............... 34 2.2. Kriteria Pengajuan Usulan Kegiatan ................................ 34 2.2.1. Usulan Kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga.................................................... 35 2.2.2. Usulan Kegiatan dari Pemerintah Daerah .......... 37 2.2.3. Usulan Kegiatan dari Badan Usaha Milik Negara ...................................................................... 39 2.3. Persyaratan Pengajuan Usulan Kegiatan......................... 40 BAB 3
PENYUSUNAN DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN USULAN KEGIATAN............................ 43
3.1. Dokumen Persyaratan Umum .......................................... 44 3.1.1. Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan................... 44 3.1.2. Dokumen Kerangka Acuan Kerja......................... 46 3.1.3. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan........................ 47 3.1.4. Ringkasan Proyek (Project Digest)......................... 48 3.2. Dokumen Persyaratan Khusus.......................................... 50 3.2.1. Surat Persetujuan Pemerintah Daerah Calon Penerima Penerushibahan ..................................... 50 3.2.2. Surat Persetujuan Direksi BUMN Calon Penerima Penerushibahan dan Surat iv
Persetujuan Menteri BUMN untuk BUMN Calon Penerima Penerushibahan ......................... 50 3.2.3. Surat Persetujuan DPRD Untuk Penerusan Pinjaman Atas Usulan Pemerintah Daerah......... 51 3.2.4. Surat Persetujuan Menteri Pembinaan BUMN Untuk Penerusan Pinjaman BUMN ..................... 51
v
Daftar Istilah
APBD
:
APBN
:
Bappenas
:
BUMN DIPK DRPHLN-JM
: : :
DRPPHLN
:
FKE KAK Meneg PPN
: : :
NPHLN NPPLN Pemda PHLN PPLN RKPLN
: : : : : :
RPJM RPJMD
: :
RPK-PHLN
:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Usaha Milik Negara Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Jangka Menengah Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Fasilitas Kredit Ekspor Kerangka Acuan Kerja Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Daerah Pemberi Hibah Luar Negeri Pemberi Pinjaman Luar Negeri Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
vi
BAB BAB1 1 PENDAHULUAN
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan seperti yang telah
ditetapkan
dalam
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah (RPJM) 2004-2009, masih dibutuhkan pendanaan dari sumber luar negeri. Sumber pendanaan luar negeri yang diterima Pemerintah terdiri dari pinjaman dan hibah luar negeri. Pendanaan luar negeri tersebut digunakan mendukung atau bahkan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pada berbagai bidang prioritas, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN) Pemerintah 2006-2009.
Pinjaman luar negeri Pemerintah dapat berbentuk pinjaman program maupun pinjaman proyek. Pinjaman program berupa pinjaman uang yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, sedangkan pinjaman proyek digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri (PPLN). Dalam pembahasan lebih lanjut, yang dimaksud dengan pinjaman luar negeri disini adalah pinjaman proyek. Sedangkan 1
hibah luar negeri dapat berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat
digunakan
untuk
membiayai
berbagai
kegiatan
pembangunan sesuai dengan kesepakatan dengan Pemberi Hibah Luar Negeri (PHLN).
Jenis
pinjaman
luar
Kotak 1. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
negeri dapat berupa
Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
pinjaman
lunak,
fasilitas kredit ekspor, pinjaman dan komersial. umum,
campuran pinjaman Secara sumber
pendanaan luar negeri dapat berasal dari (1)
bilateral/pemerintah negara lain; (2) lembaga multilateral, dan; (3) perbankan atau lembaga keuangan internasional, berupa fasilitas kredit ekspor dan pinjaman komersial.
Pengelolaan pinjaman luar negeri menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan pengelolaan ekonomi makro. Pengadaan
pinjaman
luar
negeri
disusun
dengan
mempertimbangkan kemampuan Pemerintah untuk membayar kembali pinjaman tersebut di masa yang akan datang serta 2
kemampuan Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelaksana kegiatan dalam penyerapan dana pinjaman.
Sesuai dengan RPJM 2004-2009, kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan pinjaman luar negeri dalam rangka mencapai kemandirian
dalam
pendananaan
pembangunan
adalah
menurunkan porsi pinjaman luar negeri dalam pembiayaan APBN. Sementara itu, kebijakan dalam pemanfaatan hibah luar negeri terutama untuk mendorong peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada bidang keahlian yang belum dimiliki Indonesia dengan persyaratan tidak mengikat dan tidak menimbulkan ketergantungan di masa yang akan datang.
Pendanaan luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan, perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi nasional. Dalam rangka meningkatkan negeri
tersebut,
Pemerintah
pemanfaatan pendanaan melakukan
luar
penyempurnaan
perencanaan, pengusulan dan penilaian kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri, melalui penyempurnaan berbagai peraturan dan tata cara perencanaan dan pengadaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, antara lain dengan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 3
2006
tentang
Tata
Cara
Pengadaan
Pinjaman
dan/atau
Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
Dalam rangka mengoperasionalisasikan pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2006 tersebut telah disusun 3 (tiga) Peraturan Menteri, yaitu: a. Peraturan
Menteri
Negara
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
PER.005/M.PPN/06/2006
tentang
Tata
Cara
Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; b. Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
52/PMK.010/2006
tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah; dan c. Peraturan Menteri tentang
Tata
Cara
Keuangan Nomor Pemberian
53/PMK.010/2006
Pinjaman
Daerah
dari
Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.
Tujuan penyempurnaan peraturan tersebut diatas adalah : a. Meningkatkan efektifitas pemanfaatan pinjaman/hibah luar negeri dalam pencapaian sasaran pembangunan.
4
b. Meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman dan/atau hibah luar negeri. c. Meningkatkan
koordinasi
antara
lembaga-lembaga
pemerintah dalam merencanakan dan mengelola kegiatan yang dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri. d. Meningkatkan integrasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan
yang
dibiayai
dengan
pinjaman dan/atau hibah luar negeri ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). e. Meningkatkan kemampuan dan peran dari Kementerian Negara/Lembaga, Pemda, dan BUMN dalam merencanakan dan menyusun rencana kegiatan yang dibiayai
dengan
pinjaman dan/atau hibah luar negeri. f. Meningkatkan rasa kepemilikan (ownership) dari Kementerian Negara/Lembaga, Pemda, dan BUMN atas kegiatan yang dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri1. g. Meningkatkan
koordinasi
dan/atau Hibah
dengan
Pemberi
Pinjaman
Luar Negeri dalam menyusun dan
merencanakan penggunaan dana pinjaman dan/atau hibah.
1
sejalan dengan deklarasi Paris 5
Kotak 2. Deklarasi Paris Deklarasi Paris (2 Maret 2005) tentang efektifitas pemanfaatan bantuan luar negeri (aid) ditandatangani oleh 91 negara dan 26 lembaga multilateral dan bilateral. Deklarasi Paris tersebut menyatakan bahwa seluruh penandatangan deklarasi sepakat akan memberikan komitmen dalam mempercepat peningkatan efektifitas pemanfaatan bantuan luar negeri melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Meningkatkan kemampuan negara-negara penerima bantuan (partner) dalam menyusun strategi pembangunan nasional dan kerangka kerja operasional (dalam perencanaan, pembiayaan, dan penilaian kinerja). b. Meningkatkan kesesuaian bantuan dengan prioritas, sistem dan prosedur serta membantu meningkatkan kapasitas negara-negara penerima bantuan (partner). c. Meningkatkan akuntabilitas (accountability) kebijakan, strategi, dan kinerja pemanfaatan bantuan kepada masyarakat dan parlemen di negara donor dan penerima bantuan. d. Menghilangkan duplikasi kegiatan dan melakukan rasionalisasi kegiatan donor agar dana dapat digunakan seefektif mungkin. e. Melakukan reformasi dan menyederhanakan kebijakan dan prosedur dari donor untuk meningkatkan kerjasama dan penyesuaian prioritas, sistem dan prosedur negara-negara penerima bantuan (partner). f. Menyusun standar dan ukuran-ukuran atas kinerja dan akuntabilitas sistem dari negara-negara penerima bantuan (partner) dalam manajemen keuangan publik, pengadaan barang dan jasa, perlindungan hukum dan lingkungan hidup, yang sejalan dengan praktek yang dapat diterima secara luas serta dapat dilaksanakan dengan mudah.
6
1.2. Proses Perencanaan dan Dokumen Kegiatan yang Berkaitan dengan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri merupakan bagian dari usaha dalam rangka pencapaian sasaran RPJM. Sumber daya yang bersumber dari luar negeri, baik berupa pinjaman maupun hibah diarahkan untuk mencapai sasaran prioritas yang telah dinyatakan dalam RPJM yang selanjutnya telah diperinci ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Negara/Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja BUMN yang menyediakan
pelayanan
publik.
Bidang-bidang
prioritas
pembangunan yang pencapaian sasarannya dapat dibiayai melalui pinjaman luar negeri dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN).
Dalam
rangka
mengefektifkan
pemanfaatan
dana
yang
bersumber dari luar negeri dan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah maupun dengan pihak Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, dilakukan penyempurnaan proses perencanaan pemanfaatan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
7
Proses perencanaaan tersebut dimulai dengan (lihat Gambar 1): a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN); b. Penyusunan Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Jangka Menengah (DRPHLN-JM) yang berisi rencana kegiatan sesuai dengan periode RPJM; c. Penyusunan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (DRPPHLN) yang berisi daftar kegiatan prioritas yang telah siap dilaksanakan serta mempunyai indikasi sumber pendanaan; d. Penyampaian Daftar Kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri kepada Menteri Keuangan dan calon PPLN/PHLN; e. Penandatanganan Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN) dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN)
antara
Menteri
Keuangan
dengan
calon
PPLN/PHLN; f. Penyusunan
Rencana
Pelaksanaan
Kegiatan
Pinjaman
dan/atau Hibah Luar Negeri (RPK-PHLN) merupakan bahan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan yang disusun berdasarkan NPPLN/NPHLN yang telah ditandatangani.
8
RPJM
Telah ditetapkan oleh Presiden
RKPLN
Disusun oleh Menteri Keuangan dan Meneg PPN Ditetapkan oleh Presiden
DRPHLN JM
Ditetapkan oleh Meneg PPN
DRPPHLN
Ditetapkan oleh Meneg PPN
Daftar Kegiatan
Disampaikan oleh Meneg PPN kepada Menteri Keuangan
Naskah Perjanjian PHLN
Ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Pihak Penyedia PHLN
RPK-PHLN
Disusun oleh Meneg PPN bersama instansi pelaksana
Gambar 1. Dokumen Perencanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Dengan adanya tahapan perencanaan yang dimulai dari penyusunan dokumen RKPLN hingga penyusunan dokumen RPK-PHLN, proses penyiapan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri dapat dilakukan secara sistematis dan bertahap mulai dari penyusunan arah kebijakan pemanfaatan sumber dana luar negeri hingga pengintegrasian rencana kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka penyiapan RAPBN. Disamping itu, dengan adanya penyempurnaan proses perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan kegiatan tersebut maka proses penyiapan kegiatan
9
yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri menjadi efektif, transparan dan dapat diarahkan untuk menunjang pencapaian prioritas bidang pembangunan, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah maupun dengan pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Dengan demikian, diharapkan bahwa seluruh tahap perencanaan dan pelaksanaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dapat dipantau dan dievaluasi sehingga dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Alur perencanaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dalam kerangka kelembagaan dapat dilihat pada Gambar 2.
1.2.1. Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN) RKPLN merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana kebutuhan pinjaman luar negeri, dan arah dan kebijakan pemanfataan serta prioritas bidang pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri (yang disebut juga dengan Strategi Peminjaman/Borrowing
Strategy).
Prioritas
bidang
tersebut
merupakan bagian dari prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM. Periode berlakunya RKPLN sama dengan periode berlakunya RPJM. Penyusunan RKPLN dimaksudkan untuk meningkatkan kehatian-hatian dalam memanfaatkan pinjaman luar negeri dan memberikan arah dalam penyusunan rencana
10
Calon PPLN/PHLN
Kementerian PPN/Bappenas
Depkeu
K/L/Pemda/BUMN
RKPLN (Borrowing Strategy) Usulan Kegiatan
Kesesuaian dengan RKPLN & RPJM
Lending Program
DRPHLN-JM Sinkronisasi Kegiatan
Kegiatan Pemda/BUMN
Kegiatan K/L
Permintaan Informasi Kemampuan Keuangan Pemda/BUMN
Indikasi Kemampuan Keuangan Pemda/BUMN
Kelayakan
Penyusunan rencana kegiatan rinci
Kesiapan
Indikasi Komitmen Pendanaan
DRPPHLN
Daftar Kegiatan
Manajemen Risiko
Penetapan Alokasi NPPHLN
RPKPHLN
Penyusunan rencana Pelaksanaan kegiatan
Gambar 2. Alur Perencanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri 11
kegiatan. Tujuan
penyusunan RKPLN adalah untuk (1)
Pemanfaatan pinjaman luar negeri yang lebih efisien, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal, (2) Menjamin adanya pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah yang berkelanjutan dengan meminimalkan resiko pengelolaannya, dan (3)
Memberikan
pedoman
umum
kepada
semua
kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam pengelolaan pinjaman luar negeri untuk satu waktu pelaksanaan kerjasama.
RKPLN disusun dengan memperhatikan manajemen pinjaman yang baik, antara lain sebagai berikut: a. penentuan jumlah pinjaman (debt targeting), b. kemampuan membayar kembali (repayment capacity), c. pengurangan risiko (risk mitigation), d. kesinambungan
fiskal
(fiscal
sustainability)
dengan
memperhatikan ketentuan mengenai pembatasan jumlah kumulatif pinjaman dan jumlah kumulatif defisit APBN.
Penyusunan RKPLN
dilakukan
oleh
Meneg
PPN/Kepala
Bappenas bersama-sama dengan Menteri Keuangan. Dokumen RKPLN ditetapkan oleh Presiden sebagai acuan bagi seluruh Kementerian Negara/Lembaga, Pemda maupun BUMN dalam menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri. 12
1.2.2. Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Jangka Menengah (DRPHLN-JM) Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Jangka Menengah (DRPHLN-JM) adalah dokumen perencanaan yang berisi
informasi
rencana
kegiatan
usulan
Kementerian
Negara/Lembaga, Pemda, dan BUMN yang layak dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri selama periode RPJM (lima tahun). Pada dasarnya, pengusulan kegiatan-kegiatan tersebut dalam
DRPHLN-JM
untuk
mendapat
indikasi
komitmen
pendanaan dari Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. DRPHLN-JM ditetapkan oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas. Untuk dapat menampung penyempurnaan rencana kegiatan maupun adanya usulan kegiatan baru yang dianggap layak untuk dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri, DRPHLN-JM dapat diperbaharui.
Dalam rangka mengoptimalkan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, pengusulan rencana kegiatan hanya dapat dilakukan oleh Menteri pada Kementerian Negara, Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, dan Direksi BUMN (one gate policy). Kebijakan satu pintu (one
gate
policy)
dimaksudkan
dalam
untuk
pengusulan
meningkatkan
kegiatan
kehati-hatian
tersebut dalam
pemanfaatan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dan agar
13
terjadi sinergi antara berbagai kegiatan dalam instansi pengusul serta mempertimbangkan kemampuan sumber daya lainnya dari instansi pengusul.
Atas usulan kegiatan yang telah disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemda/BUMN,
Meneg
PPN/
Kepala
Bappenas melakukan penilaian usulan kegiatan, meliputi penilaian
administrasi,
penilaian
teknis,
dan
meliputi
kelengkapan
penilaian
pendanaan.
a. Penilaian Administrasi Penilaian
administrasi
dokumen
administrasi sebagaimana dipersyaratkan.
b. Penilaian Teknis Penilaian teknis mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
1) Kesesuaian Usulan Kegiatan Dengan Sasaran Program RPJM Kegiatan yang diusulkan harus merupakan bagian dari pencapaian sasaran prioritas bidang pembangunan yang tercantum dalam RPJM. Prioritas bidang pembangunan yang sasarannya akan dibiayai dari pinjaman luar negeri dijelaskan dalam RKPLN Oleh sebab itu, usulan kegiatan harus
14
menggambarkan keterkaitan usulan kegiatan dengan prioritas bidang pembangunan yang tercantum dalam RKPLN, yang meliputi: a. Bidang penanggulangan kemiskinan, dan kesenjangan; b. Bidang kesempatan kerja, investasi dan ekspor; c. Bidang sarana dan prasarana; d. Bidang revitalisasi pertanian, pedesaan, kelautan, dan perikanan; e. Bidang pendidikan dan kesehatan; f. Bidang
hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi
birokrasi; g. Bidang pertahanan dan keamanan. 2) Kelayakan Teknis Penilaian yang dilakukan berupa penilaian terhadap hasil analisis prediksi kebutuhan barang dan jasa yang perlu disediakan oleh instansi pengusul melalui pelaksanaan kegiatan yang diusulkan dalam jangka waktu tertentu beserta skenario dan analisa sensitivitas atas rencana pelaksanaan kegiatan
tersebut.
Penilaian
juga
dilakukan
terhadap
efektivitas rencana kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan.
15
Hal yang dianalisis antara lain adalah penilaian pencapaian tujuan. Hal ini untuk mengukur kemungkinan pencapaian tujuan kegiatan berdasarkan aktivitas yang direncanakan. Penilaian yang dilakukan antara lain berupa penilaian terhadap bentuk pencapaian tujuan langsung dan tidak langsung, penilaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari kegiatan yang ditetapkan.
3) Kelayakan Ekonomi Penilaian yang dilakukan berupa penilaian terhadap efisiensi penggunaan sumber daya (input) dengan manfaat (outcomes) yang
diperoleh
dalam
pelaksanaan
rencana
kegiatan,
mencakup aspek sosial, lingkungan dan/atau ekonomi.
Manfaat dari kegiatan yang diusulkan baik berupa manfaat langsung maupun tidak langsung telah diidentifikasikan dan dihitung baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Risiko yang akan muncul pada setiap pelaksanaan suatu kegiatan harus diidentifikasikan dan diperhitungkan, jenis risiko apa saja yang akan timbul, cara mengatasi risiko dan siapa yang paling tepat/mampu untuk menangani risiko tersebut.
16
4) Kelayakan Finansial Penilaian finansial dilakukan atas usulan kegiatan investasi yang dapat memberikan penerimaan langsung bagi pengguna pinjaman. Penilaian terhadap aspek finansial dapat dilakukan antara lain melalui perhitungan biaya-biaya finansial kegiatan beserta tahun implementasinya, arus pendanaan (cash flow) kegiatan, nilai Financial Internal Rate of Return (FIRR) atau Return on Equity (ROE), perhitungan Cost Recovery, dan perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR).
5) Kemampuan Pelaksanaan Instansi Pengusul Kemampuan
pelaksanaan
instansi
pengusul
sekurang-
kurangnya dinilai berdasarkan dua hal, yaitu kemampuan sumber
daya
manusia
dan
kemampuan
pendanaan.
Kemampuan sumber daya manusia dinilai berdasarkan ketersediaan
staf
yang
memiliki
kemampuan
dalam
mengelola kegiatan, kemampuan tentang substansi kegiatan, baik secara teknis maupun keuangan serta kemampuan dalam melaksanakan pendanaan pelaksana
pelelangan
dinilai untuk
paket
berdasarkan
menyediakan
kegiatan.
Kemampuan
kemampuan dana
instansi
pendamping
dan
penganggaran pelaksanaan kegiatan. Disamping itu juga dapat dilihat kemampuan dari pelaksana kegiatan dalam
17
menyediakan
fasilitas
pendukung
dan
data-data
yang
diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
6) Penilaian Pendanaan Penilaian pendanaan dilakukan melalui sinkronisasi yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
a) Keselarasan dengan RKPLN Kegiatan yang diusulkan harus sesuai dengan prioritas dan arah kegiatan yang terdapat dalam RKPLN. Kegiatan yang diusulkan untuk dapat dibiayai dari pinjaman luar negeri harus masuk dalam jumlah batas maksimum dana pinjaman luar negeri yang dapat digunakan pada waktu yang ditetapkan.
b) Ketersebaran Kegiatan Antar Wilayah Yang Dibiayai Dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Kegiatan
yang
ketersebaran
diusulkan
wilayah/daerah
perlu
mempertimbangkan
penerima
manfaat
dari
kegiatan yang diusulkan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan pemerataan dalam pembangunan nasional
yang
pada
akhirnya
akan
meningkatkan
pertumbuhan perekonomian secara lebih merata.
18
c) Keterkaitan Dengan Kegiatan
Lain Dari Instansi
Pengusul Kegiatan yang diusulkan sangat mungkin terkait dengan kegiatan lain dalam instansi pengusul, bila dilihat dari jenis, tujuan dan sasaran kegiatan. Keterkaitan kegiatan tersebut
dapat
terjadi
dengan
kegiatan
yang
telah
dilaksanakan, atau kegiatan yang sedang dilaksanakan, bahkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jenis keterkaitan kegiatan yang diusulkan dengan kegiatan lain dalam instansi pengusul dapat bersifat saling melengkapi, saling menggantikan atau saling berurutan.
d) Keselarasan Dengan Kegiatan Yang Terkait Secara Langsung Dari Instansi Lain Kegiatan yang diusulkan dapat juga terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi lain, baik yang berasal
dari
instansi
Kementerian
Negara/Lembaga
maupun dengan instansi di daerah. Keterkaitan tersebut harus saling melengkapi dan meningkatkan penerima manfaat dari kegiatan-kegiatan yang saling terkait tersebut.
19
e) Kinerja Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman dan/atau Hibah
Luar Negeri Yang Sedang
Berjalan Pada Instansi Pengusul Kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri
yang sedang berjalan
merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian usulan rencana kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar rencana kegiatan yang telah disetujui dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadual yang telah disepakati, sehingga menghindari terjadinya kelambatankelambatan dalam penyerapan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Penilaian
kinerja
dari
instansi
pelaksana
dalam
melaksanakan kegiatan dapat dilihat dari (a) kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan pada saat perencanaan kegiatan, (b) kesesuaian jadual pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditentukan, (c) jumlah penyerapan dana dibandingkan dengan rencana penggunaan pinjaman, dan (d) banyaknya terjadi permasalahan administrasi penarikan dana dari pemberi pinjaman ke pemerintah (backlog).
20
f) Kemampuan Penyediaan Dana Pendamping Pelaksanaan
pinjaman
dan/atau
hibah
luar
negeri
membutuhkan dana pendamping berupa penyediaan sumber daya baik berupa anggaran maupun barang dan jasa yang harus disediakan oleh instansi pelaksana. Dana pendamping
berasal
dari
bagian
anggaran
instansi
pelaksana, bukan merupakan dana tambahan (on top) dalam
rangka
pelaksanaan
kegiatan
yang
dibiayai
pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Dengan demikian, kemampuan instansi pengusul maupun pelaksana dalam menyediakan dana pendamping merupakan salah satu penilaian
kelayakan.
pelaksanaan
kegiatan
Besarnya yang
dana
dibiayai
pendamping
oleh
pinjaman
dan/atau hibah luar negeri merupakan kesepakatan antara pemberi dan penerima pinjaman yang dituangkan dalam dokumen persiapan kegiatan.
Informasi rencana kegiatan yang terdapat pada DRPHLN-JM dapat digunakan sebagai: a. Bahan
dalam
melakukan
koordinasi
dalam
rangka
menyempurnakan rencana kegiatan yang telah disusun oleh berbagai institusi yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
21
b. Bahan dalam menyusun rencana kerjasama pembangunan dengan pihak pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri.; dan c. Bahan untuk lembaga bilateral, multilateral maupun lembagalembaga
internasional
lain
yang
berminat
melakukan
kerjasama dengan pemerintah dalam bentuk penyediaan pinjaman dan/atau hibah.
Dengan adanya informasi rencana kegiatan tersebut, juga akan memberikan
kesempatan
kepada
masyarakat
luas
untuk
menyampaikan masukan kepada lembaga penanggung jawab kegiatan
guna
prinsipnya,
menyempurnakan
DRPHLN-JM
sebagai
rencana
kegiatan.
dokumen
Pada
perencanaan
kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri mengacu kepada RPJM maupun RKPLN. demikian, masa berlaku DRPHLN-JM sama
Dengan
dengan masa
berlaku RPJM maupun RKPLN. Dokumen DRPHLN-JM dapat disempurnakan
setiap
tahun
untuk
menampung
penyempurnaan rencana maupun menambah rencana kegiatan baru yang layak dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
22
1.2.3. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (DRPPHLN) Berdasarkan
DRPHLN-JM,
Meneg
PPN/Kepala
Bappenas
melakukan koordinasi dengan calon Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, baik dalam rangka kerjasama bilateral, multilateral maupun dengan berbagai lembaga keuangan internasional. Koordinasi ini ditujukan untuk menyusun rencana kegiatan yang disepakati akan dibiayai
oleh calon
Pemberi
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
Rencana kegiatan dalam DRPHLN-JM yang telah disepakati oleh pemerintah dan calon Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, selanjutnya akan dilakukan persiapan lebih rinci dalam rangka memenuhi berbagai kriteria kesiapan pelaksanaaan (readiness criteria) kegiatan, yang meliputi penyusunan rencana kegiatan rinci serta penyempurnaan dokumen studi kelayakan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Penyusunan rencana kegiatan rinci mencakup uraian jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi kegiatan, rencana alokasi
anggaran,
penentuan
satuan
kerja,
organisasi
pelaksanaan dan jadual pelaksanaan, rencana penyediaan dana pendamping, dan rencana penyediaan lahan yang dibutuhkan serta mekanisme pengadaan barang dan jasa.
23
Kotak 3. Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) a. Telah disusun rencana kegiatan rinci ; b. Telah disusun indikator kinerja pelaksanaan kegiatan untuk keperluan monitoring dan evaluasi; c. Telah ada pernyataan kesediaan dari Pemda/BUMN untuk menyiapkan dana pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewajiban Pemda/BUMN yang bersangkutan, termasuk dana pendamping, sesuai dengan rencana jadual pelaksanaan; d. Telah dialokasikan dana pendamping untuk tahun pertama pelaksanaan kegiatan yang disiapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemda/BUMN; e. Telah ada rencana pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, termasuk ketersediaan dana yang diperlukan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemda/BUMN; f. Telah disusun rancangan pembentukan Unit Manajemen Proyek dan Unit Pelaksana Proyek; dan g. Telah disusun rencana pengelolaan kegiatan.
Proses peningkatan kesiapan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh instansi penanggung jawab kegiatan dengan koordinasi kantor Kementerian Negara PPN/Bappenas. Tahap peningkatan kesiapan merupakan langkah penting untuk menentukan rencana kepastian pelaksanaan dan pembiayaan, serta menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan.
Rencana kegiatan yang telah mendapat indikasi pendanaan dari calon Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan telah memenuhi sebagian besar kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan akan disusun dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (DRPPHLN). DRPPHLN ini memuat usulan 24
kegiatan yang akan ditindaklanjuti ke tahap negosiasi dengan calon
Pemberi
Pinjaman
dan/atau
Hibah
Luar
Negeri.
DRPPHLN ditetapkan oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas setiap tahun.
Untuk menjaga kepastian dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah
luar negeri, setiap
kegiatan yang telah tercantum dalam DRPPHLN selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan belum mendapat Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah
pembiayaan dari
Luar Negeri, kegiatan
tersebut tidak akan dicantumkan lagi dalam DRPPHLN pada tahun berikutnya.
1.2.4. Peningkatan Kesiapan Rencana Kegiatan Pemda/BUMN Khusus untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemda maupun BUMN, baik dalam rangka penerushibahan maupun penerusan pinjaman luar negeri, perlu dilakukan terlebih dahulu penilaian indikasi kemampuan keuangan Pemda/BUMN yang akan
melaksanakan
kegiatan
tersebut.
Penilaian
indikasi
kemampuan keuangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan indikasi kelayakan Pemda/BUMN tersebut untuk menerima kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
25
Kotak 4. Koordinasi Perencanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan Pemda dengan Departemen Keuangan a. Kegiatan Penerushibahan Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah: Pasal 10 (2) Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan menyampaikan data keuangan Daerah kepada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai bahan pertimbangan penyusunan DRPPHLN. (3) Data keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) antara lain meliputi : a. peta kapasitas fiskal Daerah. b. Rincian alokasi Hibah yang diterima masing-masing Daerah untuk 5 (lima) tahun terakhir. b. Kegiatan Penerusan Pinjaman Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri: Pasal 2 (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan informasi mengenai indikasi kemampuan keuangan Daerah kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, sebagai bahan penyusunan DRPPHLN yang dilakukan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. (3) Indikasi kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. Indikasi proyeksi perhitungan tentang kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) b. Informasi jumlah pinjaman Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan c. Kinerja pinjaman Daerah.
26
Penilaian indikasi kemampuan keuangan Pemda maupun BUMN dilakukan melalui koordinasi dengan Departemen Keuangan untuk melakukan penilaian awal mengenai indikasi kemampuan keuangan Pemda maupun BUMN dalam memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Untuk penilaian indikasi kemampuan keuangan Pemda, Departemen Keuangan (sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 52 dan 53 tahun 2006) menyampaikan data keuangan Daerah Pengusul kegiatan kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas yang kemudian digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penilaian kegiatan yang berkaitan dengan Pemda dalam rangka penyusunan DRPPHLN.
Untuk pengusulan hibah, data keuangan yang dimaksud antara lain meliputi: a. peta
kapasitas
fiskal
daerah,
yang
menggambarkan
kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pembiayaan tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan
setelah
dikurangi
belanja
pegawai
dan
dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin;
27
b. rincian alokasi hibah dari Pemerintah yang diterima daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir.
Untuk pengajuan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman, data keuangan yang dimaksud antara lain meliputi: a. Indikasi proyeksi perhitungan tentang kemampuan Pemda dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR); b. Informasi jumlah pinjaman Pemda yang bersangkutan; dan c. Kinerja pinjaman Daerah.
Setelah
DRPPHLN
terbit,
Kementerian
Negara/Lembaga/
Pemda/BUMN yang kegiatannya tercantum dalam DRPPHLN harus terus mematangkan persiapan rencana pelaksanaan kegiatan. Rencana pelaksanaan kegiatan tersebut berisi antara lain pencantuman dan pengalokasian rencana kegiatan beserta dana pendampingnya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga, Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah atau dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, menyiapkan sumber daya manusia calon pengelola kegiatan, serta menyiapkan rencana dan anggaran pengadaan tanah dan/atau
pemukiman
kembali
apabila
kegiatan
tersebut
memerlukan tanah maupun pemukiman kembali.
28
Khusus untuk Pemda/BUMN yang usulannya tercantum dalam DRPPHLN maka Pemda/BUMN tersebut harus mempersiapkan persyaratan
yang
diperlukan
dalam
penyusunan
Naskah
Perjanjian Penerusan Pinjaman atau Penerusan Hibah Luar Negeri dengan Departemen Keuangan.
1.2.5. Daftar Kegiatan Berdasarkan rencana kegiatan yang telah tercantum dalam DRPPHLN, Meneg PPN/Kepala Bappenas menyampaikan Daftar
Kegiatan
PPLN/PHLN. Kementerian
kepada
Daftar
Menteri
Kegiatan
Keuangan
berisi
dan
rencana
Negara/Lembaga/Pemda/BUMN
calon
kegiatan
yang
telah
tercantum dalam DRPPHLN dan telah memenuhi kriteria kesiapan pelaksanaan serta telah mendapatkan komitmen pendanaan dari pemberi pinjaman/hibah luar negeri.
Daftar Kegiatan tersebut sekurang-kurangnya mencakup jenis kegiatan, instansi pengusul, instansi pelaksana, rencana alokasi pinjaman dan/atau hibah, jadual pelaksanaan, rencana sumber pendanaan luar negeri, dan jenis penerusan pinjaman dan/atau penerushibahan luar negeri. Daftar Kegiatan ini merupakan dasar bagi Departemen Keuangan untuk melakukan negosiasi dengan calon Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
29
dan penandatanganan Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
1.2.6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (RPK-PHLN) Dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri,
paling lambat
3 (tiga) bulan setelah Naskah
Perjanjian Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri ditandatangani, Menteri pada Kementerian Negara/Lembaga, Kepala Pemerintahan Daerah, Direksi BUMN selaku penanggung jawab kegiatan harus menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan
kepada
Meneg
PPN/Kepala
Bappenas.
Rencana
pelaksanaan kegiatan tersebut berisi antara lain rincian jenis kegiatan, lokasi, alokasi anggaran,
satuan kerja pelaksana
kegiatan, jadual pelaksanaan, kebutuhan dana pendamping, serta mekanisme pengadaan barang dan jasa dari kegiatan yang dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan yang disampaikan, Meneg PPN/Kepala Bappenas menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (RPK-PHLN). RPK-PHLN tidak hanya berisi informasi rencana pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang didanai pinjaman dan hibah luar
30
negeri
baru
tetapi
juga
menyajikan
informasi
rencana
pelaksanaan dari seluruh pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang sedang berjalan. Informasi dalam RPK-PHLN dapat digunakan sebagai: a. bahan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah dalam rangka penyiapan RAPBN setiap tahun. b. acuan dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan. c. acuan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan informasi yang tertuang dalam NPPLN/NPHLN. d. bahan
penyusunan
Rencana
Kerja
Kementerian
Negara/Lembaga yang terkait dengan pinjaman luar negeri bagi instansi pelaksana kegiatan.
Apabila terjadi perubahan rencana pelaksanaan kegiatan, Menteri pada Kementerian Negara/Lembaga, Kepala Daerah, dan Direksi BUMN harus menyampaikan usulan perubahan tersebut kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas. Berdasarkan usulan perubahan tersebut, Meneg PPN/Kepala Bappenas akan melakukan koordinasi dengan
seluruh instansi yang terkait,
untuk membahas usulan perubahan rencana pelaksanaan tersebut, termasuk dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
31
Apabila
perubahan
mengakibatkan Penanggung
rencana
pelaksanaan
perubahan Jawab
terhadap
Kegiatan
kegiatan
akan
NPPLN/NPHLN,
(Executing
Agency)
harus
menyampaikan usulan perubahan NPPLN/NPHLN kepada Menteri
Keuangan
dan
Meneg
PPN/Kepala
Bappenas,
dilengkapi dengan penjelasan atas usulan perubahan. Perubahan Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan NPPLN, antara lain meliputi perubahan rencana kegiatan, realokasi dana, perpanjangan masa berlaku perjanjian, dan/atau pembatalan sebagian kegiatan dan/atau dana.
Meneg PPN/Kepala Bappenas akan melakukan koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan dan pihak terkait untuk membahas usulan perubahan NPPLN/NPHLN
tersebut.
Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Meneg PPN/Kepala Bappenas
akan
NPPLN/NPHLN
menyampaikan kepada
rekomendasi
Menteri
perubahan
Keuangan
untuk
ditindaklanjuti.
32
BAB BAB2 2 PENGUSULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI PINJAMAN DAN/ATAU
PENGUSULAN KEGIATAN YANG HIBAH LUAR NEGERI DIBIAYAI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI 2.1. Umum DRPHLN-JM
berisi
rencana
kegiatan
Kementerian
Negara/Lembaga, Pemda, dan BUMN yang layak dibiayai dari pinjaman maupun hibah dari luar negeri. Secara umum, rencana kegiatan yang tercantum dalam DRPHLN-JM dibagi menjadi 2 jenis kegiatan, yaitu rencana kegiatan yang berbentuk Bantuan Teknik (Technical Assistance/TA) dan Bantuan Proyek (Project Assistance/PA). Sejak awal perencanaan kegiatan, instansi pengusul suatu kegiatan sudah harus mengidentifikasi jenis usulan kegiatan, apakah bentuk usulan kegiatan tersebut merupakan bantuan proyek atau bantuan teknis.
2.1.1. Bantuan Teknik (Technical Assistance/TA) Bantuan Teknik (TA) adalah suatu rencana kegiatan yang menggunakan sumber daya luar negeri yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan sumber daya manusia dan sistem manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan tenaga
33
ahli, pendidikan dan pelatihan, penelitian, maupun lokakarya atau seminar.
Pembiayaan kegiatan Bantuan Teknik seoptimal mungkin menggunakan dana hibah luar negeri. Pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk kegiatan Bantuan Teknik hanya digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan keahlian yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia di Indonesia.
2.1.2. Bantuan Proyek (Project Assistance/PA) Secara
umum
Bantuan
Proyek
adalah
suatu
kegiatan
pembangunan yang memanfaatkan berbagai sumber daya luar negeri dengan kegiatan utama meningkatkan aset fisik instansi pengusul atau masyarakat. Pemanfaatan pinjaman luar negeri seoptimal mungkin digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan menambah aset fisik.
2.2. Kriteria Pengajuan Usulan Kegiatan Instansi yang dapat mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai melalui pinjaman atau hibah luar negeri adalah Kementerian Negara/Lembaga,
Pemda, dan BUMN. Agar suatu kegiatan
yang diusulkan layak untuk mendapatkan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, kegiatan tersebut harus memenuhi kriteria
34
yang telah ditentukan dalam Peraturan Meneg PPN/Kepala Bappenas Nomor: PER.005/M.PPN/06/2006, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus.
Kriteria umum harus dipenuhi oleh seluruh usulan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri, yaitu: a.
Kegiatan sesuai dengan arahan dan sasaran RPJM;
b.
Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas Pembangunan Nasional;
c.
Kegiatan
harus
mempertimbangkan
kemampuan
pelaksanaan; d. Kegiatan yang secara teknis dan pembiayaan lebih efisien untuk dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; dan e.
Hasil kegiatan dapat dioperasikan oleh sumber daya dalam negeri dan dapat diperluas untuk kegiatan lainnya.
Disamping kriteria umum tersebut, terdapat kriteria khusus yang berlaku
secara
spesifik
untuk
jenis
usulan
Kementerian
Negara/Lembaga, Pemda maupun BUMN.
2.2.1. Usulan Kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga a. Kriteria untuk kegiatan yang diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang akan dilaksanakan oleh Kementerian
35
Negara /Lembaga sendiri, harus memenuhi kriteria umum dan
kegiatan
harus
merupakan
upaya
dalam
rangka
pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga (kriteria khusus). b. Kriteria untuk kegiatan yang diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diterushibahkan kepada Pemda, harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus, yaitu: 1) kegiatan yang diusulkan merupakan urusan Pemda yang diprioritaskan untuk Pemda yang memiliki kapasitas fiskal rendah; 2) kegiatan memberi manfaat langsung bagi masyarakat suatu Pemda dan/atau masyarakat pada Pemda lain; 3) untuk kegiatan yang hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah penerima penerushibahan, Pemda harus ikut menanggung sebagian biaya pelaksanaan kegiatan; 4) kegiatan pendukung merupakan kewajiban Pemda; dan 5) kegiatan
yang
diusulkan
merupakan
bidang
tugas
Kementerian Negara/Lembaga pengusul.
c. Kriteria untuk kegiatan yang diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diterushibahkan kepada BUMN, harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus, yaitu:
36
1) kegiatan digunakan untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan yang disediakan BUMN; 2) BUMN tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program
prioritas
bidang
dalam
RKPLN.
Indikator
kemampuan BUMN dinilai berdasarkan laporan keuangan BUMN; dan 3) kegiatan
yang
diusulkan
merupakan
bidang
tugas
Kementerian Negara/Lembaga pengusul.
2.2.2. Usulan Kegiatan dari Pemerintah Daerah Pemda (Propinsi/Kabupaten/Kota) dapat mengajukan : a. Rencana kegiatan yang akan dibiayai melalui penerusan pinjaman luar negeri kepada Pemda yang bersangkutan. Inisiatif penyusunan rencana kegiatan tersebut dapat disusun oleh Pemda yang bersangkutan atau dapat pula diinisiasi oleh Kementerian Negara/Lembaga yang membidangi rencana kegiatan tersebut. Namun pengusulan rencana kegiatan penerusan pinjaman hanya dapat dilakukan oleh Pemda yang akan melaksanakan rencana kegiatan penerusan pinjaman tersebut. b. Rencana kegiatan yang akan dibiayai melalui penerushibahan, hanya untuk kegiatan yang direncanakan akan dibiayai melalui hibah luar negeri.
37
a. Kriteria kegiatan yang diusulkan oleh Pemda yang akan diteruspinjamkan, harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus, yaitu: 1) kegiatan investasi untuk prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan penerimaan pada APBD Pemda yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut; 2) kegiatan merupakan urusan Pemda; 3) kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan
prioritas
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah dan sejalan dengan program RPJM. 4) kegiatan memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat daerah setempat; dan 5) Pemda mempunyai kemampuan fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.
Kementerian Negara/Lembaga dapat menginisiasi kegiatan penerusan pinjaman yang akan diusulkan oleh Pemda. Kegiatan penerusan pinjaman yang diinisiasi Kementerian Negara/Lembaga, disamping memenuhi kriteria tersebut di atas, juga harus memenuhi kriteria (a) kegiatan dilaksanakan oleh lebih dari satu Pemda dan (b) kegiatan dalam bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga pengusul. 38
b. Kriteria kegiatan yang diusulkan oleh Pemda untuk yang akan diterushibahkan, harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus, yaitu: 1) kegiatan
untuk
menunjang
peningkatan
fungsi
pemerintahan; 2) kegiatan untuk memberikan layanan dasar umum; dan 3) kegiatan untuk pemberdayaan aparatur Pemda.
2.2.3. Usulan Kegiatan dari Badan Usaha Milik Negara BUMN yang menyediakan barang/jasa yang sesuai dengan prioritas bidang yang dicantumkan dalam RPJM maupun RKPLN dapat mengusulkan rencana kegiatan yang akan dibiayai melalui pinjaman luar negeri sebagai penerusan pinjaman.
Kriteria untuk kegiatan yang diusulkan oleh BUMN melalui pemerintah yang dijadikan kegiatan yang diteruspinjamkan, harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus, yaitu: a. kegiatan investasi untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan serta meningkatkan penerimaan BUMN; dan b. BUMN mempunyai proyeksi kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman, yang dinilai berdasarkan laporan keuangan BUMN.
39
2.3. Persyaratan Pengajuan Usulan Kegiatan Kegiatan
yang
Negara/Lembaga,
akan
diusulkan
Pemda,
dan
BUMN
oleh harus
Kementerian memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pengusul kegiatan, sedangkan persyaratan khusus adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusul kegiatan, yang disesuaikan dengan instansi pengusul dan jenis penerusan pinjaman atau penerushibahan.
Persyaratan Umum terdiri dari: a. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK) b. Studi Kelayakan Kegiatan c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Persyaratan Khusus adalah sebagai berikut: a. Usulan dari Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penerushibahan kepada: 1) Pemda, Melampirkan Surat Persetujuan Pemerintah Daerah Calon Penerima Penerushibahan. Hal ini dimaksudkan agar rencana
kegiatan
yang
disusun
oleh
Kementerian
40
Negara/Lembaga dan akan dilaksanakan oleh Pemda telah dikoordinasikan serta seluruh syarat pelaksanaaan kegiatan yang direncanakan telah disetujui oleh Pemda calon pelaksana kegiatan; 2) BUMN Melampirkan Surat Persetujuan Direksi BUMN dan Surat Persetujuan Menteri yang Bertanggung Jawab di Bidang Pembinaan BUMN. Hal ini dimaksudkan agar rencana kegiatan
yang
disusun
oleh
Kementerian
Negara/Lembaga yang akan dilaksanakan oleh BUMN telah dikoordinasikan serta seluruh syarat pelaksanaaan kegiatan yang direncanakan telah disetujui oleh BUMN calon pelaksana kegiatan
maupun
Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pembinaan BUMN.
b. Usulan dari Pemerintah Daerah untuk penerusan pinjaman Melampirkan Surat Persetujuan DPRD Calon Penerima Penerusan
Pinjaman.
Hal
ini
dimaksudkan
untuk
meningkatkan kehati-hatian Pemda dalam menyusun rencana kegiatan yang membawa dampak beban keuangan di masa yang akan datang, yaitu berupa pengembalian pokok dan bunga pinjaman.
41
c. Usulan dari BUMN untuk penerusan pinjaman Melampirkan Surat Persetujuan Menteri yang Bertanggung Jawab di Bidang Pembinaan BUMN. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kehati-hatian BUMN dalam menyusun rencana kegiatan yang membawa dampak beban keuangan di masa yang akan datang, yaitu berupa pengembalian pokok dan bunga pinjaman.
42
BAB BAB3 3 PENYUSUNAN DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN
PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN KEGIATAN PERSYARATAN PENGAJUAN USULAN KEGIATAN Pengajuan
usulan
kepada
Meneg
PPN/Kepala
Bappenas
disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Menteri untuk kegiatan Kementerian Negara, Pimpinan Lembaga untuk kegiatan Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota untuk kegiatan Pemda, dan Direksi untuk kegiatan BUMN, serta dilengkapi dokumen persyaratan umum pengusulan kegiatan. Disamping itu perlu dilampirkan persyaratan khusus berupa : a. Surat
Persetujuan
Penerushibahan
Pemerintah untuk
Daerah
usulan
Calon
Penerima
penerushibahan
oleh
Kementerian/Lembaga. b. Surat Persetujuan DPRD untuk usulan penerusan pinjaman oleh Pemda. c. Surat Persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang BUMN untuk usulan penerusan pinjaman oleh BUMN.
43
3.1. Dokumen Persyaratan Umum Persyaratan umum pengusulan kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman dan/atau hibah luar negeri adalah Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja dan Daftar Isian Pengusulan Kegiatan. Selain dari ketiga persyaratan umum tersebut, untuk memudahkan penilaian usulan kegiatan, instansi pengusul menyusun ringkasan
informasi mengenai usulan
rencana kegiatan yang diajukan dalam Lembar Ringkasan Kegiatan, yang
disusun berdasarkan informasi dari ketiga
dokumen persyaratan umum.
3.1.1. Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan Studi Kelayakan Kegiatan adalah suatu rangkaian penelitian yang dilakukan dengan kriteria dan metoda tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran penilaian atas usulan kegiatan. Studi Kelayakan Kegiatan dapat berbeda antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dilihat dari bentuk dan kedalaman penelitian yang dilakukan sesuai dengan tingkat kerumitan dan risiko yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Semakin besar dan kompleks suatu kegiatan, umumnya akan memerlukan Studi Kelayakan Kegiatan yang lebih luas dan mendalam.
44
Dalam pelaksanaan studi kelayakan, manfaat dan risiko dari kegiatan yang akan diusulkan diperhitungkan dengan rinci. Manfaat langsung maupun tidak langsung akan diidentifikasi dan dihitung secara kualitatif dan kuantitatif. Risiko yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan kegiatan harus diidentifikasi dan diperhitungkan, termasuk langkah-langkah antisipasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko tersebut.
Analisis kelayakan kegiatan dilihat dari berbagai aspek yang terkait dengan instansi pengusul, penerima manfaat, maupun lingkungan dimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Secara garis besar aspek-aspek tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu: kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan kelayakan finansial. Berdasarkan hasil analisis kelayakan dari ketiga aspek tersebut, diperoleh gambaran mengenai kelayakan suatu kegiatan untuk dilaksanakan dan dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Hasil suatu Studi Kelayakan Kegiatan yang telah dilakukan, umumnya berlaku untuk kurun waktu tertentu. Hal tersebut dimaksudkan agar asumsi-asumsi dan prediksi kondisi yang digunakan pada saat melakukan Studi Kelayakan Kegiatan masih relevan dengan kondisi pada saat kegiatan tersebut akan dilaksanakan. 45
Suatu kegiatan dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan apabila manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut lebih besar daripada dampak negatif (risiko) yang ditimbulkan, serta terdapat cara untuk mengatasi risiko tersebut. Bila dipandang perlu untuk mengetahui lebih rinci atas manfaat dan dampak negatif yang akan terjadi pada kegiatan yang diusulkan, serta cara mengatasi risiko tersebut, dapat dilakukan pendalaman Studi Kelayakan Kegiatan pada tahap Peningkatan Kesiapan Kegiatan.
3.1.2. Dokumen Kerangka Acuan Kerja Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun setelah melakukan Studi Kelayakan Kegiatan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan rancangan pelaksanaan usulan kegiatan. Rancangan tersebut menjelaskan bagaimana suatu kegiatan akan dilaksanakan dan ketentuan apa saja yang harus dipenuhi oleh pelaksana kegiatan, agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan pada studi kelayakan.
Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen yang berisi ketentuanketentuan dan arahan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk gambaran mengenai informasi bentuk kegiatan yang akan dikerjakan. Kerangka Acuan Kerja harus dibuat secara rinci dan
46
jelas untuk menghindari/mengurangi permasalahan yang akan muncul akibat kesalahan dalam memahami Kerangka Acuan Kerja tersebut.
3.1.3. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Berdasarkan dokumen Studi Kelayakan Kegiatan dan Kerangka Acuan Kerja yang telah disiapkan, selanjutnya dapat disusun Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK). Penyusunan DIPK tersebut dilaksanakan untuk mempermudah para pengambil keputusan dalam menilai kelayakan suatu kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
DIPK adalah daftar isian yang telah ditentukan formatnya, sehingga pengusul kegiatan dapat mudah menyajikan informasi penting yang akan disampaikan. DIPK dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian besar,
yaitu:
1) Umum,
2) Kegiatan, 3)
Pembiayaan , dan 4) Dokumen Persyaratan Pengusulan Kegiatan.
DIPK merupakan salah satu persyaratan umum yang harus dipenuhi
oleh
pengusul
kegiatan.
Untuk
mengurangi
pengulangan korespondensi yang tidak perlu antara pihak pengusul kegiatan dan Kantor Meneg PPN/Bappenas, DIPK harus diisi dengan data yang mutakhir dan akurat.
47
3.1.4. Ringkasan Proyek (Project Digest) Agar setiap kegiatan yang diusulkan dapat ditawarkan kepada calon pemberi pinjaman/hibah luar negeri, perlu disusun Ringkasan Kegiatan (Project Digest) yang berisi informasi penting yang dapat memberikan gambaran umum mengenai rencana kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Ringkasan proyek berisi data dan informasi yang disusun dalam bentuk format lembar sederhana yang diisi dengan bahasa Inggris.
Kumpulan Ringkasan Kegiatan ini akan disusun menjadi sebuah dokumen yang disebut Daftar Rencana Pinjaman Hibah Luar Negeri
Jangka
Menengah
(DRPHLN-JM).
DRPHLN
JM
merupakan dokumen yang akan disampaikan kepada calon Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan para pihak terkait untuk digunakan sebagai dasar dalam membahas persiapan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
48
Gambar 3. Lembar Ringkasan Kegiatan dalam DRPHLN JM
49
3.2. Dokumen Persyaratan Khusus Dokumen yang termasuk dalam Persyaratan Khusus adalah sebagai berikut:
3.2.1. Surat Persetujuan Pemerintah Daerah Calon Penerima Penerushibahan Penerushibahan kepada Pemda akan mengakibatkan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan kepada Pemda tersebut. Oleh sebab itu diperlukan persetujuan dari Pemda sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi dalam pengusulan rencana kegiatan yang akan diterushibahkan oleh Kementerian Negara/Lembaga kepada Pemda.
Syarat
tersebut
dinyatakan
dalam
bentuk
Surat
Persetujuan Pemerintah Daerah Calon Penerima Penerushibahan untuk bersedia melaksanakan kegiatan yang diusulkan serta memenuhi berbagai persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan.
3.2.2. Surat Persetujuan Direksi BUMN Calon Penerima Penerushibahan dan Surat Persetujuan Menteri BUMN untuk BUMN Calon Penerima Penerushibahan Penerushibahan kepada BUMN akan mengakibatkan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan kepada Direksi BUMN dan menambah aset BUMN tersebut. Oleh sebab itu diperlukan persetujuan Direksi BUMN dan Menteri yang bertanggung jawab dalam
pembinaan BUMN sebagai suatu syarat. Dengan 50
demikian, syarat yang harus dipenuhi dalam pengusulan rencana kegiatan
yang
akan
diterushibahkan
oleh
Kementerian
Negara/Lembaga kepada BUMN, adalah persetujuan Direksi BUMN
yang
akan
menerima
penerushibahan
untuk
melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan persetujuan menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan BUMN. Persetujuan
tersebut
dicantumkan
dalam
bentuk
Surat
Persetujuan Direksi BUMN dan Surat Persetujuan Menteri yang Bertanggung Jawab di Bidang Pembinaan BUMN.
3.2.3. Surat Persetujuan DPRD Untuk Penerusan Pinjaman Atas Usulan Pemerintah Daerah Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri sebagai penerusan pinjaman bagi Pemda mempunyai dampak keuangan pada APBD di masa yang akan datang berupa pengembalian Memperhatikan
pokok hal
dan
bunga
tersebut,
pinjaman
maka
rencana
luar
negeri.
pelaksanaan
pinjaman harus mendapat rekomendasi dari DPRD, berupa Surat Persetujuan DPRD yang bersangkutan.
3.2.4. Surat Persetujuan Menteri Pembinaan BUMN Untuk Penerusan Pinjaman BUMN Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri sebagai penerusan pinjaman bagi BUMN mempunyai dampak
51
keuangan di masa yang akan datang berupa pengembalian pokok dan bunga pinjaman luar negeri. Memperhatikan hal tersebut maka rencana pelaksanaan pinjaman harus mendapat rekomendasi dari Menteri yang membina BUMN, berupa Surat Persetujuan Menteri yang Bertanggung Jawab di Bidang Pembinaan BUMN.
52
