''hd
Cen tre for Humanitarian Dialogue
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN PUSAT DIALOG KEMANUSIAAN (CENTRE FOR HUMANITARIAN DIALOGUE) MEN GENAl STUDI PERDAMAIAN DAN KEMANUSIAAN
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Repub lik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai BPPK) dan Pusat Dialog Kemanusiaan, selanjutnya secara singular disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama disebut sebagai "Para Pihak". MENCATAT perlunya pemikiran inovatif dalam diskusi internasional terkait mediasi dan dialog pada kawasan yang dilanda konflik dan rawan konflik; MEMPERTIMBANGKAN topik-topik yang relevan dengan penyelesaian konflik, perdamaian, dan manajemen konflik, serta mediasi kemanusiaan; MENYADARI nilai Pusat Dialog Kemanusiaan dan peran non-partisan organisasi tersebut di Jenewa, Swiss, dalam membentuk solusi pragmatis untuk mengurangi konflik di seluruh dunia melalui dialog, dan juga peran BPPK untuk menghadirkan rekomendasi kebijakan untuk mendukung diplomasi Indonesia yang kreatif, aktif, dan antisipatif; MEMPERHITUNGKAN pentingnya pelaksanaan diskusi oleh Para Pihak dalam suasana yang netral dan informal, di mana perbedaan pandangan dapat disampaikan dan diperdebatkan secara terbuka untuk mendorong pemahaman , dan kerja sama yang lebih luas; MENGINGINKAN untuk memulai kerja sama antara Para Pihak yang dibentuk melalui penandatanganan sebuah Memorandum Saling Pengertian (MSP) mengenai Studi Perdamaian dan Kemanusiaan antara BPPK dan Pusat Dialog Kemanusiaan;
Mengikuti hukum dan ketentuan yang berlaku di kedua negara; Telah mencapai pengertian sebagai berikut:
Pasall TUJUAN
MSP ini bertujuan untuk menciptakan hubungan antara Para Pihak dan untuk menyediakan kerangka kerja bagi Para Pihak untuk menyelenggarakan kegiatan secara bersama dalam ranah yang menjadi kepentingan bersama melalui kemitraan strategis.
Pasalll LINGKUP KERJA SAMA
Para Pihak akan bekerja sama dalam membagi informasi, menyelenggarakan diskusi, konferensi, ataupun kegiatan lainnya mengenai beberapa topik, termasuk mengenai penyelesaian konflik, perdamaian dan manajemen konflik, serta mediasi kemanusiaan. Hal-hal spesifik yang menjadi sasaran kolaborasi adalah sebagai berikut: • • •
Pertukaran data publik dan informasi mengenai mediasi konflik; Pertukaran konten publik yang dibuat oleh Para Pihak mengenai penyelesaian konfl ik; Mengundang dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing Pihak;
•
Menyelenggarakan kegiatan, seperti lokakarya pelatihan, konsultasi, konferensi, dan pertemuan di kawasan Asia Tenggara terkait manajemen konflik dan dialog; Program dan kerja sama lainnya yang ditentukan secara bersama oleh Para Pihak.
•
Pasallll KONTAK UTAMA
1. Untuk implementasi MSP ini, Para Pihak menunjuk organisasi berikut sebagai kontak utama dan koordinator, yaitu: a. Untuk BPPK: Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa. b. Untuk Pusat Dialog Kemanusiaan: Direktur Asia, Pusat Dialog Kemanusiaan. 2. Para Pihak sebelumnya akan melakukan konsultasi untuk menentukan secara spesifik program yang akan dijalankan untuk implementasi MSP ini. 3. Program spesifik di bawah MSP ini diimplementasikan melalui pengaturan teknis yang dikembangkan dan disetujui secara tertulis oleh Para Pihak. Pengaturan yang menjelaskan hal-hal terperinci terkait program dan proyek tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
PasaiiV PENGATURAN KEUANGAN
Para Pihak menerima bahwa kerja sama yang disusun dalam Lingkup Kerja Sarna ditetapkan sesuai dengan kewajiban dan kemampuan keuangan masing-masing. Para Pihak akan saling berkonsultasi dan memutuskan secara bersama pengaturan keuangan yang muncul secara kasus per kasus sesuai dengan ketersediaan anggaran.
PasaiV HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk implementasi aktivitas di dalam MSP ini akan menjadi hak kekayaan intelektual Para Pihak. 2. Salah satu Pihak dilarang menggunakan nama, logo, dan/atau emblem resmi Pihak lainnya dalam setiap publikasi, dokumen, dan/atau karya tulis tanpa persetujuan tertulis dari salah satu Pihak. 3. Dalam hal pengaturan khusus, program-program atau proyek menghasilkan kekayaan intelektual, maka Para Pihak harus menyusun dan menyepakati peraturan terpisah yang sesuai dengan hukum dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di masingmasing negara.
Pasal VI PENYELESAIAN SENGKETA
Sengketa yang mungkin muncul antara Para Pihak yang menyangkut hal-hal di bawah MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.
Pasal VII PERU BAHAN
MSP ini dapat ditinjau kembali atau diubah setiap saat melalui keputusan bersama Para Pihak. Perubahan hanya akan dilakukan secara tertulis dan dengan persetujuan bersama. Revisi atau perubahan dimaksud akan berlaku pada tanggal tertentu yang dapat ditentukan oleh Para Pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari MSP ini.
Pasal VIII MULAI, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN
1. MSP ini akan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan. 2. MSP ini akan tetap berlaku selama periode 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode 3 (tiga) tahun berikutnya atas kesepakatan bersama Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis. 3. MSP ini dapat diakhiri kapan saja oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelumnya. Sekiranya MSP ini diakhiri, pengaturanpengaturan atau program dan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan yang dibuat berdasarkan MSP ini akan tetap berlaku hingga selesai pelaksanaannya, kecuali disepakati oleh Para Pihak. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani MSP ini. Ditandatangani dalam dua rangkap di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 12 Mei 2017, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris. Seluruh teks memiliki keabsahan yang sama. Sekiranya terdapat perbedaan pemahaman, teks Bahasa lnggris yang digunakan.
Atas Nama Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Atas Nama Pusat Dialog Kemanusiaan (Centre for Humanitarian Dialogue)
Signed
Signed
Leonard F. Hulabarat, Ph.D Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa
Michael Vatikiotis Direktur Asia, Pusat Dialog Kemanusiaan (Centre for Humanitarian Dialogue)
''hd
Centre for Humanitarian Dialogue
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE POLICY ANALYSIS AND DEVELOPMENT AGENCY OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND CENTRE FOR HUMANITARIAN DIALOGUE ON PEACE AND HUMANITARIAN STUDIES
The Policy Analysis and Development Agency of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (herein referred to as 'BPPK') and the Centre for Humanitarian Dialogue, hereinafter referred to singularly as "the Party" and collectively as "the Parties". NOTING the need for innovative thinking in the international discussion about mediation and dialogue in conflict-ridden and conflict prone areas; CONSIDERING the relevant topics in conflict resolution , peace and conflict management also humanitarian med iation; RECOGNIZING the value of the Centre for Humanitarian Dia logue and its nonpartisan role in Geneva, Switzerland forging pragmatic solutions to reduce confl icts worldwide through dialogue and also the role of BPPK to present policy recommendation to support Indonesian diplomacy which is creative, active and anticipatory; TAKING INTO ACCOUNT the importance of discussion in a neutral and informal environment created by the Parties, where differing views can be expressed and openly debated, to encourage understanding and greater cooperation; DESIRING to commence cooperation between the Parties established by signing a Memorandum of Understanding (MoU) on Peace and Humanitarian Studies between BPPK and the Centre for Humanitarian Dialogue. Pursuant to the prevailing laws and regulations of the respective countries; Have come to the following understanding:
Article I OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to establish a relationship between the Parties and to provide a framework for the Parties to organize collaborative activities in areas of common interest through working in strategic partnership.
Article II SCOPE OF COOPERATION
The Parties shall cooperate in sharing of information, organizing discussions, conferences or other events on several topics, including conflict resolution, peace and conflict management, and humanitarian mediation. The following specific areas shall be targets fo r collaboration: •
Exchange of public data and information on the area of conflict mediation;
•
Exchange of public content created by the Parties on conflict resolution topics;
•
Invite and participate in events organized by respective Parties;
•
Organize events, such as training workshops, consultations, conferences and meetings in Southeast Asia region on conflict management and dialogue;
•
Other programs and areas of cooperation jointly determined by the Parties.
Article Ill IMPLEMENTATION
1.
For the implementation of this MoU, each Party designates the following officials as the principal contact and the coordinator: a. For the BPPK : The Director of Center for Policy Analysis and Development for American and European Region b. For the Centre for Humanitarian Dialogue : The Asia Director of the Centre for Humanitarian Dialogue
2.
The Parties will hold prior consultation on defining specific programmes to be conducted for the implementation of this MoU.
3.
The specific program under this MoU will be implemented by technical arrangements developed and agreed by the Parties in writing. Such arrangement describing the detailed matters of such programs and projects will form an integral part of this MoU.
Article IV FINANCIAL ARRANGEMENTS
The Parties accept that the cooperation set forth in the Scope of Cooperation is specified within their own liabilities and financial capabilities. The Parties will consult each other and jointly decide any financial arrangement arising therein on a case-by-case basis subject to the availability of funds.
Article V INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
Any intellectual property rights brought by one of the Parties for the implementation of activities under this MoU will remain the property of the Parties.
2.
Either Party prohibits the use of the name, logo and I or official emblem of any of the Parties in any publication , document and I or paper without the prior written approval by either Party.
3.
In case specific arrangement, program will result in intellectual property rights, separate arrangement will be discussed and agreed between the Parties pursuant to their respective national law.
Article VI SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute that may arise between the Parties relating to any matter under this MoU will be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.
Article VII AMENDMENT
This MoU can be reviewed or amended at any time by joint decision of the Parties. Any modification will be made only in writing and by mutual consent. Such revisions or amendments will come into effect on such date as may be determined by the Parties will form an integral part of the MoU.
Article VIII COMING INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION
1.
This MoU will come into effect on the date of its signing.
2.
This MoU will remain in the effect for a period of three (3) years and may be extended for a further period of three (3) years as mutually agreed by the Parties through written notifications.
ongoing program and activities made under this MoU shall remain in effect until their completion, unless agreed otherwise by Parties.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MoU. Signed in duplicate in Jakarta, Indonesia on May 121h 2017, in Indonesian and English languages. All text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, English text shall prevail.
For the Policy Analysis and Development Agency of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia
For The Centre for Humanitarian Dialogue (HD)
Signed
Signed
Leonard F. Hutabarat PhD. Director of Center for Policy Analysis and Development for American and European Regions
Michael Vatikiotis The Asia Director of the Centre for Humanitarian Dialogue
