Mediasi Solusi Atasi Konflik Pertanahan

Edisi 34

Penerbit: PT. LARAST PENA NUSA Indah PERS FB: Laras Post

TH. 2 2 - 15 Februari

2015

Tegakkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Website : www.laraspostonline.com

Email : [email protected]

Tweet : @Laraspost

Rp. 5.000 (luar Kota +Ongkos Kirim )

Mediasi Solusi Atasi Konflik Pertanahan Komjen Pol. Budi Gunawan

Foto: IST

Praperadilan Jadi Penentu Calon Kapolri Jakarta, Laras Post - Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan nampakya benar-benar tinggal berharap pada putusan praperadilan yang diajukannya. Pasalnya, tim independen Sembilan dan Kompolnas merekomendasikan agar presiden mempertimbangkan untuk mengganti calon Kapolri. Sementara Presiden sendiri memberi sinyal akan menunggu proses hukum. Lalu, bagaimana peluang Komjen Budi Gunawan, akankah ia memenangkan gugatan praperadilan? Persidangan parperadilan itu sendiri digelar pada Senin (2/2/2015) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Menanggapi hal ini sejumlah ahli hukum meyakini pengajuan gugatan praperadian Komjen Budi ini tak akan diterima. Sebab, sesuai Pasal 77 KUHAP, status tersangka tak bisa digugat ke praperadilan. Seperti yang dikatakan, dosen hukum acara pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Shinta Agustina, penetapan status tersangka bukanlah objek praperadilan. Ia menjelaskan, hal itu sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 junto Pasal 77 KUHAP, praperadilan hanya mengenai sah tidaknya penangkapan dan penahanan; sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan permintaan ganti rugi dan rehabilitasi. Tak ada sama

.Berita Bersambung hal 7....

Pembebasan Lahan Temui Kendala

Bupati Ancam Cabut Ijin PLN Pesisir Barat, Laras Post - Pengoperasian Gardu induk PLN Wilayah Kotabumi, Propinsi Lampung, terhambat karena pembebasan lahan untuk pemasangan tiang pancang tower PLN mengalami kendala. Masyarakat yang tanahnya terkena proyek tower PLN itu meminta ganti rugi sebesar satu juta rupiah per meter. “Kendala berada di Kabupaten Lampung Utara terkait pembebasan lahan untuk pengoperasian gardu induk,” ungkap Assisten Manager PLN Wilayah pelayanan Kotabumi, Propinsi Lampung, Bayu Raharjo, saat audiensi PLN Kotabumi dengan .Berita Bersambung hal 7....

Life Style

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan secara aktif mendorong proses mediasi dalam mengatasi sengketa tanah, yang melibatkan masyarakat. Pasalnya sengketa sering menimbulkan konflik hingga merugikan masyarakat. Jakarta, Laras Post - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, pihaknya akan lebih pro aktif untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah. Diyakini, melalui mediasi dapat dicapai solusi terbaik dengan mengedepankan azas keadilan. Untuk itu, Ferry menghimbau kepada masyarakat agar tidak lagi menggunakan jalur pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tanah, karena besar kemungkinan penyelesaian melalui pengadilan justru merugikan masyarakat. “Kita imbau masalah persengketaan tanah jangan lewat pengadilan, lebih baik melalui mediasi,” ujarnya, Jumat

Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN Ferry Mursyidan Baldan

(23/1/2015) di Jakarta. Ia menyebutkan, sengketa tanah selama ini menjadi salah satu faktor yang sering menimbulkan konflik di tengah masyarakat, sehingga mengakibatkan kerugian lebih besar lagi pada masyarakat. Ferry menegaskan, dengan upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah, setidaknya potensi

Foto: IST

terjadi konflik di masyarakat bisa berkurang. Menurutnya, potensi konflik biasanya terjadi ketika akan dilakukan eksekusi. Pihak yang kalah dalam perkara dan menguasai tanah, sering mempetahankan tanah yang menjadi objek perkara, sekalipun hukum telah memiliki kekuatan tetap. “Akibatnya ketika akan dilakukan eksekusi,

Harga Minyak Dunia Turun BPIH Diusulkan Turun Jakata, Laras Post - Menyusul penurunan harga minyak dunia, diharapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2015 mengalami penyesuaian. Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay berharap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2015 dapat turun menyusul menurunnya harga minyak dunia. “Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama juga sudah membicarakan kemungkinan tersebut, tapi belum menghitung rinciannya,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, pada rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama dan Menteri Perhubungan, Selasa (20/1/2015) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Saleh menyatakan, turunnya harga minyak dunia yang telah diikuti dengan turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, hendaknya menjadi momentum untuk menurunkan


Pelantikan BUMD PT. Sayaga Wisata Berjalan Lancar

Mantan Peserta Seleksi Direksi Sayaga Wisata Akan Laporkan Pansel

Dengan turunnya harga BBM dunia BPIH diharapkan turun pula.

BPIH tahun 2015. Jika harga minyak dunia turun maka harga avtur pesawat juga mengalami penurunan, dengan demikian biaya transportasi udara, khususnya untuk jamaah haji, seharusnya juga turun. “Hal ini akan dibicarakan pada sesi khusus antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama,” ungkapnya.

terjadi konflik,” ujarnya. Untuk itu, diharapkan keberadaan Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN bisa meredam terjadinya konflik. “Kami masih memiliki kanwil untuk melakukan peran aktif untuk menunda sengketa yang masih menjadi konflik,” kata Ferry.

Foto: IST

Ia menegaskan, untuk menentukan besaran BPIH perlu mempertimbangkan berbagai unsur karena besaran BPIH dipengaruhi banyak unsur. Unsur itu secara umum terbagi dalam dua komponen utama yakni, biaya langsung (direct) dan biaya tidak tidak langsung (indirect). “Biaya transportasi,

Bogor, Laras Post Meski Plt Bupati Bogor Nurhayanti telah melantik Komisaris dan jajaran Direksi BUMD Pariwisata PT. Sayaga Wisata. Namun salah seorang mantan peserta seleksi Direksi PT. Sayaga Wisata tetap akan melaporkan panitia seleksi ke Kejaksaan Tinggi Propinsi Jawa Barat. Mantan peserta seleksi Direksi PT. Sayaga Wisata, Wishnu Wardono mengatakan, akan tetap mencari titik terang, dirinya yakin akan adanya kolusi dalam proses seleksi, mengingat proses seleksi direksi PT. Sayaga Wisata itu, tidak berlangsung secara objektif dan transparans. Wishnu menegaskan, dirinya tetap akan melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi Propinsi Jawa Barat, sekalipun direksi telah dilantik. “Seleksinya tidak objektif dan transparan, jajaran direksinya yang terpilih sangat tidak kapabel, meski sudah dilantik saya tetap akan laporkan dugaan kolusi pansel dan pihak eksekutif ke Kajati, karena laporan saya ke Kajari masuk tong sampah,” ujarnya.



Akibat Pengembang Nakal

Sebagian Jalan Raya Hankam Mabes TNI Tergenang Banjir

Foto: Sugih

Tasya Manuputty, Marcomm Specialist DPG

Dari Dunia Media Hingga Property Jakarta, Laras Post - Dalam era globalisasi dan modern perempuan tidak hanya mengurus rumah tangga dan dapur. Banyak wanita Indonesia yang berkarir hingga menuju kesuksesan. Begitu pula yang dialami Tasya Manuputty sosok wanita yang ingin sukses dalam berkarir. Dalam dunia

.baca selanjutnya di hal 7....

Jakarta, Laras Post - Akibat ulah Pengembang tak bertangung jawab, Jalan Raya Hankam Mabes TNI, tepatnya di wilayah RT02/04 dan RT13/3, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, setiap hujan turun langsung terjadi banjir. Akibatnya para pengguna jalan atau pengendara motor, mobil dan pejalan kaki yang hendak melintasi jalan raya tersebut mengalami kesulitan dan harus ekstra berhati-hati. Melihat situasi ini Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Nasional Corruption Watch (NCW) Propinsi DKI Jakarta, C. Herry. SL meminta agar Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Kelurahan Bambu Apus, segra melakukan tindakan tegas terhadap Pengembang dimaksud tersebut Ali Ular, untuk mempertanggung

jawabkan perbuatannya terkait telah melakukan pengurugan lahan dan telah melanggar peraturan karena melakukan penggeseran Kali Alam atau biasa disebut warga sebagai Kali Jati, yang sejak dahulu ada. Faktor Hujan? C. Herry. SL, panggilan akrabnya Cak Herry mengatakan, hujan bukanlah penyebab utama yang membuat banjir jalan Raya Hankam Kelurahan Bambu Apus tersebut. Melainkan faktor penyebab ulah pengembang yang nakal hanya mementingkan untuk kepentingan peribadi telah melakukan penggeseran Kali Jati hingga penyempitan kali itu terjadi. “Maka apabila ada hujan turun otomatis aliran kali tidak lancar atau tersumbat karena akibat penggeseran kali tersebut melanggar peraturan,” katanya.

Foto: Sugih

Jl. Raya Hankam Mabes TNI jika hujan tiba selalu banjir akibat sungai yang meluap.

Dikatakan Cak Herry lebih lanjut secara menyeluruh di Ibu Kota DKI Jakarta begitu pula sebaliknya. Terjadi atau tidaknya banjir justru sangat tergantung dari faktor penyebab

lainnya, karena secara statistik hujan sekarang ini merupakan pengulangan belaka dari hujan yang telah terjadi di masa lalu.


2

LarasTPolkam Utama Edisi 34 / TH II / 2 - 15 Februari 2015

Tajuk Jadikan Lembaga Esaminasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Penyelesaian sengketa menjadi salah satu pusat perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal itu terlihat dari hasil Rapat Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2015, pada Senin (26/1/2015), di Jakarta, yang memutuskan kementerian ini akan fokus pada tiga garis besar, pelayanan, penyelesaian sengketa, dan pengendalian tata ruang. Tentunya, keputusan untuk memasukan masalah penyelesaian sengketa menjadi salah satu prioritas perhatian, dapat dimaklumi, pasalnya, sengketa dan konflik pertanahan yang terus meningkatkan dari waktu ke waktu, senantiasa melibatkan lembaga ini. Pada era kepemimpinan Hendarman Soepandji, masalah ini telah mendapat perhatian yang cukup besar, diantaranya dengan membentuk bidang penanganan sengketa dan yang terakhir melalui pembentukkan lembaga eksaminasi. Lembaga eksaminasi sendiri dibentuk dengan tujuan untuk mendorong penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui mediasi. Lembaga ini juga bertugas melakukan kajian terhadap berbagai permasalahan sengketa dan konflik pertanahan serta memberikan rekomendasi tentang bagaimana proses penyelesaiannya. Namun, peliknya persoalan sengketa dan konflik pertanahan dengan keterbatasan informasi yang diperoleh masyarakat, menjadikan lembaga eksaminasi kurang termanfaatkan oleh masyarakat untuk penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan. Masyarakat lebih cenderung memilih proses hukum dalam menyelesaikan sengketa. Padahal proses hukum membutuhkan “energi” yang tidak ringan. Melihat fakta itu, nampaknya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN perlu lebih menghidupkan lembaga eksaminasi disertai dengan meningkatkan komunikasi dan sosialisasi, sehingga penyelesaian sengketa yang menjadi salah satu prioritas perhatian kementerian melalui mediasi, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang terlibat sengketa. ***

Foto: IST

Deputi Bidang Pendidikan Lemhannas, Mayjen TNI (Purn) I Putu Sastra (kedua dari kiri), pengamat politik Yudi Latif (kiri), dan anggota DPD RI, AM Fatwa (kedua dari kanan) menyimak penjelasan Sekretaris Tim Pengkajian Sistem Kebangsaan RI Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa dalam diskusi bertajuk “Menata Ulang Sistem Bernegara” di Gedung DPD RI, Jakarta

Ketahanan Nasional Negara Mulai Rapuh

Jakarta, Laras Post – Semangat wawasan kebangsaan dan penghayatan terhadap empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menurun hingga semakin rendah, mengakibatkan ketahanan nasional NKRI rapuh. “Gejala menguatnya separatis di beberapa tempat, kecenderungan anarki sosial yang semakin tinggi menunjukkan bahwa ketahanan nasional negara ini mulai merapuh,” Wakil Ketua Komisi I DPR Hasril Hamzah Tandjung, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji pada Rabu, (28/1/2015) di ruang rapat Komisi I DPR. Untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah terluar, Komisi I DPR periode 2009-2914 berkali-kali mendesak Lemhanas dan Wantanas agar secara massif mensosialisasikan, empat pilar kebangsaan kepada masyarakat. “Hal itu bisa dilakukan melalui berbagai lini kehidupan dengan metode yang menarik dan menyegarkan,” kata Hasril. Sementara itu, menyangkut anggaran, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senantiasa mendapatkan Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). Hasril menegaskan, secara akuntabilitas Lemhanas dan Wantannas adalah baik. Namun demikian belum berarti bahwa akuntabilitas akan selalu berkolerasi positif dengan out put atau out come dari kegiatankegiatan yang diprogramkan. Lebih lanjut, ia menyatakan, persoalan utama yang sulit untuk diawasi adalah apakah program yang telah dicanangkan tersebut benar-benar efektif, berhasil, serta bermanfaat di lapangan atau berhenti hanya pada pelaksanaan saja. “Perlu dipertanyakan, apakah program itu bersifat berkesinambungan atau hanya bersifat sporadis tanpa adanya arahan dan tujuan yang jelas dari tahun ke tahun atau periode ke periode,” ujarnya. Disebutkan, ketika program penguatan kebangsaan melalui kegiatan seminar, secara akuntabilitas program tersebut amatlah mudah untuk dipertanggungjawabkan. Apabila kegiatan seminar telah dilaksanakan dan semua pertanggungjawaban pengeluaran atau penyerapan anggaran dapat dibuktikan, maka kegiatan atau program tersebut akuntabel dan layak mendapatkan predikatkan WTP. Namun ketika pasca program tersebut ada tindak lanjut atau apakah peserta melakukan aktivitas yang sesuai dengan tujuan kegiatan, sulit untuk dibuktikan. “ Out put khususnya out come inilah yang selalu ditekankan Komisi I DPR kepada seluruh mitranya agar program kerja dan kegiatan yang telah diselenggarakan benar-benar memberikan manfat bagi pembangunan bangsa dan negara,” tutur Hasril. (tim)

Komisi IV DPR RI dan Pemerintah Sepakat Usulkan 3 RUU Masuk Prioritas Prolegnas Komisi IV DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk mengusulkan Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015. Jakarta, Laras Post - Ketiga RUU yang disepakati untuk masuk Prolegnas itu adalah RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, RUU Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, dan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Anggota DPR Ono Surono dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) mengungkapkan, Komisi IV membicarakan Prolegnas Tahun 20152019, membahas terkait usulan-usulan rencana Rancangan Undang-Undang (RUU) dari kementerian, dan juga ada hak inisiatif dari DPR. “Sudah disepakati ada 10 RUU yang menjadi prioritas dari Komisi IV, dan prioritas di tahun 2015 ada 3 RUU,” katanya,

setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan 3 Sekjen Kementerian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (27/1), di Gedung Parlemen, Jakarta. Terkait dengan inisiatif DPR, kata Ono, Komisi IV akan mendorong RUU tentang Perlindingan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya. “Ini dikaitkan, misalnya sudah ada UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,” ujarnya. Ono mengungkapkan, petani dan nelayan merupakan mata pencaharian yang digeluti oleh mayoritas penduduk. Sementara itu, berdasarkan data banyak kemiskinan yang masih menjerat kalangan petani dan nelayan, Padahal sektor sumber daya alam Indonesia sudah jelas dari sektor pertanian dan kelautan. Ia menyatakan, Komisi IV mendorong RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya pada tahun 2015 ini agar dibuat, dengan tujuan adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya. Disebutkan, dari 10 RUU dalam Proglegnas 2015-2019 terdiri dari, usulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu RUU tentang perubahan

Foto: IST Anggota DPR Ono Surono dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)

atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, RUU tentang perubahan ke-2 atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, RUU tentang Penanggulangan kebakaran Hutan dan Lahan. Usulan Kementerian Pertanian yaitu RUU tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, RUU tentang perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman, RUU tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Usulan dari Kementerian Kelautan dan

Perikanan, yaitu RUU tentang Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya, RUU tentang Perikanan, RUU tentang perubahan ke-3 atas UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan RUU tentang Landas Kontinen Indonesia. Usulan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, RUU tentang perubahan ke-2 atas UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. (tari)

Kembalikan TKI / TKW Dari Luar Negeri Menuju Bangsa Bekarakter Oleh : Peter A. Rohi Keinginan Presiden Jokowi untuk mengembalikan ratusan ribu TKI/TKW yang sedang bekerja di luar negeri tentu patut disambut baik. Selama ini kita terlelap dengan pengiriman TKI/TKW ke luar negeri seakan-akan mereka dikirim menuju ke medan juang untuk menyelamatkan perekonomian kita. Sementara kekayaan alam kita habis terkuras bangsa asing, sementara kita sendiri merasa lebih enjoy menjadi TKI/TKW pada perusahaan asing di dalam negeri. Kesadaran kita akan kemerdekaan seakan tertidur, puas menjadi budaknya bangsa-bangsa. Pada hal awal kebangkitan kita adalah kesadaran yang digugah oleh para pemikir dan filsuf Asia. Sudah lama bangsa-bangsa Asia tertidur lelap. Bangunlah dari tidurmu yang panjang, kata Swami Vivekananda, Sang Pencerah Asia. Bung Karno melengkapinya: Ayam jantan telah berkokok, karena fajar mulai menyingsing. Tapi bukan karena ayam jantan berkokok, maka fajar akan menyingsing, karena terbitnya fajar dari ufuk timur itu takkan bisa ditahan oleh kekuatan apa pun. Kekuatan yang dimaksud Bung Karno adalah kesadaran kita sebagai bangsa untuk bangun dari tidur yang lelap. Pertanyan ini pula yang menggugah para bapak bangsa, selain Soekarno adalah Tan Malaka, Moh. Hatta, dan St Sjahrir. Keempat founding fathers inilah yang, bagaimana pun, mereka memiliki konsep tentang suatu bangsa yang merdeka kelak. Tan Malaka yang pertama menghendaki kemerdekaan menuju bentuk Republik. Di Canton pada tahun 1929 ia menulis Naar to de Republiek (Menuju Republik) menginspirasi penggerak kemerdekaan kemudian. Bung Hatta, yang baru saja melepas jabatannya sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda menulis sebuah risalah yang berjudul : Menuju Indonesia Merdeka (Bukit Tinggi, 1932). Selepas dari penjara Sukamiskin Bung Karno menulis cita-citanya Mencapai Indonesia Merdeka (Pangalengan 1933), dan Sutan Sjahrir dalam catatan hariannya yang kemudian dibukukan dengan judul: Renungan Indonesia yang ditulis sebagai catatan harian selama dalam Penjara Cipinang – Boven Digul – Bandaneira 1934 - 1942). Namun yang paling dikenal adalah tulisan-tulisan Soekarno yang akrab disapa Bung Karno. Sejak tinggal bersama HOS Tjokroaminoto, tulisan-tulisan Bung Karno yang baru berusia 18 tahun telah memukau pembaca. Ia tidak saja menulis, ia juga berdebat dalam diskusi-diskusi dan juga menjadi orator seperti HOS Tjokroaminoto. Maka dapat dipastikan, Soekarno-lah yang paling

sering berhadapan langsung dengan audiensinya, sehingga pikiran-pikirannya membangkitkan kesadaran masyarakat agar bangun dari tidur panjang yang lelap itu. Soekarno sangat dekat dengan masyarakat kecil yang tertindas. Kesadaran politiknya tumbuh dari bawah, dari pergaulannya sehari-hari. Dari pengalaman dan inspirasi perjuangannya yang dikenal dari tontonan rakyat: wayang. Soekarno kecil sudah menokohkan Bima. Di Mojokerto, Soekarno secara tidak sengaja berkenalan dengan Wagiman, seorang petani miskin. Dari petani inilah ia mulai mengenal filsafat rakyat. “Saya miskin, tapi bukan hati saya,” kata Wagiman. Wagiman yang memperdalam pengetahuan Soekarno soal wayang, dan perjuangan melawan kebatilan yang tokohnya adalah Bima. Nama Bima kemudian dipakai sebagai nama samaran dalam tulisan-tulisannya di Tjahaja Asia, media milik HOS Tjokroaminoto. Dari pengalamannya bergaul dengan rakyat jelata yang miskin, dan penguasaan bahasa Belanda, Perancis, dan Jerman, ia bersentuhan dengan bacaan politik filsuf Perancis Rennan dan pikitran-pikiran politisi Austria Otto Bauer. Tulisan, perdebatan, dan orasinyanya kemudian terakumulasi dalam puncak pidatonya tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian kita kenal sebagai Hari Lahirnya Pancasila. “Kita merdeka, karena kita ada dasar Pancasila. Maka proklamasi 17 Agustus bukan saja proklamasi kemerdekaan kita tetapi juga memproklamirkan kepribadian kita.” kata Bung Karno (Lihat amanat Bung Karno pada Rapat Pancasila 16 Maret 1958 di Bandung). Nah, di sinilah kita mulai melakukan koreksi tentang proklamasi kepribadian itu. Soal kepribadian ini sudah ditulis Bung Karno pada Bulan Juli 1932, di majalah Fikiran Rakyat yang dipimpinnya. Kalau kita sudah merdeka kelak, bangsabangsa yang memiliki kapital itu tidak akan diam. Tanah Air kita yang kaya akan grandstoffen ini akan selalu menjadi incaran kaum kapitalis. Mereka akan berusaha datang kembali dengan berbagai cara. Satu diantara cara-cara itu adalah mempengaruhi sikap hidup, mengubah selera kita. Yah, penjajahan melalui sikap hidup dan selera sekarang kita kenal sebagai lifestyle. Delapan puluh tahun lalu Bung Karno telah mengingatkan soal penjajahan melalui sikap hidup dan selera itu. Bangsa kita yang lama terjajah, di bawah sadarnya tersimpan rasa minderwardigheidzcomplex, rasa rendah diri yang berkepanjangan. Dengan perubahan selera ini kaum kapitalis pelanpelan dan pasti masuk ke dalam semua sendi kehidupan bangsa ini.

Rasa rendah diri ini yang membuat kita memposisikan diri kita sebagai budak dan pengemis, seakan-akan investasi asing itu adalah segala-galanya. Karena kesan mengemis kita khilangan posisi tawar. Maka Sumber Daya Alam kita tawarkan murah, bahkan banyak yang “gratis”. Bung Karno memaksa Caltex memberikan 60 persen saham kepada Indonesia, atau nasionalisasi, Soeharto belum sebulan berkuasa malah memberikan kepada Freeport 83 persen saham, sementara kita hanya memperoleh 9,6 persen. Sisanya kepada Rio Tinto. Jumlah 9,6 persen itu pun hanya dari tambang tembaga, sedang dari emas dan perak serta mineral ikutan lain diberikan gratis. Dalam tulisan Lies Pearson yang banyak meneliti soal Freeport menulis, devisa Amerika Serikat terbesar sekarang adalah dari Freeport. Tentu saja pengalihan kekayaan kepada negara asing itu bertentangan dengan azas Pancasila, karena jelas merugikan bangsa ini dan bertentangan dengan tujuan kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan adalah untuk menguasai dan mengusahakan sendiri grandstoffen itu. Sekarang ini, seakan-akan prestasi paling hebat seorang eksekutif dinilai seberapa banyak ia bisa memasukkan investasi asing ke wilayahnya. Pada hal, jelas kata Bung Karno, biarkanlah kekayaan itu tersimpan di perut Ibu Pertiwi, sampai bangsa kita sudah mampu menggalinya sendiri. Karena investsi pula, maka penjajahan masuk dalam politik kita. Ratusan Peraturan Daerah (Perda), UU soal air, tambang, bahkan amandamen UUD 45 pun dibuat dengan pesanan asing. Maka tergadailah negara ini seutuhnya kepada bangsa asing. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan Tan Malaka yang dulu menolak untuk menunduk-nunduk pada bangsa asing, sekarang malah apa yang ditakutkan para bapak bangsa itu terjadi di hadapan rakyat. Itu semua dilakukan tanpa kita sadar. Coba perhatikan di sekitar kita.Pusat perbelanjaan Sarinah sudah diganti mall dan Carrefure, pasarpasar rakyat akan musnah ditelan oleh lifestyle itu. Dan kita terlibat di dalamnya, baik aktif, mau pun pasif. Bahasa sendiri dirusak-rusak, sementara kita memuja istilah-istilah asing, walau istilah yang sama sudah lama ada dalam keseharian kita. Kita tidak menyadari bahwa merusak bahasa sendiri adalah sebuah konsep penjajahan yang luar biasa. Kata Lao Tse ketika Kaisar Ming meminta nasehatnya, agar dapat memerintah dengan baik, ujar Lao Tse: ubahlah istilah-istilah. Dan itu telah dengan baik dilakukan asing secara sistematis terhadap kita. Jadi, apa

yang sudah dilakukan asing pada kita sudah merasuk diri kita tanpa sadar telah menjadi bagian dari keseharian kita. Kata Bung Karno dalam risalahnya: Mencapai Indonesia Merdeka (Pangalengn Agustus 1933) kita sudah diingatkan. Kemerdekaan adalah jembatan emas menuju pada kesejahteraan bangsa. Tetapi ingat, tulis Bung Karno, di seberang jembatan emas itu menanti dua buah pedati. Satu pedati akan membawa kita pada kemerdekaan sempurna, satu lagi akan membawa kita kembali pada penjajahan kapitalisme. Di kereta mana kita sekarang? Para pemimpin dan para politisi tidak pernah membaca kembali buku-buku babon tentang cita-cita kemerdekaan yang ditulis para bapak bangsa, sehingga saya sanksi apakah mereka mengerti hakekat dan tujuan kemerdekaan bangsa ini. Pikiran-pikiran yang murni menuju sebuah bangsa yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa lain di dunia hanya tinggal sebuah imajinasi, karena para pemimpin telah membawa kita ke ujung jurang. Ironisnya, sementara sumber daya alam kita dinikmati bangsa asing, kita mengekspor para pelayan (TKW/TKI), bahasa halus untuk sebutan budak pada masa lampau di mana posisi kita yang berdiri sama tinggi itu kalau harga diri kita malah terpuruk di mata bangsa lain? Penjajahan asing itu yang saya katakan telah merasuk dalam semua sendi kehidupan, dan kita tidak mampu lepas dari itu semua. Air tanah kita yang sudah tercemar terkana residu kimia menjadi tidak layak minum. Lalu kita ganti dengan air kemasan. Minum Aqua? Satu gelas berarti kita memberi pajak pada Perancis. Tapi tidak ada pilihan lain. Kita ternyata sudah terjajah sekarang. Tanpa sadar, di balik sebuah proses terncana Kembali menjadi budak bangsa-bangsa sebagai TKI/ TKW di luar negeri dan bangsa budak yang diperbudak perusahaan-perusahaan asing di dalam negeri.Maka upaya pemerintah mengembalilkan ratusan ribu TKI/TKW yang sedang menjadi “budak” di luar negeri adalat tepat, walau sedikit terlambat. Tetapi apakah kita sudah kehilangan harapan? Tidak! Berikanlah aku sepuluh pemuda, maka aku akan mengubah dunia. Anda harus percaya diri bahwa Anda adalah satu di antara sepuluh pemuda itu yang akan mengubah dunia itu. Bebaskan diri Anda dari rasa rendah diri, maju menantang apa pun, demi mengembalikan kembali kehormatan dan kemerdekaan sempurna bangsa ini. Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya ada pada ucapan Bung Karno sendiri: For a fighting nation there is no journey’s end. (Penulis adalah Direktur Soekarno Institute)

Redaksi LARAS POST menerima aspirasi pembaca melalui SMS ke nomor 081213523457 Aspirasi boleh berupa kritikan terhadap pemberitaan, keluhan tentang pelayanan instansi pemerintah maupun swasta, maupun komentar tentang masalah yang sedang berkembang di tengah masyarakat.

Penerbit: PT. LARAST PENA NUSA Indah PERS SK. Kemenkumham No: 50801.AH.01.01. 2013 NPWP : 03.312.240.9-009.000

Dewan Pembina: Mayjend TNI (Purn) H. Hendardji Soepandji, Brigjend Pol (Purn) Drs Zainuri Lubis, HM. Jazari (Ketum PPLB); Dewan Penasehat: H. Sofyan Abdurrahman, Mayjen TNI (Purn) DR. H. Syamsu Djalal, SH, MH, Peter Apolonius Rohi, Hornaedi, SH, Arnold Siahaan, SH, Achmad Rodji AS; Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi / Penangung Jawab: C. Herry SL; Wakil Pemimpin Redaksi/ Redaktur Pelaksana : Akram SM, SH; Pemimpin Perusahaan : T Susilawati; Wakil Pemimpin Perusahaan : Eko Sugiarto ; Dewan Redaksi : H. Erekson S.Sos, Binsar Sihombing, Asmuni CH. Haesy, A. Puja, HM. Nursin, HR; Firman Kelana, Akram, SH, Drs. Syaiful Nazar; Mabes Polri, KPK dan Polda Metro Jaya : C. Herry SL, Binsar S; Dispenad : C. Herry SL, Akram, SM, SH; MenkoKesra: S. Lestari. Dinas Pendidikan DKI Jakarta: Edy Supriyadi. Manager Iklan: Sugiarto; Staf Redaksi: Titiek Harum, S.Pd, Erlangga, Djoko Ruwahono, Drs. Erwan HMZ, Liogu Mr. Lexy, Tuty Sulistyowati, H. Bardan, Adenan Wijaya Kusuma, Sugih, Maslim, Edwin RN, Maria, S. Lestari, Edy Suryadi, Suryati, Dhonny Hendriana, Bena GJ, H. Wuntoro, Darmo LM. ; Fotografer : Aries Prabowo, Sugiarto; Perwakilan/Biro: Korlap Jakarta Barat & Prov. Banten : David H. Marpaung ; David Jakarta Barat: Ramadu Hasudungan ; Kota Bekasi: Ramoti KS, M. Pohan, Yani SKR, JY ; Kabupaten Bekasi: Iskandar Iqbal, Haposan S, Edy Yanto Pakpahan, R. Agah Handoko; Bogor Raya: David Malau SE, Nurmansyah. AK, Adenan Manurung, M Amsar H, Yayan Firdaus, Rimset Richard M; Depok: Salim Sujadi, David Malau, SE ; Tangerang Selatan: Yayay Sugiarto. Karawang : Agus Safutra, Eman ; Bandung, Jabar: Citrawijaya Lim; Sukabumi: Edis Wijaya; Ciamis: Nendi Permana; Cirebon: Aries PS; Subang : Edy Mulyana; LAMPUNG : Yuzaini A; Lampung Barat - Pesisir Barat : Eddy S, M Nasir ; Jawa Tengah: RB. Waluyo, Sumono, Fery N; Purbalingga : Agus pristiwanto; Prov. Jawa Timur : Surabaya: Rudi Siswanto. Probolinggo Raya: Singgih Wijanarko, Lamongan : Munawar; Tulung Agung: Topan Kristiantoro; Malang Raya : Mohamad Saroni, Bagus Yudistira, Asral L; Kediri : Drs Rudy Priyono, Mielza Nur Syahida, Nurayati; Pasuruan Raya : Nugroho Tatag Yuwono, Endang, A. Karim; Blitar: Edi Purwoko. Prov. Bali : Wayan S, A. Shukani Hanafi , Simson R.L (Kota Denpasar) ; Kabupaten Tapanuli Selatan: Fernando Simamora; Sulawesi Selatan : Hadi Kuswanto (Kota Makasar); Layout: sugihlayout.blogspot.com, Idris; Sirkulasi/Promosi: Damit Sutendi (Kadiv/No. HP: 081380495781), Idris Saputra, Yandi Permana; Redaksi / Tata Usaha: Jl. Raya Hankam Mabes TNI No. 26. Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur Telp. 021 - 84311368, 021 - 84311397, Fax: 021 - 84311373. HP: 081282204440 (Wapemred); No. Rek. Bank Mandiri: 1560000794935, 1290010193593. Email : [email protected], Website: www.laraspostonline.com Percetakan: PT Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group), Bekasi (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan)

Wartawan LARAS POST dalam melaksanakan tugasnya di lapangan dibekali dengan ID Card, dan namanya tercantum dalam BOX Redaksi serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Hukum & Kriminal LarasT Utama

Sabtu, 16 maret 2013

Edisi 34 / TH II / 2 - 15 Februari 2015

TKP

Rochmadi Sularsono selaku Anggota Forum Peduli Honorer Indonesia saat menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam sidang perdana uji materi UU Aparatur Sipil Negara

Uji Materi UU Tentang ASN Tak Dapat Diterima Jakarta, Laras Post – Uji materi sejumlah pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diajukan pemohon dari Forum Perjuangan Honorer Indonesia (FPHI) kandas. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis MK, Arief Hidayat menyatakan, permohonan para pemohon tak dapat diterima. Arif Hidayat menyebutkan, materi permohonan tidak jelas (obscuur) karena antara posita (uraian) dan petitum (tuntutan) permohonan tidak sinkron. “Kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan dan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” tegasnya saat membacakan putusan pada sidang, Kamis (22/1/2015) di Gedung MK. Majelis hakim MK dalam pertimbangannya menyatakan, permohonan tidak fokus menguraikan dengan jelas dan terperinci permohonannya. Para pemohon justru mendalilkan sengketa antara berbagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Misalnya, UU Pokok-Pokok Kepegawaian (yang dicabut oleh UU ASN), UU Kesehatan, UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta sejumlah peraturan pemerintah (yang mengakui honorer). Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyebutkan, para pemohon semestinya memaparkan secara detail pasal-pasal UU ASN yang dimohonkan pengujian dengan alasan dan argumentasi hukum yang jelas dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Ia menegaskan, sengketa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu tidaklah tepat. Sebab, hal tersebut berhubungan dengan materi muatan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Wahiduddin melanjutkan, antara posita dan petitum permohonan terdapat pertentangan satu sama lain. Dalam posita, para pemohon mempermasalahkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 93 hingga Pasal 107, Pasal 131, serta Pasal 137 UU ASN. Namun, para pemohon tidak menyebutkan pasal-pasal yang dipermasalahkan dalam petitumnya, kecuali Pasal 105 ayat (1) huruf e UU ASN. Selain itu, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 75 ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 120 UU ASN dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tetapi para pemohon tidak menguraikan pasal-pasal yang dimohonkan tersebut dalam positanya. Sehingga, antara posita dan petitum permohonan tidak sejalan. “Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan para pemohon kabur atau tidak jelas.” Dalam permohonan uji materi yang diajukan FPHI itu, hampir semua pasal dalam UU ASN dimohon untuk dilakukan uji materi. Salah satunya, Pasal 6 yang menyebutkan Pegawai ASN terdiri atas a. PNS; dan b. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). FPHI menilai UU ASN tidak mengakui keberadaan pegawai honorer, seperti yang pernah diatur Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian. Mereka juga menyatakan, UU ASN sebagai produk hukum yang diskriminatif bagi pegawai honorer dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Menurut pemohon, UU ASN yang mengenal PPPK juga bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No. 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan PNS dan PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Usai persidangan, salah satu anggota FPHI Rochmadi Sularsono mengakui bahwa permohonannya memang tidak fokus dan tidak sinkron. Dia menilai putusan MK ini sudah benar karena memang setiap pertentangan pasal harus diuraikan satu per satu. Hanya saja, lanjut Rochmadi, yang terpenting dipersoalkan FPHI soal harmonisasi sejumlah peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron terkait status keberadaan pegawai honorer ini. Ia menegaskan, pihaknya saat diberi waktu memperbaiki permohonan tidak cukup waktu. Sebab itu, FPHI rencananya akan kembali mengajukan uji materi terhadap UU ASN ini terkait kejelasan nasib pegawai honorer seluruh Indonesia. (tim)

Kuasa Hukum Dua Terpidana Mati Akan Ajukan PK Kedua Jakarta, Laras Post – Presiden Joko Widodo telah menolak permohonan grasi, dua terpidana mati kasus Narkoba Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, Warga Negara Australia, pada akhir tahun 2014 lalu. Dengan demikian keduanya yang kini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Denpasar itu, tinggal menunggu giliran untuk dieksekusi. Menanggapi penolakkan grasi, kuasa hukum Andrew dan Myuran dari Kantor Hukum Lubis Santosa Maramis (LSM) Ponti Azani, saat jumpa pers, Selasa (27/1/2015) menyatakan, kedua kliennya memahami betul bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden. Namun mereka menyayangkan, Presiden tidak memberikan dasar pertimbangan apapun dalam memberikan penolakan grasi. Menurut Ponti, jika menilai pernyataan presiden belakangan ini, penolakan grasi yang diajukan terpidana mati dilakukan alasannya hanya karena saat ini Indonesia sedang berada pada kondisi darurat Narkoba. Sementara itu, pendiri LSM, Todung Mulya Lubis menyatakan, permohonan grasi secara konsep melekat pada diri pribadi masing-masing pemohon. Ia menjelaskan, doktrin hukum juga telah memberikan dasar bahwa, terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya, merupakan salah satu pertimbangan pemberian atau penolakan grasi. Todung menegaskan, Presiden seharusnya sebelum mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan grasi, memeriksa terlebih dahulu perkembangan pemohon. “Presiden melalui Kementerian Hukum dan HAM seharusnya melakukan assesment atau evaluasi terhadap pemohon,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menyatakan, terpidana Andrew dan Myuran, telah menjadi pribadi yang lebih baik setelah menempuh 10 tahun proses rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Myuran banyak membantu narapidana lainnya belajar melukis. Hal ini dilakukan Myuran agar ketika narapidana tersebut kembali ke masyarakat, mereka memiliki ketrampilan. Selain itu Andrew pun sudah memutuskan untuk menjadi pendeta. Namun, kata Todung, dirinya menyayangkan, Presiden tidak mempertimbangkan perkembangan yang terjadi pada terpidana Andrew dan Myuran. Padahal tujuan pemidanaan sendiri adalah untuk merehabilitasi agar terpidana menjadi orang baik. Ia juga mengkhawatirkan, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan kepada presiden hanya berdasarkan permohonan grasi, tanpa mendatangi, memeriksa, dan mengevaluasi terpidana. Sebab itu, kata Todung, pihaknya berencana mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) untuk yang kedua kalinya, meskipun MA tetap menilai bahwa PK hanya boleh sekali. “Ada hal lebih krusial dalam kasus ini, yakni ada hak hidup yang harus diperjuangkan,” ujarnya. (tim)

3

Kejaksaan Panggil 300 Perusahaan Sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya, sebagaimana diatur UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mulai menjerat perusahaan, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, baru baru ini, memanggil sebanyak 300 perusahaan swasta yang melanggar Pasal 55 UU No 24 Tahun 2011 itu. Jakarta, Laras Post – “Hari ini kami memanggil sebanyak 300 perusaahaan atas dasar implementasi UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang wajib mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Hermanto, Kamis (29/1/2015) di ruang kerjanya, Jakarta. Ia menyebutkan, pemanggilan terhadap 300 perusahaan swasta itu, telah sesuai prosedur yang berlaku yakni UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. “Akan ada sanksi administrasi dan pidana jika tidak mematuhi aturan, karena ini sudah aturan pemerintah, kami hanya menjalankan kewajiban,”

Para pencari kerja

ujarnya. Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gambir Harry Samsudin Susatio mengatakan, aturan ini sudah disosialisasikan sejak lama tepatnya 2013 yang lalu kepada para perusahaan. Menurutnya, ketentuan pidana bagi perusahaan, demi kebaikan

foto: Iiustrasi

para tenaga kerja yang bekerja di perusahaan swasta, agar lebih terjamin kesejahteraannya. “Kami hanya mengingatkan kembali sesuai aturan yang berlaku, serta kembali kami sosialisasikan tentang undang-undang yang ada terkait BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Harry. BPJS Ketenagakerjaan (TK)

Cabang Gambir, Jakarta, mengancam akan memberi hukuman pidana bagi perusahaan yang tidak menaati aturan terkait wajib mendaftar sebagai anggota BPJS-TK. “Bagi perusahaan yang ‘nakal’ atau tidak memenuhi panggilan kejaksaan, bisa diancam hukum pidana,” tegasnya. (tim)

BNN Musnahkan BB Sabu Sebanyak 862.185,6 gram Jakarta, Laras Post - Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan barang bukti sabu milik WCP, jaringan sindikat Narkoba internasional yang diamankan BNN bersama 8 (delapan) tersangka lainnya. Kepala BNN Anang Iskandar mengungkapkan, dari 862.603,1 gram sabu yang disita, disisihkan sebanyak 417,5 gram untuk keperluan laboratorium/pembuktian perkara serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga barang bukti sabu yang dimusnahkan adalah sebanyak 862.185,6 gram. “Pemusnahan barang bukti yang ke-2 di tahun 2015 ini dilakukan setelah mendapat ketetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela kegiatan pemusnahan barang bukti sabu, pada Selasa (27/1/2015) di Garbage Plants Bandara Soekarno Hatta. Disebutkan, pada tanggal 5 Januari 2015, BNN berhasil menggagalkan penyelundupan Narkotika jenis sabu terbesar se-Asia Tenggara yang dikendalikan oleh WCP, seorang pria asal Hong Kong – Tiongkok. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama antara BNN dengan China National Narcotics Control Commision (NNCC) dan Hong Kong Police. Jaringan sindikat Narkoba internasional ini mencoba menyelundupkan 862.603,1 gram sabu dari Tiongkok ke Indonesia melalui jalur laut. Transaksi dilakukan di tengah laut dengan cara melemparkan 42

Proses pemusnahan barang bukti Sabu

karung yang tiap karungnya terdapat 20 bungkus kopi berisi sabu, ke kapal penjemput. Setelah transaksi berhasil dilakukan, kapal tersebut kemudian bergeser ke pelabuhan tikus di kawasan Dadap, Tangerang. Setibanya di pelabuhan, karung-karung berisi sabu dipindahkan ke dalam sebuah mobil box untuk selanjutnya dibawa ke kawasan Lotte Mart, Taman Surya, Kalideres, Jakarta Barat. Di kawasan tersebut, transaksi akan dilakukan dengan cara bertukar mobil. Pada saat mereka bertukar mobil, 4 (empat) orang warga Hong Kong - Tiongkok, yaitu WCP (41), TSL (40), SUF (33), dan CHM (34), bersama 1 (satu) orang WNA Malaysia berinisial TST (48), dan 2 (dua) orang WNI berinisial AS (48) dan SN (39), diamankan BNN. Di lokasi berbeda, petugas juga mengamankan Nahkoda beserta ABK-nya, yaitu S (36) dan A (21), di dalam kapal yang

foto: Ist

sedang bersandar di Dadap, Tangerang. “Jika sabu ini lolos edar, maka setidaknya ada empat juta jiwa yang akan mengonsumsinya, sehingga pemusnahan ini bisa menyelamatkan lebih dari empat jiwa anak bangsa dari jeratan para Bandar sabu,” ujar Anang. Mantan Nelayan Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa WCP dikendalikan oleh seseorang berkewarganegaraan Tiongkok - Hong Kong, yang juga turut memerintahkannya untuk merekrut anggota jaringan tersebut. Jika penyelundupan sabu ini berhasil, WCP dijanjikan upah sebesar 640.000 Dollar Hong Kong atau setara dengan Rp 1,03 milliar. Sedangkan untuk kebutuhan operasional penyelundupan tersebut, WCP telah

dibekali Rp 500.000.000,- untuk belanja mobil, perbaikan kapal, akomodasi tiga anggota jaringan dari Hong Kong, dan empat orang WNI. WCP mengaku memulai bisnis Narkoba pada tahun 2011. Sejak saat itu, WCP sudah tiga kali berusaha mengambil sabu dengan cara yang sama, yaitu melalui laut, namun selalu gagal karena berbagai kendala. WCP diketahui merupakan mantan nelayan yang juga berbisnis ikan di Indonesia. Sejak usia 27 tahun, ia merantau ke Indonesia dan menikah dengan wanita Indonesia. Ia tinggal di Indonesia dengan menggunakan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) yang rutin ia perbaharui hingga saat ia diamankan petugas beberapa waktu lalu. Ia mengaku telah mempelajari peta maritim Indonesia untuk merancang penyelundupan delapan kuintal sabu tersebut. Tidak hanya itu, untuk menyimpan sabu, ia juga telah menyulap sebuah kamar mandi berukuran 1,5 M x 2,5 M yang berada di Perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Kamar mandi yang tersembunyi di balik lemari pakaian berukuran besar ini memiliki pintu masuk yang hanya dapat diakses melalui lorong lemari yang telah diatur sedemikian rupa. “Atas perbuatannya, seluruh tersangka terancam Pasal 112 dan Pasal 114 ayat (2) Jo 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup,” tegas Anang. (ram)

Globalisasi Akan Berdampak Pada Berbagai Bidang Jakarta, Laras Post - Pergerakan manusia melewati batas-batas wilayah suatu negara merupakan suatu fenomena global yang dinamis. Perkembangan arus lalu lintas manusia secara global akan selalu meningkat, baik dari segi jumlah, kompleksitas permasalahannya, maupun dampakdampak ekonomi, sosial budaya, dan keamanan yang ditimbulkan. “Pergerakan ini secara langsung akan senantiasa memberikan pengaruh terhadap perkembangan tugas dan fungsi keimigrasian,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat membuka secara resmi High Level Focus Group Discussion (FGD), pada Kamis (22/01/2015) di Graha Pengayoman Kemenkumham. FGD sendiri diselenggarakan untuk membahas, peran dan fungsi strategis imigrasi dalam menunjang kebijakan pemerintah Republik Indonesia di berbagai lembaga pemerintah dan dalam forum internasional. “Untuk menghadapi dinamika tersebut, sudah seharusnya, cara pandang tradisional terhadap fungsi keimigrasian seperti pelayanan paspor, visa dan izin tinggal, diubah menjadi cara pandang kontemporer,” jelas Menkumham

Lebiha lanjut Menkumham mengatakan, cara pandang kontemporer yang dimaksud yakni seperti pemetaan perubahan tren dan pola migrasi internasional, penguatan fungsi intelijen keimigrasian, penegakan hukum keimigrasian, juga penerapan dan pengembangan teknologi informasi. “Serta perluasan kerjasama internasional keimigrasian dalam kerangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya. Salah satu isu strategis dalam migrasi internasional adalah pembentukan integrasi kawasan, seperti ASEAN, APEC, BIMP-EAGA, Bali Process, IMT-GT, dan lain sebagainya. “Sebagai tahapan dalam integrasi kawasan, saat ini batas-batas wilayah antar negara seakan menjadi semakin abstrak, dan keterhubungan antar negara yang berada dalam suatu kawasan menjadi semakin kuat,” kata Menkumham. Terkait fungsi keimigrasian, integrasi kawasan ini sangat erat kaitannya dengan manajemen keimigrasian. Menkumham berharap di masa yang akan datang, setiap negara diharapkan mampu untuk menciptakan keseimbangan antara pemberian kemudahan-kemudahan kepada orang-

orang yang melakukan perlintasan dan peningkatan pengawasan terhadap perlintasan orang di dalam wilayah kawasan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Teuku Sjahrizal mengatakan, dalam 5 tahun terakhir, arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. “Berdasarkan data perlintasan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi diketahui bahwa, jumlah perlintasan keluar masuk wilayah Indonesia tahun 2010 s.d. 2014 telah mengalami peningkatan sebesar 125.87%,” kata Teuku. Data menunjukkan, statistik perlintasan pada tahun 2010 sebesar 14.952.365 jumlah perlintasan, menjadi 33.772.930 jumlah perlintasan pada tahun 2014. Lebih spesifik, untuk data statistik perlintasan Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar negeri mengalami peningkatan sebesar 137.32%, dari 6.691.725 jumlah perlintasan pada tahun 2010, menjadi 15.880.476 jumlah perlintasan pada tahun 2014. Sedangkan untuk Warga Negara Asing (WNA), juga mengalami peningkatan sebesar 116.60%, dari 8.260.640 jumlah

foto: Ist Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly

perlintasan (2010) menjadi 17.892.454 jumlah perlintasan (2014). Teuku mengatakan, Ditjen Imigrasi juga telah meningkatkan pemberian fasilitas keimigrasian kepada WNA pemohon visa dan izin tinggal keimigrasian, antara lain untuk Dispora, khususnya orang asing eksWNI, pelaku usaha, dan investor asing yang bermanfaat bagi kepentingan nasional. Ia menjelaskan, fasilitas keimigrasian tersebut diberikan dalam bentuk penyederhanaan prosedur, waktu penyelesaian dan kepastian biaya pelayanan izin tinggal keimigrasian. (tim)

Gugatan Perceraian Guru Besar Universitas Brawijaya Dikabulkan Malang, Laras Post - Ketua Majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur (Jatim) Drs Suhardi SH MH merangkap wakil Ketua mengabulkan gugatan perceraian antara Prof DR Thohir Luth MA (penggugat) melawan istrinya Nunik Sugiarti (tergugat). Penggugat adalah salah satu Guru Besar Universitas Brawijaya Malang (UB) sebagai PW Muhammadiyah se Jatim yang berkedudukan di Surabaya

yang akan berakhir Tahun 2015. Sebelum menikah antara penggugat dan tergugat adalah berstatus duda dan janda, atas kesepakatan keduanya akhirnya menikah Tahun 2010. Informasi yang diperoleh Laras Post gugatan cerai telah di daftarkan di penggugat sejak tanggal 2 Juli 2014 di PA Kepanjen Kabupaten Malang. Sejak menikah antara penggugat dan tergugat tidak ada masalah bahkan tidak ada tanda-tanda keduanya

akan bercerai yang pernikahannya hanya seumur jagung. Menurut kuasa hukum tergugat Drs Moch Amin SH MH , kami akan berupaya banding karena klien kami tidak merasa bersalah dan tidak mau berpisah dari penggugat. Perceraian yang dilakukan Guru Besar UB dan meskipun gugatan penggugat di kabulkan oleh PA belum pasti perceraian itu terjadi karena masih ada upaya banding

selama 14 hari setelah putusan majelis hakim,karena kami merasa klien kami tidak bersalah. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Malang Jatim, yang menyebar diberbagai kalangan profesi bukan hanya terjadi dikalangan yang berpendidikan rendah, tetapi kalangan kelas menengah keatas atau kalangan intelektual seperti yang dilakukan Guru Besar tersebut. (tuti/bagus)

2

LarasTTipikor Utama


Kasi Penkum Kejati Sumut Chandra Purnama

Foto: IST

Polisi Tangkap Buronan Boy Hermansyah Jakarta, Laras Post - Akhirnya pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) menangkap pengusaha Boy Hermansyah di Cengkareng terkait dalam perkara tindak pidana umum. Selain itu juga Boy tersandung kasus dugaan korupsi pembobolan kredit BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) sebesar Rp. 129 miliar dimana perkaranya dalam proses penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). Kasi Penkum Kejati Sumut Chandra Purnama mengungkapkan, tersangka Boy Hermansyah sempat menjadi buronan selama tiga tahun. Tersangka kemudian ditangkap di Cengkareng pada Kamis 22 Januari 2015 oleh pihak Polda Sumatera Utara. “Yang bersangkutan (tersangka - red) terkait dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit pada BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) sebesar Rp. 129 miliar yang sedang disidik oleh Kejati Sumut,” tegasnya pada Kamis (29/01/2015) di Kejagung. Menuurutnya, proses penyidikan yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumut sejak tahun 2011 dan para pelaku dari pihak Bank BNI SKM sebanyak 3 orang tersangka dan 1 orang tersangka dari pihak Appraisal sudah diajukan ke Pengadilan Tipikor Medan dan sekarang masih dalam proses upaya hukum. “Kami terus berkoordinasi dengan Tim Penyidik PoldaSU untuk melanjutkan proses penahanan terhadap tersangka Boy Hermansyah yang kaitannya dalam perkara tindak pidana khusus yakni dugaan pembobolan kredit tersebut,” ujarnya. Boy Hermansyah merupakan bos perusahaan perkebunan sawit PT Bahari Dwikencana Lestari tersangkut perkara pembobolan dana kredit fiktif di Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Jalan Pemuda Medan, senilai Rp129 miliar. Negara dirugikan Rp117,5 miliar. Kasus ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan sejak November 2012. Kasus ini bermula dari permohonan kredit yang diajukan perusahaan Boy Hermansyah kepada BNI Jalan Pemuda Medan tahun 2009. Saat itu Boy mengajukan pinjaman Rp 133 miliar. Bank mengabulkan Rp 129 miliar. Kredit itu menggunakan anggunan berupa lahan perkebunan sawit. Belakangan, ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik sah tanah itu. (tim)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah kelemahan, pada mekanisme pembiayaan dalam sistem jaminan kesehatan nasional terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau yang dikenal dengan dana kapitasi. Jakarta, Laras Post - Sebelumnya, KPK telah melakukan kajian sistem pada mekanisme pembiayaan dalam sistem jaminan kesehatan nasional terhadap FKTP, yang diobservasi dalam kajian ini adalah Puskesmas di sejumlah daerah. Hubungan Masyarakat KPK, Priharsa Nugraha mengungkapkan, dalam kajian ini, KPK menemukan sejumlah kelemahan yang terbagi dalam empat aspek. Pertama, aspek regulasi, dimana aturan pembagian jasa medis dan biaya operasional berpotensi menimbulkan moral hazard dan ketidakwajaran. Dua peraturan yang ada, yakni Perpres No. 32 Tahun 2014 dan PMKes No. 19 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dana kapitasi yang bisa digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 60 persen dari total penerimaan. Selain itu, kata Priharsa, regulasi yang ada juga belum mengatur mekanisme pengelolaan sisa lebih dana kapitasi. Mekanisme kapitasi telah membuat dana yang masuk ke sebagian puskesmas meningkat drastis dan melebihi dari kebutuhan puskesmas setiap tahunnya. Besarnya dana yang diterima dan realisasi anggaran yang lambat, berpeluang menyebabkan sisa lebih di akhir tahun anggaran. Kalau ini terus berulang dan terakumulasi tiap tahun, maka sisa lebih dana ini bisa sangat besar pada sebuah puskesmas saja. Persoalan yang lain, aturan penggunaan dana kapitasi juga kurang mengakomodasi kebutuhan Puskesmas. Peruntukan dana kapitasi, sebetulnya telah mampu dibiayai dari APBN/APBD sebagai belanja rutin. “Kesulitan yang kerap ditemui sebenarnya pada belanja non-rutin seperti pengadaan meubelair dan rehabilitasi gedung

Ketua KPK Abraham Samad dan Hubungan Masyarakat KPK, Priharsa Nugraha

Foto: IST

KPK Temukan Kelemahan Pada Pengelolaan Dana Kapitasi puskesmas,” jelas Priharsa. Kedua, aspek pembiayaan. KPK menemukan adanya potensi fraud atas diperbolehkannya perpindahan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari puskesmas ke FKTP swasta. Fakta yang ditemukan, oknum petugas puskesmas mendirikam FKTP swasta. “Pasien yang datang, tidak dilayani dengan baik dengan berbagai alasan, tapi justru diarahkan ke FKTP swasta miliknya atau yang berafiliasi dengannya,” ujarnya. Selain itu, efektivitas dana kapitasi dalam meningkatkan mutu layanan masih rendah. Padahal dana yang disalurkan sangat besar, yakni hampir 8 triliun rupiah per tahun. “Namun, perubahan kualitas layanan Puskesmas secara keseluruhan belum terlihat secara nyata,” ungkap Priharsa. Ketiga, aspek tata laksana dan sumber daya. Sejumlah persoalan terjadi, antara lain lemahnya pemahaman dan kompetensi petugas kesehatan di puskesmas dalam menjalankan regulasi; Proses verifikasi eligibilitas kepesertaan di FKTP belum berjalan dengan baik; Pelaksanaan mekanisme rujukan

berjenjang belum berjalan baik; Potensi petugas FKTP menjadi pelaku penyimpangan (fraud) semakin besar; Petugas puskesmas rentan menjadi korban pemerasan berbagai pihak; serta Sebaran tenaga kesehatan yang tidak merata. Menuurutnya, salah satu potensi penyimpangan, terlihat dari adanya persepsi bahwa dana kapitasi harus dihabiskan pada tahun yang sama. Ini menyebabkan petugas berusaha untuk membelanjakan seluruh dana kapitasi yang diterima meskipun tidak dibutuhkan, bahkan beberapa bukti-bukti transaksi dan pertanggungjawaban penggunaan dana kapitasi terindikasi adanya manipulasi. Terakhir, aspek pengawasan yang terlihat pada tidak adanya anggaran pengawasan dana kapitasi di daerah. Hal ini juga diperburuk dengan tidak adanya alat pengawasan dan pengendalian dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan. Priharsa menyebutkan, KPK mendorong para pemangku kepentingan untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi, khususnya terhdap dana kapitasi di Puskesmas. Terkait regulasi, KPK mendorong

perbaikan terkait pengelolaan dana kapitasi, khususnya pada FKTP milik pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan lingkungan pengendalian baik di tingkat FKTP maupun di Pemda. “Yang tak kalah penting, kompetensi dan pemahaman petugas kesehatan di daerah terhadap pengelolaan dana kapitasi, perlu ditingkatkan agar potensi penyimpangan dapat diminimalisasi dan penggunaan dana kapitasi bisa lebih efektif dan efisien,” tuturnya. Menurutnya, KPK juga telah meminta kepada para pemangku kepentingan untuk menyusun rencana aksi dalam 30 hari ke depan. Mengingat bidang kesehatan merupakan salah satu national interest dalam renstra KPK dan dana yang dikelola sedemikian besar, penting bagi KPK untuk mengingatkan, agar pihak terkait berhati-hati dalam pelaksanaannya sehingga tidak terjebak dalam tindak pidana korupsi. “Saat ini, terdapat hampir 18 ribu FKTP di seluruh Indonesia, dengan rerata pengelolaan dana kapitasi sekitar 400 juta rupiah per tahun tiap FKTP,” terangnya. (her)

Kejaksaan Tahan Mantan Kepala Divisi Konstruksi Adhi Karya

Tersangka Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi

Foto: IST

Kejagung Periksa 5 Saksi Terkait Perkara Korupsi APBD Kabupaten Cirebon Jakarta, Laras Post – Jaksa penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Lima saksi pada perkara dugaan korupsi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon untuk Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tahun 2009-2012. Dari kelima saksi itu, Tiga diantaranya merupakan Sekretaris Daerah dan mantan Sekretaris Daerah. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony T Spontana, Senin (26/1/2015) di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan mengungkapkan, kelima saksi yang dipanggil hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan. Adapun kelima saksi itu adalah Dudung Mulyana (Sekda Kab. Cirebon), Zainal Abidin Rusamsi (eks Sekda Kab. Cirebon tahun 2010-2012), Nuriyaman Novianto (eks Sekda Kab. Cirebon tahun 2008-2010), Wawan Setiawan (Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Cirebon), dan Tambak H Soleh (Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Cirebon). Disebutkan, terkait perkara ini, Kejagung telah menetapkan 3 tersangka yaitu Tasiya Soemadi (Wakil Bupati Cirebon), Subekti Sunoto dan Emon Purnomo (Keduanya selaku DPC Koordinator Penyerahan Bansos) Adapun modus yang digunakan yaitu dengan penyunatan dana bansos, anggaran tidak sesuai peruntukan dan penerima dana fiktif. Atas kasus ini, perhitungan sementara negara dirugikan Rp 1,8 miliar. Tonny menyebutkan, kronologis mengenai pertimbanganpertimbangan yang diusulkan ke Bupati mengenai pengusulan dana bantuan sosial dan hibah mengingat kedudukan Sekretaris Daerah selaku Ketua dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta pemanfaatan dana dan pertanggungjawabannya (Saksi Dudung Mulyana, Saksi Zainal Abidin Rusamsi, dan Saksi Nuriyaman Novianto) Kronologis pelaksanaan penyusunan anggaran khususnya dalam pengusulan anggaran bagi bantuan social dan hibah, mengingat saat itu kedudukan saksi selaku Kasubbag Anggaran dan masuk dalam tim penyusunan anggaran (Saksi Tambak H. Soleh) Kronologis dan mekanisme pengeluaran dana bagi pelaksanaan bantuan sosial dan hibah dalam bentuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mengingat kedudukan Saksi saat itu selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon (Saksi Wawan Setiawan) (ram)

Jakarta, Laras Post – Kejaksaan menahan tersangka WIS Mantan Kepala Divisi Konstruksi VII PT. Adhi Karya Bali (Persero),Tbk., Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku, terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi & Tindak Pidana Pencucian Uang. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Tribagus Spontana menegaskan, penahan dilakukan terhadap tersangka WIS berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print003/F.2/Fd.1/01/2015, tanggal 29 Januari 2015. “Penyidik selanjutnya menahan Tersangka di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI, selama 20 hari dari tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan 17 Februari 2015,” terangnya pada Kamis, (29/1/2015) di Jakarta.

Foto: IST

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony T Spontana,

WIS menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi dengan menggu n a k a n u a n g P T A d h i Karya Bali (Persero) Tbk Wilayah

Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku sebesar Rp15.384.969.744,69 untuk kepentingan pribadi. “Penahanan

dilakukan karena dikhawatirkan tersangka menghilangkan barang bukti dan melarikan diri,” katanya. Tony mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. “Tersangka bersama kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa,” katanya. Ia menjelaskan materi seputar pemeriksaan itu terkait uang milik PT Adhi Karya Bali (Persero) Tbk yang diduga dipergunakan oleh kepentingan pribadi. Penyidik juga menanyakan ada tidaknya keinginan untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan bagi yang bersangkutan. “Setelah diperiksa di Gedung Bundar langsung ditahan,” katanya. (ram)

Gubernur dan Seorang Anggota DPRD Riau Jadi Tersangka Jakarta, Laras Post - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan AM, Gubernur Riau Periode 2014 - 2019 dan AK anggota DPRD Riau Periode 2009 – 2014 sebagai tersangka. Hubungan Masyarakat KPK, Priharsa Nugraha mengungkapkan, penetapan sebagai tersangka kepada keduanya, dilakukan setelah KPK melakukan pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai

negeri atau penyelenggara negara terkait pembahasan RAPBD P TA 2014 dan/atau RAPBD TA 2015 pada Provinsi Riau. “KPK menemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan,” ujarnya kepada wartawan, pada Selasa (20/1/2015) di gedung KPK. Disebutkan, tersangka AM selaku Gubernur Riau Periode 2014 – 2019 diduga telah memberi atau menjanjikan

Tersangka kasus dugaan suap, Gubernur Riau Annas Maamun

Villa penginapan yang sejuk dan Asri di Puncak Bogor Kamar tidur: 124 Luas tanah: 5415 m2 Kamar mandi: 185 Luas bangunan: 4800 m2

Alamat Graha Dinar : Jl. Raya Puncak Km. 79,3 Bogor

(0251) 825 - 5047, (0251) 825 - 5062

sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD P) Tahun Anggaran 2014 dan/atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015 pada Provinsi Riau. Priharsa menyatakan, atas perbuatannya, AM disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-

Foto: IST

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Sedangkan, AK sebagai pihak yang diduga menerima pemberian atau janji disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. (tim)

LarasT Utama 3 Ekonomi & Bisnis Kilas Info Sederhanakan Proses Perijinan Presiden Resmikan PTSP Sabtu, 16 maret 2013


Presiden Joko Widodo meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat atau one stop service Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada Senin (26/1/2015) di Kantor BKPM.

Bijak Gunakan Kartu Kredit Pilih Pintar Jakarta, Laras Post - Situs web saran kartu kredit Pilih Pintar (www. pilihpintar.co.id) resmi dirilis pada 1 Desember 2014. Dengan layanan ini, konsumen bisa membandingkan lebih dari 150 kartu kredit yang menawarkan lebih dari 1200 macam promosi kartu kredit yang saat ini ada di Indonesia dan memilih yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Solusi Pilih Pintar menyajikan saran terpercaya berdasarkan system berpengetahuan ahli. Sistem ini mempertimbangkan berbagai factor seperti besar pendapatan, travel, dan kebiasaan berbelanja konsumen pada seluruh kartu kredit. Kartu kredit kemudian diurutkan berdasarkan deal terbaik bagi setiap konsumen: konsumen bias secara langsung mendaftar melalui situs web, dimana ini membantu memenuhi informasi yang diperlukan oleh penerbit kartu kredit. “Rilisnya Pilih Pintar datang disaat yang tepat bagi konsumen, karena pada 1 Januari 2015 beberapa peraturan terbaru akan mulai diberlakukan,” kata Gunawan Halim, advisor layanan keuangan Pilih Pintar. Konsumen dengan pendapatan antara 3 sampai 10 juta rupiah akan menghadapi pembatasan yang lebih ketat. Plafon kredit tidak bisa melebihi 3 kali pendapatan mereka dan hanya maksimum 2 penerbit kartu kredit yang diperbolehkan. Pada beberapa kasus, ini akan membatasi konsumen pada 2 kartu kredit. Tambahan lagi, dengan peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), lembaga keuangan tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan “cold call“ pada calon nasabah produk keuangan tanpa konsen. General Manager dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Steve Marta mengatakan, peraturan-peraturam terbaru ini memungkinkan pasar kartu kredit yang lebih sehat. Membatasi kartu bagi masyarakat dengan pendapatan di bawah 10 juta bisa menjadi solusi bagi masalah overburdened, overcapacity dari pemegang kartu. “Kalau Anda hanya bias memiliki 2 kartu kredit, pilihlah kartu kredit yang paling sesuai dengan gaya hidup Anda,” ujarnya. Pilih Pintar menyimpan database fitur atau spesifikasi kartu kredit dan promosi yang lengkap dan terbaru. Saran yang diberikan transparan dan tidak ada penerbit yang diprioritaskan. (sugih/red)

Joe Taslim Jadi Brand Ambassador Garnier Man Jakarta, Laras Post - Aktor Joe Taslim didapuk menjadi b rand ambassador produk perawatan kulit khusus pria, Garnier Men. Marketing Manager Garnier Renny K Agustia menjelaskan, dipilihnya Joe karena aktor Fast and Furious itu memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan produk Garnier. “Joe mempunyai nilai-nilai yang sama dengan Garnier Men,” kata Renny, Kamis (29/1/2015) di Senayan, Jakarta. Selain mengumumkan brand ambassador terbaru, Garnier Men juga meluncurkan kampanye urban hero. Kampanye ini membawa lima nilai positif kepada pria di Indonesia. Pertama bahwa seorang pria harus memiliki cita-cita yang tinggi. Kedua, semangat juang tinggi. Ketiga, selalu memberikan yang terbaik. Keempat, pola pikir positif dan kelima semangat brotherhood. Menurut Reny, nilai-nilai yang ada dalam urban hero terdapat dalam diri Joe. “Dia berusaha keras. Dia kerja keras untuk masuk tim nasional. Bangun dunia akting dan pergi ke dunia internasional. Semangatnya sama dengan nilai Garnier Men,” ujar Renny. (Maslim)

Peluncuran Perdana Film Project Almanac di Studio 21 Jakarta, Laras Post - Studio 21 telah meluncurkan film fiksi terbaru Project Almanac, di Plaza Indonesia, Rabu, (28/1/2015). Film ini mengisahkan tentang permainan waktu, Project Almanac. Menampilkan kualitas gambar semi footage. Film ini diawali sekelompok anak muda yang sama-sama ingin membangun mesin waktu. Sebab mereka tidak memiliki pengalaman tentang hal tersebut, kemudian mereka berencana untuk mengubah banyak sejarah penting supaya tidak terjadi. Namun perbuatan tersebut tidak bisa berjalan semulus rencana. Menonton trailer Project Almanac dengan mudah mengingatkan audiens pada banyak film terdahulu, sebut saja: Back to the Future, Butterfly Effect, About Time, Project X, pun tone Chronicle. Film ini seolah memang memiliki dua mata sisi pengharapan: berjalan baik dengan kepuasan baru atau malah sebaliknya, hanya dikenal sebagai film ambisius yang mengambil banyak warna dari film lain. Film ini sempat tertunda untuk sementara waktu, tapi terlihat sangat bagus, banyak scene yang lucu, dan kemudian ketika terdapat adegan yang serius, taruhannya adalah sangat tinggi. Michael Bay kembali menjadi produser pada film science fiction ini, setelah sukses memproduksi beberapa film fiksi diantaranya Transformer dan Armageddon. Disutradarai oleh Dean Israelite juga film ini dibintangi Jonny Weston, Amy Landecker, Sofia Black-Delia, Gary Grubbs, dan Virginia Gardner. Project Almanac telah hadir di bioskop-bioskop tanah air mulai 28 Januari kemarin. (sugih/maslim)

Jakarta, Laras Post – PTSP yang diresmikan ini, akan menjadi sentral pengurusan perijinan sehingga investor tidak perlu keluar masuk kementerian/ lembaga untuk mengurus ijin. Hingga kini tercatat sudah 22 kementerian/ lembaga yang telah mendelegasikan wewenang penerbitan perijinan kepada BKPM, sekaligus menugaskan pejabatnya pada PTSP Pusat. Pada kesempatan itu, presiden Jokowi mengatakan, keberadaan PTSP sangat penting untuk mempercepat investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, presiden mengapresiasi kementerian/lembaga yang sudah menyerahkan proses perijinannya kepada BKPM, sehingga bisa membuat proses perijinan investasi menjadi lebih ringkas dan cepat. “Saya ucapkan terima kasih kepada 22 kementerian atau lembaga, semua perijinan telah dibawa ke BKPM untuk melayani lebih cepat dan baik,” kata Jokowi. Kesediaan 22 kementerian/lembaga menyerahkan kewenangan kepada BKPM itu, menurut Jokowi, menunjukkan bahwa tidak ada ego sektoral lagi antar kementerian/lembaga. Yang tampak justru, antar kementerian/lembaga saling membantu untuk memberikan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau yang sering disebutnya sebagai one stop service.Foto: ISt

pelayanan investasi lokal, nasional dan asing dengan sebaik-baiknya. Dengan diresmikannya PTSP ini, Jokowi berharap target pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dari yang semula 5,1 persen menjadi antara 5,6-5,8 persen. Menurut Jokowi, keberadaan PTSP hanya merupakan langkah awal. Langkah berikutnya, menyederhanakan proses perizinan sehingga tidak terlalu ruwet. “Proses ini akan saya ikuti terus sampai pada bentuk yang sempurna dan lebih baik,” tegasnya. Sebelumnya, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, PTSP Pusat sudah siap melayani proses perijinan seluruh bidang usaha. “Dengan adanya PTSP

maka investor akan dipermudah dari sisi layanan perijinan, dengan tidak lagi mengelilingi Jakarta mendatangi berbagai BKPM,” ujarnya. Ia menyebutkan, untuk mendukung tranparansi pelayanan perizinan di PTSP Pusat telah dibangun layanan monitoring secara online, yang dapat dimanfaatkan investor untuk memantau perkembangan permohonan perizinan yang diajukan, dan memastikan tenggat waktu penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP (standard operational prosedur) yang telah ditetapkan. “Monitoring online juga dapat dimanfaatkan Bapak Presiden untuk memantau proses layanan perizinan

yang ada, maupun para menteri dapat memantau langsung kinerja pejabat yang menjadi perwakilan pada PTSP Pusat di BKPM,” jelas Franky. Setelah peresmian PTSP Pusat, menurutnya, maka ada dua hal yang menjadi fokus pembenahan selanjutnya. Kedua hal itu, pertama PTSP Pusat secara terus menerus akan melakukan percepatan dari sisi waktu layanan perizinan, penyederhanaan dari sisi proses perizinan, dan pengkajian untuk menyatukan ijin-ijin yang dinilai sama. Kedua, integrasi perijinan PTSP Pusat dangan PTSP Daerah termasuk penerapan standar yang sama dalam pelayanan. (tim)

Mastercard Dan Garuda Indonesia Luncurkan Londoncalling Jakarta, Laras Post - Garuda Indonesia bekerja sama dengan MasterCard meluncurkan program LondonCalling. Program ini akan memberi keuntungan bagi pemegang kartu MasterCard sekaligus pelanggan setia Garuda Indonesia. “Program ini salah satu upaya kedua perusahaan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada customer,” kata Direktur Komersial Garuda Indonesia, Handayani kepada wartawan dalam peluncuran LondonCalling, pada Kamis (29/1/2015) di Jakarta. Program LondonCalling menyajikan penawaran menarik bagi pelanggan Garuda Indonesia rute Jakarta - London dan Jakarta - Amsterdam yang bertransaksi menggunakan MasterCard pada periode 29 Januari sampai 30 Juni 2015. Penawaran tersebut terdiri dari satu unit mobil MINI Countryman,

tiket rute Jakarta - London, Jakarta - Singapura, dan Jakarta - Bali, serta merchandise jersey resmi Liverpool FC. Handayani optimistis program LondonCalling akan meningkatkan pangsa pasar Garuda Indonesia ke

Eropa, terutama Amsterdam dan London. Ia berharap pelanggan Garuda Indonesia semakin puas dan semakin bertambah. “Program ini juga dimaksudkan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan serta menjaring pangsa pasar

baru khususnya pemegang kartu MasterCard,” jelasnya. Saat ini, kata Handayani, Garuda Indonesia melayani penerbangan Jakarta - Amsterdam - London sebanyak lima kali per minggu setiap Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pesawat yang digunakan merupakan armada terbaru Boeing 777-300ER dengan kapasitas 314 penumpang. Penerbangan tersebut dilengkapi dengan layanan first class dengan fasilitas chef on board serta fasilitas inflight connectivity melalui layanan WiFi dan live TV.’ Sementara Country Manager MasterCard Indonesia, Irni Palar mengatakan kota London dipilih karena masuk dalam tempat paling banyak dikunjungi sepanjang 2014. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan MasterCard Global Destinatio Cities Index 2014. (maslim)

Speedup Luncurkan Speedup Pad Pop Tablet Trendi Untuk Kawula Muda Jakarta, Laras Post - Menutup bulan pertama di tahun 2015, SpeedUp meluncurkan produk terbaru mereka untuk kalangan remaja di Indonesia. Produk berupa tablet dengan ukuran layar TFT 7 inci tersebut, menawarkan keunikan dimana pembeli dapat memilih empat warna backcase berbeda sesuai dengan selera masing-masing. SpeedUp Pad Pop memiliki pilihan warna hitam, putih, biru, dan merah. Menariknya, backcase tersebut dilengkapi motif kotak unik dengan UV Furnishing sebagai lapisan pelindung sekaligus memberikan permukaan mengilap yang elegan. SpeedUp Pad Pop ditenagai SoC MediaTek MT8312 yang dikombinasikan dengan RAM berukuran 512 MB. SoC tersebut terdiri dari prosesor dual core ARM Cortex-A7 dengan clock speed 1,3 GHz dan unit pengolah grafis Mali400. Untuk solusi penyimpanan data, SpeedUp Pad Pop dilengkapi memori internal dengan kapasitas 4 GB dan dapat ditingkatkan lagi hingga 32 GB dengan menggunakan microSD. Untuk perangkat

kamera, tablet dengan resolusi layar 1024 x 768 piksel tersebut dilengkapi kamera belakang 5 MegaPixels dan kamera depan 2 MegaPixels. Menariknya, kamera tersebut dilengkapi dengan fitur Voice Shot dimana pengguna cukup mengatakan “Cheese” atau “Capture” untuk mengambil foto tanpa perlu menekan tombol apapun. SpeedUp Pad Pop dilengkapi baterai dengan kapasitas 2500 mAh dan memiliki berat hanya 276 gram. SpeedUp Pad Pop dilengkapi dua slot SIM dengan konektivitas 3G & 2G dimana hal ini menandakan tablet tersebut dapat digunakan untuk melakukan panggilan telepon dan mengirim SMS. Bersama sistem operasi Android KitKat 4.4.2, SpeedUp Pad Pro juga dilengkapi aplikasi SpeedUp Studio 2.1 dimana didalamnya terdapat lebih dari 1 juta konten berupa majalah elektronik, musik, aplikasi, games, dan video dimana 80% konten tersebut merupakan karya anak bangsa. Bersama dengan unit tablet, SpeedUp juga menyertakan kabel USB OTG dan sebuah kartu TelkomSel

yang disertakan bersama paket TAU (TelkomSel Android United) dimana pengguna bisa mendapatkan paket data sebesar 4,5 GB/bulan dan gratis akses BBM, WhatsApp, beserta LINE dengan hanya membayar 30 ribu rupiah. SpeedUp Pad Pop bisa didapatkan dengan merogoh kocek sebesar Rp.

1.299.000,-. Akan tetapi khusus untuk bulan Februari 2015, tablet tersebut dapat ditebus dengan dana sebesar Rp. 1.099.000,-. SpeedUp Pad Pop bisa didapatkan melalui toko online SpeedUp (shop.speedup.co.id) atau melalui toko-toko gadget lainnya. (Maslim)

Cikini Gold Center Anniversary Kedua Tahun

Jakarta, Laras Post - Siapa yang bisa pungkiri di era 70 atau 80-an Pasar Cikini menjadi sentra pembelian dan penjualan emas bagi masyarakat urban. Mau beli cincin kawin, atau emas untuk berinvestasi atau melirik beragam perhiasan dan batu mulia dari seluruh nusantara pasti menyasar Pasar Cikini yang di penghujung tahun 2014 sudah

beranjak di tahun ke-2 dengan nama serta fasilitas premium di gedung baru Cikini Gold Center - CGC yang di anniversary ke2nya bertajuk The Finale of Ultimate & Shine. “Kilau ke-2 ini, kami tetap mengingat bagaimana era Pasar Cikini sampai ada yang hijrah ke Aldiron Blok M sampai saat ini tetap saja tempat ini punya sejarah bagi tiap orang, tentu saja mendukung program pemerintah untuk menfasilitasi pelaku UKM dibidang emas dan perhiasan. Kami dengan bangga dan berterima kasih atas penghargaan MURI serta tradisi yang akan dipertahankan tiap tahun untuk mengundang selebriti ibukota dan acara fashion show dari desainer

ternama seperti saat ini ada Adjie Notonegoro dengan pramugari lawas yang terkenal di eranya sampai hiburan dari penyanyi top ibukota seperti Memes,” papar Aldrin Tando selaku Dirut PT. Magna Terra sebagai developer dan pengelola CGC. Dalam kesempatan pemotongan kue ulang tahun menandai ulang tahun ke-2 serta diterimanya penghargaan rekor MURI juga mendapat sambutan dari hadirnya tamu VIP seperti Senator Gorontalo, Hana Fadel Muhammad, mantan Panglima TNI, CEO Garuda Indonesia Emirsyah Satar serta tentu saja para tenant dari CGC. CGC meraih rekor muri sebagai mal yang menggelar pameran batu mulia dan perhiasan dengan peserta terbanyak dan ada yang menarik bagi para hadirin dari prosesi perayaan tadi sore adalah peragaan busana dari

koleksi Adjie Notonegoro dengan peragawati di era 80-90an seperti Thessa Kaunang, Donna Harun dan lainnya. Selain itu ada hiburan selain dari Memes juga dari Mudji Massaid, Aby Gallaby dan lainnya. “Saya terus terang suka mas dan sebagai pengunjung berkeinginan dengan adanya hall yang luas ini bisa menjadi tempat peragaan busana dengan perhiasan dari tempat ini agar sebagai pelanggan dapat memperoleh update perhiasan untuk mode atau investasi,” papar Dania salah seorang pengunjung yang sempat dimintai pendapat oleh redaksi. Redaki setuju karena keteraturan dari beberapa lantai dengan penataan para tenant memungkinkan para pengunjung dapat memilih jenis emas atau perhiasan yang akan dibelinya. (Maslim)

2

Pendidikan & Kebudayaan LarasT Utama Edisi 34 / TH II / 2 - 15 Februari 2015

Ombudsman Ajukan Beberapa Bahan Rujukan Pada Mendikbud

Nilai Ujian Nasional Tak Pengaruhi Kelulusan Jakarta, Laras Post – Standar dan bentuk soal Ujian Nasional 2015 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun Ujian Nasional kali ini tidak menentukan kelulusan. “Semua (soalnya) masih pilihan ganda baik yang menggunakan kertas maupun yang menggunakan komputer,” kata Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kapuspendik Balitbang Kemendikbud) Nizam saat memberikan keterangan pers, Kamis (29/1/2015) di Kemdikbud, Jakarta. Nizam menyatakan, dirinya merasa perlu untuk menyampaikan hal itu, untuk menanggapi keresahan publik atas pemberitaan media yang menyebutkan bentuk soal UN 2015 tidak lagi menggunakan pilihan ganda. “Supaya semua kondusif, saya ingin sampaikan UN di 2015 bentuk-bentuk soalnya masih sama dengan tahun 2014, 2013, dan 2012,” katanya. Menurutnya, dengan menghilangkan fungsi Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan, Kemendikbud ingin mendorong motivasi belajar bisa lahir secara intrinsik, yaitu sebagai kebutuhan diri sendiri. “Anak sekolah selama tiga tahun itu kan ingin pintar, atau mencapai kompetensi yang disyaratkan. Kalau nggak ada motivasi itu apa gunanya sekolah,” ujar Nizam. Lebih lanjut ia mengatakan, untuk mengukur ketercapaian siswa dalam memenuhi kompetensi itu diperlukan ujian nasional. “Motivasinya adalah kebutuhan kita untuk tahu, dan untuk membuktikan kalau sudah menguasai kompetensi itu,” tutur Nizam. Meskipun kelulusan ditentukan sekolah, ucap Nizam, tapi jika siswa memiliki hasil UN yang baik, hal itu akan menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus pembuktian bahwa ia telah mencapai kompetensi yang ditentukan. “Kita ingin memotivasi datangnya dari dalam, karena butuh. Kalau dulu kan dipaksa,” katanya. Selain itu, Kemendikbud juga meralat jadwal UN untuk jenjang SMP sederajat dari yang diumumkan sebelumnya yaitu 4-6 Mei 2015 menjadi 4-7 Mei 2015. Sedangkan untuk jenjang SMA sederajat tetap 13-15 April “Dikarenakan untuk SMP ada empat mata pelajaran. Seluruh persiapan Insya Allah sesuai jadwal,” katanya. Pada kesempatan tersebut Nizam juga mengatakan, pihaknya barubaru ini mendapatkan kunjungan dari delegasi Malaysian Qualifications Agency (MQA) semacam Badan Standar Nasional Pendidikan plus Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Indonesia. Dia mengatakan, MQA selama beberapa tahun terakhir menggunakan hasil UN untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Malaysia dengan bobot 90 persen. “Anak Indonesia kalau mau mendaftar di Malaysia cukup menggunakan hasil UN. Sebanyak 10 persen adalah prestasi seni, olahraga, dan pengalaman berorganisasi,” jelasnya. Selain digunakan oleh kampus di Malaysia, hasil UN juga digunakan sebagai persyaratan masuk PTN di Hongkong. (edy. s)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan menerima jajaran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada, Rabu (28/1/2015) di kantor Kemendikbud. Jakarta, Laras Post - ORI melalui jajarannya menyampaikan langsung beberapa bahan rujukan kepada Mendikbud terkait penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan, masalah komite sekolah dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Mendikbud menyatakan, masukan itu adalah poin yang sangat bagus. “Kita akan bereskan itu.Bahan-bahan dari Ombudman ini justru yang sangat penting sekali sehingga kita membuatnya (program/kebijakan) sesuai dengan problem-problem yang muncul,” katanya. Sementara itu, anggota ORI, Budi Santoso menyebutkan, ada tujuh daftar usulan bidang pendidikan yang sudah dirancang sejak tahun 2011. Dua diantaranya, kata dia, sudah dibuat kebijakannya oleh Kemendikbud terkait masalah Kurikulum 2013 dan Ujian Nasional. “Ada dua rujukan yang perlu

disampaikan langsung kepada Mendikbud terkait masalah komite sekolah dan PPDB,” ujarnya. Budi menjelaskan, terkait PPDB masih ditemukan praktek pungutan liar (pungli) oleh sekolahsekolah di daerah. Rujukan yang digunakan daerah, kata dia, adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. “Semua menggunakan ini sebagai salah satu rujukannya,” tuturnya. Ketua ORI, Danang Girindawardana mengusulkan, adanya evaluasi terhadap Permendikbud Nomor 44 tahun 2012 tersebut dan melakukan pencegahan pungutan liar di sekolah terkait PPDB di daerah. Pencegahan pungutan liar di sekolah, kata dia, salah satunya melalui perbaikan mekanisme penyusunan dan pembentukan komite sekolah. Pembentukan komite sekolah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Menyusun mekanisme komite sekolah perlu menjadi salah satu parameter peraturan menteri mengukur kinerja kepala sekolah,” ucapnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat mengikuti Rapat Kerja.

Danang juga menyarankan adanya pengelolaan pengaduan di level kabupaten/kota dan provinsi. Pengaduan pendidikan yang diterima dari level daerah, kata dia, saat ini berada di peringkat empat tertinggi. “Dorongan kami kepada pak menteri, mohon segera dibuatkan konsep tentang mekanisme pengelolan pengaduan di tingkat kabupaten kota provinsi,” katanya. Plt. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud, Ari Santoso mengatakan, saat ini di

Foto:Ilustrasi

Kemendikbud sedang membuat unit khusus untuk menangani pengaduan publik. Complain handling-nya, kata dia, sudah dibuat di tingkat kementerian. “Kita mau satukan sistem dan monitoring di kementerian, termasuk sistem e-ticketingnya. Cuma memang untuk pengaduan yang ke dinas pendidikan di luar kemampuan kita. Kita tidak bisa memonitor sampai sejauh mana penanganan pengaduan di daerah. Ini yang harus kita buat mekanisme sistemnya yang bagus,” tuturnya. (tim)

Karawang Education Fair Tingkatkan Minat Pelajar Karawang, Laras Post – SMA Negeri 1 Karawang tahun ini, menyelenggarakan Karawang Education Fair ke 3. Penutupan agenda rutin tahunan itu ditutup oleh Plt. Bupati Karawang dr Cellica Nurrachadiana, pada Minggu (18/1/2015). “Ini adalah kebanggaan dan kebahagiaan sendiri bagi saya sebagai kepala daerah, ketika kakak kakak kelas alumni mengajak adik adik kelas untuk bersama menggali ilmu pengetahuan dan pada akhirnya nanti bisa memberikan kontribusi kepada kemajuan Kabupaten Karawang,” ujar bupati. Ia menyebutkan, Kabupaten Karawang kedepan akan mengalami kemajuan yang pesat, bahkan di Karawang juga akan dibangun Pelabuhan Udara. “Saya ingin hanya Masyarakat Kabupaten Karawang yang menjadi perannya tidak menjadi penonton, apalagi tahun ini akan menyongsong Ekonomi Asean, dan saya yakin bila kita pendidikan tinggi kita bisa bersaing,” ujarnya. Plt Bupati menyatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada panitia yang terus menerus menggelar kegiatan ini, karena bukan sedikit minat lulusan SMA ingin kuliah.

Orang Tua Murid Keluhkan Biaya Pendidikan

Malang, Laras Post - Orang tua dan wali murid SMP Negeri 1 Kepanjen Kabupaten Malang, mengeluhkan pungutan yang dilakukan pihak sekolah. Padahal jelas-jelas pemerintah telah menghapus biaya pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beberapa orang tua murid kepada Laras Post mengungkapkan, SMP Negeri 1 Kepanjen mengutip biaya sebesar Rp.135.000 per bulan pada orang tua murid. Bahkan menurutnya, hal itu juga berlaku pada sejumlah SMP Negeri lainnya yang ada di Kabupaten Malang. Namun menurut orang tua murid, mereka tidak banyak berbuat apa-apa dan pasrah mengikuti ketentuan yang dibuat pihak sekolah, karena khawatir anaknya diperlakukan kurang baik saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. “Kami juga tidak mau terlalu banyak nuntut masalah itu, karena anak kami takutnya dipersulit nanti, terpaksa kami tetap berusaha untuk bisa menyekolahkan anak kami,” ujar salah seorang wali murid. Redaksi / TataRedaksi Usaha: / Tata Usaha: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1Jl.Kepanjen, Raya Hankam Jl.maupun Mabes Raya Hankam TNI No. Mabes 26. Bambu TNI No. Apus, 26. Bambu Apus, Jakarta Cipayung, Timur Jakarta Timur Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, hingga berita Cipayung, ini Telp. 021 – 84311368, Telp. 021 021 – 84311368, – 84311397, 021 – 84311397, diturunkan belum dapat dikonfirmasi.(al/tim) Fax: 021 – 84311373 Fax: 021 - Hp. – 84311373 081213523457 - Hp. 081213523457 (Pemred) (Pemred)

Plt. Bupati Karawang dr Cellica Nurrachadiana

Namun faktor minimnya informasi mengenai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. “Dengan adanya ini kakak kakak kelas alumni di masing masing perguruan tinggi datang untuk mengajak adik adik agar bisa berminat kuliah. ada informasi misalnya ada beasiswa dan lain sebagainya,” terangnya. Lebih lanjut, dr Cellica menyatakan, banyak manfaat yang didapat bila

Foto: IST

memiliki pendidikan tinggi. “Saya akan terapkan perusahaan yang akan bangun di Karawang agar pada ijinnya ada klausul menerima melatih anak anak penduduk asli Kabupaten Karawang, seperti tercantum pada Perda no 1 Tahun 2011,” ungkapnya. Menurutnya, tidak ada alasan apapun bagi perusahaan untuk tidak merekrut penduduk Kabupaten Karawang. “Saya juga ingin dimasa yang akan datang alumni sekolah yang

berasal dari Kabupaten Karawang, agar membangun Kabupaten Karawang dan tidak membangun daerah lain. Hayu bareng bareng membangun Kabupaten Karawang dengan Pemerintah Kabupaten Karawang,” tuturnya. Plt Bupati hadir bersama dengan Asisten Bid Pembangunan Kabupaten Karawang H.Ramon dengan jajaran Humas Setda setempat. Dalam laporannya Perwakilan dari Ikatan Alumni SMAN 1 Karawang mengatakan, tahun ini Edu Fair mengambil tema Pendidikan Tinggi untuk kemakmuran Karawang. Tema ini diambil tidak serta merta tanpa pemikiran. Berdasarkan sensus dari 2.2 juta penduduk Karawang hanya 8 % yang mengenyam pendidikan Sarjana Strata 1 dan 2 % untuk Strata 2. “Maka dasar diambil tema ini untuk menggugah adik adik yang masih bersekolah di SMAN 1 Karawang ini, untuk memiliki motivasi untuk ingin bisa melanjutkan sekolah pada Perguruan Tinggi Negeri ataupun swasta untuk kemakmuran Karawang. Saya ucapkan Terimakasih kepada Plt Bupati Karawang dr Cellica yang menyempatkan hadir di tengah kesibukan agenda Pemerintahannya,” ujarnya ( Agus Safutra )

Stikes Karisma Selenggarakan Seminar Parenting Education

[email protected] Email : [email protected] Website: www.laraspostonline.com Website: www.laraspostonline.com

Tarif Harga Iklan TARIF IKLAN TARIFKhusus IKLAN Khusus KOMPOSISI KOMPOSISI & UKURAN& UKURAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Iklan Sosialisasi 1. Iklan FullSosialisasi Colour (ADV) Full Colour (ADV) Satu halaman Satu (belakang) halaman (belakang) Iklan Sosialisasi 2. Iklan BW Sosialisasi (ADV) BW (ADV) Satu halaman Satu (dalam) halaman (dalam) Iklan Display 3. Full Iklan Colour Display Full Colour Satu halaman Satu (belakang) halaman (belakang) Setengah Setengah Display halaman FC (belakang) Display FC (belakang) 4. halaman Setengah Setengah Display halaman BW (dalam) Display BW (dalam) 5. halaman Iklan Banner Full Iklan Colur Banner Full Colur 6. Iklan Banner BW Iklan Banner BW 7. 1/4 Halaman Full 1/4 Colour Halaman Halaman Full Colour Belakang Halaman Belakang 8. 1/4 Halaman BW 1/4Dalam Halaman BW Dalam 9. 1/8 Halaman Full 1/8 Colour Halaman Full Colour 10. 1/8 Halaman BW 1/8Dalam Halaman BW Dalam 11. IKlan Baris IKlan )Baris (Kolektif ) 12. (Kolektif

* Harga iklan di atas bisa nego *Belum termasuk PPN 10 % jika berminat hubungi

HARgA

HARgA

Rp. 6.500.000,-Rp. 6.500.000,-

Plt. Bupati Rp. 4.550.000,Rp. 4.550.000,Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

8.450.000,-Rp. 4.225.000,-Rp. 2.275.000,-Rp. 1.300.000,-Rp. 650.000,-Rp. 2.100.000,-Rp. 780.000,-Rp. 1.050.000,-Rp. 390.000,-Rp. 250.000,-Rp.

081212 59 3535

Karawang dr Cellica Nurrachadiana saat memberikan sambutan.

Karawang, Laras Post 8.450.000,Stikes Karisma Kabupaten 4.225.000,Karawang menyelenggarakan 2.275.000,1.300.000,seminar Parenting Education. 650.000,Seminar ini ditujukan 2.100.000,agar mahasiswa Prodi Kebidanan 780.000,mendapat pemahaman ilmu tentang 1.050.000,mengasuh anak kaum perempuan. 390.000,250.000,-Seminar Parenting Education

yang diselenggarakan pada Sabtu (17/1/2015) di salah satu hotel mewah komersial di Interchange

Foto: IST

Karawang Barat tersebut, dibuka oleh Plt Bupati Karawang, dr Cellica. Seminar dengan tema Kemanamayah Bundaku tersebut menghadirkan nara sumber yang kompeten diantaranya dari kalangan celebritis adalah Mona Ratuliu. Cellica dalam kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya memberi apresiasi kepada Stikes Karisma yang menggelar seminar yang sangat positif

dan sangat bermanfaat. ”Saya menilai seminar ini merupakan salah satu tindak lanjut mengenai cara pola asuh anak dengan orangtua yang menentukan karateristik anak,” ujar bupati. Ia menegaskan, usia 0-3 Tahun tahun merupakan golden age, sehingga para orang tua harus ektra hati hati dalam mengasuh anak pada usia itu. ”Para orang tua saat ada di rumah jangan ada urusan pekerjaan lagi. Waktu harus untuk keluarga khususnya anak. Hal inilah yang terkadang sering dilupakan orangtua sat sampai rumah masih terima telepon, anaknya ingin main ditolak bilang sebentar ya nak, padahal resiko itu nantinya ada pada segi psikologis anak,” ungkapnya. Cellica mengisahkan akan pengalaman hidupnya pada masa kecil. Ia mengaku dekat dengan ayahnya. ”Saya juga ada pengalaman saat saya masih Wakil Bupati, saya sedang memberikan sambutan di Dinas Tenaga Kerja 3 Bulan lalu ini fakta loh. Saya menerima

telepon, tidak biasanya saya terima telepon saat sambutan saya ijin kepada audience. Setelah saya terima ternyata ada kabar ayah saya strook dan saya shock mendengarnya. Saya langsung tinggalkan acara, itu artinya begitu sangat besarnya peran seorang ayah bagi saya, bila berkata ibu biasanya sehari sehari kita biasanya dekat dengan ibu namun dengan ayah itu jarang, tapi saya rasakan kualitas waktu dengan ayah,” imbuhnya. Ketua Panitia Seminar yang juga Ketua Yayasan Kharisma dr Rokim mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh kaum perempuan dari Perguruan Tinggi yang ada Prodi Kebidanan serta sekolah tingkat SMA yang ada di kabupaten Karawang. ”Diharapkan mereka yang hadir pada seminar ini dapat ikut mensosialisasikan pengetahuan yang didapat kepada keluarga serta tetangga sehingga mereka kaum perempuan Kabupaten Karawang dapat semakin paham akan Pola Asuh Anak,” ungkapnya. (Agus Safutra)

1 Halaman1 Halaman

Melalui Rumah Sampah SMPN 3 Bangil Ajarkan Siswa Peduli Lingkungan

Iklan Display Iklan Display

320 mm x 535 320 mm x 535 mm

1/4 Halaman 1/4 HalamanPasuruan, Laras Post – SMP Negeri 1/2 Halaman 1/2 Halaman (Horizontal) (Horizontal) 3 Bangil Kabupaten Pasuruan, Jawa 157 mm 157 mm Timur mengajak para siswa dan x 320 mm x 265 320 mm x 265 mmx 265 mm 265 mm siswinya untuk peduli dengan

1/8 Halaman 1/8 Halaman 158 mm 158 mm x x 100 mm x Supriantono 318 100 mm x 318 mm Tekad 130 mm 130 mm Banner

Banner

Catatan : #sudah Hargatermasuk iklan sudah discount termasuk 50 %discount dari harga 50 normal % dari harga normal

lingkungan, terutama dalam menangani sampah yang menjadi perhatian khusus bagi sekolah tersebut. Seperti diketahui bersama AdvertorialAdvertorial keberadaan sampah sangat mengganggu lingkungan sehingga lingkungan terasa tidak sedap dipandang mata. Selain itu juga dengan menumpuk dan berserakannya Foto: IST sampah pada sembarang tempat

dikhawatirkan justru menjadi sarang penyakit yang sewaktu waktu dapat mengancam kesehatan . Mengingat prestasi dalam pengolahan sampah serta perhatian penuh pihak SMP Negeri 3 Bangil pada lingkungan, perusahaan Panasonic memberikan bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) berupa rumah sampah yang fungsinya untuk mendaur ulang sampah organic dan Plastik. mengatakan, melalui program ini baik guru siswa dan orang tua diajak untuk berperan-serta dalam kepeduliannya kepada lingkungan

khususnya sampah. Nantinya mereka diajarkan bisa memperlakukan sampah dengan sedemikian rupa agar kelak bisa diambil manfaatnya diantaranyanya, untuk sampah organik nantinya akan di jadikan kompos atau pupuk organik. Sedangkan untuk sampah plastik akan di daur ulang menjadi barang barang yang bermanfaat untuk kebutuhan sehari hari. Salah satu contoh sampah plastik ada yang dijadikan dompet, tas dan kerajinan lainnya yang mempunyai nilai jual Tekad Supriantono

Kunjungi website kami: www.laraspostonline.com

menambahkan, bahwa SMPN 3 Bangil merupakan satu satunya sekolah di Kabupaten Pasuruan yang mendapat kepercayaan dari pihak perusahaan karena pengolahan sampah yang sangat bagus. Menurutnya, SMP Negeri 3 Bangil bisa menjadi sekolah percontohan dalam penanganan soal sampah. “Kami bangga mas, karena satu satunya sekolah yang mendapat kepercayaan dari perusahaan Panasonic soal penanganan sampah yang baik dan benar, ya di sekolah ini mas, “ pungkasnya. (n-Karim)

Sambungan LarasT Utama



Praperadilan Jadi Penentu Calon Kapolri ............ Sambungan dari Hal1................. sekali disinggung sah tidaknya penetapan status tersangka. Hal senada disebutkan Wakil Ketua KPK Zulkarnain, penetapan status tersangka BG bukan domain praperadilan. Praperadilan itu untuk salah tangkap atau salah tahan. Ia menjelaskan, proses penyidikan merupakan proses hukum, kepada tersangka diberikan hak untuk didampingi penasihat hukum dalam menjalani pemeriksaan. Dalam proses penyidikan dapat dibarengi dengan penangkapan dan penahanan. Jika dalam penangkapan dan penahan terjadi salah tangkap atau salah tahan, maka penangkapan atau penahanan itu yang dipraperadilankan. “Bukan penetapan sebagai tersangka yang dipraperadilankan,” tegasnya. Sementara itu, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting menyatakan, KUHAP telah membatasi objek atau lingkup praperadilan. “Praperadilan tidak bisa membatalkan status tersangka,” ujarnya. Namun demikian, bukan berarti sudah pasti pengadilan akan menolak praperdilan tersangka. Sebab, hakim pada sidang praperadilan memiliki wewenang penuh atas permohonan praperadilan. Jadi, Hakim PN Jakarta Selatan yang ditunjuklah yang akan menentukan. Jika Hakim yang menangani praperadilan Komjen Budi Gunawan memenangkan gugatan calon Kapolri itu, maka dipastikan pencalonannya sebagai Kapolri akan terus berlangsung dan presiden akan sulit untuk menafikan putusan praperdilan itu. (tim)

Bupati Ancam Cabut Ijin PLN ..................... Sambungan dari Hal1............................... Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, kamis (22/1/2015). Unit jaringan PLN Wilayah Kotabumi sendiri membawahi 7 (tujuh) kabupaten termasuk Pesisir Barat. Masyarakat Lampung Utara, menurut Bayu terkait pembebasan lahan untuk pemasangan tiang pancang tower PLN yang mengaliri termasuk salah satunya aliran listrik ke Pesisir Barat, meminta harga yang cukup tinggi. “Mereka minta satu juta per-meter untuk pembebasan lahan mereka, begitulah diantaranya kendala yang kita temui,” terang Bayu. Dalam kesempatan tersebut Bayu juga sampaikan, PLN tidak berhenti upayakan penyelesaian terkait permasalahan yang dihadapi hingga ketemu solusi terbaik. Sementara itu, Penjabat Bupati Pesisir Barat HI. Kherlani, SE, MM didampingi Kadis PU-TAMBEN dan Kepala BAPPEDA mewakili masyarakat sampaikan ragam keluhan yang sudah menahun yang dialami masyarakat Krui dan sekitarnya. “Telinga saya ini rasanya sudah penuh oleh caci maki masyarakat Krui terkait kendala yang ditimbulkan oleh PLN, hal yang wajar buat saya karna saya lah ujung tombak tempat mereka mengadu dan saya maklumi itu,” ucap Kherlani. Ia juga menyesalkan, kendala yang dipaparkan oleh pihak PLN soal belum ada titik temu antara PLN dengan masyarakat khususnya wilayah Lampung Utara. “Saya rasa kalau masalah lahan apalagi itu menyangkut kepentingan umum, dalam undang-undang jelas tertuang bahwa perairan dan daratan itu semua dikelola oleh negara, apalagi ini menyangkut kepentingan umum tidak ada alasan buat kita semua untuk menghambat hal tersebut, bila perlu kita minta kawal kepada pihak berwajib agar segera dapat selesaikan permasalahan tersebut,” ujarnya. Masih menurut Kherlani, bila PLN dalam kurun waktu satu tahun kedepan belum juga ada tindakan penyelesaian yang berarti terkait pembebasan lahan untuk ting pancang tower PLN di Pesisir Barat, maka dirinya, tak segan-segan akan mencabut segala bentuk perijinan operasional PLN di Kabupaten Pesisir Barat.(Dy/ Sir)

Tasya Manuputty, Marcomm Specialist DPG ...............Sambungan dari Hal1................. barunya Tasya akan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya yang saat ini menjabat Marketing Communications Specialist Damai Putra Group (DPG) perusahaan yang bergerak di bidang property. Menurut Wanita berdarah Ambon - Sunda ini, mengakui dalam berkarir sudah seringkali berpindah-pindah pekerjaan, alasannya ingin mencari pengalaman. Awal mula berkarir Tasya pernah berkerja di salah satu bank asing di Jakarta sebagai Wealth Management Programme di Standard Chartered Bank sekitar tahun 2010. Kemudian, lanjut Tasya, pada tahun 2011 hinga 2012 pernah juga bekerja di salah satu majalah terkenal di Jakarta sebagai Promotion Executive Femina Group. Berlanjut di majalah Fortune PR sebagai Marcomm Executive hanya bertahan satu tahun. Setelah itu pada tahun 2013 sampai 2014 bekerja sebagai Marcomm Manager di Club Arena International lalu berlanjut lagi bekerja sebagai Marcomm di Damai Putra Group hingga saat ini. “Jadi dunia media saya sudah paham betul walaupun hanya di bidang Marcomm, makanya setelah saya bekerja sebagai Marcomm di DPG selalu berkomunikasi dan bekerja sama dengan insan jurnalistik baik di Bekasi maupun Jakarta. Karena lembaga atau usaha diketahui oleh publik berkat peran pers atau media,” ujar Tasya saat wawancara Laras Post, Rabu (27/1/15). Wanita berkelahiran Surabaya, 26 Maret 1986 ini mengakui kalau dirinya berkarir memang atas dukungan sang suami bernama Ronaldo Manuputty. “Walaupun telah mempunyai momongan dua anak putra dan putri namun saya tetap bisa fokus bekerja, karena sang buah hati ada yang bantu mengurus selain ada baby sitter juga ada oma dan opahnya. Wanita bernama lengkap Anastasya Frederika ManuputtyLatumanuwij ini pernah mengenyam pendidikan tinggi di Univ. Katolik Atmajaya jurusan Marketing Manajemen (SE) pada tahun 2004-2008 dan pada tahun 2009-2011 di Univ. Pelita Harapan jurusan Hukum Bisnis (MH). Sementara itu ketika ditanya apakah ada keinginan berwira usaha sendiri, Tasya menjawab, untuk saat ini tidak ada kearah sana. Namun kalau ada peluang dirinya ingin punya usaha sampingan dengan membuka gerai butik, jelas tasya sambil mengakhiri pembicaraannya. (Sugih)

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H Dengan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW Mari Kita Tingkatkan Kecintaan Kita Terhadap Rosulullah SAW Suharto Camat Tambun Utara

3

Mediasi Solusi Atasi Konflik Pertanahan................................... Sambungan dari Hal1................................... Menanggapi hak ini, Pemerhati Agraria yang juga Ketua DPW Corruption Watch (NCW) DKI Jakarta, C Herry SL mengatakan, upaya Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk mendorong sengketa ditangani secara mediasi, perlu mendapat dukungan semua pihak, untuk menekan potensi konflik di tengah masyarakat. Ia menyebutkan, penyelesaian sengketa tanah melalui prinsip win win solution merupakan jalan tengah yang dapat mengakomodir keadilan para pihak yang bersengketa. C Herry SL mengingatkan, melalui win-win solution penyelesaian

sengketa tidak semata-mata didasarkan pada siapa yang memiliki bukti kepemilikan tanah yang kuat. Namun keberadaan masyarakat lokal yang telah puluhan tahun menempati dan mengolah suatu lahan perlu dipertimbangkan pula. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang mengisyaratkan rakyat memiliki hak atas tanah dan kekayaan alam di dalamnya. Menurutnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, sebagai institusi yang terlibat dan berwenang dalam pengesahan akan kepemilikan tanah, perlu terus mensosialisasikan kepada

masyarakat agar melakukan mediasi jika memiliki sengketa tanah. Namun C Herry SL mengingatkan, jajaran BPN juga perlu lebih meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan pelayanan pertanahan, sehingga keputusan atau produk lembaga pertanahan ini, menjadi kuat jika diuji melalui pengadilan. “Sertipikat tanah harus memiliki kekuatan hukum. Sering terjadi pemilik sertipikat tanah kalah oleh pemilik girik di pengadilan,” terangnya. Bantu Masyarakat Kurang Mampu Pada sisi lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN menambahkan,

pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian lain untuk membantu masyarakat kurang mampu mengurus sertipikat tanah. Karena, masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum memiliki sertifikat akibat tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengurus sertifikasi tanah. Hal itu menjadi penting mengingat sertifikat merupakan bukti sah atas kepemilikan atas tanah atau lahan. “Kami akan berupaya untuk membebaskan biaya penyelesaian sertifikat bagi pemegang kartu keluarga sejahtera,” terang Ferry. (her)

Harga Minyak Dunia Turun BPIH Diusulkan Turun............................... Sambungan dari Hal 11........................... termasuk dalam komponen biaya tidak langsung,” jelasnya. Saleh menyatakan, DPR RI dan Kementerian Agama juga akan menghitung biaya lainnya seperti biaya pemondokan, catering dan sebagainya, yang akan menentukan besaran BPIH, sehingga nantinya dapat menghitung berapa penurunan BPIH tahun 2015. Ia mencontohkan, pada musim

haji tahun 2014, harga minyak dunia sebesar 80 dolar AS per barel. “Jika saat ini harga minyak dunia sekitar 50 dolar AS per barel, maka logikanya biaya transportasi udara bisa turun,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, pada kesempatan yang sama mengatakan, selama ini Komponen terbesar BPIH adalah

untuk pembiayaan pesawat atau penerbangan haji yang termasuk biaya langsung. “Saya berharap agar bapak Menhub dapat memberi masukan terkait perhitungan biaya penerbangan haji secara lebih cermat untuk komponen-komponen yang paling dominan. Hingga akhirnya kita bersama-sama bisa menurunkan BPIH tahun ini,” ungkapnya. Menurutnya, selain mening

katkan koordinasi antar kementerian terkait, yakni Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan untuk mengkaji kembali besaran BPIH, diharapkan Kementerian Agama dapat meningkatkan negosiasi kepada Pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan pelayanan penerbangan haji kepada jemaah haji Indonesia. (damit)

Mantan Peserta Seleksi Direksi Sayaga Wisata Akan Laporkan Pansel............... Sambungan dari Hal 11............. Pelantikan Komisaris dan Direksi PT. Sayaga Wisata itu, berlangsung pada Selasa (27/1/2015) di gedung Serbaguna 1 Komplek Pemerintahan Kabupaten Bogor. Tiga direksi PT. Sayaga Wisata yang resmi dilantik adalah Supriadi Jufri direktur utama, Aminudin direktur umum dan keuangan, Ivan Fadillah direktur operasional. Plt Bupati Bogor Nurhayanti

saat pelantikan mengatakan, setelah pelatikan agar jajaran direksi segera bekerja mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Bogor. “Atas nama pemerintah Kabupaten Bogor kami ucapkan selamat, saya ingin setelah pelantikan komisaris dan jajaran direksi segera mengembangkan potensi wisata dan kami sangat tunggu komitmennya untuk memajukan potensi wisata yang ada di Kabupaten

Bogor,” ujarnya. Namun nampaknya harapan Plt Bupati Bogor terhadap jajaran direksi PT. Sayaga Wisata untuk segera mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Bogor akan sulit tercapai. Saat diwawancara Direktur Utama PT. Sayaga Wisata Supriadi mengatakan, progress awal PT. Sayaga Wisata adalah melakukan konsolidasi dan berkoordinasi dengan pihak-

pihak terkait sehingga belum bisa menyampaikan titik wisata yang akan dikembangkan pada tahun ini. “Progress awal adalah konsolidasi dan berkoordinasi dengan stakeholder tentang mana objek-objek wisata yang perlu kita kembangkan, jadi kita belum bisa sampaikan titik wisata ditahun pertama ini karena kita harus berkordinasi dulu,” katanya. (adenan/david)

Akibat Pengembang Nakal................................................. Sambungan dari Hal 11......................................... Hujan sejak jutaan tahun yang lalu berinteraksi dengan faktor ekologi, geologi, vulkanik mengukir permukaan bumi menghasilkan lembah, sungai, danau, cekungan serta sungai dan bantarannya. Permukaan bumi ini kemudian memperlihatkan secara jelas lokasilokasi rawan banjir yang perlu diwaspadai. Penanggulangan banjir dari faktor hujan ini sangat sulit, bahkan mustahil, karena hujan adalah faktor ekstern yang digerakkan oleh iklim makro/global. Usaha yang bisa dilakukan adalah menjauhkan permukiman, industri dan pusat pertumbuhan lainnya dari daerah

banjir yang sudah secara historis dipetakan oleh hujan. Untuk mengurangi kerugian banjir akibat hujan, bisa dikembangkan fungsi peringatan dini. Caranya dengan mengukur tinggi hujan di berbagai tempat, lalu dibuat kurva hubungan antara curah hujan (tinggi hujan) dengan tinggi muka air sungai yang akan terjadi. Dengan ini masyarakat yang akan terkena banjir bisa mendapat informasi lebih dini. Tambahnya. Sementara itu, Lurah Kepala Kelurahan Bambu Apus Dodo Efendi, MAP., semenjak menjabat sebagai tampu pimpinan di wilayah Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi

Jakarta Timur saat ini terus aktif turun ke bawah langsung di lokasi rawan banjir bersama staf dan RT maupun RW masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada mesyarakat terkait dalam penertiban lingkungan seperti, kegiatan kerja bakti membersihkan saluran air di setiap RT dan RW di wilayah kinerjanya. “Kegiatan ini untuk kepentingan kita bersama dan perlu ditingkatkan”. Ujar Dodo Efedi, kepada Laras Post singkat. Soal banjir di Wilayah Ibu Kota ini, Dodo Efendi, mengatakan sebagai contoh, banyak sekali perumahan baru yang dibangun di daerah bantaran dan tebing sungai yang

rawan banjir dan longsor. Demikian juga banyak terjadi pembangunan jalan tol, jalan provinsi, tanggul, dan saluran drainasi, yang justru dapat menyebabkan terjadinya banjir di kawasan tertentu karena salah dalam perencanaannya. Air jadi tertahan, tidak bisa lancar keluar atau semua air mengalir menuju kawasan tertentu sehingga terjadi banjir. Penyelesaian masalah itu tidak bisa digeneralisasi. Diperlukan semakin banyak orang yang ahli atau tahu mengenai banjir baik yang berskala mikro maupun makro, untuk merencanakan pembangunan tanpa menimbulkan banjir. Ujarnya menambahkan (Her/Damit)

Pencanangan Gerakan Tanam Padi Serentak Dukung Swasembada Pangan 2015 Pasuruan, Laras Post – Dalam rangka membantu mewujudkan swasembada pangan, jajaran Kodam V Brawijaya, melakukan kegiatan tanam padi bersama warga, Rabu (28/01/2015) di Desa Mulyorejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hadir pada kegiatan itu, PangdamV Brawijaya, Mayjen TNI Eko Wiratmoko, Bupati Pasuruan, Komandan Korem Kolonel Totok Imam, Walikota Pasuruan, Komandan Kodim Pasuruan Letkol Inf Hery Suprapto, para prajurit TNI AD, penyuluh dan penggiat pertanian serta para petani. Kegiatan ini menegaskan bahwa TNI AD siap bekerja keras mendukung program swasembada beras. Pangdam V Brawijaya dalam

sambutanya mengatakan, bahwa TNI AD siap mengerahkan seluruh prajurit membantu program Presiden Jokowi untuk mencapai target swasembada beras 3 tahun ke depan. “Kami siap membantu petani,” ujarnya. Pangdam menambahkan, pihaknya selain siap membantu petani agar produksinya meningkat juga membantu dalam pembangunan infrastruktur pertanian yang dibutuhkan serta ikut mengawasi distribusi pupuk subsidi sehingga tidak ada penyelewengan. Pangdam berjanji akan menerjunkan jajaran Kodim dan Koramil serta Babinsa untuk memantau langsung di lapangan. “Mari sama-sama bekerja keras untuk meningkatkan produksi padi demi ketahanan pangan dan

tercapainya target swasembaga beras 3 tahun lagi. Pangdam juga sudah minta pada Menhan kalau nanti kita sudah swasembada beras, kita jangan impor lagi, dan beliau menyanggupi,” tegasnya. Di tempat terpisah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan,

Ichwan mengaku, optimis program swasembada pangan akan tercapai. “Dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk TNI AD, diharapkan distribusi pupuk, pengadaan bibit dan percepatan hasil pertanian akan lebih optimal,” pungkasnya. (En-Kar)

Mencari Berkah di Mata Air ‘Tirto Marto Purbalingga, Laras Post – Tiga orang wanita terlihat duduk-duduk di ujung kolam mata air Tirto Marto, di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Sabtu (24/1/2015). Tangannya sesekali dimasukkan ke dalam kolam yang tampak jernih dan segar. Sejurus kemudian, ketiganya menceburkan diri ke dalam kolam itu. Pakaian masih utuh seperti yang dikenakan ketika duduk-duduk. Tiga wanita itu tidak sendirian. Beberapa saat kemudian juga datang rombongan kecil baik wanita maupun pria. Merekapun melakukan hal yang sama, menceburkan diri dan mandi di mata air itu. Secara bergiliran, mereka menuju sebuah batu persegi empat di dasar kolam yang terlihat jelas, dan kemudian berdiri diatasnya. Jika sudah menginjak batu ini diyakini bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Konon, bagi yang percaya, mata air Tirto Marto diyakini bisa mendatangkan berkah. Ada yang meyakini bisa membuat awet muda. Airnya yang segar dan jernih, dipkai untuk membasuh wajah. Mata air Tirto Marto juga ada yang meyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. “Banyak yang percaya, mata air Tirto Marto bisa membuat badan sehat dan awet muda,” tutur Siam, (47), salah seorang warga yang menjaga mata

air tersebut. Diungkapkan Siam, mata air Tirto Marto berasal dari tujuh sumber mata air disekitarnya. Namun, yang cukup besar debit airnya disebut mata air Gede. Enam mata air lainnya,menopang kolam berukuran sekitar 20 meter x 40 meter. Sisanya, dialirkan ke persawahan penduduk dan digunakan untuk sumber air PDAM. “Warga disini juga memanfaatkan untuk keperluan mandi sehari-hari. Namun, untuk mandi sudah dibuatkan tempat tersendiri yang ditutupi seng,” kata Siam yang dibenarkan Tono (40), pengurus Karang Taruna yang mengelola sumber mata air tersebut. Siam mengatakan, jika hari libur seperti hari Minggu, jumlah pengunjung bisa mencapai lebih dari 500 orang. Mereka rata-rata untuk sengaja datang mandi dan membasuh muka. Kunjungan akan lebih banyak lagi pada malam Jum’at Kliwon. Mereka kebanyakan justru berasal dari luar kota. “Pada malam Jum’at Kliwon, ratusan pengunjung yang kebanyakan dari luar kota sengaja dating ke mata air Tirto Marto untuk mandi kungkum (berendam). Mereka meyakini dengan mandi kungkum bisa mendapat berkah yang dicita-citakannya,” ujar Siam. Untuk mandi di mata air tersebut, pengelola tidak menetapkan tiket masuk.

Di jalan masuk menuju kolam, pengelola hanya menyiapkan kotak. Tidak ada paksaan untuk memasukan uang kedalam kotak itu. Semua kembali ke kesadaran para pengunjung. Namun, bagi pengunjung yang membawa mobil, pengelola memungut biaya parker Rp 5.000,- sedang sepeda motor Rp 2.000,-. Pengelola juga menyewakan karet ban mobil untuk yang ingin berenang. Harga sewa ban Rp 5.000,’ dan tidak dibatasi waktunya. Biasanya pengunjung mandi paling lama satu jam sudah kedinginan. “Pemasukan dari uang parkir, sewa ban dan kotak sumbangan, kami gunakan untuk perawatan dan membangun beberapa fasilitas pendukung,” ujarnya. Jika dicermati disekitar kolam, memang tidak ada fasilitas yang tertata rapi. Ada bangunan ruang bilas atau ruang ganti, namun ukurannya sempit. Disekitar kolam juga muncul warungwarung yang belum tertata rapi. Beberapa warung ada yang menyediakan mushola dan toilet. “Saya juga membuka warung minuman dan mendoan. Warga disini bisa mendapat penghasilan dari warung,” ujar Siam. Kepala Bidang Pariwisata Dinbudparpora Purbalingga, Ir Prayitno, M.Si mengatakan, potensi mata air Tirto Marto untuk destinasi wisata baru sangat pros-

pektif. Sumberdaya air yang melimpah menjadi hal utama daya tarik wisata tersebut. Hanya saja, untuk pengelolaan lebih lanjut masih terkendala status kepemilikan lahan. Mata air itu berada di areal lahan seluas kurang lebih 17.800 meter. Status tanah merupakan milik Pemprov Jateng dan saat ini dalam tahap pelimpahan ke Pemkab Purbalingga. Pihak Karang taruna setempat, memanfaatkan sumber mata air tersebut, namun belum ada perjanjian resmi dengan Pemprov. “Pihak pemerintah desa setempat, saat ini juga tengah mengajukan permohonan kepada Pemkab Purbalingga untuk mengelola mata air Tirto Marto menjadi obyek wisata,” kata Prayitno. Ditambahkan Prayitno, selain sumberdaya air yang melimpah, aspek keyakinan keampuhan mata air untuk menyembuhkan penyakit dan mendatangkan berkah, juga menjadi kunci daya tarik pengunjung. “Jika menjadi destinasi wisata, mata air Tirto Marto tidak harus menjadi kolam renang atau water park, tetapi cukup dipertahankan keasliannya demi kelestarian mata air. Pengelola, cenderung lebih pas oleh kelompok sadar wisata dari masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat setempat akan mampu mengangkat ekonomi warga setempat,” kata Prayitno. (AGUS.P)

2

Seni & Pariwisata Edisi 34 / TH II / 2 - 15 Februari 2015

Maia Estianti Rayakan Ultah Ke-39 Jakarta, Laras Post - Maia Estianty merayakan hari lahirnya yang ke-39, pada Selasa (27/1/2015) di Alegro Kelapa Gading. Di usianya yang mendekati kepala empat, janda Ahmad Dhani itu, masih single dan tak menunjukkan tanda-tanda dekat dengan pria baru. Hubungan Maia dan Dhani sendiri bisa dibilang cukup buruk. September 2014 lalu, tepatnya pada sekitar hari ultah Al Ghazali, keduanya sempat bersitegang dan saling sindir. Awalnya, Maia mengaku jika Dhani telah mengiriminya sebuah pesan (sms) bernada pedas. Pentolan RCM itu tak terima atas tudingan Maia dan meminta mantan istrinya tuk tutup mulut. Di hari ulang tahun Maia yang ke-39 sendiri, Dhani sama sekali tak menunjukkan gelagat untuk baikan. Mantan personel Ratu itu mengaku jika Dhani sama sekali tak memberikan ucapan selamat atau apa-apa pada dirinya. “Mas Dhani nggak ngucapin (selamat ultah), nggak nitipin salam juga,” ujar Maia santai ketika ditemui di perayaan ulang, Rabu (28/1/2015) di Kelapa Gading. Uniknya, Maia ternyata kini tengah dekat dengan seorang pria. Meskipun begitu, ibu tiga anak tersebut masih bungkam terkait identitas calon suami barunya tersebut. “Sosok misterius, anda tidak akan tahu siapa. Aku tidak suka pribadiku dibuka. Aku berjanji dengan diriku tidak akan memberitahu infotainment. Aku tidak tertutup tentang apapun yang aku lakukan pada anak-anak. Tapi pokoknya aku nggak mau menceritakan pribadiku,” tutur Maia. Entah sang bunda single atau mau menikah lagi, ketiga putra tampan Maia sendiri tak mau terlalu ikut campur dan ambil pusing. “Kalau pengganti pasangan saya yang baru anak-anak nggak peduli. Yang penting bunda happy,” pungkas pentolan Duo Maia itu. (Maslim)

Kotak Terlibat Pada Film Rock and Roll With Love Jakarta, Laras Post - Sebelas tahun bukan waktu yang sebentar untuk bisa eksis di panggung musik. Namun, angka itu kini dipijak Kotak, band rock yang terus membuktikan diri bahwa mereka bukan band karbitan. Kini, Kotak tampil tidak biasa. Tantri Syalindri Ichlasari, Swasti Sabdastantri, dan Mario Marcella terlibat dan tampil sebagai aktor dan aktris di film Rock N Love. Cerita dalam film ini seputar bagaimana perjuangan Kotak dalam mengikuti sebuah ajang kompetisi grup band. Sekilas mengingatkan peristiwa kelahiran Kotak dari ajang Dream Band 2004. Disturadarai oleh Hedy Suryawan, film drama ini berkutat pada drama perseteruan Kotak dengan band saingan mereka, dan seputar konflik percintaan tiga personel Kotak. Bagi mereka yang mengharapkan film ini akan bertutur tentang sejarah Kotak atau porsi besar tentang kehidupan mereka di dunia musik, nampaknya harus kecewa. Film ini lebih mengedepankan sisi drama percintaan dengan porsi yang besar. Film dibuka dengan suguhan visual yang apik pemandangan kota. Cuplikan pemandangan kota yang diambil dari angkasa itu pun terus diulang di setiap pergantian adegan. Tantri menyebut bahwa 70 persen kisah dalam film ini serupa dengan apa yang terjadi pada Kotak. Soal akting, nampaknya penonton harus memberi toleransi yang tinggi bagi trio Kotak. Mengingat mereka memang bukan aktor dan aktris, terlihat beberapa dialog yang terkesan kaku. Selain akting, penulis naskah juga bertanggung jawab atas itu. Dialog yang disuguhkan terdengar kaku dikawinkan dengan citra rock and roll yang dibangun. Berterima kasih pada Vino G. Bastian yang mampu menyuguhkan akting maksimal meski sebagai pemeran pembantu. Vino yang sudah kenyang berakting lebih terlihat menonjol dari Ganindra Bimo yang dalam film ini memegang peranan penting sebagai anak band idealis yang hidupnya berkutat di musik, seks dan drugs. Karakter yang diperankan Bimo justru membuat teringat akan kesuksesan Vino memerankan karakter sejenis di film sebelumnya seperti, Radit dan Jani atau Punk in Love. Beberapa pemeran lain yang ikut terlibat dalam film ini antara lain Denny Sumargo, DJ Una, Erwin Moron, Christopher Bollemeyer, dan Shae. Rock N Love tayang mulai 29 Januari. (Maslim)

Kota Harapan Indah Hunian Terlengkap Bernuansakan Wisata

Damai Putra Group Bersinergi Dengan Pemerintah Daerah Kota Harapan Indah merupakan lokasi hunian yang nyaman dan terlengkap bernuansakan wisata, dilengkapi fasilitas pendidikan, tempat ibadah, lokasi wisata, perhotelan, pusat perbelanjaan, pasar modern dan kuliner.

Jakarta, Laras Post - Di atas lahan 2200 ha Kota Harapan Indah (KHI) menjadi kawasan perumahan terbesar di Gerbang Timur Jakarta. Lokasinya mudah dicapai dari berbagai arah, baik dari pintu tol Cakung maupun pintu tol Bekasi Barat dan hanya 9 km dari Kelapa Gading. Dalam perencanaan berikutnya akan dibuka akses tol sisi Utara dari Tol Tanjung Priok / Cikarang (Tol Karang Tanjung). Marketing Communications Specialist Damai Putra Group (DPG), Tasya Manuputty, mengatakan, Kota Harapan Indah merupakan hunian terbesar yang diperuntukkan untuk semua kalangan, mulai dari elit hingga keluarga muda yang sedang meningkatkan investasi dan taraf hidup “Kami menyajikan hunian perumahan yang variatif dari mulai tipe kecil dengan luas tanah 90 m2 hingga besar dengan luas tanah 450m2,” ujar Tasya ketika ditemui di ruang kerjanya di kantor Pemasaran KHI, Medan Satria, Kota Bekasi, Rabu (27/1/15). Seiring perkembangan dan pembangunan yang masih terus berjalan, sarana dan fasilitasnya akan semakin lengkap, seperti hadirnya Harapan Indah Club (Sport Center), Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah, Transera Waterpark, Meli Melo Sentra Kuliner, Courts Megastore, Sentra Niaga, Sentra Onderdil, Sentra Bisnis, Rumah Sakit, sarana ibadah, sekolah bertaraf

national plus, Hypermarket, Pasar Modern, angkutan umum seperti TransJakarta, Damri, Primajasa, dan Mayasari, dan kedepannya akan hadir Harapan Indah Mall. Kota Harapan Indah memberikan rasa aman dan nyaman dengan menyediakan sistem keamanan terpadu, rumah dengan sistem cluster, row jalan lingkungan selebar 15m, jogging track, dan konsep eco green yang dibuktikan dengan hadirnya taman-taman besar sebagai fasilitas umum dan desain rumah yang memberikan pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang baik. Disebutkan bahwa Damai Putra Group memiliki beberapa proyek property di Jakarta dan Bekasi diantaranya, Kota Harapan Indah, Segara City, The Royal Residence dan Harapan Mulya, dan Harapan Mulya Regency. Disebutkan pula bahwa Kota Harapan Indah berencana akan

membangun Harapan Indah Mall yang lokasinya berdekatan dengan rekreasi Transera Waterpark dan disitulah nantinya akan menjadi pusat niaga, apartemen dan perkantoran Pencapaian sukses dan rencana ke depan Kota Harapan Indah tentunya selalu bekerja sama dengan

Taman Bundaran Kota Harapan Indah.

pemerintah daerah dalam hal ini Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Karena area Kota Harapan Indah terbelah menjadi dua bagian, sebelah timur wilayah hukum Pemerintah Kotamadya Bekasi, sementara sebelah barat wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kerjasama dengan pemerintah daerah diantaranya dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi, menggelar Car Free Day (CFD) yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali. Tujuan CFD ini kan memberikan ruang kepada masyarakat untuk olahraga dan bersilaturahmi, selain juga untuk mengurangi emisi gas buang,” imbuhnya. Kegiatan CFD itu digelar setiap hari Minggu pagi antara pukul 06.00-09.00. Panjang lintasan CFD di kawasan Harapan Indah itu sekitar 1 kilometer, terhitung dari Bunderan Harapan Indah sampai ke Sport Center Harapan Indah. Harapan Indah adalah titik ketiga CFD di Kota Bekasi.

Foto: Sugih

Restoran Meli Melo menjadi Icon Di Kota Harapan Indah kita bisa menemukan beragam wisata kuliner, dari makanan tradisional hingga makanan siap saji semacam Mc. Donald’s. Meli Melo sentra kuliner menjadi icon wisata kuliner Kota Harapan Indah, karena Meli Melo merupakan restoran terkemuka berkelas internasional, ujar Tasya menuturkan. Pokoknya bila anda jalan-jalan di sekitar Kota Harapan Indah akan membawa sensasi yang berbeda, nuansa kota wisata namun banyak taman hijau yang menghiasi Kota Haran Indah. Atasi Banjir Dibangun Sodetan ke BKT Sementara itu, untuk mengatasi banjir ketika musim penghujan tiba pihak DPG bekerjasama dengan Pemkot Bekasi yang saat ini sedang dilakukan proyek pengerjaan sodetan menuju ke arah sungai KBT (Kanal Banjir Timur). Sodetan tersebut tentunya telah diberikan ijin oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, ujar Tasya. (Sugih)

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di MIN 21 Pulogebang Jakarta, Laras Post - Ketauladanan Rosulullah SAW patut kita jadikan contoh khususnya pada dunia pendidikan, agar tercipta generasigenerasi bangsa yang berkwalitas dan berbudi luhur. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 21 Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW di halaman sekolah MIN 21 yang terletak di Jl. Rawakuning, Pulogebang, pada Kamis, (29/1/15). Acara yang dikemas sederhana namun penuh khidmat itu dihadiri Dewan Guru Pengajar, ratusan anak

yang berhalangan hadir,dalam sambutannya mengatakan, bahwa hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW agar kita selalu mencintai Rosulullah dan melanjutkan perjuangannya. Maka dari itu untuk melanjutkan perjuangan Rosulullah mari kita menggali ilmu dengan belajar secara berkesinambungan agar menjadi generasi penerus yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Lebih lanjut Andri mengatakan, bahwa anak didik putra-putri MIN 21 harus terus belajar dan belajar hingga meraih prestasi baik di lingkungan sekolah khususnya

Foto: Sugih

Guru Kelas I B, Ari Ferintika, K,S.Pd. SD (ketiga dari kiri) foto bersama para Dewan Guru lainnya.

mengikuti Tarian Islami ketika ditemui Laras Post mengatakan, “saya senang dan bangga dilibatkan ikut memeriahkan acara ini,” ujar Rubby Desty Safana anak kelas I B. Hadir pula Ustadz Syatiri memberikan siraman rohani kepada anak didik MIN 21. Ustadz Syatiri dalam ceramahnya mengatakan, bahwa anak didik MIN 21 harus menjadi siswa dan siswi yang mentauladani dan mencintai Rosulullah SAW. Disebutkan pula agar siswa dan siswi didik putra-putri dan orang tua/wali murid ikut menyemarakkan syiar Islam dalam perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H/2015 M. Acara tersebut bertemakan Ketauladanan Akhlak Nabi Muhamad SAW Sebagai Landasan Dalam Meraih Prestasi. Andri Budiman, SP.d mewakili Kepala Sekolah MIN 21

maupun di lingkungan masyarakat umumnya. Acara tersebut juga dimeriahkan penampilan Hadroh, Tarian Islami dan puisi yang diperankan langsung para siswa dan siswi MIN 21. Turut serta juga penampilan ibu-ibu orang tua/wali murid membawakan nyanyian Qosidah. Salah satu siswi MIN 21 yang

harus mengurangi tontonan televisi yang bersifat negatif. Contoh soal film kartun yang tidak mendidik bagi anak-anak. Ustdaz Syatiri berkata lagi, jadi anak yang baik tidak boleh sombong dan harus rajin belajar mencari ilmu, karena dengan berilmu hidup ini jadi indah dan mudah. Dan menjadi anak itu harus menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru agar menjadi anak yang berbakti. (Sugih)

Ibu-ibu orang tua siswa/i MIN 21 Pulogebang menampilkan nyanyian Qosidah.

Foto: Sugih

Discovery Hotel & Convention Ancol Hadirkan Valentine’s Day Dan Perayaan Imlek

Jakarta, Laras Post - Banyak cara untuk dapat memaknai hari kasih sayang bersama orang terkasih. Menikmati makan malam yang indah dengan nuansa penuh cinta bersama pasangan adalah moment yang dinantikan setiap pasangan yang berbahagia. Ada berbagai cara untuk merayakan hari kasih sayang diantaranya memberi hadiah bunga, cokelat yang lezat, atau bahkan jamuan makan malam yang romantis.

Discovery Hotel & Convention Ancol telah menyiapkan paket makan malam yang romantis diperuntukan untuk pasangan yang ingin merayakan hari kasih sayang dengan momen tak terlupakan pada 14 February 2015. Rasakan sensasi atmosfir ‘Valentine’s Day’ bersama pasangan terkasih dengan paket khusus ‘Candle Light Dinner Valentine’s day’ seharga Rp1,080,000,-++/Pasangan. Pasangan dapat menikmati menu

Valentine dinner yang beragam seperti aneka pilihan soup, appetiser, main course, dan dessert. Para pasangan juga akan dimanjakan dengan menu-menu istimewa berupa Romantic Cream Tomato Soup dengan Asparagus erguton, Tenderloin Steak, Chocolate dan segelas wine serta masih banyak lagi pilihan menu lezat lainnya. Diiringi alunan musik dengan lagu-lagu penuh cinta, makan malam bersama pasangan akan semakin tak terlupakan. Terletak di kawasan Ancol yang tidak jauh dari Laut dan dermaga, Discovery Hotel & Convention Ancol menambah suasana semakin romantis. Sambut Imlek dengan Pertunjukkan Barongsai Sementara itu dalam Menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2566 pada tanggal 19 February 2015, Discovery Hotel & Convention Ancol menyuguhkan berbagai menu yang menggugah selera dengan hidangan istimewa. Para tamu akan dihidangkan beberapa paket menu

yang didalamnya terdapat menu Salmon Yee Shang dari tanggal 8 - 19 Februari 2015. Yee Shang merupakan lambang kemakmuran & kesuburan yang dipercaya oleh masyarakat Tionghoa. Teratai Chinese Restaurant menyiapkan tiga paket menu istimewa yang akan menemani perayaan special Tahun Baru China anda diantaranya Red Giok seharga Rp3,888,000++ untuk 10 orang, Green Giok seharga Rp4,888,000++ untuk 10 orang, dan White Giok seharga Rp5,888,000++ untuk 10 orang. Paket Red Giok terdiri dari Salmon Yee Shang, Lumpia seafood mayonnaise, Angsio hisit dengan irisan ayam, Angsio Irisan Abalone dengan Jamur Hitam dan Sayuran, Tim Ikan Kerapu Ala Hongkong, Ayam Panggang Bawang Putih,Nasi Goreng Foo Kin, dan sebagai hidangan penutup akan disajikan Mochi Jahe dan Jeruk Polkam. Sedangkan pada paket Green Giok terdapat menu yang tidak kalah lezatnya. Salmon Yee Shang Trio

Kombinasi BBQ (Jellyfish, Daging Wushiang, Bebek panggang atau Ayam), Sup Hisit sawi putih dengan scalop kering dan ayam, Angsio Abalone, Hoisom dan sayuran, Tim Ikan Kerapu dengan bawang putih, Tumis Udang dan scalop saus XO, I fu Mie Dengan Jamur, dan sebagai hidangan penutup turut disajikan pula Krim kacang merah isi Mochi dan Jeruk polkam. Untuk paket menu istimewa yang terakhir merupakan paket menu White Giok. Terdiri dari Salmon Yee Shang, Udang besar goreng saus kecap, Fu Tiaw Chang, Tim Ikan malas ala Hongkong, Tumis daging sapi saus special, Bebek panggang garing, Nasi goreng Teratai, ditutup dengan Puding mangga dan Jeruk polkam. Pada hari istimewa ini, para tamu dapat menikmati hiburan pertunjukan Barongsai dan musik tradisional pada tanggal 18 Februari 2015 pada jam 18:00 di area lobby hotel dan Teratai Chinese Restaurant. Sekilas Tentang Discovery Hotel &

Convention Ancol Hotel bintang 4 yang terletak di jantung Teluk Jakarta, menyajikan pengalaman keunikan budaya Betawi pada para tamu. Memiliki 257 kamar dan suite, yang terdiri dari 61 kamar Superior, 138 kamar Deluxe, 12 kamar Deluxe Premiere, 4 kamar Grand Premier Deluxe, 3 kamar Family Room, 2 kamar Family Suite, 28 Deluxe Suite, 3 Junior Suite, 3 Grand Premiere Suite, 1 Executive Suite, 1 Discovery Suite, 1 Presidential Suite. Hanya 25 menit dari Bandara Soekarno - Hatta, 10 menit dari pusat perbelanjaan yang terkenal Pasar Pagi Mangga Dua, 5 menit berkendara ke pusat hiburan dan gaya hidup ‘Ancol Beach City’, dengan hanya berjalan kaki Anda akan menjumpai tempat menarik di Ancol, Dunia Fantasi dan juga Eco Park, hotel ini adalah tempat yang sempurna untuk menikmati indah dan serunya Jakarta. (Maslim)

Pertanahan



Regionalisasi Otoritas PPAT Untuk Kemudahan Bandung, Laras Post – Penerapan sistem regionalisasi otoritas wilayah kerja Pengangkatan dan Penempatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Batas Maksimum Pembuatan Akta, untuk memberikan kemudahan pada PPAT dalam melaksanakan tugas. “Dengan kebijakan ini justru kita tidak ingin PPAT mendapat kesulitan dalam bekerja, malah mempermudah,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, saat menghadiri pertemuan dengan Ikatan Alumni Notariat (Ikona) pada, Kamis (22/1/2015) di Hotel Horison Bandung. Sebelumnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menerapkan sistem regionalisasi otoritas wilayah kerja Pengangkatan dan Penempatan PPAT dan Batas Maksimum Pembuatan Akta. Ferry menjelaskan, penempatan kerja pejabat PPAT atau notaris tidak dibatasi faktor wilayah dengan bekerja berdasarkan profesionalisme, serta membuka ruang kerja lebih luas tidak lagi terpaku pada batasan wilayah kabupaten/kota. Selain itu, ketentuan batasan usia PPAT juga dihilangkan. Lebih lanjut, ia menyatakan, perubahan juga terjadi pada batasan maksimum pembuatan akta bagi PPAT atau notaries. “Kita tingkatkan, dalam sehari sebanyak 20 sertifikat dengan tetap memperhatikan kecermatan,” tegasnya. Disebutkan, agar PPAT atau notaris dapat melaksanakan tugas secara cermat, maka disarankan agar PPAT atau notaris dapat melaksanakan tugas memeriksa berkas-berkas dengan cermat yang harus dikonfirmasi. (her)

Sertipikasi Melalui Program MBR Tetap Jalan

Kantor Pertanahan Kota Bogor.

Foto: dok

Bogor, Laras Post - Kantor Pertanahan Kota Bogor tetap melaksanakan program sertipikasi tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor, Yulia Jaya Nirmawati, pada Senin (26/1/2015) mengungkapkan, pihaknya tetap menjalankan program MBR dan KKS serta sudah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah melalui kedua program unggulan itu. Disebutkan, untuk menunjang kedua program itu, pihaknya melakukan kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bogor, sehingga untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pendaftaran tanah (pembuatan sertipikat) melalui program MBR dan bagi pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ditanggung oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor dan Pemerintah setempat. Ia menegaskan, kepada masyarakat yang mengajukan permohonan sertipikat tanah melalui kedua program tersebut memang tidak dibebani biaya, namun untuk PNBP tetap harus terpenuhi. “Sebab itu, kami menggandeng Pemerintah Kota Bogor, untuk menanggung kewajiban masyarakat membayar PNBP. Sebagian lainnya kami sendiri yang menanggung,” terangnya. Lebih lanjut, Yulia menambahkan, anggaran untuk menanggung kewajiban masyarakat membayar PNBP, baik Pemerintah Kota Bogor maupun kantor pertanahan, berupaya mencari potensi keuangan yang ada sehingga program pembuatan sertipikat gratis itu bisa tetap berjalan. Menurutnya, Pemkot menyanggupi pembiayaan program ini dari CSR perusahaan yang ada di Kota Bogor, dan sumber dana lainnya yang dimiliki. Sementara kantor pertanahan juga menyiapkan anggaran untuk program ini dari beberapa program yang ada di BPN, seperti dari program Prona. “Kewajiban membayar PNBP dalam pengurusan sertipikat tanah tetap harus bayar ke kas negara, namun dengan program ini masyarakat dibebaskan dari biaya tersebut karena ditanggung oleh Pemerintah Kota Bogor dan kantor pertanahan,” jelasnya. Diakuinya, akibat keterbatasan anggaran yang ada, baik pada Pemerintah Kota Bogor maupun kantor pertanahan , maka pelaksanaan program MBR belum dapat sepenuhnya sesuai harapan masyarakat. (her)

3

Kementerian ATR/BPN Fokuskan Kebijakan dan Strategi Pada 3 Bidang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN akan memfokuskan kebijakan dan strategi pada peningkatan Pelayanan, Percepat Penyelesaian Sengketa dan Mengendalikan Pemanfaatan Tata Ruang. Hal itu terungkap pada hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2015 Rumusan hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2015 itu sendiri telah diserahkan oleh Koordinator Tim Perumus, Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursydan Baldan pada saat penutupan Rapat Kerja Nasional Tahun 2015, Rabu (28/1/2015) di Jakarta. Dalam pokok-pokok dari rumusan hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2015 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN disebutkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014, memiliki tugas strategis untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi, yang salah satunya melalui pelaksanaan Reforma Agraria. Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2015 mengusung tema, Mewujudkan Kehadiran Negara dalam Kebijakan Pertanahan Sebagai Ruang Hidup Rakyat. Tema ini untuk menjawab tuntutan penyelenggaraan Negara khususnya dalam melaksanakan core kompetensi bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan agar berjalan secara maksimal, transparan, akuntabel, adil, dan responsif seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Peran strategis Kementerian ATR/ BPN, antara lain, dalam penyelesaian konflik pemanfaatan ruang antara sektor kehutanan dengan sektor lainnya. Kementerian ATR/BPN telah mempunyai komitmen dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang dan penyelesaian masalah penguasaan dan pemilikan tanah masyarakat di kawasan hutan secara bertahap. Selanjutnya Kementerian ATR/BPN mempunyai peran strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan infrastruktur, terutama dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sebagai contoh, Kementerian PU Pera membutuhkan alokasi tanah untuk pembangunan jalan, infrastruktur sumber daya air, perumahan rakyat, dan infrastruktur permukiman dengan luas + 135 ribu hektar dalam lima tahun ke depan (sampai dengan tahun 2019). Untuk mewujudkan kehadiran negara dalam kebijakan pertanahan sebagai ruang hidup rakyat, Kementerian ATR/BPN akan memfokuskan kebijakan dan stategi pada pelayanan, penanganan sengketa, dan pengendalian tata ruang. Peningkatan pelayanan

Jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN foto bersama saat Rapat kerja Nasional.

dilakukan melalui penyediaan layanan online, penyederhanaan SOP dan tarif, pelayanan hari Sabtu Minggu. Peningkatan pelayanan juga melalui penyampaian hak masyarakat atas tanah antara lain Prona yang berbasis teritori (desa/kelurahan) dan penyediaan tanah bagi program prioritas. Untuk merespon kepentingan investasi dan pembangunan, pelayanan pertanahan diintegrasikan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diorganisasikan oleh BKPM. Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota agar mendukung program dan kegiatan PTSP. Upaya penanganan sengketa agraria, tata ruang, dan pertanahan dilakukan melalui kegiatan inventarisasi dan identifikasi masalah, evaluasi HGU dan HGB skala besar, menyiapkan saksi dan tim ahli, mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan kebijakan mediasi terhadap penanganan sengketa. Sedangkan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang dilakukan dengan menerapkan one map policy, meningkatkan koordinasi antar instansi, dan pemaduserasian kawasan hutan dengan RTRW. Pengendalian pemanfaatan ruang diwujudkan melalui pengawasan teknis, pengembangan perangkat pengendalian (perijinan, insentif/disinsentif, dan peraturan zonasi), serta peningkatan kapasitas dan operasionalisasi PPNS bidang Penataan Ruang. Penataan Ruang Penyelenggaraan penataan ruang tahun 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita terkait dengan pembangunan Indonesia dari pinggiran, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan pengembangan tol laut, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau terluar, disparitas pembangunan antar wilayah dan kawasan, dan perubahan iklim. Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada, penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5.000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS. Pelaksanaan tugas dengan mekanisme dekonsentrasi yang telah berjalan akan dilanjutkan, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, termasuk DIPA SKPD Dekonsentrasi belum dapat dilaksanakan sampai dengan

selesainya proses revisi anggaran (APBN-P Tahun 2015). Infrastruktur Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Penyediaan Peta Dasar dan infrastruktur lainnya bagi kepentingan agraria, tata ruang dan pertanahan merupakan upaya mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Program utama adalah penyiapan Peta Dasar skala besar, pengukuran dan pemetaan bidang tanah 3,2 juta hektar per tahun, integrasi tata batas kawasan hutan ke sistem pendaftaran tanah dan sosialisasi tanah adat/ulayat, peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar yang ber-georefensi serta penyiapan model pelaksanaan pendaftaran tanah stelsel positif. Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan legasisasi aset tanah melalui PRONA tahun 2015 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona), baik subyek, obyek maupun ruang lingkup kegiatan Prona;. Pelaksanaan kegiatan legalisasi aset tanah melalui Program Prona, Nelayan, MBR, Petani, UMKM dan Transmigrasi Tahun 2015 dengan target sebanyak 922.093 bidang untuk seluruh Indonesia, menjadi kegiatan PRONA harus direalisasikan dengan tepat waktu. Untuk itu diminta kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk membuat perencanakan dengan sebaik-baiknya. Tim Mobilisasi yang dibentuk guna menjamin ketepatan waktu penyelesaian PRONA yang dibentuk oleh Menteri ATR/KBPN atau Kepala Kantor Wilayah, menggunakan tenaga teknis untuk melakukan kegiatan pengumpulan data administrasi/pemberkasan, pengumpulan data fisik dan yuridis serta pengukuran dan pemetaan bidang tanah, bertindak juga sebagai Panitia Pemeriksa Tanah A. Kegiatan percepatan sertipikasi terhadap pulau-pulau terluar Indonesia sebanyak 92 (sembilan puluh dua) titik dan pelaksanaan sertipikasi tanah-tanah yang terkait untuk keperluan peribadatan, kegiatan sosial dan situs bersejarah perlu ditingkatkan. Untuk itu Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan agar pro aktif melaksanakannya sebagai bentuk kehadiran negara melalui Kementerian ATR/BPN.

Foto: dok

Pengaturan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pengaturan dan pengendalian hubungan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan perwujudan kehadiran Negara dalam memastikan tercapainya tujuan pemanfaatan sumberdaya agraria bagi kesejahteraan masyarakat yang adil, harmoni dan berkelanjutan dalam ruang wilayah Republik Indonesia melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang dan tanah. Sehubungan dengan itu Kementerian ATR/BPN menyiapkan program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMN 2015-2019 yang merupakan perwujudan Nawa Cita berupa Reforma Agraria pada tanah seluas 9 juta Ha, yang terdiri dari Redistribusi Tanah seluas 4,5 juta Ha dan 4,5 juta Ha hasil legalisasi aset yang subyeknya memenuhi syarat. Program ini diawali dengan IP4T yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama (ATR/BPN, Dalam Negeri, Kehutanan, PU-Pera). Adapun obyek IP4T ini diprioritaskan pada Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung sedangkan yang berada di Hutan Produksi yang dapat diKonversi menjadi prioritas berikutnya. Pengadaan Tanah Undang-Undang No 2 Tahun 2012 telah berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2015 sehingga seluruh proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik di tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil perlu dilaksanakan menurut ketentuan perundangan ini dan ketentuan pelaksanaan lainnya. Koordinasi dan komunikasi perlu diintensifkan antara kanwil dan kantah dengan pihak yang memerlukan tanah dan pihak lain yang terkait , sehingga sejak awal kanwil/kantah dapat bersiap diri dalam penyediaan tenaga, peralatan dan waktu serta perencanaan penganggaran. Bimbingan teknis kementerian ATR/BPN terhadap penyelenggaraan pengadaan tanah kepada instansi-instansi yang memerlukan tanah, pemerintah daerah, dan jajaran ATR/BPN di Provinsi/Kabupaten/kota terus diintensifkan agar agenda pembangunan infrastruktur terwujud sesuai dengan maksud dan tujuannya. Perlu dilakukan workshop antar kementerian/lembaga dalam rangka mengumpulkan informasi kebutuhan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum agar memudahkan didalam perencanaan dan antisipasi permasalahan yang mungkin terjadi. (her)

Kota Harapan Indah Tawarkan Sistem Sewa Lahan

Marketing Executive Damai Putra Grup dari kiri ke kanan, Winie, Edo dan Amel

Jakarta, Laras Post - Developer terkemuka Damai Putra Group melalui PT Hasana Damai Putra, terus melakukan pengembangan pada hunian modern Kota Harapan Indah, sehingga Kota Harapan Indah tumbuh bukan hanya sebagai kawasan pemukiman, namun juga menjadi

kawasan komersial dan wisata. Presiden Direktur Damai Putra Group, Benny Gunawan mengungkapkan, pihaknya masih terus mengembangkan Kota Harapan Indah menjadi tempat hunian yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti diantaranya, ruang ritel komersial, hotel dan

Foto: sugih

fasilitas rekreasi. Disebutkan, kawasan perumahan dan komersial terbesar di Gerbang Timur Jakarta itu, dikembangkan diatas lahan seluas 2200ha. Khusus untuk mendukung kegiatan bisnis, pengelola Kota Harapan Indah mengembangkan konsep stand alone, melalui system sewa

lahan dengan luas kavling sekitar 2500M2. Marketing Communications Specialist Damai Putra Group (DPG), Tasya Manuputty kepada Laras Post mengungkapkan, dari lahan seluas 2200ha itu, sebanyak 30 persen telah berhasil dikembangkan, baik sebagai pemukiman maupun fasilitas lainnya seperti tempat komersial, perdagangan, hiburan dan wisata serta lainnya. Dengan demikian, lanjut Tasya, Kota Harapan Indah masih memiliki lahan seluas 70 persen dari luas lahan yang ada, untuk dapat dikembangkan. “Kami kira ini merupakan peluang bagi pelaku bisnis dan komersial untuk mengembangkan usahanya di Kota Harapan Indah,” ujarnya. Tasya menjelaskan, Damai Putra Group melalui PT Hasana Damai Putra sebagai pengembang Kota Harapan Indah, menawarkan sistem sewa lahan bagi pengusaha yang akan mendirikan gerai di Kota Harapan Indah, dengan pembangunan gerai dilakukan oleh tenant sendiri. Disebutkan, harga sewa kavling ditawarkan mulai dari Rp. 75.000/ M2/tahun belum termasuk PPN,

dengan jangka waktu sewa lahan sampai dengan 10 tahun. “Harga tersebut sewaktu-waktu dapat berubah,” ujarnya. Kawasan pemukiman yang dikembangkan oleh PT. Hasana Damai Putra di Jakarta dan sekitarnya, berlokasi hanya 9 km dari Kelapa Gading. Saat ini memiliki kawasan yang belum dibangun masih 1500 ha dan kawasan tersebut menurut master plan Kota Harapan Indah rencananya akan digunakan untuk membangun kawasan perumahan dengan sasaran penghuni kelas menengah atas dan kelas menengah bawah. Tersedia juga lahan 300 ha yang digunakan khusus untuk kelas atas dan kawasan komersial 200 ha. Lebih lanjut Tasya menyebutkan, dalam rangka menunjang kenyamanan dan kebutuhan para penghuni Kota Harapan Indah, pihanya sedang mengembangkan kawasan komersial dan pendidikan agar kebutuhan warga dapat terpenuhi di dalam kawasan itu sendiri. “Mengingat luasnya lokasi pemukiman kami masih banyak membutuhkan kehadiran fasilitasfasilitas yang sangat berkualitas,

Presdir DPG, Benny Gunawan

sebagai contoh kami membutuhkan sekolah SD, SMP, SMU yang sudah mempunyai nama dan memiliki kualitas kelas I, meskipun di dalam lokasi kami sendiri sudah banyak fasilitas-fasilitas pendidikan yang hadir dan beroperasi. Sementara itu, PT. Hasana Damai Putra memiliki visi, menjadi perusahaan properti berskala nasional yang terkemuka, dengan inovasi tiada henti dan menjadi trendsetter properti yang ramah lingkungan, serta dapat membanggakan dan menguntungkan konsumen, karyawan, stakeholders dan masyarakat sekitarnya. (sugih/ram)

2

SeputarLarasT Pertanahan Utama

10


Presiden Tandatangani Dua Perpres Tentang Agraria Foto: ist

Menteri ATR/BPN Ferry Mursydan Baldan menyerahkan santunan kepada Yatim Piatu

Ferry Mursydan Baldan :

Tanah Merupakan Karunia Tuhan Jakarta, Laras Post – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursydan Baldan, kembali menekankan bahwa, tanah merupakan karunia yang diberikan Tuhan dan membawa kemaslahatan yang sangat besar. Menteri ATR/BPN mengungkapkan hal itu, saat penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1436H/2015 M, pada Rabu (29/1/2015) di Aula Prona Lt.7, Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Ferry menyebutkan, dengan selalu mencontoh keteladanan Rasulullah, diharapkan program-program yang telah dicanangkan kementerian dapat berjalan dengan baik. “Praktikkan dalam melayani masyarakat dan mudahkan mereka. Kita akan buktikan bahwa tanah karunia Allah ini akan membawa maslahat,” ujarnya. Peringatan Maulid Muhammad SAW Tahun 1436H/2015 M diikuti oleh Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Perwakilan Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Perwakilan Kantor Wilayah Provinsi Banten. Acara ini juga dihadiri oleh Pejabat Eselon I, Eselon II serta Eselon III di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Lebih lanjut, Ferry mengatakan, bahwa Rasulullah SAW adalah teladan umat. Semua sifat rasul patut dicontoh dan ada beberapa yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas di Kementerian ATR/BPN. “Nilai-nilai yang dicontohkan Nabi baik sebagai Pemimpin umat maupun sebagai pribadi agar dijadikan nilai nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan pelayanan yaitu amanah dan semangat melayani,” terangnya. Dalam acara yang diisi tausiyah dari Ustadz Arifin Ilham tersebut juga diadakan pemberian santunan kepada yatim piatu serta penyerahan secara simbolis peralatan masjid kepada pengurus masjid Nuurur Rahman Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Ustadz Arifin Ilham dalam tausiahnya menyampaikan bahwa ada lima tauladan Nabi Muhammad yang bisa kita amalkan seharihari yaitu memulai hari dengan Sholat Tahajjud, menjaga wudhu, memperbanyak istigfar, Sholat Subuh berjamaah di Masjid dan berazam untuk Sholat Dhuha. (her)

Demo para Petani

FOTO :Ilustrasi

Petani Berunjuk Rasa Ke Kantor Pertanahan Karawang, Laras Post - Ratusan massa yang tergabung Serikat Tani Teluk Jambe, mendatangi Kantor Pertanahan Karawang, pada Senin (26/1/15). Kedatangan mereka untuk mengadukan nasibnya, yang tak dapat menggarap lahan karena lahan yang telah mereka garap sekian tahun diklaim oleh PT. Hutan Pertiwi Lestari. Perwakilan pengunjuk rasa sempat diterima oleh sejumlah pejabat Kantor Pertanahan Karawang. Pada kesempatan itu, Koordinator lapangan (Korlap) para pengunjuk rasa, Maman Suryaman mengatakan, para petani kini tak dapat memanfaatkan lahan yang sudah puluhan tahun mereka garap karena saat ini dikuasai PT. Hutan Pertiwi Lestari. Dalam aksinya mereka menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya, tegakan pasal 33 UUD 1945, tegakan UUPA 1960, UUD 1945, cabut HGU/HGB PT.Pertiwi Lestari yang sudah dibekukan oleh BPN pusat dan menolak konpensasi ganti rugi karena bukan penyelesaian konflik. Maman menegaskan, akibat sengketa penguasaan lahan antara petani dan PT Hutan Pertiwi Lestari, para petani tidak dapat memanfaatkan lahan, sehingga para petani tidak memiliki mata pencaharian. Sementara untuk beralih profesi tidak mungkin karena para petani tidak memiliki keahlian lain. Disebutkan, dalam pertemuan tersebut, BPN karawang telah mengirim surat ke BPN Jawa Barat terkait PT. Pertiwi Lestari. Namun hingga saat ini PT. Pertiwi Lestari masih bersikukuh untuk menguasai lahan. Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat BPN Kabupaten Karawang, Edi Budianto mengatakan, pihaknya telah melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah di seluruh Kabupaten Karawang yang terindikasi terlantar. Salah salah satunya tanah yang dikuasai PT. Hutan Pertiwi Lestari. Ia menjelaskan, tanah yang menjadi objek sengketa antara warga dan PT. Hutan Pertiwi Lestari menurut data di BPN pusat statusnya sebagai tanah terindikasi terlantar. Namun menurutnya, Kantor BPN Karawang tidak dapat bertindak lebih jauh karena banyak kewenangan kewenangan yang tak dapat dilampaui oleh pihaknya. “Kami menunggu dari Kanwil BPN Jawa Barat untuk melaksanakan penertiban, karena banyak kewenangan-kewenangan yang tak bisa dilampaui oleh BPN Kabupaten Karawang sendiri,” tegasnya. (her)

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Jakarta, Laras Post – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursydan Baldan menyatakan hal itu, saat Penutupan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, pada Rabu (28/1/2015) di Jakarta. Ferry menyatakan bahwa kedua Peraturan Presiden tersebut akan menjadi landasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk bekerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi, yang salah satunya melalui pelaksanaan Reforma Agraria Ia menegaskan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN kedepan akan fokus pada 3 hal, yaitu pelayanan, penanganan sengketa dan penyelenggaraan tata ruang. Selain itu, untuk mendukung program kerja pemerintah di bidang keagrariaan dan peningkatan iklim investasi,

Presiden Jokowi dan Wakil Presin Jusuf Kalla bersama para Menteri

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN akan mendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dimotori oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum untuk membangun infrastruktur. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa terbitnya Peraturan Presiden tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Peraturan Presiden tentang Badan

Foto: Repro LP

Pertanahan Nasional yang bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional 2015 adalah momentum untuk memulai program kerja yang telah dirumuskan bersama jajaran Eselon I dan II Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi Tata Ruang. “Mudahmudahan ini adalah awal yang baik untuk kita, kita akan memulai kerja komprehensif, bersinergi dalam mengambil keputusan sebagai representasi kehadiran negara untuk

mewujudkan tanah untuk keadilan ruang hidup bagi rakyat”, tutup Ferry. Rapat Kerja Nasional tersebut merupakan rapat kerja pertama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN. Dilaksanakan sebagai ajang untuk menyusun rencana kerja kementerian pada tahun 2015. Hadir sebagai peserta adalah pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN serta Kepala Satuan kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi Tata Ruang. (her)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Menyerahkan 377 SK Pengangkatan PPAT Jakarta, Laras Post - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursydan Baldan menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepada 10 orang perwakilan PPAT dari 377 orang PPAT hasil ujian tahun 2012 dan 2013 serta pengangkatan kembali (mutasi) PPAT. Acara yang juga disertai dengan pembekalan teknis, diselenggararakan di Aula Prona lantai VII Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Jakarta Selatan, selasa (20/01). Ferry dalam sambutannya menyampaikan, bahwa menjadi hal yang harus dan wajib dilakukan karena ada sebuah profesi yang begitu mulia yang berniat menolong, membantu dan men-support kementerian untuk melakukan proses perlindungan dan memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat. “Ini adalah sebuah simbol bahwa kementerian ini ingin menegaskan bahwa kehadiran siapapun yang

Foto: ist

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursydan Baldan menyerahkan SK Pengangkatan PPAT.

punya niat dan visi yang sama dengan kementerian ini, itu adalah menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian ini dalam menjalankan visi dan misi,” ujarnya. Lebih lanjut Ferry mengatakan, akan ada penghilangan batasan usia, tidak lagi 30 tahun karena ada

percepatan dalam siklus pendidikan. Setelah menyelesaikan atau memenuhi syarat pendidikan kenotariatan, seseorang bisa langsung menjadi PPAT tanpa harus menunggu usia hingga 30 tahun. mengharapkan, bahwa dalam 2 sampai 3 tahun ke depan wilayah kerja

Notaris dan PPAT akan sama. Disebutkan, pihaknya akan memberikan penghargaan PPAT terbaik di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan bukan berdasarkan pada kelas, luas atau siapa tokohnya akan tetapi dari bagimana cara PPAT bersinergi dalam melaksanakan profesinya. Pada akhir sambutannya, Ferry mengucapkan selamat bertugas kepada PPAT dan mengharapkan sinergi antara kementerian yang ia pimpin dengan PPAT yang dilandasi pada kesadaran bahwa kita adalah bagian yang utuh dan satu untuk memberikan perlindungan negara terhadap hak atas tanah bagi masyarakat. “Mari kita berorientasi bagaimana mengembangkan penggunaan dan pemanfaatan tanah lebih dari sekedar memberikan pokok kepemilikan,” ujarnya. Hadir pada kesempatan ini seluruh jajaran eselon I, dan pejabat eselon II dan III di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. (her)

CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Lakukan Pemberkasan Jakarta, Laras Post - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) laksanakan Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Jl. Sisingamangaraja No.2 Jakarta Selatan, Rabu (21/1). Pemberkasan CPNS tahun 2014 dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2014, untuk CPNS yang mengisi formasi dengan pendidikan SLTA dan Diploma I, sedangkan sesi kedua

dilaksanakan pada 21 Januari 2014 untuk CPNS yang mengisi formasi dengan pendidikan Diploma III dan Sarjana. Pada penerimaan CPNS tahun 2014 terdapat 513 Formasi CPNS yang dibuka untuk pelamar dengan pendidikan SLTA, Diploma I, Diploma III dan Sarjana. Dari formasi tersebut, 358 formasi dapat diisi oleh pelamar, terdiri dari 214 formasi untuk pendidikan SLTA dan Diploma I, dan 114 formasi untuk

pendidikan Diploma III dan Sarjana. Terdapat dua faktor yang menyebabkan tidak terisinya seluruh formasi yang dibutuhkan, yang pertama karena tidak ada nya pelamar pada jabatan yang ditawarkan, dan yang kedua tidak ada pelamar yang dapat memenuhi/lulus passing grade yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional CPNS. Pada penerimaan CPNS tahun 2014, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menggunakan

sistem Computer Assisted Test (CAT). Dengan CAT, seleksi CPNS berbasis computer, peserta seleksi dapat langsung mengetahui nilai yang diperoleh. Dengan penggunaan sistem ini, rekrutmen dapat berlangsung dengan obyektif, akuntabel dan transparan. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. (her)

BPN Sosialisasikan Mekanisme Perhitungan Tunjangan Kinerja Jakarta, Laras Post - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) melaksanakan Sosialisasi Tata Cara Perhitungan Penambahan dan Pengurangan Tunjangan Kinerja. Tunjangan Kinerja diberikan kepada Kementerian/ Lembaga yang telah melaksanakan reformasi Birokrasi. Pada saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mendapat tunjangan kinerja sebesar 40%. Sosialisasi Tata Cara Perhitungan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN itu, dibuka Sekretaris Utama BPN, Suhaily Syam pada, Rabu (21/1/2015) di Aula Prona Lantai 7, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Pada kesempatan itu Suhaily Syam, berpesan agar seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN secara terus menerus meningkatkan kinerja. “Reformasi

Birokrasi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN harus terus ditingkatkan, sehingga nantinya kita dapat memperoleh tunjangan kinerja 100%,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Putu Suweken saat menjadi pembicara pada kesempatan itu menjelaskan, diantaranya mengenai Dasar Pemberian Tunjangan Kinerja, Besaran Tunjangan Kinerja, Pegawai Yang Tidak Menerima Tunjangan Kinerja, serta Hari dan Jam Kerja. “Pada dasarnya tunjangan kinerja adalah tunjangan bagi yang bekerja,” tegasnya. Putu juga mengingatkan kepada seluruh peserta sosialisasi untuk memedomani Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian

FOTO :IST

Sekretaris Utama BPN, Suhaily Syam (kiri) Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Putu Suweken (kanan)

Agraria dan Tata Ruang/BPN agar tunjangan kinerja dapat diterima sesuai dengan kinerja pegawai. Sosialisasi ini dihadiri oleh Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Para

pejabat yang hadir diharapkan dapat mensosialisasikan hasil pertemuan tersebut di unit kerjanya masing-masing agar dipahami dan dipedomani oleh seluruh karyawan/karyawati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. (her)

Megapolitan LarasT Utama


Rencana Expedisi Nusantara Jaya Dapat Sambutan

Jakarta, Laras Post - Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Yuni Poerwanti didampingi oleh Asdep Peningkatan Wawasan Pemuda Djunaedi, pada Jum’at (23/1/2015) menghadiri rapat Koordinasi Persiapan Expedisi Nusantara Jaya, di Ruang Rapat Menko Bidang Kemaritiman, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Penanggung Jawab Bidang kesekretariatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Asep D Muhammad, di dampingi Safri Burhanuddin. Hadir pula dari beberapa Kementerian dan lembaga terkait seperti, TNI-AL, Kementerian Agama, Pariwisata, Perhubungan, BKKBN, Ristek, Kesehatan dan masih banyak lagi. Yuni menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kegiatan Ekspedisi Nusantara Jaya, karena Menko Maritim memfasilitasi transport laut dengan GRATIS dari kapal sampai daerah yang dituju. Rencananya melibatkan dua KRI, 86 Kapal Perintis yang diberangkatkan dari 35 pelabuhan pangkal dan berlabuh di 505 pelabuhan transit. Ekspedisi ini sejalan dengan kebijakan dan pencanangan konsep tol laut oleh pemerintah, serta membantu pemerintah di daerah atau pulau terpencil, terluar dan tertinggal. “Ekspedisi ini akan dimanfaatkan betul oleh Kemenpora khususnya Program yang ada di Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, melihat minimnya pendanaan, apalagi ada transportasi pelayaran gratis” ungkap Yuni. “Jalur Ekspedisi ini nantinya akan digunakan untuk menjemput sahabat Pemuda Lintas Khatulistiwa dari Papua sampai menuju ke Sumatera. Selain itu saya usulkan adanya MoU lintas Kementerian atau Lembaga dipercepat, syukur ke depan diupayakan payung hukum berupa Perpres, seperti Perpres Sail dan Ekspedisi NKRI,” katanya. (maslim)

Pohon tumbang yang menimpa gedung Sekolah

Foto:maria

SekolahTertimpa Pohon Guru Minta Ganti Rugi

Jakarta, Laras Post – Angin kencang yang terjadi pada Minggu (25/1/2015), membuat tumbang pohon Angsana dan menimpa atap SMPN 20, di Jalan Rantai Perak, Komplek Bulak Rantai, Kelurahan Tengah, Kramatjati, Jakarta Timur.Beruntung tak ada korban atas peristiwa tersebut. Pohon berdiameter 80 senti meter dan tinggi sekitar 10 meter, roboh dan menimpa atap ruangan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan mushola SMPN 20 Kramatjati. Mujurnya, pohon tersebut hanya merusak atap dan tidak menghancurkan berbagai macam peralatan kesehatan yang ada. Lastri, 40, warga sekitar menuturkan, pohon tumbang itu terjadipada Minggu (25/1) sekitar pukul 17.00 saat hujan deras. Diduga pohon tumbang karena bagian bawahnya rapuh akibat sering dibakar. “Gimana nggak roboh, bawah pohonnya dibakar terus, paling batangnya itu tinggal setengahnya saja,” ujarnya. Menurutnya, akibat seringnya membakar sampah di samping pohon, batang pohon tersebut menjadi gosong dan separuh batangnya sudah keropos. Hal itu juga terlihat saat pohon itu tumbang. “Untungnya juga itu pohon nggak menimpa rumah dan kendaraan yang ada,” tuturnya. Kepala SMPN 20, Santiyo mengatakan, tumbangnya pohon tak mengganggu proses belajar mengajar. Sebab bangunan yang tertimpa adalah mushola dan ruang UKS yang di dalamnya, terdapat peralatan praktek UKS, seperti obat-obatan, tempat tidur lipat, timbangan, lemari obat dan sebagainya. “Kami bersyukur seluruh peralatan ini tidak ada yang rusak,” ujarnya. Kasudin Pendidikan Zona 2 Jakarta Timur, Didi Sukandi menuturkan, pihaknya sudah mendapat laporan tersebut dan segera dilanjutkan ke Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Timur. “Laporannya akan segera kami ajukan kesudin pertamanan. Saya juga sudah cek langsung ke lokasi,” ujarnya. Ganti Rugi Dikabarkan, pihak sekolah akan mengajukan ganti rugi untuk memperbaiki bangunan yang rusak akibat tertimpa pohon. Menanggapi hal tersebut, Kasudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Timur, Mimi Rachmiati mengatakan, pihak sekolah sebaiknya mengajukan klaim ke Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. “Pengaduannya dengan melampirkan bukti foto atap yang tertimpa pohon, dilengkapi surat keterangan dari kepolisian setempat,” ujarnya. Menurutnya, soal besaran ganti rugi yang akan diganti, nanti ada tim yang meninjau dan menaksir nilainya. Setelah peninjauan tersebut, nantinya penggantian akan bisa didapatkannya. “Pastinya setiap ada kerusakan akibat pohon tumbang, akan diganti rugi,” ujarnya. (maria)

Salah satu Sekolah yang sedang di rehab

FOTO :IST

15 Sekolah Akan Direhab Total

Jakarta, Laras Post – Perubahan struktural di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Jakarta mengakibatkan perubahan pada sejumlah tugas pokok dan fungsi SKPD-SKPD. Salah satunya Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Timur. Pada tahun ini 2015, sejumlah tugas baru sudah menanti salah satunya melakukan renovasi total gedung-gedung sekolah. Kasudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Timur, Ujang Zainuddin mengungkapkan, pihaknya akan melakukan rehab total 15 gedung sekolah di Jakarta Timur. 15 sekolah tersebut terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menurutnya, 15 sekolah tersebut diantaranya, SDN Malakasari 14, SDN Baru 06, SDN Cipinang Selatan 08, SDN Kramatjati 11/15, SDN Kramatjati 12, SDN Klender 15, SDN Utan Kayu Selatan (UKS) 20, SDN Utan Kayu Selatan (UKS) 17, SMPN 44, SMPN 160, SMPN 102, SMPN 232, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 48, SDN Utan Kayu Utara (UKU) 08 dan SMPN 197. “ Kini pelaksanaan dan perencanaan ada di Sudin Perumahan, untuk program lanjutan rehab total di tahun 2014 menjadi tupoksi DinasPendidikan,” ujar Ujang Zainuddin Senin(26/1/2015) di Jakarta. Dia menyatakan, dari 15 sekolah terdapat dua sekolah yang merupakan hasil perencanaan tahun 2015, yakni SDN Malakasari 14 dan SDN Utan Kayu Utara (UKU) 08. “ Kita akan rehab total SDN UKU 08 yang sudah dibiarkan satu tahun ambruk,” ucap dia. Sementara itu, Kasi Perencanaan Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Timur Hendri Sihombing mengatakan, terkendalanya pembangunan SDN UKU 08 karena Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tahun 2014. Sehingga, menurut dia di tahun 2014 lalu SD yang ambruk padaJuni 2013 silam tersebut gagal untuk direhab total. “Tahun ini masuk dalam perencanaan untuk rehab total,” ujar Hendri. Menurut dia, ada kendala yang harus dihadapi bila melakukan rehab total SDN UKU 08. Pasalnya akses menuju sekolah tersebut sangat sulit untuk dilalui alat berat. “Problemnya itu, kalau direhab paling kesulitan kita adalah tidak dapat membawa alat berat hingga lokasi,” kata dia.(maria)

3

11


BPJS Ketenagakerjaan Beroperasi Penuh Per Juli 2015 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) akan beroperasi secara penuh pada 1 Juli 2015 dengan menggelar empat program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Jakarta, Laras Post – Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya mengungkapkan, untuk menjalankan program-program itu, dibutuhkan sejumlah peraturan teknis. Saat ini pemerintah sedang menyusun sejumlah peraturan pelaksana tersebut. Elvyn menjelaskan, untuk program JKK dan JKm akan diatur dalam 1 PP. Kemudian, program JP dan JHT masing-masing 1 PP. Berkaitan dengan operasional BPJSTK, saat ini juga sedang dilakukan revisi PP No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. “Untuk bisa beroperasi penuh pada 1 Juli 2015, saat ini dalam tahap finalisasi 3 RPP dan 1 revisi PP,” katanya dalam diskusi yang digelar BPJSTK, Kamis (29/1/2015) di Bandung. Menurut Elvyn, terkait RPP JKK dan JKm sudah diharmonisasi Kemenaker, Kemenkeu, Kemenkumham dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) serta melibatkan BPJSTK. “RPP itu antara lain membahas program JKK yang mengarah pada pemulihan peserta untuk kembali

bekerja,” ujarnya. Lebih lanjut ia menyatakan, ketika program JKK dan JKm berjalan, manfaat yang diterima bukan saja kepada peserta tapi juga anaknya. Sebab, dalam program itu melekat layanan tambahan berupa beasiswa yang otomatis diberikan kepada anak peserta. Beasiswa itu diberikan jika peserta bersangkutan meninggal akibat kecelakaan kerja atau mengalami kematian. “Manfaat tambahan itu tidak ada dalam program JKK dan JKm yang sebelumnya digelar PT Jamsostek,” terangnya. Dijelaskan, besaran iuran JKK dalam RPP tercantum 0,3 persen dari upah dan iuran JKm sebesar 0,24-1,74 persen. Selain pekerja penerima upah, program JKK dan JKm juga menyasar pekerja bukan penerima upah. Dengan besaran iuran tidak menggunakan presentase tapi nominal sekitar Rp6.000-6.500 untuk satu orang setiap bulan. Terkait program JHT, Elvyn menjelaskan, terjadi perubahan manfaat peserta. Dalam RPP JHT, setiap peserta diberi akses untuk mendapat pinjaman uang muka perumahan dan pinjaman biaya perumahan atau dikenal dengan KPR. Bunganya pun lebih rendah, tidak seperti yang ada di pasar. Setelah 10 tahun, peserta bisa mengalokasikan saldonya untuk menambah biaya kepemilikan rumah. Misalnya, seorang peserta mau membeli rumah, dia bisa mengambil beberapa persen saldo JHT untuk menambah dana yang digunakan untuk membeli rumah. Besaran prosentase yang boleh dialokasikan masih dalam finalisasi dalam RPP yakni antara 10-30 persen dari JHT. Namun, untuk program Jaminan Pensiun, besaran iurannya masih jadi

Foto: Iiustrasi

perdebatan. Dalam pembahasan RPP terakhir disepakati jumlah iurannya 8 persen yakni 5 persen dibayar pemberi kerja dan 3 persen pekerja. “Untuk (RPP,-red) program JP itu sudah selesai pembahasan substansinya, tinggal besaran iurannya,” ujarnya. Kemudian, mengenai revisi PP No. 99 Tahun 2013, Elvyn menyebut ada beberapa hal yang jadi fokus tim penyusun. Diantaranya, alokasi dana investasi ke sektor properti yang saat ini 5 persen direvisi jadi 10-30 persen. Itu penting direvisi karena tahun ini BPJS TK punya program baru yakni menyediakan perumahan untuk pekerja. PP No. 99 Tahun 2013 itu diperlukan guna menunjang program pembangunan perumahan bagi pekerja itu agar terlaksana. Jenis perumahan yang akan dibangun yakni rumah susun sederhana sewa

(rusunawa), rumah susun sederhana milik sendiri (rusunami) dan landed house. Pembangunannya, sebagian ada yang ditangani BPJSTK secara langsung dan sisanya bekerjasama dengan pihak lain. Direktur Pelayanan dan Pengaduan BPJSTK, Achmad Riadi, mengatakan dalam beroperasi secara penuh pada 1 Juli 2015 BPJSTK akan bekerjasama dengan sejumlah pihak termasuk BPJS Kesehatan. Koordinasi yang dilakukan dengan BPJS Kesehatan diantaranya untuk memberi pelayanan yang cepat kepada peserta ketika terjadi kecelakaan kerja. Ketika terjadi kecelakaan kerja, Riadi melanjutkan, harus segera dibawa ke RS terdekat. Jika yang bersangkutan bukan peserta JKK BPJSTK maka ditangani oleh BPJS Kesehatan. Tapi kalau yang mengalami kecelakaan kerja itu peserta JKK maka BPJSTK turun tangan. (tim)

Kemenpora Gelar Rapat Bersama Menteri PMK, Bahas Asian Games 2018

Jakarta, Laras Post - Menpora Imam Nahrawi didampingi Sesmenpora Alfitra Salamm, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Djoko Pekik Irianto melakukan Rapat Koordinasi Paripurna Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Lantai 7 Kantor Menko PMK, Jakarta, Selasa pagi (20/01). Rapat

juga membahas Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Pada paparannya Menpora Imam Nahrawi mengatakan, saat ini pihaknya sedang fokus pada penyiapan payung hukum untuk Asian Games seperti Keppres serta memohon bantuan kepada Menko PMK agar Keppres dimaksud segera dibahas secara khusus bersama 16 kementerian dan 8 lembaga terkait. “Seluruh stake holder telah melakukan rapat di Kemenpora terkait Keppres yang isinya salah satunya memasukkan Banten selain Jakarta, Palembang dan Jawa Barat sebagai salah satu tempat penyelenggaraan atau venuesnya yang berada di BSD City,” kata Menpora Menpora berharap KONI dan Satlak Prima dapat dimasukkan menjadi bagian kepanitiaan teknis, selain itu terkait sumber pendanaan selain APBN dan APBD Imam Nahrawi menginginkan campurtangan sponsorship, ticketing, hak siar dan lainnya diatur secara tegas agar pengalaman SEA Games 2013 Palembang tidak terulang.

“Terkait dengan Asian Games mendatang mohon SUGBK nantinya dapat dikelola di Kemenpora yang saat ini pengelolaannya berada di Sekretariat Negara. Jangka pendek para atlet kita persiapkan untuk SEA Games 2015 Singapura sebagai bagian persiapan Asian Games 2018,” ujarnya. Terkait KONI-KOI Menpora meyakinkan bahwa kedua lembaga tersebut telah berikrar bersama untuk mensukseskan Asian Games 2018 mendatang. “KONI-KOI telah berikrar bersama-sama untuk mensukseskan Asian Games, sesuai Undang-Undang porsi masing-masing telah ada yakni KONI bertugas menyiapkan atlet dan segala perangkatnya sedangkan KOI bertugas menyalurkan dan mendistrubisikan atlet ke even-even internasional,” tegasnya. Menanggapi pemaparan dari Menpora, Menko PMK Puan Maharani menyatakan, Asian Games 2018 harus dipersiapan dengan sebaik-baiknya sesuai arahan dan petunjuk Presiden Joko Widodo. “Terkait permasalahan

KONI-KOI saya berharap sesegera mungkin diselesaikan agar Keppres juga cepat diselesaikan,” harap Menko. Yang wajib disiapkan adalah tempat tinggal atlet, kesehatan dan makanan atlet segera koordinasikan dengan Pemda DKI dan Menkes. Terkait pembukaan Asian Games nanti, secara prinsip pembukaannya saya tetap ingin di SUGBK agar didukung Presiden,” lanjutnya. Menko PMK ini juga menegaskan kepada Menpora agar mempersiapkan cabang olahraga prioritas, atlet, gizi, pelatih dan lainnya. “Saya berharap dalam kesempatan ini semua bisa diselesaikan sebelum APBN induk di bahas, tingkatkan koordinasi dengan Menkeu dan Bappenas, Asian Games adalah kerja seluruh bangsa,” tutupnya. Rakor juga dihadiri beberapa Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK seperti Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Kementerian Sosial, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja’far dan Kemensos Khofifah Indar Parawansa. (Maslim)

Antisipasi Banjir, BPBD Jaktim Siagakan 4 Ribu Personil Jakarta, Laras Post - Sebanyak 4 ribu lebih personil disiagakan untuk membantu korban banjir di wilayah Jakarta Timur. Para personil yang berasal dari berbagai unsure terkait tersebut, berada di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Timur. “Total ada 4.062 petugas gabungan dari beberapa SKPD, semuanya telah siap untuk penanggulangan bencana banjir,” kata Kepala BPBD Jakarta Timur, Iwan P Samosir, di kantornya, Senin (26/1). Terkait curah hujan yang cukup tinggi, Iwan mengatakan, terus melakukan pemantauan banjir selama 24 jam. Hasil pantauan ketinggian air tersebut, selanjutnya akan diteruskan

kepada para Lurah dan Camat yang wilayahnya rawan banjir. “Kita terus pantau selama 24 Jam,

jika ketinggian air di hulu sudah tinggi maka kita akan sebarkan informasi kepada lurah dan camat

melalui SMS Gateway. Warga juga akan diberikan peringatan melalui early warning sistem berupasirene,” ujarnya. Pihaknya sendiri sudah mengantisipasi bila banjir terjadi dengan menyiapkan logistik. Bantuan logistik berupa selimut, mie instan, air mineral, serta obat-obatan tersebut, siap disalurkan kewarga korban banjir di 10 kecamatan. “Kebutuhan logistic tersebut akan kita sebar di 25 kelurahan dengan total 168 RW rawan banjir, namun yang menjadi target ada empat titik yaitu Kampung Melayu, Bidara Cina, Cawang, dan Balekambang,” ujarnya. (maria)

100 Lampu Sorot Dipasang Sepanjang Jalur KBT

Kanal Banjir Timur pada malam hari

Jakarta, Laras Post- Sebanyak 100 lampu sorot akan dipasang di sepanjang jalur Kanal Banjir Timur (KBT). Pemasangan lampu yang dimulai Kamis malam (22/1) tersebut, diharapkan dapat menjadikan kawasan KBT semakin terang pada malam hari dan meminimalisir kerawanan sosial yang kerap terjadi di kawasan tersebut. “Pemasangan lampu akan melintasi tiga kecamatan yang dilewati KBT, yaitu Kecamatan Jatinegara, Duren Sawit dan Cakung,” kata Kasudin Perindustrian dan Energi Jakarta Timur, Dra.Tuti Kurniati, M.Si, Rabu (21/1/2015) di kantornya. Tuti memaparkan, lampu-lampu sorot tersebut untuk mendukung lampu

FOTO :IST

Penerangan Jalan Umum (PJU) yang telah terpasang saat ini. “Lampu sorot akan dipasang di tiang lampu PJU yang telah ada.Tiap 100 meter akan dipasang 1 lampu sorot,” kata Tuti. Dirinya memperkirakan di sepanjang KBT membutuhkan sebanyak 100 lampu sorot, mulai dari ujung KBT di wilayah Kecamatan Jatinegara hingga wilayah Kecamatan Cakung yang berbatasan dengan Jakarta Utara. “Selain memasang lampu sorot, kami juga akan memperbaiki lampu-lampu PJU di sepanjang KBT yang mati atau rusak,” kata Tuti. Untuk pemasangan lampu sorot

tersebut, akan dikerahkan sebanyak 70 petugas PJU. Selain itu juga didukung 6 mobil tangga. Tuti mengatakan, rusaknya lampu di sepanjang KBT berdasarkan hasil investigasi pihaknya disebabkan aksi vandalism atau dirusak oleh orangorang yang tidak bertanggungjawab. “Ada sekitar 40 lampu PJU di sepanjang jalur KBT yang mati karena aksivandalisme. Nanti akan kami perbaiki,” katanya. Matinya lampu di sekitar kawasan KBT sendiri mendapatkan perhatian serius dariWalikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana. Menurutnya, KBT merupakan salah satu ikon Jakarta Timur yang harus dijaga. Jalur KBT sendiri pada tiap SabtuMinggu dimanfaatkan warga untuk melakukan berbagai aktifitas, seperti bersepeda santai dan kegiatan lainnya. Taman-taman yang ada juga ramai dikunjungi warga, mengingat Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah menjadi hal yang langka di kota Jakarta. “Semua fasilitas yang ada di KBT agar di rawat dan dipelihara, jangan sampai dirusak dan jangan

sampai KBT digunakan sebagai tempat maksiat,” katanya. Menurut Bambang, dirinya menerima laporan dari warga sekitar KBT yang menangkap basah anak remaja saat sedang melakukan sex party. Kebetulan lampu PJU di lokasi kejadian tersebut mati. Walikota pun memintaSudin Perindustrian dan Energi Jakarta Timur untuk memasang lampu sorot dan segera memperbaiki lampu PJU yang rusak di kawasan KBT. Pemasangan lampu tersebut agar aktifitas warga di KBT dapat terpantau, serta menghindari kerawanan sosial. Menurutnya, selain berkoordinasi dengan Satpol PP, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar membantu berpatroli pada malam hari di KBT. “Harus ada dari pihak Satpol PP baik dari Kelurahan maupun Kecamatan yang rutin patrol pada malam hari di sepanjang jalur KBT, agar kejadian seperti melakukan perbuatan maksiat tidak terjadi lagi, tempat gelap juga bisa memicu orang untuk berbuat kejahatan seperti penodongan,” tukasnya. (maria)

2

Megapolitan LarasT Utama

12


Menpora Tinjau Pelaksanaan Pelatnas di Komplek Senayan Jakarta, Laras Post - Lima bulan lagi perhelatan SEA Games Singapura 2015 akan digelar. Untuk mengukur sejauh mana persiapan tim Indonesia, Menpora Imam Nahrawi didampingi Deputi III Bidang Pembudayaan Olahraga Faisal Abdullah, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Djoko Pekik dan Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Gatot Dewa Broto meninjau Pelatihan Nasional (Pelatnas) beberapa Cabang Olahraga pada Senin (19/1/2015) di kawasan Senayan, Jakarta. Menpora yang juga didampingi Ketua Umum KONI Tono Suratman, Ketua Satlak PRIMA Suwarno, Sekjen KONI Hamidi meninjau beberapa cabang diantaranya, Softball, Renang, Panahan dan Tenis. Ketika sampai di Pintu I Senayan pada Cabor Softball, Menpora Imam Nahrawi mendapat masukkan dari pelatih Tim Softball Indonesia Iwan Budiarto dan Didit Setiabudi yang memiliki target tim putra dan putri Softball Indonesia bisa masuk final dan meraih medali emas. Usai dari lapangan Softball, Menpora langsung menuju Pelatnas Renang. Pelatih Loncat Indah Harli Ramayani mengaku masih ada beberapa kendala yang dialami para atlet Loncat Indah yakni masalah suplemen, makanan, wasit dan anggaran untuk peralatan. “Kami secara pribadi support untuk para atlet ini dengan banyak pengorbanan, kami gila-gilaan berlatih disini. Jadi mohon dukungan dari pemerintah, karena kita pasti dinilai dari prestasi kita,” kata Harli Ramayani. Menpora juga melihat langsung sarana dan prasarana atlet yang berada di Kolam Renang seperti Trampolin dan sarana Lompat Indah. “Dengan kondisi yang ada ini harus tetap semangat tinggi, mohon titip Indonesia di tangan kalian. Kita berharap Indonesia bisa menyumbang medali yang terbaik, khususnya medali emas. Dengan semangat yang kita miliki, kita harus yakin bisa meraih hasil terbaik,” tutur Menpora. (Maslim)

Rapat Kordinasi Sosialisasi Fasilitasi Pembinaan Prestasi Olahraga Jakarta, Laras Post - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga prestasi Djoko Pekik Irianto memberikan arahan pada Rapat Kordinasi Sosialisasi Fasilitasi Pembinaan Prestasi Olahraga bersama PB Cabang Olahraga, Jumat (23/1/2015) di Teater Wisma Menpora. Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari 51 cabang olahraga, Deputi V Gatot Dewobroto, Inspektur Syaful Hasibuan, Wakil Ketua KONI Suwarno serta Para Asdep terkait dengan pembinaan Prestasi Olahraga. Pada kesempatan itu, Djoko menyampaikan berbagai program fasilitasi yang bisa diakses oleh PB cabang olahraga antara lain, pelatihan wasit-pelatih, kejuaraan nasionalinternasional, Porprov, Pendampingan Iptek Olahraga, RakernasMunas, Bantuan Administrasi dan Bimbingan Medik. “Dalam menjalankan program tersebut semua harus mementingkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi, untuk itu inspektur diminta untuk memberikan bimbingan dan mengawal program tersebut,” ujarnya. (maslim)

Salah satu ruas dijakarta yang mengalami kerusakan akibat banjir.

Foto: Maria

Genangan Air di Jakarta Timur Masih Cukup Tinggi Jakarta, Laras Post - Genangan di beberapatitik di Jakarta Timur diperkirakan masih akan terjadi karena ada sejumlah saluran yang bermuara di Kali Cipinang. Sementara itu, hingga saat ini Kali Cipinang belum dinormalisasi. Kepala Seksi Air Limbah dan Air Tanah, Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Timur Gelar Nugraha, Rabu (14/1/2015), menyampaikan, genangan di Jalan DI Panjaitan, Kebon Nanas, misalnya, masih akan terjadi karena saluran di jalan itu bermuara di Kali Cipinang yang kian dangkal. ”Kali Cipinang saat ini sangat dangkal dan belum pernah dinormalisasi. Ketika hujan, air di kali itu meninggi dengan cepat sehingga air di saluran tak dapat masuk ke kali itu,” kata Gelar. Selain itu, ada pula 42 saluran penghubung yang membutuhkan normalisasi karena aliran air di saluran itu kerap meluap, seperti saluran penghubung di Pinang Ranti, Taman Mini Indonesia Indah, dan Duren Sawit. ”Kami telah usulkan normalisasi 42 saluran itu di anggaran. Namun, hingga sekarang kami masih menunggu anggaran disahkan DPRD DKI,” kata Gelar. Sebagai langkah jangka pendek untuk mengatasi genangan, Gelar mengatakan, pihaknya akan melayani perbaikan saluran sementara. Warga dapat menghubungi Posko Banjir Sudin PU Tata Air Jaktim di nomor telepon 021-4800976. (maria)

Wakil Walikota Depok Idris Abdul Somad

Foto: IST

Waspada Begal Motor, Wakil Walikota Depok Tugaskan Jajarannya Tingkatkan Keamanan

Depok, Laras Post - Menanggapi beberapa kasus pembegalan yang terjadi di Kota Depok, Wakil Walikota Depok Idris Abdul Somad meminta dinas terkait dalam hal ini Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk lebih meningkatkan pengawasan keamanan. Idris meminta Satpol PP dan Dishub segera koordinasi ke kepolisian untuk melakukan kegiatan terpadu seperti razia dan pemasangan spanduk kejahatan. “Aksi nyata gerakan keamanan yang lebih kondusif harus dilakukan, mengenai seperti apa tekniknya, nanti pihak pemkot akan koordinasi dengan pihak kepolisian,” jelasnya. Kesiagaan ini harus dilakukan untuk menciptakan suasana yang lebih aman dan nyaman bagi warga Depok maupun luar Kota Depok yang melintas. Mengenai sarana prasarana keamanan jalan yang menjadi tupoksi pemkot, Idris mengatakan bahwa pengadaan sarana CCTV dan penambahan PJU menjadi hal yang harus diperhatikan. Pengadaan ini akan dibahas dengan Dinas terkait nantinya. “Untuk pengadaan CCTV dan penambahan PJU saya mengusulkan pada dinas terkait agar anggaran yang tidak terserap tahun lalu diajukan ke dewan untuk digunakan pengadaan cctv keamanan, karena saat ini cctv yang ada di Depok hanya untuk lalu lintas,” ujarnya. Selain itu, Idris juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada jika pulang terlau larut malam. Kantor pun harus juga melakukan langkah antisipasi agar karyawannya tidak pulang terlalu larut. “Jangan pulang sendiri, kalau bisa berboncengan dengan teman. Terlebih kepada wanita, kalau bisa jangan pulang larut malan,” tutupnya. (david)

Peran Babinsa Dibutuhkan Dalam Ketahanan Pangan Pencanangan Gerakan Pengelohan Lahan Pertanian dan Perbaikan Saluran Irigasi dengan Pembekalan pertanian bagi Babinsa digelar Komando Distrik Militer (Kodim) 0606, pada Kamis (29/1/2015) di Kelurahan Margajaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Bogor, Laras Post - Kegiatan Pencanangan Perbekalan Babinsa tersebut, dibuka Walikota Bogor,Bima Arya bersama Komandan Kodim 0606 /Kota Bogor ,Rakhamat Santoso, disaksikan Camat, Lurah setempat, 68 orang Babinsa dan 25 petani serta Kelompok Tani Se Kota Bogor. Walikota Bima Arya menyampaikan, gerakan percepatan penanaman Padi, jagung dan Kedelai yang melibatkan Unsur TNI peran serta Babinsa se Kota Bogor untuk membantu para petani dengan perbaikan irigasi saluran air pertanian dalam penunjang pemberdayaan sarana Tani yang maksimal dengan Hasil yang memadai.

”Karena lahan pengelohan pertanian perkotaan yang mulai menyempit di setiap sudut Kota untuk mengimbangi pertumbuhan Ekonomi yang sangat cepat dengan era globalisasi,” jelasnya. Lahan pertanian perkotaan yang menyempit dapat dibudidayakan agar lima Kecamatan se kota Bogor dengan target 90 Ha pada musim tanam tahun 2015 dapat menuai hasil yang oktimal Sehingga memenuhi kecukupan produksi beras dalam mendukung swasembada pangan sebanyak 11.500 Ton secara Nasional. Sedangkan Santoso mengung kapkan, kepedulian Kodim beserta jajaran turut aktif mengolah lahan pertanian dan perbaikan saluran irigasi di wilayah Kota Bogor dengan serta ikut mengerahkan para Babinsa mengikuti pembekalan pertanian sangat penting dalam meningkatkan produktivitas, mengingat banyak lahan produktif pertanian di wilayah Kota Bogor telah beralih fungsi bahkan sebagian besar kondisi irigasi rusak serta luas lahan makin berkurang, padahal lahan pertanian merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup manusia. Guna lebih menumbuhkan motivasi dan mengoptimalkan partisipasi

Markas Kodim Kota Bogor

Foto: dok

masyarakat perlu adanya gerakan yang mampu meningkatkan kinerja dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan ditunjang instansi lain dan seluruh elemen masyarakat. Pada kesempatan lain dikemukakan Kepala Dinas Pertanian Kota Bogor, Azrin Syamsyudin, upaya akselerasi pembangunan pertanian terutama dalam bidang prasarana dan sarana pertanian adalah tindak lanjut program

MOU Menteri Pertanian dan Kasad dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama (KKS) antara Dirjen PSP dengan kepala Staf TNI angkatan Darat guna mendukung program ketahanan pangan. “Melalui program ini dapat terwujud pembangunan pertanian yang baik tercermin dari kesediaan pangan cukup baik jumlah dan mutunya,aman dan terjangkau bagi masyarakat Kota Bogor,” tandas Azrin (Adenan/david)

Proyek Lanjutan Tol Becakayu Mulai Dilaksanakan Bekasi, Laras Post : Lanjutan pembangunan jalan tol Becakayu di wilayah Kota Bekasi telah dimulai sejak pertengahan Januari 2015. Bagaimana nasib Jalan KH Noer Ali Sisi Selatan Kali Malang yang dibangun Pemerintah Kota Bekasi selama tiga tahun lalu ? Setelah terbengkalai sekitar 17 tahun, akhirnya Kementerian Pekerjaan Umum pertengahan Januari 2015 lalu memulai lanjutan pembangunan jalan tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) dilanjutkan kembali. Proyek pembangunan jalan tol sepanjang 21,4 kilometer ini akan menghabiskan anggaran sekitar Rp. 7,2 triliun. Walikota Bekasi Rahmat Effendi kepada wartawan mengatakan, pembangunan jalan tol yang sebagian menggunakan bantaran Kalimalang dan lahan milik warga ini akan segera dikerjakan pemerintah pusat pada April 2015 dengan anggaran senilai Rp.7,2 triliun dari APBN. Rencananya titik yang terlebih dahulu dikerjakan berada di Jakarta Timur, dilanjutkan ke Jakasampurna Bekasi Barat hingga ke Duren Jaya Bekasi Timur melewati

Foto: IST

TOL BECAKAYU : Proyek lanjutan pembangunan jalan tol Becakayu di Jatibening Kota Bekasi

Jalan Kemakmuran dan kali Bekasi kota Bekasi. Pemkot Bekasi melalui Dinas Bina Marga Tata Air (Disbimarta) pada tahun 2012 dan 2013 telah membangun jalan baru melalui sisi selatan Kali Malang di sekitar Bekasi Barat dan Bekasi Selatan. Pembangunan jalan sisi selatan Kali Malang dengan konstruksi

beton/rigid diperkirakan menghabiskan dana dari APBD Kota Bekasi sekitar Rp. 20 miliar. Ketua LSM Aliansi Indonesia DPD Jawa Barat, Choky mengatakan melihat posisi tiang pancang tol Becakayu yang sedang dikerjakan, tiang jalan tol akan percis berada di badan jalan yang baru dua tahun lalu dibangun oleh

Disbimarta Kota Bekasi. Sangat jelas bahwa dana pembangunan pisik jalan dan biaya pembebasan lahan bersumber dari APBD Kota Bekasi alias dibiayai dengan uamg rakyat. Jika tiang tol ini benar berada di badan jalan, maka pertama tamatlah riwayat jalan sisi selatan Kali Malang yang baru dibangun dua tahun lalu dengan taksiran biaya sekitar Rp. 20 miliar. Kedua, diduga perencanaan jalan sisi selatan Kali Malang Kota Bekasi adalah “asal-asalan” dan tidak melakukan koordinasi dengan Kementerian PU selaku pemilik Kali Malang; kata Choky yang akrab dipanggil Anak bangsa. Pelaksanaan lanjutan pembangunan tol Becakayu di wilayah kota Bekasi dapat dimulai lebih awal dari rencana dan keberadaan jalan sisi selatan Kali Malang masih sebuah pertanyaan dimasyarakat. Menanggapi hal ini Kepala Dinas Bimarta Kota Bekasi Tri Adiyanto Tjahyono kepada Laras Post mengatakan “mereka (Kementerian PU-Red) akan lanjutkan pekerjaannya, untuk sisi selatan akan dijadikan jalan alteri sebagai frontage tol( RAMOTI )

Gedung SMP Negeri 01 Ciseeng Sangat Memprihatinkan Bogor, Laras Post - Sejak berdirinya SMP Negeri 01 Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tahun 2001, hingga saat ini belum pernah mendapatkan rehab atau perbaikan gedung. Akibatnya kondisi bangnunan sekolah tersebut, sangat meprihatinkan. Kepala SMP Negeri 01 Ciseeng, Dede Engkon. Mpd mengatakan, bahwa pihaknya hampir setiap tahun mengajukan usulan untuk perbaikan atau rehab gedung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tetapi sampai saat ini belum ada realisasinya sehingga kondisi gedung sekolah semakin memprihatinkan. Ia menyebutkan, walaupun sudah banyak bocor dan kayunya lapuk ditelan usia, gedung sekolah terpaksa tetap digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Menurutnya, gedung sekolah tersebut sudah lama di bangun yakni pada tahun 2001. Namun hingga kini belum pernah mendapat anggaran perbaikan atau rehab dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Lebih lanjut Dede mengungkapkan, SMP Negeri Ciseeng 01 memiliki murid berjumlah kurang lebih 942 orang, jumlah ruangan 25 Rombel, dengah tenaga pengajar atau guru berstatus PNS 22 orang dan guru

Foto: IST

Salahsatu bagian Gedung SMP Negeri 01 Ciseeng yang mengalami rusak

honorer 20 orang, penjaga sekolah 4 orang, Satpam 1 orang. Walaupun masih banyak kekurangan, Kegiatan Belajar Mengajar(KBM) tetap berjalan dengan baik juga berkualitas dan sesuai harapan orang tua murid. “Memang sekolah ini banyak keluhan, baik itu masalah pagar yang roboh hampir 50meter,Lab. media rusak,ruang kantor guru rusak,dan juga Lab.IPA rusak. Dengan demikian kami pihak sekolah sangat mengharapkan bantuan masyarakat maupun pemerintah Kabupaten dan Pusat,” ujar Kepala Sekolah. Ia menegaskan, sarana pra-

sarana sangat menunjang untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, tanpa sarana dan prasarana tidak bisa berjalan

Foto: IST

kegiatan pendidikan dengan efektif. “Kami mengharapkan juga secepatnya pemerintah memperbaiki,” ujarnya. (amser)

Foto: IST

Kinerja Pokja ULP UI Patut Dipertanyakan? Depok, Laras Post - PT Jafri Sentosa peserta tender kode lelang 423190 (lelang ulang) Pengadaan Jasa Pemeliharaan Luar Gedung Kampus Universitas Indonesia (UI) tahun 2015, mempertanyakan kualifikasi usaha perusahaan CV Tri Jaya Putra selaku pemenang tender. PT Jafri Sentosa dalam surat sanggah yang diperlihatkan kepada media massa pada Senin (19/1/2015), mempertanyakan kualifikasi usaha perusahaan CV Tri Jaya Putra, apakah merupakan perusahaan kecil, menengah atau besar?. Pasalnya, pada tahun anggaran yang sama, perusahaan tersebut memenang beberapa paket jasa pemiliharaan dan perawatan keindahan Taman Baobab, Taman Jati

Mas dan Taman Bundaran Rotunda PAU UI 2015 yang dilaksanakan oleh pokja pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya ULP UI. Begitu pula dengan PT Kharisma Cipta Lugas yang memenangkan pekerjaan pada kualifikasi kecil dan dinominasikan sebagai pemenang ke dua dalam pelelangan kode 423190. Sementara itu, balasan surat sanggah dari Pokja 1 ULP UI, menjelaskan aturan Perpres Nomor 54 tahun 2010 Pasal 100 ayat (3). Merupakan kalimat perlindungan bagi usaha kecil yang menekankan bahwa pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp. 2.5 milyar hanya boleh diikuti oleh usaha kecil. Dan berdasarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha

mikro, kecil dan menengah, pasal 6 ayat (2) kriteria usaha kecil sebagai berikut, a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta. b. Memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5milyar. Untuk diketahui bahwa CV Tri Jaya Putra dan PT Kharisma Cipta Lugas bersiup kecil. (Balasan surat sanggah) dalam persyaratan LPSE kode lelang 423190, tertera kualifikasi usaha Perusahaan Non Kecil, nilai pagu paket Rp 4.524.589.987,00 Aturan sudah jelas UU no 20 tahun 2008, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500juta, akan mengerjakan dengan nilai pagu paket Rp 4.524.589.987,00,-

Ketika dikonfirmasi Laras Post pada Selasa (20/1/2015) Ketua Pokja ULP UI Andriansyah mengatakan, dalam salah satu syarat kualifikasi pengalaman pekerjaan sesuai HPS ULP UI untuk mengikuti lelang. “Saya yakin bukan ULP UI saja yg begini, yang mengikuti lelang diatas Rp 2,5milyar tapi diikuti oleh perusahan kecil,” ujarnya. Namun ketika dimintai keterangan lebih lanjut untuk membuktikan dimana contohnya, Ketua Pokja ULP UI tidak bisa menyebutkannya. “Sanggah sudah kami jawab, jika kurang puas (Pt Jafri Sentosa) silahkan sanggah banding,” ujar salah satu anggota Pokja yang mendampingi Iman Santoso. (david)

Laras LarasT Jabar Utama



3

13

Terancam Kena Gusur Warga Mengadu Ke Menteri PDDT Di tengah kunjungannya ke Karawang, Jawa Barat, dalam rangka meninjau Desa binaan Universitas Gajah Mada, Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Marwan Jafar menerima aduan dari sejumlah warga setempat. Warga mengadu hendak diusir karena tinggal di tanah milik oleh PT Kereta Api Indonesia. Foto: ist

Plt Bupati Karawang dr. Cellica meresmikan Gedung Kantor Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat Barat

Plt Bupati Resmikan Gedung Kantor Desa Karawang, Laras Post – Plt Bupati Karawang dr.Cellica meresmikan Gedung Kantor Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat Barat, pada Rabu (28/1/2015). Peresmian ditandai dengan penandatanganan Prasasti dan gunting pita serta dilanjutkan dengan peninjauan ruangan yang ada pada kantor desa itu. Pada kesempatan itu, Cellica mengatakan, pemerintah Kabupaten Karawang berencana menyeragamkan gedung kantor desa, namun menurutnya, kemegahan gedung kantor akan tidak memiliki arti apa apa, jika insan didalamnya tidak memiliki disiplin dan mentalitas yang tinggi, dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Lebih lanjut Cellica menyatakan, bahwa aparatur pemerintahan desa, hingga RW dan RT merupakan ujung tombak dan garda terdepan dari pemerintah daerah, dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. ”Baik buruknya kinerja pemerintahan tentu akan sangat berpengaruh terhadap baik atau buruknya kinerja pemerintahan pada level diatasnya, mulai dari di tingkat kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan pusat,” ujarnya. Sebagai kepala daerah, ia juga mengingatkan, kepada Kepala Desa beserta jajarannya untuk mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Kabupaten Karawang, dengan memelihara gedung ini, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, karena membangun gedung baru lebih mudah bila dibandingkan dengan merawat dan memelihara gedung. Menurutnya, kantor desa dan Kelurahan yang belum dibangun sebanyak 7 kelurahan dan sekitar 50-an kantor desa. “Harap bersabar dan akan kebagian giliran.karena pembangunan tidak bisa dibangun serentak,” ungkapnya. Dijelaskan, Pemerintah Kabupaten Karawang akan memprioritaskan pembangunan kantor desa yang tanahnya memiliki sertipikat atau tanahnya tidak bermasalah. “Terakhir saya mengingatkan Kabupaten Karawang sebentar lagi akan ada Pilkades serentak di 177 Desa, pada 22 Februari 2015, maka saya ingin bantuan dari seluruh pihak agar gelaran ini berjalan lancer, sehingga pada akhirnya terpilih pimpinan yang amanah dan di inginkan oleh masyarakat dominan. Mari sukseskan bersama,” ujarnya Pada kesempatan tersebut turut hadir, Kabag Pem Um Kepala OPD terkait dan Camat Telukjambe Barat beberapa pejabat di lingkungan pemkab Karawang, serta jajaran Muspika setempat. Dalam Laporannya Lurah Wanakerta, Kanta mengatakan, pembangunan Kantor Desa Wanakerta ini menghabiskan anggaran Rp600 juta. Dana itu berasal dari APBD Kabupaten Karawang dan ada bantuan dari CSR perusahaan. “Kantor ini dibangun dengan berbagai fasilitas didalamnya ruangan untuk Kades dan perangkat desa serta ruang untuk pelayanan masyarakat yang lebih representative,” ungkapnya. (Agus Safutra)

Plt Bupati Karawang dr Cellica

Foto: IST

Dr Cellica Beri Apresiasi SMK Pertanian

Karawang, Laras Post - Plt Bupati Karawang dr Cellica memberikan apresiasi kepada SMKN 1 Cikampek. Pasalnya, sekolah ini mengambil jurusan pertanian, sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Karawang yang akan mempertahankan lahan pertanian. “Saya sampaikan apresiasi kepada SMKN 1 Cikampek, karena sekolah ini memiliki perbedaan mencolok dengan SMK lainnya yang mengambil jurusan Teknologi, Komputer, Sekretaris dan lain sebagainya. SMKN 1 Cikampek justru mengambil jurusan pertanian sehingga mendukung program Pemerintah Kabupaten Karawang,” ujarnya saat meresmikan ruang Guru di SMKN 1 Cikampek pada Rabu (28/1/2015). Plt Bupati berharap, SMKN 1 Cikampek dapat mencetak generasi yang handal dalam bidang pertanian sehingga dapat menjadi pion penggerak atau memberikan kontribusi pada bidang pertanian di Kabupaten Karawang. “Jangan biarkan pendatang yang kuasai Petanian di Karawang, saya sebagai kepala daerah ingin untuk putra Daerah Karawang yang menjadi pemegang peran penting atau menguasai lahan sekaligus hasil produksinya nanti,” ucapnya. Hadir dalam kesempatan itu, Kabag Humas dan Kabag PemUm serta perwakilan jajaran Disdikpora Kabupaten Karawang. Lebih lanjut dr Cellica menyatakan, bila dilihat dari fisik bangunan serta kelengkapan meja yang terbuat dari granit dan kaki besi dikelilingi kaca, ini diharapkan akan menambah motivasi kerja para guru guru yang ada di SMK Negeri 1 Cikampek. “Saat ini guru jangan lagi disebut Pahlawan tanpa tanda jasa. Saya sebagai kepala daerah Karawang ingin memberikan tanda jasa dengan cara Pemerintah Kabupaten Karawang, yakni siap bersinergi dan bekerja sama untuk membangun memajukan dunia Pendidikan di Kabupaten Karawang,” terangnya. Peresmian gedung guru ini ditandai dengan pengguntingan pita serta penandatanganan prasasti, ratusan siswa yang berada di sekolah ini sangat bahagia sekali dengan kehadiran pucuk pimpinan Pemkab Karawang. Pada kesempatan itu, Plt Bupati juga sempat berfoto bersama siswa, tenaga pendidikan dan staf yang ada di SMK Negeri 1 Cikampek, serta para tamu undangan lainnya.( Agus Safutra )

Karawang, Laras Post - Kedatangan Marwan ke Dusun Kerajaan Satu, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, Rabu (21/1/2015), siang, disambut jajaran Muspida Kabupaten Karawang serta masyarakat secara histeris. Beberapa dari mereka terlihat menitikkan air mata kala Marwan mengajak mereka berdialog di aula desa. “Saya dapat laporan, kalau warga Desa ini yang bermukim diatas lahan milik PT.KAI akan digusur, ya? Sudah berapa tahun bapak-ibu tinggal di sini?” tanya Marwan kepada warga. Salah seorang warga, Hadi Kusnadi mengatakan, warga sudah menempati

Foto: dok

Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Marwan Jafar dan Plt Bupati Karawang dr.Cellica melakukan dialog dengan Warga

dusun itu selama 10 hingga 25 tahun. Namun, sejak beberapa waktu lalu, PT KAI meminta agar warga di sana untuk meninggalkan tempat itu “Mohon Pak Menteri, kalau bisa kami ingin tinggal di sini. Banyak warga yang bahkan sudah berketurunan di sini. Kalau memang harus nyicil kami siap,” kata Hadi. Marwan mengatakan akan segera berkomunikasi dengan PT KAI untuk mencari solusi terbaik dalam masalah ini. Menurut dia, meskipun tanah yang ditinggali warga adalah

tanah milik negara, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang terhadap mereka. “Jika ada pihak-pihak yang melakukan penggusuran dengan cara tidak manusiawi harus dihentikan,” katanya. Sementara itu Plt.Bupati Karawang dr.Cellica Nurachadiana saat diminta tanggapannya mengenai permasalahan yang dihadapi oleh warga Desa Gintungkerta tersebut mengatakan, sebagai Kepala Daerah dirinya sangat tidak menginginkan masyarakat Karawang, khususnya

warga Desa Gintungkerta ini berada dalam kesusahan atau permasalahan mengenai status tempat tinggal mereka. “Pastinya Pemerintah Daerah akan berupaya mencari solusi yang terbaik akan hal ini, langkah selanjutnya. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Mentri untuk mengadakan komunikasi dengan PT.KAI agar warga Gintungkerta mendapat solusi yang terbaik dari rencana penggusuran yang akan dilakukan oleh pihak PT.KAI,” tuturnya. (Agus Safutra)

Plt. Bupati Resmikan Kantor Desa Sumberjaya

Plt.Bupati Karawang dr.Cellica Nurachadiana saat meresmikan Gedung Kantor Desa Sumberjata, Kecamatan Tempuran,

Karawang, Laras Post - Plt.Bupati Karawang dr.Cellica Nurachadiana meresmikan Gedung Kantor Desa Sumberjata, Kecamatan Tempuran, Senin (19/1/2015) di Halaman Gedung kantor Desa Sumberjaya. Cellica menyatakan, bahwa kegiatan pembangunan Kantor Desa

dilatar belakangi oleh tiga faktor utama, yang pertama, komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Karawang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik dalam hal ini peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan Desa. Kedua, kewenangan atau peran

Foto: dok

Pemerintah Daerah dalam penyediaan berbagai fasilitas seperti pemberian motivasi, bantuan teknis dan bantuan keuangan. Ketiga, pemberian fasilitas bantuan dana kepada Pemerintahan Desa, dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Disebutkan, program pembangunan

gedung Kantor Desa sejak awal telah direncanakan untuk diseragamkan di seluruh Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Karawang. ”Kabupaten Karawang sendiri merupakan pelopor dalam upaya penyediaan gedung Kantor Desa yang representatif,” imbuhnya. Cellica mengingatkan, kepada Kepala Desa beserta jajarannya untuk mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Karawang, dengan memelihara gedung ini sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. ”Membangun gedung baru lebih mudah bila dibandingkan dengan merawat dan memelihara gedung sehingga bisa terus dalam keadaan baik,” tuturnya. Pada kesempatan tersebut turut hadir, Assisten 1 Drs.E.Soemantri, Kabag Humas, Kepala OPD terkait dan beberapa pejabat di lingkungan pemkab Karawang, serta jajaran Muspika setempat. (Agus Safutra)

Tingkatkan Kualitas Pengabdian Aparatur Pemerintah Karawang, Laras Post - Plt.Bupati Karawang, dr.Cellica Nurachadiana memimpin pelaksanaan Apel Hari Kesadaran Nasional Tingkat Kabupaten Karawang, Senin (19/1/2015). Kegiatan apel rutin yang diselenggarakan setiap bulan tersebut turut dilaksanakan secara serentak di seluruh kantor dinas/instansi hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Dalam sambutannya Cellica menyampaikan, pergantian tahun baru beberapa hari yang lalu, hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pengabdian, baik sebagai aparatur pemerintah, maupun sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Ia menegaskan, peningkatan disiplin dan prestasi kerja merupakan tuntutan yang tidak boleh diabaikan oleh setiap abdi negera dan abdi masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat penegakkan disiplin di lingkungan aparatur pemerintah, tidak hanya besar pengaruhnya bagi kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan, akan tetapi justru bermanfaat bagi setiap pribadi pegawai negeri itu sendiri. “Setiap orang yang mampu mengontrol dirinya berarti : memiliki disiplin pribadi yang kuat, serta dapat

Plt.Bupati Karawang, dr.Cellica Nurachadiana memimpin pelaksanaan Apel Hari Kesadaran Nasional Tingkat Kabupaten Karawang,

dipastikan menjadi manusia terhormat dan selalu berhasil dalam hidupnya,” ungkapnya. Lebih lanjut, ia menyatakan, peringatan Hari Kesadaran Nasional setiap bulan harus mampu memperbaharui dan memperkuat kesadaran dan semangat Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari. “Sebuah tugas dan kewajiban yang sejatinya bukan hanya sekedar tentang bagaimana kita memperoleh penghasilan setiap bulannya. tetapi, tentang sebuah tugas dan kewajiban yang didalamnya terkandung tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Kita

sebagai PNS memiliki ragam tugas dan kewajiban yang selalu mengandung aspek pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. Terkait pemberian kadeudeuh Cellica mengatakan, purna bhakti sebagai bagian dari siklus kehidupan, pada hakekatnya merupakan masa peralihan dari PNS aktif menjadi masyarakat sipil biasa. Pemberian uang kadeudeuh merupakan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Karawang, atas jasa dan pengabdian para Purna Bhakti selama menjalankan tugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, mengingat sekecil apapun jasa, perjuangan dan pengabdian para

Foto: IST

purna bhakti tersebut, patut dihargai oleh pemerintah dan masyarakat. “Harapan saya walaupun sekarang menjalani masa pensiun, kapasitas dan kemampuan saudara ditengahtengah masyarakat masih sangat dibutuhkan, khususnya mengajak dan mendorong masyarakat untuk berkiprah mewujudkan Karawang yang maju, mandiri dan sejahtera lahirbatin,” jelasnya. Lebih lanjut ia menyatakan, dalam kondisi apapun para pensiunan beserta semua komponen masyarakat harus senantiasa berinteraksi dan berbuat bagi kepentingan daerah dan masyarakat. (Agus Safutra)

Gebyar Penghijauan Kembangkan Wisata Alam

Foto: IST

Bupati Cirebon Drs. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si., Camat Waled Drs. H. Abdul Latip, M.M., Muspika dan Kepala Desa se-Kecamatan Waled

Cirebon, Laras Post –Gebyar Penghijauan dalam Rangka Rintisan Pengembangan Wisata Alam dan Sejarah Bukit Manengteung (Ajimut), pada (20-22/1/2015) di Desa Waled Asem Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, diisi dengan berbagai kegiatan dan perlombaan diantaranya, bazar, lomba Pildacil, mewarnai, fashion show, murratal dan sosio drama. Lomba tersebut diikuti oleh sekolah-sekolah yag berada di sekitar Kecamatan Waled serta perwakilan

sekolah-sekolah yang letaknya berdekatan dengan Kecamatan Waled, seperti, Kecamatan Karangwareng, Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Babakan dan Kecamatan Pangenan. Acara ini dibuka oleh penampilan grup hadroh dan qasidah dari SMP Islamiyah Waled, disamping itu juga ada mobil pintar dari Kantor Perpustakaan daerah Kabupaten Cirebon yang brtujuan untuk menambah wawasan dan minat baca

siswa di Desa Waled Asem Kecamatan Waled pada khususnya. Hadir kesempatan itu, Bupati Cirebon Drs. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si., Camat Waled Drs. H. Abdul Latip, M.M., Muspika dan Kepala Desa se-Kecamatan Waled. “Bukit ajimut merupakan sejarah yang patut kita hormati dan kita kembangkan. Karena bukit ajimut adalah kebanggaan masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Waled pada khususnya, amat sangat disayangkan bila potensi yang ada di bukit ajimut tidak dikembangkan,” kata Bupati Cirebon pada penutupan Gebyar Penghijauan, Kamis (22/1/2015). Bupati merasa bangga kepada Camat Waled dan rekan-rekan Kuwu se-Kecamatan Waled telah membuat inovasi yang bagus untuk pengembangan wilayah Kecamatan Waled bahkan bukit ajimut agar bisa terus dikembangkan. Ini artinya bahwa, Camat Waled beserta kuwu saling bahu membahu saling bekerja sama

untuk bisa membesarkan kecamatan waled yang dulu boleh dikatakan terisolir dan kini bisa dijadikan tempat wisata di Kabupaten Cirebon. “Kita harus punya kebanggaan, dimana bukit ajimut yang sangat potensial karena mempunyai keindahan alam tetapi apabila tidak kita kembangkan, apabila kita tidak bisa besarkan dan pelihara, maka apalah artinya itu semua,” ujarnya. Pada kesempatan itu, bupati juga meminta masyarakat Kecamatan Waled agar gemar membaca. Untuk itu bupati mengundang Perpustakaan yang ada di Kabupaten Cirebon untuk turut berpartisipasi meningkatkan minat baca masyarakat, yang intinya bahwa masyarakat harus mau dan pandai membaca. Sementara itu Camat Waled menuturkan, bahwa gebyar penghijauan ini merupakan pembuka atau pintu gerbang sebagai fondasi rintisan pengembangan wisata alam dan wisata sejarah Bukit Ajimut. (aries ps)

2

LarasT LarasUtama Jatim

14


PT QL Hasil Laut Dilaporkan Polisi Komando Resimen Mahasiswa Ugracena Bali, Bagus Ngurah Rai SH.MM

FOTO:as

Penganugrahan 50 Tahun Satya Lencana IKIP PGRI Bali

Denpasar, Laras Post - Komando Resimen Mahasiswa Ugracena Bali, Bagus Ngurah Rai SH.MM menganugrahkan Satya Lencana 50 tahun, kepada seratus tiga puluh dua (132) di lingkungan Universitas IKIP PGRI Bali. Penganugrahan Satya Lencana itu dilakukan yang bertepatan di kampus setempat,yang disaksikan oleh seluruh sivitas IKIP PGRI Bali, di Kota Denpasar. Anugerah Satya Lencana tersebut diberikan kepada Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, Mayjen TNI Torry Djohar Bangutoro, Pangdam IX/Udayana serta beberapa tokoh lainnya untuk kategori jasa kepedulian. Penghargaan serupajuga diberikan kepada IB Wibawa (ketua Yayasan Dwijendra) untuk kategori jasa kepelaporan,sementara Prof.Gede Sri Darma, D.B.A (Rektor Univ. Pendidikan Nasional) dan juga beberapa tokoh lainnya menerima Lencana tersebut untuk kategori pengabdian. Bagus Ngurah Rai pada kesempatan itu juga bendera setengah abad Resimen Mahasiswa Ugracena Bali yang diterima oleh Rektor. Pemberian penghargaan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan, kebanggaan, sifat keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi dalam mengingkatkan dharma bakti kepada bangsa dan negara.”Penganugrahan lencana 50 tahun Bali Resimen Mahasiswa Ugracena Bali diberikan kepada pihak-pihak yang berperan sertak aktif dalam pembinaan dan pengembangan Resimen Mahasiswa Ugracena Bali selama ini”,ujar Ngurah Rai .(ASS)

polisi karena tanda tangan saya dipalsukan,” ungkap Labib kepada Laras Post, belum lama ini di ruang kerjanya. Dia mengungkapkan, perkara ini berawal dari perjanjian kontrak kerja antara PT Mandiri Jaya Sakti dengan PT. QL pada 10 Mei 2011 tentang Pengadaan Tenaga Kerja. Namun belakangan terbit surat pernyataan pencabutan kontrak. Padahal dirinya tidak pernah menandatangani surat tersebut. “Saya merasa tidak pernah melakukan pencabutan kontrak kerja tersebut, sehingga tanda tangan saya dalam surat pernyataan pencabutan kontrak kerja itu, (diduga) telah dipalsu, karena itu saya mengajukan gugatan pidana ke Polres,” ujarnya. Anehnya, surat perjanjian baru tersebut tanggalnya sama

Direktur PT Mandiri Jaya Sakti, Labib Rifa’i, setelah menggugat PT QL Hasil Laut, secara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Lamongan, juga menuntut perusahaan asal Malaysia itu, secara pidana, yakni melaporkan ke Polres Lamongan. Nomor laporan polisi, LP/074/1/2015/Jatim/ RES LAMONGAN tanggal 13 Januari 2015. Lamongan, Laras Post – Perusahaan yang berdomisili di Desa Sidayulawas Kecamatan Brondong itu, dilaporkan ke polisi terkait perkara pembuatan dan penggunaan surat keterangan atau dokumen yang diduga palsu. “Saya terpaksa melaporkan ke

PT. QL. hasil laut di Sidayulawas Brondong

yakni 10 Mei 2011 padahal dibuat pada 2014. Labib juga menjelaskan, masyarakat sekitar mengaku resah dengan beroperasinya PT QL, karena perusahaan itu menimbulkan

FOTO:ist

pencemaran udara berupa bau dan selain itu masyarakat juga menyesalkan pihak perusahaan tidak mengutamakan tenaga kerja setempat dalam perekrutan karyawan. (TIM)

Kode Wilayah Tinggal Menunggu Surat Resmi Pesisir Barat, Laras Post – Harapan masyarakat Pesisir Barat untuk segera dapatkan pelayanan kependudukan dalam hal ini KTP yang yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, nampaknya tinggal menunggu waktu. “Kendala terbesar untuk melakukan perekaman KTP adalah kode wilayah, makanya sampai saat ini untuk pembuatan KTP masih dilakukan di kabupeten induk yakni Lampung Barat, meski Kode wilayah itu ranahnya tata

pemerintahan (Tapem) kita juga terus berupaya agar kode wilayah segera turun,” ungkap Kepala Disdukcapil, Benkeda, belum lama ini di ruang kerjanya. Disebutkan, saat ini telah turun surat dari kementerian dalam negeri yang tertuju pada Penjabat Bupati Pesisir Barat bahwa kode wilayah untuk perekaman KTP sudah turun, namun surat resminya belum diterima. “Sampai saat ini kita terus berupaya mendorong agar

Disdukcapil bisa merekam sendiri,mungkin dalam satu-dua minggu ini akan keluar surat resmi bahwa kode wilayah sudah turun dan itu akan segera kita tindaklanjuti untuk diusulkan ke Disdukcapil pusat supaya dianggarkan dalam APBN untuk membeli alat perekam,” ucap Benkeda Sementara itu, salah satu warga Waykrui, Efrin Hakim (22) mengatakan, untuk membuat KTP masih harus ke Lampung Barat

yang diketahui berjarak tempuh sekitar 32km. ”Kami masyarakat pesisir berharap, untuk membuat KTP cukup di pesisir barat saja selain jarak tempuhnya jauh kami harus merogoh kocek lebih banyak, kalau bernasib baik satu hari KTP bisa selesai tetapi kalau belum mujur satu minggu baru kelar dengan ragam kendala salah satunya disebabkan seringnya mati lampu, otomatis kami harus bolak balik liwa-krui.” ucap Efrin penuh harap. (Dy/ Sir)

Oknum Pegawai BKD Diduga Lakukan Pungli Saat Pembagian Hadiah

FOTO:war

MKKMI Sidayu Mencari Bakat

Gresik, Laras Post - Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (MKKMI) Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur, mengadakan kegiatan Ajang Kreasi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA) pada (27 – 28/12/ 2014) di MI Nurul Huda Wadeng Sidayu Gresik. Acara diikuti oleh seluruh madrasah yang berada di Wilayah Kecamatan Sidayu. Dalam acara Pembukaannya Ketua Panitia Drs. SAID mengharap kepada seluruh peserta dan bapak ibu pendamping untuk berlaku sportif. Kalah menang adalah biasa dalam lomba, mari kita berlaku sportif, ujarnya. Sementara itu Drs. FAUZAN, PPAI Sidayu menjelaskan bahwa AKSIOMA ini adalah merupakan nama baru dari penjelmaan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) disaat tempo dulu. Acara ini diadakan bertujuan untuk mencari bakat anak didik Madrasah yang selanjutnya untuk dikembangkan dan dilombakan ditingkat Kabupaten. Disamping itu tujuan kegiatan AKSIOMA adalah menjadi ajang untuk mewujudkan tali persaudaraan, prestasi, sportifitas, kreativitas siswa madrasah untuk menggapai insan yang sehat, cerdas terampil dan berakhlak karimah. Kegiatan yang memakan waktu 2 hari ini diikuti dengan meriah oleh 21 madrasah dengan memperlombakan 17 jenis lomba dan pelaksanaannya dibagi dua tempat. Untuk lomba kaligrafi, pidato bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, lompat jauh, volly, tenis meja, dan catur dilaksanakan di MI Nurul Huda Wadeng. Sedangkan untuk olah raga lari estafet dan sepak bola futsal dilakukan di GOR Raci Tengah Sidayu. Acara ditutup pada tanggal 28 Desember 2014, Pukul : 13.00 WIB oleh ketua KKMI Sidayu dalam sambutan penutupnya, ia berharap kepada para pemenang agar tidak berbangga hati dan mau berlatih dan berlatih sehingga mampu bertarung ditingkat Kabupaten, kemudian dilanjutkan dengan pembagian piala kepada masing-masing pemenang (WAR)

FOTO:SIR

Lampung, Laras Post - Kantor pelayanan pajak kendaraan bermotor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

FOTO:SIR

Eks-Pasar Inpres Kembali Dipergunakan Sebagai Los Pedagang Ikan

Pesisir Barat, Laras Post - Pedagang Ikan di Pasar Krui yang sebelumnya diketahui berada di Pasar Way Batu (pasca penertiban-red), kini di era Muhtadi selaku Kadis Koperasi, UKM dan Perindag Pesisir Barat, para pedagang ikan tersebut kembali beroperasi di eks Pasar Inpres. Keberadaan pedagang ikan di eks Pasar Inpres yang terletak tepat di pinggir Jalan Raya itu, mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Selain itu, pedagang non-ikan lainnya sangat terganggu dengan adanya los ikan yang identik dengan bau menyengat. “Ya sangat terganggu pak, mana ada bau ikan yang wangi, jualan kami otomatis tersendat karna pelanggan enggan menghampiri seputaran lokasi pasar ikan,” kata salah pedagang kain di samping los ikan. Dari hasil penelusuran Tim Laras Post di lapangan, diduga ada komitmen terselubung antara pedagang ikan dengan pihak Koperindag Pesisir Barat. Hal ini diperkuat oleh keterangan salah satu pedagang ikan yang tak ingin disebut namanya. Menurutnya mereka (pedagang ikan) menyetor sejumlah dana per lapak kepada pihak Koperindag, sehingga mereka bisa kembali berjualan di lokasi pasar inpres. Kadis Koperasi UKM Perindag Muhtadi, saat dikonfirmasi via ponselnya, yang menerima telepon, justru seorang wanita yang mengaku sebagai istrinya. “Ya betul ini memang nomor HP pak Muhtadi, saya istrinya, beliau sedang tidak dirumah pak,” jawab seorang wanita. Sementara itu, masyarakat berharap keberadaan los pasar ikan agar segera dibenahi karena mengganggu arus lalu lintas dan menimbulkan bau. (Sir)

Perbaikan Infrastruktur Karangjambu Digelontor Tiga Miliar Purbalingga, Laras Post – Perbaikan sarana prasarana, khususya pembangunan jalan untuk akses masyarakat berupa jalan di wilayah Kecamatan Karangjambu akan segera dilaksanakan. Direncanakan anggaran

yang dibutuhkan untuk membenahi infrastruktur jalan sekitar tiga miliar rupiah. “Anggaran tersebut, direncanakan untuk perbaikan lapis pondasi, pengaspalan.Sedangkan anggaran pemeliharaan yang nilainya mencapai tiga miliar lebih,”terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Purbalingga, Sigit Subroto saat mendampingi Asisten PemerintahanSekda Purbalingga Kodadi yanto pada Peresmian 30 RTLH, Selasa (27/1/2015) di Desa Jingkang

Abdul Rohman, pada media ini, Senin (26/1/2015). Menurutnya, isu melalui SMS yang menyudutkan dirinya, selaku Kepala BKD pada saat itu, merupakan fitnah. “Kalau mereka (staf-red) mungkinmungkin saja melakukan hal tersebut, tapi kalau saya sama sekali tidak pernah memerintahkan seperti itu, silakan anda tanyakan langsung dengan yang bersangkutan,” lanjutnya. Kabid Pengembangan Pegawai BKD, Iswandi, S.Ip mengatakan, bahwa dirinya tidak merasa melakukan terkait apa yang dimuat didalam pesan SMS tersebut. “Kita bekerja profesional saja, berapa sih

arti dari uang seratus ribuan, sementara para pemohon ijin belajar merupakan teman-teman sesama pegawai yang sama seperti saya, jadi tidak ada tarif yang kita terapkan kepada pemohon,” kilahnya, Selasa (27/1/2015) kepada Laras Post. Sementara itu, Kasubid Kepangkatan dan Pengkajian BKD Haikal Fasya, S.Ip yang namanya juga disebutkan di dalam SMS, menyangkal dengan nada keras keras atas pertanyaan wartawan. “Silakan anda tanya-tanya dulu siapa saya. Konyol sekali bila saya berbuat sedemikian,” ujarnya, Selasa (27/1/2015). (Dy-Sir)

Samsat Pesisir Barat Mulai Beroperasi

Fauzan Suaidi Kepala UPTD Wilayah 8 Samsat Pesisir Barat

Pedagang Ikan

usul berkala diminta Rp.50ribu untuk golongan II dan golongan III diminta Rp.100 ribu, alasannya juga atas perintah Kepala BKD. Surat ijin belajar Rp.100ribu/orang, ujian dinas Rp.2 juta hinga Rp.4 juta, dengan alasan yang sama yakni atas perintah kepala BKD. “Kami resah akibat ulah oknum tersebut,” lanjutnya melalui SMS. Kepala BKD Pesisir Barat, Abdul Rohman (sekarang Kepala Dinas Sosnakertrans -red), ketika dikonfirmasi menyanggah secara tegas, apa yang disebutkan melalui SMS itu. “Saya berani bersumpah bahwa tidak ada perintah seperti itu dari saya,” kata

Pesisir Barat, Laras Post – Oknum staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Propinsi Lampung, diduga lakukan Pungutan Liar (Pungli) terhadap sejumlah pegawai yang hendak mengurus Surat Keputusan (SK) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Melalui SMS ke ponsel Wartawan Laras Post, 08218654xxxx, pengirim yang mengaku sebagai masyarakat Krui menyebutkan, proses pengurusan SK ke BKN diminta Rp.2 juta hingga 4 juta, dengan alasan perintah Kepala BKD Pesisir Barat. Dalam SMS itu juga disebutkan,

(Samsat) Pesisir Barat sudah mulai beroperasi per-19 Januari 2015. Dengan beroperasinya pelayanan Samsat di Pesisir Barat, diharapkan akan memudahkan masyarakat, khususnya wajib pajak, dalam membayar pajak kendaraan bermotor. “Masyarakat Pesisir Barat sudah tidak perlu lagi ke Liwa untuk melunasi kewajiban sebagai wajib pajak,” kata Kepala UPTD Wilayah 8 Pesisir Barat Krui, Fauzan Suaidi, kepada Laras Post, baru baru ini di Kantornya. Kantor Samsat sebelumnya, lanjut Fauzan pasca pemekaran dari Lampung Barat pelayanan terhadap wajib pajak tetap masih di Liwa Lampung Barat. “Sementara ini di Pesisir Barat kita baru mengoperasikan satu unit mobil pajak keliling yang stand by di depan gedung Samsat, sebelum peresmian gedung

Samsat Pesisir Barat,” jelasnya. Minimal pelayanan terhadap wajib pajak menurut Fauzan berangsur sudah dapat dilaksanakan di Krui. “Kita menunggu rekomendasi dari pusat untuk peresmian gedung samsat pesisir barat,

setelah peresmian kita akan targetkan pertengahan 2015 ini layanan di samsat pesisir barat sudah full” ucapnya. Terkait mutasi Serie Pesisir Barat (X*) untuk sementara ini masih dilaksanakan di Lampung Barat, tambahnya. (Sir)

Kepala Desa Temu Asri Siap Membawa Warganya Menuju Ke Makmuran Banyuangi, Laras Post – Desa Temu Asri Dusun Kerajan, Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuangi, Propinsi Bali, terus mengadakan Perubahan disegala bidang mulai dari pelayanan administrasi sampai pada bidang pembangunan, salah satunya pembangunan fisik yang telah selesai dikerjakan dan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat desa Temu Asri dan sekitarnya. Pada saat wartawan Laras Post menemui Kepala Desa Temu Asri, Ali Sodikin mengungkapkan bahwa bila setiap desa giat membangun desanya maka akan membawa pengaruh besar terhadap kemajuan dan kemakmuran masyarakatnya. “Sebab pembangunan desa adalah salah satu ujung tombak dari pembangunan nasional,” ungkap Ali Sodikin. Tidak hanya itu, Ali Sodikin mengajak masyarakatnya untuk belajar hidup mandiri, mau menciptakan lapangan kerja seluas luasnya. Satu contoh yang sekarang sudah berjalan membentuk kelompok tani ternak yang sedang giat giatnya dikembangkan. Ali Kecamatan Karangjambu. Menurutnya, infrastruktur jalan yang akan mendapatkan perbaikan di wilayah Kecamatan Karangjambu diantaranya Lempayang –Jingkang dianggarkan Rp 800 juta, SanguwatangDanasari Rp 2, 3 miliar dan DanasariSiarau dianggarkan Rp 1 miliar. “Perbaikan meliputi perbaikan lapis pondasi jalan dan penambalan lubang jalan, dan selanjutnya dilanjutkan dengan pengaspalan. Sedangkan untuk Gondang-Sirandu, anggaranya belum

Foto:as

Kepala Desa Temu Asri “Ali Sodikin” sedang meninjau kelompok ternak kambing Sodikin mengajak salah satu warganya Pak Sukamdi yang ditunjuk sebagai ketua kelompok yang diberi nama, Suka Mandiri Pan, yang ternyata program yang dibuat oleh ayah dua orang anak ini banyak diminati oleh masyarakatnya, terbukti baru berapa bulan saja sudah membawahi tiga kelompok tani ternak, dan perkelompok terdiri dari 13 orang sedangkan perorang mampu memelihara ternak kambing 25 sampai 50 ekor, sebab cara

ditetapkan,”tuturnya. Antisipasi Putus Kontra Untuk mengantisipasi adanya proyek-proyek putus kontrak/gagal lelang pada tahun 2015 mendatang, tambah Sigit, pihaknya akan memanfaatkan waktu yang ada dengan mempercepat waktu perencanaan sesegera mungkin. “Sebagai antisipasi terjadinya proyek gagal lelang, kami pada Januari – Pebruari ini memanfaatkan dan mempercepat waktunya seperti jadwal perencanaan dengan sebaik-baiknya.

pemeliharaannya sangat mudah sekali, cukup memberikan makan dari pohon jagung atau kulit singkong yang sudah di giling dan dipermentasi. Malah kalau dihitung hitung perekor hanya kena biaya 400 rupiah perhari, kata Sukamdi yang juga ketua kelompok tani ternak Suka Mandiri Pan. Malahan sekarang ini banyak dari desa lain yang belajar untuk berternak dari desa Temu Asri ini seperti dari Wongsorejo, Banyuangi

Sedangkan upaya lainya, dengan melaksanakan lelang lebih awal, diharapkan pada bulan Pebruari,”katanya. Sedangkan untuk proyek-proyek besar sambung Sigit, diuapayakan lelangnya lebih awal. “Kami akan berupaya melelang proyek-proyek besar lebih awal, seperti pembangunan Jembatan Gatot Subroto yang menghubungkan Kecamatan Karanganyar – Karangmoncol dan jembatan Dukuh Limus Kecamatan Rembang,”tuturnya.

kota, Purwoharjo, Glenmore dan juga Sipur Probolinggo. Bukan hanya belajar saja sampai alat penggiling rumputnya pun sudah banyak yang pesan dalam satu tahun ini sudah dapat memproduksi 172 unit mesin penggiling rumput namun, kata kepala desa Temu Asri yang akrap disapa Sodik ini, dirinya dan semua masyarakatnya terus membangun desanya dan membentuk kiat kiat yang lain, membuat terobosan terobosan untuk kemakmuran rakyatnya. “Kami tidak akan berhenti sampai disini, kami akan terus bejuang demi kemakmuran masyarakat kami,” ujarnya. Lebih lanjut ia mengatakan, sejak awal menjabat kepala desa Temu Asri bertekad untuk memajukan desa dan ingin berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Salah seorang warga Temu Asri mengatakan, selama menjabat baru setengah periode sudah banyak kemajuan yang sudah langsung dirasakan oleh masyarakat. (AS) Asisten Pemerintahan Sekda Purbalingga Kodadiyanto, usai peresmian RTLH juga meminta kepada DPU, agar seluruh infrastruktur yang dibenahi pada tahun ini segera dilakuakn pengecekan. “Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi, agar pada tahun ini, tidak ada lagi proyek-proyek yang mengalami putus kontrak, karena bukan hanya negara saja yang dirugikan, tapi masyarakat juga ikut menanggung kerugian,” AGUS.P

LarasT Regional Utama Laras Jajaran Imigrasi Bali Bertekad Sukeskan Program Quick Wins

I Gusi=ti Kompyang Adyana (tengah) usai memimpin upacara

FOTO ; ASS

Denpasar, Laras Post –Peringatan Hari Jadi Imigrasi ke 65 menjadi momentum bagi jajaran Kanwil Imigrasi Propinsi Bali, untuk mensukseskan program quick wins yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dengan visi Trisakti dan misi Nawacita khususnya dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu untuk mewujudkan Clean Government dan Reformasi Biokrasi di dalam tubuh Kementerian Hukum dan HAM serta mengoptimalkan pelayanan jasa keimigrasian yang ada diwilayah provinsi Bali, Ada beberapa point penting yang disampaikan pada acara puncak peringatan Hari Jadi Imigrasi yang ke-65 sesuai dengan harapan Menteri Hukum dan HAM RI kepada seluruh jajaran imigrasi dimanapun bertugags agar meningkatan kualitas pelayanan keimigrasian, meningkatkan koordinasi dalam rangka pengawasan, melakukan pembinaan sumber daya manusia secara terus menerus dengan berorientasi pada peningkatan kinerja agar dapat terwujud birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat secara khusus. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengharapkan agar seluruh insan imigrasi yang ada di Provinsi Bali tidak berpuas diri atas capaian hasil yang telah diraih sampai saat ini. Hendaknya momentum ini dijadikan sebagai tolak ukur dan bahan intropeksi diri terhadap kinerja Kantor Imigrasi agar kedepannya dapat mempertahankan perstasi atau bahkan meningkatkan prestasi khususnya dalam hal pelayanan jasa keimigrasian kepada masyarakat. (ASS)

Kelompok Ternak Kedemungan Menuai Sukses Pasuruan, Laras Post - Keberhasilan kelompok ternak di desa Kedemungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, dalam mengelola ternak hasil bantuan dari pemerintah, rupanya tidak terlepas dari gagasan dan peran serta Kades Kedemunan Zainudin, dari pemikiran dan upayanya membantu kelompok ternak di desanya kini upaya tersebut berbuah manis. Seperti kelompok ternak sapi, bantuan dari pemerintah berupa 10 ekor sapi pada tahun 2012 lalu, kini berkembang menjadi 2 ekor sapi. Cara yang di terapkannya pun cukup mudah dan bisa dijadikan contoh desa lainnya untuk mengelola sapi bantuan. Adapun yang di kembangkannya yaitu memberikan kebebasan kepada kelompok ternak untuk mengurus dan memelihara sapi sapi bantuan tersebut, jika nantinya sapi sapi itu sudah melahirkan dan dan cukup umur untuk dijual, peternak boleh menjualnya dengan syarat bahwa penjualan sapi tersebut harus dig anti lagi dengan sapi yang baru dan diwajibkan untuk mengisi kas atau tabungan kelompok ternak, sehingga nantinya jika uang itu terkumpul bisa di belikan sapi baru lagi yangharganya lebih murah dan sapi tersebut di kembang biakkan lagi. Ternyata ide pengelolahan sapi bantuan dari pemerintah tersebut cukup berhasil dan kini warga kelompok ternak di desa tersebut merasakan manfaatnya. Tidak hanya sapi , pada dua bulan yang lalu desa tersebut mendapatkan bantuan 4000 ekor ayam petelur beserta makanan ayam sebanyak 2 ton. Ayam tersebut di bagi bagikan kepada kelompok ternak yang mau memelihara ayam tersebut dengan syarat, setiap kali ayam tersebut bertelur maka akan di ambil 10 % guna di berikan secara cuma cuma kepada balita di posyandu. Hal ini di lakukan untuk memenuhi gizi balita dan kebutuhan akan protein dan vitamin yang terkandung di dalam telur ayam tersebut . Sedangkan sisa dari telur ayam yang di ambil tersebut, di persilahkan untuk di gunakan keperluan para pemelihara ayam petelur tersebut dan yang lebih penting lagi, para peternak ayam harus menetaskan telur telur itu supaya berkembang biak dan nantinya kalau sudah berkembang ayam ayam itu akan di diberikan juga pada warga yang bermiat untuk beternak ayam petelur sehingga di harapkan ayam ayam itu akan semakin berkembang biak banyak dan dalam upaya meningkatkan taraf hidup warga desa dan guna memenuhi kebutuhan akan telur. (n-Karim)



3

15

Jelang Pikada, Kondusifitas Harus Tetap Terjaga Memasuki tahun 2015, di sebagian wilayah Indonesia diperkirakan akan melaksanakan pilkada serentak. Untuk itu, tahun 2015 dikatakan sebagai tahun politik. Masyarakat dihimbau, menjaga kondusifitas dan situasi agar selalu aman serta tentram. Purbalingga, Laras Post – “Ketertiban harus tetap dijaga, agar pemilukada pada tahun 2015, bisa berjalan lancar dan jurdil. Siapapun nanti yang akan menjadi bupati, maka itu merupakan kehendak Alloh dan rakyat,”tutur Bupati Purbalingga saat memberikan sambutan yang dibacakan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Purbalingga Muhammad Nurhadi pada acara Pentas Seni Wayang Kulit, Sabtu malam (24/1/2015) di halaman RRI Purwokerto. Bupati mengatakan, senada dengan cerita lakon Kresna Gugah yang dibawakan oleh Ki Dalang Sigit Adji Sabdo Priyono yang juga Ketua Pepadi Purbalingga, sangatlah cocok apa yang akan dilakukan Purbalingga di masa yang akan

Foto: IST

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Purbalingga Muhammad Nurhadi pada acara Pentas Seni Wayang Kulit.

datang. Lakon tersebut memberikan inspirasi agar seluruh komponen masyarakat tergugah untuk bekerja serta tidak bermalas-malasan. “Kalau kita menang dalam pertarungan Baratayudha,, dalam hal ini Baratayudha diartikan dalam kehidupan sehari-hari, maka perlu inovasi dan kegigihan dalam menghadapinya,”ujarnya. Bupati juga menuturkan, bahwa pada tahun 2015 ini Indonesia telah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sehingga dibutuhhkan kekuatan baru

dalam sektor usaha.“Masyarakat kita diharapkan tidak menjadi penonton, tetapi harus menjadi pemain didalamnya. Saya tidak ingin orang luar negeri/asing jualan batu Klawing, jual knalpot, serta jualan produk-produk unggulan Purbalingga lainya,”tuturnya. Bupati menjelaskan, bahwa potensi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 yang akan digarap adalah pemberdayaan usaha menengah kecil mikro (UMKM) memantapakan produksi pertanian dengan menargetkan produksi padi

sebesar 235.380 ton, atau surplus sebesar 56, 128 ton. “Target produksi ikan sebesar 2.000 ton per tahun serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan,”ungkapnya. Untuk itu, bupati mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama, bekerja membangun Purbalingga yang lebih baik. “Saya mengajak kepada semua masyarakat, untuk bekerja membangun Purbalingga yang lebih baik, gemilang serta gemah ripah loh jinawi, selalu aman dan damai,”pintanya. (AGUS.P)

Terebosan Baru Dinas Pendapatan Provinsi Bali

Foto: IST

Dua unit mobil yang siap dioperasikan terparkir didepan halaman Dinas pendapatan provinsi bali

Denpasar, Lasar Post - Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali Wayas Suarjana mengatakan, pihaknya sudah programkan untuk pelayanan pajak kendaraan bermotor dengan layanan yang sangat prima yaitu cara kami jemput bola,kami siapkan dua unit mobil samsat keliling yang mana dua unit mobil samsat keliling tersebut dioperasikan untuk semua kabupaten kota se Bali. “Jadi Bagi masyarakat yang tidak mempunyai waktu banyak maka bisa membayar pajak kendaraannya melalui pajak keliling yang sudah disiapkan oleh propinsi,” ungkapnya. Dua unit mobil Samsat ini sudah siap dioperasikan pada

awal Februari 2015 dan jadwalnya tergantung pada kabupaten dan masukan masyarakat setempat, tapi yang jelas bergantian dari kabupaten yang satu ke kabupaten yang lain supaya masyarakat yang rumahnya jauh dari tempat pembayaran pajak (Samsat) bisa juga terlayani dengan maksimal, dan dua unit mobil Samsat ini berpusat di propinsi. Wayan Suarjana,waktu ditemui di ruang kerjanya sangat antusias sekali dan mohon dukungan kepada semua pihak dan masyarakat luas. “Mudah mudahan program ini dapat berjalan lancar dan dapat melayani masyarakat dengan layanan maksimal,” ujarnya. (ASS)

Purbalingga Mendapatkan Alokasi 33. 351 Ton Pupuk Bersubsidi Purbalingga, Laras Post – Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jawa Tengah pada tahun 2015 telah menetapkan besaran alokasi pupuk bersubsidi untuk kabupaten/kota. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Berdasarkan PerGub tersebut, tahun ini Kabupaten Purbalingga mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi total sejumlah 33. 351 ton. “Dari jumlah tersebut, pupuk bersubsidi yang alokasinya terbanyak adalah pupuk urea sebesar 16, 200 ton. Alokasi pupuk ZA 2, 650 ton, SP-36 2,400 ton, NPK 6,800 ton, dan pupuk organik 5,301 ton. Sedangkan alokasi pupuk subsidi meliputi pupuk untuk sektor partanian dengan sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan,”tutur Kepala

Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan (Dintanbunhut) Kabupaten Purbalingga Zainal Abidin, Senin (26/1/2015) di kantornya. Menurutnya, dari jumlah tersebut, alokasi pupuk bersubsidi dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang yang ditetapkan dengan peraturan bupati (perbup) yang diterbitkan paling awal bulan Desember 2014. Sedangkan harga eceran tertinggi sudah ditetapkan dalam pergub. “Untuk harga HET pupuk urea Rp 1.800 per kg, SP-36 Rp 2. 000 per kg, ZA Rp 1.400 per kg, NPK Rp 2.300 per kg dan pupuk organic Rp 500 per kg, saat ini perbup tentang kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi sedang dalam proses. Sedangkan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi kabupaten Purbalingga tahun 2014 sudah selesai ,”terangnya. Menurutnya, keseluruhan alokasi pupuk bersubsidi telah mengalami dua kali perubahan.Untuk alokasi sebesar

Kios pupuk

27.887 ton, terealisasi 24.384 ton sehingga tersisa alokasi sebesar 3.504 ton.Untuk distribusi produsen pupuk bersubsidi di Purbalingga, ada dua produsen,yaitu Pupuk Sriwijaya dan PT Petrokimia Gresik. Pupuk Sriwijaya (Pusri) ada empat distributor dan PT Petrokimia Gresik dua distributor. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Purbalingga Lily Purwati mengatakan,

Foto: IST

saat ini pihaknya sedang melakukan gerakan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhuan Kelompok Tani (RDKK) RDKK. “Gerakan penyusunan RDKK dimulai dari bulan Januari, di kelompok tani dimulai bulan Pebruari, serta di gabungan kelompok tani (Gapoktan) bulan Maret. Sedangkan penyusunan RDKK untuk masa tanam (MT) April Maret Tahun 2016 mendatang,”tuturnya. AGUS.P

Kades Sumber Glagah Kelola Galeri “Dewa Siwa” Ketua LPM Jimbaran I Made Tanik

Foto: IST

Program Kerja Desa Adat Jimbaran Jimbaran, Laras Post- Program kerja yang sudah disusun oleh desa adat Jimbaran ternyata disambut dengan sangat baik oleh masyarakat Desa Jimbaran Bali. Diantaranya badan pengawas pengamanan ( BPP ), Badan Kebersihan Desa ( BKD ), Bantuan siswa miskin, dan juga bantuan rumah bagi masyarakat yang tak punya rumah. Pada saat wartawan Laras Post menemui ketua LPM I Made Tanik diruang kerjanya , beliau menjelaskan tentang program desanya yang sudah berjalan dan yang akan datang. I Made Tanik membeberkan, program - programnya satu contoh setiap tahun desanya memberikan beasiswa kepada 60 siswa yang keriterianya siswa miskin ,dan 60 siswa dibagi 15 sekolah yang terdiri dari 12 sekolah dasar (SD) , 2 sekolah menengah pertama (SMP), 1 sekolah menengeah atas ( SMA) yang mana setiap sekolah dapat jatah 4 anak untuk menerima beasiswa lanjut beliau, bila ada sekolah yang rusak desanya bisa memberikan bantuan, bila ada siswa yang berprestasi mewakili sekolah untuk lomba desa bisa bantu uang saku ungkapnya. “Bukan hanya itu mas, ada hal yang tak kalah penting, desa kami sudah memprogramkan satu unit rumah dan satu unit bedah rumah yang bekerja sama dengan perusahaan, desa kami bisa begini ini karena kesadaran masyarakat kami yang sangat tinggi,kami bisa membentuk Badan Pengolahan Pungutan Terpadu ( BPPT ), kami dapat menggaji pekerja BKD dan BPP sesuai dengan UMK dan kami puny 3 unit mobil pengangkut sampah,” ujarnya. Ia juga menambahkan bagi penduduk pendatang tak ada administrasi, hanya di data saja, raskin perkeluarga miskin dapat 25 kg tanpa dipungut biaya dan juga langsung diantar kerumah, gak usah repot repot ngambil ke desa. Ditanya keluh kesannya selama menjaban sebagai ketua LPM, ia menjawab banyak sekali pengalaman yang menggugah nurani. “Kami bertekat untuk mensejahterakan masyarakat kami,” ungkap I Made Tanik yang pada periode ini terpilih kembali.(ASS)

Pasuruan, Laras Post - Berawal dari keprihatinan Muhamad Soleh selaku kepala desa Sumber Glagah kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan, akan nasib warganya yang kurang beruntung dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Masih banyaknya pengangguran di desa tersebut membuat Kades tersebut mencari jalan keluar guna membantu warganya agar mendapatkan pekerjaan yang layak yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka . Dari keprihatinannya dan tekadnya tersebut ternyata berbuah manis, tatkala salah seorang sahabatnya yang juga menjadi warganya, berprofesi sebagai pelukis. Temannya tersebut menawarkan padanya untuk membuatkan berbagai macam ukuran kanvas buat lukisannya yang akan di pasarkan

di Pasar Sukowati Bali, memang kebetulan sahabatnya itu tinggal di sana. Dari situlah akhirnya Kades yang dikaruniai 4 orang anak itu, mulai memenuhi pesanan sahabatnya. Dia mendapatkan limbah kayu dari pabrik pabrik yang berada di sekitar desanya, lalu kayu kayu tersebut dibuat kanvas lukis dengan berbagai macam ukuran dari ukuran 10 R hingga ukuran 100 x 150 cm. Akhirnya melalui kerja kerasnya tersebut usaha yang di lakukannya itu berkembang pesat, dalam 1 bulannya dia mengirim kanvas kanvas itu ke pulau Bali sebanyak 5 truck dari berbagai macam ukuran kanvas dan secara tak di sangka ternyata pesanan kanvas tersebut berlanjut hingga kemanca negara seperti Australia dan Negara tetangga lainnya . Galeri Kanvas lukisan yang di beri

Pejabat Nakal Gunakan Flat Kendaraan Ganda Kendaraan Dinas

Malang, Laras Post – Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Malang disinyalir mengubah flat

Foto: IST

mobil dinas menjadi flat hitam seolah-olah mobil pribadi. Jika sedang mengikuti kegiatan dinas

nama “Dewa Siwa” itu ternyata bisa merekrut banyak tenaga kerja dari desa yang dipimpinya itu, sehingga desa yang dahulunya banyak pengangguran kini hampir tidak ada lagi penganguran di sana karena semuanya telah di rekrutnya bekerja di galeri kanvas miliknya tersebut. Menurut M. Sholeh, saat ini dirinya sangat kewalahan menerima pesanan yang terus mengalir dengan pengiriman sebanyak 5 ton setiap minggunya, masih belum cukup untuk memenuhi pesanan yang kian hari kian bertambah, hingga kini dia masih mencari terobosan baru guna mencari bahan baku yang akan di gunakan untuk membuat kanvas buatannya tersebut . “Hingga kini saya kewalahan sekali menerima banyaknya pesanan .sedangkan bahan baku berupa kayu untuk membuat kanvas saat ini sulit

untuk mendapatkannya,“ ujarnya . Dirinya berharap semoga dalam waktu dekat ini dia bisa mendapatkan kayu bekas atau limbah kayu yang akan di gunakan untuk membuat membuat kanvas produknya tersebut (n-Karim)

biasanya mereka memasang flat merah. Namun ketika mobil dinas itu digunakan urusan keluarga atau pribadi mereka mengganti dengan flat hitam. Padahal dengan menggunakan plat ganda sudah jelas-jelas melanggar pasal 68 UU no.22 tahun 1999 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal itu menyebutkan, Kendaraan bermotor wajib memakai tanda nomor kendaraan bermotor yang memenuhi

syarat,bentuk,ukuran,bahan,warna, dan cara pemasangannya”. Pelaku yang melanggar pasal tersebut di ancam sanksi pidana serta denda Rp.500.000 atau kurungan 2 bulan penjara. Namun sayangnya, pasal tersebut seperti tak berlaku di Kabupaten Malang. Pasalnya tidak pernah ada saksi hukum yang diberikan terhadap pejabat-pejabat atau oknum terkait di wilayah Kabupaten Malang. (al)

Foto: IST

Kades Sumber Glagah Muhamad Soleh

2

LarasT Ragam Utama

16


Puluhan Pati TNI Dimutasi

Jakarta, Laras Post - Dalam rangka pembinaan organisasi TNI guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang sangat dinamis dan semakin berat ke depan, TNI terus melakukan upaya peningkatan kinerja TNI melalui mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Strata Perwira Tinggi TNI sehingga kinerja TNI ke depan lebih optimal. Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/42/I/2015 tanggal 19 Januari 2015, tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI telah ditetapkan mutasi jabatan 47 Perwira Tinggi (Pati) TNI. Dalam mutasi tersebut tercatat sebagai berikut, TNI Angkatan Darat sebanyak 20 Pati, terdiri dari : Mayjen TNI Zahari Siregar dari Danpusterad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pansiun), Mayjen TNI Meris Wiryadi, S.I.P dari Pangdam XVI/Ptm menjadi Danpusterad, Mayjen TNI Wiyarto, S.Sos. dari Aster Kasad menjadi Pangdam XVI/Ptm, Mayjen TNI Winston Simanjuntak dari Pangdam I/BB menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI Edy Rahmayadi dari Pangdivif-1 Kostrad menjadi Pangdam I/BB, Brigjen TNI Kustanto Widiatmoko, M.D.A. dari Kasdam V/Brw menjadi Aster Kasad, Brigjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau dari Wadanpussenif Kodiklat TNI AD menjadi Kasdam V/Brw, Brigjen TNI Lodewyk Pusung dari Kasdam VI/Mw menjadi Pangdivif-1 Kostrad, Brigjen TNI George Elnadus Supit dari Waasops Kasad menjadi Kasdam VI/Mw, Brigjen TNI Imam Soepriyanto dari Dir A Bais TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Eriet Hadi Uriyanto dari Dansatintel Bais TNI menjadi Dir A Bais TNI, Brigjen TNI Teddy Lhaksmana W.K. dari Kasdam Jaya menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Ibnu Tri Widodo, S.I.P. dari Kasgartap I/Jakarta menjadi Kasdam Jaya, Brigjen TNI Edy Sumardi, S.I.P dari Dirbinjemen Sesko TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),Kolonel Inf Herman Asaribab dari Pamen Denma Mabesad menjadi Wadanpussenif Kodiklat TNI AD, Kolonel Inf Muslimin Akib dari Paban III/Siapsat Sopsad menjadi Waasops Kasad, Kolonel Inf Hendri Paruhuman Lubis dari Pamen Denma Mabesad menjadi Dansatintel Bais TNI, Kolonel Inf Santos Gunawan Matondang, S.I.P., M.M. dari Danrem 023/KS Kodam I/BB menjadi Wadanjen Kopassus, Kolonel Inf Ainurrahman dari Danpusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD menjadi Kasgartap I/Jakarta, Kolonel Inf Mohamad Sibli Mutfi dari Pamen Denma Mabesad menjadi Dirbinjemen Sesko TNI. TNI Angkatan Laut sebanyak 2 Pati, terdiri dari : Laksma TNI dr. Sulantari, Sp.THT dari Karumkital dr. Ramelan Surabaya Diskesal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), dan Kolonel Laut (K) dr. I Dewa Gede Nalendra D.I., Sp.B. dari Karumkital dr. Mintohardjo Diskesal menjadi Karumkital dr. Ramelan Surabaya Diskesal. TNI Angkatan Udara sebanyak 25 Pati, terdiri dari : Marsda TNI Dr. Usra Hendra H., M.Si. dari Pa Sahli Tk.III Bid. Jahrit Panglima TNI menjadi Koorsahli Kasau, Marsda TNI Herry Wibowo Eslah dari Koorsahli Kasau menjadi Pa Sahli Tk III Bid. Jahrit Panglima TNI, Marsda TNI Tri Budi Satriyo S.I.P. dari Wadan Sesko TNI menjadi Pa Sahli Tk III Bid. Ekkudag Panglima TNI, Marsda TNI Asnam Muhidir dari Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima TNI menjadi Wadansesko TNI, Marsda TNI Zulhasymi, S.Sos. dari Aspam Kasau menjadi Staf Khusus Kasau, Marsda TNI Sudipo Handoyo S.E. dari Aslog Kasau menjadi Staf Khusus Kasau, Marsda TNI M. Nurullah, S.I.P. dari Dankodikau menjadi Aslog Kasau, Marsda TNI Potler Gultom, S.H. dari Danseskoau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsma TNI Masmun Yan M., S.E., M.B.A. dari Waaspam Kasau menjadi Aspam Kasau, Marsma TNI Rasrendro Bowo S.S.E. dari Pati Sahli Kasau Bid. Kersalem menjadi Dankodikau, Marsma TNI Subarno dari Kadislitbangau menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Kersalem, Marsma TNI Anang Murdianto dari Kadisdikau menjadi Danseskoau, Marsma TNI Eko Supriyanto, S.E. dari Irbinsumda Itjenau menjadi Kadisdikau, Marsma TNI Iman Sudrajat dari Wagub AAU menjadi Irbinsumda Itjenau, Marsma TNI Yohanes Yusuf dari Pati Sahli Kasau Bid. Air Power menjadi Staf Khusus Kasau, Marsma TNI Demitrius Widiantoro, M.B.A. dari Kadispamsanau menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Air Power, Marsma TNI Yuri Affifuddin Anwar dari Kadisadaau menjadi Staf Khusus Kasau, Marsma TNI Andika Pradityatma, S.E. dari Pati Sahli Kasau Bid. Polhukam menjadi Staf Khusus Kasau, Marsma TNI Ir. M. Sigalingging dari Kadiskomlekau menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Polhukam, Marsma TNI Hermansyah dari Irum Itjen TNI menjadi Wairjen TNI, Kolonel Tek Suharto dari Sesdislitbangau menjadi Kadislitbangau, Kolonel Pnb Wahyu A. Djaja, S.Sos. dari Sesdislambangjaau menjadi Wagub AAU, Kolonel Kal Hendi Haryoko dari Sesdismatau menjadi Kadisadaau, Kolonel Lek Ir. Moch Khasani dari Dosen Utama Seskoau menjadi Kadiskomlekau, dan Kolonel Tek Agus Suwarto dari Dirlog Kodikau menjadi Irum Itjen TNI. (her/yan/Puspen)

Tim Penyelam TNI Tak Pernah Menyerah Jakarta, Laras Post - Tim Penyelam TNI AL yang tergabung dalam operasi pencarian dan evakuasi korban pesawat AirAsia QZ-8501 tidak pernah mengenal kata menyerah, dan dihari ke-29 ini berhasil mengevakuasi lagi 1 jenazah perempuan dari badan pesawat AirAsia QZ-8501, pada Minggu (25/1/2015) di Perairan Selat Karimata, dekat Pangkalan Bun, Kotawaringin Kalimantan Tengah. Tim Penyelam TNI AL mulai melanjutkan misi mengevakuasi jenazah korban dan main body pesawat AirAsia dengan diturunkanya perahu karet dan Sea Raider serta peralatan Dishidros. Beberapa penyelam dari KRI Banda Aceh telah berada di kapal Crest Onyx sejak Sabtu. Mereka melakukan penguatan belting dan tali pengikat. Sementara lifting bag yang digunakan masih tetap 1 buah berukuran 10 ton. Kapal Crest Onyx inilah yang akan menarik badan pesawat. Proses pengikatan dan belting pagi ini sudah kembali dimulai sejak pukul 04.55 WIB, dan pada pukul 09.30 WIBfloating bag mengapung badan pesawat sempat terangkat dan muncul kepermukaan di buritan Kapal Crest Onyx namun keberuntungan belum berpihak karena tali penarik terputus sehingga body pesawat kembali masuk ke air tetapi tali tross masih terpasang sehingga body pesawat tidak terempas lagi ke dasar laut. Saat badan pesawat terangkat, satu jenazah ikut mengapung, kemudian jenazah langsung dievakuasi oleh Tim dengan perahu karet ke KN Pacitan. Selain jenazah, puing-puing pesawat ikut mengapung. Kemudian satu jenazah yang telah berhasil dievakuasi oleh KN Pacitan selanjutnya dibawa dengan pesawat Hely Bell TNI AL ke Lanud Iskandar Pangkalan Bun. Seperti pada penemuan jenazah korban AirAsia sebelumnya, dari Pangkalan Bun jenazah dibawa ke RS Sultan Imanuddin guna dirawat dan dimasukkan peti jenazah. (sg/yan/Puspen)

Panglima TNI : Kekuatan Pemimpin Berada Di Anak Buah Kekuatan seorang Panglima TNI berada pada anak buah, karena itu seorang pemimpin harus mampu merangkul kekuatan tersebut agar solidaritas TNI tetap terjaga demi tegak dan utuhnya NKRI. Jakarta, Laras Post - Demikian ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko saat memberikan pengarahan dihadapan 375 peserta Apel Komandan Satuan (Dansat) TNI AL tahun 2015, pada Selasa (27/1/2015) di Graha Samudra Bumimoro, Surabaya. Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan, bahwa ada bermacam ragam gaya kepemimpinan, akan tetapi dari kesemuanya itu tidak ada gaya yang paling efektif selain gaya kepemimpinan demokrasi dimana gaya kepemimpinan ini kadang-kadang disebut juga gaya kepemimpinan yang terpusat pada

Panglima TNI Jenderal Moeldoko ketika meninjau alutsista milik TNI AL di Surabaya.

anak buah (Employee Center), kepemimpinan dengan kesederajatan (Equilibrium), dan kepemimpinan konsultatif atau partisipatif. Ditambahkan Panglima TNI, bahwa gaya kepemimpinan yang efektif tersebut dalam artian

Panglima TNI Jenderal Moeldoko

gaya kepemimpinan yang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dan kebutuhan bawahan yang dipimpinnya secara relatif. “Pemimpin yang hebat tumbuh bukan karena menegakkan peraturan yang keras, melainkan menebarkan pikiran dan semangat yang mengilhami pengikutnya untuk lebih baik,” kata Jenderal TNI Moeldoko. Lebih lanjut, Panglima TNI menyebutkan, gaya kepemimpinan lainnya adalah bergaya bebas dimana dalam gaya kepemimpinan ini, sedikit sekali menggunakan kekuasaannya atau sama sekali membiarkan anak buahnya berbuat sesuka hatinya. “Gaya kepemimpinan seperti ini, pemimpin melimpahkan sepenuhnya kepada anak buahnya dalam menentukan tujuan serta

Foto:Puspen

cara yang dipilih untuk mencapai tujuan itu,” terangnya. Dalam pelaksanaan Apel Dansat yang berlangsung selama tiga hari sejak 26 s.d 28 Januari 2015 tersebut, juga dilaksanakan Olah Yudha Renstra TA. 2016 dan Workshop Penegakan Hukum Di Laut. Pada Apel Dansat tersebut Panglima TNI didampingi Kasal Laksdya TNI Ade Supandi, S.E. Sebelum memberikan pengarahan kepada peserta Apel Dansat TNI AL tahun 2015, Panglima TNI menyempatkan diri untuk melakukan kunjungan kebeberapa tempat seperti PT. PAL dan Resimen Kavaleri-1 (Menkav-1) Marinir Trian Soepraptono di Ujung Surabaya. Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI melakukan pengecekan secara langsung kondisi material tempur di Garase Ranpur Menkav-1 Mar. (Her/yan/Puspen)

Pelatihan Pemanfaatan Sosial Media

Wakapuspen TNI Laksma TNI FX. Agus Susilo peserta pelatihan Pemanfaatan Sosial Media di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur.

Jakarta, Laras Post - Wakil Kepala Pusat Penerangan (Wakapuspen) TNI Laksma TNI FX. Agus Susilo mewakili Kapuspen TNImembuka secara resmi Pelatihan Pemanfaatan Sosial Media, diikuti oleh 20 personel penerangan baik dari TNI maupun PNS di lingkungan Puspen TNI dan Angkatan, pada Rabu (28/01/2015) di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Wakapuspen TNI mengatakan, dalam era keterbukaan informasi, media massa termasuk media online memiliki peran yang sangat penting. Selain menyebarluaskan berita, media massa mempunyai pengaruh

dan kekuatan dalam membentuk dan mengubah opini masyarakat bahkan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. “Dalam upaya merebut dan memenangkan informasi yang dimuat di media online, diperlukan pengawak organisasi dibidang berita online yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memahami dan mumpuni, sehingga pembangunan opini publik yang positif tentang TNI dapat terwujud” kata Kapuspen TNI. Lebih la njut Kapuspen TNI mengatakan bahwa, untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan di bidang berita onlinemaka diperlukan sarana peningkatan pengetahuan baik berupa training, workshop maupun penyegaran kembali para personel pengawak media online Puspen TNI dan penerangan angkatan,

sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta saling tukar pikiran dan pengalaman dalam bidang tugas yang selama ini ditekuni.

“Salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan di bidang berita online, yaitu dengan mengadakan pelatihan pemanfaatan sosial media”, ujar Mayjen TNI Fuad. Dengan adanya pelatihan pemanfaatan sosial media ini, Panglima TNI mengharapkan dapat membawa keberhasilan pelaksanaan tugas dibidang media online Puspen TNI dan penerangan jajaran TNI. Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 28 s.d 29 Januari 2015, terlaksana atas kerjasama Puspen TNI dan Federasi Teknologi Informasi Indonesia yang dipimpin Silvy. W. Sumarlin selaku Ketua FTII dan lima orang staf yang bertindak selaku pengajar. (sg/yan/Puspen)

Wakapuspen TNI Laksma TNI FX. Agus Susilo memberikan cendera mata kepada selaku Ketua FTII, Silvy. W. Sumarlin pada acara penutupan Pemanfaatan Sosial Media.

PT CBP Kembali Ajak Karyawan Umroh

Direktur Operasional PT CBP, HM Nursin HR kembali membawa rombongan melakukan wisata religi, umroh ke Mekkah Almuqaromah.

Bekasi, Laras Post – Direktur Operasional PT Cahaya Bumi Pertiwi (CBP) yang juga anggota Dewan Redaksi Laras Post, HM Nursin HR kembali membawa rombongan melakukan wisata religi, umroh

ke Mekkah Almuqaromah, pada 12 Januari hingga 21 Januari 2015. Kali ini wartawan yang sukses menggeluti bisnis properti itu, membawa sejumlah staf dan termasuk seorang office boy, yang biasa dipanggil dengan panggilan,

Wak Aceng. HM Nursin HR menyebutkan, hampir setiap tahun memberangkatkan karyawan untuk menunaikan ibadah umroh. “Alhamdulillah setiap tahun kami dapat memberangkatkan karyawan untuk melaksanakan umroh secara bergiliran,” ujarnya. Menurutnya, pemberangkatan umroh ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT sehingga akan berdampak baik terhadap etos kerja para karyawan. Ia menyebutkan, pemberang katan umroh kali ini, menjadi istimewa karena seorang office boy, Wak Aceng dapat turut bersama rombongan menunaikan umroh. “Yang tidak kalah menggembirakan, Wak Aceng juga dapat kami sertakan,” ujarnya. Sementara itu, Wak Aceng menyatakan, sangat bersyukur dirinya mendapat giliran melaksanakan umroh pada awal tahun ini. “Saya sangat senang dan bersyukur kepada Allah SWT karena saya dapat melaksanakan umroh,” katanya.

Minta Susu Diberi Bir Wak Aceng megungkapkan, perjalanan religi yang baru pertama kali diikutinya ini, menjadi pengalaman yang berharga dan tak ternilai baginya. Lebih lanjut ia mengatakan, dari berbagai peristiwa yang dialaminya selama perjalanan umroh, ada peristiwa menarik dan lucu dialaminya, salah satunya ketika di pesawat Qatar Airline yang membawa rombongan dari Indonesia menuju Bandara Madinah, transit di Daha Qatar. Dalam perjalanan tersebut, Wak Aceng bermaksud untuk minta susu kepada pramugari Qatar Airline. Namun entah karena tidak mengerti, pramugari yang tidak dapat berbahasa Indonesia itu, malah memberi minuman berupa bir kaleng cap bintang. “Maksud saya mau minta susu, eh ternyata malah diberi bir kaleng cap bintang. Karena malu dan haus terpaksa minuman itu, saya minum, rasanya agak pahit dan mirip air tape,” ujarnya. Pengalaman lainnya, yang

cukup unik dialami Wak Aceng yakni, terjadi di Hotel Zam Zam Tower. Ketika rombongan jemaah umroh hendak menuju kamar peristirahatan Raja Arab Saudi di lantai 90 dengan menggunakan lift. Pada lantai 5 lift terbuka karena salah satu penumpang lift yang merupakan warga Turki, keluar lift. Mengira rombongannya ikut keluar, tiba-tiba Wak Aceng pun ikut keluar dengan warga Turki tersebut. Setelah berada di luar lift Wak Aceng baru menyadari bahwa peserta rombongan lainnya tidak ada yang keluar lift, akibatnya Wak Aceng menjadi terpisah. Karena kaget dan takut Wak Aceng kemudian berteriak sambil berbalik hendak masuk lift kembali, namun lift keburu tertutup dan naik ke lantai berikutnya. Wak Aceng yang baru pertama kali naik lift itu, tidak tahu harus bagaimana untuk mengejar rombongan. Ia pun berusaha membuka pintu lift dengan memukul mukul lift namun pintu lift tak kunjung terbuka. Wak Aceng pun akhirnya menangis di depan pintu lift karena saking takutnya.

Menyadari, Wak Aceng tertinggal, kemudian salah seorang pemandu jemaah, KH Syafei kembali turun ke lantai 5 untuk menjemput Wak Aceng. Dan Wak Aceng pun kedapatan sedang menangis tersedu sedu di depan lift. Setelah peristiwa itu terjadi, Wak Aceng menjadi ketakutan untuk naik lift dan setiap kali diajak rombongan untuk naik jalan-jalan, ia menolak. “Saya takut diajak naik lift lagi,” ujarnya. Ofice Boy asal Banjarsari, Kabupaten Ciamis Jawa Barat ini, juga menghimbau, kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Agama agar mewajiban perusahaan penerbangan asing, terutama yang melayani rute Jakarta – Madinah, untuk membekali pramugarinya pengetahuan bahasa Indonesia sehingga para penumpang pesawat yang umumnya para jemaah umroh tidak kesulitan berkomunikasi dengan pramugari tersebut. “Jangan sampai yang lain mengalami pengalaman seperti saya, minta susu eh malah dikasih bir,” tuturnya. (ram)

Mediasi Solusi Atasi Konflik Pertanahan

Recommend Documents