HASIL PENELITIAN A. BENTUK TINDAK LANJUT DOKUM EN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014 Jumlah seluruh dokumen kajian perencanaan pembangunan yang disusun pada tahun 2014 sebanyak 27 dokumen. Adapun jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti sebanyak 19 dokumen. Secara umum, 19 kajian tersebut ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam bentuk bahan perumusan kebijakan, bahan penyusunan dan evaluasi Peraturan Daerah (Perda) / Peraturan Wali Kota (Perwal), serta bahan penyusunan pengembangan kajian lebih lanjut. Berikut merupakan bentuk tindak lanjut dokumen perencanaan pembangunan. NO
KAJIAN
JENIS TINDAK LANJUT
1
Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Wilayah
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Wilayah. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar 372.349.800 (93,09%). Kegiatan ini menghasilkan Kajian Model Pengembangan Tematik Kewilayahan Berdasarkan Potensi Unggulan. Dari kajian ini diketahui bahwa berdasarkan data di lapangan dan hasil Focus Group Discussion (FGD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdapat 18 Produk Unggulan Kecamatan (PUK) yang berada pada 15 kecamatan berdasarkan analisis sektor basis, sub sektor, dan produk yang menunjukkan kekhasan kecamatan, sehingga kajian ini direkomendasikan sebagai rujukan bagi penentuan tematik kewilayahan dengan mempertimbangkan aspek potensi ekonomi, sosial dan budaya, dan pariwisata, serta menganalisis strategi, prasyarat atau daya dukung yang dibutuhkan untuk mengembangkan tematik kewilayahan di Kota Bandung. Selain itu dapat menjadi dasar untuk melaksanakan pelatihan kepada kecamatan untuk implementasi tematik kewilayahan, sosialisasi ke pelaku usaha dan perjalinan kerjasama, pemetaan kondisi pelaku usaha dan pembinaan, kerjasama dengan SKPD terkait untuk identifikasi dan pemetaan kebutuhan teknis penunjang tematik kewilayahan, pengajuan/pengangguran penyediaan kebutuhan teknis implementasi tematik kewilayahan, penyediaan dan pengembangan infrastruktur sesuai kebutuhan teknis, identifikasi peluang kerjasama dengan pelaku usaha dan mitra strategis lainnya, pembentukan kecamatan untuk
implementasi tematik kewilayahan, sosialisasi ke pelaku usaha dan penjalinan kerjasama, pemetaan kondisi pelaku usaha dan pembinaan, kerjasama dengan SKPD terkait untuk identifikasi dan pemetaan kebutuhan teknis penunjang tematik kewilayahan, pengajuan / penganggaran penyediaan kebutuhan teknis implementasi tematik kewilayahan, penyediaan dan pengembangan infrastruktur sesuai kebutuhan teknis, identifikasi peluang kerjasama dengan pelaku usaha dan mitra strategis lainnya, pembentukan gugus tugas (taskforce) manajemen proyek implementasi tematik kewilayahan, penyusunan naskah akademis dan raperwal implementasi tematik kewilayahan, sosialisasi penyuluhan dan briefing implementasi tematik kewilayahan kepada pelaku usaha, implementasi tematik kewilayahan pada setiap kecamatan, pemantauan dan evaluasi implementasi tematik kewilayahan, serta perencanaan pengembangan tematik kewilayahan berdasarkan hasil evaluasi. Oleh karena itu tindaklanjut kajian ini menjadi rujukan SKPD yang menindaklanjuti hasil kajian ini yaitu Distarcip Kota Bandung, Dinas UMKM dan Perindag Kota Bandung, Dinas Pariwisata Kota Bandung, Bagian Perekonomian Setda kota Bandung, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Bagian Pembangunan Setda Kota Bandung, Bidang Sarana Prasarana Bappeda Kota Bandung, Bidang Pemerintahan Bappeda Kota Bandung, Bidang Ekonomi Pembiayaan Bappeda Kota Bandung, serta Kecamatan‐ kecamatan di Kota Bandung. 2
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen rencana teknis ruang kawasan. Dokumen rencana teknis ruang kawasan yang dihasilkan adalah berupa Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Campuran yang mana dokumen perencanaan ini telah ditindaklanjuti oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dan menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan Rencana Detail Tata Ruang.
3
Penyusunan Feasibility Study
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen feasibility study. Kegiatan ini menghasilkan dokumen Studi Kelayakan
Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bandung, dan sebagai tindaklanjut untuk mengaplikasikan dokumen perencanaan ini telah dilakukan Penyusunan DED Pemindahan Lokasi Pusat Pemerintahan Kota Bandung serta menjadi masukan untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. 4
Penyusunan Tapak Ekologis dalam Rangka Penataan Ruang Kota
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen tapak ekologis dalam rangka penataan ruang kota. Kegiatan ini menghasilkan dokumen Tapak Ekologis Ruang Kota untuk Mengetahui Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Bandung, dan sebagai tindaklanjut untuk mengaplikasikan dokumen perencanaan ini telah dilakukan Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
5
Pengembangan Green Building di Kota Bandung
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen pengembangan green building di kota Bandung. Kegiatan ini menghasilkan kajian dengan judul Penataan dan Revitalisasi dengan Bangunan Berwawasan Lingkungan (Green Building) dan Smart Building, dan sebagai tindak lanjut untuk mengaplikasikan dokumen ini telah disusun Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) oleh Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya Kota Bandung tentang Aturan Green Building yang telah disampaikan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk selanjutnya ditindaklanjuti untuk menjadi Peraturan Wali Kota Bandung.
6
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yaitu Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Tematik Bandung Teknopolis Gedebage. Tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap dokumen perencanaan ini adalah sebagai salah satu dasar untuk penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL)Kawasan Gedebage.
7
Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya Peraturan Wali Kota Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum. Peraturan Wali Kota yang telah tersusun tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) dan
Minum(SPAM) Kota Bandung.
Perusahaan Derah Air Minum (PDAM) Kota Bandung untuk dasar penyusunan Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM), Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) dan PDAM Kota Bandung pada tahun 2015.
8
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya rencana induk pengembangan Transit Oriented Development (TOD) melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Dokumen perencanaan hasil kegiatan ini telah ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai landasan dalam penyusunan Desain Terminal pada beberapa titik yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.
9
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat.
Indikator output kegiatan ini adalah terlaksananya pengkajian pengembangan lingkungan sehat. Kajian ini menjadi rujukan dan dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan‐ kegiatan pada Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya yaitu untuk pelaksanaan program lingkungan sehat perumahan, kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin, dan sebagai rujukan bagi Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk melaksanakan Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, serta pelaksanaan Program Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang
Indikator output kegiatannya adalah terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan tata ruang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan koordinasi dengan SKPD teknis yang menjadi mitra Bidang Tata Ruang, Sarana dan Prasarana Kota Bandung untuk mensinkronkan perencanaan‐perencanaan program dan kegiatan SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta kebijakan‐kebijakan Wali Kota Bandung. Setiap SKPD mitra secara konsekuen dan konsisten menyesuaikan serta menindaklanjuti hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang
10
fisik dan tata ruang yang telah dilakukan ke dalam rencana kerjadan target‐target kinerja yang telah disepakati dalam dokumen‐dokumen perencanaan. 11
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, Indikator output kegiatannya adalah terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan koordinasi dengan SKPD teknis yang menjadi mitra Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan, Bappeda Kota Bandung untuk mensinkronkan perencanaan‐perencanaan program dan kegiatan SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta kebijakan‐kebijakan Wali Kota Bandung dalam bidang ekonomi dan pembiayaan. Setiap SKPD mitra secara konsekuen dan konsisten menyesuaikan serta menindaklanjuti hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan pembiayaan yang telah dilakukan ke dalam rencana kerja dan target‐target kinerja yang telah disepakati dalam dokumen‐dokumen perencanaan.
12
Perencanaan Pengembangan Sentra Industri dan Perdagangan Kota Bandung.
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Perencanaan Pengembangan Sentra Industri dan Perdagangan Kota Bandung. Kegiatan kajian sudah selesai 100 %. Dokumen Perencanaan Pengembangan Sentra Industri dan Perdagangan Kota Bandung ditindaklanjuti oleh SKPD terkait yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung dalam melakukan perencanaan program dan kegiatannya terutama sebagai rujukan dan landasan dalam melakukan perencanaan Program Pengembangan Sentra‐Sentra Industri Potensial dan program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
13
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya.
Indikator output kegiatannya adalah terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan koordinasi dengan SKPD teknis yang menjadi mitra Sub Bidang Sosial dan Budaya, Bappeda Kota Bandung untuk mensinkronkan perencanaan‐perencanaan program dan kegiatan SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta kebijakan‐kebijakan
Wali Kota Bandung dalam bidang sosial dan budaya. Setiap SKPD mitra secara konsekuen dan konsisten menyesuaikan serta menindaklanjuti hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya yang telah dilakukan ke dalam rencana kerja dan target‐ target kinerja yang telah disepakati dalam dokumen‐dokumen perencanaan. 14
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesra.
Indikator output kegiatannya adalah terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang social dan budaya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan koordinasi dengan SKPD teknis yang menjadi mitra Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bappeda Kota Bandung untuk mensinkronkan perencanaan‐ perencanaan program dan kegiatan SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta kebijakan‐kebijakan Wali Kota Bandung dalam bidang Kesejahteraan Rakyat. Setiap SKPD mitra secara konsekuen dan konsisten menyesuaikan serta menindaklanjuti hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Rakyat yang telah dilakukan ke dalam rencana kerja dan target‐ target kinerja yang telah disepakati dalam dokumen‐dokumen perencanaan.
15
Perencanaan Penanganan Lansia.
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Perencanaan Penanganan Lansia. Dokumen ini merupakan pedoman dalam perencanaan dan penanganan lansia melalui penyusunan kebijakan pro lansia. Dokumen ini pada tahun anggaran 2015 ditindaklanjuti dengan melakukan Penyusunan Implementasi Perencanaan dan Penanganan Lansia sebagai bahan naskah akademik dan juga menjadi rujukan bagi pelaksanaan program‐program dan kegiatan pada Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam penanganan lansia
16
Review Masterplan Pendidikan Kota Bandung
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Review Masterplan Pendidikan Kota Bandung. Kegiatan ini merupakan pedoman pelaksanaan program pendidikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang akan menjadi landasan bagi
penyusunan rencana kerja SKPD teknis terkait, terutama Dinas Pendidikan Kota Bandung. 17
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan
Indikator output kegiatannya adalah terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan koordinasi dengan SKPD teknis yang menjadi mitra Bidang Perencanaan Pemerintahan, Bappeda Kota Bandung untuk mensinkronkan perencanaan‐ perencanaan program dan kegiatan SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung, Rencana Strategis SKPD, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta kebijakan‐kebijakan Wali Kota Bandung dalam bidang perencanaan pemerintahan. Setiap SKPD mitra secara konsekuen dan konsisten menyesuaikan serta menindaklanjuti hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang perencanaan pemerintahan yang telah dilakukan ke dalam rencana kerja dan target‐target kinerja yang telah disepakati dalam dokumen‐dokumen perencanaan.
18
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah,
Indikator output kegiatannya adalah terlaksananya koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan Penanaman Modal Daerah untuk mensinkronkan perencanaan‐ perencanaan program dan kegiatan SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta kebijakan‐ kebijakan Wali Kota Bandung dalam bidang penanaman modal daerah Kota Bandung. Setiap SKPD mitra secara konsekuen dan konsisten menyesuaikan serta menindaklanjuti hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang perencanaan pemerintahan yang telah dilakukan ke dalam rencana kerja dan target‐target kinerja yang telah disepakati dalam dokumen‐dokumen perencanaan.
19
Penyusunan kebijakan pelaksanaan kerjasama daerah.
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen kebijakan pelaksanaan kerjasama daerah. Kegiatan ini menghasilkan dokumen pengelolaan data dan informasi penanaman modal, dokumen pengembangan potensi
penanaman modal dan dokumen pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang merupakan dokmen‐dokumen yang menjadi bahan data dan informasi serta database bagi bidang penanaman modal daerah. Selain itu dokumen‐dokumen ini juga menjadi panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Penanaman Modal Daerah Bappeda Kota Bandung serta database bagi bidang penanaman modal daerah. Selain itu dokumen‐dokumen ini juga menjadi panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Penanaman Modal Daerah Bappeda Kota Bandung serta menjadi rujukan data bagi SKPD‐ SKPD terkait, dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penanaman modal daerah.
B. BENTUK TINDAK LANJUT PENGEMBANGAN TAHUN 2014
DOKUM EN
PENELITIAN
DAN
Jumlah seluruh dokumen kajian penelitian dan pengembangan yang disusun pada tahun 2014 sebanyak 11 kajian. Adapun jumlah dokumen kajian yang sudah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait sebanyak 6 dokumen. Secara umum, 6 kajian tersebut ditindaklanjuti oleh SKPD terkait dalam bentuk bahan perumusan kebijakan, bahan penyusunan dan evaluasi Perda/Perwal, serta bahan penyusunan pengembangan kajian lebih lanjut. Berikut merupakan bentuk tindak lanjut dokumen penelitian dan pengembangan. NO
KAJIAN
JENIS TINDAK LANJUT
1
Penyusunan Pengembangan Daerah
Kegiatan Penyusunan Pengembangan Daerah menghasilkan dokumen Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2015‐ 2019, yang merekomendasikan penyusunan mekanisme koordinasi subid litbang dengan SKPD agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan penyusunan kajian‐kajian, optimalisasi kegiatan kelitbangan perlu didukung oleh sumber pembiayaan lain selain APBD dan APBN, serta indentifikasi judul dan tema untuk pelaksanaan penyusunan kajian tahun 2015 – 2019.
2
Kajian Evaluasi Kebijakan
Kegiatan ini menghasilkan Kajian Skema Pembiayaan Tunjangan Pegawai Berbasis Kinerja. Rekomendasi hasil kajian ini adalah bahwa perlu disusun evaluasi jabatan dan sistem penilaian kinerja online, melakukan sosialisasi serta memonitor keberlangsungan penerapan model
baru tunjangan kinerja; perlu disusun analisis jabatan dan analisis beban kerja serta melakukan penilaian capaian reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung; perlu dilakukan evaluasi pada proses pilloting dan proses uji coba sistem penilaian kinerja online, serta melakukan pemantauan implementasi model baru tunjangan kinerja; serta perlunya dilakukan penyusunan Raperwal Model Baru Tunjangan Kinerja. Kajian ini ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung serta Bagian ORPAD Setda Kota Bandung. 3
Kajian Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Pembentukan Perusda Holding di Kota Bandung.
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen kajian penyusunan naskah akademik dan draft raperda pembentukan perusda holding di Kota Bandung. Untuk dapat memulai segera bisnisnya, pembentukan Perusahaan Holding ini perlu ditindaklanjuti dalam hal pengajuan naskah akademis dan draft Peraturan Daerah untuk diajukan ke DPRD sertifikasi aset Pemerintah Kota yang akan dialihkan ke Holding, serta pengkondisian BUMD eksisting agar dapat bergabung ke Holding (sesuai feasibility). SKPD yang menindaklanjuti Rencana Pengembangan Bisnis (Business Plan) Perusda Holdingadalah Bagian Perekonomian Setda Kota Bandung, Bagian Organisasi dan PAD Setda Kota Bandung dan Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung.
4
Kajian Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Cagar Budaya
Rekomendasi hasil kajian ini adalah agar dilakukan revisi Perda 19 tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya untuk disesuikan dengan UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, revisi Perwal nomor 1131 Tahun 2013 sebagai perubahan dari perwal 887 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Inssentif Pemungutan Pajak Daerah terkait dengan pasal besaran pemotongan Pajak untuk BCB disesuaikan dengan kategori BCB, revisi Peraturan Walikota Bandung Nomor 921 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya pada pasal pemberian insentif pada BCB disesuikan dengan kategori nilai BCB, mengotimalkan kinerja Tim Pertimbangan Pelestarian Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung
berdasarkan Keputusan walikota Bandung No 430/Kep 356‐Disbudpar/2012, mengoptimalkan peran Tim Pengawas dan/atau Bangunan cagar Budaya Kota Bandung sesuai Keputusan Walikota Bandung No. 646/Kep.561‐ Disbudpar/2012, menyusun petunjuk teknis yang mengatur tentang tata cara keringanan perijinan baik teknis bangunan maupun terkait pmbiayaan untuk bangunan cagar budaya dalam peraturan perijinan untuk bangunan cagar budaya dalam melakukan pemugaran /restorasi BCB, menyusun Mekanisme Penentuan Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan yang proporsional, menyusun Rumusan konsep instrumen insentif dan disinsetif penyelenggaraan bangunan cagar budaya. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Distarcip Kota Bandung, Disbudpar Kota Bandung, Disyanjak Kota Bandung, DPKAD Kota Bandung, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung, Bagian Pembangunan Setda Kota Bandung, Bidang Sarana Prasarana Bappeda Kota Bandung, Bidang Pemerintahan Bappeda Kota Bandung, dan Bidang Sosbud Bappeda Kota Bandung. 5
Kajian Strategi Peran Serta Masyarakat dan Swasta Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang di Kota Bandung
Kegiatan ini menghasilkan Kajian Strategi Peran Serta Masyarakat dan Swasta dalam Sinergitas Penataan Kota Tua dengan Konsep Penataan Kota Baru di Kota Bandung. Rekomendasi kajian ini adalah melakukan identifikasi dan klasifikasi bangunan cagar budaya pada kawasan kota tua, penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana lingkungan di kawasan kota tua, sosialisasi kepada pemilik/pengelola, masyarakat berbasis ekonomi dibantu LSM, menyusun RTBL kawasan cagar budaya pada setiap potensi lokasi B di Kota Tua, pengembangan kawasan berbasis pelestarian dengan wisata religi sesuai komunitas masyarakatnya, pengembangan dan pelestarian berkonsep green dan vertikal garden, pengembangan dan pelestarian berkonsep wisata sesuai RTBL kawasan pecinan perdagangan, pelestarian bangunan cagar budaya melalui rehabilitasi bangunan, pengembangan dan pelestarian berkonsep wisata budaya, pengembangan dan pelestarian berkonsep wisata kuliner dan belanja, pengembangan dan pelestarian berkonsep ekonomi/industri logam, pemberian fasilitas pemanfaatan dan pelestarian
benda cagar budaya dengan investor dalam bentuk kerjasama komersial, implementasi pengendalian perizinan kepada pemilik/pengelola dalam pengembangan serta pengelolaan bangunan cagar budaya sesuai peraturan yang berlaku, pelibatan masyarakat dalam memberi masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang sesuai kearifan lokal, pemberian insentif, penghargaan, kompensasi, sanksi kepada pemilik/pengelola CB. Sesuai rekomendasi kajian, maka tindak lanjut terhadap kajian ini adalah oleh BPPT Kota Bandung, Distarcip Kota Bandung, Disbudpar Kota Bandung, DPKAD, Bagian Pembangunan, DBMP Kota Bandung, Bidang Sarana Prasarana bappeda Kota Bandung, dan Bidang Sosbud Bappeda Kota Bandung. 6
Kajian Penyesuaian Retribusi Sampah di Kota Bandung.
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Kajian Penyesuaian Retribusi Sampah Di Kota Bandung. Kegiatan ini menghasilkan Kajian Penyesuaian Retribusi Sampah dan Manajemen Pengelolaan Sampah di Kota Bandung, yang merekomendasikan untuk mengurangi volume timbulan sampah, memaksimalkan fungsi 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pengadaan alat khusus untuk pemisahan sampah organik dan anorganik, penyusunan jadwal terencana pengelolaan kebersihan secara berkesinambungan, pembentukan pengelola dan gerakan bank sampah yang dikoordinir pada setiap wilayahnya, perubahan Perwal no. 316 tahun 2013 untuk penyesuaian besaran tarif jasa pelayanan kebersihan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kebersihan, penyusunan daftar wajib bayar untuk rusunami dan rusunawa kedalam kategori rumah tinggal, penyusunan kategori jasapelayanan kebersihan berdasarkan fungsi bangunan, menyusun usulan Peraturan Walikota tentang Belanja Subsidi Pelayanan Pengelolaan Sampah, peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja PD Kebersihan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat, menjalin kerjasama kemitraan dengan PT.PLN (MOU) untuk menggali potensi penerimaan dari retribusi jasa pelayanan kebersihan secara optimal. Tindak lanjut rekomendasi‐rekomendasi kajian tersebut ditindaklanjuti oleh Distarcip Kota Bandung, PD
Kebersihan, Bagian Hukum dan Bandung, dan BPLH Kota Bandung.
Ham
Kota
