Hasil Konsultasi Open Forum for CSO Development Effectiveness 3-4 Mei 2010
I.
Mendefinisikan CSO a) Entitas yang bukan negara (pemerintah), partai politik, pasar, dan donor. b) Organisasi ada “pakem” (ketentuan pokok ): ada aturan, struktur, nilai, tujuan yang jelas. c) Organisasi yang punya keberpihakan terhadap/berdasarkan pada prinsip penegakan HAM dan keadilan sosial, kultural, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
II.
Panduan Panduan adalah Rambu-rambu atau pedoman untuk menuntun dalam mengimplementasikan kerja-kerja Jenis Panduan CSO: Panduan Internal: Panduan organisasi (Visi dan misi, AD/ART, SOP, aturan internal, kode etik, dll). Panduan eksternal: Panduan pendanaan akuntabilitas, transparansi, politik anggaran Panduan gerakan: (impact, kemitraan/networking, dll) Kelompok penekan yang Masif dan progresive Melakukan pekerjaan Pemberdayaan Masyarakat agar bangkit kesadarannya Memperioritaskan setiap momentum strategis untuk memperkuat penegakkan prinsip-prinsip tadi (Hearing anggaran, Pilkada, Musrenbang dll) Membangun hubungan internasional dan hubungan dalam negeri yang kuat.
1
III. No
Prinsip dan nilai-nilai, Guideline Prinsip dan Nilai-nilai
Pedoman/Guidline
1
Berorientasi pada Rakyat dan kemanusiaan
Adanya sistem regulasi yang jelas berpihak pada rakyat berdasarkan prinsip2 partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan jaminan HAM
2
Berpihak kepada rakyat miskin dan kelompok rentan
•
3
Mandiri (independent)
4
Merdeka
5
Didasarkan pada HAM dan Keadilan • sosial
Adanya keberpihakan terhadap perempuan, kelompok rentan, minoritas dan kebutuhan khusus • Pelibatan komunitas, masyarakat adat, dan lingkungan • membangun kerjasama dalam merumuskan dan menjalankan program bagi dan kelompok rentan Mandiri dalam menentukan visi, misi, tujuan dan program serta tata kelola organisasi bebas mengambil inisiatif
• •
6
Keadilan gender
• • • • • •
Menjalankan program2 yang menjadi kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik program disusun berdasarkan data (realitas yg terjadi di masyarakat) Adanya sistem regulasi yang jelas berpihak pada rakyat berdasarkan prinsip2 partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan jaminan HAM Persamaan peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan Persamaan akses dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan Laki-laki dan perempuan menerima manfaat yang sama adilnya Partisipasi berarti partisipasi yang sama bagi laki-laki dan perempuan Tidak diskriminatif terhadap perempuan Tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan
2
No
Prinsip dan Nilai-nilai
Pedoman/Guidline •
7
Anti kekerasan
8
pluralism
Tidak membenarkan penggunaan caracara penyelesaian dengan kekerasan • Tidak melakukan kekerasan • Menolak segala bentuk kekerasan berbasis gender Menghargai berbagai keberagaman
9
Keberlanjutan lingkungan
Tidak merusak lingkungan Menjaga keberlanjutan lingkungan
10
Transparan dan akuntabilitas (bergantung pada situasi dan perjuangan politik organisasinya)
Transparan atau terbuka diketahui oleh publik dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan pada publik Membuka ruang untuk akses dan dialog bagi masyarakat dan kelompok rentan tersedia media untuk komplain Akuntabilitas horizontal (mekanisme saling control) Transparan dan akuntabel kepada masyarakat, kelompok rentan dan konstituen
11
Integritas
Jujur dan dapat dipercaya, tidak korupsi.
12
Partisipatif
• •
13
Demokrasi Substansial
pelibatan semua unsur secara luas adanya perluasan keterlibatan masyarakat dalam program/isu • adanya perluasan dukungan dari berbagai pihak Aspek Pengambilan Keputusan: • • • •
Musyawarah-Mufakat Menghargai perbedaan Menghargai proses Affirmative action (diskriminasi positif) Aspek Kepemimpinan: • • • •
Keteladanan Komitmen Konsistensi Kaderisasi 3
No
Prinsip dan Nilai-nilai
Pedoman/Guidline •
Dipilih secara demokratis
Ing Ngarso sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani (didepan depan memberi contoh, ditengah memberi semangat dan terlibat aktif dan dibelakang mengikuti dan memberi dorongan) 14
Konsisten
15
Nalar (Kecerdasan dan kesadaran kritis)
16
Kesetaraan
17
Non-diskriminasi
18
Keberanian
19
Solidaritas
20
Sinergis
•
kesesuaian nilai, prinsip dan rencana dengan tindakan • tetap pada pendirian • terus‐menerus Masuk akal, beretika, memahami konteks, sensitif, mempertimbangkan berkeadilan • •
memiliki posisi tawar yang lebih baik setiap pihak memiliki persamaan kesempatan • Semua pihak memiliki posisi setara Tidak membeda-bedakan berdasarkan apapun (jenis Kelamin, ras, status, orientasi seksual, dll) yang mengakibatkan kehilangan kesempatan dalam penikmatan hak. Berani melakukan dan memperjuangkan prinsip dan nilai tanpa melakukan atau membernarkan tindakan kekerasan Membangun hubungan internasional dan hubungan dalam negeri yang kuat. • saling mendukung dan berbagi peran • membangun kerjasama dalam merumuskan dan menjalankan program bagi dan kelompok rentan • penguatan komunikasi dan jaringan informasi
4
IV . Mekanisme untuk memastikan bahwa guideline dapat dilaksanakan : y Prinsip, nilai dan guideline Dirumuskan bersama secara partisipatif y Upaya membudayakan nilai-nilai kedalam organisasi melalui proses-proses diskusi, dialog secara kritis y Ditinjau ulang berdasarkan kondisi terkini y Penerapan prinsip dan nilai dalam kehidupan sehari-hari y Nilai-nilai diterjemahkan dalam kode etik, SOP, proses-proses pengambilan keputusan, dan struktur organisasi, uraian tugas kewenangan dan hak. y Nilai-nilai diterjemahkan dalam penilaian kinerja dan program y Nilai-nilai diterjemahkan dalam pertanggung jawaban y
Untuk menegakkan mekanisme diperlukan adanya peraturan organisasi, penghargaan dan sanksi
y
Prinsip, nilai dan standar kerja seharusnya menjadi etika yang terumuskan baik selama recruitment hingga penandatanganan kesepakatan kerja
y Panduan yang paling tepat yang dapat digunakan oleh donor, pemerintah dan CSO Bentuk : Konvensi, charter, deklarasi, inisiatif, atau standart minimum yg mengikat donor, pemerintah dan CSO. Panduan memperhatikan: Kerjasama jangka panjang, Mandat yang sensitif konteks lokal, Balance pendanaan pembangunan melalui jalur CSO dan pemerintah, Deliberative democracy (demokrasi yang substansial), Akses informasi/transparansi. Akuntabilitas horizontal (mekanisme saling control) Contoh : Guidline kebencanaan sdh diatur dalam SPHERE •
•
Mekanisme mendorong CSO, donor, pemerintah mengimplementasikan panduan tersebut o Ada mekanisme yang disepakati bersama. o Multistakeholders forum secara berjenjang: High Level Dialogue (HLD), yang melibatkan donor, pemerintah, dan CSO. Dialog multistakeholders Open forum. Risiko terburuk tidak terlaksananya Guideline oleh CSO, Donor dan Pemerintah o CSO: 1) Mengalami Distrust. 2) Ditinggal masyarakat & donor. o Pemerintah: 1) Tidak demokratis/otoriter 2) Menimbulkan Perlawanan dari Rakyat
5
o Donor : 1) Mengalami Delegitimasi (donor yang fundrising dari negara-negara) & dukungan yang lemah dari public (donor yang fundrising dari public), 2) Bangkrut.
V. Indikator Implementasi Suatu Organisasi dianggap memiliki efektifitas apabila: y Nilai-nilai telah menjiwai dalam perilaku sehari-hari (perilaku sesuai dengan prinsip dan nilai yang disepakati) y Program berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat secara partisipatif y Peraturan keorganisasian (SOP / GOP ) y Berlakunya penghargaan dan sanksi y Bermanfaat bagi masyarakat (capaian hasil mengarah pada visi-misi) y Keberlanjutan sumber dana y Monitoring, evaluasi dan refleksi Penerapan prinsip dan nilai dalam kehidupan sehari-hari y Nilai-nilai diterjemahkan dalam kode etik, SOP, proses-proses pengambilan keputusan, dan struktur organisasi, uraian tugas kewenangan dan hak. y Nilai-nilai diterjemahkan dalam penilaian kinerja dan program y Nilai-nilai diterjemahkan dalam pertanggung jawaban y Memastikan adanya kode etik dan konsistensi melaksanakannya masuk dalam proses rekrutmen dan kontrak kerja di internal dan dalam hubungan dengan pihak luar y bertanya pada komunitas setempat tentang track record pihak luar y memastikan mekanisme punishment untuk internal dan eksternal y memastikan mekanisme verifikasi VI. Legitimasi dan akuntabilitas Elemen2 penting yang harus dipenuhi untuk membangun dan menjamin keberlangsungan legitimasi CSO? 1. memiliki visi misi yang jelas ( berpihak pada rakyat) tertulis dalam AD/ART atau statuta 2. adanya program yang jelas dan sistematis sesuai dengan visi misinya 3. menjalankan program2 yang menjadi kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik 4. program disusun berdasarkan data (realitas yg terjadi di masyarakat) 5. ada struktur, mekanisme pengambilan keputusan dan pembagian tugas yang jelas 6. Adanya etika dan stigma 7. menjalankan prinsip-prinsip yang partisipatif (pelibatan semua unsur secara luas), transparan atau terbuka diketahui oleh publik dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan pada publik
6
8. kemampuan CSOs dalam merespon moment/isu terkait dengan kebijakan pemerintah 9. konsistensi: kesesuaian rencana dan tindakan 10. Adanya mekanisme peningkatan kapasitas kelembagaan sesuai dengan bidang isu Elemen-elemen penting Yg harus dipenuhi donor dan pemerintah agar legitemate (sebagai pihak yang demokratis dan berbasis pada HAM) • • •
Program donor dan pemerintah fokus pada penyelesaian isu/kebutuhan masyarakat adanya sistem regulasi yang jelas berpihak pada rakyat berdasarkan prinsip2 partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan jaminan HAM adanya pengakuan terhadap peranan CSO dalam pembangunan berupa pelibatan CSO dalam setiap proses pembangunan
Keterkaitan antar transparansi dan akuntabilitas terhadap legitimasi suatu lembaga ( pemerintah, donor, CSO) • •
Adanya pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan yang lebih baik Adanya perluasan dukungan dari berbagai pihak
VII. Relasi CSO Utara Selatan/Selatan-Selatan 1. secara prinsip penggunaan kata CSO utara dan CSO selatan akan semakin memperlebar jurang perbedaan dan tindakan yang diambil antara CSO di dua kutub tersebut. Akan tetapi realitasnya bahwa memang telah terjadi perbedaan antara CSO utara dan selatan dalam melihat dan penggunaan pendekatan berbasis HAM dan kesetaraan gender. CSO utara
CSO selatan
1
Pendekatan hak-hak sipil politik sebagai hal yang utama dan terpenting
Tidak hanya hak-hak sipil dan politik saja akan tetapi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai satu kesatuan dari Hak asasi manusia
2
Akibatnya:
a
kebebasan dan kenyamanan individual sebagai dasar pendekatan bagi CSO
b
Intervensi yang dilakukan dalam pendekatan HAM dan kesetaraan gender cukup dilakukan melalui negara / pembuat kebijakan melalui hukum positif-nya saja.
Tidak hanya melibatkan kepentingan individual saja namun juga kepentingan komunal sebagai pertimbangan dalam melakukan pendekatan. Intervensi tidak hanya melalui pembuat kebijakan hukum positif namun pertimbangan kelompok-kelompok adat, minoritas, rentan dan lingkungan menjadi sangat penting 7
2. Relasi yang dibangun antara CSO utara – selatan: • • • •
Membangun bersama relasi yang sejajar bukan relasi yang menempatkan CSO utara sebagai lebih tinggi dibandingkan CSO selatan. Adanya hubungan kemitraan dimana CSO utra diberi ruang yang lebih luas dalam menentukan dan mengambil langkah-langkah strategis, tidak sekedar hubungan sebagai donor dan sebagai pelaksana. CSO utara seharusnya menyesuaiakan dengan lingkungan dan kebutuhan dari mitranya (CSO Selatan) karena bagaimanapun CSO selatan lah yang paling memahami apa yang dibutuhkan. Adanya dukungan baik finansial dan/atau non-finansial yang diberikan CSO utara kepada CSO selatan selaku mitra untuk mempertahankan keberlangsungan program-programnya.
3. Relasi yang dibangun antara CSO selatan – selatan: • • •
Relasi yang sejajar dimana penghargaan terhadap keberagaman dari CSOCSO itu mendapat tempat. Adanya ruangan untuk berbagai pengalaman dan berdiskusi tentang langkahlangkah strategis yang diambil sebagai sarana memperkaya dan menguatkan advokasi yang dilakukan oleh CSO. Adanya jaringan yang kuat menegaskan keberpihakan kepada kelompokkelompok rentan, termarjinalkan, dan kebutuhan khusus.
VIII. Tantangan, Rintangan, bagi CSO Development Effectiveness Faktor-faktor merintangi CSO dapat mengembangkan effektifitas perannya dalam pembangunan, termasuk keberadaan dan suara CSO dalam konteks: a. Hukum dan peraturan perundang-undangan 1. Undang-undang Yayasan yang mengatur secara rigit struktur yayasan 2. Undang-undang Ormas merupakan intervensi pemerintah 3. Undang-undang yang diskriminatif terhadap prermpuan, kelompok miskin,marginal dan rentan diskriminasi 4. Peraturan Pemerintan/Daerah yang diskriminatif 5. Delik KUHP Pencemaran nama Baik 6. Tuduhan melanggar ketertiban umum 7. UU Agraria yang tidak dilaksanakan b.
Factor politik, tata kelola dan tindakan administrative pemerintah 1. 2. 3. 4.
Tidak ada ruang untuk dialog secara murni Tindakan petugas/pejabat administratif yang diskriminatif Tindakan petugas/pejabat administratif yang tidak responsif gender tuduhan CSO adalah alat Asing/Zionis
8
5. Pembatasan pada urusan administrassi keuangan/Bank 6. Pemerintah yang korup 7. Politik identitas Fundamentalisme 8. Stigmatsasi 9. Kekerasan Berbasis Gender akibat penerapan kebijakan yang bias gender 10. Persyaratan-persyaratan administrasi yang tidak sensitif terhadap perempuan atau mendiskriminasi perempuan 11. Pendekatan keamanan 12. Legitimasi 13. Anggaran negara lebih banyak dialokasikan dan dibelanjakan untuk birokrat 14. Mental feodal di dalam Birokrasi 15. Kurangnya kerjasama diantara CSO (saling menghargai dll) 16. Transparan dan akuntabilitas (bergantung pada situasi dan perjuangan politik organisasinya c.
Karakteristik socio-cultural
d.
1. Tuduhan CSO sebagai pembuat onar 2. Tuduhan issu HAM/Gender berasal dari “barat” 3. Penggunaan kekerasan 4. fundamentalism Situasi dan tindakan funding 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Persyaratan yang berbelit memiliki agendanya sendiri tidak bias diprediksi donor driven Funding cenderung ke/mendukung pemerintah beda tafsir soal transparansi dan akuntabilitas
2. REKOMENDASI Minimum Standard (enabling Environment) Penghormatan dan penegakkan HAM, Hak Asasi Perempuan, kelompok Marjinal dan minoritas Berorientasi pada masyarakat (people centered) Pemenuhan Hak Atas Informasi (semua dukumen publik) Peraturan perundangan yang menjamin implementasi kebebasan berkumpul dan berserikan Proses yang partisipatif sejak menentukan design program/kebijakan hingga evaluasi Permintaan/pemberian persetujuan hanya dilakukan setelah memperoleh informasi lengkap (inform consent) Terbukanya ruang Dialog
9
