Hari Kesehatan Nasional (HKN) tepat berusia 50 tahun pada 2014

Etalase SUSUNAN

REDAKSI

MEDIAKOM Penanggung Jawab: drg. Murti Utami, MPH Pemimpin Redaksi: drg.Rarit Gempari, MARS Sekretaris Redaksi: Sri Wahyuni, S.Sos,MM Redaktur/Penulis: Zahrotiah, S.Sos, M. Kes, Busroni S.IP, Prawito, SKM, MM Resty Kiantini, SKM, M.Kes, Giri Inayah,S.Sos,MKM, Anjari Umarjianto,S.Kom, Awallokita Mayangsari,SKM, Waspodo Purwanto, Hambali, Eko Budiharjo, Juni Widiyastuti, SKM, Dessyana Fa’as, SE, Desain Grais & FotoGrafer: drg. Anitasari, S,M, Wayang Mas Jendra,S,Sn, Sekretariat: Endang Retnowaty, Iriyadi, Zahrudin Alamat Redaksi: Pusat Komunikasi Publik, Gedung Kementerian Kesehatan RI, Ruang 109, Jl. Hr Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta, 12950 Telp: 021-5201590, 52907416-9 Fax: 021-5223002,52960661 Call Center: 021-500567 Email: [email protected]

HKN EMAS drg. Murti Utami, MPH

H

ari Kesehatan Nasional (HKN) tepat berusia 50 tahun pada 2014. Usia emas ini tentu menjadi memomentum penting bagi perjalanan pembangunan kesehatan. Dilihat dari hitungan waktu, umur 50 tahun memenuhi unsur kematangan. Di usia ini asam garam menjalankan konsep pembangunan kesehatan tentu sudah dilalui, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Selama setengah abad, setiap tahun, segenap penanggungjawab dan pelaksana pembangunan kesehatan selalu melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai kesempurnaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Peringatan HKN tahun ini, memang dikemas secara berbeda dengan peringatan HKN sebelumnya. Perbedaan itu terletak pada jumlah dan jenis kegiatan yang lebih banyak dan bervariasi, seperti berbagai lomba, seminar, pameran dan olah raga. Salah satu yang spesial di peringatan tahun emas HKN ini adalah pameran foto yang mengambil tema pembangunan kesehatan 50 tahun. Pameran yang diselenggarakan di lobby gedung dr. Adhyatma Kemenkes ini menyajikan berbagai dokumentasi foto pembangunan kesehatan, mulai dari zaman awal pemerintahan Presiden Bung Karno, sampai akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di pameran ini, secara rinci dirunut perjalanan panjang pembangunan kesehatan yang terabadikan dalam foto. HKN kali ini juga menyelenggarakan lomba olah raga antar karyawan di lingkungan Kemkes. Olahraga yang dipertandingkan antara lain bulutangkis, bola voli, dan futsal. Lomba ini menjadi daya tarik tersendiri karena memberi ruang gerak karyawan di suatu unit untuk bersosialisasi dengan karyawan unit lain setelah puluhan tahun tidak bertemu di lapangan. Parna, peserta lomba olah raga bulutangkis dari Puskom Publik mengaku sangat menikmati acara lomba tersebut karena selain membuat pikirannya bisa bebas lepas, ia juga bias berrekreasi sekaligus menjalin persahabatan. “Bermain bulutangkis seperti ini menjadi sebuah kerinduan penantian panjang sejak tahun 1997. Baru pada 2014 ini, penantian itu terobati,” ujar Parna dengan nada riang. HKN tahun ini juga bertepatan dengan pelantikan kabinet kerja yang memiliki moto “kerja, kerja dan kerja”. Maka, sejak dilantik menjadi Menkes, Prof. DR.dr. Nila F Moeloek, SpM (K) langsung tancap gas mendorong pelayanan kesehatan masyarakat menjadi lebih cepat, mudah dan akurat. HKN Emas tentu saja bukan sekedar momentum peringatan 50 tahun pembangunan kesehatan, tapi juga kesempatan untuk tafakur, mengevaluasi diri, memperbaharui, dan menata kembali masa depan kesehatan rakyat Indonesia menjadi lebih adil, merata, dan berkualitas.• Redaksi

DESEMBER 2014 • Edisi 52 • MEDIAKOM 1

Daftar Isi 6 4

28 38

48

INFO SEHAT 4-5

TEROBOSAN 32-35

-

-

Demam Belum Tentu Ebola Menghindari Penularan Ebola

Satu Lagi Strain Poliovirus Berhasil Diberantas Model Matematika Untuk Identiikasi Risiko Bunuh Diri

MEDIA UTAMA 6-21

KOLOM 36-37

-

-

Tahun Emas, Menteri Baru Sejarah HKN Emas Indonesia Waspada Ebola di Tahun Emas Setelah 50 Tahun Perjalanan Membangun Kesehatan Sehat Bangsaku, Sehat Negeriku Para Pemenang Lomba HKN Whistleblowing Systems (WBS)Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

Habis Gelap Terbitlah Terang

POTRET 38-43 -

dr. Mohamad Subuh, MPPM

UNTUK RAKYAT 44-45 -

Komisi IX DPR Minta Penjelasan Soal KIS DPR: KIS Jangan Tumpang Tindih Dengan JKN

PERISTIWA 22-29

DARI DAERAH 46-61

-

-

-

Agenda Menteri Kesehatan Nila F Moeloek Memperingati Ulang Tahun Emas Hari Kesehatan Nasional Pemerintah Perluas Jkn Dengan Kis Kementerian Kesehatan Terus Pantau Kasus Infeksi Ebola Menkes Minta Semua Terlibat Dalam Upaya Pencegahan Ebola Balitbangkes Uji Coba Rikhus Vektora Ebola Telah Membunuh 5.177 Orang

-

Puskesmas Simpur Berusaha Unggul Dalam Pelayanan Pelayanan Jkn Di Rumah Sakit Abdul Moeloek Strategi Sehat Sai Bumi Rua Jurai Tabanan Pegang Tiga Rekor Muri Bidang Layanan Kesehatan Ni Putu Eka Wiryastuti, Ibu Sehat Keluarga Sehat

LENTERA 62-65

REFORMASI BIROKRASI 30-31 KUIS 66-67 -

Tukin Pengaruhi Disiplin Kerja

2 MEDIAKOM • Edisi 53 • DESEMBER 2014

RESENSI 68

SURAT PEMBACA Rujukan Puskesmas ke Rumah Sakit Pada hari Rabu, 24 September 2014 pukul 09.30 WIB, anak saya yang bernama Ina berobat ke Puskesmas Margahayu Kencana Komplek Margahayu, Desa Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung. Ia menggunakan kartu BPJS, kemudian hasil diagnosanya adalah Herpes. Namun, petugas Puskesmas mengatakan tidak ada obat sehingga hanya diberi tablet untuk gatal saja. Mengapa anak saya tidak dirujuk langsung ke RS? Saya ragu akan obat yang diberikan oleh Puskesmas. Sebenarnya bagaimana cara Puskesmas memutuskan pasien yang mana yang harus dirujuk ke Rumah Sakit? Mohon penjelasan. Hormat Saya, Mustikowati Jawab: Terima kasih atas pertanyaan Saudara. Sehubungan dengan pengaduan Saudara, pemberian rujukan Ke Rumah Sakit oleh Puskesmas tidak dapat dilakukan, karena herpes merupakan salah satu jenis penyakit dari 144 jenis penyakit yang bisa ditangani puskesmas / faskes tingkat 1. Terima kasih

DAFTAR NAMA PENYAKIT YANG DAPAT DILAYANI DITANGANI DI LAYANAN PRIMER (sumber SKDI, Pekonsil kedokteran Indonesia 2012) 1. Kejang Demam 2. Tetanus 3. HIV AIDS tanpa komplikasi 4. Tension headache 5. Migren 6. Bell's Palsy 7. Vertigo (Benign paroxysmal positional Vertigo) 8. Gangguan somatoform 9. Insomnia 10. Benda asing di konjungtiva 11. Konjungtivitis 12. Perdarahan subkonjungtiva 13. Mata kering 14. Blefaritis 15. Hordeolum 16. Trikiasis 17. Episkleritis 18. Hipermetropia ringan 19. Miopia ringan 20. Astigmatism ringan 21. Presbiopia 22. Buta senja 23. Otitis eksterna 24. Otitis Media Akut 25. Serumen prop 26. Mabuk perjalanan 27. Furunkel pada hidung 28. Rhinitis akut 29. Rhinitis vasomotor 30. Rhinitis vasomotor 31. Benda asing 32. Epistaksis 33. Inluenza 34. Pertusis 35. Faringitis 36. Tonsilitis 37. Laringitis 38. Asma bronchiale 39. Bronchitis akut 40. Pneumonia, bronkopneumonia 41. Tuberkulosis paru tanpa komplikasi 42. Hipertensi esensial 43. Kandidiasis mulut 44. Ulcus mulut (aptosa, herpes) 45. Parotitis 46. Infeksi pada umbilikus 47. Gastritis 48. Gastroenteritis (termasuk kolera, giardiasis)

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

Reluks gastroesofagus Demam tifoid Intoleransi makanan Alergi makanan Keracunan makanan Penyakit cacing tambang Strongiloidiasis Askariasis Skistosomiasis Taeniasis Hepatitis A Disentri basiler, disentri amuba Hemoroid grade ½ Infeksi saluran kemih Gonore Pielonefritis tanpa komplikasi Fimosis Paraimosis Sindroma duh 9discharge) genital (GO dan NGO) Infeksi saluran kemih bagian bawah Vulvitis Vaginitis Vaginosis bakterialis Salphingitis Kehamilan normal Aborsi spontan komplit Anemia deisiensi besi pada kehamilan Ruptur perineum tingkat ½ Abses folikel rambut/kelj sebasea Mastitis Cracked nipple Inverted nipple DM tipe 1 DM tipe 2 Hipoglikemi ringan Malnutrisi energi protein Deisiensi vitamin Deisiensi mineral Dislipidemia Hiperurisemia Obesitas Anemia deiensi besi Limphadenitis Demam dengue, DHF Malaria Leptospirosis (tanpa komplikasi) Reaksi anailaktik Ulkus pada tungkai Lipoma

98. Veruka vulgaris 99. Moluskum kontangiosum 100. Herpes zoster tanpa komplikasi 101. Morbili tanpa komplikasi 102. Varicella tanpa komplikasi 103. Herpes simpleks tanpa komplikasi 104. Impetigo 105. Impetigo ulceratif (ektima) 106. Folikulitis superisialis 107. Furunkel, karbunkel 108. Eritrasma 109. Erisipelas 110. Skrofuloderma 111. Lepra 112. Siilis stadium 1 dan 2 113. Tinea kapitis 114. Tinea barbe 115. Tinea facialis 116. Tinea corporis 117. Tinea manus 118. Tinea unguium 119. Tinea cruris 120. Tinea pedis 121. Pitiriasis versicolor 122. Candidiasis mucocutan ringan 123. Cutaneus larvamigran 124. Filariasis 125. Pedikulosis kapitis 126. Pediculosis pubis 127. Scabies 128. Reaksi gigitan serangga 129. Dermatitis kontak iritan 130. Dermatitis atopik (kecuali recalcitrant) 131. Dermatitis numularis 132. Napkin ekzema 133. Dermatitis seboroik 134. Pitiriasis rosea 135. Acne vulgaris ringan 136. Hidradenitis supuratif 137. Dermatitis perioral 138. Miliaria 139. Urtikaria akut 140. Eksantemapous drug eruption, ixed drug eruption 141. Vulnus laseraum, puctum 142. Luka bakar derajat 1 & 2 143. Kekerasan tumpul 144. Kekerasan tajam


INFO SEHAT

DEMAM BELUM TENTU EBOLA Infeksi juga bisa terjadi jika kulit yang terluka atau membran mukosa orang sehat bersentuhan dengan barang-barang yang terkontaminasi cairan tubuh pasien yang terinfeksi virus Ebola seperti pakaian, sprei, atau jarum yang sudah digunakan. Mengetahui gejala-gejala infeksi Ebola sejak dini akan sangat membantu penanganan dini pasien dan mencegah penyebaran virus lebih lanjut. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/ WHO), gejala awal infeksi virus itu antara lain demam tiba-tiba, tubuh lemah, sakit otot, sakit kepala dan sakit tenggorokan. Gejala-gejala itu diikuti dengan

muntah, diare, ruam, gangguan ginjal dan hati, serta dalam beberapa kasus perdarahan internal maupun eksternal. Selain itu pemeriksaan laboratorium akan menunjukkan rendahnya jumlah sel darah putih dan trombosit serta peningkatan enzim-enzim hati. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P, MARS, DTM&H, DTCE mengatakan ada empat gejala yang menjadi indikasi kuat seseorang terjangkit penyakit Ebola, khususnya bagi mereka yang baru saja pulang dari negara-negara terjangkit. “Yaitu demam yang tidak diketahui penyebabnya; nyeri otot hebat; gangguan saluran pencernaan; dan manifestasi pendarahan,” kata Prof. dr. Tjandra. Periode inkubasi, atau interval waktu dari infeksi sampai muncul gejala awal, antara dua hari sampai 21 hari. Pasien akan menularkan penyakitnya ke orang lain setelah gejala-gejala muncul. “Bila ada yang baru datang dari

WWW .CDC .GOV

K

emudahan pergerakan manusia membuat dunia seolah tanpa batas, dan memungkinkan virus dari satu negara menyebar ke negaranegara lain di dunia. Ebola yang sedang mewabah pun bisa sampai di Tanah Air. Virus mematikan itu menular melalui kontak langsung lewat kulit yang terluka atau membrane mukosa dengan darah, atau cairan atau sekresi tubuh yang lain (feses, urin, saliva, semen) dari orang terinfeksi.


negara terjangkit Ebola, lalu dia demam, maka belum tentu demam tersebut diakibatkan oleh virus Ebola, bisa saja dikarenakan penyakit lain. Namun memang, waspada dan kehati-hatian kita perlukan,” kata Prof. dr. Tjandra. Ia lantas menuturkan kasus yang terjadi pada warga negara Indonesia (WNI) yang baru tiba dari Liberia‎. Berdasarkan pemeriksaan, awalnya tidak ada seorangpun dari mereka yang sakit. Tapi setelah beberapa hari, ada laporan keluhan demam dari TKI yang berasal dari Madiun dan Kediri. “Tentu saja, gejala demam tersebut belum tentu Ebola. Bisa saja penyakit Malaria, atau penyakit lainnya. Memang, demi kewaspadaan dan kehati-hatian, pihak rumah sakit mengambil tindakan dengan merawat pasien suspect Ebola di ruang isolasi,” katanya. Infeksi Ebola hanya bisa dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium. Balitbangkes kemudian mengambil spesimen darah dari pasien yang diduga terinfeksi virus Ebola dan memeriksanya di laboratorium. Hasilnya negatif, tidak ada yang tertular Ebola. Seseorang pernah berada di area terdampak Ebola atau melakukan kontak dengan orang yang diketahui atau diduga terinfeksi Ebola dan mulai menunjukkan gejala harus segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jika ada kasus orang yang diduga terjangkit penyakit itu maka harus segera dilaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan medis seketika sangat penting untuk meningkatkan tingkat kesintasan terhadap penyakit tersebut. Sangat penting untuk mengendalikan penyebaran penyakit dan prosedur pengendalian harus dilakukan secepat mungkin.•

MENGHINDARI PENULARAN EBOLA

S

elama wabah, kebanyakan kasus penyakit Ebola menyebar lewat penularan antar-manusia. Beberapa langkah bisa diambil untuk membantu mencegah infeksi dan membatasi atau menghentikan penularan. Memahami sifat penyakit serta cara pencegahan dan penularan penyakit Ebola sangat penting untuk mencegah penyebaran lebih lanjut infeksi virus mematikan tersebut. Berikut langkah-langkat yang dianjurkan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) untuk menghindari penularan Ebola: Dengar dan ikuti arahan dari Kementerian Kesehatan. Jika menduga ada orang yang menunjukkan gejalagejala serupa gejala infeksi virus Ebola dorong dan dukung mereka mendapatkan penanganan medis dari fasilitas kesehatan. Jika memilih merawat orang yang sakit di rumah, beri tahu petugas kesehatan supaya mereka bisa memberikan pelatihan dan menyediakan sarung tangan serta alat

5 6

1 2

3

orang yang sakit di rumah, disarankan mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir setelah menyentuh pasien atau cairan tubuhnya atau barang-barangnya. Orang-orang yang meninggal dunia karena Ebola harus ditangani menggunakan peralatan pelindung yang tepat dan harus dikuburkan segera oleh petugas kesehatan profesional yang terlatih melakukan prosedur penguburan yang aman. Sebisa mungkin mengurangi kontak dengan binatang yang berisiko tinggi menularkan penyakit seperti kelelawar buah dan kera di area hutan hujan terdampak. Jika curiga ada binatang yang tertular, jangan menyentuhnya. Produk-produk makanan dari hewan harus dimasak sampai benar-benar matang sebelum dimakan. Petugas kesehatan yang menangani pasien yang diduga atau dikonirmasi sakit berisiko lebih tinggi terkena infeksi dibandingkan kelompok yang lain. Selama wabah petugas kesehatan harus menjalankan prosedur standar kewaspadaan untuk mencegah penyebaran penyakit. •

7 8 perlindungan personal (sarung tangan, baju kedap, bot atau sepatu tertutup, masker dan pelindung mata), instruksi untuk merawat pasien dan melindungi diri

dan keluarga, serta cara tepat untuk membuang alat perlindungan personal. Ketika mengunjungi pasien di rumah sakit atau merawat

4


[MEDIA UTAMA]

TAHUN EMAS MENTERI BAR


S, RU

P

erayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) tahun ini tidak hanya spesial sebagai tahun emas menginjak ke-50 tahun tetapi juga kehadiran menteri kesehatan baru, Nila F. Moeloek, yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengemban tugas bersama Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019. Nama Nila F. Moeloek sudah tidak asing lagi di dunia kesehatan. Ahli oftalmologi (ilmu penyakit mata) itu pernah disebut-sebut sebagai calon kuat menteri kesehatan di Kabinet Indonesia Bersatu era Susilo Bambang Yudhoyono karena telah mengikuti proses seleksi. Namun, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) itu, malah ditunjuk

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Utusan Khusus Presiden RI untuk Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2009-2014. Tugasnya ialah menanggulangi kemiskinan absolut, belum terjangkaunya pendidikan, masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya kesehatan anak, kesenjangan jender, penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular lain, kerusakan lingkungan, serta penggalangan kemitraan global. Wanita keturunan Minangkabau yang lahir pada 11 April 1949 itu juga dikenal sebagai istri dari Menteri Kesehatan Kabinet Reformasi Pembangunan Faried Anfasa Moeloek. Pasangan ini dikaruniai 3 anak yakni Muh.Reiza, Puti Alifah, dan Puti Annisa. Nila menyelesaikan studi S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian ia melanjutkan pendidikan spesialis mata, serta mengikuti program sub-spesialis di International Fellowship di Orbita Centre University of Amsterdam, Belanda dan di Kobe University, Jepang. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan konsultan Onkologi Mata dan Program Doktor Pasca-Sarjana di FKUI. Ia pun mulai mengabdi menjadi dosen di almamaternya terhitung sejak tahun 1980. Atas dedikasi dan kesuksesannya di bidang ahli mata, Nila pun ditunjuk sebagai kepala divisi tumor mata di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kirana pada 19791998. Selain menjadi dokter di RSCM, Nila juga menjadi ketua umum Dharma Wanita Persatuan Pusat (2004-2009), Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mata (Perdami), dan Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia (YKI) periode 2011-2016. Pengalaman wanita berusia 65 tahun itu memang tidak diragukan lagi dalam dunia kesehatan. “Ia adalah senior yang sangat berpengalaman,” demikian Presiden Joko Widodo menyebut sosok Nila ketika memperkenalkan jajaran menteri di kabinetnya di halaman Istana Negara, Minggu (26/10). Rangkaian kegiatan HKN menjadi titik awal debut Menkes Nila dalam mengemban tugasnya membawa Indonesia yang sehat sebagaimana subtema HKN ke50 yakni “Sehat Bangsaku Sehat Negeriku”. Disela-sela sambutannya pada Upacara peringatan HKN Emas ke-50 di Lapangan Silang Monas (12/11), Nila menyatakan bahwa agenda pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah mewujudkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik. “Saya mengajak semua pihak untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan yang sedang kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya percaya, apabila dengan sungguhsungguh melakukannya, kita akan mampu mencapai hasil yang lebih baik dalam lima tahun ke depan,” tutur Nila.•


[MEDIA UTAMA]

SEJARAH HKN EMAS

H

ari Kesehatan Nasional (HKN) diperingati pada 12 November setiap tahunnya. Tahun ini HKN mencapai usia emas. Tema HKN ke-50 tahun ini adalah “Indonesia Cinta Sehat”, dengan subtema yang dipilih yaitu “Sehat Bangsaku Sehat Negeriku”. Tema ini bermakna penting untuk menjadikan budaya hidup sehat sebagai bagian dari keseharian bangsa Indonesia. Menilik kembali pada sejarah, pada era tahun 50-an, penyakit malaria

merupakan penyakit yang banyak diderita masyarakat indonesia. Ratusan ribu jiwa terenggut akibat malaria, Karena itulah, pemerintah berupaya melakukan pemberantasan malaria atau malaria eradication di seluruh penjuru Tanah Air. Guna mencapai hal tersebut, tahun 1959 dibentuklah Dinas Pembasmian Malaria yang pada bulan Januari 1963 berubah namanya menjadi Komando Operasi Pemberantasan Malaria (KOPEM). Pembasmian

Menkes RI. dr. Nila Muluk manabur bunga pada batu nisan Almh. Ainun Habibie, sebagai penghormatan,

malaria dilakukan dengan menggunakan insektisida Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT) yang disemprotkan secara massal ke rumah-rumah di seluruh Jawa, Bali, dan Lampung. Penyemprotan secara simbolis dilakukan oleh presiden Soekarno pada tanggal 12 November 1959 di Desa Kalasan, Yogyakarta. Selanjutnya, kegiatan penyemprotan DDT juga dibarengi dengan kegiatan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kepada masyarakat.

Lima tahun kemudian, lebih kurang 63 juta penduduk telah mendapat perlindungan dari penyakit malaria. Karena itu, pada tanggal 12 November 1964, keberhasilan pemberantasan malaria tersebut diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional (HKN) pertama. Hal inilah yang menjadi titik awal kebersamaan seluruh komponen bangsa dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.

Rangkaian Kegiatan HKN Emas Puncak kegiatan HKN Emas diawali oleh open house 4 buah Museum milik UPT Kementerian Kesehatan RI, yaitu Museum Kesehatan Dr. Adhyatma MPH di Surabaya; Teater Nyamuk di Kabupaten Ciamis; Museum DUVER atau Dunia Vektor di Salatiga;


Menkes RI meninjauan Museum Kesehatan dr. Adhyatma, MPH Pusat Humaniora, Surabaya.

serta Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional di Tawangmangu. Keempat museum tersebut dibuka secara gratis bagi masyarakat selama bulan November 2014. Dilanjutkan dengan kegiatan ziarah dan tabur bunga di Makam Pahlawan Kesehatan pada 10 Lomba Gosok Gigi bagi pelajar sekolah dasar di wilayah DKI Jakarta.

November 2014; dilanjutkan dengan Upacara Bersama di Monumen Nasional dan Simulasi Penanggulangan Wabah Ebola pada 12 November 2014; Pameran Pembangunan Kesehatan dan Pengabdian Masyarakat pada 14-16 November 2014; Senam massal, gerak jalan, sepeda massal, sepeda sehat, line dance competition, lomba

Pemecahan rekor MURI untuk Komitmen Anti Rokok yang ditandai dengan cap tangan pada spanduk.

menggambar dan mewarnai, juga upaya pemecahan rekor MURI untuk Komitmen Anti Rokok yang ditandai dengan cap tangan pada spanduk pada 16 November 2014; serta penyelenggaraan the 2nd health Research and Development Symposiumin Asia Pasiic Region dan Pameran Hasil Penelitian Kesehatan pada 17-20

November 2014. Berbagai lomba juga diselenggarakan sejak beberapa bulan menjelang November 2014, antara lain: Lomba Cuci Tangan Pakai Sabun dan Gosok Gigi bagi pelajar sekolah dasar di wilayah DKI Jakarta; Lomba Karya Tulis Anti Rokok dan Narkoba serta Cerdas Cermat Bidang Kesehatan bagi pelajar sekolah di wilayah DKI Jakarta; Lomba Band Tingkat Mahasiswa; Lomba Fotograi bagi Masyarakat Umum; Olimpiade Teknologi Tepat Guna Kesehatan Lingkungan; serta Tim Gowes Sepeda Selawasuta (12 hari) melintasi wilayah selatan Jawa, dari Surabaya menuju Jakarta. Kegiatan puncak peringatan HKN Emas ke-50 akan dilaksanakan pada Kamis, 27 November 2014 mendatang di Jakarta.•


[MEDIA UTAMA]

INDONESIA WASPADA EBOLA DI TAHUN EMAS

P

ada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) emas ke-50 tahun, kasus wabah ebola menjadi perhatian khusus. Usai upacara peringatan HKN ke-50 di Lapangan Silang Monas, Rabu (12/11), dilakukan simulasi penanganan ebola oleh kementerian kesehatan.

Simulasi dimulai dari sebuah pesawat Rajawali yang tengah terbang dari Abu Dhabi menuju Jakarta. Dalam penerbangan tersebut, terdapat dua warna negara Indonesia (WNI) yang mengalami gejala mirip ebola, yakni demam tinggi dan nyeri di seluruh badan. Melihat tanda-tanda tersebut, lalu ditelusuri asal penerbangan dua WNI


tersebut yang ternyata keduanya transit dari salah satu negara endemik ebola di Afrika Barat. Pilot pun segera melaporkan informasi dugaan ebola pada Air Trafic Controller (ATC) di bandara. Laporan tersebut pun segera ditangapi oleh ATC dengan menghubungi petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Bandara

Soekarno Hatta. Sejumlah petugas terlihat sibuk menyiapkan tim boarding untuk menangani dua penumpang suspect ebola tersebut. Tim itu terdiri dari dokter, paramedis dan sanitarian yang siap menunggu pesawat mendarat di area dengan menggunakan baju pelindung berwarna kuning beserta mobil ambulans.

suhu tubuh mereka. Humas dari Rumah Sakit pun terlihat memberi keterangan kepada pihak keluarga dans ejumlah media. Simulasi pun berakhir saat hasil tes laboratorium keluar dan dinyatakan negatif.

Indonesia Waspada Simulasi ebola tersebut, menurut Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek untuk menjawab terkait penangan ebola di bandara Indonesia. Nila menegaskan seluruh kantor kesehatan pelabuhan (KKP) telah siap untuk menangani kemungkinan penyebaran wabah Ebola dari penumpang yang melalui pelabuhan atau bandara masing-masing. “KKP siap, bukan hanya untuk Ebola. Semua penyakit kita siap,” kata Menkes Nila. Sejak awal tahun 2014, ebola menjangkiti kawasan Afrika Barat dan telah menewaskan lebih dari 5.000 orang dan hampir semuanya

"Seluruh kantor kesehatan pelabuhan (KKP) telah siap untuk menangani kemungkinan penyebaran wabah Ebola dari penumpang yang melalui pelabuhan atau bandara masing-masing." Nila F. Moeloek di Afrika Barat. Virus itu juga telah menjangkiti beberapa warga diluar Afrika meskipun jumlah kasusnya masih minim. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan Ebola sebagai kedaruratan medis dunia hingga waktu yang belum ditentukan.

“Kita tetap harus waspada karena kita tidak bisa mengatakan kita tidak akan terkena oleh ebola,” ujar Menkes Nila. “Oleh karena itu, kami tetap harus melakukan pencegahan, seperti tadi simulasi yang bagus sekali. Kami akan mensosialisasikan, jadi saya kira setiap KKP harus siap,” tambahnya. Ia menambakan bahwa telah diberlakukan juga travel warning dalam bentuk banner dan sosialisasi bagi siapa saja yang mau pergi ke daerah terjangkitnya wabah ebola. “Kita sosialisasikan kalau mau pergi ke daerah wabah ebola, anda harus pikir dua kali karena kami sebagai tenaga kesehatan berupaya menolong. Kematian dari kasus ini cukup tinggi bisa sampai 37 persen dan kalau sudah terjadi pendarahan, akan sulit untuk bantu penyembuhan,” jelas Menkes Nila.•

ANTARA

Sesaat setelah landing, tim langsung dipandu pramugari masuk pesawat untuk melakukan pemeriksaan awal. Setelah melakukan pemeriksaan, penumpang suspect ebola itu langsung dibawa tim evakuasi ke ruang isolasi yang ada di bandara. Setelah itu, mereka lalu dibawa ke rumah sakit rujukan. Setiba di sana, tim Rumah Sakit juga telah siap dengan mengenakan baju pelindung, lalu membawa pasien untuk diambil sampel darahnya dan melakukan sejumlah penanganan. Sampel darah yang diambil kemudian dikirim ke laboratorium Balitbangkes Kemenkes untuk diuji apakah positif ebola. Usai melakukan penanganan, para anggota tim boarding dan evakuasi langsung menjalani proses disinfektasi sebelum melepaskan baju pelindung mereka. Sejumlah tempat yang dijadikan penampungan sementara pasien pun dilakukan perlakukan yang sama. Hal itu untuk mencegah penularan melalui adanya cairan pasien yang tidak sengaja menempel. Sementara itu, beberapa orang yang diduga melakukan kontak dengan dua pasien suspect ebola dibawa ke sebuah ruangan untuk dimintai sejumlah keterangan dan diberikan pembekalan terkait potensi mereka tertular. Sedangkan penumpang maskapai Rajawali lainnya yang akan meninggalkan bandara diwajibkan untuk melalui pintu yang telah dipasang thermal scanner untuk mengetahui


[MEDIA UTAMA]

SETELAH 50 T PERJALANAN MEMBANGUN P erjalanan membangun kesehatan sudah dimulai sejak puluhan tahun lalu, ketika malaria masih menjangkiti banyak penduduk Indonesia dan menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Ketika itu pemerintah bekerja keras untuk membasmi malaria. Berbagai usaha dilakukan dari seluruh

penjuru Tanah Air untuk melenyapkan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium itu. Tahun 1959 pemerintah membentuk Dinas Pembasmian Malaria, yang kemudian diubah menjadi Komando Operasi Pembasmian Malaria (KOPEM) pada Januari 1963. Pembasmian malaria dilakukan bersama oleh pemerintah, Organisasi

Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dan USAID dengan target malaria bisa hilang dari Bumi Indonesia pada 1970. Upaya pembasmian malaria dilakukan dengan penyemprotan pestisida baru ketika itu, yakni DichloroDiphenyl-Trichloroethane (DDT). Penyemprotan pestisida massal dilakukan di rumah-rumah penduduk di seluruh Jawa, Bali dan Lampung. Presiden Soekarno secara simbolis melakukan penyemprotan pestisida untuk memberantas malaria pada 12 November 1959 di Desa Kalasan, sekitar 10 kilometer di sebelah timur Kota Yogyakarta. Kegiatan penyemprotan pestisida juga dibarengi dengan pendidikan atau penyuluhan kepada masyarakat. Lima tahun kemudian, sekitar 63 juta

Penyemprotan secara simbolis dilakukan oleh Bung Karno selaku Presiden RI.


penduduk telah mendapat perlindungan dari penyakit malaria. Pada 12 November 1964, upaya pemberantasan malaria dinyatakan telah berhasil dan hari itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional (HKN). Selanjutnya HKN diperingati setiap tahun untuk mendorong peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat.

Era Pelita Pada era Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I dari tahun 1969 sampai 1974, kesehatan nasional masih memprihatinkan. Setiap 1.000 bayi yang lahir hidup tiap tahun, 125 -150 di antaranya kemudian meninggal dunia. Namun, selama kurun waktu itu juga ada keberhasilan yang perlu dicatat dalam penanggulangan penyakit cacar. Vaksin kering yang dibuat oleh Prof. Dr. Sardjito bisa dibagikan ke sejumlah daerah di Indonesia untuk

TAHUN N N KESEHATAN Prof. Dr. Sardjito

memberikan perlindungan terhadap penularan penyakit tersebut. Pada Pelita II, masalah kesehatan masih banyak. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan tenaga pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengurangi jumlah penderita penyakit dan menekan timbulnya wabah penyakit. Selain itu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan perbaikan gizi, ketersediaan sarana sanitasi dan pengembangan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan keluarga sejahtera.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, selama Pelita III (1978-1983) kondisi kesehatan masyarakat masih memprihatinkan. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi. Namun program Keluarga Berencana (KB) selama era ini maju pesat. Sejarah mencatat program KB berhasil mencapai akseptor 12,8 juta. Angka kelahiran turun dari 2,7 persen sebelum KB diluncurkan menjadi dua persen. Keberhasilan program KB di Indonesia juga menjadi kisah sukses yang tercatat dalam sejarah keluarga berencana di dunia menurut salah satu edisi Population. Pada era ini pula bermula Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD), Posyandu dan Penyuluhan Kesehatan. Tahun 1993, pemerintah mulai menggalakkan

Larangan Merokok. Produsen rokok harus mencantumkan tulisan bahaya merokok di kemasan produk. Pemerintah juga berusaha menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan memperkenalkan obat generik kepada masyarakat guna meningkatkan akses terhadap obat. Peningkatan gizi masyarakat juga dilakukan melalui berbagai program seperti GAKI Iodium, pemberian tablet tambah darah untuk Anemia Gizi

Besi, serta Pemberian Kapsul Vit A dan Energi Protein. Tahun 1995 pemerintah mulai menjalankan Pekan Imunisasi Nasional untuk membebaskan anak-anak Indonesia dari penyakit polio dan sukses menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam upaya pemberantasan penyakit yang membuat anak-anak lumpuh layu itu.

Era Paradigma Sehat Tahun 1998 hingga 2009 merupakan Era Paradigma Sehat dengan Visi Indonesia Sehat 2010.

Sosialisasi program KB oleh Presiden Soeharto selaku Presiden RI era orde baru.


[MEDIA UTAMA] Selama era itu pemerintah berusaha mengubah paradigma berikir. Upaya kesehatan yang semula diarahkan untuk menyembuhkan orang sakit dialihkan ke upaya pencegahan penyakit untuk membangun kesehatan mental, isik, spiritual, lingkungan dan faktor pendukung lain. Konsekuensinya, pembangunan semua sektor harus memperhatikan dampak terhadap bidang kesehatan, serta memberikan kontribusi positif dan tidak merugikan manusia yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat. Periode 2005- 2014, pembangunan kesehatan berjalan selaras dengan visi Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Untuk mewujudkan visi kabinet tersebut, Kementerian Kesehatan merumuskan visi, misi, nilai-nilai, strategi, sasaran serta program prioritas.

Program-program yang dicanangkan antara lain Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkeskas); Desa Siaga, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sejak 1 Januari 2014, seluruh program jaminan kesehatan dipadukan dalam program JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program-program jaminan kesehatan daerah, jaminan kesehatan untuk pegawai negeri serta anggota TNI/ Polri, dan jaminan kesehatan perusahaan diintegrasikan ke dalam JKN. Cakupan program jaminan kesehatan pun makin luas, tidak hanya mencakup penduduk miskin dan kurang mampu atau sakit sedikit jadi miskin. Semua penduduk bisa memilih untuk memanfaatkan layanan itu dan tidak lagi harus mengeluarkan uang tunai dari kantung setiap kali menggunakan jasa

Peluncuran Program JKN oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor

pelayanan kesehatan. Selama kurun 20052014, pemerintah juga bergelut dengan upaya penanggulangan penyakit Flu Burung, Imunisasi, pembangunan kesehatan Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), dan Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) dan Eradikasi Polio. Sejak 2010, upaya peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dilanjutkan dengan mengacu pada visi Kementerian Kesehatan tahun 20102014 untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkedaulatan dengan fokus meningkatkan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu. Dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan selama beberapa dasawarsa tersebut membuahkan hasil, derajat kesehatan masyarakat Indonesia meningkat. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas meningkat, angka kematian ibu dan anak menurun, angka kejadian sebagian penyakit juga menurun. Tahun 2014 Indonesia juga mendapatkan sertiikat Bebas Polio dari WHO, yang tahun 1974 memberikan sertiikat Indonesia bebas penyakit cacar.

Setelah 50 Tahun

Apa yang telah dicapai pembangunan kesehatan dalam 50 tahun? Kebijakan publik yang berwawasan kesehatan termasuk di antaranya. Undang-undang atau


peraturan di tingkat nasional telah berpihak pada kesehatan masyarakat. Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menjadi salah satu kebijakan publik yang akan membawa dampak bagi perilaku merokok, demikian pula peraturan turunannya. Peraturan Menteri Kesehatan No.28 tahun 2013 mewajibkan pencantuman peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok. Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 2014 mensyaratkan industri rokok untuk mencatumkan peringatan kesehatan bergambar jika membeli pita cukai. Selain itu ada Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 mensyaratkan seluruh elemen masyarakat mendukung Ibu memberikan Air Susu Ibu (ASI) saja sampai usia enam bulan dan meneruskannya hingga dua tahun dengan makanan tambahan. Lalu ada Peraturan Menteri Kesehatan No.30 tahun 2013 mewajibkan pengusaha gerai makanan memberi informasi akurat pada label mengenai kandungan gula, garam dan lemak. Semua itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari penyakit tidak menular. Sementara Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 hadir untuk melengkapi kebijakan negara dalam mensikapi arti penting kesehatan reproduksi bagi perempuan. Masyarakat pun semakin

ANTARA

Gerakan Komitmen Anti Rokok

mudah menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas setelah pemerintah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar hingga tingkat lanjut, merevitalisasi Puskesmas, menyediakan layanan dokter terbang (lying doctor) dan rumah sakit bergerak untuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Akses masyarakat terhadap obat pun meningkat dan untuk menjamin ketersediaan obat sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang ketersediaan obat melalui E-catalog obat generik. Program imunisasi pun terus dilanjutkan untuk memberi anak-anak Indonesia perlindungan terhadap penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Pekan Imunisasi Nasional pun masih berlanjut untuk meningkatkan kekebalan bayi dan anak dari penyakit berbahaya. Penanggulangan penyakit menular juga dilakukan lewat Penemuan Kasus Tuberkulosis (TB) dan Malaria untuk pengobatan yang komprehensif, dan peningkatan kesadaran akan

penyebaran HIV bagi kaum muda. Pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyakit-penyakit seperti kusta serta mengantisiapasi penyebaran virus baru seperti MERS-CoV yang dapat mempengaruhi rapor kesehatan bangsa. Di samping itu, pemerintah terus menggalakkan pelaksanaan upaya-upaya kesehatan promotif dan preventif. Peningkatan Usaha Kesehatan Masyarakat seperti Posyandu, Posbindu, Poskesdes menjadi penanda bahwa masyarakat telah bergerak ke arah yang sehat. Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi Keluarga dan ibu rumah tangga antara lain dilakukan melalui PKK, yang semakin berdaya dan memberikan dampak positif bagi pembangunan kesehatan. Komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan antara lain terlihat dalam aktivitas Juru Pemantau Jentik, gerakan Pungut Sampah, revitalisasi sungai, program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, kota-

kota yang semakin semarak dengan taman, dan hari bebas kendaraan bermotor. Upaya-upaya untuk menggerakkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terus dilakukan karena sehat bermula dari diri sendiri. Kampanye-kampanye PHBS dilakukan di berbagai tatanan seperti sekolah, rumah tangga, tempat kerja, tempat ibadah dan tempat umum. Masyarakat kini bisa memanfaatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional di mana saja, tak lagi harus mengeluarkan uang tunai setiap kali menggunakan pelayanan kesehatan. Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memperluas cakupan pelayanan kesehatan dalam jaminan kesehatan nasional lewat program Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang akan menjangkau para penyandang masalah sosial dan orang-orang yang selama ini sering luput dari program-program jaminan pelayanan kesehatan. Pemerintahan yang baru juga memiliki kebijakan khusus untuk memenuhi

kebutuhan akan layanan kesehatan, perangkat dan alat kesehatan serta tenaga kesehatan, khususnya bagi penduduk di pedesaan dan daerah terpencil sesuai situasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu anggaran sekurangnya lima persen dari anggaran negara akan dialokasikan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Balita, pengendalian HIV dan AIDS, penyakit menular dan penyakit kronis. Tapi semua itu tidak otomatis menyelesaikan masalah karena disparitas kondisi kesehatan masyarakat sampai sekarang masih ada, sementara tantangan yang harus dihadapi untuk melanjutkan pembangunan kesehatan masih banyak. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah terkait penyediaan akses pelayanan kesehatan bermutu dan jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu sekarang penyakit dan gangguan kesehatan baru muncul. Lalu penyakit-penyakit yang sudah dianggap lenyap muncul lagi dan menjadi wabah yang merenggut banyak korban jiwa. Beban akibat penyakit menular makin besar. Dan penyakit-penyakit yang sudah terlupakan seperti frambusia dan ilariasis belum bisa dieliminasi. Pemerintah dan semua elemen bangsa ini masih harus terus bekerja dan membuat terobosan-terobosan untuk mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang sehat.•


[MEDIA UTAMA]

Sehat Bangsaku, Sehat Negeriku

P

ameran aksi peduli kesehatan digelar di Lapangan Silang Monas menandai peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-50 pada 12-16 November 2014. Pameran dengan sejumlah rangkaian kegiatan yang bertujuan mendorong kepedulian masyarakat terhadap pengetahuan tentang kesehatan dan penyakit itu, sejalan dengan

Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp. M(K) memberi sambutan saat upacara peringatan HKN ke50 di Lapangan Silang Monas, Jakarta

tema HKN ke-50 yaitu “Indonesia Cinta Sehat” dengan subtema yang dipilih “Sehat Bangsaku Sehat Negeriku”. Tidak hanya pameran, acara tersebut juga diisi dengan kegiatan nyata yang


dilakukan stan-stan yang peduli akan dunia kesehatan seperti stan donor darah, periksa kesehatan, deteksi dini, konsultasi dini, tes dan konseling gratis. Selain itu, ada juga pemeriksaan gerak dan fungsi tubuh, pemeriksaan kesehatan mata, deteksi dini penyakit tidak menular seperti pemeriksaan gula darah, kolesterol, tekanan darah, berat dan tinggi ideal, identiikasi kanker payudara dan identiikasi kanker serviks melalui metode papsmear. Ada pula stan yang membantu masyarakat untuk dapat mendeteksi tingkat kecemasan dan stres, agar mampu mengenali status mental emosional serta stan khusus ibu hamil yang dapat membantu pengunjung untuk memeriksa kesehatan kandungannya. Stan konseling KB, konseling kesehatan jiwa, tes HIV-AIDS, NAPZA (Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif), hingga konseling berhenti merokok dan alkohol juga menjadi bagian dari rangkaian acara. Semua pelayanan tersebut, diberikan gratis kepada masyarakat dalam rangkaian Aksi Pelayanan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Tepat pada Hari Kesehatan Nasional 12 November 2014, digelr upacara hari peringatan di Lapangan Silang Monas yang dihadiri kurang lebih 4.000 orang dari lintas sektor antara lain pegawai Kementerian Kesehatan RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan), Palang Merah Indonesia (PMI), perwakilan Pusdokkes Polri, perwakilan Puskes TNI, serta perwakilan Unit Pelaksana teknis (UPT), dan RS Vertikal Kemenkes RI. Upacara diisi dengan berbagai atraksi salah satunya simulasi penanganan penyakit Ebola yang kini masih mewabah di negara Afrika. Sebelumnya, berbagai rangkaian acara juga sudah digelar menjelang HKN ke-50 sejak Agustus 2014 sampai acara puncaknya nanti pada 27 November dengan agenda penandatanganan perangko emas 50 tahun HKN serta pemberian penghargaan juga pertunjukan musik dan tari. Melalui berbagai pelayanan dari rangkaian kegiatan tersebut, Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar Kementrian Kesehatan RI drg. Kartini Rustandi, M.Kes mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan

ingin mensosialisasikan dan membantu masyarakat untuk selalu sehat. “Masyarakat harus berani bilang “sehat hartaku, harus aku jaga dan pelihara!” karena kalau sakit, akan lebih mahal dari menjaganya. Makanya kita menjaga, agar

yang sehat tetap sehat dan tidak sakit,” kata Kartini.

Sehat Bangsaku dan Sehat Negeriku

“Sehat Bangsaku Sehat Negeriku” memiliki makna penting untuk menjadikan

budaya hidup sehat sebagai bagian dari keseharian bangsa Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia belum sadar betul dalam menerapkan pola hidup sehat dengan kecenderungan akan berobat saat ditempa penyakit, bukan menjaga kesehatan sejak dini mulai dari makan makanan yang bergizi, beristirahat yang cukup, berolahraga, hingga menjaga lingkungan bersih. “Peringatan HKN Emas tahun ini merupakan sebuah momentum yang harus kita manfaatkan untuk

meningkatkan tekad dan semangat kita semua, untuk lebih memberi makna pada masyarakat akan pentingnya kesehatan,” kata Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp. M(K) dalam sambutannya saat upacara peringatan HKN ke-50 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (12/11). Pada kesempatan tersebut, Menkes Nila yang baru dilantik bersama Kabinet Kerja dibawah Presiden Joko Widodo itu mengungkapkan bahwa agenda pembangunan kesehatan tahun 2015-


[MEDIA UTAMA]

Suasana saat doorstop pada saat Menkes Resmikan Pameran Pembangunan Kesehatan dalam rangka HKN ke-50

2019 adalah mewujudkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik. Menurutnya, setiap orang mendapatkan hak pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan, di tempat pelayanan kesehatan yang terstandar, dilayani oleh tenaga kesehatan yang kompeten, menggunakan standar pelayanan, dengan biaya yang terjangkau serta mendapatkan informasi yang adekuat atas kebutuhan pelayanan kesehatannya. Menkes pun memberi perhatian pada lima hal berikut antara lain, pembangunan kesehatan merupakan investasi negara khususnya dalam menopang peningkatan Indeks pembangunan Manusia 9IPM) bersama dengan pendidikan dan pendapatan perkapita. Untuk itu, sebagai investasi, orientasi pembangunan kesehatan harus lebih didorong pada

aspek-aspek promotif dan preventif tanpa melupakan aspek kuratif rehabilitatif. “Kedua, pendekatan sasaran pokok pembangunan kesehatan adalah ibu hamil, bayi dan balita, anak usia sekolah, dan remaja, pasangan usia subur serta usia lanjut, khususnya di daerah populasi tinggi, terpencil, perbatasan, kepulauan dan rawan bencana,” katanya. Selain itu, ujarnya, diperlukan keterlibatan aktif dari akademisi, komunitas, pelaku usaha dan pemerintah sebagai satu kesatuan team work sebagai bentuk tanggung jawab bersama akan masa depan bangsa, khususnya kualitas sumber daya manusia yang harus mampu bersaing dengan bangsa atau negara lain. Selanjutnya, kata Menkes Nila, pola kepemimpinan perlu berubah dari pasif menjadi aktif


“Peringatan HKN Emas tahun ini merupakan sebuah momentum yang harus kita manfaatkan untuk meningkatkan tekad dan semangat kita semua, untuk lebih memberi makna pada masyarakat akan pentingnya kesehatan,” Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp. M(K)

untuk merespons serta mengantisipasi persoalan yang ada, dari yang sifatnya langsungmenjadi kolaboratif, dari yang sifatnya individual menjadi tim kerja serta dari yang sifatnya hanya melayani menjadi peduli. Kelima, tata kelola program dan administrasi terus menerus ditingkatkan ke arah yang lebih baik, melalui sinergitas pusat dan daerah. Satu kesatuan siklus manajemen mulai dari perencanaan, penganggaran pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sampai pada pertanggungjawaban serta pengadministrasiannya. “Untuk mewujudkannya, diperlukan kebersamaan pemahaman semua pemangku kepentingan, komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah,” tutur Menkes Nila.

Sejarah dan Sekarang Pencanangan Dinas Pembasmian Malaria pada 1959 oleh Presiden Soekarno menjadi titik awal kebersamaan seluruh komponen bangsa dalam pembangunan kesehatan guna mengatasi permasalahan bangsa (merebaknya penyakit malaria yang merenggut ribuan jiwa penduduk Indonesia). Dinas tersebut kemudian berganti nama menjadi Komando Pemberantasan Malaria (KOPEM) pada 1963. Pembasmian malaria dilakukan dengan menggunakan obat Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT) yang disemprotkan secara massal di rumahrumah di seluruh Jawa, Bali, dan Lampung. Penyemprotan secara simbolis dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 12 November 1959 di desa Kalasan, Yogyakarta. Dan lima tahun kemudian, lebih kurang 63 juta penduduk telah mendapat perlindungan dari penyakit malaria. karena itu, pada tanggal 12 November 1964, keberhasilan pemberantasan malaria tersebut diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional pertama. “Saat ini kita patut bersyukur bahwa sejak 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan telah berfungsi menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai satu kesatuan Sistem Kesehatan Nasional (SKN),” kata Menkes Nila. Menkes menyampaikan, selain mendorong kepesertaan mandiri,

pemerintah telah menyediakan bantuan iuran bagi seluruh masyarakat miskin, dan secara bertahap menggabungkan semua sistem pembiayaan kesehatan dari daerah agar memenuhi asas-asas portabilitas dalam payung JKN dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dari sisi pelayanan, ketersediaan fasilitas pelayanan terus ditingkatkan dan sistem rujukan berjenjang terus dibangun secara bertahap untuk menjamin efektivitas dan eisiensi pembiayaan serta mutu pelayanan. Pada kesempatan tersebut, Menkes juga menyambut baik dan mengapresiasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah menyediakan 10 persen anggaran pembangunannya untuk kesehatan, membuat peraturan daerah untuk Kawasan Tanpa Asap Rokok, memberikan insentif bagi tenaga kesehatan dari APBD, serta membangun fasilitas pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas di daerah. “Di era desentralisasi, otonomi daerah serta demokratisasi yang telah kita pilih sebagai pola penyelenggaraan pemerintahan, daerah berperan besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi,” demikian ujar Menkes dalam upacara yang diakhiri dengan simulasi penanggulangan Ebola itu. Sementara itu, kabinet yang baru memiliki kebijakan khusus untuk

Juara I RS. Sayang Ibu dan sayang Balita diberikan Dirjen BUK kepada RS. Islam Jakarta Pondok kopi

Juara II RS. Sayang Ibu dan sayang Balita diberikan Dirjen GKIA kepada RS. Hermina Daan Mogot Jakarta Barat

Juara III RS. Sayang Ibu dan sayang Balita diberikan kepala dinas DKI Jakarta kepada RS. Royal Progress

memenuhi layanan kesehatan, perangkat dan alat kesehatan serta tenaga khususnya bagi penduduk di pedesaan dan daerah terpencil sesuai situasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, menyediakan sistem perlindungan sosial bidan kesehatan yang inklusif dan menyediakan jaminan persalinan gratis

bagi setiap perempuan yang melakukan persalinan. Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran negara sekurangnya 5 persen dari anggaran negara untuk menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Balita, Pengendalian HIV dan AIDS, penyakit menular dan kronis.•


[MEDIA UTAMA]

PARA PEMENANG LOMBA HKN

M

enyemarakan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN)

Emas ke 50, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan banyak perlombaan yang melibatkan masyarakat. Diantara perlombaan itu yakni; Lomba Foto untuk katagori umum dan jurnalis,

Lomba perpustakaan untuk katagori Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dan lomba jurnalistik untuk kategori jurnalis/wartawan. Kegiatan lomba ini diharapkan dapat mendorong masyarakat umum, jurnalis dan lembaga seperti poltekkes meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan kekhususan masing-

masing. Para jurnalis dapat lebih fokus pada berita yang menggunggah masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan masyarakat umum dapat meningkat kepedulianya untuk menjaga kesehatan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Khusus para pengelola perpustakaan di institusi poltekkes dapat

meningkatkan profesionalitas pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat dalam penyediaan informasi dan ilmu pengetahuan.•

PARA PEMENANG LOMBA TERSEBUT MASING-MASING SEBAGAI BERIKUT LOMBA PERPUSTAKAAN: Juara I : PerpustakaanPoliteknik Kesehatan NAD Sumatera Juara II : Perpustakaan Politeknik Kesehatan Tasikmalaya Juara III : Perpustakaan Terpadu Poltekkes Bengkulu

LOMBA FOTO KATAGORI JURNALIS: Juara I : Agung Kuncahya Bayuaji Juara II : Aan Mariam Setiawati Juara III : Bayu Basu Seno LOMBA FOTOGORI UMUM: Juara I : Iman Firmansyah Juara II : Rosawati Oktarina


LOMBA JURNALIS MEDIA CETAK: Juara I : Dian Manafe, SH Juara II : Aditya Ramadhan Juara III : Zalzilatul Hikmia LOMBA JURNALIS MEDIA ONLINE: Juara I : Wardah Fajri Juara II : Muamaroh Husnantiya

ANDA melihat atau mengetahui dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan RI? Silahkan melapor ke Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Jika laporan anda memenuhi syarat/ kriteria, maka akan diproses lebih lanjut. KRITERIA PELAPORAN - Ada penyimpangan kasus yang dilaporkan - Menjelaskan Dimana, Kapan kasus tersebut dilakukan - Siapa pejabat/pegawai Kemenkes yang melakukan atau terlibat - Bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan - Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi WBS merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada penanganan dugaan tindak pidana korupsi. Pengaduan masyarakat adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintahan yang perlu mendapatkan tanggapan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi. Whistleblowing system (WBS) meruapakan salah satu media penyampaian dugaan pelanggaran tidan pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan atau orang lain, serta bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang telah ada. WBS di kemenkes telah di bagun sejak tahun 2011. Tujuan untuk memberikan

WHISTLEBLOWING SYSTEMS

(WBS)

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN kesempatan kepada masyarakat (whistleblower) yang mengetahui adanya perbuatan yang diduga berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Kemenkes. Sesuai dengan Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011, whistleblower adalah pihak yang mengetehui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkan. Sesuai ketentuan Pasal 10 UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban, whistleblower atau saksi pelapor tidak dapat di tuntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan. Apabila whistleblower ingin melaporkan tindakan yang terindikasi korupsi, maka pelapor dapat menyampaikan melalui website www. itjen.kemkes.go.id atau langsung menyampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Kerahasiaan identitas whistleblower akan dijamin oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes. Tatacara pelaporan danya dugaan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi di lingkungan

Kementerian Kesehatan melalui website adalah pelaporan membuka alamat website www.itjen.kemkes. go.id lalu akan muncul halaman web selanjutnya pelapor masuk ke tautan whislteblowing system denganmengklik “ ada tindakan korupsi....!!!” Setelah masuk ke whislteblowing system, pelaporan akan masuk ke beranda whislteblowing system milik Itjen Kemenkes. Pelapor mengklik “lapor di sini “ untuk melanjutkan proses pelaporan. Bagi pelapor yang belum memiliki akun login silahkan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memilih opsi “register” lalu melakukan pengisian data pelapor. Setelah melakukan login dan dapat melanjutkan proses pelaporan. Kriteria pelaporan mekanisme ini antara lain sebagai berikut : - Ada penyimpangan kasus yang dilaporkan - Menjelaskan dimana, kapan kasus tersebut dilakukan - Siapa yang melalukan atau melihat - Bagaimana cara pembuatan tersebut dilakukan - Dilengkapi dengan bukti permulaan yang mendukung/menjelaskan

adanya dugaan tindak pidana korupsi. Dalam menjaga kerahasiaan, whistleblower dapat melakukan beberapa cara, misalnya : - Membuat nama samaran/ kata sandi - Menggunakan nama yang tidak menggambarkan identitas pelapor - Catat dan simpan dengan baik nama samaran dan sandi pelapor - Jika identitas ingin di rahasiakan, maka jangan mengisi data pribadi ( nama/ hubungan pelapor dengan pelaku tindakan korupsi) Dalam pengelolaan laporan tentang pelangaran, inspektorat Jenderal Kemenkes mempunyai kewajiban sebagai berikut : - Menerima laporan pelanggaran - Mencatat dan mengadministrasikan pelaporan pelanggaran - Menganalisa laporan pelanggaran untuk menentukan tindak lanjut - Melakukan audit investigatif dan memberikan rekomendasi kepada pimpnan - Membuat laporan berkala tentang penanganan pelangganaran (sumber : itjen Kemenkes)


PERISTIWA bahwa setiap orang bisa mendapatkan hak pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan, di tempat pelayanan kesehatan yang terstandar, dilayani oleh tenaga kesehatan yang kompeten sesuai standar pelayanan dengan biaya yang terjangkau serta mendapatkan informasi yang adekuat atas kebutuhan pelayanan kesehatannya. “Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebersamaan pemahaman semua pemangku kepentingan, komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah,” katanya. Ia menegaskan semangat melayani, semangat menggerakkan, serta semangat memandirikan dan memberdayakan, haruslah menjadi konsep pembangunan nasional. Menteri Kesehatan

AGENDA MENTERI KESEHATAN NILA F MOELOEK

M

enteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp.M(K) menyampaikan agenda pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 pada Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke

-50 di Jakarta, Rabu (12/11). Ia mengatakan agenda pembangunan kesehatan pemerintah selama kurun waktu itu adalah mewujudkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang semakin mantap. Pengertian dasarnya, ia melanjutkan, adalah


mengatakan bahwa ada lima hal yang mesti mendapat perhatian besar dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Pertama, pembangunan kesehatan merupakan investasi negara, khususnya dalam menopang peningkatan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) bersama dengan pendidikan dan pendapatan perkapita. “Untuk itu, sebagai investasi, orientasi pembangunan kesehatan harus lebih didorong pada aspek-aspek promotif dan preventif tanpa melupakan aspek kuratif rehabilitatif,” katanya. Kedua, sasaran pokok pembangunan kesehatan adalah ibu hamil, bayi dan balita, anak usia sekolah dan remaja, pasangan usia subur, serta penduduk berusia lanjut, khususnya di daerah populasi tinggi, terpencil, perbatasan, kepulauan, dan rawan bencana. Ketiga, diperlukan keterlibatan aktif dari akademisi, komunitas, pelaku usaha dan pemerintah sebagai satu kesatuan tim kerja sebagai bentuk tanggung jawab bersama akan masa depan bangsa, khususnya kualitas sumber daya manusia yang harus mampu bersaing dengan bangsa atau negara lain. Keempat, pola kepemimpinan perlu berubah dari pasif menjadi aktif untuk merespons serta mengantisipasi persoalan yang ada; dari yang sifatnya direktif menjadi kolaboratif; dari yang sifatnya individual menjadi kerja tim; serta dari yang sifatnya melayani menjadi peduli. Kelima, tata kelola program dan administrasi terus menerus ditingkatkan ke arah yang lebih baik, melalui sinergitas pusat dan daerah. Satu kesatuan siklus manajemen, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, sampai pada pertanggungjawaban serta pengadministrasiannya.•

MEMPERINGATI ULANG TAHUN EMAS HARI KESEHATAN NASIONAL

M

enteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp.M(K) memimpin upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50 di Lapangan Silang Monumen Nasional Jakarta, Rabu pagi (12/11). Sekitar 4.000 orang yang terdiri atas pegawai Kementerian Kesehatan; Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan; Palang Merah Indonesia (PMI); perwakilan dari unit kesehatan Polri dan TNI; serta perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Rumah Sakit Vertikal mengikuti upacara itu. “Peringatan HKN

EMAS tahun ini, merupakan sebuah momentum yang harus kita manfaatkan untuk meningkatkan tekad dan semangat kita semua, untuk lebih memberi makna pada masyarakat akan pentingnya kesehatan,” kata Menteri Kesehatan saat memeriksa barisan. Saat memberikan sambutan pada peringatan HKN yang tahun ini bertema “Indonesia Cinta Sehat”, Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa pencanangan Dinas Pembasmian Malaria pada 1959 oleh Presiden Soekarno merupakan titik awal kebersamaan seluruh komponen bangsa dalam pembangunan kesehatan guna mengatasi permasalahan bangsa, merebaknya penyakit

malaria yang merenggut ribuan jiwa penduduk Indonesia. Tanggal 12 November 1964, keberhasilan pemberantasan malaria tersebut diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional (HKN) pertama. “Saat ini, kita patut bersyukur bahwa sejak 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan telah berfungsi menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai satu kesatuan Sistem Kesehatan Nasional,” kata Menteri Kesehatan. Ia menambahkan, bahwa selain mendorong kepesertaan mandiri, pemerintah telah menyediakan bantuan iuran bagi seluruh masyarakat miskin, dan secara bertahap menggabungkan semua sistem pembiayaan kesehatan dari

daerah agar memenuhi asasasas portabilitas dalam payung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan pun terus ditingkatkan dan sistem rujukan berjenjang terus dibangun secara bertahap untuk menjamin efektivitas dan eisiensi pembiayaan serta mutu pelayanan. Menteri Kesehatan juga menyampaikan apresiasi kepada beberapa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang telah menyediakan 10 persen anggaran pembangunannya untuk kesehatan; membuat Peraturan Daerah untuk Kawasan Tanpa Asap Rokok; memberikan insentif bagi tenaga kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); serta membangun fasilitas pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas di daerah. Usai upacara, seluruh peserta upacara menyaksikan simulasi penanggulangan ebola yang melibatkan anggota TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.•


Presiden Joko Widodo (kanan) membagi contoh Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada Ibu Negara Iriana Widodo (kedua kanan), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kiri) dan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek saat peluncuran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11). Peluncuran kartu tersebut ditujukan sebagai jaring pengaman sosial peralihan subsidi BBM.

PEMERINTAH PERLUAS JKN DENGAN KIS

P

residen Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kantor Pos Besar Jakarta Pusat pada Senin (3/11/2014). Presiden Jokowi secara simbolis menyerahkan KIS untuk 600 kepala keluarga tidak mampu di wilayah DKI Jakarta. Menteri Kesehatan Nila

F. Moeloek dan menterimenteri Kabinet Kerja yang lain menghadiri peluncuran program yang dijanjikan Presiden Jokowi selama masa kampanye tersebut. Menteri Kesehatan mengatakan KIS tidak berbeda dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dia mengatakan program itu merupakan perluasan dari program jaminan kesehatan yang sudah dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.


“Cakupannya diperluas, terutama bagi mereka yang ada di luar Penerima Bantuan Iuran,” katanya dalam konferensi di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (5/11). Ia menambahkan, selanjutnya pemegang KIS akan mendapatkan manfaat tambahan berupa layanan preventif, promotif dan proteksi dini. Menteri Kesehatan mengatakan saat ini KIS akan difokuskan untuk masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Nila mengatakan dalam pelaksanaannya pencatatan peserta KIS akan lebih sulit dibandingkan peserta JKN karena peserta KIS akan mencakup penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selama ini belum

seluruhnya terdata. “Memang agak lebih sulit pencatatan untuk KIS ini jika dibandingkan dengan JKN yang menggunakan kartu keluarga. KIS mencakup mereka, termasuk anak terlantar, mereka yang ada di panti-panti dan kolong jembatan,” ujarnya. Saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta pada Rabu (5/11), Menteri Kesehatan mengatakan KIS tidak mengubah fungsi kartu lain seperti Askes, Jamkesmas dan BPJS Kesehatan. Dia menegaskan KIS memberi tambahan manfaat dari program sebelumnya. “KIS memberikan tambahan manfaat, layanan preventif, promotif dan deteksi dini yang akan dilaksanakan secara lebih intensif dan terintegrasi,” katanya.•

ANTARA

PERISTIWA

KEMENTERIAN KESEHATAN TERUS PANTAU KASUS INFEKSI EBOLA memantau kondisi mereka. Pengamatan rencananya dilakukan selama 21 hari. Pada 28 Oktober 2014, GN merasakan nyeri saat menelan. Pada saat bersamaan anggota keluarganya juga sedang batuk dan demam. Pada 30 Oktober 2014, dia memeriksakan diri ke Puskesmas Bendo, Kecamatan Kediri, dengan gejala demam (suhu tubuh mencapai 38,6° C) , nyeri saat menelan, nyeri sendi, dan batuk. Saat itu juga GN langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pare dengan diagnosis Acute Febrile Illness (demam) dan lebih dicurigai Paryngitis Acute. Mengingat pasien memiliki riwayat kerja di daerah endemis Ebola, Rumah Sakit memutuskan untuk merawat pasien di ruang isolasi. Selama perawatan suhu tubuh GN sempat mencapai 38,6° C akan tetapi gejala klinis lain seperti pendarahan, anorexia dan muntah tidak ada tidak terlihat. GN diduga terinfeksi virus Ebola dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pare, Kediri, Jawa Timur. Kondisinya cenderung membaik, kata Direktur Jenderal Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan dr. HM. Subuh, MPPM. Pada Sabtu pagi (1/11), ia menjelaskan, suhu tubuh GN menjadi 37,3° C dan sudah tidak ada keluhan termasuk nyeri telan. Petugas juga mengambil spesimen darah GN untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium di Jakarta. Petugas membawa boks berisi sampel urine milik pasien suspect ebola untuk dicek ke laboratorium di Rumah Sakit Umum Propinsi (RSUP) dr. Soedono Madiun, Jatim, Minggu (2/11). Pasien berinisial M yang diduga terpapar virus Ebola itu suhu tubuhnya pernah mencapai 38,5 derajat Celcius dan sebelumnya menjadi TKI di Liberia yang merupakan daerah endemis Ebola.

ANTARA

K

ementerian Kesehatan terus memantau kasuskasus dugaan infeksi virus Ebola yang terjadi pada warga negara Indonesia. Pemantauan antara lain dilakukan pada tenagatenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara endemis Ebola seperti Liberia, Guinea dan Sierra Leone di Afrika. Pada 26 Oktober 2014, sebanyak 28 orang TKI kembali dari Liberia setelah menyelesaikan pekerjaan, termasuk di antaranya GN (46) dan dua TKI lain dari Kediri. Sebagai bentuk kewaspadaan dan pencegahan terhadap penyebaran virus Ebola, sejak enam hari sebelum kembali ke Tanah Air, GN dan rekanrekannya menjalani karantina di Liberia. Begitu pula setibanya di Jakarta. Mereka menjalani karantina selama satu hari begitu sampai ke Indonesia. Setelah tujuh hari pengawasan, mereka melanjutkan perjalanan ke kampung halaman masingmasing. Setelah sampai di Kediri, petugas Puskesmas Bendo

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P, MARS mengatakan hasil pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium Balitbangkes menunjukkan bahwa pasien tidak terinfeksi virus Ebola. “Dari pembacaan hasil PCR dengan elektroforesis maka semua dilaporkan ‘no band’, artinya semua sample dari kasus Madiun dan Kediri hasilnya negatif Ebola, bukan sakit Ebola,” katanya. Ia menjelaskan pula bahwa sekitar satu bulan lalu Balitbangkes sudah memeriksa tiga sample dari dua warga negara Indonesia dan satu warga negara asing yang diduga terinfeksi virus Ebola. Hasil pemeriksaan menunjukkan keduanya tidak terjangkit penyakit mematikan itu.•


PERISTIWA

MENKES MINTA SEMUA TERLIBAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN EBOLA

M

enteri Kesehatan Nila Farid Moeloek meminta semua pihak terlibat dalam upaya untuk mencegah penyebaran infeksi virus Ebola di Indonesia. “Yang penting kita mengantisipasi Ebola agar jangan sampai masuk ke Indonesia,” katanya di Jakarta, Rabu. Menteri Kesehatan mengingatkan masyarakat yang hendak bepergian ke negara-negara endemis Ebola memperhatikan risiko dan mengimbau warga yang baru datang dari

negara tempat wabah Ebola cermat memperhatikan kesehatannya. “Bagi masyarakat yang ingin pergi agar risikonya diperhatikan, begitu juga yang pulang. Kalau memang ada gejala panas tentu harus hati-hati,” katanya. Ia menjelaskan bahwa gejala ebola bersifat akut. “Gejalanya kalau panas harus berhati-hati, nyeri sekali, saluran pencernaahn terganggu, diare dan muntah hebat serta menyebabkan pendarahan internal dan eksternal yang bisa menyebabkan kematian,” katanya. Dia juga menyarankan


masyarakat agar menghindari melakukan kontak dengan orang yang diduga terinfeksi virus Ebola. “Jangan dekati orang yang sakit, bahkan hindari melakukan kontak dengan yang meninggal karena ebola,” katanya. Pada 23 Maret 2014, Kantor WHO Regional Afrika melaporkan kejadian luar biasa penyakit Ebola di Guinea dan sejak itu jumlah kasusnya terus bertambah dan meluas ke lima negara Afrika Barat lainnya seperti Liberia, Sierra Leone, dan Mali. Dalam wabah yang terakhir, virus Ebola menyebabkan ribuan orang

sakit dan mengakibatkan 5.000 orang lebih meninggal dunia menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Ebola Virus Disease (EVD) atau yang sebelumnya disebut demam berdarah Ebola merupakan penyakit parah yang sering menyebabkan kematian pada manusia. Virus itu menular ke manusia lewat hewan liar dan kemudian menyebar di populasi manusia lewat penularan langsung, dari manusia ke manusia. Tingkat kefatalan akibat penyakit itu rata-rata 50 persen dan bervariasi antara 25 persen sampai 90 persen pada wabah terakhir.•

BALITBANGKES UJI COBA RIKHUS VEKTORA

B

adan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan melakukan uji coba Riset Khusus Vektor dan Reservoir Penyakit (Rikhus Vektora) di Donggala, Sulawesi Tengah, selama 35 hari mulai dari 28 September sampai 31 Oktober 2014. Kepala Balitbangkes Kementerian Kesehatan Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama SpP (K), MARS, DTM&H. DTCE tim pengumpul data atau enumerator yang diturunkan meliputi Tim Vektor; Tim Reservoir; dan Tim Kebijakan. Anggota tim berasal dari Universitas Tadulako; Politeknik Kesehatan Palu; Kantor Kesehatan Pelabuhan Palu; Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala; Balai Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Donggala; Balai P2B2 Banjarnegara; dan Tim Teknis dari B2P2 VRP Salatiga. Hasil tangkapan lapangan dari uji coba riset itu meliputi 2.871 nyamuk, 2.005 jentik, 127 tikus, dan 136 kelelawar. Pemrosesan data dilakukan untuk mengidentiikasi genus (hingga spesies bila memungkinkan) dari masing-

masing nyamuk, tikus dan kelelawar yang telah dikumpulkan. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk spesimen nyamuk, tikus dan kelelawar untuk mengetahui apakah nyamuk yang dikumpulkan merupakan vektor malaria atau demam berdarah dengue; apakah tikus yang dikumpulkan bisa menyebarkan leptospirosis dan hanta; dan apakah kelelawar yang dikumpulkan merupakan penular Nipah Virus. Hasil uji coba ini akan jadi salah satu dasar untuk memulai Riset Khusus Vektor dan Reservoir Penyakit tahun 2015 untuk mengetahui jenis dan pola vektor serta reservoir penyakit yang menular melalui nyamuk, tikus, dan kelelawar di Indonesia. “Dalam riset selama tiga tahun itu, Balitbangkes akan mengumpulkan 305 ribu spesimen nyamuk, 42 ribu spesimen tikus dan 24 ribu spesimen kelelawar,” kata Prof Tjandra. Riset itu dilakukan untuk mengetahui vektor penyakit yang ada, mekanisme penularan penyakit lewat vektor, dan patoisiologi (proses terjadinya) penyakit-

penyakit yang ditularkan oleh vektor supaya selanjutnya bisa digunakan untuk mencari cara pencegahan dan penanggulangannya.

Dampak Biogeograis

Indonesia merupakan negara yang secara biogeograis merupakan pertemuan dua daerah pembagian binatang di dunia, yaitu daerah Oriental dan Australia, sehingga spesies satwa liarnya sangat beragram dan terdistribusi di berbagai tipe habitat dan ekosistem. Kondisi itu berpengaruh terhadap sebaran vektor dan reservoir penyakit, serta penyakit yang ditularkan. Pemutakhiran data secara berkesinambungan mengenai sebaran geograis, perubahan iklim, serta konirmasi vektor dan reservoir penyakit sangat diperlukan untuk mengetahui macam dan jumlah spesies, potensi dan perannya dalam penularan penyakit tular vektor serta reservoir di Indonesia. Data-data tersebut bermanfaat dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit tular vektor dan reservoir, kata Prof. dr. Tjandra pada pembukaan sosialisasi riset

khusus vektor dan reservoir penyakit di Indonesia pada 28 Agustus 2014 di Semarang. Vektor dan reservoir penyakit di Indonesia berasal dari hewan tak bertulang belakang seperti nyamuk, tikus, dan kelelawar. Masalahnya belum banyak pengetahuan tentang penyakit yang disebarkan oleh hewan tidak bertulang. Tahun 2014, Balitbangkes telah mengagendakan pelaksanaan riset khusus vektor dan reservoir penyakit di Indonesia karena minimnya data base tentang penyebaran dan peningkatan kasus penyakit tular vektor dan reservoir yang tidak dapat diprediksi dan terkendali. Riset khusus vektor dan reservoir penyakit akan dilaksanakan secara bertahap di 34 provinsi di Indonesia selama tiga tahun mulai 2015 sampai 2017. Pada tahun 2015 kegiatan dilaksanakan di sembilan provinsi, tahun 2016 di 13 provinsi dan tahun 2017 di provinsi tersisa. Pelaksanaan persiapan dan uji coba sudah mulai dilakukan tahun 2014. Pengumpulan data akan mencakup 136 kabupaten dengan 86 titik ekosistem di seluruh provinsi.•


PERISTIWA Ketua misi Ebola PBB Anthony Banburry (pada layar) berbicara di hadapan anggota Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan membahas krisis Ebola di kantor pusat PBB, New York.

EBOLA TELAH MEMBUNUH

5.177 ORANG

S

edikitnya 5.177 orang meninggal dunia akibat wabah Ebola yang bermula dari beberapa negara Afrika dan kemudian berdampak sampai ke Spanyol dan Amerika Serikat, demikian menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Menurut data WHO sampai 11 November 2014, total ada 14.413 kasus yang dikonirmasi, kemungkinan dan dicurigai sebagai penyakit virus Ebola yang dilaporkan di enam negara

terdampak yakni Guinea, Liberia, Mali, Sierra Leone, Spanyol, dan Amerika Serikat serta dua negara yang terdampak sebelumnya, Nigeria dan Senegal. Negara-negara yang tercatat sebagai daerah dengan tingkat penyebaran luas dan transmisi intens yakni Guinea, Liberia, dan Sierra Leone sementara negara dengan atau yang memiliki kasus awal dengan penularan lokal meliputi Mali, Nigeria, Senegal, Spanyol, dan Amerika Serikat. Di negara-negara dengan penyebaran luas


dan penularan intens, WHO mencatat 14.383 laporan kasus yang dikonirmasi, kemungkinan dan diduga Ebola dengan 5.165 kemarian sampai 11 November menurut laporan Kementerian Kesehatan Guinea, Sierra Leone dan Liberia. Kasus yang berakibat kematian paling banyak terjadi di Liberia (2.812 kematian), Sierra Leone (1.187 kematian) dan Guinea (1.166 kematian). Angka kematian Liberia telah direvisi jadi lebih rendah dari 2.836 karena

ada reklasiikasi, demikian menurut laporan Global Alert Response (GAR) di laman resmi WHO. Sebanyak 570 petugas kesehatan dilaporkan terinfeksi virus Ebola dengan rincian 93 di Guinea; 332 di Liberia; dua di Mali; 11 di Nigeria; 128 di Sierra Leone; satu di Spanyol; dan tiga di Amerika Serikat. Sebanyak 324 tenaga kesehatan meninggal dunia akibat infeksi virus tersebut. WHO melakukan penelitian ekstensif untuk memastikan bagaimana mereka terinfeksi. Indikasi

Sejumlah anak memperhatikan petugas kesehatan yang menyemprotkan desinfektan diluar sebuah masjid di Bamako, Jumat (14/11). Pemerintah kota secara resmi mengungkapkan jenazah imam Guinea, terduga tewas akibat virus Ebola pada 27 Oktober lalu, dimandikan di masjid sebelum pemakaman. Mali mencatat setidaknya 200 kontak terkait telah dikonirmai atau kemungkinan terjangkit virus Ebola saat mencari pengendalian terjangkitnya Ebola kedua, menurut keterangan resmi kesehatan

Petugas kesehatan memindahkan jasad wanita yang tewas akibat virus Ebola di distrik Abeerden, Freetown, Sierra Leone

awal menunjukkan kemungkinan infeksi terjadi di luar konteks perawatan dan penanganan pasien Ebola. Upaya pencegahan infeksi dan pengontrolan jaminan kualitas dilakukan di pusat-pusat perawatan pasien Ebola di tiga negara dengan tingkat penularan

tinggi dan upaya-upaya dilakukan untuk memastikan pasokan alat perlindungan personal dan pelatihan bagi tenaga kesehatan tersedia. Sementara di negara dengan kasus-kasus dengan kasus-kasus awal dan transmisi lokal seperti Mali, Nigeria, Senegal, Spanyol, dan Amerika

serikat dilaporkan berasal dari negara-negara dengan penyebaran Ebola luas dan tingkat penularan tinggi. Di Mali, ada empat laporan kasus termasuk tiga kematian pada 13 November. Lalu ada empat kasus dan satu kematian di Amerika Serikat dan semua pasien sudah keluar dari rumah sakit. Di Spanyol, 24 hari telah berlalu setelah petugas pelayanan kesehatan terinfeksi saat merawat pasien Ebola di Madrid dan dinyatakan tak terinfeksi Ebola dan diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Negara itu mendeklarasikan telah bebas Ebola 42 hari setelah kasus dinyatakan negatif dan pemantauan terhadap 83 orang yang melakukan kontak dengan petugas pelayanan kesehatan itu selama 21 hari sudah tuntas. Sementara di Nigeria ada 20 kasus dan delapan kematian dan di Senegal ada satu kasus tanpa kematian. Kedua negara pada 17 Oktober dan 19 Oktober mendeklarasikan keberhasilan mereka merespons penyebaran penyakit tersebut.•


REFORMASI BIROKRASI

TUKIN PENGARUHI DISIPLIN KERJA

P

oniran, PNS yang mempunyai tugas sebagai pengemudi bus antara jemput jurusan Kemenkes-Rawa Bambu dan Narogong Bekasi pulang pergi, sumringah setelah menerima tunjangan kinerja (Tukin) sejak awal tahun 2014. Dia siap berangkat lebih pagi dan pulang lebih sore, dibanding penumpang yang ikut bus yang dikemudinya. Paling tidak satu jam lebih pagi dan satu jam lebih sore. Satu jam lebih pagi, karena harus menuju tempat bus parkir dan mempersiapkannya. Demikian juga kalau sore waktu pulang. Ketika semua penumpang sudah sampai rumah masing-masing, poniran masih harus merapihkan kendaraan terlebih dahulu. “Sekalipun harus

lebih awal berangkat dan lebih akhir sampai rumah, saya tetap gembira dan semangat bekerja, karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai pengemudi. Kalau ditanya capek apa enggak ? ya ...pasti capek, apalagi jalanan jabodetabek, dimana-mana macet. Tapi, saya tetap senang dan gembira, apalagi tunjangan kinerja sudah diterima. Kalau ingat tunjangan kinerja sudah diterima, capek dan lelah langsung hilang”, aku Poniran tersenyum sumringah. Bagaimana dengan para penumpang lainnya? Ternyata banyak perubahan dari pengamatan Poniran. Menurutnya, sebelum tukin diterima, penumpang kalau tertinggal jemputan marah-marah, padahal bukan salah pengemudi, tapi salah penumpang yang terlambat datang sesuai


waktu yang telah disepakati, sehingga tertinggal bus jemputan. “Sekarang kalau tertinggal tidak ada yang marah, mereka kemudian mengejar bus jemputan dengan ojek atau kendaraan lain. Penumpang menyadari bahwa kita harus disiplin dengan waktu”, ujar muazin yang bersuara merdu ini. Fenomena lain, yakni kekompakan. Menurut pengemudi yang rajin shalat jama’ah ini, setelah terima tukin karyawan lebih kompak, tepat waktu ketika datang dan tepat waktu pula dikala pulang, termasuk karyawan yang menggunakan bus yang dikemudinya. “Hampir 90% penumpang menggunakan bus jemputan pergi dan ulang. Hanya sebagian yang tidak menggunakan bus jemputan dikarenakan sedang dinas luar kota(DL), keberbagai daerah. Sangat

jarang, bahkan tidak ada yang berangkat terlambat belakangan atau pulang lebih dahulu. Semua kompak pergi dan pulang pada waktu yang sama. Bagi saya sebagai pengemudi juga lebih mudah dan pasti kapan pergi dan pulang”, ujarnya yakin. Berbeda dengan sebelumnya, tidak jelas. Siapa penumpang pergi dan siapa penumpang pulang. Berangkat atau tidak, ikut jemputan atau tidak. Tidak jelas. Kalau suatu saat tertinggal, ternyata yang bersangkutan mau ikut jemputan, akhirnya marahlah mereka, karena merasa ditinggal. Apalagi mereka merasa membayar iuran bulanan untuk operasional kendaraan. “ Sekarang, kebiasaan lama yang tidak baik itu hilang, berganti dengan kedisiplinan yang tinggi, termasuk ketika ditawarkan berangkat lebih awalpun mereka siap, dari pada terlambat lebih baik lebih cepat sampai kantor”, ujar Poniran. Kondisi Kantor Sebelum tukin, datang kantor pukul 07.30 itu pagi banget. Sehingga kalau tamu yang berkunjung ke kantor pukul 08.00 masih sepi, ruangan banyak kosong belum berpenghuni. Sekarang, pukul 07.30 sudah ramai seperti pasar. Apalagi wilayah lobby sebagai tempat karyawan melalukan absensi, hiruk pikuk dan terburu-buru mengejar absen. Sebut saja Fany, merasa kecewa berat karena absensinya terlambat satu menit. “Aku berharap tidak terlambat hari

ini, dengan segala daya dan upaya menembus kemacetan jakarta, eh ternyata masih terlambat juga. Terlambatnya satu menit lagi, nyesek banget”, ujarnya kesel.

Rupanya, karyawan lebih mudah berdisiplin diatur dengan sistem. Karena sistem tersebut bekerja tidak bertoleransi dengan pelanggaran atau penyimpangan. Siapa yang melanggar akan mendapat hukuman. Hukuman yang paling tidak disukai adalah

pemotongan gaji atau tunjangan kinerja. Sebab, umumnya orang bekerja untuk mendapatkan uang atau gaji. Tentu tidak ingin gajinya berkurang. “Nah bagaimana kalau sudah berangkat kerja, hanya terlambat satu menit sama dengan mereka yang terlambat 30 menit dengan potongan 0,5% dari tukin. Kalau satu menit itu terjadi pada keterlambatan ke 31 menit potongannya lebih besar lagi menjadi 1 %, kan nyesek”, ujar Fany sambil

ngeloyor memegang helm. Bila dilihat dari absensi, maka dapat disimpulkan bahwa karyawan lebih disiplin dalam kehadiran setelah mendapat tukin. Terbukti dari salah satu rekapitulasi absensi satuan kerja Puskom Publik Kemenkes dari Januari-Juni 2014, rata-rata setiap bulannya sebagian besar diatas 30 persen karyawan hadir kurang dari pukul 07.30, sedangkan 20 persen karyawan hadir 07.30-

08.00, sedangkan lebih dari pukul 08.00 dibawah 19 persen. Sementara karyawan yang tidak hadir dengan keterangan rata-rata dibawah 10 persen setiap bulannya. Gambaran kehadiran karyawan di atas memang tidak menggambarkan kondisi kehadiran seluruh karyawan Kementerian Kesehatan, tetapi setidaknya dapat sebagai gambaran umum, yang kemungkinan tidak terlalu berbeda, bahwa kehadiran karyawan sudah lebih baik. Hal ini juga diamini oleh Kasubag Kepegawaian dan Umum Okto Rusdianto, ST

mengatakan, setelah tukin benarbenar menjadi kenyataan mendorong karyawan menjadi lebih rajin dan disiplin untuk hadir dan pulang bekerja tepat waktu. “ Memang kalau melihat data yang ada tahun 2014, karyawan sudah lebih baik tingkat kehadirannya dibanding dengan tahun 2013. Sebab, tahun tersebut, tukin baru sebagai wacana dan benar-benar diterima baru pada akhir tahun 2013”, ujar Okto.•


TEROBOSAN

FOXNEWS.COM

SATU LAGI STRAIN POLIOVIRUS BERHASIL DIBERANTAS


L

di Nigeria, Pakistan dan Afghanistan. Poliovirus menyebabkan polio atau poliomyelitis, penyakit yang sangat menular dan infeksi sistem syaraf yang tak tersembuhkan tapi bisa dicegah dengan vaksinasi. Pada tahun 1980an, virus itu setiap tahun membunuh atau melumpuhkan sekitar 350.000 orang di seluruh dunia. Namun sejak WHO meluncurkan Inisiatif Pemberantasan Polio Global tahun 1988, jumlah kasusnya turun 99 persen lebih.

Meski demikian, karena poliovirus tipe 1 masih menyebar di tiga negara, penyakit itu masih mengancam kawasankawasan bebas polio dunia yang tingkat vaksinasinya tidak cukup tinggi menurut WHO. Poliovirus tipe 1 adalah strain virus yang paling jahat, menyebabkan kesakitan pada satu dari setiap 200 orang yang terinfeksi. Jauh lebih tinggi virulensinya dibandingkan dengan pliovirus tipe 3 yang menyebabkan satu per 2.000 orang yang terinfeksi sakit. Kasus polio terakhir

yang disebabkan oleh strain poliovirus tipe 3 terjadi pada bayi umur 11 bulan di Nigeria, yang menurut WHO, menjadi lumpuh pada 10 November 2012. Sejak itu tidak ada lagi kasus yang dilaporkan dan virus itu tidak muncul dalam uji laboratorium yang dilakukan tim surveilans polio WHO. Badan kesehatan dunia itu masuk melanjutkan kegiatan surveilans untuk melihat apakah penularan poliovirus tipe 3 sudah benar-benar berhenti, demikian seperti dilansir laman LiveScience.•

WWW.THEINDYCHANNEL.COM

aporan terbaru menyebutkan bahwa satu lagi strain virus yang menyebabkan penyakit polio berhasil diberantas di seluruh dunia. Dalam dua tahun ini tidak ada laporan baru kasus polio yang disebabkan oleh strain virus yang disebut poliovirus tipe 3 menurut para peneliti dan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (Centers for Disease Control and Prevention/CDC). Pemberantasan poliovirus tipe 3 akan menjadi “tonggak sejarah” upaya pemberantasan polio global, kata para peneliti dalam laporan yang diterbitkan 13 November. Dunia belum bisa menyingkirkan polio. Ada tiga strain poliovirus. Meski penularan poliovirus tipe 2 telah berhenti sejak 1999 dan dalam dua tahun terakhir sudah tidak ada laporan kasusnya, tapi penularan poliovirus tipe 1 masih terjadi


TEROBOSAN

MODEL MATEM UNTUK IDENTI RISIKO BUNUH H asil studi menunjukkan bahwa satu model matematis baru bisa digunakan untuk mengidentiikasi tentara dengan risiko tinggi melakukan bunuh diri. Para peneliti menganalisis informasi dari 40.000 lebih tentara Angkatan Darat Amerika Serikat yang menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami gangguan jiwa antara tahun 2004 dan 2009. Sudah diketahui bahwa orang yang masuk ke rumah sakit dengan diagnosis gangguan jiwa berisiko tinggi bunuh diri ketika keluar dari rumah sakit. Namun tidak akan praktis jika semua orang yang keluar dari perawatan psikiatri di rumah sakit harus menjalankan program pencegahan bunuh diri, karena belum tentu semuanya berisiko melakukan bunuh diri. Para peneliti mengatakan, akan lebih praktis menargetkan program intensif kepada mereka yang paling berisiko melakukan bunuh diri. Menurut hasil studi baru, 68 tentara meninggal dunia karena bunuh diri dalam satu tahun setelah keluar dari rumah sakit, yang diterjemahkan menjadi tingkat bunuh diri 264 per 100.000 tentara yang menjalani perawatan di rumah sakit setiap tahun, jauh lebih tinggi dari tingkat bunuh diri di antara tentara Angkatan Darat Amerika Serikat yang 18,5 per 100.000 tentara per tahun. Para peneliti memasukkan informasi dari ile administratif Angkatan Darat dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat ke program komputer untuk melihat faktor-faktor yang bisa digunakan untuk memprediksi risiko bunuh diri. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa algoritma komputer lebih akurat dalam


memprediksi risiko bunuh diri seseorang dibandingkan dokter karena tidak seperti manusia, model komputer bisa menelaah ratusan potensi risiko dalam sekali waktu. Dalam studi yang baru, program para peneliti melihat 131 variabel terkait risiko bunuh diri, dari faktor dasar seperti gender dan usia sampai ke yang rinci seperti apakah orang itu punya akses ke senjata, pada tentara yang sebelumnya menjalani perawatan karena sakit jiwa atau mengalami gangguan stres pascatrauma. Studi itu menemukan lima persen tentara yang diprediksi menggunakan model mereka berisiko paling tinggi melakukan bunuh diri setelah separuh dari mereka keluar dari rumah sakit. “Konsentrasi tinggi risiko bunuh diri dalam lima persen pasien rawat inap berisiko tinggi itu mengejutkan,” kata salah satu penulis hasil studi itu, Ronald Kessler, seorang profesor kebijakan pelayanan kesehatan di Harvard Medical School.

Terlebih lagi, sebanyak lima persen tentara ini juga berisiko tinggi mengalami risiko gangguan lain setelah keluar dari rumah sakit, termasuk meninggal karena luka, mencoba bunuh diri atau kembali dimasukkan ke rumah sakit. Faktor yang digunakan untuk memprediksi kuatnya risiko bunuh diri adalah pria, terlambat masuk, punya senjata api terdaftar, pernah mencoba bunuh diri pada masa lalu, serta aspek perawatan psikiatri sebelumnya seperti jumlah resep antidepresan yang diberikan dalam 12 bulan terakhir dan gangguan yang didiagnosis selama perawatan. Tingkat bunuh diri di antara tentara Angkatan Darat Amerika Serikat meningkat sejak 2004. “Meski intervensi dalam strata risiko tinggi ini tidak akan menyelesaikan masalah bunuh diri tentara Angkatan Darat Amerika Serikat, tahu bahwa bunuh diri pascaperawatan di rumah sakit jiwa menyumbang 12 persen dari seluruh kasus bunuh

WWW.FLICKR.COM/GAGESKIDMORE

MATIKA IFIKASI H DIRI

“Konsentrasi tinggi risiko bunuh diri dalam lima persen pasien rawat inap berisiko tinggi itu mengejutkan,” Ronald Kessler

diri tentara AS, algoritma itu akan membantu penentuan target intervensi preventif,” kata peneliti dalam jurnal JAMA Psychiatry edisi 12 November. Namun riset lebih lanjut masih diperlukan sebelum dokter bisa menggunakan model itu. Sebagai contoh, para peneliti mengatakan, karena model itu berdasarkan informasi dari hanya 68 kasus bunuh diri, pengujian lebih lanjut perlu dilakukan menggunakan

data terbaru untuk mengonirmasi sebagus apa model itu bisa memprediksi bunuh diri. Para peneliti juga perlu mempertimbangkan potensi bahaya dari model itu karena menjalani program pencegahan bunuh diri intensif bisa mengarah pada “pengawasan yang tak sepantasnya” yang bisa mempengaruhi karir tentara, kata para peneliti seperti dilansir laman LiveScience.•


KOLOM

HABIS GELAP TERBITLAH TERANG Oleh : Prawito

W

ajah Jiman (74 tahun) terlihat sumringah setelah ia selesai menjalani operasi katarak pada mata kirinya. Dia menutup mata sebelah kanan dengan tangan, lalu ia berkata, “padang”, yang artinya terang. Kemudian Jiman menutup mata kiri, kemudian berkata “peteng”, artinya gelap. Mata kanan Jiman memang belum bisa melihat terangnya cahaya, karena kataraknya belum dioperasi. Petani padi yang tinggal di Desa Pujorahayu, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Sumatera Selatan ini, baru saja menjalani operasi katarak dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD OKU Timur. Sambil menunggu operasi mata sebelah kanan dan adaptasi mata sebelah kiri, Jiman sudah mulai ke sawah, melihat tananam padi, singkong, tomat, cabe, pisang, coklat dan memberi makan ikan patin di kolamnya. “Kolam ini saya isi 2500 benih patin dan 1500 benih mujaher. Saya melakukan ini agar tidak bosan di rumah,

sambil menunggu operasi mata sebelah kanan satu bulan lagi,” ujar Jiman dalam bahasa Jawa medhok. Jiman adalah satu dari 4 juta lebih pendudukan Indonesia yang mengalami katarak. Dari jumlah itu, penderita katarak yang mengalami kebutaan sebanyak 800 ribu orang. Berdasarkan hasil survei kebutaan pada usia lanjut dan Riskesdas 2013, prevalensi kebutaan masih di atas 0,5 persen pada kelompok umur tertentu. Secara nasional dari semua kelompok usia, prevalensi kebutaan sebesar 0,4 persen dan katarak 1,8 persen serta severe low vission sebesar 0,9 persen Apabila dikonversi dalam jumlah absolut penduduk Indonesia usia 6 tahun ke atas maka diperoleh data: jumlah penderita kebutaan sebesar 898.856 orang, severe low vission sebesar 2.022.427 orang dan penderita katarak 4.044.854 orang. Menurut dr. Edy, spesialis mata yang bekerja di RSUD OKU Timur, dua penyebab terbanyak gangguan mata adalah refraksi dan katarak. Keduanya dapat ditangani dengan hasil yang baik dan cost-effective di berbagai


negara termasuk Indonesia. “Apalagi dengan JKN, masyarakat dapat dengan mudah mengatasi masalah katarak. Satu pekan hampir 80 pasien katarak dapat dioperasi. Saya bangga membantu mereka dapat melihat kembali, setelah bertahun-tahun tak melihat,” ujarnya.

Katarak dan Cataract Surgical Rate (CSR) Katarak atau kekeruhan lensa mata merupakan salah satu penyebab kebutaan terbanyak Indonesia maupun di dunia. Perkiraan insiden katarak adalah 0,1 persen per tahun atau setiap tahun di antara 1.000 orang terdapat seorang penderita baru katarak. Penduduk Indonesia juga memiliki kecenderungan menderita katarak 15 tahun lebih cepat dibandingkan penduduk di

daerah subtropis. Sekitar 1622 persen penderita katarak di Tanah Air, dioperasi pada saat berusia di bawah 55 tahun. Masih banyak penderita katarak yang tidak mengetahui jika mereka menderita katarak. Hal ini menjadi penyebab dari tiga terbanyak alasan penderita katarak belum operasi. Hasil Riskesdas 2013 menujukan 51,6 persen penderita katarak belum dioperasi, karena tidak mengetahui menderita katarak. Sebanyak 11,6 persen karena tidak mampu membiayai dan 8,1 persen karena takut operasi. Pada 2006 WHO menyebutkan angka Cataract Surgical Rate (CSR) Indonesia berkisar 465. CSR adalah angka operasi katarak per satu juta populasi per tahun. Angka CSR dihitung melalui pengumpulan data

menunjukkan belum semua kabupaten/kota mempunyai layanan kesehatan mata, khususnya bedah katarak terutama pada daerah yang lokasinya jauh. Di samping itu, kesadaran masyarakat masih kurang untuk kualitas kehidupannya dari segi penglihatan.

Dokter Spesialis Mata (SpM)

jumlah operasi katarak yang telah dilakukan per tahun di suatu daerah per negara per satu juta populasi. Data 2006 itu adalah data terbaru. Sampai saat ini belum ada data lagi yang menyebutkan berapa sebenarnya angka CSR Indonesia. Hal ini kemungkinan karena belum adanya sistem pengumpulan data operasi katarak yang baik dan belum ada sistem pelaporan yang baik pula. Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) pernah menyebutkan pada pertemuan tahun 2012 bahwa kemungkinan angka CSR Indonesia berkisar 700-800, namun ini tentunya memerlukan pembuktian data yang baik. Bila kita mengacu pada indikator CSR, katakan Indonesia mentargetkan CSR 2000, maka diperlukan jumlah operasi katarak

untuk populasi Indonesia (estimasi 250 Juta) adalah sebesar 500.000 operasi katarak per tahun. Menurut Perdami estimasi kemampuan operasi katarak oleh dokter-dokter mata di Indonesia pertahunnya berkisar 150.000-180.000. Perhitungan kasar ini menunjukkan bahwa untuk mencapai angka CSR 2000 saja, Indonesia mempunyai back log operasi katarak sebesar 320.000-350.000 per tahunnya. Hasil survey Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) di Sulsel dan NTB mendapatkan hambatan terbesar penderita katarak yang tidak dioperasi katarak adalah tidak adanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mata khususnya katarak dan merasa belum memerlukan tindakan operasi katarak. Kedua hambatan ini

Penanganan gangguan penglihatan membutuhkan tenaga dokter spesialis mata. Sampai dengan Desember 2013, jumlah dokter spesialis mata yang terdaftar di Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah sebanyak 1.455 orang. Jumlah dokter spesialis mata yang terdaftar di Pengurus Pusat Perdami adalah sebanyak 1.522 orang dan residen mata sebanyak 612 orang. Dengan demikian secara nasional satu dokter spesialis mata rata-rata melayani lebih dari 160.000 penduduk. Angka ini masih sangat jauh dibandingkan standard WHO, yaitu 1:20.000. Persebaran spesialis mata juga belum merata. Seharusnya setiap kabupaten/kota setidaknya terdapat seorang dokter spesialis mata untuk memudahkan akses masyarakat. Namun jika dilihat jumlah dokter dan jumlah kabupaten/kota di masing-masing provinsi terlihat ada provinsi yang jumlah dokter spesialis mata kurang dari jumlah kabupaten/kota dan sebaliknya terdapat provinsi yang memiliki dokter spesialis mata yang banyak. Seperti DKI Jakarta, mempunyai rasio dokter spesialis mata

per kasus 86, sedangkan NTT mempunyai rasio 4,430. Sangat tidak merata. Selanjutnya jika jumlah dokter SpM disandingkan dengan kasus kebutaan, maka terlihat rasio terbesar terdapat pada Provinsi Sulawesi Barat (1:4.000 kasus kebutaan), Provinsi NTT (1: 4.000 kasus) dan Provinsi Lampung (1: 1.700 kasus). Sedangkan Rasio terkecil terdapat di Provinsi DKI Jakarta (1: 86 kasus), Provinsi DI Yogyakarta (1: 105 kasus) dan Provinsi Sumatra Barat (1: 205 Kasus). Jika kebutuhan tenaga Dokter SpM dikaitkan dengan standard yang diberlakukan oleh WHO, yaitu perbandingan 1:20.000 penduduk maka terlihat belum ada satu provinsi pun di Indonesia yang memenuhi syarat tersebut. Hanya DKI Jakarta saja yang mendekati kriteria WHO tersebut. Pertanyaanya, bisakah pertumbuhan dokter Spesialis Mata berpacu dengan percepatan bertambahnya kasus katarak baru sebesar 250.000 penduduk per tahun? Problematika ini harus dicarikan jalan keluarnya sesegera mungkin. Di samping pengobatan, pemerintah juga harus terus menggiatkan program promotif dan preventif agar katarak bisa dicegah. Sekurangkurangnya pemerintah bisa memperlambat percepatan bertambahnya kasus baru katarak dan kebutaan. Inilah tantangan masa depan kita semua. Mengubah penderita katarak yang “gelap” menuju terbit “terang” di mata mereka.•


POTRET

dr. Mohamad Subuh, MPPM

BEKERJA MEMBANGUN KEMITRAAN SEHAT enurut dr. Mohamad Subuh, MPPM, kepemimpinan yang kuat adalah pengaruh. Tak kurang tak lebih. Dia menjadikan prinsip itu sebagai pegangan selama memimpin Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan. Mohamad Subuh mengatakan kepemimpinan yang kuat akan terbangun melalui kemitraan. “Kemitraan yang dibangun dalam koridor sinergitas,” kata Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) yang dilantik pada 17 Oktober 2014 itu. Dokter yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal P2PL itu berusaha membangun kemitraan internal lewat pertemuan-pertemuan koordinasi dengan pejabat di lingkungannya. “Terus menerus kita rapat dengan teman-teman untuk merumuskan bagaimana bisa mencapai program-program kita, baik program prioritas yang sifatnya nasional, regional, maupun internasional, global,” katanya. Pria kelahiran Pontianak itu juga berusaha membangun kemitraan lintas sektor dengan membuka komunikasi dan menjalin kerja sama dengan pejabat-pejabat eselon I di kementerian atau institusi lain. “Sebagai pejabat eselon I, counterpart kita juga eselon 1, kita harus bangun komunikasi terbuka supaya kita punya kesempatan lebih luas untuk menggerakkan sektor lain di luar sektor kesehatan,” katanya.

M



POTRET

Kemitraan lintas sektor, menurut dia, sangat penting dalam pengendalian penyakit karena masalah-masalah kesehatan berkaitan dengan determinan kesehatan. “Determinan yang paling banyak itu justru yang non-kesehatan, misalnya masalah demam berdarah atau malaria. Hal-hal ini kan sebenarnya diakibatkan oleh sesuatu yang sifatnya non-kesehatan seperti drainase yang kurang baik, infrastruktur yang kurang baik yang membuat air bersih tergenang,” jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya upaya untuk menggerakkan sektor-sektor non-kesehatan dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. “Determinan nonkesehatan yang harus kita gerakkan, dan kita enggak usah malu-malu, sowan

saja. Rencana saya juga akan sowan ke Dirjen Imigrasi supaya mereka bisa memahami dan bersama-sama mengatasi permasalahan Ebola atau penyakit menular lainnya. Lalu ke PU, Kemenag, Pendidikan, Perhubungan. Semua memang harus kita ajak berpartisipasi aktif,” paparnya. Dia juga menekankan bahwa kerja sama lintas sektor dalam pengendalian penyakit maupun penyehatan lingkungan akan berhasil jika dilakukan lewat kemitraan, bukan sekedar peran serta. “Kemitraan adalah partisipasi yang sifatnya sharing. Jadi misalnya Kementerian PU punya dana untuk pembangunan, tapi dia tak punya dana untuk pantau kualitas air. Oke, pemantauan kualitas dan pembinaan sumber dayanya dari kami,


kata orang dari kesehatan... Itu yang disebut kemitraan,” katanya. Kemitraan antar pelaksana program dan antar lembaga, menurut dia, sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan besar dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan seperti munculnya penyakitpenyakit menular baru, penyakit lama yang kembali lagi seperti Ebola, serta tren peningkatan penyakit tidak menular. Dalam menghadapi tantangan-tantangan itu, pemerintah menjalankan program-program pembangunan kesehatan, termasuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional. “Di situ ada patron-patron

yang harus kita selesaikan tahap demi tahap... Masingmasing item dari kegiatan ini tentunya harus direalisasikan dengan kita bersinergi,” katanya. “Saya kira kalau kita bisa merangkainya dengan kemitraan maka kita akan menghasilkan achievement bersama sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional,” katanya. Ia menjelaskan pula bahwa kunci kemitraan adalah sinergi dan untuk mencapai keselarasan itu ada tiga syarat yang mutlak harus dipenuhi yakni saling percaya, komunikasi terbuka dan inovasi. Dia menambahkan, rasa saling percaya akan tumbuh jika pihak-pihak yang bermitra saling terbuka, disiplin dan bekerja profesional. “Sekali lagi intinya

adalah saling percaya, komunikasi terbuka, dan inovasi. Saya pegang prinsip itu lama, 23 tahun atau 24 tahun, baik waktu bekerja di daerah maupun pusat. Dan seharusnya dengan itu kemitraan bisa dibangun untuk mendukung programprogram kita,” katanya.

Tiga Prioritas

Mohamad Subuh menjelaskan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan punya tiga prioritas yakni mengendalikan penyakit menular, menanggulangi penyakit tidak menular, dan menyehatkan lingkungan. Dalam upaya pengendalian penyakit menular, pemerintah harus berusaha mengendalikan penyakit-penyakit menular yang masih menjadi beban seperti tuberkulosis, malaria, demam berdarah dengue, lu burung dan HIV/AIDS. Selain itu pemerintah juga harus mencegah penyakit-penyakit yang muncul di kawasan lain seperti sindrom pernafasan Timur Tengah akibat virus corona baru atau MERS-CoV dan Ebola masuk ke dalam negeri. Selain itu, ia menjelaskan, pemerintah juga harus mengantisipasi dampak perubahan iklim pada perubahan pola penyakit atau transisi epidemiologi. “Kalau bicara penyakit, kita bicara siklus kehidupan, dari belum hamil, hamil, melahirkan, sampai tua itu terus bersinggungan dengan penyakit. Jadi bagaimana kita memutus rantai yang ada,” katanya. Sementara dalam menanggulangi penyakit tidak

menular, ia menjelaskan, pemerintah memfokuskan program pada lima penyakit yang paling banyak menimbulkan kematian yakni penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes melitus, dan kanker. Dalam pengendalian penyakit tidak menular, menurut dia, yang terpenting adalah mengendalikan faktorfaktor risiko dan untuk itu diperlukan kerja sama lintas sektoral. “Karena kita bermain di faktor risiko, maka itu akan tergantung pada bagaimana kita bisa mengendalikan, memantau faktor risiko itu terus menerus. Misalnya kita bicara soal penyakit jantung, faktor risikonya apa? Makanan lemak, kurang olahraga, stres, merokok. Nah kalau kita lari ke risiko itu kita lebih banyak bicara lintas program dan lintas sektor. Kemitraan lagi yang dibutuhkan,” katanya. Pelibatan sektor non-kesehatan dalam pengendalian penyakit

Kalau bicara penyakit, kita bicara siklus kehidupan, dari belum hamil, hamil, melahirkan, sampai tua itu terus bersinggungan dengan penyakit. Jadi bagaimana kita memutus rantai yang ada.

tidak menular antara lain dilakukan dalam upaya mengurangi dampak rokok terhadap kesehatan, yang dilakukan dengan mendorong pemerintah daerah menetapkan aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok serta memberlakukan aturan yang mewajibkan industri memasang peringatan bergambar seram pada kemasan produknya. “Penyakit tidak menular faktor risikonya antara lain LGG (lemak, gula, garam) terlalu banyak. Teorinya kan kita boleh makan garam satu sendok teh sehari, gula empat sendok teh boleh dan lemak lima sendok makan. Tapi apa mungkin itu kita kontrol. Kalau rokok bisa kita pasang peringatan, tapi kalau makanan agak susah, apakah nanti semua restoran Padang kita minta pasang lebel ‘Hati-hati makan makanan Padang bisa menyebabkan kolesterol tinggi, hipertensi, dan stroke...?” Kementerian Kesehatan, ia menjelaskan, berusaha menjalankan intervensi yang paling tepat untuk mengatasi masalah penyakit tidak menular. Sementara upaya-upaya penyehatan lingkungan difokuskan pada pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang mencakup lima pilar, yakni stop buang air besar sembarangan; cuci tangan pakai sabun; pengelolaan air minum/makanan rumah tangga; pengelolaan sampah rumah tangga; dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. “Kemudian kita jaga kualitas lingkungan dan juga tempat-tempat pengolahan

makanan dan limbah, termasuk limbah rumah sakit dan radiasi,” katanya. Alumnus program master kebijakan publik di University Southern California itu mengatakan bahwa upaya untuk menjalankan ketiga program prioritas itu harus ditunjang dengan tiga hal yakni surveilans yang kuat, sistem imunisasi, dan sistem karantina kesehatan sebagau upaya cegah tangkal.

Belum Cukup

“Kita mengerti 40 persen orang bisa sehat dan sakit tergantung pada kesehatan lingkungannya. Karena itu tentunya kita mesti memperhatikan kesehatan lingkungan, apakah itu lingkungan perumahan, lingkungan rumah tangga, atau lingkungan pekerjaan. Seperti ruangan ini, belum tentu AC-nya bagus, saya agak-agak lu dua hari ini, mungkin sudah saatnya orang BBTKL periksa ACnya,” kata M. Subuh lalu tertawa. “Lalu yang sudah dilakukan untuk menyehatkan lingkungan, apakah sudah cukup? Ternyata belum. STBM baru mencakup 30 persen dari kabupaten/kota yang melakukannya secara penuh,” tambah dia. Masih ada 70 persen kabupaten/kota yang belum sepenuhnya menjalankan kelima pilar STBM, yakni menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan serta menggerakkan warga untuk mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum/ makanan rumah tangga, mengelola sampah rumah tangga, dan mengelola limbah cair rumah tangga.


POTRET Pemerintah pusat masih harus bekerja keras mendorong pemerintah daerah menerapkan semua pilar dalam STBM sehingga pada akhir 2019 seluruh kabupaten/kota sudah menjalankan program itu secara penuh. Dia juga menekankan pentingnya menjalankan program-program spesiik seperti kota/kabupaten sehat serta fasilitas publik sehat seperti pelabuhan sehat, bandara sehat, dan pasar sehat. Selain itu, yang juga tak kalah penting, menurut dia, adalah membangun budaya bersih dan sehat dengan mendorong penyediaan fasilitas cuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir di tempat-tempat umum, termasuk di pinggir jalan, tempat para pedagang kaki lima menjajakan makanan. “Semua harus ditunjang budaya bersih, perilaku bersih, cuci tangan pakai sabun pada air mengalir minimal 20 detik itu bisa menjadi pemutus rantai penularan penyakit,” katanya. “Di pinggir jalan, ini salah satu yang akan saya gerakkan, kalau ada bakti sosia tolong dibuatkan tempat air dengan keran. Bagikan itu ke orang pinggir jalan. Karena selama ini dia cuci di situ, cuma ada satu ember air. Bayangkan, E. Coli, Rotavirus dan segala macam kuman penyebab penyakit bisa ada di situ,” kata M. Subuh, yang sekarang hanya jajan di warung makan dengan tempat cuci piringnya menggunakan keran. “Ini bentuk teknologi preventif, kita kembangkan. Toh sama saja, air bisa

Kalau di tentara maka P2PL ini adalah pasukan khusus atau pasukan khas. Artinya dia harus punya tenaga spesiik. Misalnya tenaga sanitarian yang bisa menjalankan fungsi dengan benar, epidemiolog yang bisa melakukan surveilans, atau kegiatan matamata, dengan baik sebelum pasukan turun. dalam ember, tinggal bikin keran atau keran pancar biar lebih hemat. Itu jelas memutuskan rantai penularan penyakit. Soalnya banyak yang menular lewat orofecal, hepatisis, thypoid, diare, kolera...dan hal-hal sederhana seperti ini bisa sangat bermanfaat,” kata pria yang kemana-mana membawa tisu basah antiseptik itu. Dia juga berencana memasukkan upaya-upaya preventif-promotif lewat program-program lintas sektor yang sedang dan akan berjalan. “Contohnya sekarang ada KIS, di situ sudah dimasukkan upaya pencegahan, selanjutnya bagaimana kegiatan-kegiatan


ini bisa sinergis dengan upaya-upaya pelayanan yang selama ini sudah berjalan,” katanya. Peluang lainnya, menurut dia, adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang antara lain mengamanatkan penyediaan dana untuk pembangunan desa. “Dikatakan akan ada dana yang diberikan kepada desa antara Rp800 juta sampai Rp1,4 miliar. Kita akan lihat bisa enggak kita bermitra dengan Kemendagri dan Wali Kota supaya bisa ada alokasi untuk pembiayaan kesehatan. Untuk apa? Untuk merangsang masyarakat membuat jamban misalnya, atau kegiatan-kegiatan STBM yang lain.”

Tiga Hal Krusial

Mohamad Subuh mengatakan saat ini ada tiga hal krusial yang harus dilakukan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yakni yang menyangkut kesisteman surveilans, sumber daya manusia dan inovasi teknologi pencegahan. Menurut dia, kekuatan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan seharusnya terutama bertumpu pada surveilans, pengamatan dan pengawasan terhadap apapun yang berkaitan dengan kesehatan. Ia mengatakan bahwa harus ada sistem surveilans yang kuat dari tingkat pusat sampai ke puskesmas untuk memantau potensi munculnya gangguan kesehatan masyarakat sedini

mungkin supaya upaya antisipasi juga bisa dilakukan secepat mungkin. “Ibaratnya, bagaimana jarum jatuh di puskesmas orang di pusat bisa langsung tahu. Artinya ada satu titik gejala penyakit pun di puskesmas, di pusat kita tahu,” katanya. Pembentukan sistem surveilans yang kuat, ia menjelaskan, membutuhkan kerja sama lintas sektor dan antara pusat dan daerah. Ia juga menekankan bahwa yang terpenting dalam pembangunan sistem surveilans yang kuat adalah kepatuhan, bukan alat atau teknologi penunjang. “Nah untuk yang sifatnya kepatuhan seperti itu, harus ada komitmen bersama... Jadi masalah kesisteman ini masalah komitmen,” katanya. Ia lantas mencontohkan kasus dugaan infeksi virus Ebola yang terjadi baru-baru ini. “Sistemnya bagus dan sudah berjalan tapi masih belum optimal sehingga baru h+2 kita tahu. Sebenarnya kita harusnya tahunya samasama. Kalau hari ini ada suspect Ebola jam 14.00, minimal kita tahu jam 14.30. Nah ini yang harus kita bikin. Alat bukan halangan karena kita terima kok SMS dan cara komunikasi cepat lainnya.” Masalah krusial dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang lain, menurut dia, adalah ketersediaan tenaga-tenaga dengan keahlian khusus. “Kalau di tentara maka P2PL ini adalah pasukan khusus atau pasukan khas. Artinya dia harus punya tenaga spesiik. Misalnya tenaga sanitarian yang bisa menjalankan fungsi dengan

benar, epidemiolog yang bisa melakukan surveilans, atau kegiatan mata-mata, dengan baik sebelum pasukan turun,” katanya. Tenaga-tenaga dengan keahlian dan ketrampilan khusus seperti entomolog, parasitolog, inspektur kesehatan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan untuk mendukung program dan kegiatan pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemberantasan penyakit. “Sekarang pasukan kita enggak cukup, terutama yang ada di provinsi dan kabupaten kota,” katanya. Ia lantas menuturkan bahwa selama menemani Menteri Kesehatan melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, dalam setiap sesi tanya jawab, gubernur dan bupati hanya selalu meminta tambahan dokter, dokter spesialis dan bidan. “Enggak ada yang minta epidemiolog, sanitarian... Padahal setelah kita cek, menyedihkan. Epidemiolog enggak ada. Saya pernah cek ya, dari 510 kabupaten/kota mungkin hanya 20 persen saja yang punya tenaga epidemiologi,” katanya. Padahal keberadaan tenaga-tenaga spesiik seperti epidemiolog, sanitasian, tenaga gizi, parsitolog, dan entomolog sangat penting untuk mendeteksi sejak dini potensi masalah kesehatan dalam masyarakat, melakukan surveilans, melihat tren penyakit. Ia menjelaskan awalnya ketersediaan tenagatenaga dengan keahlian dan ketrampilan khusus itu cukup banyak, namun kemudian makin berkurang

dan kepeminatannya makin rendah karena mereka akhirnya tidak bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. “Selanjutnya kita akan meningkatkan peran dan fungsi mereka di bagian fungsional. Itu harus diperkuat dengan adanya jabatan fungsional untuk mereka, supaya mereka juga bisa dapat bonus dari kenaikan pangkat cepat, tunjangan, dan peluang meningkatkan diri lewat kursus atau pendidikan lanjutan,” katanya. “Saya juga sudah bicara dengan Kepala Badan PPSDM untuk mengembangkan D1 atau D3 untuk tenaga asisten epidemiologi, entomolog, tenaga kesesehatan lingkungan, parasitolog,” katanya. “Dan harus bicara dengan Menpan untuk formasi. Dan daerah juga harus kasih slot,” tambah dia. Ia menjelaskan pula bahwa Kementerian

Kesehatan punya program Field Epidemiology Training Programs (FETPs) dan akan mempromosikan program itu ke pemerintah daerah supaya mereka mengirimkan tenagatenaga kesehatan di daerah untuk menjalani program pelantikan epidemiologi. “Kalau satu kabupaten punya dua epidemiolog saja, kalau ada 400 kabupaten/ kota, maka harus ada 800 epidemiolog. Kita sudah bekerja sama dengan universitas untuk memperluas daya tampung program pelatihan,” katanya. Tentang inovasi teknologi pencegahan, ia menjelaskan, selanjutnya perlu dikembangkan inovasi teknologi tepat guna untuk mendukung upaya-upaya seperti sanitasi dan kuratif. “Kalau kita bisa mewujudkan tiga itu saja, dengan dukungan lintas sektor dan lintas program, kita semua bisa tenteram dan damai. Jadi kalau ada gejala tertentu tidak gedubragan lagi,” katanya.

Dia menyadari bahwa membangun sistem surveilans, mengembangkan sumber daya manusia, dan menciptakan inovasi teknologi pencegahan tidak mudah dilakukan. “Tapi minimal kita bisa punya roadmap kapan ini bisa dilaksanakan, bagaimana caranya, seperti apa pendanaannya,” katanya. Semua itu menurut dia diperlukan untuk mencapai cita-cita pengendalian penyakit, yakni mengendalikan penyakit, mengeliminasi atau mengurangi prevalensi penyakit dengan jumlah tertentu, mengeradikasi atau meng-nol-kan penyakit, dan menerapkan stategi untuk mengakiri keberadaan semua penyakit. “Sekarang kan kita baru capai dua eradikasi, yang nol cacar dan polio. Masih banyak PR, eliminasi kusta, eliminasi malaria, eliminasi TB, eradikasi frambusia, eradikasi ilaria dan lain-lain,” demikian Mohamad Subuh.••


UNTUK RAKYAT

omisi IX DPR meminta penjelasan rinci dari pemerintah mengenai Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan sampai sekarang parlemen belum mendapat penjelasan dari pemerintah tentang program yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 3 November itu. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan seluruh program pemerintah harus memiliki payung hukum yang disepakati bersama DPR. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang juga mengatur tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menurut dia, bisa menjadi payung hukum pelaksanaan program KIS. “Salah satu klausul dalam Undang-Undang BPJS

K

adalah adanya produkproduk lain. Karena itu saya berasumsi KIS adalah salah satu produk BPJS,” katanya seperti dilansir kantor berita ANTARA pada Selasa (4/11). “Menurut yang saya dengar dari pemberitaan di media, beberapa menteri mengatakan penyelenggara KIS adalah BPJS. Namun, katanya lebih diperluas. Karena itu saya berasumsi KIS ini adalah penyempurnaan dari program BPJS dari program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” tuturnya.

Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Di tengah perbincangan Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) dengan peserta kegiatan kampanye peduli kesehatan menjawab salah satu pertanyaan peserta mengenai program baru Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Kesehatan Ibu dan Anak, Menkes menyatakan tidak ada program baru. Namun, dengan adanya


ANTARA

KOMISI IX DPR MINTA PENJELASAN SOAL KIS jaminan akan mendorong masyarakat untuk bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas kesehatan. “Dengan bersalin di Fasyankes dan ditolong Nakes, akan mempercepat akses ibu dan bayi dalam mencapai penanganan yang adekuat apabila terjadi komplikasi”, ujar Menkes. Pada kesempatan tersebut, Menkes menerangkan bahwa KIS merupakan perluasan cakupan kepesertaan dari fakir miskin dan orang tidak mampu, yang datanya belum termasuk ke dalam jumlah 86,4 juta jiwa penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yaitu: para gelandangan, pengemis, orang dan anak terlantar, penghuni panti dan lembaga pemasyarakatan, serta bayi yang lahir dari peserta PBI. Menkes juga menegaskan bahwa KIS juga memberikan manfaat yang lebih luas dari JKN, yaitu upaya promotif

dan preventif serta deteksi dini yang sebelumnya belum tercover JKN, seperti gizi, imunisasi dan pelayanan Posyandu. Kepada para ibu hamil, Menkes berpesan enam hal, yaitu: 1) Lakukan perencanaan persalinan dengan baik pada saat kehamilan, untuk itu ajak tenaga kesehatan berdiskusi tentang apa yang perlu dipersiapkan; 2) Bersalinlah di fasyankes yang berkualitas; 3) Pelajari bagaimana dan kemana mencari pertolongan apabila ibu dan bayi sakit; 4) Pastikan sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan; 5) Ikut program Keluarga Berencana (KB) segera setelah bersalin; dan 6) Libatkan keluarga dan masyarakat agar mempunyai tanggung jawab, sehingga dapat memiliki kesadaran bahwa semua dapat melaksanakan upaya pencegahan kematian ibu dan bayi di lingkungannya masing-masing.• (Pra)

DPR: KIS JANGAN TUMPANG TINDIH DENGAN JKN

A

nggota DPR Komisi IX DPR Budi Supriyanto mengatakan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) jangan sampai tumpang tindih dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Kalau transformasi ke KIS tentunya harus ada data terlebih dahulu tidak kemudian langsung disebarkan, sebab akan menjadi tumpang tindih. Janganjangan yang sudah punya BPJS tibatiba dapat lagi KIS,” katanya di kompleks parlemen Jakarta, Selasa (4/11). Politisi Partai Golkar itu mengatakan Komisi IX DPR akan melakukan pengawasan untuk memastikan program JKN tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan KIS. Ia juga mengatakan program JKN saja masih memerlukan perbaikan dalam pendataan. “BPJS masih kita evaluasi, kami sering menjumpai orang yang mampu dapat kartu BPJS atau Jamkesmas dan yang tidak mampu tidak dapat BPJS atau Jamkesmas. Jadi orang yang mampu malah dapat BPJS, sementara yang tidak mampu malah tidak dapat. Dan ini harus segera dievaluasi,” katanya. Pemerintah, menurut dia, harus membahas pelaksanaan program KIS dan JKN bersama DPR. Ia menambahkan, “BPJS itu berdasarkan keputusan pemerintah dan DPR menganggarkan Rp19 trilliun untuk 86 juta jiwa yang tidak mampu, sehingga harus ada pembahasan serius terkait BPJS Kesehatan dan KIS.”•


DARI DAERAH

PUSKESMAS SIM BERUSAHA UNGG DALAM PELAYAN

P

uskesmas Simpur yang berada di Jl. Tamin 69 Bandarlampung, Provinsi Lampung, sudah banyak menerima penghargaan. Puskesmas di depan Pasar Tamin itu telah memperoleh berbagai penghargaan baik dari Wali Kota Bandarlampung maupun dari Gubernur Lampung, antara lain penghargaan sebagai Puskesmas Terbersih, Puskesmas dengan Balai Sehat Terbaik, Puskesmas Berprestasi, dan Puskesmas Terbaik se-Bandar Lampung.

Kepala Puskesmas Simpur dr. Evi Mutia mengatakan keberhasilan Puskesmas ini menorehkan banyak prestasi karena penerapan pelayanan yang profesional dan ke depannya akan terus ditingkatkan apalagi dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Puskesmas ini menggunakan sistem online pendataan peserta JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ini. “Sistem online ini Juga untuk mengetahui anggota yang tercakup kapitasi

Puskesmas,” katanya. Sayangnya sistem online ini masih sering terganggu dan sulit diakses. “Sistem online-nya masih suka on-off alias lemot, mungkin karena di pagi hari semua mengaskes sehingga tidak connecting atau mungkin


ada faktor lainnya,” katanya. Ia menambahkan, Puskesmas tetap melayani pasien yang membutuhkan pelayanan sekalipun mereka tidak tercakup dalam kuota kapitasi JKN Puskesmas. “Jika kunjungan pertama diketahui bukan kapitasinya,

MPUR GUL NAN

dr. Evi Mutia. keberhasilan Puskesmas ini menorehkan banyak prestasi karena penerapan pelayanan yang profesional dan ke depannya akan terus ditingkatkan.

kami tetap melayani, setelah itu kami memotivasi untuk ke Puskesmas yang sesuai daerahnya. Jika pasien ingin tetap ke mari ya, kami sarankan untuk mengubah PPK Pertamanya ke Puskesmas ini, sehingga sesuai dengan aturan yang

ada di BPJS Kesehatan,” jelasnya. “Letak Puskesmas Simpur yang strategis membuat beberapa pasien yang lewat mampir ke Puskesmas rawat inap ini, ada pasien yang dari kecil ke Puskesmas ini, sembuhnya

di sini, dia tidak mau jika disuruh ke Puskesmas lain yang sesuai dengan daerahnya. Hal-hal- seperti itu tidak mungkin kami tolak,” tambah dia. Puskesmas yang memiliki tiga dokter umum dan dua dokter gigi ini juga menyediakan pelayanan untuk orang lanjut usia. Setiap hari pasien yang mengunjungi Puskesmas rawat inap ini antara 100 hingga 150 orang. Jumlah itu

menurut kepala Puskesmas tidak terlalu banyak karena Puskesmasnya diapit oleh dua Puskesmas rawat inap yang lain, yakni Puskesmas Rawat Inap Gedong Air dan Puskesmas Rawat Inap Kemiling. Petugas Puskesmas Simpur biasanya merujuk pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan ke Rumah Sakit DKI dan Rumah Sakit Bumi Waras.• Pembangunan rs di bantaeng


DARI DAERAH

PELAYANAN JK DI RUMAH SAK ABDUL MOELO 48 MEDIAKOM • Edisi 53 • DESEMBER 2014

KN KIT OEK

S

eperti rumah sakit-rumah sakit lain yang menjadi rujukan pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Lampung terus berusaha melakukan penyesuaian untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar sistem yang baru, sekaligus berupaya menyosialisasikan program jaminan kesehatan tersebut kepada masyarakat pengguna layanannya. Direktur Rumah Sakit Abdul Moeloek dr. Heri Joko, MKM mengatakan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan program JKN di rumah sakitnya berjalan lancar meski masih ada beberapa kendala teknis yang masih dihadapi. “Secara prinsip lebih lancar tapi secara keteknisan ada beberapa kendala. Kesulitan yang sering dijumpai di lapangan yaitu tentang persyaratan,” katanya. Ia menjelaskan, meski sejak 1 Januari 2014 program jaminan kesehatan itu sudah dijalankan, belum semua masyarakat mengetahui persyaratannya

sehingga masih ada yang datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan tanpa membawa syarat lengkap. “Tapi, kalau pun persyaratannya kurang kami tetap layani. Namanya juga masyarakat datang dalam keadaan sakit dan butuh pertolongan. Setelah kami sampaikan bahwa persyaratannya kurang dan harus dipenuhi mereka pun jadi tahu dan mau memenuhi syarat yang kurang. Kami yang penting menolong dulu,” katanya. Kondisi yang demikian, menurut dia, terjadi karena program jaminan kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu belum tersosialisasi dengan baik. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sosialisasi program itu mulai membaik dan cakupannya meluas. “Setelah itu kami agak saklek karena ada aturannya dan pasien juga tahu, kecuali kasus emergensi. Dan kecuali kalau rawat jalan, itu harus rujukan berjenjang,” katanya. “Kita sebagai petugas juga harus komunikatif untuk menginformasikan, jika syarat tidak lengkap, misalnya


DARI DAERAH tidak dengan rujukan, kami menginformasikan mereka bisa menggunakan fasilitas umum, yaitu yang membayar dan masyarakat juga mau dan mengerti. Tapi kita menginformasikan bahwa sejak 1 Januari 2014 aturannya seperti ini. Satu dua ada yang komplain tapi jika diberi informasi tentang aturannya mereka juga menyadari,” jelasnya. Ia menjelaskan pula bahwa sejak 1 Agustus 2014, biaya persalinan sampai bayi keluar dari rumah sakit dan pemeriksaan ulang setelahnya tidak dibiayai lagi oleh BPJS Kesehatan, kecuali jika nama bayi sudah terdaftar. “Karena masalahnya mendadak dan biasanya bayi belum dikasih nama sehingga belum terdaftar di BPJS, sedangkan

masyarakat banyak yang belum tahu. Begitu datang ke sini harus bayar karena si anak belum terdaftar sebagai anggota BPJS,” katanya. Ia lantas menuturkan kasus-kasus dalam pelayanan JKN di rumah sakit yang terjadi karena pemahaman yang kurang soal pelayanan program jaminan kesehatan tersebut. “Ada kasus rujukan bayi dari bidan. Ada pengertian bahwa itu bayi sudah pulang sehingga itu bukan ditanggung oleh BPJS, tapi keluarga mengatakan bayi belum pulang karena dirujuk dari bidan ke rumah sakit. Kemarin kami masih mengakomodir tetapi selanjutnya kami minta kejelasan dari BPJS untuk bayi-bayi yang baru lahir pasca-persalinan,” katanya. “Bayi baru lahir jika

dr. Heri Joko, MKM. Secara keseluruhan pelaksanaan program JKN di rumah sakitnya berjalan lancar meski masih ada beberapa kendala teknis yang masih dihadapi.


sudah pulang dan pihak keluarga juga kadang tidak mengira jika tiba-tiba ada masalah kesehatan. Dibawa ke rumah sakit apalagi yang melalui rujukan tadi tidak di-cover oleh BPJS, akhirnya dianjurkan untuk mandiri karena bayi baru lahir belum ada namanya masih menggunakan bayi dari nyonya,” tambah dia. Selain itu, ia menjelaskan, rumah sakit kesulitan menangani pasienpasien peserta JKN yang menggunakan alat habis pakai. “Panduan dari Dinas Kesehatan belum ada tapi user sudah terbiasa mengunakan alat tersebut setelah direkomendasi. Berdasarkan tarif yang ada dalam coding itu tidak mencukupi, rata-rata untuk kasus ringan yang dicakup

hanya 50 persen untuk ortopedi, bedah syaraf, dan urologi,” katanya. “Obat kemoterapi diklaim terpisah, tapi yang seperti obat antineoplastik dan hormon kadang menyedot biaya paling banyak dari pada obat kemoterapinya sendiri. Sedangkan yang diklaim jika sudah menjadi kanker, walaupun dalam keilmuannya ini cikal bakal dari kanker. Di BPJS pasien dengan dua tindakan, yang dibayar hanya satu tindakan,” katanya. Di sisi lain, ia melanjutkan, rumah sakit tidak boleh menolak melayani pasien sebagai mitra BPJS Kesehatan dan berusaha menjalankannya. “Satu komitmen kami, tidak akan pernah menolak pasien, apapun persyaratannya,

“Dengan adanya JKN masyarakat mendapat pelayanan yang sama dan bisa sampai tuntas sesuai dengan indikasi medisnya." dr. Heri Joko, MKM. kekurangannya, tetap kami layani, walaupun nantinya itu dilengkapi,” katanya. Masalah-masalah itu, menurut dia, muncul pada masa awal penerapan program JKN dan semakin berkurang setelah masyarakat makin mengetahui skema program jaminan kesehatan tersebut. “Kita juga mempelajari sesuai peraturan-peraturan yang ada. Di Rumah Sakit Abdul Moeloek juga kita melayani keluhan pelayanan melalui layanan keluhan pelanggan yang dikelola oleh humas... Kami kelola apa yang menjadi keluhan dan jalan keluarnya seperti apa,” katanya. Rumah sakit

menyediakan pusat layanan telepon pengaduan pada nomor 082181824557 untuk menampung keluhan pengguna layanan dan berusaha secepat mungkin meresponsnya. Layanan keluhan untuk pengguna layanan, ia menjelaskan, tidak hanya mencakup keluhan pelayanan terkait kesehatan namun juga layanan parkir. Ia menjelaskan pula bahwa pada awal penerapan JKN pasien rumah sakit itu membludak sehingga ruang rawat inap kelas tiga penuh dan sebagian pasien harus dirawat di selasar rumah sakit. Namun keadaan kemudian membaik. Rumah sakit dengan total 600 ruang

rawat inap termasuk 318 ruang rawat inap kelas tiga itu juga kembali normal. “Biasanya sehari 30-40 pasien di poliklinik karena di BPJS sistem rujukan sesuai dengan domisili, maka pasien yang ke Rumah Sakit Abdul Moeloek tinggal 10-15 pasien karena sudah tersaring di rumah sakit tipe C yaitu Rumah Sakit DKT, Rumah Sakit Bumi Waras dan Rumah Sakit Imanuel,” katanya. Ia berharap selanjutnya BPJS Kesehatan lebih lentur dalam penetapan tarif. “Tarif disesuaikan dengan perubahan dari regional dua menjadi regional tiga karena kami di sini sudah regional tiga. Kalau yang lain Insya Allah tidak ada masalah,”

katanya. Dia juga menekankan bahwa rumah sakit sepenuhnya mendukung pelaksanaan program JKN. “Dengan adanya JKN masyarakat mendapat pelayanan yang sama dan bisa sampai tuntas sesuai dengan indikasi medisnya. Banyak yang komplain itu biasa, tapi yang lebih membutuhkan itu lebih banyak, dan kami siap melayani dengan senyum, walaupun ada saja dinamika di lapangan,” katanya. “Kami tetap yang utama melayani. Jika memang pelayanan harus cepat dan singkat kenapa harus lama,” demikian dr. Heri Joko, MKM.•


DARI DAERAH

STRATEGI SEHAT SAI BUMI RUA JURAI 52 MEDIAKOM • Edisi 53 • DESEMBER 2014

P

emerintah Provinsi Lampung menjalankan berbagai program dan melakukan berbagai upaya untuk menyehatkan sekitar 7,6 juta penduduk yang tinggal di wilayah seluas 35.376,50 kilometer yang ada di bagian paling selatan Pulau Sumatera tersebut. Indikator-indikator kesehatan masyarakat di wilayah provinsi yang terbentuk tanggal 18 Maret 1964 itu belum semuanya baik. Namun pemerintah provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Muhammad Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri itu berkomitmen melakukan semua upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah berjuluk Sai Bumi Rua Jurai itu. Berikut wawancara Mediakom dengan Kepala Dinas Kesehatan Lampung dr. Reihana, M.Kes

tentang kondisi kesehatan masyarakat Lampung serta upaya-upaya yang telah dan akan dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Apa saja upaya pemerintah Provinsi Lampung untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi? ita membangun jejaring dengan ujung tombak bidan desa, dokter PTT, dan kader-kader di posyandu. Kita ikutkan mereka dalam

pelatihan-pelatihan, kursus, minimal mereka diberitahu faktor mana risiko, dan bila menemukan pasien ibu hamil di posyandu-posyandu segera dirujuk. Mereka membantu kami mencari faktor risiko, mencari dua persen yang berisiko tinggi untuk kita rujuk. Dan minimal kita mengenalkan ibu hamil yang mempunyai faktor risiko itu yang seperti apa. Yang kedua menyertakan petugas dalam pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) untuk bidan. Menurut hemat kami, setelah dievaluasi makin banyak bidan-bidan yang sudah memiliki sertiikat APN, angka kematian ibu menurun. Ini bersifat nasional, yang bisa mengeluarkan itu hanya Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Yang pertama dulu kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Budi Kemulyaan dan yang kedua dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Bidanbidan itu bisa dari bidan PNS atau swasta. Kami melihat sama saja yang penting bidan itu memberikan kontribusi untuk menyelamatkan kematian. Memang kita kadang berat untuk mengajak bidan mengikuti sertiikasi itu karena meninggalkan praktik selama dua minggu. Biasanya kita co-sharing 50:50 untuk pembiayaan sertiikasi bidan. Bagaimana penanganan masalah gizi di Lampung? Provinsi Lampung sudah menuju kota metropolitan, itu juga masalah buat kami karena masalah gizi buruk masih ada, tapi

masih di bawah nasional yaitu di bawah 15 persen angka nasional gizi buruk. Gubernur Lampung terpilih juga menanyakan kepada saya “Masih ada ya bu...gizi buruk ?” Selama gakin itu ada, gizi buruk itu tidak akan hilang. Akar masalahnya yaitu kemiskinan masyarakat dan pola makan, juga pola asuh dari masyarakat, juga tingkat pendidikan dan pengetahuan. Gizi buruk ini ada di beberapa tempat, tidak di satu tempat, yang paling banyak di Lampung Tengah. Untuk gizi sudah di intervensi dengan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), yang kita support bayi, dan ibu hamil. Apakah sumber daya manusia kesehatan sudah mencukupi? Dokter, perawat, dokter gigi, masih di bawah angka yang diharuskan dari Kementerian Kesehatan. Cara kami memenuhi, kami sedang menyekolahkan dokter spesialis, dokter internship juga ikut. Untuk bidan hampir mencukupi tapi distribusinya kurang merata, misalnya bidan belum setahun sudah minta pindah ke daerah yang ramai. Apa upaya pemerintah daerah untuk membuat tenaga kesehatan betah tinggal di daerah penugasan? Kita tidak bisa pukul rata, beda-beda di tiap kabupaten/ kota. Misalnya Kabupaten Way Kanan memberi insentif ke dokter PTT. Itu tergantung dari APBD masing-masing. Supporting-nya harus diberi tambahan, uang duduk-lah, seperti itu.

Seperti di Provinsi Lampung ada tambahan untuk dokter spesialis Rp5 juta, di Lampung Barat sekitar Rp25 juta kalau tidak salah, jarak tempuhnya delapan jam dari Bandar Lampung. Itu biaya dari APBD. Pokoknya jangan sampai Lampung ini menjadi daerah yang paling tidak diminati untuk PTT. Untuk penyebaran SDM memang agak sulit karena setelah duduk mereka minta pindah, saya juga punya komitmen minimal setahun dulu untuk di situ jangan dikit-dikit minta pindah. Pernah saya pending tapi banyak yang marah. Kuncinya saya minta sama Kadis Kabupaten/Kota agar lebih selektif lagi, terus kalau tenaga yang baru belum ada jangan dipindahkan dulu nanti jadi tidak merata. Tapi bidan PTT banyak yang betah kok, mungkin hanya satu-dua yang minta pindah. Bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kesehatan? Tercetus untuk mendekatkan pelayanan rujukan dibuatlah dua unit mobile hospital untuk mendekatkan rujukan, terutama untuk daerahdaerah yang belum mempunyai rumah sakit atau ke daerah konlik seperti daerah Balinuraga yang sempat konlik beberapa waktu lalu. Kita bisa jalan ke daerah konlik menggunakan rumah sakit bergerak itu. Selain itu ada nota kesepahaman kerja sama dengan rumah sakit-rumah sakit setempat. Sebagai koordinator yaitu Kabid Yankes. Dinas Kesehatan


DARI DAERAH bekerja sama dengan beberapa rumah sakit dan bekerja sama dengan puskesmas rawat inap terdekat. Sebelum mobile hospital ke daerah tujuan, puskesmas di daerah tersebut sudah menyiapkan pasien yang akan dioperasi berapa dan operasi apa saja sudah disiapkan oleh puskesmas setempat, jadi mobil datang langsung pemeriksaaan dan tindakan untuk pemulihan di puskesmas rawat inap. Dan perjalanan sudah dijadwal, misalnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesawaran itu Daerah Pesisir Barat. Ada

juga permintaan dari daerahdaerah yang jauh dari jangkauan rumah sakit guna membantu pasien/penduduk dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada rumah sakit. Timnya di propinsi satu dokter, empat perawat dan dua bidan. Di puskesmas juga dibantu oleh tim puskesmas dan dokter kabupaten. Untuk dokter spesialis dibantu oleh dokter dari rumah sakit terdekat. Kasus-kasus apa saja yang ditemukan dalam kegiatan pelayanan kesehatan keliling? Yang rutin operasi tonsil,

THT. Sekali jalan biasa empat sampai lima operasi, dan operasi lainnya sesuai dengan kondisi pasien. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang pelayananpelayanan yang disediakan di rumah sakit keliling? Rumah sakit keliling berupa mobil seperti bus dilengkapi dengan ruang konsultasi, laboraturium, ruang operasi dan ruang periksa. Unit Operasional dari Dinas Kesehatan Lampung ini menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat bagi masyarakat di Daerah Otonomi Baru (DOB), daerah bencana, daerah terpencil dan daerah sulit terjangkau. Sasaran pelayanan ini adalah puskesmas rawat inap di wilayah kabupaten/ kota yang mempunyai masyarakat yang sulit menjangkau pelayanan dan tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan terutama di Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Lampung dan masyarakat di daerah dengan situasi khusus (bencana alam atau bencana sosial).

"Dokter, perawat, dokter gigi, masih di bawah angka yang diharuskan dari Kementerian Kesehatan. Cara kami memenuhi, kami sedang menyekolahkan dokter spesialis, dokter internship juga ikut."


Mobile Hospital sudah operasional mulai bulan Maret 2013. Pelayanan dengan mobile hospital dilakukan setiap bulan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Pesisir Barat. Operasi rumah sakit keliling itu melibatkan petugas dari RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, RSUD dr.A.Dadi Tjokro Dipo Bandar Lampung, RSUD Menggala Tulang Bawang, RSUD Liwa Lampung Barat, Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Dinas Kesehatan Mesuji dan Dinas Kesehatan Pesisir Barat. Pelayanan rumah sakit keliling meliputi pelayanan dokter umum, pelayanan spesialis anak, pelayanan sub spesialis bedah, spesialis THT dan pelayanan pasca-operasi dan pascarawat inap dan pelayanan umum lainnya. Tahun 2014, untuk menunjang pelayanan Mobile Hospital, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menambah empat unit mobil pendukung yaitu Mobil Radiologi, Mobil Recovery Room, Mobil Angkutan Petugas, dan Mobil Operasional Mobile Hospital. Apa saja program / kegiatan perioritas untuk mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan, utamanya untuk mencapai target MDGs? Untuk menurunkan angka kematian ibu, antara lain dengan peningkatan Puskesmas PONED, tahun

2014 terdapat 65 Puskesmas PONED. Juga peningkatan Rumah Sakit dengan kemampuan PONEK. Tahun ini ada 15 Rumah Sakit PONEK. Pemerintah daerah juga menyediakan dukungan alat kontrasepsi untuk mendukung program Keluarga Berencana (KB). Sementara upaya peningkatan gizi masyarakat antara lain Peningkatan Gizi Masyarakat (MDG 1), antara lain dengan penyediaan makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) untuk bayi (6-11 bulan), anak balita (12-24 bulan) dan pemberian suplemen untuk ibu hamil kurang energi kronik (KEK). Tahun 2014 diberikan MP-ASI bagi 7.000 bayi, 11.295 balita dan makanan tambahan untuk 2.724 ibu hamil. Tahun 2015 sasarannya di tingkatkan menjadi bagi 20.830 bayi, 12433 balita di 15 kota/kab (atau 60 persen dari sasaran 55.400 bayi dan balita) serta bagi 5.813 bumil KEK di 15 Kab/kota (90% dari sasaran 6.355 bumil KEK). Selain itu dilakukan kampaye keluarga Sadar Gizi.

Upaya penaggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan antara lain dengan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; pengadaan obat program dan vaksin serta insektisida untuk penanggulangan TB, DBD, Malaria dan HIV/AIDS; penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan serta stimulasi sarana sanitasi dan penyediaan air bersih bagi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat antara lain dilakukan lewat kegiatan pengembangan desa siaga aktif, penguatan kapasitas kader kesehatan, peningkatan cakupan desa siaga aktif dan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat, dan kampaye aku bangga aku tahu (ABAT) untuk pengendalian HIV/ AIDS. Selain itu pemerintah juga memperbaiki kebijakan manajemen pembangunan kesehatan, dengan

penguatan perencanaan dan pengganggaran kesehatan, pengelolaan keuangan dan aset serta peningkatan sistem informasi kesehatan (SIK). Sementara upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan, antara lain dilakukan dengan membangun Rumah Sakit Bandar Negara Husada di Kota Baru, Rumah Sakit Komunitas di DOB Kabupaten Pesisir Barat, penyediaan pelayanan Rumah Sakit Keliling, pengembangan Puskesmas Plus serta penyediaan obat dan perbekalan kesehatan lain sesuai kebutuhan. Penambahan jumlah dan pemerataan tenaga kesehatan strategis juga dilakukan melalui program internship dokter Indonesia (PIDI) pada Juni 2014, yang memberikan tambahan tenaga dokter 102 orang dan melalui program pegawai tidak tetap periode MeiSeptember 2014 yang memberikan tambahan 30 dokter dokter dan dokter gigi PTT.•


DARI DAERAH

TABANAN PEGANG

TIGA REKOR MURI BIDANG

LAYANAN KESEHATAN

K

abupaten Tabanan Bali memegang tiga rekor Musium Rekor Indonesia (MURI) untuk bidang pelayanan kesehatan. Rekor Muri yang pertama diraih adalah untuk pemeriksaan kanker rahim terbanyak. Rekor itu diukir tahun 2011. Pemda Tabanan dapat menghadirkan

kurang lebih 4000 peserta yang diperiksa kanker leher rahim. Mereka berkumpul di Puskesmas Tabanan III mulai pukul 07.00-18.00 Wib. Untuk memberi pelayanan tersebut dikerahkan 20 tim pelaksana yang terdiri dari 20 orang tenaga dokter, 20 orang bidan dan 20 orang perawat dan 20 tenaga administrasi, serta didukung oleh 80 orang petugas sterilisator alat.


Selain itu, Tabanan juga pernah mendapat rekor muri untuk pelaksanaan imunisasi masal terbanyak tahun 2012, Rekor muri berikutnya diraih tahun 2013 yakni menyelenggarakan pemberian kaca mata plus kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dr. Nyoman

Suratmika kanker serviks (mulut rahim) merupakan masalah kesehatan di Indonesia karena insidennya tertinggi diantara penyakit keganasan, yaitu 150 – 200 per 100.000 wanita. Kanker serviks merupakan penyebab kematian oleh kanker paling banyak pada wanita. “Sebelumnya istilah kanker serviks oleh masyarakat lebih dikenal

dengan istilah kanker leher rahim. Kanker serviks sangatlah fatal apalagi terdiagnosis pada stadium invasif, lanjut atau terminal”, ujar dr. Suratmika. Kasus kanker serviks tiga tahun terakhir di Kabupaten Tabanan belum menunjukkan perbaikan. Tahun 2008 : 62 orang, Tahun 2009 : 57 orang, dan pada tahun 2010 : 44 orang. Dengan melihat hasil kegiatan tahun 2010 baru tercapai 25,1 % dari sasaran 67.526 orang wanita umur 30-50 tahun. “Untuk mencapai sasaran semua desa yang belum mendapat pelayanan IVA maka dilaksanakan pelayanan IVA massal dengan jumlah peserta sebanyak 4.000 peserta”, ujar Kadinkes. Menurut Kadinkes, deteksi melalui berbagai cara seperti pemeriksaan sitologik Papsmear, gineskopi, kolposkopi, histopatologi, dan inspeksi asam asetat (IVA).

Berdasarkan evidence base medicine menunjukan bahwa IVA merupakan cara yang handal untuk mendeteksi adanya displasia dengan sensitivitas dan spesiisitas yang tidak berbeda dengan Pap smear. Jadi IVA layak dipilih sebagai metode skrining pada kanker serviks. Pemilihan IVA sebagai skrining karena terbukti handal, murah, primum non nocere, jangkauan luas dan sederhana serta dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, terjamin pelaksanaannya karena dikerjakan dekat dengan masyarakat dan murah. Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah terdekteksinya kanker serviks di masyarakat dengan pelayanan pemeriksaan IVA di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan untuk mempercepat pencapaian target Bali menuju Bebas Kanker Serviks 2020.•

Petugas Kesehatan Tabanan III menerima tim penilai.

Foto bersama setelah melakukan penilaian di kantor Bupati Tabanan


DARI DAERAH Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, S.Sos (kiri) dan Sesitjen drg. Mustikowati.

NI PUTU EKA WIRYASTUTI IBU SEHAT KELUARGA SEHAT

P

enguatan kesehatan keluarga, khususnya ibu menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, Bali. Oleh sebab itu, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, S.Sos


memfokuskan program kesehatan pada kesehatan para ibu. Harapanya, bila para ibu sehat akan memberikan dampak positif bagi kesehatan seluruh anggota keluarga. “Pembangunan kesehatan harus dimulai dari keluarga, terutama ibu.

Sebab kalau ibu sakit pasti satu keluarga akan repot semua. Suami repot, apalagi anak-anaknya. Kesehatan ibu ini belum banyak tersentuh di Kabupaten Tabanan, terutama kanker leher rahim (serviks). Sewaktu saya duduk di Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan Bali, saya konsen dengan kanker serviks ini,” ujar Mantan anggota DPRD ini. Menurut Ni Putu Eka Wiryastuti, kalau masingmasing keluarga sudah bertanggung jawab terhadap kesehatan anggota keluarga, baik kesehatan jasmani maupun rohani, maka akan mendorong masyarakat untuk memberikan perhatian kesehehatan kepada anggota masyarakat yang lainnya. Eka menjelaskan, untuk memulai penanggulangan penyakit kanker serviks ini kegiatan pertama yang dilakukan mengunjungi banjar-banjar atau RT-RT. 75% Masyarakat Tabanan adalah petani, sehingga tidak banyak yang mengenal tentang kanker serviks. Tim kesehatan yang bekerja sama dengan yayasan kanker Indonesia mengunjungi masyarakat untuk memberi penjelasan. “Sebagai masyarakat awam, mereka sebagian menolak kehadiran tim, mereka mengira akan dilakukan operasi. Ketika kita datang mereka hanya membuka pintu, kemudian mereka sembunyi di kamar, ketakutan. Setelah mereka tahu, dengan senang hati masyarakat menyambut tim kesehatan,” ujarnya. Kenyataan dilapangan, kata Eka, yang ditemukan

Kantor Dinkes Tabanan

Puskesmas Tabanan III

bukan hanya kanker serviks, tapi banyak masyarakat yang menderita penyakit karena menggunakan kontrasepsi yang sudah lama tanpa kontrol lagi pelayanan kesehatan. “Untuk mendukung pemeriksaan kanker serviks, saat ini seluruh puskemas di Kabupaten Tabanan sudah tersedia alat pemeriksa kanker serviks,” ujar Eka.

Eka menilai, masyarakat Tabanan kini sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan bahaya kanker serviks ini. “Bahkan ketika berkunjung ke banjar-banjar sudah banyak ditemukan ibuibu kalau ditanya sudah berapa kali melakukan pemerikasaan kanker serviks. Mereka banyak yang menjawab rata-rata 2-3 kali melakukan pemeriksaan.


DARI DAERAH

“Mobil sehat ini mempunyai program dengan hari kerja yang terjadwal dan rute yang sudah ditentukan." dr. Nyoman Suratmika

Bagi saya, lebih lega mendengar jawaban masyarakat telah melakukan pemeriksaan kanker serviks 2-3 kali, dari pada menjawab kali pertama. Sebab, jawaban 2-3 kali menunjukkan masyarakat sudah sadar tentang kesehatan dirinya.” Menurut Kadinkes Tabanan, dr. Nyoman Suratmika guna menunjang pemeriksaan kanker serviks, pemerintah Daerah Tabanan telah mengadakan


mobil sehat yang memberi pelayanan kepada masyarakat pinggiran yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan. Mobil sehat tersebut, selain memberi layanan pemeriksaan kanker serviks juga melayani pemeriksaan mata, ibu dan anak. Tahun depan ditambah pemeriksaan gigi. Dengan mobil sehat pelayanan dapat menjangkau kurang lebih 300 desa dan 600 banjar. “Mobil sehat ini mempunyai program dengan hari kerja yang terjadwal dan rute yang sudah ditentukan. Dengan demikian masyarakat sudah mengetahui kapan mobil sehat akan memberi pelayanan di desanya. Sehingga masyarakat akan mudah menyediakan waktu untuk memeriksakan kesehatan dirinya,” ujar Suratmika. Menurut dr. Nyoman untuk mendetiksi kenker serviks dengan metode IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat. Metode ini merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin. IVA merupakan pemeriksaan leher rahim (serviks) dengan cara melihat langsung (dengan mata telanjang) leher rahim setelah memulas leher rahim dengan larutan asam asetat 3-5%. Pemeriksaan IVA merupakan pemeriksaan skrining yang eisien karena biasanya murah, praktis, sangat mudah untuk dilaksanakan dan peralatannya sederhana serta dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter ginekologi.

Pemeriksaan dilakukan dengan cara melihat serviks yang telah diberi asam asetat 3-5% secara inspekulo. Setelah serviks diulas dengan asam asetat, akan terjadi perubahan warna pada serviks yang dapat diamati secara langsung dan dapat dibaca sebagai normal atau abnormal. Dibutuhkan waktu satu sampai dua menit untuk dapat melihat perubahan-perubahan pada jaringan epitel. “Serviks yang diberi larutan asam asetat 5% akan merespon lebih cepat daripada larutan 3%. Efek akan menghilang sekitar 50-60 detik sehingga dengan pemberian asam asetat akan didapat hasil gambaran serviks yang normal (merah homogen) dan bercak putih (displasia),” ujar Suratmika. Adapun tujuan pemeriksaan IVA untuk mengurangi morbiditas atau mortalitas dari penyakit dengan pengobatan dini terhadap kasus-kasus yang ditemukan. Untuk mengetahui kelainan yang terjadi pada leher rahim. Selain itu, Bupati juga konsen dengan program penanggulangan penyakit HIV/AIDS.. Diantara program yang mendapat prioritas yakni transportasi gratis untuk pelajar. Mobil tersebut mengelilingi jalur sekolah setiap waktu masuk dan pulang sekolah. Harapanya, murid dapat masuk dan pulang sekolah tepat waktu, tidak pergi ke tempat lain yang memungkinkan tersebarnya paenyakit HIV/ AIDS. “Apalagi setelah Wali Kota Surabaya, Bu Tri Rismaharini menutup tempat prostitusi kawasan Dolly

Surabaya. Mereka bubar kemana-mana, diantara Bali dan yang berbatasan ya Tabanan. Ini yang harus kami antisipasi agar tidak menyebar kepada pelajar dan masyarakat Tabanan,:” ujar Eka.

Pertemuan tim penilai dengan Bupat Tabanan

Penilaian MKBH

Berangkat dari komiten Bupati terhadap program kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan mengajukan penghargaan Manggala Karya Bakti Husada (MKBH) kepada Kementerian Kesehatan. Permintaan itu kemudian direspon dengan menurunkan tim penilai yang dipimpin oleh Sekretaris Inspekturat Jenderal drg. Mustikowati. MKBH merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan Menteri Kesehatan kepada institusi atau lembaga yang sukses memajukan program kesehatan di daerahnya.

Penilaian secara spesiik terkait dengan manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam penilaian, tim melalukan veriikasi kepada 5 unit pelayanan kesehatan yakni Puskesmas Tabanan III, Puskesmas Kediri I, Puskesmas Penebel I,

Puskesmas Karambitan II dan RSUD Tabanan. Selain melakukan penilaian ke pelayanan kesehatan, tim juga menemui Bupati Tabanan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai keberhasilan pembangunan kesehatan di wilayahnya.• Mobil Sehat


LENTERA

Belajar Hidup Oleh : Prawito

S

usah-senang, sehat-sakit, mudah-sulit, dan kayamiskin secara berggantian menyertai hidup manusia. Tak seorang pun yang hidup selalu sehat, selalu senang, selalu mudah, dan selalu kaya. Namun, banyak orang kaya tidak siap miskin. Orang yang senang juga banyak yang tak siap susah, dan orang yang terbiasa memperoleh kemudahan sering tak siap menghadapi kesulitan besar. Padahal, ada orang sukses ketika sulit, tapi gagal ketika mendapat kemudahan. Banyak manusia yang gampang berubah. Sabar, sederhana, hemat, merakyat, dan peduli ketika miskin. Tapi, menjadi pemarah, sombong, boros foya-foya, serakah dan masa bodoh ketika mempunyai banyak harta. Bila demikian, maka mereka

dapat dikatagorikan gagal. Nah, bagaimana agar tidak menemui kegagalan dalam semua situasi? Kemampuan melewati seluruh situasi ini sangat bergantung pada kesiapan belajar hidup. Ada orang yang hanya siap menghadapi sebagian situasi dan tidak siap dengan situasi yang lain. Kesiapan menghadapi segala situasi memerlukan pengalaman belajar hidup. Berikut ini saya ketengahkan bejalar hidup dari salah seorang tukang sayur yang tidak tamat SD. Aat (45) pedagang sayur di Pasar Nain, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat. Selama 1,5 tahun hidup terlunta-lunta bersama keluarga menjajakan sayur tanpa modal. Sebab untuk membeli sayur, ia harus menghutang kepada orang lain. Bukan kepada rentenir yang memberi tempo


pengembalian dalam hitungan hari atau pekan, Aat setiap hari harus memijam uang dan sekaligus mengembalikan secara cepat atau hari itu juga. “Alhamdulillah teman tempat saya pijam modal tak pernah bosan dan lelah, padahal tidak mengenakan bunga pinjaman sama sekali. Mungkin mereka percaya karena saya tepat waktu mengembalikan sesuai yang disepakati. Saya mengantar pijaman itu tepat waktu, tak harus mereka tagih. Kepercayaan harus saya jaga sekuat tenaga,” jelas Aat. Aat mencontohkan pijam uang besarnya antara Rp 100.000-Rp 300.000 pada jam 20.00, kemudian dia belanja sayur jam 02.00 pagi lalu berjualan. Pukul 09.00 pagi, ia sudah harus mengembalikan seluruh pinjaman. “Saya pernah hanya

mendapat pinjaman Rp 40.000 saja. Akhirnya saya beli sayuran sisa yang sebagian besar rusak. Saya kemudian menyortir sayuran itu sebelum menjualnya,” kata Aat. Sosok ayah bersemangat baja ini tak pernah lelah mencari nafkah untuk keluarga dan anak-anaknya. Kini, Aat mempunyai 6 anak, si sulung berumur 20 tahun dan yang bungsu masih berumur 2 tahun. Sayang seluruh anaknya tidak tamat SD. Mereka yang masih sekolah pun sudah sibuk membantu berjualan, sehingga waktu belajar di sekolah pun terganggu. Padahal kemampuan belajar anak-anak Aat bisa dikatakan luar biasa. Sebut saja anak sulung yang bernama Ridho. Sekalipun kedua belah matanya buta, akibat sakit yang tak terobati, ia mampu berhitung perkalian angka

pecahan dengan cepat. “Ridho itu kalau perkalian seperti kalkulator, perkalian pecahan enol koma pun cepat, bahkan lebih cepat dengan yang menghitung menggunakan kalkulator. Kalau di pasar sambil mengupas kelapa tahu kalau ada kesalahan hitung pengembalian yang dilakukan oleh ibunya. Bisa menghitung dengan tepat dan cepat, walau hanya mendengar, ” kata Aat. Kini, Ridho secara mandiri telah mampu mengelola warung sayur dengan omset kurang lebih Rp 500 ribu setiap hari. Dengan penghasilan itu, Ridho tiap tahun mampu berkorban seekor kambing dan berkontribusi bersama keluarga penyelesaian hutang Bank pamanya Rp5 juta per bulan. Ini dilakukan agar rumah Nenek di kampung yang menjadi jaminan tidak

disita. Sementara neneknya dalam kondisi sakit. Adiknya, Eko (15 thn) hanya mengenyam kelas 3 SD secara mandiri mengelola usaha parut kelapa. Dengan omset kurang lebih Rp300 ribu per hari, Eko juga berkontribusi membayar hutang pamannya. Remaja ini pun mampu berkorban seekor kambing setiap tahun. Secara keseluruhan anak-anak Aat sangat berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Sejak kecil mereka sudah dibiasakan membantu orang tua jualan sayur di pasar, sedikit sekali waktu untuk bermain dan belajar. Mereka hanya bekerja, bekerja dan bekerja. Susah sudah menjadi pakaian harian. Kini, mereka sudah merangkak naik secara inansial. Dulu ngontrak sekarang sudah mempunyai rumah sendiri. Mereka juga telah memiliki modal sendiri

untuk usaha. Namun, kesederhanaan tetap terjaga. Tak ada HP, sepeda motor baru, atau benda-benda lain yang lumrah dimiliki anak-anak muda pada umumnya, dalam kehidupan mereka. Sebagai muslim mereka sangat taat beribadah lima waktu. Bahkan secara kasat mata ketaatan dalam beribadah melebihi anak-anak satri dari pesantren. Mereka tampak lebih dewasa dan bertanggung jawab dibanding umurnya. Bandingkan dengan anak-anak yang gagal belajar hidup. Mereka hidup berkecukupan. Sebut saja ucok, anak seorang pejabat sebuah Kementerian, tapi sayang pendidikan hanya lulus SLA. Ucok menikah muda karena pergaulan bebas yang membelitnya. Ketika Ucok dewasa, bahkan sudah berkeluarga, tetap menggantungkan biaya

hidup pada orang tua. Akhirnya, Ucok pun tetap menjadi beban orang tua dan keluarga. Sekiranya, mereka yang sukses belajar hidup seperti Ridho dan Eko itu dari keluarga berkecukupan, tentu mereka akan lebih hebat lagi masa depanya. Pengetahuan akan berkembang dan kemandirian hidup akan tumbuh. Kemudian mereka menjadi dewasa dalam pengetahuan dan berjaya dalam wirausaha. Tapi Allah itu Maha Adil kepada hambaNya. Tak ada yang sempurna keseluruhan, tanpa ujian. Mereka akan selalu diuji dalam suka dan duka. Untuk melihat siapa yang sabar dalam kesulitan dan siapa yang bersyukur dengan nikmatNya. Mereka itulah yang sesungguhnya sukses dalam belajar hidup. Lulus dengan predikat Ajib, mengagumkan...!•


LENTERA

HINDARI KEBIASAAN MENGELUH Oleh : W. Purwanto

M

engeluh adalah sifat tidak dapat menerima takdir atau keadaan yang dialami. Kebiasaan mengeluh akan membuat pikiran seseorang menjadi negatif. Kalau usahanya tidak berhasil, orang kerap menjadi pengeluh. Meski mengeluh itu manusiawi, tapi kalau seseorang terlalu sering mengeluh, ia akan makin merugi, karena pengeluh tidak akan mendapat manfaat dari apa yang dikeluhkan. Pengeluh juga tidak akan menemukan solusi dari masalahnya. Maka dari itu buanglah jauhjauh sifat suka mengeluh. Membuang sifat suka mengeluh, merupakan salah satu kunci sukses. Karena, kesuksesan akan dicapai apabila seseorang bekerja keras untuk mencapai tujuan, bukan dengan mengeluhkannya. Sebetulnya apa yang menyebabkan seseorang memiliki kebiasaan mengeluh? Kebiasaan mengeluh terjadi karena… Pertama, seseorang tidak mau menerima realitas yang ada. Karena tidak

ada keharmonisan antara keinginan dan realistas, orang jadi mengeluh. Jauhnya kenyataan dan keinginan kerapkali memang membuat orang mengalami frustasi. Kedua, adanya ketidakmampuan dalam mengungkapkan atau melakukan sesuatu. Seseorang yang tidak mampu melakukan sesuatu yang diinginkan kerap kali menjadi pengeluh. Misalnya, seseorang yang tidak mendapatkan modal untuk usaha atau mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sifat suka mengeluh akhirnya akan membelenggu motivasi mereka sendiri. Ujung-ujungnya keluhan itu akan mengunci rasionalitas kita untuk berpikir yang lebih bijaksana dalam menyikapi suatu kenyataan. Kebisaan mengeluh akan menjadikan seseorang akan mudah marah, karena mereka selalu menyesali apa yang tak dapat diraih dan diinginkan. Pengeluh juga akan mudah tersinggung. Selanjutnya pengeluh makin lebih dekat dengan sikapsikap negatif lain, seperti sinis, skeptis dan pesimistis serta merasa sakit hati. Inilah


yang membuat seseorang pengeluh makin buruk keadaannya. Mengeluh bukan solusi, tetapi suatu penyakit yang membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri. Para pengeluh akan selalu dihantui rasa ketakutan dan keputusasaan. Meski tahu mengeluh bukan sesuatu yang baik, masih banyak orang yang tak bisa melawan kebiasaan mengeluh. Tak mudah memang menghindari atau menghilangkan kebiasaan mengeluh, karena itu sebelum bibit keluh makin berkembang, kita harus memupus penyakit hati itu agar tidak terus tumbuh. Penulis akan berbagi pengalaman bagaimana caranya untuk menghindari kebiasaan mengeluh…

Berpikir positif

Kerap kali kita sulit untuk melakukan suatu kebaikan. Itu terjadi karena perasaan negatif lebih kuat dibanding perasaan positif. Semakin lama perasaan negatif hinggap pada hati kita, semakin kuat kekuatannya. Hal ini berbeda dengan perasan positif. Semakin tinggi perasaan positif dipertahankan, semakin kuat

tantangannya. Oleh karena itu, setiap kali kita dihampiri pikiran negatif, maka segeralah mengubah pola pikir kita, sehingga kebiasaan negatif, seperti mengeluh bisa segera diperbaiki. Memang mengubah pola pikir agar menjadi positif tidaklah mudah. Perlu usaha keras dan perlu latihan terus menerus dan konsisten. Tapi yang terpenting ada menjaga keinginan yang kuat untuk terus berubah, sehingga saatnya nanti kebiasaan mengeluh tersebut akan hilang dengan sendirinya.

Hindari sikap yang berlebihan dan menuntut sempurna Sikap berlebihan kerap kali berujung pada keluhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sikap berlebihan selalu menuntut pencapaian yang sempurna. Padahal untuk mencapai kriteria tinggi dan sempurna, biasanya tidak bisa dilakukan dengan langkah mudah. Jangan pula sampai terlalu berharap, sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan akal sehat. Banyak orang stres akibat dari sikap yang berlebihan.

Untuk itu sebaiknya mencoba untuk mengurangi sikap yang berlebihan, karena kesempurnaan orang tidak harus dicapai dengan tindakan yang selalu sempurna.

Bersyukur

.....

Rasa syukur itu penting bagi seseorang. Orang

yang berbahagia adalah seseorang yang mau menerima apa yang dianugerahkan Tuhan untuk umatnya. Salah satu cara mujarab untuk bersyukur adalah dengan menjalankan ibadah dengan baik. Maka bagi seseorang yang mampu menjalankan ibadahnya dengan baik maka seseorang itu dijamin tidak akan termasuk golongan orang yang berkeluh-kesah dan kikir karena tidak pernah beryukur. Yang utamanya adalah niatkan dalam diri seseorang itu untuk membuang perasaan negatif tersebut

untuk kebaikan diri sendiri dan orang di sekitar anda. Jadikan diri anda itu sebagai sebuah dunia yang bebas akan keluhan, terimalah dengan ikhlas kenyataan apapun yang dihadapi. Dengan itu, niscaya sifat suka mengeluh itu akan teratasi.•


Kuis TTS 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15

16

18

19

17

20

21

23

24

25

26

27 28

30

31

32

34

29

33

35 39

36

37

40

38

41

42

43 45

22

46

47

44

48

49 50

51

PERTANYAAN MENDATAR 1. Sedian farmasi yang padat, berbentuk bundar dan pipih atau cembung rangkap 5. Levorphanol 9. Usaha Kecil dan Menengah 11. Partikel penyusun unsur 12. Tuna… (istilah untuk orang yang dinilai memiliki keterbelakangan mental dan intelektual 14. Negara Paman Sam 15. Badan Pemeriksa keuangan 16. Rasa sakit pada sendi, tulang, otot, dan gigi. 18. Negara yang saat ini dipimpin oleh Jokowi

19. Akademi kebidanan 21. Pekerjaan Umum 24. Benda silinder yang berlubang dan digunakan untuk memindahkan zat hasil pemrosesan seperti Cairan dan gas 25. Proses mematikan semua mikroorganisme dengan pemanasan 29. Sediaan yang berbentuk bulat sepeti kaleng mengandung satu atau lebih bahan obat 30. Sumber makanan yang banyak mengandung omega 3 32. Alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh


34. Gangguan mental umum yang ditandai dengan kesedihan, kehilangan minat atau, kesulitan berkonsentrasi, dsb. 36. Diulang: plasenta 38. Kata depan 39. Mandi uap 41. Bukan 42. Konferensi Tingkat Tinggi 43. Salah satu jenis senjata api otomatis 45. Kekurangan vitamin 49. Nama untuk tanda bahaya kode morse internasional 50. Hormon yang diproduksi pankreas 51. Dewi kesehatan

MediaKuis MENURUN 2. Obat yang dipergunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. 3. Gajih 4. TBC 5. Jenis hewan vertebrata yang hidup di dua alam 6. Tanaman obat keluarga 7. Lobang 8. Organisasi profesi para dokter 10. Gelar bangsawan wanita jawa 13. Hembus 16. Narapidana 17. Infeksi saluran napas akut 20. Bermohon kepada tuhan 22. Ilmu kedokteran yang mempelajari kelainan pada saluran kemih dan genital 26. Dia (Ingg.) 27. Sekolah guru olahraga 28. Bagian tumbuhan yang berada dalam tanah 29. Salah satu partai politik di zaman Orde Baru 30. Tanda-tanda, petunjuk 31. Operasi pemotongan seluruh atau sebagian dari anggota tubuh 33. Makanan yang terbuat dari kedelai 35. Negara Yahudi 36. Asia Afrika 37. Pokok 38. Asam deoksiribonukleat 40. Mengkudu 44. Kondisi medis yang ditandai dengan hilangnya kesadaran dan kewaspadaan, serta ketidakmampuan untuk dibangunkan 46. Perguruan tinggi terkenal di Surabaya 47. Langit (Ing.) 48. Kode tingkat kekentalan oli dengan standarisasi internasional

PEMENANG MEDIAKUIS MEDIAKOM TAHUN 2014 * Redaksi mengucapkan terima kasih kepada peserta MEDIAKUIS MEDIAKOM yang telah berpartisipasi dan mengucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga bermanfaat. *Hadiah para pemenang akan dikirim ke alamat dengan menggunakan jasa pengiriman barang. PEMENANG

NAMA

ALAMAT

1

ATRISTA AGUSTINA

Jl. Raja Sipakko Napitupulu No. 11 Parparean – Porsea, Kompleks RSUD Porsea Kab. Toba Samosir Prov. Sumut Kode Pos. 22384, Hp. 0878xxxxx

2

DELRI SONI

Puskesmas Air Santok Jl. Husni Thamrin, Desa Air Santok, Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman Sumbar 25516, Hp. 0813 xxxxx

3

ASTUTIK RUBIYATI

Dusun Kaligintung RT. 03/04 Desa Kalinegoro Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Jateng – 56172, Hp. 0856xxxxxx

4

SAMDA ELVITA, A.MD

Staf UPT Labkesda. Dinkes Kab. Pasaman Jl. Syahroeddinn No. 293 Daliak-Lubuk Sikaping Kab. Pasaman Prop. Sumbar, Hp. 0853xxxxx

5

ISMAH ABIDAH

Tukluk Rt. 03/06 Sejati Giriwoyo Wonogiri Jateng 57675, Hp. 0857xxxxx

6

JU’ARI, SKM

d/a. UPT Puskesmas Batuwarno, Jl. Raya Batuwarno-Karangtengah Batuwarno, Wonogiri, Jateng Kode Pos 57674, Hp. 0852xxxxxxx

7

BADRUN S. BAKARI

Puskesmas Popoli Desa Popoli Kec. Walea Kepulauan Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Hp. 0823xxxxxx

8

MARKAMAH

Kecamatan Karang Bintang Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan Kode Pos 72271, HP. 0852xxxxxx

9

DWI JOKO PURNOMO, SKM

d/a Rt 011 Rw 05 Kp.Pabuaran Ds. Sukaratu Kec.Cikeusal Kab.Serang Banten 42175, Hp.0877xxxxxx, Hp. 0821xxxxxx

10

ANIDA SAVITRI, S.AG

KUA Kecamatan Giriwoyo Jl. Wijaya Kusuma No. 42 B Giriwoyo, Wonogiri, Jateng Kode Pos 57675, Hp. Hp. 0852xxxxxxx


RESENSI BUKU Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu Jakarta POSYANDU merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraannya pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dalam pelaksanaannya Posyandu memerlukan pembinaan bukan hanya dari sektor kesehatan saja, melainkan dari berbagai instansi terkait agar terjamin kelestariannya. Untuk mendukung upaya pembinaan posyandu agar berjalan lebih efektif maka perlu adanya peningkatan kapasitas pelatih kader Posyandu, yang diawali dengan pelatihan fasilitator pemberdayaan kader Posyandu lebih dahulu. Pusat Promosi Kesehatan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga

Jakarta : Kementerian Kesehatan, 2012 23 hal; 20 X 14 cm. ISBN 978-602-235-168-9 Sekretariat Jenderal 1. COMMUNITY HEALTH SERVICES. 2. MATERNAL MORTALITY 3. MATERNAL HEALTH SERVICES. 4. CHILD HEALTH SERVICES. 5. INFANT MORTALITY Kesehatan menyusun petunjuk pelaksanaan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu. Petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk mempermudah penyelenggaraan pelatihan di daerah sehingga tahapan-tahapan tersebut dapat diterapkan pada saat pelatihan berlangsung. Pertunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya mulai dari perencanaan sampai dengan pembuatan pelaporan pelatih.•

Strategi Peningkatan Penimbangan Balita di Posyandu DENGAN diterbitkannya buku ini diharapkan dapat menjadi acuan strategi bagi petugas lintas program, lintas sektor terkait dan pemangku kepentingan lainya di kabupaten dan kota serta kecamatan dalam rangka meningkatkan cakupan penimbangan balita di Posyandu. Menurut data riskesdas jumlah posyandu sebesar 266.827 yang tersebar di seluruh Indonesia yang berarti terdapat 3-4 Posyandu di setiap desa. Dengan jumlah tersebut serta peran kader Posyandu dan petugas dalam menindaklanjuti hasil penimbangan, pemantauan pertumbuhan di Posyandu dapat mencegah terjadinya balita kurang gizi, pendek (stunting), serta obesitas.


Jakarta : Kementerian Kesehatan, 2013 59 hal; 15 X 21 cm. ISBN 978-602-235-370-6 Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 1. COMMUNITY HEALTH SERVICES. 2. CHILD HEALTH SERVICES.

Buku ini disusun oleh tim lintas program dan lintas sektor terkait serta dengan memadukan berbagai buku Pedoman Posyandu yang telah diterbitkan sebelumnya oleh instansi dan organisasi yang terlibat dalam Posyandu. •

Hari Kesehatan Nasional (HKN) tepat berusia 50 tahun pada 2014

Recommend Documents