PEDOMAN PELAKSANAAN Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014

KEMENTERIAN SOSIAL

S . O. S

S eBa

a Orang S

t

u

r

REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PELAKSANAAN Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014

Alamat Sekretariat :

Pusat : Direktorat K2KS Gedung Kementerian Sosial RI Lantai 5 Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat Telp./Fax. (021) 3100436

Daerah : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jambi Jl. M.T. Sugiono RT. 10 No.29 Telanaipura - Jambi Telp. 0741 - 63493

ha

Sa

Se

tu

One Day One Care ri Berbag

i

Panitia Pusat Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan Kementerian Sosial RI

Bersatu Untuk Sesama

KATA PENGANTAR Assalamu’ alaikum Wr. Wb. Salam Kesetiakawanan Sosial Dalam usaha untuk melakukan pengembangan nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial digunakan strategi pendekatan melalui peringatan hari besar, yaitu “Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional”, adapun implementasi aksi disusun dalam bentuk rangkaian kegiatan HKSN yang di laksanakan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Buku ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk turut berperan aktif dalam rangkaian kegiatan HKSN. Momentum peringatan ini menjadi wadah aktualisasi nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial untuk merintis jalan kearah terciptanya interaksi sosial masyarakat dengan semangat peduli dan berbagi. Rangkaian kegiatan HKSN tahun 2014 dan seterusnya, bertolak dari Piagam Makassar yang mengamanatkan tindak lanjut empat produk antara lain : a. Komite Kesetiakawanan Sosial Nasional, b. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial,

c. Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial,

d. Pos Komunikasi Sosial. dan bingkai rangkaian kegiatan HKSN tahun 2014 ini adalah Sehari Berbagi-Satu Orang Satu (Sebar-S.O.S). Buku pedoman ini dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan para penyelenggara kesejahteraan sosial dalam usaha untuk pengembangan nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial, baik di Kabupaten, Kota dan Propinsi sesuai dengan kondisi setempat. Akhir kata, saya berharap, buku pedoman ini dapat bermanfaat dan menjadi motivasi gerakan Kesetiakawanan Sosial di seluruh Indonesia. Wassalamu’ alaikum Wr. Wb. Jakarta, Juli 2014 Direktur Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Drs. Andi Hanindito, M.Si. NIP. 19630213 198703 1 002

Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014

1i


KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA JL. SALEMBA RAYA 28 JAKARTA PUSAT 10430 TELEPON (021) 3100436 LAMAN : HTTP://www.kemsos.go.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERALPEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NOMOR :

/DYS-PK.6/KPTS/07/2014 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERINGATAN HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL (HKSN) TAHUN 2014 DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa kegiatan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tahun 2014 dilaksanakan secara Nasional di tingkat Pusat dan tingkat daerah, maka dalam pelaksanaannya diperlukan adanya suatu Pedoman Pelaksanaan sebagai landasan dan acuan serta petunjuk sekaligus rambu-rambu bagi semua unsur yang terlibat;

b.

bahwa dalam melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tahun 2014 perlu adanya kesamaan pemahaman, persepsi, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan benar, tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan tentang Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2014;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan (GTK);

ii



4. Undang-Undang Nomor 5 PRPS Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 10. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);


iii


15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 16. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 17. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2007 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Lingkungan Kementerian Sosial RI; 18. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI; 19. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 80/HUK/2014 Tentang Panitia Pusat Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014. MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERINGATAN HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL (HKSN) TAHUN 2014. Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2014 merupakan suatu acuan dan petunjuk sekaligus sebagai rambu-rambu bagi dinas sosial provinsi, kabupaten/kota dan para stake holder lainnya agar tercipta kesamaan persepsi dan pemahaman dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Peringatan HKSN tahun 2014, dan kegiatan dapat terselenggara tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Pasal 2 Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2014, disusun dengan sistematika sebagai berikut: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. iv

PENDAHULUAN SEJARAH HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL LANDASAN HUKUM PENGERTIAN KESETIAKAWANAN SOSIAL TUJUAN PERINGATAN HKSN TEMA HKSN RANGKAIAN KEGIATAN HKSN 2014 KEPANITIAAN Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014

IX. X. XI. XII.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAPORAN SUMBER DANA PENUTUP


Pasal 3 Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, Juli 2014 DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN,

HARTONO LARAS NIP. 19630306 198503 1 005


v


DAFTAR ISI

Halaman I. PENDAHULUAN 1 II.

SEJARAH HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL

2

III. LANDASAN HUKUM 5

IV. PENGERTIAN KESETIAKAWANAN SOSIAL 6 V. TUJUAN PERINGATAN HKSN 6

VI. TEMA HKSN TAHUN 2014 6

VII. RANGKAIAN KEGIATAN HKSN 2014 7 VIII. KEPANITIAAN 9 IX.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 10

X. PELAPORAN 10 XI SUMBER BIAYA 10 XII. PENUTUP 11 XIII. LAMPIRAN

vi



I. PENDAHULUAN

K

esetiakawanan Sosial adalah bagian dari nilai, sikap dan perilaku prososial yang berakar dalam konteks tata budaya nusantara dan masyarakat majemuk Indonesia berdasarkan Pancasila. Dilandasi pengertian, kesadaran dan tanggung jawab sosial seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara dalam kerangka mengekspresikan kebudayaan Pancasila. Dalam konteks itu, nilai kesetiakawanan sosial sebagai dimensi modal sosial memiliki posisi strategis untuk menumbuh kembangkan semangat kebersamaan, saling percaya dan menerima, integrasi dan keterikatan sosial, yang dinyatakan melalui kerelaan proaktif, serta kepedulian untuk berkorban bersama masyarakat yang membutuhkan dalam kerangka mewujudkan Indonesia Sejahtera berbudaya Pancasila.

Indonesia sejahtera adalah cita-cita yang perlu segera diwujudkan dalam mengejawantahkan pembukaan UUD RI 1945 aline ke-IV yang menegaskan bahwa “Negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum serta ikut serta menciptakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kondisi tersebut akan menjamin (1) setiap warga Negara Indonesia terlindungi dari berbagai goncangan dan resiko (2) setiap warga Negara berhak untuk memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya (3) setiap warga Negara Indonesia terbebas dari berbagai masalah kesejahteraan sosial (4) terbebasnya Indonesia dari kemiskinan, kebencanaan, keterasingan/ keterbelakangan, kecacatan dan ketunaan dan (5) kian kuatnya peran masyarakat dan Pemerintah sebagai mitra kesejajaran dalam penyelenggaraan pembangunan nasional pada umumnya dan kesejahteraan sosial pada khususnya. Bahwa untuk mempercepat tingkat pencapaian atas cita-cita yang perlu diwujudkan, maka kesetiakawanan sosial sangat efektif sebagai nilai dasar. Undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 2 huruf (a) yang menegaskan bahwa kesetiakawanan menjadi asas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kesetiakawanan Sosial Nasional hakekatnya merefleksikan budaya dan kearifan nasional (nilai-nilai Pancasila) serta budaya dan kearifan (masyarakat majemuk Indonesia) yang berujung pada solidaritas kebangsaan dan integrasi nasional karena kesamaan nasib, kesamaan kebangsaan, kesamaan nusantara, kesamaan kultural, dan bahasa sebagai modal sosial kebangsaan yang menempatkan konsepsi ”kekamian” dan ”kekitaan” secara strategis menjadi iklim kondusif bagi proteksi dan pegembangan konsepsi “keakuan”. Pendekatan ini sangat berakar kuat pada kultur dan kearifan komunal masyarakat Indonesia, dimana setiap anggota atau individu mendapatkan tempatnya dan mengembangkan potensi dirinya. Gestur “tat twam asi” dalam arti aku adalah engkau dan engkau adalah aku, selalu menjadi tradisi dan piranti sosial dalam setiap penyelesaian berbagai masalah di lingkungan masyarakat.

Kultur yang mengakar kuat ini menjadi jati diri bangsa dan semangat yang mendasari setiap perilaku dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja dewasa ini semangat kesetiakawanan sosial yang menjadi jati diri bangsa mulai dilupakan dan kurang dirasakan keberadaanya di tengah-tengah masyarakat. Di bidang ekonomi, nilai kesetiakawanan sosial belum sepenuhnya menjadi kesadaran nasional, baik di level struktural, institusional, maupun personal. Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014

1


Kesenjangan terjadi antar wilayah, antara pusat dan daerah, antar pulau, antar etnik, dan antar golongan. Selain itu, revolusi globalisme di berbagai negara ditengarai tengah menetrasi berbagai modal sosial lokal, ditandai dengan sejumlah gejala antara lain menguatnya semangat individualis yang berujung pada proses penggerusan semangat kebersamaan, mencuatnya identitas komunal dan kedaerahan, melemahnya semangat kebangsaan dan nasionalisme serta makin memudarnya modal sosial masyarakat yang dilandasi oleh saling percaya, komitmen bersama, kesepakatan bersama dan aturan main dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Bahkan dalam beberapa hal, terjadi kanibal sosial (social cannibalism), yaitu sifat saling menghancurkan, saling membunuh karakter dan berujung pada saling mematikan.Kesetiawakanan sosial nyaris terjadi pergulatan pemaknaan di tengah kehidupan masyarakat saat ini. Memudarnya perasaan empati dan peduli dan saling berbagi menjadi kepentingan individualis dan kolektif dari pada kepentingan sosial telah mendongkrak sistem perilaku sosial pro sosial dan altruistik bergeser kearah sistem perilaku prokolektif dan individualis di lingkungan masyarakat. Kohesi sosial makin bergeser menjadi kohesi kolektif berdasarkan kepentingan dan kesadaran kolektif. Makin jauhnya nilai keadilan, konflik suku, antar ras dan agama (SARA), kesenjangan ekonomi serta berbagai masalah sosial lainnya menunjukkan bahwa refleksi kesetiakawanan sosial kian menjadi isu nasional.

Konflik sosial juga terjadi hampir disemua wilayah. Dalam catatan Kementerian Dalam Negeri, jumlah konflik sosial pada tahun 2012 meningkat menjadi 89 kasus dari semula 77 kasus di tahun 2011. Menurut mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah (2006), ada tiga hal yang menggerus nilai kesetiakawanan sosial. Pertama, menguatnya semangat individualis karena globalisasi. Gelombang globalisasi dengan paradigma kebebasan langsung atau tidak berdampak pada lunturnya nilainilai kultural masyarakat. Kedua, menguatnya identitas komunal dan kedaerahan. Ketiga, lemahnya otoritas kepemimpinan. Hal ini terkait keteladanan para kepemimpinan yang kian memudar. Terkikisnya nilai kesetiakawanan menimbulkan ketidakpercayaan sosial, baik antara masyarakat dan pemerintah maupun antara masyarakat dan masyarakat, karena terpecah dalam aneka golongan.

II.

2

Kesenjangan-kesenjangan tersebut telah mengikis rasa kesetiakawan yang ada dan mengurangi semangat nasionalisme pada diri masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut maka rasa nasionalisme harus dikembalikan pada diri masyarakat dengan mengingatkan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi jati diri bangsa. Kesetiakawanan sosial hakekatnya merupakan kehendak untuk bersatu dalam solidaritas sosial, kesamaan nasib, dan keinginan menjadi pribadi anggota komunitas yang saling membangun persaudaraan sejati. Oleh karena itu, sebagai salah satu cara mengingatkan kembali bahwa kesetiakawanan sosial itu ada maka diselenggarakanlah peringatan hari kesetiakawanan sosial nasional yang selalu diperingati bersama setiap tanggal 20 Desember.

SEJARAH HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL

Perang mempertahankan kemerdekaan yang terjadi dari tahun 1945 hingga tahun 1948 mengakibatkan permasalah sosial semakin bertambah jumlahnya. Kementerian Sosial menyadari bahwa untuk menanggulangi dan mengatasi permasalahan sosial tersebut diperlukan dukungan menyeluruh dari unsur masyarakat. Oleh sebab itu, maka pada bulan Juli 1949 di kota Yogyakarta, Kementerian Sosial mengadakan Penyuluhan Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014


Sosial bagi tokoh-tokoh masyarakat dan Kursus Bimbingan Sosial bagi Calon Sosiawan atau Pekerja Sosial, dengan harapan dapat menjadi mitra bagi pemerintah dalam menanggulangi dan mengatasi permasalahan sosial yang sedang terjadi. Para Sosiawan atau Pekerja Sosial telah bekerja dengan jiwa dan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan serta kerelaan berkorban tanpa pamrih yang tumbuh di dalam masyarakat dapat diperkokoh, sehingga masyarakat dapat menanggulangi dan mengatasi permasalahan sosial yang timbul saat itu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Nilai kesetiakawanan sosial yang telah tumbuh didalam masyarakat perlu dilestarikan dan diperkokoh. Begitu juga dengan kinerja dan persatuan para sosiawan atau pekerja sosial perlu ditingkatkan. Untuk hal tersebut, Kementerian Sosial berinisiatif membuat Lambang Pekerjaan Sosial dan Kode Etik atau Sikap Sosiawan. Lambang Pekerjaan Sosial dan Kode Etik Sosiawan diciptakan pada tanggal 20 Desember 1949, tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan peristiwa bersejarah bersatunya seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasi permasalahan dalam mempertahankan kedaulatan negara, yaitu pada tanggal 20 Desember 1948, sehari setelah tentara kolonial Belanda menyerbu dan menduduki ibukota negara Yogyakarta. Maka tanggal tersebut oleh Kementerian Sosial dijadikan sebagai HARI SOSIAL. Hari Sosial atau Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) diperingati pada tanggal 20 Desember setiap tahun sebagai rasa syukur dan hormat atas keberhasilan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam menghadapi ancaman bangsa lain yang ingin menjajah kembali bangsa kita. Peringatan Hari Sosial atau Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tersebut merupakan upaya untuk mengenang, menghayati dan melakukan aksi dengan semangat persatuan, kesatuan, kegotong-royongan dan kekeluargaan rakyat Indonesia bahu membahu mengatasi permasalahan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa atas pendudukan kota Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia oleh tentara Belanda pada tahun 1948.

Adapun sejarah lahirnya Hari Sosial yang pada akhirnya berubah menjadi Hari Kebhaktian Sosial, dan berganti lagi menjadi Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional adalah sebagai berikut : 1.

HARI SOSIAL ke I atau pertama kali diperingati pada tanggal 20 Desember 1958 dicetuskan oleh Menteri Sosial Bapak H. Moeljadi Djojomartono.

3.

Pada Peringatan yang ke XXVI tanggal 20 Desember 1983, oleh Menteri Sosial Ibu Nani Soedarsono, SH. nama HARI KEBAKTIAN SOSIAL diubah lagi menjadi HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL.

2.

4.

Pada Peringatan yang ke XIX tanggal 20 Desember 1976, oleh Menteri Sosial Bapak HMS. Mintardja, SH. Nama HARI SOSIAL diubah menjadi HARI KEBAKTIAN SOSIAL.

Pada Peringatan yang ke LVI Tanggal 20 Desember 2013 di lapangan Karebosi Makassar dihasilkan PIAGAM MAKASSAR dengan 4 produk yaitu :

a. Komite Kesetiakawanan Sosial Nasional b. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial

c. Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014

3


d. Pos Komunikasi Sosial

Keempat produk ini untuk selanjutnya menjadi garis kebijakan Nasional sebagai penggerak implementasi Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) di seluruh Indonesia.

Jiwa dan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan dan kerelaan berkorban tanpa pamrih yang tumbuh di dalam masyarakat tersebut harus dikembangkan, direvitalisasi, didayagunakan dalam kehidupan berbangsa. Pada saat ini bangsa Indonesia masih berhadapan dengan berbagai masalah kesejahteraan sosial yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, ketunaan, keterpencilan dan kebencanaan yang jumlahnya tidak kecil. Sementara pemerintah memiliki kemampuan terbatas, sehingga diperlukan peran serta masyarakat.

Kesetiakawanan sosial masa kini adalah instrumen menuju kesejahteraan masyarakat melalui gerakan peduli dan berbagi oleh, dari dan untuk masyarakat baik sendiri-sendiri maupun secara bersamaan berdasarkan nilai kemanusiaan, kebersamaan, kegotongroyongan dan kekeluargaan yang dilakukan secara terencana, terarah dan dan berkelanjutan menuju terwujudnya Indonesia Sejahtera (INDOTERA). Peringatan HKSN diharapkan dapat menjadi “alat pengungkit” untuk menggerakkan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang ada dimasyarakat, yang dilaksanakan ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota dengan berdasarkan pada tiga prinsip, yaitu :

1. Prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat yang berarti bahwa kegiatan Peringatan HKSN memerlukan peran aktif seluruh unsur masyarakat, antara lain TNI dan Polri, organisasi sosial/ lembaga swadaya masyarakat, unsur generasi muda, lembaga pendidikan, dunia usaha, media massa, pemuka masyarakat dan agama, relawan sosial dan masyarakat secara umum yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat. 2. Prinsip Tri Daya, yaitu bahwa penyelenggaraan HKSN diharapkan dapat memberdayakan manusia, usaha, dan lingkungan sosial sebagai satu kesatuan. 3.

Prinsip berkelanjutan, bahwa kegitan-kegiatan dalam rangka Kesetiakawanan Sosial Nasional hendaknya dilaksanakan secara terus menerus sepanjang tahun (No Day Without Solidarity) dengan berdasarkan pada kedua prinsip tersebut di atas.

Peringatan Hari Kesetiakawanan sosial Nasional saat ini dilaksanakan dalam bentuk Bulan Bhakti Kesetikawanan Sosial yang dimaksudkan sebagai upaya mengarahkan percepatan gerakan Indonesia Peduli menuju terwujudnya Indonesia baru, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat untuk mengkristalisasikan kesetiakawanan sosial serta meningkatkan jumlah masyarakat peduli dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peringatan HKSN diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada, dengan mengacu pada parameter kesejahteraan : 1. 2. 4

Terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia (sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan).

Terlindungi hak sipil setiap warga negara (hak memperoleh KTP, Akte Kelahiran, hak berorganisasi, hak mengemukakan pendapat dll). Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014


3. 4.

Terlindunginya setiap warga negara dari berbagai resiko yang bertautan dengan siklus hidup, ketidakpastian ekonomi, resiko kerusakan lingkungan dan resiko sosial maupun politik (kecacatan, konflik, bencana, pengangguran). Terdapatnya kemudahan memperoleh berbagai akses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, ekonomi/keuangan, politik dll).

5. Terpenuhinya jaminan keberlangsungan hidup bagi setiap warga negara (asuransi, jaring pengamanan sosial, bantuan sosial dan lain-lain).

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan (GTK); Undang-Undang Nomor 5 PRPS Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/ Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2014;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

10. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014

5


13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 16. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

17. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2007 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Lingkungan Kementerian Sosial RI;

18. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI; IV.

V.

19. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 80/HUK/2014 Tentang Panitia Pusat Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014; PENGERTIAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

Kesetiakawanan Sosial adalah nilai, sikap dan perilaku sosial yang mengatur hubungan sosial antara warga satu dengan lainnya dengan menumbuhkan sikap dan tindakan saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh altruistik, kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat dan harga diri setiap warga negara Indonesia. Filosofi Kesetiakawanan Sosial adalah kepekaan rasa ingin menjadi bagian atau terlibat dari suatu keadaan sehingga muncul keinginan untuk menolong secara sukarela/ tanpa pamrih apapun. Esensi dari Peringatan HKSN adalah untuk menggugah perasaan, empati terhadap kesulitan orang lain secara bersama-sama melalui aksi nyata (togetherness for willingness / menggugah kesadaran bersama untuk kebaikan semua).

TUJUAN PERINGATAN HKSN 1. 2. 3.

Menjadi gerak dasar untuk memudahkan dan memperlancar penyelenggaraan Gerakan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara terkoordinasi, sinergis, terencana, terarah dan berkelanjutan. Terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilandasi oleh kesetiakawanan sosial Terciptanya kondisi sosial yang menjamin kesetiakawanan sosial mampu menjadi pilar dasar dalam mewujudkan Indonesia sejahtera.

VI. TEMA HKSN

"BERSATU UNTUK SESAMA" 6



Bersatu dimaksudkan agar segenap komponen bangsa dapat bekerjasama, saling membantu, peduli dan dapat menyelesaikan permasalahan "sosial" secara bersamasama. Sesama ini berarti kita memandang masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah sama, menciptakan keadilan sosial tanpa prasangka, tanpa diskriminasi, tidak membeda-bedakan dalam membantu. Tema ini merupakan wujud dari kesetiakawanan sosial itu sendiri sebagai kehendak/ cita-cita dan tindakan.

VII. RANGKAIAN KEGIATAN HKSN 2014 1. 2.

Seminar Kesetiakawanan Sosial Nasional Kegiatan Seminar Kesetiakawanan Sosial dimaksudkan untuk, media sosialisasi kegiatan dan mewadahi masukan dan saran dari segenap komponen masyarakat tentang implementasi Rencana Aksi Nasional Kesetiakawanan Sosial Tahun 2014 yang lebih membumi dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terarah, terencana, dan berkelanjutan dari oleh dan untuk masyarakat guna memperkokoh, memelihara, meningkatkan, serta mengembangkan kesetiakawanan sosial. Kegiatan-kegiatan ini dicerminkan dalam event Sehari Berbagi - Satu Orang Satu (SEBAR-S.O.S.) / One Day One Care, kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun ingatan kolektif dan kesadaran tentang makna peduli dan berbagi sebagai nilai yang harus diperkuat untuk menjaga kelangsungan berbangsa dan bernegara sepanjang masa. Sehari menjadi framing waktu sebagai titik tolak untuk hari-hari berikutnya membiasakan aktifitas bernilai baik yaitu berbagi, dengan munculnya kesadaran, empati yang berasal dari individu "Satu Orang Satu ...." kemudian terakumulasi dan menjadi usaha kolektif sehingga permasalahan sosial yang kompleks menjadi ringan dan sederhana untuk ditangani secara bersama. Kegiatan-kegiatan SEBAR-S.O.S. / One Day One Care ini antara lain dapat berupa : a. Donor Darah b. Ziarah wisata ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama kalibata dan Taman makam Pahlawana di wilayah setempat. c. Pengobatan Gratis d. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat e. Rehabilitasi Sosial Kawasan Kumuh f. Bantuan Sosial untuk ODK/Orang Dengan Kecacatan, (tangan palsu, kaki palsu, alat bantu dengar, kursi roda, tongkat Kruk dll.) g. Bantuan sosial untuk Lansia dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS lainnya h. Gerakan Kali Bersih i. Senam Sehat j. Jalan Sehat k. Pertandingan Persahabatan l. Lomba Cipta Lagu bertema Kesetiakawanan Sosial m. Lomba Menyanyi bertema Kesetiakwanan Sosial n. Lomba Theatrikal bertema Kesetiakawanan Sosial o. Lomba Kebersihan


7


3.

4. 5.

6.

7.

8. 8

p. q. r. s. t. u. v. w. x.

Lomba Desain Poster bertema Kesetiakawanan Sosial Nikah Massal Sunatan Massal Cerdas Cermat bertema Kesetiakawanan Sosial Penyuluhan Re-sosialisasi Panti Sosial Training Masalah Remaja Ajang Seni Budaya Lokal Penghargaan Tokoh Inspiratif Daerah Sesuai kreatifitas dan kebutuhan daerah.

Pengusulan Penghargaan bagi warga negara yang berjasa besar dibidang kemanusiaan, khususnya dibidang usaha kesejahteraan sosial, antara lain : a. Satyalancana Kebaktian Sosial adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden sebagai penghargaan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang telah berjasa dalam lapangan perikemanusiaan pada umumnya atau dalam suatu bidang perikemanusiaan pada khususnya. b. Piagam Kesetiakawanan Sosial adalah penghargaan yang diberikan oleh Menteri Sosial sebagai bentuk pengakuan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang telah berjasa dalam bidang usaha kesejahteraan sosial. Pembangungan Karakter Bangsa (Nation Character Buliding) Merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan berkesinambungan untuk menanamkan Karakter Kebangsaan pada generasi muda, dengan melakukan internalisasi nilai-nilai Kepahlawanan (esensi: Pengorbanan), Keperintisan (esensi : militansi) dan Kesetiakawanan sosial (esensi : Kepekaan/Sense of). Pembentukan Satgas Kesetiakawanan Sosial Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial (Satga-KS) adalah tenaga inti penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial urusan kebangsaan di desa/ kelurahan, Satgas-KS juga merupakan representasi perwujudan individu pejuang, sebagai pejuang kemanusiaan masa kini, dalam usaha untuk mengangkat kaum marjinal melalui pendekatan rekayasa sosial, mereka diharapkan dapat menjadi aktor perubahan menuju Indonesia yang berkarakter dan menjadi lebih baik.

Pos Komunikasi Sosial Kegiatan pembentukan Pos Komunikasi Sosial sebagai tempat/ wadah komunikasi, informasi, edukasi, persuasi dan motivasi perhimpunan Satuan Tenaga Kesetiakawanan Sosial (Satgas KS) dalam rangka menggerakkan dan mengarahkan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan internalisasi kesetiakawanan sosial di lingkungan masyarakat setempat. Kampanye Sosial (Social Campaign) a. Pegelaran Seni Budaya Rakyat sebagai media integrasi dan penyuluhan sosial b. Kampanye sosial melalui media cetak, elektronik dan peragaan

Acara Puncak HKSN Pusat Acara Puncak Peringatan HKSN 2014 dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2014 di Kota Jambi, Provinsi Jambi yang merupakan puncak acara dari berbagai Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014


9.

rangkaian kegiatan peringatan HKSN yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk Upacara Peringatan diikuti kegiatan - kegiatan lainnya yang dihadiri oleh para pejabat pemerintah, TNI, dan Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi sosial / lembaga swadaya masyarakat, unsur generasi muda, lembaga pendidikan, dunia usaha, media massa, relawan sosial maupun warga masyarakat lainnya. Susunan Acara Puncak HKSN sebagai berikut : a. Laporan Ketua Panitia Pusat HKSN b. Sambutan-sambutan c. Penyerahan Penghargaan (Satyalancana Kebhaktian Sosial, Piagam Kesetiakawanan Sosial, Satyalancana Karya Satya, Satyalancana Perintis Kemerdekaan dan sebagainya) d. Penyerahan bantuan - bantuan e. Amanat Presiden RI f. Atraksi seni budaya g. Peninjauan lokasi Karya Bhakti Sosial

Acara Puncak HKSN Daerah Acara Puncak Peringatan HKSN 2014 dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2014 di Provinsi yang merupakan puncak acara dari berbagai rangkaian kegiatan peringatan HKSN yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk Upacara Peringatan diikuti kegiatan-kegiatan lainnya yang dihadiri oleh para pejabat pemerintah, TNI, dan Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi sosial/ lembaga swadaya masyarakat, unsur generasi muda, lembaga pendidikan, dunia usaha, media massa, relawan sosial maupun warga masyarakat lainnya. Acara Puncak HKSN di Daerah dengan susunan acara sebagai berikut: a. Laporan Ketua Panitia HKSN Daerah b. Sambutan-sambutan c. Penyerahan Penghargaan (Gubernur Bupati, Walikota). d. Penyerahan bantuan - bantuan e. Amanat Gubernur/ Kepala daerah f. Atraksi seni budaya g. Peninjauan lokasi Karya Bhakti Sosial

VIII. KEPANITIAAN. 1.

2.

3.

Panitia Pusat HKSN Kepanitiaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Pusat Tahun 2014 dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 80/HUK/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang Panitia Pusat Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Panitia HKSN Daerah Kepanitiaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Daerah, di bentuk di daerah dengan melibatkan unsur masyarakat secara luas, melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah di Provinsi setempat di seluruh Indonesia. Panitia HKSN Kota/ Kabupaten Kepanitiaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Kota/ Kabupaten, di bentuk


9


di daerah dengan melibatkan unsur masyarakat secara luas, melalui Surat Keputusan Bupati/ Walikota Kepala Daerah di Kota/ Kabupaten setempat di seluruh Indonesia.

IX. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB A.

Tingkat Pusat

B.

Menteri Sosial bertugas dan bertanggung jawab : 1. Menyusun dan merumuskan kebijakan Nasional dan pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2014. 2. Menyelenggarakan Peringatan HKSN di tingkat Nasional. 3. Melaksanakan Sosialisasi penyelenggaraan HKSN di tiap Provinsi. 4. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan HKSN secara Nasional.

C.

Gubernur bertugas dan bertanggung jawab : 1. Menyusun dan merumuskan kebijakan daerah/provinsi untuk penyelenggaraan HKSN di tingkat Provinsi. 2. Menyelenggarakan Peringatan HKSN Tahun 2014 di Tingkat Provinsi. 3. Melaksanakan koordinasi untuk Penyelenggaraan Peringatan HKSN tahun 2014 dengan Pusat dan Kabupaten/Kota. 4. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan HKSN Tahun 2014 di tingkat Provinsi.

X.

Pada Tingkat Provinsi

Pada Tingkat Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di tingkat Kabupaten/Kota.

PELAPORAN

A. Kabupaten/Kota Bupati/Walikota melaporkan hasil Penyelenggaraan Peringatan HKSN Tahun 2014 kepada Gubernur/Provinsi.

B. Provinsi Gubernur melaporkan hasil Penyelenggaraan Peringatan HKSN Tahun 2014 kepada Menteri Sosial/Pusat. C. Pusat Menteri Sosial melaporkan hasil Penyelenggaraan Peringatan HKSN Tahun 2014 kepada Presiden RI.

XI. SUMBER DANA

Seluruh rangkaian kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) sebaiknya tidak bertumpu pada dana APBN dan APBD saja, tetapi harus dimaknai sebagai bentuk 10



sinergi kegiatan antara masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam bingkai Kesetiakawanan Sosial. XII. PENUTUP 1. Penyelenggaraan Peringatah HKSN Tahun 2014 menjadi Gerakan masyarakat yang melibatkan 3 tungku utama yaitu : Pemerintah/Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat, oleh sebab itu kegiatan ini menempatkan masyarakat/ Dunia Usaha sebagai pelaku utama, sedangkan Pemerintah/ Pemerintah Daerah adalah sebagai fasilitator. 2. Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan ditentukan lebih lanjut.

3. Pedoman pelaksanaan ini digunakan sebagai panduan umum Penyelenggaraan HKSN 2014 baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.


11


SEMINAR KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL

12



1.

Seminar Kesetiakawanan Sosial Nasional

a. Pendahuluan Kesetiakawanan Sosial merupakan nilai (Value), sikap (Attitude) dan perilakusosial (Social Behavior) yang sangat diperlukan penguatan dan internalisasinya pada saat ini ditengah munculnya sejumlah gejala sosial yang bertumpu pada tribalisme (ikatan yang berbasis kesukuan), uncivilized(menurunnya nilai-nilai keberadaban), social canibaliism (saling memangsa/menghancurkan), hedonism (gaya hidup mewah/berlebihan, mengutamakan nilai-nilai materi) dan berbagai persoalan lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Gejala sosial semacam ini sudah sangat mengancam tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesetiakawanan sosial adalah salah satu nilai yang secara ideologis dan filosofis bersumber dari kearifan lokal dan perlu dipelihara, diperkuat serta dikembangkan dalam instrument sistem perilaku setiap warga negara Indonesia, karena didalamnya mengandung nilai, sikap dan perilaku yang memperkuat kedudukan individu sebagai mahkluk sosial dengan jargon “homo homini socious”. Dengan demikian, maka merekonstruksi ideologi kesejahteraan sosial berwawasan kesetiakawanan sosial dimaknai sebagai upaya stratejik untuk mengukur dan mengkalkulasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terukur, akuntabel dan transparan, yang kemudian berujung kesetiakawanan sosial sebagai modal sosial (Social Capital), yang mampu menjamin aktualitas setiap warga negara Indonesia sebagai mahluk sosial. Ideologi kesejahteraan sosial yang dianut memberikan peluang, ruang dan kesempatan kepada masyarakat seluas-luasnya sebagai lintas pelaku dalam menggerakkan internalisasi kesetiakawanan sosial secara utuh dan menyeluruh.

Kebijakan nasional tentang kesetiakawanan sosial perlu direkonstruksi dengan membuat Desain Sistem Nasional Kesetiakawanan Sosial sebagai solusi yang harus disiapkan secara khusus dalam satu dekade mendatang. Berdasarkan fakta dan sejumlah persoalan sebagaimana dikemukakan diatas, maka perlu dilaksanakan Seminar Kesetiakawanan Sosial Nasional yang diharapkan mampu menghasilkan beberapa kesepakatan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial.

b. Maksud dan Tujuan Kegiatan Seminar Kesetiakawanan Sosial dimaksudkan sebagai media sosialisasi kegiatan dan mewadahi masukan dan saran dari segenap komponen masyarakat tentang implementasi Rencana Aksi Nasional Kesetiakawanan Sosial Tahun 2014 yang lebih membumi dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Adapun tujuan kegiatan antara lain :

1) Sebagai media Kritisi atas Desain Induk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Melalui Penanaman Nilai Kesetiakawanan Sosial Tahun 2015-2025 sebagai Pola baru implementasi Nilai Kesetiakawanan Sosial dalam memperkuat bentuk aksi dan melibatkan partisipan yang lebih besar,

2) Sosialisasi dan Internalisasi nilai-nilai kesetiakawanan sosial pada peserta seminar, 3) Membukukan rekomendasi dan hasil pemikiran peserta seminar sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk ditempatkan dalam base data khasanah Implementasi nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial di Indonesia. Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014

13


c. Pelaksanaan • Waktu dan Tempat Seminar Kesetiakawanan Sosial Nasional akan dilaksanakan selama 1 (satu) hari, selama kurun waktu tahun 2014. Pelaksanaan Seminar Kesetiakawanan Sosial Nasional dapat bertempat di lokasi yang memenuhi standar kenyamanan untuk menghadirkan peserta dalam jumlah tertentu dan berdikusi dengan baik. • Narasumber Narasumber dapat berjumlah 3 orang dengan satu orang moderator, narasumber dapat terdiri dari latar belakang : 1) Akademisi, 2) Praktisi, 3) Pemerintahan yang terkait.

• Peserta Seminar Jumlah peserta menyesuaikan dengan kemampuan daerah dan atau bersifat terbuka untuk umum, dapat terdiri dari unsur : Akademisi, Organisasi Masyarakat, Praktisi, Budayawan, Relawan, Politisi, TNI/POLRI, Birokrat, Dunia Usaha, Organisasi Sosial, Organisasi Kepemudaan, Kelompok Profesional dan lainnya. • Metode Pelaksanaan (Rundown Acara) Kegiatan menggunakan metode Seminar, Seminar Kesetiakawanan Sosial merupakan pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah dibawah suatu pimpinan seorang ahli atau pakar Kesetiakawanan Sosial . Seminar ini melibatkan adanya sumber informasi dan penerima informasi. Adapun komponen yang terlibat dalam seminar itu adalah : Panitia Penyelenggara, Pemandu Acara (Moderator), Pemakalah, Pembanding, Penambat (Notulen), dan Pengamat.

No

1

2

3

14

Sebagai contoh rundown acara dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Waktu

08.30 - 09.00

09.00 - 09.10

09.10 – 11.45

Uraian Kegiatan

Pembukaan : 1. Menyanyikan lagu Kebangsaan 2. Laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Ketua Tim Panitia Penyelenggara 3. Arahan Pimpinan Lembaga, sekligus membuka acara secara resmi

Cofeebreak

Contoh Paparan materi tentang : 1. Desain Induk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Melalui Penanaman Nilai Kesetiakawanan Sosial Tahun 2015-2024 2. Kesetiakawanan Sosial ditinjau dari aspek sosial politik 3. Kesetiakawanan Sosial ditinjau dari perspektif sejarah lahir dan pertumbuhan pembangunan di Indonesia

Narasumber / Pembicara

Moderator

Dirigen ...........

MC

1. ................ (Pemakalah)

Pemandu Acara .........

............

2. ................ (Pembanding)

3. ................. (Pengamat/ Penanggap) Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014

Ket


4

5

6

11.45 - 12.30

12.30 - 13.00

13.00 - .........

Diskusi

Hasil rekomendasi dan penutupan

Selesai

Seluruh Peserta

Pemandu Acara

Pemandu Acara

Penambat (Notulen)

• Sarana dan Perlengkapan Kebutuhan Persiapan kelengkapan seminar antara lain dapat disediakan : Akomodasi, Protokoler, Publikasi, Dokumentasi, Konsumsi, Administrasi, undangan, makalah/ materi seminar, biodata narasumber, Absensi Peserta, Transportasi, Penyediaan tempat (gedung, audio, infocus, laptop, White board, meja kursi, tata ruang, sound system, pencahayaan, spanduk, back drop, umbul-umbul, dsb sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran kegiatan).

d. Hasil yang diharapkan dan pelaporan Hasil yang diharapkan dari terlaksanakan Seminar Kesetiakawanan Sosial Nasional ini adalah : 1) Desain induk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Melalui Penanaman Nilai Kesetiakawanan Sosial sebagai Pola baru 2015-2024 mencerminkan Partisipasi masyarakat. 2) Peserta seminar memahami Desain induk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Melalui Penanaman Nilai Kesetiakawanan Sosial. 3) Tersedianya base data khasanah Implementasi nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial di Indonesia.


15


BULAN BAKTI KESETIAKAWANAN SOSIAL SEBAR S.O.S (SATU ORANG SATU) / ONE DAY ONE CARE SATGAS KESETIAKAWANAN SOSIAL POS KOMUNIKASI SOSIAL KAMPANYE SOSIAL (SOCIAL CAMPAIGN) ACARA PUNCAK HKSN TK NASIONAL ACARA PUNCAK HKSN DI DAERAH

16



BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

Seiring dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di era reformasi dan globalisasi ini maka peradaban kesetiakawanan sosialpun tengah mengalami pergeseran mendasar dan paradigmatik. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial sebagai modal sosial strategis budaya Pancasila, kini mengalami proses destruksi sistematis dan kian kritis selang beberapa dekade terakhir, di era reformasi, otonomi daerah dan globalisasi dewasa ini. Kondisi faktual tersebut nampak antara lain berbentuk: a) kesetiakawanan sosial, yang sering menampakan wajah secara terbatas di ruang politik, namun dengan semangat membela kepentingan masing-masing golongan. b) menguatnya kesetiakawanan sosial berwajah kedaerahan yang mewujud dalam komunalisme dan tribalisme. c) di bidang ekonomi, nilai kesetiakawanan sosial belum sepenuhnya menjadi kesadaran nasional, baik di level struktural, institusional, maupun personal. Menguatnya kesenjangan ekonomi dan sosial merupakan indikator melemahnya kesetiakawanan sosial, yang kemudian menjadi alir deras munculnya berbagai masalah kesejahteraan sosial. d) selain itu revolusi globalisme ditengarai tengah menetrasi berbagai modal sosial lokal, ditandai dengan sejumlah gejala antara lain menguatnya semangat individualis, kian memudarnya semangat kebersamaan, mencuatnya identitas komunal dan kedaerahan, melemahnya semangat kebangsaan dan nasionalisme serta makin memudarnya modal sosial masyarakat yang dilandasi oleh saling percaya, komitmen bersama, kesepakatan bersama dan aturan main dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Bahkan dalam beberapa hal, terjadi kanibal sosial (social cannibalism), yaitu sifat saling menghancurkan, saling membunuh karakter dan berujung pada saling mematikan.

Kesetiakawanan Sosial adalah bagian dari nilai, sikap dan perilaku pro sosial yang berakar dalam konteks tata budaya nusantara dan masyarakat majemuk Indonesia berdasarkan Pancasila. Nilai dasar ini mengandung spektrum kesantunan serta kepedulian sosial yang mendasar dan kontekstual. Dilandasi pengertian, kesadaran dan tanggung jawab sosial seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara dalam kerangka mengekspresikan kebudayaan Pancasila, Dalam konteks itu, nilai kesetiakawanan sosial sebagai dimensi modal sosial memiliki posisi strategis untuk menumbuh kembangkan semangat kebersamaan, saling percaya dan menerima, integrasi dan keikatan sosial, yang dinyatakan melalui kerelaan proaktif, serta ke pedulian untuk berkorban bersama bersama warga masyarakat yang membutuhkan dalam kerangka mewujudkan Indonesia Sejahtera berbudaya Pancasila. Artinya, kesetiakawanan sosial hakekatnya suatu kemauan untuk bersatu dalam solidaritas sosial, kesamaan nasib, dan keinginan menjadi makluk sosial yang saling peduli dan berbagi dalam membangun persaudaraan sejati, persaudaraan masyarakat majemuk Indonesia berbudaya Pancasila. Kepentingan pribadi diletakkan dalam kerangka kesadaran atas kewajiban sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Destruksi kesetiawakanan sosial, nyaris melahirkan pergulatan pemaknaan di tengah kehiduan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini. Memudarnya perasaan empati, kepedulian sosial dan saling berbagi sebagai ekspresi kesetiakawanan sosial menjadi kepentingan individualis dan kelompok secara eksklusif dengan Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014

17


18

memarginalkan kepentingan sosial, telah mendongkrak sistem perilaku sosial prososial dan altruistik bergeser kearah sistem perilaku prokelompok eksklusif dan individualis di lingkungan masyarakat. Kohesi sosial makin bergeser menjadi kohesi kelompok berdasarkan kepentingan dan kesadaran kelompok. Makin jauhnya nilai keadilan sosial, maraknya konflik berbasis suku, ras dan agama (SARA), kesenjangan ekonomi serta berbagai masalah sosial lainnya menunjukkan bahwa refleksi terhadap landasan kesetiakawanan sosial berbudaya Pancasila, kian menjadi isu nasional yang sangat serius, mendasar, kontekstual dan strategis. Pada sisi lain, kesenjangan sosial yang makin terstruktur dan membudaya, nampak secara jelas, jika dilihat dari angka jumlah penduduk miskin yang terus meningkat. Hal mana, baik sebagai konsekuensi belum nampaknya penurunan signifikan angka penduduk miskin selama ini, maupun meningkatnya angka penduduk miskin sebagai dampak berbagai eskalasi dan frekuensi bencana alam dan sosial di berbagai daerah dewasa ini. Kesenjangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan serta tertinggal, karena ketimpangan penguasaan asset serta akses pengelolaan sumber alam dan ekonomi dalam berbagai bentuk, makin menjadikan jurang kesenjangan sosial ekonomi, kian kentara terang benderang, baik secara vertikal, maupun horisontal.

Oleh sebab itu, sangatlah beralasan dan dapatlah dimengerti secara strategiskonstitusional, betapa pentingnya kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang telah meletakkan kedudukan dan fungsi konsepsi dan nilai Kesetiakawanan Sosial sebagai kerangka dasar dan mandat konstitusional dalam pengelolaan kesejahteraan sosial di Indonesia. Nilai strategis-konstitusional Kesetiakawanan Sosial dalam konstruk budaya Pancasila itu, akan terus digali, dikembangkan dan didayagunakan berbasis pada kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat majemuk Indonesia dalam mewujudkan cita-cita luhur Indonesia merdeka yang adil dan sejahtera. Sebagai mandat strategis-konstitusional kesejahteraan sosial, kesetiakawanan sosial perlu terus direvitalisasi dan direlevansikan sesuai dengan kondisi aktual masyarakat, bangsa dan bangsa serta diimplementasikan dalam wujud nyata melalui dinamika kehidupan masyarakat, bangsa dan negara di tengah panggilan era reformasi, otonomi daerah dan globalisasi dengan segala konsekuensinya. Belajar dari sejumlah fakta kondisi keprihatinan sosial sebagaimana diuraikan di atas, maka mewujudkan kesetiakawanan sosial sebagai modal sosial masyarakat, bangsa dan negara melalui suatu gerakan nasional, menjadi keharusan, baik sebagai mandat strategis-konstitusional maupun mandat budaya dan kearifan lokal seluruh masyarakat, bangsa, negara majemuk nusantara, tanpa kecuali. Dalam konsteks dwi-mandat konstitusional dan kultural strategis itulah, sudah sepantasnya, seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia memiliki “grand national solidarity”, berupa agenda nasional untuk mewujudkan solidaritas kesetiakawanan sosial nasional menuju Indonesia Sejahtera, sebagai kerangka acuan dalam rangka penyusunan “grand national reality”. Grand national solidarity adalah suatu upaya sengaja, terpola, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka pembudayaan semangat solidaritas dan kesetiakawanan sosial nasional membangun bangsa, yang didasarkan atas spirit, visi, tekad, dan komitmen yang diajarkan dan diwariskan founding father’s negara Indonesia merdeka. Sedangkan grand national reality, berkaitan dengan upaya bersama mengimplementasi Grand National Solidarity ke konteks masa kini dinamika reformasi. otonomi daerah Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014


B.

dan globalisasi dengan segala dampak destruktifnya terhadap kesetiakawanan dan kesejahteraan social nasional, sehingga pilihan strategi implementasi seharusnya sensitif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan kontekstual dan kontemporer masa kini.

Pengkondisian manajemen perubahan akan ditempuhmelalui tahapan-tahapan strategis : a). proteksi dan konsolidasi sosial, b). pemberdayaan sosial sistemik, dan c). budaya pembangunan kesetiakawanan dan kesejahteraan social berkelanjutan, sebagai iklim kondusif transformasi secara struktural, fungsional dan kultural yang dilakukan secara terencana, terpola, sistematis, terarah, dan berkelanjutan melalui Gerakan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara nasional.Suatu gerakan transformasi nasional kesetiakawanan dan kesejahteraan sosial mencakup wilayah pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahan secara holistik dan integratif, dengan mengoptimalkan peran seluruh pilar modal sosial masyarakat, bangsa dan negara: jajaran Pemerintah/ Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha,TNI dan Polri, berbagai elemen masyarakat, dan sebagainya. Bahwa untuk mewujudkan makna kesetiakawanan sosial sebagai modal sosial nasional strategis dalam rangka mewujudkan, menegakkan dan memajukan kesejahteraan sosial, harmonisasi dan keadilan sosial nasional sebagaimana yang diharapkan, maka perlu disusun secara sistematis dalam bentuk Pedoman Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial Nasional sebagai acuan kerja nasional. Pedoman ini dimaksimalkan sebagai tuntunan, pegangan, acuan dan arahan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara nasional. Artinya, bermanfaat dalam memudahkan dan memperlancar penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara nasional yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Rencana Aksi Nasional Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dimaksudkan sebagai tuntunan, panduan dan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial. 2. Tujuan Tujuan Penyusunan Pedoman ini adalah : a. Menjadi gerak dasar untuk memudahkan dan memperlancar penyelenggaraan Gerakan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara terkoordinasi, sinergis, terencana, terarah dan berkelanjutan. b. Terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilandasi oleh kesetiakawanan sosial c. Terciptanya kondisi sosial yang menjamin kesetiakawanan sosial mampu menjadi pilar dasar dalam mewujudkan Indonesia sejahtera.

C. Pengguna

Pengguna Pedoman ini adalah :

1. Instansi/ Badan/ Lembaga/ Organisasi/ yayasan dan pemangku kepentingan lainnya di Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan hingga Desa/ kelurahan


19


2. 3. 4. 5.

Dunia Usaha perguruan Tinggi Pelaku dan Pemerhati penyelenggaraan kesejahteraan sosial terkait. Pemangku kepentingan lainnya

D. Pengertian

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 2. Kesetiakawanan Sosial Nasional adalah nilai, pandangan dan sifat yang mengatur hubungan sosial antara warga satu dengan lainnya dengan menumbuhkan sikap dan tindakan saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan tidak diskriminasi guna mewujudkan harkat, martabat dan harga diri setiap warga negara Indonesia. 3. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terarah, terencana dan berkelanjutan dari, oleh dan untuk masyarakat guna memperkokoh, memelihara, meningkatkan serta mengembangkan kesetiakawanan sosial.

4. Komite Kesetiakawanan Sosial Nasional adalah Kepengurusan Nasional yang bertugas untuk mempersiapkan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara nasional. 5. Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial yang kemudian disebut sebagai Satgas Kesetiakawanan Sosial adalah warga masyarakat yang karena kepeduliannya diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Kepala Desa/ Lurah untuk menggerakkan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di desa/ kelurahan atau di wilayah sederajat. 6. Pos Komunikasi Sosial adalah tempat yang digunakan sebagai wadah dan atau sarana pertukaran informasi, komunikasi dan edukasi dalam pembudayaan kesetiakawanan sosial berkedudukan di desa/ kelurahan. 7. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan sosial.

8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

20



BAB II PENYELENGGARAAN GERAKAN BULAN BHAKTI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL A. Hakekat 1. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial pada hakekatnya berperan sebagai gerak dasar untuk menumbuhkan, memperkuat, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kesetiakawanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan saling menghormati, saling menghargai dan saling peduli tanpa membedakan garis keturunan, agama, warna kulit dan golongan.

2. Gerak dasar yang dimaksudkan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terarah, terencana dan berkelanjutan dengan tujuan agar tercipta keiklasan kemauan, kesadaran dan kemampuan untuk peduli, saling berbagi dan toleransi antar warga menuju terwujudnya Indonesia sejahtera

B. Sasaran

Kelompok sasaran Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial terdiri dari sasaran populasi dan kewilayahan

1. Sasaran populasi Bulan Bhakti Kesetiakawanan sosial yang dimaksudkan adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan atau pengguna pelayanan, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, Pemangku kepentingan dan sasaran lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur dan atau Bupati/ Walikota Kepala Daerah setempat.

2. Sasaran kewilayahan yang dimaksudkan adalah seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan prioritas utama sejumlah wilayah rawan masalah kesejahteraan sosial, gugus pulau/ pulau-pulau kecil, pulau terdepan, perbatasan antar negara dan daerah, daerah pesisir, daerah tertinggal, daerah pedalaman/ terpencil, daerah konsentrasi masalah kesejahteraan sosial, daerah rawan konflik dan daerah rawan sosial lainnya, sekurang-kurangnya : a.

Wilayah tersebut benar-benar rawan baik sosial, ekonomi, politik dan budaya

b. Wilayah konsentrasi masalah kesejahteraan sosial c.

Memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dapat dikembangkan.

d. Memiliki dampak positif bagi wilayah lainnya.

C.

Nilai Dasar

D.

Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan berdasarkan nilai dasar keswadayaan, kemandirian, inisiatif lokal, partisipasi, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, profesional, sinergis, terkoordinasi, terencana dan berkelanjutan.

1. Waktu

Waktu dan Lokasi

a. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan selama 1 (satu) tahun penuh mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.


21


2.

b.

Acara Puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ditetapkan setiap tanggal 20 Desember.

Lokasi

a. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan prioritas daerah sesuai kriteria yang telah ditentukan dengan Keputusan pejabat yang berwenang. b. Acara Puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dengan surat keputusan. c.

E. Strategi

Acara Puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dilaksanakan di wilayah yang telah ditetapkan dari tahun sebelumnya melalui serah terima pataka KSN dari tuan rumah kepada Gubernur terpilih. Sedangkan lokasi acara puncak di daerah ditetapkan oleh Gubernur/ Walikota/ Bupati setempat sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial diselenggarakan dengan menjunjung tinggi peran dan partisipasi seluruh masyarakat baik secara individual, kelompok, keluarga, organisasi/ badan/ Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dan masyarakat, dunia usaha maupun kelompok warga lainnya. Oleh sebab itu, Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial diselenggarakan bersama-sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Untuk mewujudkan hal demikian, maka strategi Bulan Bhakti ditempuh melalui : 1. Promosi dan kampanye sosial 2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 3. Penguatan kelembagaan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat 4. Optimalisasi peran media 5. Optimalisasi pendayagunaan gugus tugas 6. Aksi Sosial secara serentak 7. Optimalisasi peran masyarakat dan mitra sosial 8. Optimalisasi peran pemangku kepentingan melalui koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kebijakan, program dan kegiatan 9. Optimalisasi peran keluarga

F. Pendekatan Sejumlah pendekatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial adalah : 1. Pendekatan kewilayahan, artinya penyelenggaraan Bulan Bhakti dengan memperkuat sistem aksi sosial berdasarkan konsentrasi wilayah tertentu. Pendekatan ini digunakan untuk memperkuat pusat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di wilayah tertentu Konsentrasi wilayah didasarkan pada hasil identifikasi 2. Pendekatan keterpaduan, artinya penyelenggaraan Bulan Bhakti haruslah melibatkan berbagai unsur masyarakat, dunia usaha, TNI,POLRI, tokoh masyarakat, kelompok, organisasi, Instansi Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi hingga nasional secara terkoordinasi dan terintegrasi. 3. Pendekatan lintas batas, artinya penyelenggaraan Bulan Bhakti haruslah

22



mengandung berbagai aksi sosial lintas program dan atau lintas aksi tanpa dibatasi oleh kepentingan sektoral.

G. Kegiatan

1. Lingkup Nasional Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial adalah serangkaian kegiatan Bulan bakti Kesetiakawanan Sosial yang diselenggarakan dalam lingkup nasional meliputi agenda : a. Harmonisasi kebijakan nasional untuk kesetiakawanan sosial nasional b. Persemaian budaya kesetiakawanan sosial secara nasional melalui sosialisasi, diseminasi, lokakarya/ workshop, seminar, diskusi publik, pendidikan, pelatihan, penataran, pemantapan dan atau sarasehan kesetiakawanan sosial c. Kerjasama regional, nasional dan internasional untuk mewujudkan kemanusiaan universal dan hak asasi manusia d. Penyelenggaraan Acara Puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional e. Pendidikan Masyarakat termasuk organisasi dan kader pembangunan secara nasional f. Operasi Kemanusiaan secara regional, nasional dan internasional, antara lain santunan/ bantuan sosial, pengobatan massal, sunatan massal, pasar murah, donor darah dan lain-lain g. Pemberian penghargaan kepada desa / kelurahan peduli dan tokoh yang berjasa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berskala nasional h. Safari Bhakti Kesetiakawanan Sosial. i. Rehabilitasi sosial/ bedah kampung terhadap daerah kumuh/ tertinggal/ pedalaman dan atau perbatasan antar negara. j. Kampanye sosial melalui media cetak, elektronik dan peragaan k. Pengembangan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal seperti gugur gunung, lumbung kesetiakawanan sosial untuk pangan dan ketahanan sosial, gerakan seribuan dan sebagainya. l. Bulan dana kesetiakawanan sosial secara nasional. m. Kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

2. Lingkup Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di wilayah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan kecamatan adalah serangkaian kegiatan Bulan bakti Kesetiakawanan Sosial yang diselenggarakan dalam lingkup Provinsi, Kabupaten/ Kota dan kecamatan meliputi : a. Harmonisasi kebijakan Daerah untuk pembudayaan kesetiakawanan sosial b. Persemaian budaya kesetiakawanan sosial melalui sosialisasi, diseminasi, lokakarya/ workshop, seminar, diskusi publik, pendidikan, pelatihan, penataran, pemantapan dan atau sarasehan kesetiakawanan sosial c. Kerjasama daerah untuk mewujudkan kemanusiaan universal dan hak asasi manusia d. Penyelenggaraan Acara Puncak Hari Kesetiakawanan Sosial di Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kecamatan e. Pendidikan Masyarakat termasuk organisasi dan kader pembangunan di daerah f. Operasi Kemanusiaan secara antara lain santunan/ bantuan sosial, pengobatan massal, sunatan massal, pasar murah, dan lain-lain g. Pemberian penghargaan kepada desa / kelurahan peduli dan tokoh yang


23


berjasa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berskala daerah h. Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial nasional di daerah i. Rehabilitasi sosial/ bedah kampung terhadap daerah kumuh/ tertinggal/ pedalaman dan atau perbatasan antar negara, antara lain rumah tidak layak huni, kali bersih, penataan lingkungan sosial, pelestarian lingkungan hidup, bakti sosial, gerakan penghijauan dan lain-lain. j. Kampanye sosial melalui media cetak, elektronik dan peragaan k. Pengembangan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan local seperti gugur gunung, lumbung kesetiakawanan sosialm untuk pangan dan ketahanan sosial, gerakan seribuan dan sebagainya. l. Bulan dana kesetiakawanan sosial sdecara nasional. m. Kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

H.

3. Lingkup Desa/ Kelurahan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di desa/ kelurahan adalah serangkaian kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial yang diselenggarakan di desa/ kelurahan atau wilayah sederajat yang meliputi : a. Aksi Sosial berbasis kearifan lokal, seperti gotong royong, kerja bakti, aksi sosial, lumbung kesetiakawanan sosial, gugur gunung, desa bersih, kali bersih, perbaikan kampung, perbaikan rumah tidak layak huni, jimpitan beras; bulan dana kesetiakawanan sosial, gerakan masyarakat peduli bencana, Posko bencana dan lain-lain. b. Operasi kemanusiaan seperti sunatan massal, operasi bibir sumbing, pengobatan gratis, bantuan beras miskin, santunan kematian, santunan sosial dan sebagainya. c. Kampanye sosial dan penyuluhan sosial seperti sarasehan, pemasangan spanduk/ baliho, iklan layanan masyarakat dan sebagainya. d. Pendidikan Bela Negara e. Rehabilitasi sosial daerah kumuh/ Bedah kampung/ Perbaikan kampung/ Program kali bersih, pelestarian lingkungan hidup, penghijauan, keamanan dan sebagainya f. Memperkokoh kerukunan hidup beragama dan kemasyarakatan. g. Memelihara sikap toleransi tanpa membedakan latar belakang suku, agama, keturunan dan golongan dan sebagainya. h. Gerakan asuransi dan dana sosial masyarakat i. Penguatan relawan sosial j. Kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

Mekanisme Penyelenggaraan

1. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial Nasional dilaksanakan secara mandiri dan terintegrasi berdasarkan kemandirian.

2. Bulan Bakti kesetiakawanan Sosial nasional mandiri dilakukan oleh perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi/ lembaga/ badan, Instansi atau masyarakat yang karena peduli dan tanggungjawabnya melaksanakan sejumlah aksi sosial baik secara insidentil maupun berkelanjutan.

3. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial diintegrasi dilakukan secara bersama-sama, terorganisir, terpadu, terkoordinasi dan sinergis yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi/ lembaga/ badan, Instansi atau masyarakat yang karena peduli dan tanggungjawabnya melaksanakan aksi sosial baik secara 24



insidentil maupun berkelanjutan.

4. Setiap daerah dapat melaksanakan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara otonom sesuai kebutuhan dan kemampuannya dengan tetap memperhatikan pedoman ini.

I. Langkah-langkah

Sejumlah langkah yang perlu ditempuh meliputi :

1. Penjajagan Yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi tahap awal tentang kriteria lokasi, masalah, kebutuhan dan sumber-sumber yang dapat didayagunakan. Tujuannya adalah teridentifikasikannya masalah, kebutuhan dan sumber serta ketepatan lokasi bulan bakti. Sasarannya adalah wilayah yang dinilai memenuhi kriteria sebagai prioritas. Kegiatan ini meliputi pemetaan sosial, menemukenali masalah, menemukenali kebutuhan, menemukenali akar masalah, analisis masalah dan kebutuhan, menemukenali potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta verifikasi Identifikasi dilakukan berdasarkan pendekatan partisipatif. 2. Studi Kelayakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi obyektif tentang sasaran bulan bakti. Kegiatan ini meliputi penelitian tindakan, asessment dengan tehnik perencanaan partisipatif dan seminar hasil studi kelayakan. 3. Menyusun Perencanaan Yang meliputi : a. Penyusunan Kerangka acuan b. Penetapan tujuan c. Penyusunan rencana kerja ; d. Koordinasi e. Penyusunan kegiatan dan anggaran ; f. Menetapkan Tim Kerja (working group)

4. Pelaksanaan Sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan secara mandiri, dan atau terintegrasi. Pelaksanaan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial direncanakan, dikerjakan, dan dikendalikan oleh sebuah Komite yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang. Kegiatan ini meliputi pengorganisasian, pengkoordinasian dan kegiatan aksi. Pelaksanaan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial harus melibatkan semua pihak yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab sosial. 5. Pengendalian. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memantau, mengevaluasi dan penyusunan laporan. Pengendalian dilakukan dalam bentuk supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang mulai dari Kabupaten/ Kota, Provinsi sampai di tingkat pusat.


25


BAB III ACARA PUNCAK BULAN BHAKTI KESETIAKAWANAN SOSIAL A. Hakekat 1. Acara puncak Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial pada hakekatnya serangkaian kegiatan terpadu, terarah dan terencana sebagai agenda puncak dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial 2. Acara Puncak Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan bertepatan dengan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. B. Sasaran Acara Puncak Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan secara terpusat dilokasi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan tetap memperhatikan : 1. Wilayah tersebut benar-benar sebagai daerah rawan baik sosial, ekonomi, politik dan budaya 2. Wilayah konsentrasi penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan sosial selama setahun terakhir. 3. Memiliki dampak positif bagi wilayah lainnya. C.

D.

E.

26

Nilai Dasar Acara Puncak dilaksanakan berdasarkan nilai dasar integrasi, sinkronisasi, koordinatif, terpadu lintas sektor dan mampu membangkitkan kesadaran, komitmen dan tanggung jawab sosial bersama.

Waktu dan Lokasi Acara Puncak Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dilakukan bertepatan dengan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang ditetapkan setiap tanggal 20 Desember. Agenda puncak dapat dilaksanakan antara tanggal 19- 22 Desember sesuai kondisi daerah Lokasi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atas usulan Komite yang telah dibentuk secara berjenjang. Kriteria lokasi acara puncak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria antara lain : 1. Lokasi Acara puncak Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial Nasional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 2. Acara Puncak berskala nasional ditetapkan oleh Menteri Sosial. 3. Acara Puncak berskala Daerah ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/ Walikota dan atau Camat kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan. 4. Acara puncak di Desa/ kelurahan dapat dilakukan secara sendiri atau berintegrasi di kecamatan. Inspektur Upacara, Komandan Upacara, Peserta dan Penyelengggara. 1. Inspektur Upacara: Presiden RI (Nasional), Gubernur (Provinsi), Bupati/ Walikota (untuk Kabupaten/ Kota) dan Camat Kepala Wilayah (untuk wilayah kecamatan). 2. Komandan Upacara ditetapkan oleh Komite yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwewenang. 3. Peserta berasal dari unsur TNI/ POLRI, Instansi/ Badan/ Lembaga Pemerintah dan swasta, Pramuka/ OSIS/ Pelajar/ mahasiswa, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat/ tokoh agama dan budaya dan sebagainya. 4. Penyelengggara adalah Komite yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014


F.

Agenda Kegiatan Agenda acara Puncak dilaksanakan dalam bentuk : 1. Acara Pokok

G.

Agenda pada acara puncak Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan dalam bentuk Upacara resmi, dengan susunan acara sebagai berikut : a. Pembukaan b. Lagu Hymne dan Mars Kesetiakawanan Sosial c. Laporan Ketua Panitia d. Pembacaan deklarasi e. Penandatanganan prasasti (jika ada) f. Pemberian Penghargaan g. Sambutan Inspektur Upacara h. Atraksi (jika diperlukan) i. Doa j. Ramah tamah dilanjutkan dengan dialog interaktif antara Inspektur Upacara dengan warga masyarakat. k. Diakhiri dengan kunjungan proyek-proyek keswadayaan masyarakat dalam mendukung terselenggaranya Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial

2. Kegiatan Penunjang Acara puncak Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial didukung dengan sejumlah kegiatan antara lain : a. Persemaian budaya Kesetiakawanan Sosial melalui sosialisasi, diseminasi, lokakarya/ workshop, seminar, diskusi publik, pendidikan, pelatihan, penataran, pemantapan dan atau sarasehan kesetiakawanan sosial b. Penandatanganan kerjasama dalam mewujudkan kemanusiaan universal dan hak asasi manusia c. Operasi Kemanusiaan antara lain santunan/ bantuan sosial, pengobatan massal, sunatan massal, pasar murah, pameran, dan lain-lain d. Rehabilitasi sosial/ bedah kampung e. Kampanye sosial melalui media cetak, elektronik dan peragaan f. Peresmian proyek-proyek keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal seperti bersih desa bersih, gugur gunung, lumbung kesetiakawanan sosial untuk pangan dan ketahanan sosial, gerakan seribuan, perbaikan saluran air bersih dan irigasi, MCK, panen raya, penanaman bibit, plesterisasi, dan sebagainya. g. Kegiatan lainnya sesuai kebutuhan. Mekanisme 1. Acara puncak dilaksanakan secara mandiri dan terintegrasi berdasarkan keswadayaan 2. Setiap daerah dapat melaksanakan acara puncak Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara otonom sesuai kebutuhan dan kemampuannya dengan tetap memperhatikan petunjuk tehnis pelaksanaannya yang akan diatur lebih lanjut. 3. Laporan wajib dibuat dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang selambatlambatnya 2 (dua) minggu setelah acara puncak dilaksanakan. a. Camat kepala wilayah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati/ Walikota setempat b. Bupati/ Walikota menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur


27


c. d.

Gubernur menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial Menteri Sosial menyampaikan laporan secara tertulis kepada Presiden RI

H. Langkah-langkah Sejumlah langkah yang perlu ditempuh meliputi : 1. Penjajagan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi tahap awal tentang kriteria lokasi, masalah, kebutuhan dan sumber-sumber yang dapat didayagunakan. Tujuannya adalah teridentifikasikannya masalah, kebutuhan dan sumber serta ketepatan lokasi bulan bakti. Sasarannya adalah wilayah yang dinilai memenuhi kriteria sebagai prioritas. Kegiatan ini meliputi pemetaan sosial, menemukenali masalah, menemukenali kebutuhan, menemukenali akar masalah, analisis masalah dan kebutuhan, menemukenali potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta verifikasi Identifikasi dilakukan berdasarkan pendekatan partisipatif 2. 3.

4.

Studi kelayakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi obyektif tentang sasaran bulan bakti. Kegiatan ini meliputi penelitian tindakan, asessment dengan tehnik perencanaan partisipatif dan seminar hasil studi kelayakan. Menyusun Perencanaan yang meliputi : a. Penyusunan Kerangka acuan b. Penetapan tujuan c. Penyusunan rencana kerja ; d. Koordinasi e. Penyusunan kegiatan dan anggaran ; f. Menetapkan Kepanitiaan

Pelaksanaan acara puncak sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan bulan bakti kesetiakawanan sosial dilaksanakan secara mandiri, dan atau terintegrasi. Pelaksanaan bulan bakti kesetiakawanan sosial nasional direncanakan, dikerjakan, dan dikendalikan oleh sebuah Komite yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang. Kegiatan ini meliputi pengorganisasian, pengkoordinasian dan kegiatan aksi. Pelaksanaan bulan bakti kesetiakawanan sosial harus melibatkan semua pihak yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab sosial

5. Pengendalian. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memantau, mengevaluasi dan penyusunan laporan. Pengendalian dilakukan dalam bentuk supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang mulai dari Kabupaten/ Kota, Provinsi sampai di tingkat Pusat.

28



BAB IV KELEMBAGAAN A. Penyelenggara 1. Panitia Pelaksana Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dilakukan secara terkoordinasi dan berjenjang oleh sebuah Komite yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan dari pejabat yang berwenang. a. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara nasional dilaksanakan oleh Komite Kesetiakawanan Sosial Nasional. b. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial Provinsi dilaksanakan oleh Komite Kesetiakawanan Sosial Provinsi c. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Komite Kesetiakawanan Sosial Kabupaten/ Kota d. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di Kecamatan dilaksanakan oleh Komite kesetiakawanan Sosial Kecamatan e. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di Desa/ Kelurahan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial 2.

Penetapan Komite a. Komite Pusat 1) Komitte Kesetiakawanan Sosial Nasional diangkat, ditetapkan dan disahkan oleh Menteri dengan Surat keputusan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. 2)

3)

b.

Kepengurusan Komite Kesetiakawanan Sosial Nasional terdiri a) Pembina : Presiden Republik Indonesia b) Pengarah : Seluruh Menteri c) Ketua : Gubernur d) Sekretaris : Pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian tehnis e) Anggota : seluruh Gubernur dan Tokoh Nasional Tugas Komite Kesetiakawanan Sosial Nasional adalah : a) Menyampaikan masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara nasional b) Mempersiapkan dan melaksanakan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara nasional c) Mengendalikan penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara nasional d) Melaporkan penyelenggaraan bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara nasional kepada Menteri e) Melaksanakann advokasi sosial, politik dan anggaran f) Mobilisasi pembudayaan kesetiakawanan sosial secara nasional.

Komite Provinsi 1) Komite Kesetiakawanan Sosial Provinsi diangkat, ditetapkan dan disahkan oleh Gubernur dengan Surat keputusan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.


29


2)

3)

c.

Kepengurusan Komite Kesetiakawanan Sosial Provinsi terdiri a) Pembina : Gubernur b) Pengarah : Seluruh Kepala Instansi Provinsi c) Ketua : Bupati / Walikota yang ditunjuk d) Sekretaris : Pejabat setingkat eselon I di lingkungan Pemerintah Provinsi e) Anggota : seluruh Bupati/ Walikota dan Tokoh Masyarakat Tugas Komite Kesetiakawanan Sosial Provinsi adalah : a) Menyampaikan masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di provinsi b) Mempersiapkan dan melaksanakan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di provinsi c) Mengendalikan penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di provinsi d) Melaporkan penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial kepada Gubernur e) Melaksanakan advokasi sosial, politik dan anggaran di Provinsi f) Mobilisasi pembudayaan kesetiakawanan sosial berskala Provinsi

Komite Kabupaten/ Kota 1) Komite Kesetiakawanan Sosial Kabupaten/ Kota diangkat, ditetapkan dan disahkan oleh Bupati/ Walikota dengan Surat keputusan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. 2) Kepengurusan Komite Kesetiakawanan Sosial Kabupaten/ Kota terdiri a) Pembina : Bupati/ Walikota b) Pengarah : Seluruh Kepala Instansi Kabupaten/ Kota c) Ketua : Sekretaris Wilayah Daerah Kab/ Kota setempat d) Sekretaris : Kepala Instansi Sosial Kabupaten/ Kota e) Anggota : seluruh Camat Kepala Wilayah dan Tokoh Masyarakat 3)

30

Tugas Komite Kesetiakawanan Sosial Kabupaten/ Kota adalah : a) Menyampaikan masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di Kabupaten/ kota b) Mempersiapkan dan melaksanakan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di Kabupaten/ Kota c) Mengendalikan penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di Kabupaten/ kota d) Melaporkan penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial kepada Bupati/ Walikota e) Melaksanakann advokasi sosial, politik dan anggaran di Kabupaten/ kota f) Mobilisasi pembudayaan kesetiakawanan sosial berskala Kabupaten/ Kota Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014


d.

Komite Kecamatan 1) Komite Kesetiakawanan Sosial Kecamatan diangkat, ditetapkan dan disahkan oleh Bupati/ Walikota dengan Surat keputusan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. 2)

3)

e.

Kepengurusan Komite Kesetiakawanan Sosial kecamatan terdiri a) Pembina : Bupati/ Walikota b) Pengarah : Seluruh Kepala Instansi Kabupaten/ kota c) Ketua : Camat Kepala Wilayah d) Sekretaris : Kepala Instansi Sosial Kecamatan e) Anggota : seluruh Kepala Desa/ Lurah dan Tokoh Masyarakat

Tugas Komite Kesetiakawanan Sosial Kecamatan adalah : a) Menyampaikan masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di Kecamatan b) Mempersiapkan dan melaksanakan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di Kecamatan c) Mengendalikan penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di Kecamatan d) Melaporkan penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial kepada Bupati/ Walikota e) Melaksanakan advokasi sosial, politik dan anggaran di kecamatan f) Mobilisasi pembudayaan Kesetiakawanan Sosial berskala Kecamatan

Penyelenggara di tingkat Desa/ Kelurahan 1) Penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di desa/ kelurahan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial yang diangkat, ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Desa/ Lurah dengan Surat Keputusan 2) Setiap desa/ kelurahan wajib memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial 3)

4)

Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial bertugas : a) Menggerakkan pelaksanaan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di desa/ kelurahan b) Mengendalikan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di desa/ kelurahan c) Menggerakkan potensi kesejahteraan sosial untuk mendukung terlaksananya Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di desa/ kelurahan.

Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial yang dimaksud dalam ayat (2) adalah warga masyarakat yang memenuhi kriteria a) Tokoh masyarakat b) Usia sekurang-kurangnya 18 tahun c) Memiliki kerelaan, dedikasi dan integritas sebagai anggota Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial


31


f.

d)

Berlatar belakang pendidikan minimal SLTA

Pos Komunikasi Sosial 1) Pos Komunikasi Sosial dapat dibentuk dan berkedudukan di Desa/ kelurahan 2) Pos Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk,. Dari, oleh dan untuk masyarakat setempat 3)

B.

Peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial Nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. 1.

2.

32

Pos Komunikasi Sosial dimaksud berfungsi sebagai : a) Sarana komunikasi, informasi, edukasi dan persuasi bagi Satgas Kesetiakawanan Sosial dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya b) Sarana pertukaran informasi dan komunikasi di desa/ kota c) Media pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial d) Media perantara antara kepentingan Pemerintah dengan masyarakat

Peranan Pemerintah Pusat

Pemerintah memiliki peranan yang cukup besar dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara nasional. Dalam hal ini, Pemerintah menetapkan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial berskala nasional. Menteri memiliki kewenangan: a. Menetapkan kebijakan tehnis penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial b. Menetapkan Norma, Standar, Prosedur, Pedoman dan Kriteria penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial c. Menyelenggarakan bimbingan tehnis ; d. Memfasilitasi penghargaan kepada desa/ kelurahan peduli tingkat nasional dan tokoh masyarakat peduli tingkat nasional. e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial secara nasional f. Koordinasi dengan lintas kementerian terkait, Komite Kesetiakawanan Sosial Nasional dan instansi sosial provinsi atau kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan bulan bakti kesetiakawanan sosial tingkat nasional. Peranan Pemerintah Provinsi

Pemerintah Daerah memiliki peranan yang cukup besar dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial berskala Provinsi Dalam hal ini, Gubernur Kepala Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial berskala Provinsi. Gubernur memiliki kewenangan: a.

Menetapkan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Bulan Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014


3.

Bhakti Kesetiakawanan Sosial b. Mensosialisasikan Norma, standar, prosedur, pedoman dan kriteria penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial c. Menyelenggarakan pembinaan teknis ; d. Memfasilitasi penghargaan kepada desa / Lurah peduli dan tokoh peduli tingkat provinsi dan mengajukan kepada Menteri Sosial untuk memperoleh penghargaan secara nasional. e. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di Provinsi f. Koordinasi dengan lintas Instansi terkait dan Komite Nasional Kesetiakawanan Sosial Provinsi atau kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial tingkat provinsi

Peranan Pemerintah Kabupaten/ Kota Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki peranan yang cukup besar dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di Kabupaten/ Kota . Dalam hal ini, Bupati/ Walikota sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial berskala Kabupaten/ Kota. Bupati/ Walikota memiliki kewenangan : a. Menetapkan kebijakan Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial b. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, Pedoman dan Kriteria penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial c. Menyelenggarakan pembinaan teknis di Kabupaten/ Kota ; d. Memfasilitasi penghargaan kepada Desa peduli dan tokoh peduli tingkat kabupaten/ kota dan mengusulkan kepada Gubernur untuk memperoleh penghargaan ke tingkat provinsi. e. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di Kabupaten/ Kota f. Koordinasi dengan lintas Instansi terkait dan Komite Kesetiakawanan Sosial Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di Kab/ Kota.

C. Koordinasi Setiap penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial haruslah dilakukan secara terkoordinasi. 1.

Kementerian Sosial secara proaktif melakukan koordinasi antara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

2. Instansi Sosial Provinsi atau Kabupaten/ Kota secara proaktif melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan di Tingkat Provinsi, dan Lintas Provinsi, serta Kabupaten/ Kota dan Lintas Kabupaten/ Kota. 3.

4.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa usulan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial yang perlu dilakukan secara terintegrasi

Kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial yang strategis dan menyangkut kepentingan nasional yang diselenggarakan oleh Daerah dikoordinasikan dengan


33


D.

Kementerian Sosial.

Sarana dan Prasarana 1. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial Nasional, perlu didukung sarana dan prasarana yang meliputi : a. Sarana dan prasarana Komite Kesetiakawanan Sosial Nasional; secara berjenjang b. Sarana dan prasarana Pos Komunikasi Sosial c. Sarana dan prasarana Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial 2.

34

Penataan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat Kepala Wilayah sesuai kebutuhan dan kemampuan.



BAB V PENGENDALIAN A. Monitoring 1.

2.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial Bentuk pemantauan meliputi : a. Pengukuran pencapaian tujuan jangka panjang b. Pengukuran kinerja Komite dan Pos Komunikasi Sosial c. Pembinaan kualitas kerja Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial d. Perbaikan dan pengembangan kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial pada tahun berikutnya.

Komponen penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial yang perlu dipantau dan di evaluasi adalah: 1. Administrasi & Keuangan 2. Kapasitas SDM dan proses rekruitment 3. Proses Perencanaan dan Pengambilan Keputusan 4. Pengelolaan kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial 5. Ketepatan penggunaan alokasi dana masyarakat 6. Ketepatan sasaran 7. Dukungan publik

B. Evaluasi 1. 2. 3.

Menteri, gubernur, bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dilakukan pada akhir tahun anggaran. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Evaluasi meliputi : a. Pengukuran keluaran dan outcomes b. Pengukuran kemajuan capaian tugas yang dilakukan oleh Komite c. Pencapaian kualitas kerja Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial d. Rekomendasi yang diperoleh untuk peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial Nasional pada tahun mendatang.

Komponen penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial yang perlu dipantau


35


dan dievaluasi adalah: 1. Administrasi & Keuangan 2. Kapasitas SDM dan proses rekruitment 3. Proses Perencanaan dan Pengambilan Keputusan 4. Pengelolaan kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial 5. Ketepatan penggunaan alokasi dana masyarakat 6. Ketepatan sasaran 7. Dukungan publik 8. Tingkat keluaran 9. Tingkat capaian hasil (outcomes) 10. Tingkat manfaat 11. Dampak yang terjadi

C. Pelaporan

Salah satu dokumen yang sangat penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial adalah penyusunan laporan baik secara tertulis maupun lisan. Laporan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus pendokumentasian atas proses dan hasil yang telah dicapai. Bahan laporan adalah hasil evaluasi. 1.

D.

Setiap Penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial wajib membuat laporan tertulis yang dilakukan secara berjenjang 2. Bupati/ Walikota berkewajiban menyampaikan laporan tertulis mengenai Pelaksanaan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di wilayahnya kepada Gubernur. 3. Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan tertulis mengenai Pelaksanaan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di wilayahnya kepada Menteri. 4. Menteri menyampaikan laporan secara tertulis kepada Presiden selambatlambatnya 12 (dua) minggu setelah Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial Nasional dilaksanakan. 5. Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setiap tahun. 6. Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pembinaan dan Pengawasan 1.

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan terhadap Komite Kesetiakawanan Sosial Nasional dan Pemerintah Provinsi. 2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dalam terhadap Komite Kesetiakawanan Sosial Provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota. 3. Bupati/ walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial terhadap Komite Kesetiakawanan Sosial di Kab/ Kota, Kecamatan serta terhadap Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial di Desa/ kelurahan. 4. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pelaksanaan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 36



5. 6.

Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat, maka Pos Komunikasi Sosial dapat dibentuk di desa/ kelurahan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan arahan teknis guna keberlanjutan kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial pada tahun berikutnya.

E. Pembiayaan 1.

Biaya penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial bersumber dari : a. Swadaya masyarakat b. APBN; c. APBD; d. Sponsor dan e. Sumber-sumber lainnya yang sah.

2. Untuk meningkatkan kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara bermutu, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan Anggaran sekurangkurangnya 1% dari APBD. 3. Biaya penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan sebagaimana dimaksud digunakan untuk : a. Administrasi Kegiatan b. Kegiatan Operasional c. Seminar, sarasehan dan workshop d. Kampanye sosial e. Operasi kemanusiaan f. Sarana dan prasarana sesuai kebutuhan g. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu.


Sosial

Nasional

37


BAB V PENUTUP Pedoman Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial merupakan dokumen tertulis yang difungsikan sebagai penuntun, tunjuk dan pegangan bagi siapapun dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan. Dengan adanya Pedoman ini diharapkan setiap pihak bisa memanfaatkan tuntunan ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Semua pelaksanaan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota pada saat ditetapkannya pedoman ini perlu segera menyesuaikan. Dalam hal demikian, maka Komite Nasional serta perangkat pendukungnya harus dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pedoman ini diterbitkan.

38



PENGHARGAAN BAGI WARGA NEGARA YANG BERJASA BESAR DI BIDANG KEMANUSIAAN KHUSUSNYA DI BIDANG USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL


39


Pengusulan Penghargaan bagi warga negara yang berjasa besar di bidang kemanusiaan, khususnya dibidang usaha kesejahteraan sosial, a. Pendahuluan Satyalancana Kebaktian Sosial adalan tanda kehormatan yang diberikan sebagai penghargaan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang telah berjasa dalam lapangan perikemanusiaan pada umumnya atau dalam suatu bidang perikemanusiaan pada khususnya. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jasa adalah nilai kemenangan dan atas prestasi yang telah dicapai termasuk pula segala tindak dan atau perbuatan yang menyebabkan tercapainya kemenangan dan atas prestasi yang dilaksanakan melampaui tuntutan dan kewajiban. Penghargaan dari kepala daerah merupakan inisiatif daerah dalam memberikan reward atas jasa warganya yang peduli dibidang usaha kesejahteraan sosial, penetapannya menggunakan tata aturan oleh kepala daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya.

b.

Bentuk penghargaan : 1. Satyalancana Kebaktian Sosial adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden sebagai penghargaan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang telah berjasa dalam lapangan perikemanusiaan pada umumnya atau dalam suatu bidang perikemanusiaan pada khususnya. 2. Piagam Kesetiakawanan Sosial adalah penghargaan yang diberikan oleh Menteri Sosial sebagai bentuk pengakuan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang telah berjasa dalam bidang usaha kesejahteraan sosial. 3. Penghargaan dari Kepala Daerah untuk warga masyarakat dan atau lembaga yang peduli dan bergerak di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial. Sumber Hukum 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). 2. Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 3. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 4. PP No 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. 5. PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. 6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 36/HUK/2004 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial.

c. Kriteria A. Umum 1. Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI. 2. Memiliki Integritas moral dan keteladanan. 3. Berjasa terhadap bangsa dan negara 4. Setia dan tidak menghianati bangsa dan negara, dan 40



5.

6.

d.

e.

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan. Hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

B. Khusus 1. Berjasa dalam lapangan perikemanusiaan pada umumnya atau dalam suatu bidang perikemanusiaan pada khususnya secara terus menerus selama 5 tahun. 2. Telah melakukan kegiatan yang hasilnya dapat dirasakan manfaatnya dan diakui masyarakat. 3. Telah menghasilkan inovasi/ penemuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 4. Jasa dan kegiatan yang dilakukan dilandasi oleh kemandirian, kesadaran, prakarsa sendiri dan rasa tanggung jawab sosial. 5. Seseorang dapat juga diusulkan untuk dianugerahi Satyalancana Kebaktian Sosial, apabila orang tersebut melakukan donor darah sebanyak 100 kali atau lebih, yang dinyatakan oleh instansi terkait. 6. Tidak pernah berkhianat kepada negara, pancasila, UUD 1945 dan pemerintah yang sah.

Persyaratan Admninistrasi 1. Rekomendasi Gubernur setempat. 2. Daftar riwayat hidup calon penerima tanda kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial. 3. Foto atau dokumentasi atau bukti lain tentang yang dilakukan calon yang diusulkan untuk menerima tanda kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial. 4. Pernyataan tertulis dari pejabat instansi sosial setempat yang menjelaskan kebenaran kegiatan calon yang diusulkan untuk menerima tanda kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial.

Tata Cara Pengusulan 1. Setiap Individu, keluarga, kelompok dan organisasi dapat mengusulkan secara tertulis calon penerima tanda kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial kepada Bupati/ Walikota setempat. 2. Bupati/ Walikota atas pertimbangan Tim Penilai kabupaten/kota mengusulkan kepada Menteri Sosial, usulan Bupati/ Waliokota tersebut dilengkapi dengan rekomendasi gubernur setempat. 3. Gubernur dapat mengusulkan kepada Menteri Sosial calon penerima Satyalancana Kebaktian Sosial. 4. Menteri Sosial atas pertimbangn Tim penilai Pusat mengusulkan kepada Presiden melalui Dewan Tanda Kehormatan RI. 5. Presiden mentapkan penerima tanda kehormatan Satyalancana dengan Keputusan Presiden.

f. Penganugerahan Setelah Presiden dan atau Meteri Sosial dan atau Kepala Daerah menetapkan tanda kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial dan atau penghargaan jenis lainnya, selanjutnya dilaksanakan penganugerahan pada Acara Puncak hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) setiap tanggal 20 Desember di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah. Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014

41


PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA NATION CHARACTER BUILDING

42



Pembangungan Karakter Bangsa (Nation Character Building) a. Pendahuluan Kegiatan pembangunan karakter bangsa adalah suatu kegiatan yang terdiri atas aktivitas dalam kelas dan luar kelas dalam rangka menanamkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik tentang karakter ke-Indonesiaan.

Salah satu cara untuk memupuk nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial ini dilakukan kepada generasi muda sebagai generasi penerus bangsa agar mempunyai jiwa cinta tanah air, jujur, disiplin, berpegang teguh pada nilai dan norma dalam masyarakat. Beberapa alasan mengapa perlu dilaksanakan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial melalui generasi muda, antara lain: 1.

Generasi muda mudah terpengaruh.

2.

Generasi muda berada dalam kondisi pencarian jati diri, memerlukan tokoh, dan berada dalam tahap pembentukan mental.

3.

Usia generasi muda yang berada dalam rentang 16 – 25 tahun masih mempunyai jiwa yang labil, dan mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh lingkungan sekitar. Saat generasi muda ini mendapatkan pengaruh yang tidak baik maka dia akan dengan mudah terbawa arus dan melakukan hal-hal yang tidak baik pula. Untuk itu diperlukan pengaruh yang dapat menjadikan generasi muda ini tumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan nilai-nilai yang baik. Berdasarkan beberapa penelitian mengenai kenakalan yang dilakukan oleh generasi muda, yang menjadi faktor penyebab klasik adalah mereka memerlukan tokoh atau figur yang dapat mereka contoh dan memberikan penyemangat bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat.

Masuknya teknologi informasi tanpa saringan menyebabkan mental dari generasi muda ini menjadi sangat buruk sehingga menimbulkan permasalahan yang tidak hanya berbentuk kenakalan tetapi sudah menjadi kejahatan. Seperti anak sekolah yang lebih suka membolos dan main game online, pencurian yang dilakukan karena mereka menginginkan gaya hidup seperti yang mereka lihat di media tetapi dengan keterbatasan kondisi orang tua, sampai dengan kejahatan seksual yang dilakukan karena rasa penasaran ataupun karena bebasnya komunikasi yang mereka lakukan di dunia maya. Generasi muda harus tahu tentang bagaimana Indonesia ini ada.

Rentang waktu proses perjuangan pembentukan menjadi Indonesia hingga detik ini sangatlah panjang, generasi muda perlu mewarisi ingatan, perasaan dan sikap seperti para pendahulu mereka agar dapat menjadi generasi yang mempunyai karakter dan berjati diri.

4. Generasi muda merupakan generasi berikutnya yang akan meneruskan pembangunan bangsa.

Kaderisasi dan pencontohan yang tidak baik akan menyebabkan hilangnya satu generasi dan terhambatnya proses pembangunan, oleh karena itu generasi muda harus dipersiapkan sedini mungkin supaya mereka mempunyai landasan nilai-


43


nilai yang kuat dan siap untuk meneruskan proses pembangunan berikutnya. Masa depan bangsa Indonesia ke depan ditentukan oleh generasi muda saat ini.

5. Generasi muda mempunyai pola pikir yang berbeda dengan generasi pendahulunya.

b.

Pada kenyataannya, kita tidak boleh menutup diri dengan berpikiran bahwa pendapat kitalah yang paling benar. Pola pendidikan yang mendoktrin bahwa orang tua selalu benar akan menyebabkan anak menjadi tidak kreatif dan beranggapan bahwa mereka tidak pernah diperdulikan. Oleh karena itu diperlukan ruang terbuka untuk berdiskusi antara semua pihak dan sebagai ruang untuk generasi muda ini menyampaikan apa yang mereka alami mereka rasakan dan mereka inginkan untuk kebaikan mereka dimasa-masa yang akan datang.

Dengan latar belakang diatas, dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial Serta Wawasan Kebangsaan, terhadap generasi muda.

Maksud dan Tujuan 1. Maksud Membangun jiwa generasi muda untuk memahami dan mengamalkan nilainilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial sehingga menjadi karakter bangsa Indonesia.

2. Tujuan a. Tercapainya efektifitas proses pembelajaran dalampelaksanaan Kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa melalui penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, dan Wawasan Kebangsaan. b. Tercapainya hasil pembelajaran dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa Melalui penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, dan Wawasan Kebangsaan.

c. Pelaksanaan A. Indoor 1

2

44

No

Materi

Pembekalan Acara

Upacara Pembukaan

Tujuan

Peserta memahami : • Nama kegiatan. • Maksud dan tujuan kegiatan • Tata tertib kegiatan • Output kegiatan • Rundown kegiatan

• Laporan panitia • Sambutan Kepala daerah • Peresmian peserta NCB

Waktu

Alat & Bahan

45 mnt

• KAK Kegiatan • ATK • PC/ Laptop • Sound Sistem dan • Tempat seminar • Kamera dan Video

60 mnt

• Sound Sistem • Tempat seminar • Kamera dan Video • Bendera merah putih dan Bendera KSN • Susunan Upacara

Tenaga

• Instruktur • Asop • Notulen • Seksi dok kamera • Seksi dok video • Sound Control • Runner 2 orang

• Pemimpin Upacara • Seluruh Panitia • Tamu Undangan • Protokol upacara • Dirigen • Seksi dok kamera • Seksi dok video • Sound



3

Kearifan lokal dan Strategi Penguatan Kesetiakawanan Sosial di Daerah

Peserta memahami : 120 mnt • Kekayaan kearifan lokal di daerahnya. • Kecintaan pada kearifan lokal. • Potensi kearifan lokal sebagai media penguatan KSN • Strategi pelestarian kearifan lokal.

4

Membangun Nasionalisme Baru dengan Semangat Kesetiakawanan Sosial

5

Pembentukan Kelompok

6

Diskusi Kelom- • Terbentuk struktur pok kelompok • Pemilihan nama, dan lambang kelompok. • Tersusunnya visi dan misi kelompok. • Terciptanya yel-yel dan lagu kebangsaan.

60 mnt

7

Pemaparan Kelompok (optional: out door)

150 mnt

• ATK • Kertas Plano • Selotip/ masking tip • Sound Sistem • Tempat seminar • Kamera dan Video • PC/ Laptop

• Instruktur • Seksi dok kamera • Seksi dok video • Sound Control • Petugas Pencatat • Asop

8

Pemilihan Ketua Angkatan (optional: out door)

60 mnt

• Sound Sistem dan • Tempat seminar • Kamera dan Video • PC/ Laptop


120mnt Peserta Memahami: • Pengertian KSN • Sejarah KSN sebagai dasar pendirian negara. • KSN sebagai pemersatu bangsa. • Langkah membangun nasionalisme baru dengan semangat KSN.

Terbentuknya kelompok yang terdiri dari berbagai daerah dan unsur.

• Kelompok memaparkan hasil diskusi. • Respon kelompok lain pada kelompok pemateri. • Melatih peserta untuk berbicara. • Melatih peserta responsif dan cermat menganalisis materi

Terpilihnya ketua angkatan tahun berjalan yang menyatikan gerak langkah peserta pasca pengukuhan


30 mnt

• Materi seminar • ATK • PC/ Laptop • LCD dan layar • Sound Sistem • Tempat seminar • Kamera

• Moderator • Instruktur • Asop • Notulen • Seksi dok kamera • Seksi dok video • Sound Control • Runner 2 orang

• Materi seminar • ATK • PC/ Laptop • LCD dan layar • Sound Sistem • Tempat seminar • Kamera

• Moderator • Instruktur • Asop • Notulen • Seksi dok kamera • Seksi dok video • Sound Control • Runner 2 orang

• Sound Sistem • Tempat seminar • Kamera dan Video • ATK • PC/Laptop


• ATK • Kertas Plano • Kain Polos berbagai warna. • Tongkat bendera sejumlah kelompok. • Sound Sistem • Tempat seminar • Kamera dan Video • PC/ Laptop


45


No

46

B. Outdoor Materi

Tujuan

Waktu

Pelaksaan

1

Senam Pagi

Mengoptimalkan Kondisi Peserta

2

Kereta Lompat (Jumping Train)

3

Kelompok Terpanjang – Kelompok Terpendek

Membentuk kara- 30 mnt • Kelompok berkter: baris berbanjar. • Anggota meme• Rela berkorban • Tanggung Jawab gang pundak teman di depan• Kejujuran • Konsentrasi nya. • Instruktur memberikan perintah ke depan, belakang, kanan, dan kiri • Sifat perintah adalah normal, kebalikan dan atau campuran.

Membentuk rasa: • Rasa kebersamaan • Rela berkorban • Keterampilan membaca situasi • Semangat bersaing.

30 mnt Sesuai arahan instruktur

30 mnt • Kelompok membuat barisan terpanjang. • Semua barang yang melekat dibadan boleh digunakan. • Langkah kedua kelompok membentuk barisan terpendek

Esensi

• Setiap kelompok melambangkan negara. • Setiap anggota adalah suku yang harus ditumbuhkan rasa kebersamaan • Kesalahan 1 suku, 1 negara terkena dampak. • Setiap suku merupakan bagian penting negara.

• Kelompok ibarat negara Indonesia di tengah-tengah persiangan dunia. • Setiap anggota dapat mengukur kompetensi (panjang) negara. • Masyarakat harus mampu membaca situasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh negara. • Masyarakat rela berkorban untuk menjadi tumpuan yang lain.

Alat & Bahan

• Sound Sistem • Lapangan • Kamera dan Video • Laptop

Tenaga

• Instruktur • Seksi dok kamera • Seksi dok video • Sound Control • Asop

• Sound Sistem dan wireless • Lapangan/ gedung luas • Kamera dan Video • Laptop

• Instruktur • Seksi dok kamera • Seksi dok video • Sound Control • Asop • Petugas pencatat

• Sound Sistem dan wireless • Lapangan/ gedung luas • Kamera dan Video • Laptop




4

Jaring Silang (Cross Net)

Menumbuhkan: • Konsenterasi • Kesabaran • Kerjasama Tim

5

Simpul Besar Melatih: Tanggung jawab (The Big Kesabaran Knot) Kebersamaan Rela berkorban Persatuan Rasa setiakawan Kerjasama

30 mnt • Anggota dibelenggu kedua tangannya menggunakan tali dan saling bersilangan dengan anggota lain. • Kelompok harus menemukan cara tercepat membebaskan diri. • Anggota tidak boleh melepas atau menukar tali, tapi boleh memegang tali.

• Esensi adalah penyelesaian masalah (problem solving). • Tali yang berkaitan layaknya masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. • Masalah yang satu dengan masalah yang lain saling berkaitan • Setiap anggota melambangkan berbagai suku bangsa di negara Indonesia. • Kerjasama setiap suku bangsa dan kesabaran serta penyelesaian yang tepat maka jalan keluar dapat ditemukan.

60 mnt • Tali kapal, atau • Tali kapal tali tebal dengan diibaratkan panjang lebih dengan negara dari 100 meter Indonesia. Pada diaduk. awal pendirian • Semua kelompok negara, semua bersatu mengumasalah dan raikan tali. rintangan men• Tali tidak boleh jadi satu dan menyentuh tanah sangat besar sama sekali sehingga sulit • Semua anggota diatasi. memberikan • Dengan adandil sekecil anya semangat apapun dalam persatuan dan menguraikan tali rela berkormenjadi 1 helai. ban. Setiap suku bangsa meminjamkan kekuatannya saling menopang, saling membantu, saling peduli, maka satu peratu simpul dapat diselesaikan.


• Tali Karet berukuran 50 cm sejumlah peserta. • Sound Sistem dan wireless • Lapangan/ gedung luas • Kamera dan Video • Laptop


• Tali kapal/ tali berukuran tebal dengan panjang 100 m. • Sound Sistem dan wireless • Lapangan/ gedung luas • Kamera dan Video • Laptop


47


6

Pembacaan Ikrar Manggala

Menyatukan 15 mnt • Peserta berbaris rasa dan pikiran dengan susunan peserta untuk pendek di depan. berkomitmen • Pembacaan dalam menyebarikrar dilakukan kan semangat KSN bersama-sama dengan dipimpin satu peserta.

7

Renungan (optional)

Merenungi rekam jejak perjuangan pahlawan

45 mnt • Dilaksanakan di TMPN. • Instruktur membacakan bait renungan yang menggambarkan perjuangan para pahlawan.

8

Malam Inagurasi

Membentuk keakraban diantara peserta NCB

120 mnt

9

Upacara pengukuhan Manggala

Terbentuknya Manggala Indonesia

d.

48

Panitia menyiapkan panggung atau hiburan bagi peserta.

Komitmen yang dibacakan merupakan sumpah peserta, untuk selalu cinta pada tanah air, dan mengingat perjuangan untuk mengisi kemerdekaan ada pada pundak peserta.

Merenungi rekam jejak perjuangan para pahlawan, mengingatkan kembali bahwa pengorbanan tidak boleh disiasiakan. Semangat mempertahankan dan mengisi kemerdekaan harus dilanjutkan, karena manggala adalah barisan terdepan dalam menyebarkan semangat kesetiakawanan sosial nasional.

• Lapangan/ alam terbuka. Diusahakan pada tempat yang memiliki nilai sejarah perjuangan bangsa. • Kamera dan Video

• Instruktur • Seksi dok kamera • Seksi dok video

• TMPN atau tempat bernilai sejarah. • Lilin secukupnya. • Naskah renungan. • Sound system • Musik pembangkit perasaan. • Kamera dan video


• Organ Tunggal • LCD dan Layar • Laptop • Sound Sistem • Kamera dan Video • Naskah lagu Mars Manggala dan Indonesia Pusaka


• Sound Sistem dan wireless • Lapangan Luas/ auditorium • Kamera dan Video • Bendera merah putih dan Bendera KSN. • Susunan upacara

• Pemimpin Upacara • Seluruh Panitia • Tamu Undangan • Protokol upacara • Dirigen • Seksi dok kamera • Seksi dok video • Sound Control

Waktu dan Tempat 1) Waktu Pelaksanaan : Kegiatan NCB dilaksanakan selama tiga hari dengan mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain saat liburan sekolah, atau mengambil hari jum’at, sabtu, dan minggu, atau sesuai kebutuhan daerah. Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014


2)

3)

Sifat kegiatan Acara NCB dapat dilaksanakan dalan dua format. Yaitu format, full day dan full board. Bila kegiatan dilaksanakan secara full day, maka kegiatan berlangsung selama 10 jam per hari dan peserta tidak menginap. Sedangkan bila kegiatan dilaksanakan secara full board maka kegiatan berlangsung selama tiga hari penuh, dan peserta harus menginap.

Tempat kegiatan Penyelenggaraan acara NCB menggunakan beberapa tempat. Hal ini disesuaikan dengan format acara NCB yang menggunakan sesi acara in door dan out door, karena itu beberapa alternatif yang dapat digunakan dalam penyelenggaraaan NCB disesuaikan dengan anggaran yang ada, antara lain: a. Indoor 1) Aula hotel 2) Gedung seminar kampus (universitas) 3) Aula Kantor Pemerintahan 4) Dan lain-lain b. Outdoor 1) GOR 2) Lapangan Sepak Bola 3) TMPN 4) Dan lain-lain

e. Narasumber Narasumber dapat berjumlah tiga orang dengan tujuh Instruktur dan satu orang moderator, narasumber dapat terdiri dari latar belakang : 1) Akademisi, 2) Praktisi, 3) Pemerintahan yang terkait. f. g

Peserta Kegiatan Peserta Kegiatan Pembangunan Karaklter Bangsa / Sasaran kegiatan ini adalah generasi muda bangsa indonesia dan kelompok-kelompok masyarakat yang akan menjadi agen perubahan Metode Pelaksanaan (Rundown Acara) Metode pembelajaran yang digunakan adalah Indoor dan Outdoor antara lain Paparan materi dari narasumber, Diskusi, Pemutaran Film, Latihan Baris Berbaris, Outbound untuk penyadaran, aksi spontan, Pembekalan keterampilan Sosial, Ikrar, Pembentukan Jaringan/ Lembaga Manggala Indonesia (Penjaga NKRI).


49


50




51


52




53


54




55


56




57


58




59


SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK PANITIA PUSAT PERINGATAN HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL (HKSN) TAHUN 2014 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pelindung : Memberikan perlindungan kepada Panitia Pusat Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014 dalam pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Kes etiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014.

Penasehat : Memberikan saran dan nasehat untuk kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014.

Penanggungjawab Umum : Menetapkan kebijakan umum serta memberikan arahan dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014. Penanggungjawab Teknis dan Wakil Penanggungjawab Teknis : Menetapkan kebijakan teknis serta memberikan arahan dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014. Pengarah Umum : Memberikan arahan dan pertimbangan penyelenggara dalam rangka Pelaksanaan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014.

Pengarah Teknis : Memberikan saran dan petunjuk teknis untuk kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014.

Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum : Mengkoordinasikan dan mengendalikan secara teknis penyelenggaraan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014 baik di Pusat dan Daerah. Ketua Pelaksana Harian dan Wakil Ketua Pelaksana Harian : Membantu tugas-tugas Ketua Umum dan mengkoordinasikan tugas sehari-hari para Ketua Bidang secara operasional dalam melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan dalam rangka Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014.

Sekretaris I dan Sekretaris II : Membantu Pimpinan dalam bidang administrasi untuk kelancaran penyelenggaraan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014 mulai dari persiapan, pelaksanaan dan laporan.

10. Bendahara I dan Bendahara II : a. Menyiapkan, menyimpan dan membayarkan untuk pelaksanaan kegiatankegiatan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014 sesuai dengan anggaran. 60



b.

Mempertanggungjawabkan administrasi keuangan yang dipergunakan dalam pelaksanaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 11. Ketua dan Wakil Ketua Bidang I - Puncak Acara Peringatan HKSN 2014 : Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan secara operasional kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup tugas : a. Seksi Acara b. Seksi Protokol c. Seksi Penganugerahan d. Seksi Pengerahan Massa 12. Sekretaris Bidang I - Puncak Acara Peringatan HKSN 2014 : Membantu Pimpinan dalam bidang administrasi untuk kelancaran penyelenggaraan Bidang Puncak Acara Peringatan HKSN Tahun 2014. 13. Ketua dan Wakil Ketua Bidang II - Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial : Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan secara operasional kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup tugas : a. Seksi Rehabilitasi Sosial Rumah Tangga Tidak Layak Huni (RS-RTLH) b. Seksi Bhakti Sosial. c. Seksi Pengobatan Massal d Seksi Donor Darah dan Ziarah Wisata.

14. Sekretaris Bidang II - Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial : Membantu Pimpinan dalam bidang administrasi untuk kelancaran penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial. Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan secara operasional kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup tugas : a. Seksi Rehabilitasi Sosial Rumah Tangga Tidak Layak Huni (RS-RTLH) b. Seksi Bhakti Sosial. c. Seksi Pengobatan Massal d Seksi Donor Darah dan Ziarah Wisata. 15. Ketua dan Wakil Ketua Bidang III - Pendayagunaan Potensi. Mengkoordinasikandan bertanggungjawab atas pelaksanaan secara operasional kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup tugas : a. Seksi Seminar / Sarasehan b. SeksiBantuan Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga c. Seksi Penggalangan Dana d. Seksi Kreativitas 16. Sekretaris Bidang III - Pendayagunaan Potensi : Membantu Pimpinan dalam bidang administrasi untuk kelancaran penyelenggaraan Bidang Pendayagunaan Potensi. 17. Ketua dan Wakil Ketua Bidang IV - Publikasi, Dokumentasi dan Pameran. Mengkoordinasikandan bertanggungjawab atas pelaksanaan secara operasional kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup tugas : Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014

61


a. b. b.

Seksi Publikasi. Seksi Dokumentasi. Seksi Pameran Pembangunan Kesetiakawanan Sosial

18. Sekretaris Bidang IV - Publikasi, Dokumentasi dan Pameran : Membantu Pimpinan dalam bidang administrasi untuk kelancaran penyelenggaraan Publikasi, Dokumentasi dan Pameran Pembangunan Kesetiakawanan Sosial. 19. Ketua dan Wakil Ketua Bidang V - Umum Mengkoordinasikandan bertanggungjawab atas pelaksanaan secara operasional kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup tugas : a. Seksi Penyuluh Sosial. b. Seksi Tata Laksana b. Seksi Sarana dan Prasarana

20. Sekretaris Bidang V - Umum Membantu pimpinan dalam bidang administrasi untuk kelancaran penyelenggaraan operasional kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup tugas : a. Seksi Penyuluh Sosial. b. Seksi Tata Laksana b. Seksi Sarana dan Prasarana TUGAS – TUGAS SEKSI : 1.

2.

3.

4.

5.

62

Seksi Acara Puncak : Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan Acara Puncak Peringatan HKSN 2014 di Lapangan Ex MTQ Provinsi Jambi serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

Seksi Protokol : Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan protokoler Acara Puncak Peringatan HKSN 2014 di Lapangan Ex MTQ Provinsi Jambi serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

Seksi Penganugerahan : Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan Penganugerahan Tanda Jasa dalam Acara Puncak Peringatan HKSN 2014 di Lapangan Ex MTQ Provinsi Jambi serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Seksi Pengerahan Massa : Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan pengerahan massa dalam Acara Puncak Peringatan HKSN 2014 di Lapangan Ex MTQ Provinsi Jambi serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Seksi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) : Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014


6.

7.

8.

9.

Seksi Bhakti Sosial : Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan Bhakti Sosial dalam rangka Peringatan HKSN 2014 serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

Seksi Pengobatan Massal : Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan atau Pengobatan Massal dalam rangka Peringatan HKSN 2014 serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Seksi Donor Darah dan Ziarah Wisata : Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan Donor Darah dan Ziarah Wisata dalam rangka Peringatan HKSN 2014 serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

Seksi Seminar / Sarasehan : Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan Seminar dan Dialog Nasional tentang Kesetiakawanan Sosial Nasional dalam rangka Peringatan HKSN 2014 serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

10. Seksi Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga : Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga dalam rangka Peringatan HKSN 2014 serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. 11. Seksi Donor Darah Sukarela : Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan Penggalangan Dana dalam rangka Peringatan HKSN 2014 serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

12. Seksi Kreatifitas : Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan Kreatifitas dalam rangka Peringatan HKSN 2014 serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. 13. Seksi Publikasi : Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan Publikasi dalam rangka Peringatan HKSN 2014 serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

14. Seksi Dokumentasi : Menyusun rencana, persiapan dan Mendokumentasikan kegiatan Peringatan HKSN 2014 serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

15. Seksi Pameran Pembangunan Kesetiakawanan Sosial : Menyusun rencana, persiapan dan pelaksanaan Pameran Pembangunan Kesetiakawanan Sosial dalam rangka Peringatan HKSN 2014 serta mengkoordinasikan dengan pihakpihak terkait. 16. Urusan Penyuluhan Sosial : Menyusun rencana, persiapan dan melaksanakan urusan Penyuluhan Sosial dalam rangka Peringatan HKSN 2014 serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Pedoman Pelaksanaan Peringatan HKSN 2014

63


17. Urusan Tata Laksana : Menyusun rencana, persiapan dan melaksanakan urusan Tata Laksana dalam rangka Peringatan HKSN 2014 serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. 18. Urusan Sarana dan Prasarana : Menyusun rencana, persiapan dan melaksanakan urusan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peringatan HKSN 2014 serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

64



MARS KESETIAKAWANAN SOSIAL Ciptaan : Rinto Harahap Arr : Januar Ishak Musik : Januar Ishak Kesetiakawanan Sosial Kembangkan di hatimu Saling tolong saling bantu Wujud kepribadian luhur

Galanglah persatuan Terjang semua rintangan Demi pembangunan bangsa Satukanlah rasa

Mantapkan cita-cita Didalam Karya Nyata Wujud dari pengabdian Bangsa Indonesia

Kesetiakawanan Sosial Bhineka Tunggal Ika Tumbuh kembang seirama Nilai-nilai budaya bangsa

Perangi kemiskinan Dan keterbelakangan Berbekal ilmu dan iman Raih masa depan

Keutuhan Negara Tanggung jawab bersama Amalkanlah Pancasila Untuk Indonesia


65


HYMNE KESETIAKAWANAN SOSIAL Ciptaan : tb. Sadikin Zuchara Arr : Januar Ishak Musik : Januar Ishak

Bahu membahu seiya sekata Membangun negara yang jaya Ulurkan tangan bagi yang masih nestapa ”Tuk mengangkat martabat bangsa Galanglah Kesetiakawanan Sosial Menuju sejahtera bersama Itulah tujuan mulia bangsa kita Hidup dalam alam Pancasila

Kesetiakawanan Sosial Budaya bangsa kita Bangkitkan ”Smangat Giat bekerja Nikmati kejayaan bersama

66



LOGO KSN :


67

PEDOMAN PELAKSANAAN Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2014

Recommend Documents