KEWARGANEGARAAN
HAM
Hak Asasi Manusia Disusun oleh : Lanny Ariani Khanza Jasmine Budi Satriyo Avia Intan Rafiqa
(125100601111013) (125100601111015) (125100601111017) (125100601111019)
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
Pengertian Umum HAM Hak dasar yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya, atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat (Tilaar, 2001).
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
Andi Malarangeng
Tukul Arwana
Otto Nur Abdullah
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
Yunani
Socrates
Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai – nilai keadilan dan kebenaran
Plato
Mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya Aristoteles
Inggris
Raja Richard
Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang–wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang‐wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya Raja John Lackland berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta atau Piagam Agung.
Amerika
John Locke
Merumuskan hak‐hak alam,seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (life, liberty, and property) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak – hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan DECLARATION OF INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES.
Prancis Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang‐ wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN yaitu pernyataan mengenai hak‐hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte, egalite, fraternite).
PBB
1946
Disusun rancangan piagam hak‐hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa‐Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right).
PBB 1947
Sidangnya sendiri dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Eleanor Roosevelt
PBB
1948
Pada tanggal 10 Desember 1948 diadakan Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris. Hasil dari sidang tersebut berupa UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau pernyataan sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena hal tersebut, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia
Indonesia
Pancasila
Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis‐garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas‐bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan‐ ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain.
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
Secara umum Hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi 6 pertama Hak‐hak asasi pribadi atau hak sipil (personal rights) Meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak
Secara umum Hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi 6 Kedua Hak‐hak asasi ekonomi (property rights) Misalnya hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya
Secara umum Hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi 6 Ketiga Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality) Misalnya hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum
Secara umum Hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi 6 Keempat Hak‐hak asasi politik (political rights) Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), dan hak untuk mendirikan partai politik
Secara umum Hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi 6 Kelima Hak untuk mendapatkan tata cara peradilan dan jaminan perlindungan (prosedural rights) Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan
Secara umum Hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi 6 Keenam Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights) Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan
Secara umum Hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi 6 Keenam Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights) Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan
Menurut sifat dan arahnya HAM dibagi menjadi 4: pertama Hak‐hak asasi negatif atau liberal Hak ini juga disebut hak kebebasan. Hak ini pada dasarnya menuntut agar kemandirian setiap orang atas dirinya untuk di hormati oleh pihak lain. Hak ini diperjuangkan untuk melindungi kehidupan pribadi seseorang terhadap campur tangan Negara dan kekuatan sosial terhadap kehidupan seseorang . Hak negatif atau liberal merupakan inti dari hak asasi manusia
Menurut sifat dan arahnya HAM dibagi menjadi 4: Kedua Hak‐hak asasi aktif atau demokratis Hak yang didasari pada keyakinan bahwa semua orang sama derajatnya dan pandangan tentang kedaulatan rakyat yang berarti pemerintah ada di bawah rakyat. Inti dari hak asasi ini adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk turut serta dalam menentukan arah perkembangan masyarakat tempat ia hidup
Menurut sifat dan arahnya HAM dibagi menjadi 4: Ketiga Hak‐hak asasi positif Hak ini menuntut prestasi‐prestasi tertentu dari negara. Hak positif didasarkan pada pandangan tentang tugas dan kewajiban negara. Dalam hal ini, negara bertugas melayani masyarakat
Menurut sifat dan arahnya HAM dibagi menjadi 4: Keempat Hak‐hak asasi sosial Merupakan perluasan dari hak asasi positif. Hak ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap orang berhak atas bagian yang adil dari kekayaan material dan kultural bangsanya. selain itu setiap orang berhak atas bagian yang wajar atas kegiatan ekonomi masyarakat
