08 Modul ke:
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Hak Asasi Manusia
Fakultas
EKONOMI Program Studi
MANAJEMEN www.mercubuana.ac.id
Nabil Ahmad Fauzi, M.Soc.Sc
Sub Bahasan 1. 2. 3. 4. 5.
Pengertian Hak Asasi Manusia Tujuan Hak Asasi Manusia Perkembangan Pemikiran HAM HAM pada Tatanan Global dan di Indonesia HAM di Indonesia: Permasalahan dan Penegakannya 6. Lembaga Penegak HAM 7. Mengembangkan Pendidikan HAM
1. Pengertian dan Tujuan HAM • Tilaar (2001) : hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. • HAM bersifat supralegal: tidak tergantung pada negara atau UUD dan kekuasaan pemerintah, karena karena berasal dari Tuhan. • HAM : hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan .
1. Pengertian dan Tujuan HAM HAM : 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. 2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik, atau asal-usul sosial bangsa. 3. HAM tidak bisa dilanggar. • Tujuan pelaksanaan HAM : mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara, dan mendorong tumbuh serta berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional.
2. Perkembangan Pemikiran HAM 1. Perkembangan HAM di Dunia a. Magna Charta (Piagam Agung 1215) b. Bill of Rights (UU Hak 1689) c. Declaration Des Droits de L’homme et du Citoyen (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis Tahun 1789) d. Bill of Rights (UU Hak Virginia 1789) e. Declarations Of Human Rights PBB f. Piagam Atlantic Charter
2. Perkembangan Pemikiran HAM 2. Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia Prof. Dr. Bagir Manan: dua periode perkembangan HAM, yaitu: a. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) b. Periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang)
3. HAM pada Tatanan Global dan di Indonesia HAM dalam Deklarasi Universal tentang HAM: 1. hak personal, 2. hak legal, 3. hak sipil dan politik serta 4. hak ekonomi, 5. hukum, dan budaya.
3. HAM pada Tatanan Global dan di Indonesia HAM dalam UUD 1945 (amandemen I-IV UUD 1945)
HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat 2. Hak kedudukan yang sama di dalam hukum/pemerintahan 3. Hak kebebasan berkumpul 4. Hak kebebasan beragama 5. Hak penghidupan yang layak 6. Hak kebebasan berserikat 7. Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan
1. Hak hidup 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 3. Hak mengembangkan diri 4. Hak memperoleh keadilan 5. Hak atas kebebasan pribadi 6. Hak atas rasa aman 7. Hak atas kesejahteraan 8. Hak turut serta dalam pemerintahan 9. Hak wanita 10.Hak anak
4. HAM di Indonesia: Permasalahan dan Penegakannya Kegiatan-kegiatan pokok penegakan HAM: 1. 2. 3. 4.
Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM Peningkatan penegakan hukum terhadap terorisme dan narkotika. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum pemberantasan memberantas korupsi. 5. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum penegakan HAM. 6. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum 7. Penyelenggaraan audit reguler atas seluruh kekayaan pejabat negara. 8. Peninjauan serta penyempurnaan proses hukum 9. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan HAM 10. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara
5. Lembaga Penegakan HAM 1. Komnas HAM Lembaga yang mandiri kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. 2. Pengadilan HAM Menurut pasal 104 UU HAM, untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Proses pengadilan berjalan sesuai fungsi badan peradilan. 3. Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 100-103 UU tentang HAM yang berbentuk sebagai berikut: • Berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. • Laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. • Usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM. • Bekerja sama dengan Komnas HAM melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM.
6. Mengembangkan Pendidikan HAM Dr. Seto Mulyadi (Psikolog dan Komnas Perlindungan Anak): • Pembelajaran HAM sejak dini merupakan tuntutan bagi pembangunan bangsa di masa mendatang. Dr. Sri Untari (psikolog sosial): • Pembelajaran HAM harus disesuaikan dengan tingkatan usia dan golongan masyarakat, serta adanya keselarasan antara pembelajaran HAM di dalam dan di luar rumah agar tidak ada benturan nilai.
Terima Kasih Nabil Ahmad Fauzi, M.Soc.Sc
