Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Peta

DAFTAR ISI Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Peta

BAB I

BAB II

i ii iii V ix x

Pendahuluan 1.1.

Latar Belakang

1-1

1.2.

Maksud dan Tujuan

1–2

1.2.1. Maksud

1–2

1.2.2. Tujuan

1–2

1.3.

Landasan Hukum

1–3

1.4.

Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1–4

1.5.

Proses Penyusunan RPJP Daerah

1–5

1.6.

Sistematika Penulisan

1–8

Kondisi Umum Daerah 2.1.

2.2.

Kondisi dan Analisis

2–1

2.1.1. Fisik, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

2–1

2.1.2. Kependudukan

2 – 45

2.1.3. Ekonomi

2 – 65

2.1.4. Sarana dan Prasarana

2 - 129

2.1.5. Pemerintahan, Hukum dan Politik

2 - 149

Prediksi Kondisi Umum Daerah

2 - 153

2.3.1. Fisik, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

2 – 153

2.3.2. Kependudukan

2 – 172

2.3.3. Ekonomi

2 – 174

2.3.4. Sarana dan Prasarana

2 - 178

2.3.5. Pemerintahan, Hukum dan Politik

2 – 193

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

1-1

2.3.

BAB III

BAB IV

2 – 197

2.2.1. Analisis Lingkungan Internal

2 - 197

2.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal

2 - 206

2.2.3. Isu-Isu Strategis

2 - 212

2.2.4. Analisis SWOT

2 - 215

Visi dan Misi Pembangunan Daerah 3.1.

Visi Pembangunan Daerah

3–1

3.2.

Misi Pembangunan Daerah

3–1

Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 4.1.

4.2.

BAB V

Kajian Lingkungan Internal dan Eksternal

Arah Pembangunan Daerah

4–1

4.1.1. Bidang Hukum dan Aparatur

4–1

4.1.2. Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

4–2

4.1.3. Bidang Sarana dan Prasarana

4–7

4.1.4. Bidang Ekonomi

4 – 12

4.1.5. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

4 – 20

4.1.6. Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

4 – 21

4.1.7. Bidang Pembangunan Wilayah dan Penataan Ruang

4 – 22

4.1.8. Bidang Politik

4 – 24

4.1.9. Bidang Keamanan dan Ketertiban

4 – 25

Skenario Pengembangan Jangka Panjang Daerah

4 – 26

4.2.1. Strategi Umum

4 – 26

4.2.2. Strategi Pengembangan Perekonomian Wilayah Berbasis Agrobisnis

4 – 29

4.2.3. Tahap-Tahap Pencapaian

4 – 34

PENUTUP


5-1

1-2

DAFTAR TABEL Tabel

Hal

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18.

Tabel Tabel

2.19. 2.20.

Tabel

2.21.

Tabel Tabel Tabel Tabel

2.22. 2.23. 2.24. 2.25.

Tabel Tabel Tabel

2.26. 2.27. 2.28.

Tabel

2.29.

Tabel Tabel

2.30. 2.31.

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

2.32. 2.33. 2.34. 2.35. 2.36. 2.37. 2.38. 2.39. 2.40. 2.41.

Batas Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Kondisi Fisiografis Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Ketinggian Wilayah Masing-masing Kecamatan di Muaro Jambi Tahun 2003 Potensi Bahan Galian Minyak Bumi Potensi Bahan Galian Gas Alam Kabupaten Muaro Jambi Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Muaro Jambi Kondisi Sungai dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Luas Daerah Genangan di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2002 Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 1994 – 2004 Luas lahan Basah dan Lahan Kering di Kabupaten Muaro Jambi Luas Penggunaan Tanah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Luas kawasan Hutan Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan fungsinya Sistem Kota-Kota Kabupaten Muaro Jambi 2005 Indikasi Satuan Wilayah Pengembangan Perubahan lahan Hutan di DAS Batanghari Tahun 2000-2002 Perubahan lahan Ladang di DAS Batanghari Tahun 2000-2002 Perubahan lahan Sawah di DAS Batanghari Tahun 2000-2002 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000-2004 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000-2004 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Persentase Penduduk 10 tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi yang dimiliki Kabupaten Muaro Jambi, 2003 Banyaknya Murid di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000-2004 Banyaknya Guru di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000-2004 Perbandingan Indikator SDM, Tahun 2002 Perkembangan Jumlah Tenaga Medis dan Para Medis Menurut Bidang Kesehatan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 Jumlah Migrasi Penduduk di Kabupaten Muaro Jambi, Tahun 2004 Perbandingan TPAK dan Jumlah Pengangguran, Tahun 2002 Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Kabupaten Muaro Jambi, 2003 PDRB Kabupaten Muaro Jambi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2000 dan 2004 (Juta Rupiah) Hasil Analisis Shift Share berdasarkan PDRB Harga Konstan 2000 dan 2003 Perkembangan Kontribusi Sektoral dan Location Quotient Kabupaten Muaro Jambi 20002004 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Jumlah KK dan KK miskin dirinci per Kecamatan Penerimaan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001-2003 Perkembangan Penerimaan PBB Kabupaten Muaro Jambi, 2002-2004 Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi 2002-2004 Luas Panen Padi Sawah Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ha) Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ton) Produksi Rata-rata Padi Sawah Menurut Kecamatan Tahun 2000 -2004 (Kw/Ha) Luas Panen Padi Ladang Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ha)


2–2 2–5 2-5 2-9 2-9 2 - 13 2 - 15 2 - 15 2 - 17 2 - 19 2 - 21 2 - 26 2 - 35 2 - 37 2 - 41 2 - 41 2 - 42 2 - 49 2 - 50 2 - 53 2 - 55 2 – 58 2 - 58 2 - 59 2 - 61 2 - 62 2 - 64 2 - 64 2 - 67 2 - 69 2 - 72 2 - 76 2 - 78 2 - 79 2 - 83 2 - 84 2 - 85 2 - 86 2 - 87 2 - 87 2 - 88

1-3

Tabel

Hal

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

2.42. 2.43. 2.44. 2.45. 2.46. 2.47. 2.48. 2.49. 2.50. 2.51. 2.52. 2.53. 2.54. 2.55. 2.56. 2.57. 2.58. 2.59. 2.60. 2.61. 2.62. 2.63. 2.64. 2.65.

Tabel

2.66.


2.67. 2.68. 2.69. 2.70.

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

2.71. 2.72. 2.73. 2.74. 2.75. 2.76.

Tabel Tabel Tabel

2.77. 2.78. 2.79.

Produksi Padi Ladang Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ton) Produksi Rata-Rata Padi Ladang Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Kw/Ha) Luas Panen Tanaman Jagung Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ha) Produksi Jagung Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ton) Produksi Rata-rata Jagung Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Kw/Ha) Luas Panen Ubi Kayu Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ha) Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ton) Produksi Rata-rata Ubi Kayu Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Kw/Ha) Luas Panen Ubi Jalar Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ha) Produksi Ubi Jalar Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ton) Produksi Rata-rata Ubi Jalar Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Kw/Ha) Luas Panen Kacang Tanah Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ha) Produksi Kacang Tanah Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ton) Produksi Rata-rata Kacang Tanah Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Kw/Ha) Luas Panen Kedelai Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ha) Produksi Kedelai Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ton) Produksi Rata-rata Kedelai Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Kw/Ha) Luas Panen Kacang Hijau Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ha) Produksi Kacang Hijau Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ton) Produksi Rata-rata Kacang Hijau Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Kw/Ha) Luas Panen Tanaman Sayur-sayuran Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ha) Produksi Buah-buahan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 - 2003 (Ton) Sebaran Produksi Buah-Buahan Utama Kabupaten Muaro Jambi Perkembangan Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman Tahun 2000 2004 (Ha) Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman Tahun 2000 - 2004 (Ton) Perkembangan Luas Tanaman Perkebunan Besar Tahun 2000 – 2004 (Ha) Sebaran Perusahaan Kelapa Sawit Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2005 Perkembangan Produksi Hasil Hutan Menurut Jenisnya Tahun 2000 - 2004 (M3) Perkembangan Produksi Hutan Jenis Kayu Rimba Oleh Pemegang Hak Pengusaha Hutan Tahun 2000 - 2004 (M3) Populasi Ternak Besar yang Dipelihara Per Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ekor) Populasi Ternak Kecil yang Dipelihara Per Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ekor) Populasi Unggas yang Dipelihara Per Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ekor) Produksi Daging Menurut Jenis Tahun 2000 - 2004 (Kg) Produksi Telur Menurut Jenis Tahun 2000 - 2004 (Kg) Jumlah Rumah Tangga Budidaya Ikan Kolam Menurut Luas Kolam Per Kecamatan Tahun 2000 – 2004 Jumlah Rumah Tangga Budidaya Ikan Kolam Tahun 2000 – 2004 Luas Kolam dan Produksi Ikan Per Kecamatan Tahun 2000 – 2004 Jumlah Perahu dan Motor Tempel Penangkap Ikan Per Kecamatan Tahun 2000 – 2004


2 – 88 2 – 89 2 – 89 2 – 90 2 – 90 2 – 91 2 – 91 2 – 91 2 – 92 2 – 92 2 – 93 2 – 93 2 – 94 2 - 94 2 – 95 2 – 95 2 – 96 2 - 96 2 - 96 2 - 97 2 - 97 2 - 99 2 - 100 2 - 102 2 - 103 2 - 103 2 - 104 2 - 106 2 - 107 2 - 107 2 - 108 2 - 110 2 - 112 2 - 113 2 - 113 2 - 114 2 - 114 2 - 116

1-4

Tabel

Hal


2.80. 2.81. 2.82. 2.83.

Tabel Tabel Tabel

2.84. 2.85. 2.86.

Tabel Tabel Tabel

2.87. 2.88. 2.89.

Tabel

2.90.

Tabel Tabel Tabel

2.91. 2.92. 2.93.

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

2.94. 2.95. 2.96. 2.97. 2.98.

Tabel Tabel Tabel

2.99. 2.100. 2.101.

Tabel Tabel Tabel

2.102. 2.103. 2.104.

Tabel Tabel Tabel

2.105. 2.106. 2.107.

Tabel Tabel

2.108. 2.109.

Tabel Tabel Tabel

2.110. 2.111. 2.112.

Tabel

2.113.

Jumlah Perusahaan Industri Menurut Jenis Banyaknya Industri Kecil dan Investasi dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi Sebaran Industri Besar Sedang di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Jumlah Pedagang dan Usaha Perdagangan Per Kecamatan Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 – 2004 Perkembangan Volume Ekspor Per Jenis Komoditi Tahun 2000 - 2003 (Kg) Perkembangan Nilai Ekspor Per Jenis Komoditi Tahun 2000 - 2003 (US $) Perkembangan Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Per Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000-2004 Jumlah Koperasi Menurut Tingkat Koperasi Per Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Permodalan Koperasi Per Kecamatan Tahun 2002 - 2004 (000 Rp) Nama Lokasi Wisata Menurut Kecamatan Dan Ada Tidaknya Pengelolaannya di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Banyaknya Hotel, Kamar dan Tempat Tidur Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2000 – 2004 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan per Kecamatan Tahun 2004 Perkembangan Jalan Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 Perkembangan Jalan Menurut Jenis Permukaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 Perkembangan Jumlah dan Panjang Jembatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 Jumlah Kendaraan Umum di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Panjang Alur Sungai pada Tiap Desa Kabupaten Muaro Jambi Jumlah Kendaraan/Angkutan Sungai di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Ukuran Dermaga pada Masing-masing Pos Pengawasan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Lalu Lintas Angkutan Sungai Di Dermaga LLASDP Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Pasar Tradisional Kabupaten Muaro Jambi Perkembangan Toko Dan Kios/Los Per Kecamatan Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 Banyaknya Sekolah TK di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 Banyaknya Sekolah SD Negeri dan Swasta di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 Banyaknya Sekolah SLTP Negeri dan Swasta di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 Banyaknya Sekolah SMU/SMK di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Jumlah Unit Satuan Sambungan Telepon yang Telah Terpasang Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2003 Banyaknya Keluarga yang Berlangganan Telepon di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Banyaknya Fasilitas Komunikasi yang Berlangganan Telepon di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Wilayah Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Muaro Jambi Jumlah Pelanggan Air Minum Per Kecamatan Tahun 2000 – 2004 Perkembangan Produksi Air Minum yang Terjual per Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 ( m3) Nilai Produksi Air Minum yang Terjual per Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004


2 - 117 2 - 117 2 - 118 2 - 120 2 - 121 2 - 121 2 - 122 2 - 123 2 - 124 2 - 126 2 - 128 2 - 129 2 - 130 2 - 131 2 - 132 2 - 132 2 - 133 2 - 135 2 - 135 2 - 136 2 - 137 2 - 138 2 - 139 2 - 140 2 - 140 2 - 141 2 - 142 2 - 142 2 - 142 2 - 143 2 - 144 2 - 145 2 - 146 2 - 146

1-5

Tabel

Hal

Tabel Tabel

2.114. 2.115.

Tabel

2.116.

Tabel

2.117.


2.118. 2.119. 2.120. 2.121.

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

2.122. 2.123. 2.124. 2.125. 2.126. 2.127. 2.128.

Tabel Tabel

2.129. 2.130.

Tabel

2.131.

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

2.132. 2.133. 2.134. 2.135. 2.136. 2.137.

Jumlah Pelanggan Listrik PLN dan Non PLN di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Perkembangan Jumlah Masjid Per Kecamatan di Kabuptaen Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 Perkembangan Jumlah Surau/Langgar Per Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 Jumlah Bangunan Rumah Permanen Dan Non-permanen di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Jumlah Aparatur Pemerintah di Kabupaten Muaro Jambi Banyaknya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Rencana Sistem Kota-Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2006-2025 Arahan Pemanfaatan Kawasan Lindung Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025 Arahan Pemanfaatan Kawasan Budidaya Prediksi Jumlah, Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Muaro Jambi Prediksi Jumlah Murid di Kabupaten Muaro Jambi Proyeksi Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Kabupaten Muaro Jambi Prediksi Kebutuhan Fasilitas Perdaganan dan Jasa di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2006 – 2025 Prediksi Kebutuhan Warung di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2006 – 2025 Prediksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2006 – 2025 Prediksi Kebutuhan Prasarana Sarana Kesehatan di Kabupaten Muaro Jambi tahun 20062025 Prediksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Muaro Jambi 2006 – 2025 Prediksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Muaro Jambi 2006 – 2025 Prediksi Kebutuhan Telepon di Kabupaten Muaro Jambi 2006 – 2025 Prediksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Muaro Jambi 2006 – 2025 Prediksi Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2006-2025 Analisis SWOT Kabupaten Muaro Jambi


2 - 147 2 - 147 2 - 148 2 - 148 2 - 149 2 - 150 2 - 152 2 - 152 2 - 162 2 - 164 2 - 166 2 - 172 2 - 173 2 - 175 2 - 180 2 - 181 2 - 182 2 - 183 2 - 185 2 – 187 2 - 189 2 - 190 2 - 195 2 - 216

1-6

DAFTAR GAMBAR Gambar

Hal

Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Diagram Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah Struktur Usia Penduduk Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Grafik Perkembangan Struktur Ekonomi Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Grafik Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja per Sektor di Kabupaten Muaro Jambi Tingkat Kemiskinan menurut Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi Grafik Perkembangan Penerimaan Daerah Kabupaten Muaro Jambi, 2001-2003

Gambar Gambar Gambar

2.8. 2.9. 2.10.

Gambar

3.1.

Gambar

3.2.

Grafik Perkembangan Penerimaan PBB Kabupaten Muaro Jambi, 2002-2004 Prosentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Grafik Perkembangan Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 Posisi Strategis Kabupaten Muaro Jambi dalam Kerangka Skenario Pembangunan Jangka Panjang Skenario Pengembangan Jangka Panjang Kabupaten Muaro Jambi


1-5 1-8 2 - 52 2 - 68 2 - 74 2 - 77 2 - 79 2 - 80 2 - 84 2 - 85 2 - 130 2 - 131 3-2 3 - 10

1-7

DAFTAR PETA Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta

Hal 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19 2.20. 2.21. 2.22. 2.23. 2.24. 2.25. 2.26.

Peta Orientasi Kabupaten Muaro Jambi Peta Administrasi Kabupaten Muaro Jambi Peta Topografi Kabupaten Muaro Jambi Peta Geologi Kabupaten Muaro Jambi Peta Hidrologi Kabupaten Muaro Jambi Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Muaro Jambi Peta Jenis Tanah Kabupaten Muaro Jambi Peta Kesesuaian Lahan Kabupaten Muaro Jambi Peta Zonasi Hutan Kabupaten Muaro Jambi Peta Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Muaro Jambi Peta Struktur Tata Ruang Wilayah Eksisting Kabupaten Muaro Jambi Peta Sebaran Jumlah Penduduk Tahun 2004 Kabupaten Muaro Jambi Peta Kepadatan Penduduk 2004 Kabupaten Muaro Jambi Peta Struktur Penduduk Kabupaten Muaro Jambi Peta Tingkat Kemiskinan Kabupaten Muaro Jambi Peta Produksi Tanaman Pangan 2004 Kabupaten Muaro Jambi Peta Komoditas Buah-buahan 2004 Kabupaten Muaro Jambi Peta Perusahaan Kelapa Sawit Kabupaten Muaro Jambi Peta Populasi Ternak Besar dan Kecil Kabupaten Muaro Jambi Peta Populasi Unggas 2004 Kabupaten Muaro Jambi Peta Rumah Tangga Budidaya Ikan Kolam 2004 Kabupaten Muaro Jambi Peta Industri Besar dan Sedang 2004 Kabupaten Muaro Jambi Peta Jumlah Perahu dan Motor Tempel 2004 Kabupaten Muaro Jambi Peta Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten Muaro Jambi Peta Rencana Pemanfaatan Ruang Kabupaten Muaro Jambi Peta Rencana Penyebaran Permukiman Kabupaten Muaro Jambi


2-3 2-4 2-6 2-8 2 - 14 2 - 20 2 - 22 2 - 25 2 - 31 2 - 33 2 - 39 2 - 47 2 - 51 2 - 54 2 - 81 2 - 98 2 - 101 2 - 105 2 - 109 2 - 111 2 - 115 2 - 119 2 - 134 2 - 163 2 - 170 2 - 192

1-8

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2006-2025 merupakan dokumen perencanaan komprehensif dua puluh tahunan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan yang mengacu pada RPJPD Provinsi. RPJPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2006-2025 merupakan pedoman bagi penyusunan visi, misi dan program kepala daerah yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJPD Kabupaten Muaro Jambi merupakan pedoman umum bagi segenap aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Dunia Pendidikan, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh unsur dalam lapisan masyarakat di daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dalam kurun waktu dua puluh tahun. RPJPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2006-2025 mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, dan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi, serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi semua pihak di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak atas dukungan dan bantuannya sehingga proses penyusunan RPJPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2006-2025 ini dapat berjalan

lancar

adanya.

Semoga

dokumen

RPJPD

ini

dapat

bermanfaat

bagi

perkembangan Kabupaten Muaro Jambi saat ini dan di masa depan.

BUPATI MUARO JAMBI,

H. BURHANUDDIN MAHIR


1-9

BAB 1 1.1.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, Kabupaten Muaro Jambi wajib menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan nasional. Kabupaten Muaro Jambi terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan perubahannya (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000). Kabupaten Muaro Jambi merupakan pemekaran dari Kabupaten Batang Hari untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten merupakan dokumen perencanaan komprehensif dua puluh tahunan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan yang mengacu pada RPJPD Provinsi. RPJPD Kabupaten merupakan pedoman bagi penyusunan visi, misi dan program kepala daerah yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJPD Kabupaten Muaro Jambi merupakan pedoman umum bagi segenap aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Dunia Pendidikan, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh unsur dalam lapisan masyarakat di daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dalam kurun waktu dua puluh tahun. RPJPD Kabupaten Muaro Jambi mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, dan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi, serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi semua pihak di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 10 Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

1-

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 1.2.1. Maksud Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Muaro Jambi 2006 -2025 adalah sebagai berikut.

(1)

Menyediakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi

2006-2025.

Sebagaimana diketahui, Visi dan Misi tahun 2006-2025 ini nantinya perlu dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Kabupaten Muaro Jambi yang perlu disepakati bersama nantinya,

dalam bentuk dokumen perencanaan.

(2)

Menata keberlanjutan pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai bagian upaya pembangunan daerah yang lalu (tahun 2001-2005) untuk masa 20 tahun mendatang diberlakukan secara khusus untuk Kabupaten Muaro Jambi.

1.2.2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Muaro Jambi 20062025 adalah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Muaro Jambi dengan penekanan kepada:

(1)

Mewujudkan secara nyata Kabupaten Muaro Jambi sebagai Daerah Otonom yang mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan tetap menjalin persatuan dan kesatuan bangsa.

(2)

Meningkatkan ekonomi makro dan ekonomi kerakyatan dengan mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat dan antar bagian wilayah.

(3)

Menata perangkat ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan.

(4)

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diisi dengan nilai-nilai moral, iman dan takwa.

(5)

Meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan moral menurut nilai-nilai agama yang dianut masyarakat daerah sebagai ciri-ciri masyarakat yang beragama.

(6)

Mengembangkan budaya dan menjunjung tinggi hak azasi manusia dan supremasi hukum.

(7)

Menyusun pedoman pembangunan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

(8)

Memotivasi aparatur untuk meningkatkan kinerja menjadi bersih dan profesional.


1-

1.3.

LANDASAN HUKUM Penyusunan RPJP Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan landasan dan sejumlah peraturan perundangan (1). Landasan Idiil

: Pancasila

(2). Landasan Konstitusional

: UUD 1945

(3). Landasan operasional menyangkut peraturan perundangan : a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. b. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. c. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. d. Undang-undang

Nomor

54

Tahun

1999

tentang

Pembentukan

Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. e. Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. f.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286.

g. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara h. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400). i.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

j.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437).

k. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). l.

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

m. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


1-

n. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124. o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah. p. Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0259/M.PPN/I/2005;050/166/SJ perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005. q. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

1.4.

HUBUNGAN RPJP DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam RPJP Kabupaten Muaro Jambi mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RPJP Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025 mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Propinsi Jambi.

2. RPJM Kabupaten Muaro Jambi merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP dan memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, program kewilayahan disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

3. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


1-

Pemerintah Pusat

Visi Misi dan Program Presiden

RPJP Nasional

pedoman

RPJM Nasional

Pemerintah Daerah

Acuan

RPJP Daerah

pedoman

Renstra KL

jabaran

Diperhatikan

pedoman

Visi Misi dan Program Kepala Daerah

RPJM Daerah

Renstra SKPD

jabaran

pedoman

Renja KL

RKP

Penyerasian melalui Musrenbang

RKPD

Renja SKPD

Gambar 1.1. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya

1.5.

PROSES PENYUSUNAN RPJP DAERAH Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 050/2020/SJ/2005, proses penyusunan RPJP Daerah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama: Penyiapan Rancangan RPJP Daerah Penyiapan rancangan RPJP Daerah untuk mendapatkan gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dan selanjutnya menjadi bahan bahasan dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Rancangan RPJP Daerah dimaksud dilampiri dengan hasil analisis yang menggambarkan kondisi umum daerah dalam periode perencanaan 20 tahun ke depan, sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan merumuskan dan menyepakati visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 14 Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

1-

2. Tahap kedua : Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Musrenbang Jangka Panjang Daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku-kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disusun, dibawah koordinasi Kepala Bappeda. Kegiatan Musrenbang ini ditujukan untuk mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.

3. Tahap Ketiga: Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dengan bahan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Rancangan akhir ini disampaikan kepada Kepala Daerah, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

4. Tahap Keempat : Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Untuk memenuhi Paraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka RPJP Daerah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJP Nasional. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah kabupaten/kota dilakukan, selambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJP Daerah provinsi. Dengan demikian RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.

Alur pikir tata cara penyusunan dapat dilihat pada diagram Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah seperti berikut ini :


1-

Gambar 1.2. Diagram Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah


1 - 16

1.6.

SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muaro Jambi disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJPD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum, hubungan RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

Bab II. Kondisi Umum Daerah Bab ini berisi tentang kondisi, analisis dan prediksi kondisi daerah yang meliputi tata ruang dan lingkungan, SDA, kependudukan, ekonomi, sarana prasarana, pemerintahan, hukum dan politik. Dalam bab ini juga diuraikan tentang analisis lingkungan internal wilayah (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Bab III. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Bab ini berisi tentang visi, misi, dan Strategi Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Bab IV. Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 Bab ini berisi tentang Arah pembangunan dan skenario pengembangan jangka panjang Kabupaten Muaro Jambi yang akan bertumpu pada agribisnis dan Agroindustri yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Bab V. Penutup Bab ini berisi tentang kesimpulan bahwa RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.


2 - 17

2.3.

KAJIAN LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

2.3.1.

Analisis Lingkungan Internal

Karakteristik dasar yang merupakan lingkungan internal bagi suatu wilayah merupakan modal dasar untuk pembangunan yang meliputi kondisi fisik dasar, kegiatan ekonomi yang berkembang, sumberdaya manusia dan sarana prasarana. Lingkungan internal wilayah ini merupakan potensi yang memberikan kemampuan wilayah untuk pengembangannya lebih lanjut. Selain itu, lingkungan internal juga menyimpan masalah-masalah yang berkaitan dengan karateristik dasar wilayah merupakan hambatan dan limitasi bagi pengembangan wilayah.

A. Potensi Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Penentuan potensi didasarkan atas penilaian terhadap kontribusinya dalam penyimpnan cadangan sumber daya (alam maupun buatan) yang memungkinkan Kabupaten Muaro Jambi memperoleh manfaat dari keberadaan sumberdaya tersebut, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Atas dasar pertimbangan tersebut, potensi yang berasal dari kondisi internal Muaro Jambi adalah sebagai berikut : 1. Fisik, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup a. Lokasi yang strategis Secara geografis, Kabupaten Muaro Jambi menempati posisi cukup strategis sebagai dukungan bagi pengembangan wilayah secara lebih cepat. Posisinya yang mengelilingi Kota Jambi memberikan keuntungan komparatif dan sekaligus kompetitif. Muaro Jambi dapat berfungsi sebagai buffer bagi perkembangan Kota Jambi, sehingga memperoleh keuntungan dari proses aglomerasi yang terjadi di Provinsi Jambi. Di sisi lain, sebagai wilayah yang mengelilingi kota, Kabupaten Muaro Jambi mempunyai aksesibiltas yang bagus bagi pemasaran produk wilayahnya, khususnya komoditi pertanian dalam keadaan segar yang dibutuhkan oleh Kota Jambi. Di samping aksesibilitas ke kota, wilayah ini juga mempunyai aksesibilitas yang tinggi terhadap pasar regional, karena dilalui oleh jalur jalan lintas timur Sumatra dan relatif dekat dengan 2 pelabuhan utama Provinsi Jambi, yaitu Kuala Tungkal dan Muara Sabak, di samping memiliki pelabuhan Sungai Talang Duku di Kumpeh. b. Sumberdaya Lahan Potensi sumberdaya alam utama adalah sumberdaya lahan yang sebagian besar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya. Luas lahan budidaya mencapai 468.835,45 ha atau 89,02% dari total luas wilayah. Sedangkan kawasan lindung di Kabupaten Muaro


2 - 18

Jambi mencapai 57.827,07 ha atau hanya 10,98% dari total luas wilayah yang meliputi Hutan Lindung Gambut, Taman Hutan Raya Tanjung dan Taman Nasional Berbak. Peluang pemanfaatan sumberdaya lahan untuk berbagai kegiatan ekonomi masih terbuka sangat luas. Luas lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal mencapai 260.627 Ha atau 47,87% dari luas lahan yang meliputi 13.853 ha lahan basah dan 246.774 ha lahan kering. Potensi lahan ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan hutan produksi, tanaman perkebunan dan pertanian tanaman pangan serta padang gembala. Kawasan yang potensial untuk budidaya tersebut dicirikan dengan kodisi fisiografis yang sebagian besar (67,72%) merupakan dataran landai dengan kemiringan 0-2%. Di samping kuantitas lahan yang masih relatif luas bagi pengembangan ekonomi wilayah, dari sisi kualitas sebagian lahan di Kabupaten Muato Jambi mempunyai tingkat kesesuaian lahan dengan kategori sangat sesuai (S1). Seluas 354.408,59 ha atau 65,41% dari luas wilayah sangat sesuai untuk hutan produksi dan lahan perkebunan, 7.495,97 ha sangat sesuai untuk lahan basah dan 120.300,69 ha sangat sesuai untuk lahan basah dan lahan kering. Potensi tersebut juga digambarkan oleh man land ratio yang hanya sebesar 0,213, jauh di bawah angka di Pulau Jawa. c. Sumberdaya Air Sumberdaya alam lain yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan wilayah adalah sumberdaya air. Potensi sumberdaya air bersumber dari curah hujan, air permukaan tanah dan air bawah tanah. Kabupaten Muaro Jambi mempunyai rata-rata curah hujan yang relatif tinggi yaitu di atas 100 mm per bulan. Bulan-bulan basah berlangsung antara bulan Oktober sampai Mei dengan curah hujan antara 136,6 mm – 392,4 mm, sedangkan bulan-bulan kering berlangsung antara bulan Juni sampai September dengan curah hujan antara 47,0 mm – 65,8 mm. Curah hujan tertinggi berlangsung dalam bulan Maret yaitu sebesar 392,4 mm dan terendah dalam bulan September yaitu sebesar 47,0 mm. Apabila diasumsikan bahwa evaporasi bulanan lebih kurang 150 mm, maka di Kabupaten Muaro Jambi lebih banyak mengalami kondisi surplus air dibandingkan dengan kondisi defisit air, atau lebih didominasi kondisi basah. Ketersediaan air di wilayah Kabupaten Muaro Jambi juga didukung oleh kondisi hidrotopografisnya yang merupakan sistem pengendali alamiah dari aliran air dari daerah tangkapan hujan sampai ke laut bebas. Secara hidrotopografis wilayah Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah dataran sampai daerah bergelombang yang dialiri oleh banyak sungai. Sebagian besar wilayah Kabupaten Muaro Jambi terletak pada Daerah Aliran Sungai Batanghari. Wilayah lain termasuk dalam Daerah Aliran Sungai Air Hitam (Kecamatan Kumpeh), DAS Bayung Lincir (Kecamatan Mestong dan Sungai Bahar), serta DAS Tungkal Mendahar (sebagian Kecamatan Sekernan). Ketersediaan air yang melimpah tersebut merupakan daya tarik bagi semua kegiatan ekonomi, baik primer maupun sekunder. Di samping itu, wilayah ini juga mempunyai


2 - 19

kawasan rawa yang cukup luas. Kawasan ini merupakan sumber cadangan protein hewani yang potensial, jika dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya ikan air tawar dan satwa rawa lainnya. Kawasan rawa ini juga merupakan kawasan yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan siklus hidrologi, yang sangat penting bagi pengembangan kegiatan perkebunan dan pertanian. d. Sumberdaya Mineral Ketersediaan bahan galian dan tambang di wilayah ini juga sangat potensial. Kandungan minyak dan gas bumi terdapat di Kecamatan Jambi Luar Kota, Mestong dan Sekernan dengan perkiraan deposit 987.901.190 juta Barrel untuk minyak bumi dan 6.623,973 juta m3 untuk gas bumi. Di samping minyak dan gas, wilayah ini juga kaya akan cadangan batubara, pasir kuarsa dan kaolin yang tersebar di Kecamatan Mestong, Kumpeh Ulu, Sekernan dan Sungai Bahar dengan deposit 70 juta ton untuk batubara, 2 juta ton kaolin dan 12,5 juta m3 untuk pasir kuarsa.

2. Kependudukan Sebagai daerah otonom baru di luar Jawa, Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan dinamika kependudukan yang khas didominasi pertumbuhan oleh migrasi yang relatif besar. Besarnya laju migrasi ini merupakan konsekuensi dari posisinya yang berbatasan langsung melingkari Kota Jambi yang kepadatan penduduknya sudah semaikn tinggi. Jumlah penduduk sebagai dasar perhitungan potensi sumberdaya manusia sangat dipengaruhi oleh unsur migrasi masuk yang besar. Sudah merupakan satu gejala umum bahwa penduduk migran biasanya memiliki kelebihan-kelebihan dalam hal struktur umur yang biasanya muda dan produktif, didominasi laki-laki dengan kualitas pendidikan, ketrampilan dan daya juang yang lebih unggul daripada penduduk lokal. Kondisi tersebut diperlihatkan oleh struktur penduduknya. Struktur umur penduduk Kabupaten Muaro Jambi didominasi oleh penduduk berusia produktif yaitu 68% dari total jumlah penduduk dengan tingkat partisipasi 70% lebih tinggi dari Kota Jambi Jambi dan Provinsi Jambi. Perlu digarisbawahi, perhitungan potensi ini sebatas pada jumlah penduduk usia produktif.

3.

Ekonomi

Penentuan kegiatan ekonomi sebagai potensi didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain adalah : -

Seberapa besar ketergantungan kehidupan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi terhadap kegiatan tersebut dalam jangka panjang. Indikator makro yang digunakan adalah kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja. Di samping itu digunakan pula indikator mikro, yaitu tingkat produktivitas dan effisiensi dalam pemenfaatan sumberdaya yang bersangkutan (produktivitas aktual).


2 - 20

-

Seberapa

besar

peluang

dari

kegiatan

tersebut

untuk

tetap

eksis

(derajad

keberlanjutan/sustainability) sebagai sumber penghidupan dan kehidupan penduduk. -

Seberapa besar nilai tambah (manfaat) yang diterima masyarkat

dari hasil

pengolahan/pemanfatan sumberdaya bersangkutan, dibandingkan dengan akibat negatifnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang Dari pertimbangan tersebut, maka sektor potensial di Kabupaten Muaro Jambi adalah sektor pertanian (dalam arti luas) dan kehutanan. Kelapa sawit dan karet merupakan produk utama kegiatan perkebunan telah memberikan nilai tambah yang tinggi bagi kegiatan perkebunan. Nilai tambah yang dihasilkan kegiatan perkebunan merupakan 56,54% dari nilai tambah yang dihasilkan pertanian. Selain itu, besarnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian membentuk suatu proporsi yang besar dari jumlah penduduk dalam pasar domestik untuk barang-barang produksi dan konsumsi. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan pertanian mencapai 72.364 orang atau 65,46% dari total tenaga kerja yang terserap. Sektor pertanian juga merupakan suatu sumber modal untuk investasi ekonomi wilayah melalui transfer surplus kapital dari sektor pertanian ke sektor-sektor ekonomi lain. Sektor lain yang berperan cukup besar adalah kehutanan. Dengan luas hutan yang tersedia, baik hutan alam, produksi maupun hutan rakyat, cukup besar masyarakat yang hidup dan kehidupannya tergantung pada hasil hutan dan produk kehutanan. Selain produk mentah dari sawit, karet dan hasil hutan, komoditi-komoditi tersebut juga mendorong atau merupakan sumber bagi perkembangan industri hilirnya, seperti CPO, latex, industri pengolahan kayu dan hasil hutan lainnya. Sektor ini kontribusinya terhadap terhadap ekonomi wilayah selama 1993-2003 cenderung meningkat, dari 23,01% menjadi 23,56%. Sementara itu, kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja termasuk dalam terbesar kedua setelah sektor pertanian. Sampai dengan tahun 2003, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan mencapai 13.062 atau 11,82% dari total tenaga kerja yang terserap. Kegiatan industri pengolahan di Kabupaten Muaro Jambi didominasi industri pengolahan kayu dengan kayu lapis sebagai produk utama.

4.

Sarana Prasarana

Sebagai wilayah baru berkembang, prasarana transportasi merupakan salah satu syarat untuk mendorong perkembangan wilayah. Potensi terbesar dari ketersediaan prasarana ini adalah pembangunan Jalur Jalan Lintas Timur Sumatera dan Pelabuhan Talang Duku. Kedua prasarana tersebut sangat membantu dalam perluasan pasar komoditi pertanian yang dihasilkan oleh Muaro Jambi. Keberadaan Jalintim di Muaro Jambi sebagai potensi bukan hanya dari volumenya yang cukup panjang (2.387 km), tetapi juga lintasannya, yang memungkinkan aksesibilitas yang relatif merata bagi sebagian besar wilayah Kabupaten Muro


2 - 21

Jambi. Sedangkan Pelabuhan Talang Duku sebagai pelabuhan sungai mempunyai area yang cukup luas bagi pengembangannya di masa datang. Adanya potensi kegiatan ekonomi yang cukup menonjol dan sangat berpeluang untuk menjaring para investor yaitu di sektor perkebunan (khususnya kelapa sawit dan karet), sektor pariwisata, sektor pertambangan minyak dan sektor industri. Kegiatan hulu-hilir memberikan andil yang sangat besar bagi pertumbuhan lalu lintas kawasan, baik untuk angkutan pekerja dan terutama untuk angkutan TBS (tandan buah segar) dari areal kebun ke pabrik pengolahan. Aktivitas sektor pertambangan khususnya di kawasan Tempino, Nyogan dan Tanjung Pauh, memerlukan pembangunan jalan khusus, terutama saat bongkar muat peralatan eksplorasi dan eksploitasi dengan alat angkutan ekstra berat.

5. Pemerintahan, Hukum dan Politik a. Pembangunan di bidang politik, paska reformasi telah makin memantapkan kehidupan politik yang makin mendorong makin berfungsi dan berperannya lembaga politik, mantapnya perkembangan organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, serta mendorong meningkatnyya kesadaran politik masyarakat. Organisasi kekuatan sosial politik makin dituntut untuk lebih berkualitas dan mandiri sehingga

lebih

berperan

dalam

menampung

dan

memperjuangkan

aspirasi

masyarakat. b. Pembangunan di bidang hukum dan aparatur pemerintah selama periode tahun 2000 – 2004 telah memberikan hasil pada terciptanya kondisi yang kondusif di Kabupaten Muaro Jambi dalam berbagai segi kehidupan. Pengembangan kesadaran hukum di tingkat masyarakat nampaknya masih perlu terus dilakukan, sehingga tercipta kesadaran dan ketaatan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. c. Produk-produk di bidang hukum yang berupa Perda yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menangani masalah-masalah baik yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan maupun untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan warga masyarakat. Meskipun demikian lembaga legislatif masih dituntut untuk lebih proaktif dalam menyusun produk-produk hukum sesuai dengan tuntutan dan dinamika kebutuhan masyarakat. d. Pembangunan di bidang aparatur pemerintah juga telah mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparat pemerintah daerah, namun juga harus diakui bahwa aparat pemerintah daerah belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsipprinsip good governance. Oleh karena itu, ke depan kinerja dan profesionalitas aparat pemerintah daerah masih secara terus menerus harus ditingkatkan, sehingga


2 - 22

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga semakin baik. Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat makin dituntut untuk lebih terbuka dan peka dalam menanggapi dinamika aspirasi masyarakat.

B. Masalah Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Perumusan masalah pembangunan daerah menggunakan kriteria atau parameter sebagai berikut : -

Keterbatasan fisik alamiah, seperti iklim, sifat sifat fisik dan kimiawi tanah atau air, lereng dan lain lain karakter alam yang merupakan bawaan dari wilayah. Keterbatasan ini dapat bersifat mutlak (limitasi), tetapi dapat pula sebatas menghambat.

-

Keterbatasan sumberdaya manusia, terkait dengan jumlah, kualitas dan distribusinya.

-

Keterbatasan kelembagaan daerah, baik menyangkut kapasitas kelembagan maupun kedudukan kelembagaan.

Faktor-faktor pembatas tersebut menjadi masalah jika dikaitkan dengan kepentingan pembangunan, seperti peningkatan kesejahteraan dan kelestarian sumberdaya. Atas dasar kriteria tersebut, maka berbagai masalah di Muaro Jambi dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Fisik, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup a. Kondisi hidrologi; air permukaan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi bagian timur lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Muaro Jambi bagian barat. Hal ini terjadi karena permukaan tanah wilayah Kabupaten Muaro Jambi bagian timur merupakan cekungan dan rawa yang permeabilitasnya rendah, sehingga air tidak cepat menembus tanah atau mengalir sebagai run off. Akibatnya ”tumpukan” air di wilayah timur lebih banyak, sehingga permukaannya menjadi lebih tinggi. Kondisi ini menghambat pengembangan drainasi dengan teknologi sederhana, yang berpengaruh terhadap luas tanam mupun produktivitas komoditi pertanian di bagian timur. b. Fluktuasi muka air Sungai Batanghari yang cukup besar yaitu mencapai 7,00 m yang menunjukkan adanya fluktuasi ketersediaan air musiman yang relatif besar antara musim hujan dan musim kemarau. Kondisi demikian dimungkinkan akibat sudah berubahnya penggunaan lahan di wilayah DAS Batanghari yang menyebabkan tingginya limpasan air hujan, sehingga air hujan tidak dapat terkonservasi dengan baik. Pada musim kemarau karena muka air sungai induk rendah menyebabkan kecepatan aliran air di anak sungai akan mengalami peningkatan sehingga air lebih cepat terkuras dari wilayah DAS-nya, sebaliknya pada musim penghujan meningkatnya elevasi muka air di sungai induk menyebabkan aliran air dari anak-anak sungainya terhambat, sedang


2 - 23

limpasan air hujan di wilayah DAS cukup tinggi. Kondisi demikian menyebabkan adanya risiko kekeringan di musim kemarau dan kecenderungan terjadinya banjir di musim hujan. Masalah keseimbangan ketersediaaan air ini berpengaruh besar terhadap usaha pengembangan kegiatan pertanian maupun kegiatan ekonomi turunannya, yang merupakan sumber penghidupan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. c. Perubahan sifat fisik dan kimiawi tanah, sebagai akibat perubahan penggunaan lahan yang relatif cepat karena dikonversikannya hutan alam menjadi HTI dan kebun sawit. Perubahan ini menyebabkan proses degradasi lingkungan berlangsung lebih cepat dari yang seharusnya, yang mengancam kelestarian sumberdaya wilayah. d. Masih banyaknya lahan kosong bekas hutan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat maka perlu segera direhabilitasi dengan menghutankan kembali, selain untuk keperluan

konservasi

(air

dan

tanah)

juga

dapat

berfungsi

sebagai

hutan

kemasyarakatan dan perhutanan sosial. Untuk kepentingan konservasi tanah dan air, hutan mampu mengurangi terjadinya degradasi lahan akibat erosi permukaan tanah dan mampu menyimpan cadangan air untuk disimpan sebagai air tanah sehingga tidak terjadi kekeringan (air tanah) di musim kemarau dan banjir di musim hujan.

2. Kependudukan Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Muaro Jambi sampai saat ini masih dapat dikatakan relatif kecil dibandingkan dengan luas wilayahnya. Kecilnya jumlah penduduk di wilayah ini merupakan permasalahan tersendiri untuk membuat berjalannya berbagai kegiatan seperti pelayanan sosial dan ekonomi secara efisien. Dengan jumlah penduduk yang kecil dan tersebar dalam lingkup ruang yang luas seperti di Kabupaten Muaro Jambi, akan menyulitkan kegiatan pemberian pelayanan sosial dan ekonomi di sebagian wilayahnya. Kegiatan-kegiatan pelayanan sosial bagi jasa berorde tinggi (seperti SMA atau RSUD akan cenderung sulit diselenggarakan secara efisien, karena alasan kurang dipenuhinya threshold sejumlah penduduk tertentu). Hal ini akan tetap menjadi handicap yang permanen dalam pengembangan sumberdaya manusia jika tidak ada upaya-upaya non-konvensional untuk mengatasinya. Akibatnya, dalam jangka panjang akan menjadi sangat terbatas jenis-jenis pelayanan

sosial

maupun

ekonomi,

terutama

yang

berorde

tinggi,

untuk

dapat

diselenggarakan secara efisien. Dengan demikian penduduk di sebagian wilayah ini akan selalu bergantung pada wilayah lain untuk berbagai jenis pelayanan orde tinggi, termasuk untuk pendidikan menengah tertentu maupun pelayanan kesehatan rujukan. Hal ini selanjutnya akan membawa efek balik negatif kepada aspek kualitas maupun kuantitas sumberdaya manusianya. Demikian juga dalam hal pelayanan ekonomi yang kebanyakan diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat dalam arti luas, sulitnya mencapai sejumlah threshold tertentu membuat berbagai jenis kegiatan ekonomi tidak dapat berkembang secara

mudah

mengakibatkan

di

wilayah

sulitnya

semacam

muncul

ini.

Kompetisi

kegiatan-kegiatan


langsung

pelayanan

dengan skala

Kota

Jambi

supra-regional,

2 - 24

setidaknya sampai jenuhnya ruang di Kota Jambi untuk menampung pelayanan sejenis. Akibatnya, sulit diharapkan berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi skala besar yang biasanya tumbuh dari usaha kecil dengan orientasi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lokal terlebih dahulu. Relatif kecilnya jumlah penduduk di Kabupaten Muaro Jambi juga mencerminkan pasar pada tingkat masyarakat yang relatif kecil, terlebih lagi mereka tersebar secara terserak dalam unit-unit permukiman di wilayah pedalaman. Kehadiran penduduk migran bagi wilayah semacam ini sebenarnya merupakan satu keuntungan tersendiri karena dengan adanya penduduk migran menjadikan struktur dan ketersediaan SDM pada lingkup wilayah menjadi lebih baik. Dari sisi kualitas, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Muaro Jambi relatif rendah. Penduduk yang belum tamat SD dan tamat SD sebanyak 64,84%. Selain itu ada kecenderungan kecenderungan partisipasi yang semakin rendah pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Artinya semakin tinggi jenjang pendidikannya semakin berkurang angka partisipasi pendidikannya. Hal ini tampaknya mencerminkan rendahnya kemampuan sebagian masyarakat untuk membiayai pendidikan anak-anaknya sampai pada pendidikan menengah atas, apalagi pada jenjang pendidikan tinggi.

3. Ekonomi a. Rendahnya produksi dan produktivitas produk pertanian dan kehutanan, sebagai sumber utama penghidupan masyarakat Jambi. Masalah ini ditunjukkan oleh perkembangan kegiatan ekonomi yang terjadi belum berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan penduduknya, yang nampak pada menurunnya PDRB per kapita tahun 2004 dibandingkan tahun 2000, tingkat kesejahteraan penduduk yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain. (urutan ke 9 dari 10 daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2003), laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan rata-rata Provinsi Jambi. Selain rendahnya tingkat pendapatan per kapita, pembangunan ekonomi masih menyimpan masalah kesenjangan pendapatan antar wilayah. Beberapa kecamatan masih tertinggal dalam tingkat kemajuan ekonomi yang diindikasikan dengan tingginya tingkat kemiskinan (lebih dari 30%) di Kecamatan

Maro Sebo,

Kumpeh dan Kumpeh Ulu. b. Sektor industri sebagai sektor basis masih bertumpu pada nilai tambah yang dihasilkan oleh industri yang rentan terhadap degradasi lingkungan yaitu industri pengolahan kayu dan sawit. Industri ini mengalami penurunan terutama disebabkan oleh kurangnya pasokan kayu bulat sebagai bahan baku utama maupun pengelolaan kebun sawit yang belum memenuhi standar kebun modern. c. Kegiatan illegal logging dan eksploitasi pertambangan. Kegiatan ini berlangsung hampir tanpa kendali, yang berperan besar terhadap meningkatnya degradasi


2 - 25

lingkungan, seperti meluasnya banjir di musim hujan dan meningkatnya wilayah kekeringan pada musim kemarau, menurunnya kesuburan serta tidak berkurangnya kasus kebakaran hutan.

4. Sarana Prasarana Sebagai daerah otonom yang baru Kabupaten Muaro Jambi masih menghadapi keterbatasan dalam penyediaan pelayanan sarana dan prasarana wilayah. Keterbatasan dalam prasarana tersebut antara lain : a. Keterbatasan dalam layanan transportasi darat, sebagai akibat dari : -

Rusaknya sebagian jalan darat yang ada, yang disebabkan oleh kondisi tanah yang labil, tergenang dan kelebihan tonase kendaraan yang lewat.

-

Tidak seimbangnya pertambahan panjang jalan dengan perkembangan jumlah kepemilikan kendaraan, sehingga terjadi pemadatan, yang secara otomatis akan menurunkan tingkat layanan jalan.

-

Kurang terintegrasinya pola perjalanan dengan distribusi jalan, jalur angkutan umum dan fasilitas pendukung pergerakan (terminal, stasiun kalibrasi/kendali kelayakan kendaraan dan jalan).

b. Penyediaan air bersih perkotaan

oleh pemerintah daerah melalui PDAM masih

sangat terbatas yaitu hanya 4,6%. Kondisi ini jauh di bawah target nasional, yang mensyaratkan minimum cakupan layanan air bersih sebesar 60% dari kebutuhan. Di samping masalah jumlah, kualitas air juga masih di bawah kualitas yang disyaratkan. Hal ini terkait dengan sumber air ( ciri khas kawasan rawa gambut) yang kurang baik, sehingga membutuhkan beaya produksi yang lebih tinggi, dibanding dengan daerah yang kualitas sumber air bakunya bagus. c. Penyediaan pelayanan listrik murah oleh PLN masih belum menjangkau seluruh penduduk Kabupaten Muaro Jambi. Masih terdapat penduduk yang memenuhi kebutuhan listrik dari non PLN seperti tenaga generator atau dari perusahaan sekitarnya yang sudah memiliki aliran listrik. Kondisi tersebut merupakan salah satu penyebab tingginya ongkos produksi bagi industri dan biaya hidup rumahtangga. Akibat dari keterbatasan ini adalah rendahnya daya saing daerah dalam hal investasi di sektor industri. d. Sistem drainase dan irigasi wilayah, terutama terkait dengan ancaman banjir dari Batanghari yang dari tahun ketahun semakin besar. Kondisi ini merupakan salah satu hambatan besar bagi Kabupaten Muaro Jambi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas daerah hampir di semua sektor. Setiap tahun bisa dipastikan dana APBD yang terserap untuk penanganan pasca bencana cukup besar, terutama untuk perbaikan infrastruktur yang rusak karena banjir. Jika masalah banjir tertangani,


2 - 26

bukan hanya pengurangan beban terhadap APBD dapat diwujudkan, tetapi secara langsung akan meningkatkan daya saing daerah sekaligus produktivitas daerah.

5. Pemerintahan, Hukum dan Politik Sebagai kabupaten hasil pemekaran yang umurnya masih muda, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah yang baru dalam mengelola wilayahnya merupakan suatu konsekuensi yang harus dihadapi, apa lagi untuk daerah di luar Jawa, yang mempunyai luas wilayah besar dengan penduduk yang sedikit. Kelemahan ini mencakup hampir semua aspek pemerintahan, mulai dari jumlah, kualitas, distribusi pegawai sampai ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan serta rentang kendali pemerintahan. Bisa dipastikan dalam kurun waktu 5 tahun dari ketetapan sebagai daerah otonom, daerah baru masih berada dalam proses konsolidasi, masih perlu didukung sepenuhnya oleh pusat maupun propinsi dalam semua aspek kepemerintahan.

2.3.2. Analisis Lingkungan Eksternal Kabupaten Muaro Jambi, sebagai satu unit administrasi yang relatif baru, perlu mempertimbangkan berbagai kondisi eksternal lingkungan sekitarnya dalam rangka mengantisipasi

berbagai

peluangn

dan

ancaman

dalam

pencapaian

tujuan-tujuan

pembangunannya. Aspek-aspek lingkungan eksternal yang perlu diantisipasi meliputi lingkungan sosial-budaya, ekonomi dan politik baik yang berada dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Lingkungan eksternal yang bernilai positive bagi perkembangan Muaro jambi peluang yang terjadi sebagai akibat interaksi Muaro Jambi dengan daerah lain. Sedang yang bernilai negative adalah berbagai kemungkinan kejadian yang akan menghambat perkembangan. Secara rinci berbagai aspek lingkungan eksternal yang memiliki peranan penting dalam perkembangan wilayah Muaro Jambi adalah sebagai berikut :

A. Peluang Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi 1. Fisik, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup a. Kabupaten Muaro Jambi menempati posisi yang sangat strategis baik dalam konstelasi internasional maupun regional. Dalam Dalam skala internasional, perkembangan kawasan segi tiga IMS-GT (Indonesia – Malaysia – Singapura Growth Triangle) memberi peluang besar bagi wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Perkembangan ekonomi di Singapura dan Malaysia secara langsung atau tidak langsung akan berimbas ke Kabupaten Muaro Jambi melalui berbagai peluang interaksi ekonomi yang terbuka. Kejadian ini memberi peluang bagi Kabupaten Muaro jambi untuk mengambil manfaat dari perkembangan tersebut, terutama dalam hal


2 - 27

pemasaran komoditi eksport yang bernilai tambah tinggi. Komoditi yang berpeluang untuk bermain dalam kawasan tersebut bukan hanya komoditi tradisionil seperti karet, kelapa sawit dan kayu, tetapi perlu dikembangkan juga komoditi potensial lain, dengan memanfaatkan Singapura sebagai mata rantai perdagangan global. Dalam skala regional, berkembangnya Kota Jambi juga berarti meningkatnya kebutuhan protein hewani dan nabati di Kota Jambi dan sekitarnya.

Peningkatan

permintaan ini merupakan captive market bagi komoditi tanaman pangan dan peternakan di Kabupaten Muaro Jambi, yang selama ini perannya sebagai sumber pendapatan petani relative kecil, dibanding mengeksploitasi hutan dan perkebunan. b. Otonomi daerah telah memberikan peluang kebebasan yang sangat besar bagi daerah untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal sesuai daya dukung alamiah yang sesungguhnya. 2. Kependudukan a. Jumlah penduduk Indonesia yang besar sebagai pasar produk-produk dari kelapa sawit beserta turunanya merupakan peluang yang harus ditangkap untuk melakukan optimalisasi produksi daerah yang sesuai dengan kaidah-kaidah sustainabilitas lingkungan. b. Semakin meningkatnya ragam dan kuantitas kebutuhan penduduk akan barang-barang konsumsi, farmasi dan kosmetik yang diturunkan dari komoditas kelapa sawit akan memberikan peluang pembangunan yang besar bagi wilayah ini

3. Ekonomi a. Tingginya minat investasi di bidang perkebunan baik pada skala lokal, regional, maupun nasional memberikan peluang bagi kabupaten ini untuk mempercepat laju pembangunan ekonominya. b. Menguatnya daya beli masyarakat sebagai efek langsung dari ekonomi kelapa sawit akan mendorong tumbuhnya permintaan akan barang-barang dan jasa berorde tinggi yang sebagian lokasinya akan memilih Kabupaten Muaro Jambi. c. Berkembangnya pesatnya Kawasan Batam dan sekitarnya sebagai satu kawasan industri yang akan mampu menyerap berbagai komoditas pertanian yang dihasilkan Kabupaten Muaro Jambi, baik sebagai bahan baku dalam proses produksi maupun sebagai bahan pangan bagi penduduk yang tumbuh dan berkembang pesat tetapi tidak tersedia pertanian yang menghasilkan bahan pangan. d. Berkembangnya Kota Jambi yang semakin pesat akan menghasilkan agglomerasi penduduk yang semakin besar juga akan memberikan peluang yang signifikan bagi


2 - 28

Kabupaten Muaro Jambi sebagai pemasok bahan pangan segar (sayuran, buahbuahan, biji-bijian, telur, daging, susu) bagi sebagian besar penduduk kota ini. e. Berkembangnya ukuran dan kompleksitas struktur ekonomi Kota Jambi juga memberikan peluang-peluang bagi warga masyarakat Kabupaten Muaro Jambi untuk memperoleh pekerjaan non-pertanian (non-fam maupun off-farm) yang pada gilirannya akan merubah struktur ekonomi wilayah kabupaten ini secara gradual. f.

Sebagai konsukuensi langsung dari posisi strategisnya di pinggiran Kota Jambi, spillover kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah mengalami kejenuhan atau mengalami inertia geografi di Kota Jambi akan direlokasikan ke wilayah kabupaten ini.

4. Sarana Prasarana a.

Pengembangan berbagai fasilitas pelabuhan di wilayah Pantai Timur Jambi yang akan membuka akses langsung ke bagian lain dari wilayah Indonesia maupun ke luar negeri menggunakan kapal-kapal bertonase yang lebih besar bagi ekspor wilayah ini untuk memasuki pasaran dalam dan luar negeri secara lebih kompetitif.

b.

Semakin berkembangnya jalur lintas timur Sumatara yang melintasi Kabupaten Muaro Jambi memberikan peluang-peluang datangnya investasi baru dengan skala yang cukup signifikan untuk memacu perkembangan wilayah bagian timur dari kabupaten ini.

c.

Masih relatif langkanya jasa pendidikan tinggi yang berkualitas di wilayah Pulau Sumatera dapat menjadi peluang bagi kabupaten ini untuk berinisiatif mendorong tumbuh berkembangnya wilayah ini sebagai salah satu pusat pendidikan tinggi yang penting di Sumatera.

5. Pemerintahan, Hukum dan Politik a. Penataan kelembagaan di tingkat pemerintah daerah merupakan langkah yang sangat strategis dalam rangka optimalisasi fungsi otonomi daerah bagi pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan. Tanpa adanya penataan kelembagaan yang jelas, dapat dipastikan bahwa pembagian wewenang dan tugas antar lembaga akan menjadi kendala dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Sebaliknya dengan adanya pembagian wewenang, tugas dan fungsi yang jelas antar lembaga yang terkait dengan pelayanan kesehatan akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana


2 - 29

membangun koordinasi yang baik antar lembaga, agar tidak terjadi overlaping wewenang dan tugas antar lembaga tersebut. b. Pemberian otoritas penuh kepada pemerintah daerah merupakan peluang untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, untuk itu perlu didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dinamika tuntutan kualitas pelayanan publik yang semakin rumit dan kompleks. Di samping itu, masalah penataan staf pegawai juga harus diperhatikan, agar pelayanan publik juga semakin baik. c. Adanya produk hukum yang berupa Perda yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah merupakan salah satu peluang bagi pemerintah daerah dalam menangani masalah-masalah baik yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan maupun untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan warga masyarakat. Adanya Peraturan dalam bentuk Perda dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah kota dalam menata aktivitas masyarakat yang ada di Kabupaten Muaro Jambi d. Secara politis, otonomi daerah akan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang diharapkan akan dapat memberikan kesempatan munculnya partisipasi masyarakat dan kemandirian daerah. Di samping itu, otonomi daerah diharapkan juga akan dapat meningkatkan kecermatan pejabat-pejabat pemerintah daerah terhadap masyarakatnya. Pada tingkat pragmatis, melalui otonomi daerah maka berbagai hambatan institusional, fisik dan administrasi pembangunan dapat diatasi dengan baik karena pemerintah daerah lebih paham tentang persoalan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. e. Pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab secara langsung akan meningkatkan kinerja dan layanan pemerintah pada masyarakat menjadi lebih effisien dan terkendali. Secara keseluruhan, pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab dengan didukung oleh kapasitas aparat yang memadai, ketentuan hukum yang pasti dengan penegakannya, pada akhirnya akan memberi peluang pada peningkatan daya saing daerah dalam menarik minat pemodal untuk mengembangkan kegiatan usahanya di Muaro Jambi.

B. Ancaman Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi 1. Fisik, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pada dasarnya, ancaman bagi pembangunan Muaro Jambi berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah dan atau kegiatan yang melebihi kapasitas wilayah untuk menanggungnya. Disamping itu adalah kegiatan kegiatan dari luar daerah yang menjadi pesaing produk komoditi Muaro Jambi.


2 - 30

Secara rinci, ancaman tersebut antara lain adalah : a. Penyimpangan penggunaan lahan dan kecepatan perubahan (konversi) kawasan hutan menjadi perkebunan dalam skala luas. Konversi hutan produksi menjadi kebun sawit dalam skala luas (450.000 ha) dan waktu cepat (5 th) telah merubah sistem ekologi setempat. Perubahan yang terjadi pada DAS Batanghari, Tungkal dan Mendahara telah mempercepat proses degradasi lingkungan dan perluasan kawasan genangan, yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan penurunan produksi komoditas dikawasan hilir. Potensi banjir pada musim penghujan dan kekurangan air dimusim kemarau akan meningkat. Proses ini disatu sisi memberikan peningkatan pendapatan, tetapi disisi lain telah mendorong meningkatnya proses degradasi lingkungan, yang pada akhirnya akan mengancam kesinambungan pembangunan. b. Ketidakseimbangan kemampuan pengendalian konversi kawasan hutan dengan kecepatan

perubahan

pemanfaatan

kawasan

hutan

menjadi

perkebunan

dan

perladangan. Disamping masalah perubahan sifat fisik tanah, masalah kemampuan daerah dalam mengendalikan pembakaran hutan yang tidak berkurang dari tahun ketahun juga mengancam pengembangan Muaro Jambi. c. Meluasnya wilayah genangan, khususnya dikawasan sentra produksi pangan dan permukiman. Ancaman banjir yang terus meluas, baik sebagai akibat gejala alam maupun degradasi lingkungan akibat eksploitasi lahan yang tidak sesuai dan berlebihan akan berpengaruh langsung terhadap kecepatan pembangunan daerah. d. Pengembangan berbagai kegiatan di wilayah tetangga. Ancaman dari perkembangan wilayah tetangga bukan hanya dalam hal persaingan produk komoditi sejenis, tetapi juga persaingan dalam menarik investasi dan pemanfatan prasarana. Jalan di Muaro Jambi umurnya bisa lebih pendek karena harus melayani kegiatan transportasi yang berasal dari wilayah tetangga. e. Perkembangan permukiman di sepanjang JALINTIM Sumatera (ribbon atau linier development) berpotensi mengurangi fungsi jalan dan mendorong disparitas wilayah lebih tajam. f. Peningkatan aksesibilitas mendorong proses eksploitasi sumberdaya hutan semakin intensif, yang ditandai oleh semakin luasnya kebakaran hutan, menciutnya kawasan hutan lindung dan semakin langkanya sumberdaya hutan. g. Kecenderungan aglomerasi kegiatan di bagian barat meningkatkan kemungkinan terjadinya backwash effect, yang menyebabkan eksploitasi sumber alam secara berlebihan.

2. Kependudukan


2 - 31

a. Munculnya kesadaran kolektif akan tingginya bahaya konsumsi minyak goreng yang berlebihan bagi kesehatan dan munculnya penyakit-penyakit pembuluh darah akibat konsumsi minyak goreng berlebih, sehingga ada kemungkinan konsumsi minyak goreng akan menurun pada suatu saat nanti. b. Persaingan dalam penyediaan jasa bidang pendidikan tinggi dari pelaku nasional maupun global. c.

Perebutan kesempatan ekonomi wilayah yang kemungkinan besar dimenangkan oleh para migran dari wilayah lain akan mengundang risiko konflik antar anggota masyarakat secara horizontal

3. Ekonomi a. Pengembangan komoditi sejenis di wilayah lain. Sebagai contoh pengembangan kelapa sawit di luar wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang mempunyai keunggulan komparatif lebih tinggi, seperti kegiatan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit Malaysia di wilayah Sabah maupun rencana pemerintah Indonesia untuk membuka perkebunan kelapa sawit di sepanjang perbatasan internasional dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Barat akan merubah posisi keseimbangan dan harga produk turunan kelapa sawit di masa yang akan datang; sehingga mungkin harga produkproduk turunan kelapa sawit akan turun. b. Aglomerasi investasi dan fasilitas yang menyebabkan hubungan desa-kota yang tidak simetris. Kebijakan tersebut mendorong terjadinya backward effect, jika penduduk desa tidak siap menghadapi tuntutan urbanisasi. c. Hubungan desa-kota yang tidak simetris dan hubungan perdagangan antar-negara maju dan negara sedang berkembang yang cenderung menempatkan produk komoditas pertanian lebih murah daripada produk-produk industri menciptakan ketidakadilan secara sistematis bagi negara sedang berkembang dan wilayah-wilayah yang dominan dengan struktur produksi pertanian.

4. Sarana Prasarana a. Tidak seimbangnya perkembangan pembangunan prasarana transportasi dengan perkembangan

kegiatan

yang

harus

dilayani,

terutama

kegiatan

ekonomi.

Ketidakseimbangan tersebut menyangkut volume jalan maupun beban jalan dan jembatan. Ketimpangan ini saat ini sudah dirasakan sebagai salah satu penghambat proses pembangunan daerah. Sebagai contoh, ruas jalintim selain dilewati angkutan umum, juga dilintasi kendaraan berat, termasuk yang bermuatan lebih dari 30 ton seperti mobil tangki mengangkut minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), truk mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, truk tronton, dan truk besar lain


2 - 32

yang mengangkut peralatan pengeboran minyak sehingga kualitas jalan menurun seiring dengan semakin banyaknya kendaraan yang lewat. b. Saat ini, jika terjadi hambatan di Jembatan Batanghari I, lalu lintas di jalintim lumpuh karena tak ada jembatan alternatif. Satu-satunya cara adalah kendaraan dari selatan menuju utara harus masuk ke jalan lintas tengah (jalinteng) Sumatera. Dari Kota Jambi kendaraan melalui Muarabulian, Muaratebo, terus ke jalinteng di Muarabungo, hingga perbatasan Sumatera Barat, Kiliran Jao, perbatasan Riau, Lubuk Jambi, Teluk Kuantan, dan kemudian Pekanbaru. Jarak tempuh pun bertambah sekitar 250 kilometer. Begitu pula dari utara menuju selatan. c. Persaingan dalam penyediaan jasa bidang pendidikan tinggi dari pelaku nasional maupun global. d. Keterbatasan kemapuan daerah dalam sarana pengendalian kebakaran hutan dan semak. Masalah ini saat ini sudah menjuadi isu global, sehingga sangat besar pengaruhnya bagi penciptaan citra daerah, yang pada ujungnya mempengaruhi daya saing dalam menarik investasi.

5. Pemerintahan, Hukum dan Politik a. Risiko penafsiran atas pelaksanaan otonomi daerah yang mengakibatkan pandangan sempit; yakni kemandirian daerah dalam aspek keuangan saja. Sehingga kebijakan yang ditempuh lebih banyak berorientasi untuk meningkatkan PAD setinggi-tingginya. Otonomi daerah dan desentralisasi seharusnya dipahami dalam arti yang luas, yakni bagaimana

pemerintah

daerah

dengan

otoritas

yang

lebih

luas

dapat

menyelenggarakan tata pemerintahan yang didasarkan pada prinsip demokratis, transparan, efektif dan efisien. Dengan demikian, otonomi daerah dan desentralisasi dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas. b. Kecenderungan yang harus diantisipasi dengan baik di era otonomi daerah adalah adanya pergeseran orientasi dari kebijakan publik yang seharusnya berpihak pada rakyat bawah dalam implementasinya berubah menjadi kebijakan publik yang lebih mengakomodasikan kepentingan politik. Pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimiliki seakan berlomba untuk meningkatkan PAD. Pemerintah dengan dalih untuk membiayai pembangunan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka pemerintah daerah menempuh segala bentuk kebijakan apa saja termasuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah dari masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan bahkan dapat memberatkan masyarakat.


2 - 33

c. Perkembangan sosial, ekonomi dan politik, di tingkat lokal, nasional, maupun internasional (global) akan dapat berpengaruh terhadap proses pembangunan daerah. Kebijakan-kebijakan di tingkat nasional maupun daerah akan selalu dihadapkan pada kekuatan globalisasi. Kebijakan-kebijakan di tingkat nasional maupun daerah (yang meliputi bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya dan teknologi) yang hingga sekarang ini berada di bawah wewenang penerintah dan masyarakat dalam suatu negara atau daerah bergeser menjadi berada di bawah pengaruh badan-badan internasional. Hal ini yang menyebabkan terjadinya erosi kedaulatan di tingkat nasional, dan mempersempit kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk memilih berbagai pilihan dalam kebijakan pembangunan. d. Rendahnya komitmen politik atas keselamatan lingkungan dan tujuan pembangunan jangka panjang akan mengakibatkan ancaman yang signifikan bagi kerusakan dan kemerosotan mutu lingkungan dan pengidupan masyarakat secara keseluruhan.

2.3.3.

Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan isu yang paling mendesak ditangani bagi berkembangnya Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu, berbagai permasalahan yang mendesak untuk segera diselesaikan juga merupakan isu yang krusial dan strategis untuk mendukung pembangunan Kabupaten Muaro Jambi yang masih merupakan daerah otonom baru. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Muaro Jambi, beberapa permasalahan dapat digolongkan sebagai isu strategis yang dapat disebutkan sebagai berikut: 1. Degradasi lingkungan Permasalahan degradasi lingkungan ini terutama akibat dari perubahan penggunaan lahan dari kawasan hutan produksi menjadi perkebunan dan perladangan dalam waktu cepat dan area yang luas, dimana sebagaian besar berada dalam wilayah DAS Batanghari, Tungkal dan Mendahara. Perubahan tersebut berpotensi untuk merubah sifat fisik tanah dan sistem hidrologi DAS, yang berakibat terhadap penurunan kesuburan dan perluasan wilayah banjir dibagian hilir serta erosi di bagian hulu. Di samping itu, perubahan penggunan lahan sepanjang DAS untuk kegiatan ekonomi seperti penambangan pasir dan industri-industri pengolahan kayu meyebabkan fluktuasi muka air sungai cukup besar yaitu 7 m karena tingginya limpasan air hujan, sehingga air hujan tidak dapat terkonservasi dengan baik. Pada musim kemarau karena muka air sungai induk rendah menyebabkan kecepatan aliran air di anak sungai akan mengalami peningkatan sehingga air lebih cepat terkuras dari wilayah DAS-nya, sebaliknya pada musim penghujan elevasi muka air di sungai induk meningkat yang menyebabkan aliran air dari anak-anak sungainya terhambat, sedang limpasan air hujan di wilayah DAS cukup tinggi. Kondisi demikian menyebabkan adanya risiko kekeringan di musim kemarau dan kecenderungan terjadinya banjir di musim hujan.


2 - 34

2. Lambannya Usaha Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia sebagai subyek pembangunan mempunyai peranan penting dalam menentukan kdeberhasilan pembangunan. Oleh karena itu untuk keberhasilan pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas yang baik. Tingkat pendidikan penduduk di kabupaten Muaro Jambi masih relatif rendah, sebagian besar penduduk yang berusia 10 tahun ke atas hanya tamat SD dan belum tamat SD. Kondisi ini menggambarkan kelambanan upaya peningkatan kualitas SDM, dibanding dengan wilayah lain. Secara umum, masalah ini sebenarnya merupakan masalah klasik di Jambi. Masalah ini semakin mendesak untuk ditangani secara lebih serius, mengingat kedekatan Jambi dengan kawasan strategis IMSGT yang tumbuh cepat, di mana keunggulan SDM merupakan kunci daya saing di kawasan ini.

3. Disparitas perkembangan antar wilayah ( aspek pemeratan pembangunan) Kesenjangan ekonomi antar wilayah dalam Kabupaten Muaro Jambi yang ditunjukkan dengan perbedaan tingkat kemiskinan antar wilayah. Kecamatan-kecamatan dengan potensi sumberdaya alam yang relatif potensial justru mempunyai derajad kemiskinan yang relatif tinggi. Dengan kata lain, hasil pembangunan masih belum dinikmati masyarakat secara adil.

4. Ketidak seimbangan antara produksi wilayah dan laju pertumbuhan penduduk ( aspek pertumbuhan ekonomi) Produksi wilayah rendah dan pertumbuhan penduduk tinggi. Kondisi ini tercermin pada menurunnya

tingkat

kesejahteraan

penduduk.

Di

sisi

lain

gambaran

tersebut

menunjukkan besarnya potensi Muaro Jambi, karena pertambahan yang terjadi merupakan hasil dari proses migrasi. Permasalahannya adalah tidak sebandingnya kesempatan kerja dan nilai produksi yang tercipta dari hasil pengolahan sumber alam (pertanian dan kehutanan) tidak sebanding dengan laju migrasi penduduk. Oleh karena itu sangat mendesak untuk dikembangkan diversfikasi lapangan kerja disektor primer, guna memecahkan masalah tersebut.

5. Rendahnya ketersediaan dan terbatasnya jangkauan pelayanan sarana dan prasarana wilayah Isu strategis sarana prasarana wilayah berkaitan rendahnya ketersediaan dan terbatasnya jangkauan pelayanan sarana dan prasarana wilayah. Sarana dan prasarana wilayah yang dimaksud meliputi air bersih, listrik telepon dan transportasi. Sebagai isu yang strategis


2 - 35

masalah ini perlu segera ditangani mengingat pentingnya sarana dan prasarana wilayah sebagai daya tarik investasi yang penting untuk pengembangan ekonomi wilayah. 6. Rendahnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Muaro Jambi menghadapi masalah dalam kapasitas sumberdaya manusia yang berpengaruh pada pengembangan kelembagaan pemerintah daerah. Kondisi akan berpengaruh terhadap efektivitas kinerja lembaga dalam melaksanakan program-program pembangunan. Permasalahan ini menyangkut kualitas dan kuantitas aparat daerah serta fasilitas kelengkapannya, yang merupakan masalah klasik bagi kabupaten hasil pemekaran. Kelemahan ini sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan pada masyarakat maupun meningkatkan daya saing daerah dalam berkompetisi dengan wilayah tetangga. Dalam

konsep

efektifitas

organisasi

pemerintahan,

maka

perbaikan

kapasitas

kelembagaan dan aparaturnya merupakan prasyarat bagi tercapainya tujuan tujuan pembangunan.

2.3.4. Analisis SWOT Konsekuensi dari pendekatan strategic planning yang digunakan dalam penyusunan RPJP Kabupaten Muaro Jambi adalah penggunan analisis SWOT dalam menentukan sektor-sektor strategis dan strategi pembangunan daerah. Analisis SWOT merupakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal suatu wilayah. Lingkungan internal menunjukkan kekuatan atau potensi yang perlu dikembangkan atau dipertahankan dan kelemahan atau hambatan yang perlu dibenahi, diperbaiki atau ditingkatkan. Sedangkan lingkungan eksternal adalah faktor-faktor dan kecenderungan dari luar yang mempengaruhi dinamika pembanguna daerah yang diidentifikasi dalam bentuk peluang yang perlu diisi atau dimanfaatkan dan ancaman yang perlu dihindari di masa mendatang (Keban, 1998). Analisis SWOT berdasarkan asumsi bahwa suatu strategi yang efektif memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman/tantangan yang dihadapi suatu pemerintah kabupaten. Apabila diterapkan secara tepat, perangkat sederhana ini mempunyai implikasi yang berpengaruh untuk merancang suatu strategi yang berhasil. Analisis SWOT untuk Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:


2 - 36

Tabel 2.137. Analisis SWOT Kabupaten Muaro Jambi Kekuatan (Strengths)

Kelemahan (Weaknesses)

a. Lokasi visinal wilayah yang strategis mengelilingi Kota Jambi,

a. Kondisi hidrologi air permukaan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi bagian timur lebih tinggi dibandingkan dengan bagian barat, karena merupakan cekungan dan rawa yang permeabilitasnya rendah, sehingga air mengalir sebagai run off dan menghambat pengembangan drainase dengan teknologi sederhana, yang berpengaruh terhadap luas tanam mupun produktivitas komoditi pertanian di bagian timur b. Fluktuasi muka air Sungai Batanghari cukup besar yaitu mencapai 7,00 m yang menunjukkan kondisi DAS sudah rusak, sehingga terjadi gangguan keseimbangan regime air musiman. c. Perubahan sifat fisik dan kimiawi tanah, sebagai akibat perubahan penggunaan lahan yang relatif cepat karena dikonversikannya hutan alam menjadi HTI dan kebun sawit menyebabkan proses degradasi lingkungan berlangsung lebih cepat dari yang seharusnya. d. Jumlah penduduk masih relatif kecil dibandingkan dengan luas wilayahnya, sehingga produksi wilayah menjadi rendah. Di sisi kualitas, tingkat pendidikan penduduk juga relatif masih rendah. e. Masih rendahnya produksi dan produktivitas produk pertanian dan kehutanan serta tingginya tingkat kemiskinan (lebih dari 30%) di Kecamatan Maro Sebo, Kumpeh, dan Kumpeh Ulu. f. Sektor industri sebagai sektor basis yang bertumpu pada kegiatan produksi dengan nilai tambah rendah dan risiko lingkungan yang tinggi. g. Kegiatan illegal logging dan eksploitasi pertambangan menyebabkan meningkatnya degradasi lingkungan. h. Ketersediaan sarana prasarana wilayah dan jangkauan pelayanannya belum memadai. i. Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Muaro jambi belum mempunyai kelembagaan yang kuat.

Lingkungan Internal b.

c.

d.

e. f.

g.

Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunities) a. Kabupaten Muaro Jambi menempati posisi yang sangat strategis baik dalam konstelasi internasional maupun regional.

b. Otonomi daerah memberikan peluang optimalisasi sumberdaya lokal. c. Peluang pasar dalam negeri untuk produk-produk kelapa sawit dan turunannya terbuka luas. Minat investasi tinggi di bidang perkebunan kelapa sawit.

d. Menguatnya daya beli masyarakat mendorong tumbuhnya permintaan

h.

memberikan keuntungan komparatif dan kompetitif. Aksesibilitas tinggi terhadap pasar regional karena dilalui Jalintim Sumatera dan relatif dekat dengan 2 pelabuhan utama yaitu Kuala Tungkal dan Muara Sabak, serta pelabuhan sungai Talang Duku. Potensi sumberdaya lahan sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya mencapai 89,02% dari total luas wilayah, serta kawasan lindung seluas 10,98%. Luas lahan yang belum dimanfaatkan 260.627 ha atau 47,87% dari luas lahan yang meliputi 13.853 ha lahan basah dan 246.774 ha lahan kering. Potensi sumberdaya air relatif cukup berlimpah dengan curah hujan yang relatif tinggi yaitu di atas 100 mm per bulan. Terdapat kawasan rawa yang cukup luas yang berpotensi sebagai kawasan budidaya ikan tawar dan berfungsi mengatur keseimbangan siklus hidrologi, yang penting bagi pengembangan kegiatan perkebunan dan pertanian. Ketersediaan bahan galian dan tambang sangat potensial. Cadangan minyak bumi : 987.901.190 juta barrel, cadangan gas bumi : 6.623,973 juta m3, cadangan batubara 70 juta ton, cadangan kaolin 20 juta ton, cadangan pasir kuarsa 12,5 juta m3. Struktur penduduk didominasi oleh penduduk berusia produktif yaitu 68% dari total jumlah penduduk dengan tingkat partisipasi 70% lebih tinggi dari Kota Jambi Jambi dan Provinsi Jambi. Kegiatan ekonomi bertumpu pada perkebunan, pertanian tanaman pangan dan kehutanan. Komoditas potensial adalah kelapa sawit dan karet. Kegiatan pertanian mendorong perkembangan industri hilirnya seperti CPO, latex, industri pengolahan kayu dan hasil hutan lainnya. Pembangunan Jalintim Sumatera dan pelabuhan sungai Talang Duku, membuka peluang bagi perkembangan ketersediaan prasarana transportasi. Pembangunan di bidang politik, hukum dan aparatur pemerintah selama periode tahun 2000 – 2004 memberikan hasil pada terciptanya kondisi yang kondusif di Kabupaten Muaro Jambi dalam berbagai segi kehidupan.

Strategi S – O a. Pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk mengejar keunggulan kompetitif

Strategi W – O a. Rehabilitasi DAS dan pengembangan pengelolaan air

b.

b. Peningkatan produksi wilayah

Pengembangan kawasan sekitar Kota Jambi sebagai pusat pengembangan ekonomi kota

akan barang-barang dan jasa berorde tinggi.


2 - 37

c. Diversifikasi pertanian

e. Berkembangnya kawasan Batam dan sekitarnya akan membuka peluang

pasar bagi produk-produk pertanian dan hasil olahannya. Perkembangan Kota Jambi dan pertumbuhan penduduk kawasan sekitarnya menjadi peluang pasar bagi produk-produk komoditas pangan segar. f. Kota Jambi dan sekitarnya memberikan peluang pekerjaan di luar sektor pertanian. Terbuka peluang relokasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah jenuh di Kota Jambi. g. Dengan adanya pengembangan berbagai fasilitas pelabuhan di wilayah Pantai Timur Jambi akan meningkatkan keterkaitan Kabupaten Muaro Jambi dengan lingkup wilayah yang lebih luas. Jalur Lintas Timur Sumatera membuka peluang investasi baru. h. Terbukanya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi berbasis jasa pendidikan. i. Penataan kelembagaan di tingkat pemerintah daerah merupakan langkah strategis dalam rangka optimalisasi fungsi otonomi daerah bagi pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan.

c.

Tantangan/Ancaman (Threats)

Strategi S – T a. Pengembangan perkebunan kelapa sawit secara multikultur dan diversifikasi produk turunan

a. Penyimpangan penggunaan lahan dan kecepatan perubahan (konversi) kawasan hutan menjadi perkebunan dalam skala luas.

b. Meluasnya wilayah genangan, khususnya dikawasan sentra produksi pangan dan permukiman.

c. Pengembangan berbagai kegiatan di wilayah tetangga merupakan

ancaman bukan hanya dalam hal persaingan produk komoditi sejenis, tetapi juga persaingan dalam menarik investasi dan pemanfatan prasarana. d. Perkembangan permukiman di sepanjang JALINTIM Sumatera (ribbon atau linier development) berpotensi mengurangi fungsi jalan dan mendorong disparitas wilayah lebih tajam. e. Peningkatan aksesibilitas mendorong proses eksploitasi sumberdaya hutan semakin intensif. Kecenderungan aglomerasi kegiatan di bagian barat meningkatkan kemungkinan terjadinya backwash effect, yang menyebabkan eksploitasi sumber alam secara berlebihan. f. Munculnya kesadaran kolektif akan tingginya bahaya konsumsi minyak goreng yang berlebihan bagi kesehatan. g. Persaingan dalam penyediaan jasa bidang pendidikan tinggi dari pelaku nasional maupun global. h. Perebutan kesempatan ekonomi wilayah yang kemungkinan besar dimenangkan oleh para migran dari wilayah lain, mengundang risiko konflik antar anggota masyarakat secara horizontal. i. Pengembangan kelapa sawit di luar Muaro Jambi yang mempunyai keunggulan komparatif lebih tinggi. j. Aglomerasi investasi dan fasilitas yang menyebabkan hubungan desa-kota yang tidak simetris. Hubungan desa-kota yang tidak simetris dan hubungan perdagangan antar-negara maju dan negara sedang berkembang cenderung menempatkan produk komoditas pertanian lebih murah daripada produk-produk industri. k. Tidak seimbangnya perkembangan pembangunan prasarana transportasi dengan perkembangan kegiatan yang harus dilayani, terutama kegiatan ekonomi. l. Persaingan dalam penyediaan jasa bidang pendidikan tinggi dari pelaku nasional maupun global. m. Keterbatasan kemampuan daerah dalam sarana pengendalian kebakaran hutan dan semak. n. Risiko penafsiran atas pelaksanaan otonomi daerah yang mengakibatkan pandangan sempit. Rendahnya komitmen politik atas keselamatan lingkungan dan tujuan pembangunan jangka panjang.

persiapa

BAB 2 2.1.

d.

Pengembangan sistem perhubungan yang memfasilitasi interaksi desa kota Pengembangan produksi pertanian tanaman pangan untuk melayani pasar kawasan SIJORI

d. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia e. Peningkatan sarana prasarana wilayah dan pelayanannya f.

Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda

Strategi T – W a. Peningkatan kerjasama intra dan inter daerah b. Peningkatan ketahanan pangan

b.

Mendorong universitas setempat melakukan Research and Development di bidang perkelapasawitan

c.

Peningkatan kualitas produksi pertanian dan non pertanian

d.

Pengembangan kawasan pendidikan

e.

Penumbuhan kesadaran lingkungan dan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

c. Peningkatan kompetensi tenaga kerja menghadapi persaingan global d. Penguatan kelembagaan

KONDISI UMUM DAERAH

KONDISI DAN ANALISIS

2.1.1.

Fisik, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

A. Letak Geografis dan Administrasi Wilayah Kabupaten Muaro Jambi terletak pada 1o51' - 2o01' Lintang Selatan dan 103o15' – 104o30' Bujur Timur dengan luas wilayah 5.246 Km2

atau 10,29% dari luas wilayah Provinsi Jambi.

Kabupaten Muaro Jambi menempati posisi yang strategis baik dalam konstelasi internasional,


2 - 38

nasional dan regional. Posisinya terhadap kawasan segitiga pertumbuhan SIJORI merupakan potensi bagi pengambilan peran dalam kerjasama regional Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle (IMS-GT). Aksesibilitas yang tinggi dengan adanya lintasan jalur lintas timur menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi dengan kota-kota utama di Sumatera bagian timur dan Pulau Jawa. Posisi geografis Kabupaten Muaro Jambi

yang mengelilingi Kota Jambi

menjadi pilihan bagi relokasi dan limpahan kegiatan dari Kota Jambi dan memantapkan posisinya sebagai pintu gerbang Provinsi Jambi. Kedekatannya dengan Pelabuhan Kuala Tungkal dan Pelabuhan Muara sabak yang akan dihubungkan dengan jembatan Batanghari II memberikan peluang bagi pemasaran produk-produk wilayah. (Peta 2.1.) Kabupaten Muaro Jambi merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jambi, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Batanghari. Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 7 kecamatan dan 120 desa yang secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di sebalah utara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur di sebelah timur, Kabupaten Batanghari di sebelah barat dan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah barat. Secara terperinci, batas wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini dan peta 2.2.

Tabel 2.1. Batas Wilayah Kabupaten Muaro Jambi No

Kecamatan

1

Mestong

2

Sungai Bahar

3

Kumpeh

4

Kumpeh Ulu

5

Maro Sebo

6

Jambi Luar Kota

Ibukota

Luas Wilayah (km2)

Sebapo

475,00

Marga

431,53

Tanjung

2.095,00

Pudak

442,00

Jambi Kecil

647,31

Pijoan

373,15


Batas Wilayah Utara Selatan Timur Barat Utara Selatan Timur Barat Utara Selatan Timur

: : : : : : : : : : :

Barat Utara Selatan Timur Barat Utara

: : : : : :

Selatan Timur Barat Utara Selatan

: : : : :

Kec. Jambi Luar Kota Kec. Sungai Bahar Kec. Kumpeh Ulu Kab. Batanghari Kec. Mestong Prop. Sumatera Selatan Prop. Sumatera Selatan Kab. Batanghari Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Sumatera Selatan Kab. Tanjung Jabung Kec. Maro Sebo Kec. Kumpeh Ulu Kec. Maro Sebo Prop. Sumatera Selatan Kec. Kumpeh Kota Jambi Kec. Mestong Kec. Jambi Luar Kota Kec. Kumpeh Ulu Kota Jambi Kec. Kumpeh Kec. Sekernan Kec. Sekernan Kec. Mestong

2 - 39

7

Sekernan

Sengeti

Kabupaten Muaro Jambi

782,00

5.246,00

Timur Barat Utara Selatan Timur Barat Utara Selatan Timur Barat

: : : : : : : : : :

Kec. Kumpeh Ulu Kab. Batanghari Kab. Tanjung Jabung Barat Kec. Jambi Luar Kota Kec. Maro Sebo Kab. Batanghari Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Propinsi Sumatera Selatan Kabupaten Batanghari

Sumber: www.muarojambi.go.id, tahun 2005


2 - 40

101°50'

102°40'

103°30'

PETA ORIENTASI KABUPATEN MUARO JAMBI

104°20'

Propinsi Sumatera Selatan LEGENDA :

0°40'

0°40'

Laut Natuna

U %

Ibukota Propinsi

^(

Ibukota Kabupaten Batas Propinsi Batas Kabupaten Jalan Negara

(^ Ke Pekanbaru

Propinsi Sumatera Selatan

Kuala Tungkal

Jalan Kabupaten

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sungai

(^ Muaro Sabak

Ke Padang

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

(^

(^

(^ Sengeti

Muaro Tebo

Muaro Bungo

1°30'

1°30'

Kabupaten Tebo

U Jambi %

Kabupaten Bungo

(^

Muaro Bulian


Kabupaten Batang Hari

Kabupaten Kerinci

Sumber : - Bapperlitbangda Kabupaten Muaro Jambi

Ke Palembang

Kabupaten Merangin

(^ Sungai Penuh

(^

Bangko

2°20'

2°20'

Kabupaten Sarolangun (^ Sarolangun

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2006 - 2025 KABUPATEN MUARO JAMBI

15

0

15 Km

U

3°10'

3°10'


101°50'

102°40'

103°30'

104°20'

Peta 2.1. Peta Orientasi Kabupaten Muaro Jambi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

2 - 41

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi

103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'

1°10'

1°10'

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN MUARO JAMBI


Ke Kuala Tungkal

LEGENDA :

Kecamatan Maro Sebo

B S.

Ibukota Kabupaten

#

Ibukota Kecamatan

%

Desa

# Tanjung

i H ar at ang

Batas Propinsi 1°20'

1°20'

Kecamatan Sekernan

^(

Batas Kabupaten Batas Kecamatan Jalan Sungai

^( Sengeti # Jambi Kecil

1°30'

# Pijoan

Kecamatan Kumpeh Ulu

1°30'

# Pudak Ke Simpang Mersaro

Kecamatan Kumpeh

Kota Jambi

1°40'

1°40'

Kecamatan Jambi Luar Kota # Sebapo Kabupaten Batang Hari

Kecamatan Mestong

Sumber : - Bapperlitbangda Kabupaten Muaro Jambi - BPN Kabupaten Muaro Jambi

1°50'

1°50'


Ke Palembang Propinsi Sumatera Selatan

# Marga

5

0

5 Km

U

2°00'

2°00'

Kecamatan Sei Bahar

Propinsi Jambi Kabupaten Muaro Jambi Tanjungsari

ng

2°10'

2°10'

la S . La

103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

Peta 2.2. Peta Administrasi Kabupaten Muaro Jambi


2 - 42

104°20'


B. Fisiografi Fisiografi wilayah Kabupaten Muaro Jambi bervariasi dari keadaan rata, landai sampai dengan bentuk bergelombang. Fisiografi sebagian besar wilayah Kabupaten Muaro Jambi adalah dataran landai (67,72%), selebihnya landai berombak, bergelombang berbukit. Luas masing-masing satuan fisiografis Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut. Tabel 2.2 Kondisi Fisiografis Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 No

Kecamatan

Dataran landai

Landai berombak

Ha % Jambi Luar Kota 7.841 2,22 Mestong 22.897 6,47 Kumpeh Ulu 47.500 13,42 Sekernan 16.431 4,64 Maro Sebo 44.200 12,49 Kumpeh 209.500 59,19 Sungai Bahar 5.600 1,58 Kab. Muaro Jambi 353.969 67,72 Sumber: www.muarojambi.go.id, tahun 2005 1 2 3 4 5 6 7

Ha 16.207 44.223 14.886 12.400 87.716

% 18,48 50,42 0,00 16,97 0,00 0,00 14,14 16,78

Berombak bergelombang

Bergelombang berbukit

Ha 43,43 79,85 18,78 23,62 165,68

Ha 13.267 12.300 47.093 8.150 80.810

% 26,21 48,20 0,00 11,34 0,00 0,00 14,26 0,03

% 16,42 15,22 0,00 58,28 0,00 0,00 10,09 15,46

Jumlah (Ha) 37.422 79.620 47.513 78.520 44.212 209.559 26.214 522.661

Sebagian besar wilayah dataran di Kabupaten Muaro Jambi berada pada ketinggian 10-100 meter di atas permukaan laut (74,95 %) dan hanya sebagian kecil (4,50 %) yang berada lebih dari 100 meter atas permukaan laut. Dari gambaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah yang didominasi dataran rendah. (Tabel 2.3 dan peta 2.3) Tabel 2.3. Ketinggian Wilayah Masing-Masing Kecamatan di Muaro Jambi Tahun 2003 No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Jambi Luar Kota Mestong Kumpeh Ulu Sekernan Maro Sebo Kumpeh Sungai Bahar Jumlah

0-10 m Ha 0 0 9.115 0 4.110 118.200 0 131.425

% 0,00 0,00 2,58 0,00 1,16 33,39 0,00 25,05

10-100 m Ha % 37.315 42,54 55.385 63,14 38385 43,76 78.200 89,15 40090 45,70 91260 104,04 52.500 59,85 393.135 74,95

Jumlah 37.315 55.385 47.500 78.200 44.200 209.460 52.500 524.560

Sumber: www.muarojambi.go.id, tahun 2005


2 - 43

103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'

PETA TOPOGRAFI KABUPATEN MUARO JAMBI 1°10'

1°10'

Ke Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Timur

LEGENDA :

Ke Riau

S.

^(

Ibukota Kabupaten

#

Ibukota Kecamatan

# Tanjung

Batas Propinsi Batas Kabupaten Batas Kecamatan Jalan

1°20'

Kecamatan Maro Sebo

Kecamatan Sekernan

1°20'

ri ng Ha Bat a

Sungai


0 - 10 meter

Ke Simpang Mersaro

10 - 100 meter

# Pijoan

1°30'

1°30'

# Pudak

Kecamatan Kumpeh Ulu Kecamatan Kumpeh

Kota Jambi Kecamatan Jambi Luar Kota

1°40'


Kecamatan Mestong


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2006 - 2025 KABUPATEN MUARO JAMBI 1°50'

Kecamatan Sei Bahar

1°50'

1°40'

# Sebapo

Ke Muara Bulian

Ke Palembang # Marga


0

5 Km

U

2°00'

2°00'

5

2°10'

2°10'

Propinsi Jambi Kabupaten Muaro Jambi

103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

Peta 2.3. Peta Topografi Kabupaten Muaro Jambi


2 - 44

104°20'


C. Geologi dan Sumberdaya Mineral Secara geologis, wilayah Kabupaten Muaro Jambi terdiri atas berbagai formasi geologi, yaitu alluvium, formasi palembang dan formasi pretersier. Formasi alluvium terbagi atas alluvium di bagian barat terdiri atas endapan sungai dan rawa berupa liat, pasir kerikil, bongkahbongkah batuan. Di bagian timur terdiri atas endapan rawa, pasang surut dan sungai berupa lumpur, pasir serta kerikil halus. Formasi Palembang terletak membujur dari barat laut-tenggara dengan susunan batu pasir, batu liat serpihan dan pasir yang mengandung lignit diendapkan dalam lingkungan laut dangkal terjadi pada masa Mieosen-Pliosen. Formasi ini mengandung batu bara atau minyak bumi yang tersebar di kecamatan Mestong, Jambi Luar Kota, Maro Sebo dan Sekernan. Formasi pretesier terdiri atas gabro, terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Muaro Jambi sampai perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Keberadaan formasi ini sangat menguntungkan karena sifat tanahnya liat, kering dan padat dengan daya dukung tanah yang tinggi terhadap konstruksi dan beban. Dengan demikian formasi ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan yang membutuhkan daya dukung lahan yang tinggi. Secara spasial formasi geologi di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat dalam peta 2.4. Berdasarkan stratifikasi daerahnya, Kabupaten Muaro Jambi tersusun oleh beberapa formasi batuan dan kelompok batuan sedimen, batuan gunung api dan endapan permukaan. 1.

Batuan Sedimen Endapan Sedimen yang terdapat di daerah ini dari tua ke muda adalah sebagai berikut: -

Formasi Air Benakat (Tma), berupa batu lempung berwarna putih abu-abu dengan batupasir halus, batupasir kelabu hitam dan kebiruan, mengandung lignit di bagian atas setempat tufaan dan di bagian bawah berfosil. Formasi ini berumur Pliosen.

-

Formasi Muaraenim (Tmpm), berupa batupasir, betulempung pasiran dan batulempung dengan sisipan lignit, berumur Pliosen.

2.

Batuan Gunungapi Batuan gunungapi yang dijumpai berupa Formasi Kasai (Qtk), berupa tufa, tufa berbatu apung dengan sisipan batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan, di beberapa tempat konglomeratan, terdapat kayu yang terkersikkan.

3.

Endapan Permukaan Endapan permukaan yang dapat ditemui di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, adalah: -

Alluvium Sungai (Qa) terdiri dari bongkah, kerakal, pasir, kerikil dan lumpur mengandung sisa tumbuhan. Tersebar sepanjang aliran sungai utama seperti Sungai Batanghari dan Sungai Penerokan.

- Endapan Rawa (Qas) yang merupakan lumpur lanau dan lempung yang mengandung sisa tumbuhan.


2 - 45

103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'

1°10'

1°10'

PETA GEOLOGI KABUPATEN MUARO JAMBI

Ke Kuala Tungkal

Kecamatan Maro Sebo ^( Sengeti

S

^(

Ibukota Kabupaten

#

Ibukota Kecamatan Batas Propinsi Batas Kabupaten Batas Kecamatan Jalan

1°20'

# Tanjung

Kecamatan Sekernan

1°20'

LEGENDA :


Ke Riau

ar i tang H . Ba

Sungai Gabro

# Jambi Kecil

Neogin


Trias

1°30'

Ke Simpang Mersaro

1°30'

# Pudak

Kecamatan Kumpeh

# Pijoan

Kota Jambi

Ke Muara Bulian Kabupaten Batang Hari

1°40'

1°40'

Kecamatan Jambi Luar Kota # Sebapo


Kecamatan Mestong

1°50'

1°50'

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2006 - 2025 KABUPATEN MUARO JAMBI Kecamatan Sei Bahar

Ke Palembang


5

0

5 Km

U

2°00'

2°00'

# Marga

2°10'

2°10'


103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

Peta 2.4. Peta Geologi Kabupaten Muaro Jambi


2 - 46

104°20'


Sesuai

dengan

potensi

geologisnya,

Kabupaten

Muaro

Jambi

mempunyai

berbagai

sumberdaya mineral berupa bahan tambang Galian A seperti minyak bumi, batu bara dan gas alam, Galian B berupa emas dan Galian C yaitu kaolin dan pasir kuarsa. Bahan tambang galian A, berupa minyak bumi dan gas bumi terdapat di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Sekernan, Jambi Luar Kota, Mestong, dan Kumpeh Ulu. Adapun cadangan potensi minyak bumi dan gas bumi di Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan angka yang cukup potensial. Potensi Minyak Bumi sebesar 593.751.790 barel, dan untuk potensi gas bumi sebesar 6.623,973 Juta M3. (Tabel 2.4 dan 2.5). Tabel 2.4. Potensi Bahan Galian Minyak Bumi No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Struktur Struktur Struktur Struktur Struktur Struktur Struktur

Lokasi Tempino Kecamatan Mestong Setiti Kecamatan Jambi Luar Kota Sungai Gelam Kecamatan Jambi Luar Kota Sengeti Keamatan Sekernan Ketaling Kecamatan Kumpeh Ulu Tuba Obi Kecamatan Sekernan Tempino Tgr, Kecamatan Mestong

Cadangan (Barrel) 323.868.100 14.836.630 28.695.580 47.738.120 174.307.510 566.100 3.739.750 593.751.790

Total Sumber: Kantor Pertambangan dan SDM Kab. Muaro Jambi, 2003

Tabel 2.5. Potensi Bahan Galian Gas Alam Kabupaten Muaro Jambi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Struktur Struktur Struktur Struktur Struktur Struktur

Lokasi Tempino Kecamatan Mestong Setiti Kecamatan Jambi Luar Kota Sungai Gelam Kecamatan Jambi Luar Kota Sengeti Keamatan Sekernan Ketaling Kecamatan Kumpeh Ulu Tuba Obi Kecamatan Sekernan

Cadangan (Juta M3) 370,92 6,87 785,55 1.943,79 597,58 815,402 4.520,112

Total

Potensi batu bara di Kabupaten Muaro Jambi terkonsentrasi di Kecamatan Mestong dan sebagian terdapat di Kecamatan Sungai Bahar dan Jambi Luar Kota. Di Kecamatan Mestong, potensi batubara mencapai 70 juta ton dengan nilai kalori 5.315 – 5.975 kal/gr. Singkapan batubara di Kecamatan Mestong terdapat di Desa Talang Pelita, Suka Baru, Suka Damai dan Nyogan, sedangkan singkapan batubara di Kecamatan Sungai Bahar terdapat di Desa Desa Bukit Makmur dan di Kecamatan Jambi Luar Kota terdapat di Desa Sungai Duren. Batu bara Talang Pelita terdapat pada dasar anak sungai kecil, di Desa Talang Pelita, Kecamatan Mestong. Lokasi ini dapat dicapai dari Jambi dengan kendaraan roda 4 (empat) melalui jalan Jambi – Tempino – Desa Tanjung Pauh – Desa Talang Pelita selama kurang lebih 45 menit, untuk menuju lokasi singkapan dilanjutkan dengan jalan kaki sekitar 1 Km.


2 - 47

Tataguna lahan di sekitarnya pada umumnya kebun karet rakyat sebagian semak belukar. Berdasarkan pembuatan sumuran (test pit) hasil penyelidikan terdahulu, ketebalan batu bara daerah ini mencapai lebih dari 7 meter. Batu bara Desa Baru terdapat pada dasar anak sungai kecil, di Desa Baru, Kecamatan Mestong. Lokasi ini dapat dicapai dari Jambi dengan kendaraan roda 4 (empat) melalui jalan Jambi – Tempino – Desa Baru selama kurang lebih 45 menit, untuk menuju lokasi singkapan dilanjutkan dengan jalan kaki selama sekitar 2,5 Km. Tataguna lahan di sekitarnya pada umumnya kebun karet rakyat sebagian kebun sawit, sebagian semka belukar. Berdasarkan pembuatan sumuran (test pit) hasil penyelidikan terdahulu, ketebalan batu bara daerah ini 3,5 meter. Sekitar 200 meter arah Barat muncul singkapan dengan ketebalan 1,5 meter, lapisan batubara ini terletak di atas lapisan batubara di atas. Batubara Sukadamai terdapat pada dasar anak sungai Kemang, di Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong. Lokasi ini dapat dicapai dari Jambi dengan kendaraan roda 4 (empat) melalui jalan Jambi – Tempino – Sumatera Selatan selama kurang lebih 1 jam, untuk menuju lokasi singkapan dilanjutkan dengan jalan kaki 4 Km. Tataguna lahan di sekitarnya adalah kebun karet rakyat, sebagian semak belukar. Berdasarkan hasil rekonstruksi, tebal batubara daerah ini lebih dari 3 meter. Batu bara Nyogan terdapat pada tebing sungai Stingkol di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong. Lokasi ini dapat dicapai dari Jambi dengan kendaraan roda 4 (empat) melalui jalan Jambi – Tempino – Desa Pelempang – Desa Nyogan selam kurang lebih 1 jam, untuk menuju lokasi singkapan dilanjutkan dengan jalan kaki 500 meter. Tataguna lahan di sekitarnya adlaha kebun karet rakyat, sebagian semak belukar. Berdasarkan hasil sumuran yang dilakukan penyelidik terdahulu ketebalan batu bara daerah ini adalah 3 meter. Batu bara Sungai Duren terdapat di tebing Sungai Batanghari di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota. Lokasi ini dapat dicapai dari Jambi dengan kendaraan roda 4 (empat) melalui jalan Jambi – Simpang Sungaiduren – Desa Sungai Duren selama kurang lebih 30 menit sampai tebing sungai. Berdasarkan hasil pengukuran ketebalan batubara daerah ini adalah 1,5 meter. Batu bara Sungai Bahar terdapat pada anak sungai di Desa Bukit Makmur, Sungai Bahar XV, Kecamatan Sungai Bahar. Lokasi ini dapat dicapai dari Jambi dengan kendaraan roda 4 (empat) melalui jalan Jambi – Tempino – Simpang Panerokan – Sungai Bahar Unit XV selama


2 - 48

kurang lebih 2 jam dengan kendaraan roda 4, untuk menuju lokasi singkapan dilanjutkan dengan jalan kaki 10 Km. Tataguna lahan di sekitarnya adalah hutan sekunder.

Potensi Bahan galian golongan C di Kabupaten Muaro Jambi adalah kaolin dan pasir kuarsa. 2. Kaolin Di Kabupaten Muaro Jambi endapan kaolin dijumpai di daerah Kecamatan Mestong dengan cadangan sekitar 9 juta m3. Selain itu terdapat juga potensi kaolin di Desa Parit Kecamatan Kumpeh Ulu dan kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan. Singkapan kaolin di Desa Parit tidak terlihat, namun dari penggalian sumur penduduk terlihat adanya lapisan kaolin yang terdapat di rumah penduduk Desa Parit, Kecamatan Kumpeh Ulu. Lokasi ini dapat dicapai dari Jambi dengan kendaraan roda 4 (empat) melalui jalan Jambi – Desa Parit selama kurang lebih 30 menit. Tataguna lahan di sekitarnya adalah kebun karet rakyat sebagian rawa dan pemukiman penduduk. Kaolin daerah ini kenampakan secara megaskopis adalah butiran lempung warna putih bersih, di bagian atas pasiran dengan ketebalan 0,5 meter, apabila basah akan plastis dan jika kering mengeras. Apabila diusap mengotori tangan seperti bedak, pengotor berkisar sekitar 20% berupa fragmen kuarsa. Kedudukan perlapisan tidak terukur, diperkirakan penyebaran kaolin di sekitar lokasi ini mnecapai radius 500 meter dengan ketebalan mencapai 1 meter. Sumberdaya kaolin daerah ini mencapai 800.000 m3. Singkapan kaolin di Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan terdapat di areal pembuatan genting. Lokasi ini dapat dicapai dari Jambi dengan kendaraan roda 4 (empat) melalui jalan Jambi – Sengeti selama kurang lebih 30 menit. Tataguna lahan di sekitarnya adalah pemukiman penduduk dan semak belukar. Kaolin daerah ini kenampakan secara megaskopis adalah butiran lempung, warna putih bersih, apabila basah akan liat dan jika kering mengeras, apabila diusap mengotori tangan seperti bedak, pengotor berkisar sekitar 10% berupa fragmen kuarsa. Kedudukan perlapisan tidak terukur, diperkirakan penyebaran kaolin daerah ini mencapai radius 1 Km dengan ketebalan mencapai 3 meter. Sumberdaya kaolin daerah ini mencapai 9.500.000 m3. 3. Pasir Kuarsa


2 - 49

Bahan galian ini merupakan bahan galian industri terbentuk dari hasil pelapukan batuan yang banyak mengandung silika dioksida (SiO2) yang akhirnya terkonsentrasi pada suatu tempat dan terendapkan. Pasir kuarsa dapat digunakan sebagai bahan baku atau sebagai bahan pelengkap/penolong dalam industri gelas – kaca, semen, bata tahan api (refraktori) pengecoran logam dan industri lainnya seperti bahan baku pembuatan tegel dan mosaik pada industri keramik. Di Kabupaten Muaro Jambi, endapan pasir kuarsa banyak dijumpai di Sungai Batanghari, Desa Tantan serta Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luasr Kota dengan cadangan cukup besar. Selain itu juga terdapat singkapan pasir kuarsa di Desa Parit Kecamatan Kumpeh Ulu dan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sungai Bahar. Potensi sumberdaya pasir kuarsa di Desa Parit Kecamatan Kumpeh Ulu mencapai 4.500.000 m3. Lokasi bahan galian ini dapat dicapai dari Jambi dengan kendaraan roda 4 (empat) melalui jalan Jambi – Desa Parit selama kurang lebih 30 menit dengan kendaraan roda 4, untuk menuju lokasi singkapan dilanjutkan dengan jalan kaki 2 Km. Tataguna lahan di sekitarnya adalah semak belukar, daerah rawa dan kebun karet rakyat. Pasir kuarsa daerah ini kenampakan secara megaskopis adalah butiran pasir halus, warna putih jika kering dan putih kecoklatan jika basah, berupa pasir lepas, pengotor berkisar antara 5 – 10% dengan kadar silika antara 80 – 95%, lahan di atas pasir kuarsa ini jika ditanami dengan tanaman karet/sawit tidak subur. Kedudukan perlapisan tidak terukur, perkiraan penyebarab pasir kuarsa daerah ini diperkirakan mencapai radius antara 0,5 – 1 Km dari singkapan dengan ketebalan mencapai 2 – 3 meter. Singkapan pasir kuarsa di Desa Tanjung Harapan Sungai Bahar IX, Kecamatan Sungai Bahar terdapat sekitar jalan desa dengan potensi sebanyak 120.000 m. Lokasi ini dapat dicapai dari Jambi dengan kendaraan roda 4 (empat) melalui jalan Jambi – Panerokan – Sungai Bahar Unit IX selama kurang lebih 2 jam dengan kendaraan roda 4. Tataguna lahan di sekitarnya adalah pemukiman penduduk dan kebun kelapa sawit. Pasir kuarsa daerah ini kenampakan secara megaskopis adalah butiran pasir halus sampai dengan pasir sedang, warna putih jika kering dan putih kecoklatan jika basah, berupa pasir lepas, pengotor berkisar antara 5 – 10%. Lahan di atas pasir kuarsa ini jika ditanami dengan tanaman karet/sawit tidak subur. Kedudukan


2 - 50

perlapisan tidak terukur, perkiraan penyebaran pasir kuarsa daerah ini diperkirakan mencapai luas 4 ha dengan ketebalan mencapai lebih dari 3 meter. Sumberdaya pasir kuarsa daerah ini mencapai 120.000 m.

D. Hidrologi dan Sumberdaya Air Secara hidrotopografis wilayah Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah dataran sampai daerah bergelombang yang dialiri oleh banyak sungai. Sistem tata air di wilayah ini dibentuk oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Batanghari, DAS Air Hitam, DAS Tungkal Mendahar dan DAS Bayung Lincir. (Tabel 2.6. dan peta 2.5.) DAS Batanghari mendominasi wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang mencakup areal seluas 240.071,10 ha. Secara administratif wilayah DAS Batanghari meliputi Kecamatan Mestong, Jambi Luar Kota, Sekernan, Kumpeh Ulu, Marosebo dan Kumpeh. DAS Bayung lincir mencakup arel 153.731,03 ha yang meliputi Kecamatan Sungai Bahar, Mestong, Jambi Luar Kota dan Kumpeh Ulu. DAS Air Hitam mencakup areal seluas 102.076,17 ha yang meliputi Kecmatan Kumpeh Ulu dan Kecamatan Kumpeh. DAS Tungkal Mendahara meliputi Kecamatan Sekernan dan Marosebo dengan luas areal 44.851,27 Ha. Dilihat dari pola aliran sungainya, DAS yang terdapat di wilayah ini di daerah hulu berbentuk radial dan di daerah hilir berbentuk paralel. Pola aliran ini mengandung resiko terjadi banjir bila sungai induk tidak mampu lagi menampung air anak-anak sungainya, di samping itu karena intensitas hujan yang tinggi.

Tabel 2.6. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Muaro Jambi DAS Air Hitam

Batang Hari

Bayunglincir

Kecamatan Kec. Kumpeh Ulu Kec. Kumpeh Jumlah Kec. Mestong Kec. Jambi Luar Kota Kec. Sekernan Kec. Kumpeh Ulu Kec. Marosebo Kec. Kumpeh Jumlah Kec. Sungai Bahar Kec. Mestong Kec. Jambi Luar Kota Kec. Kumpeh Ulu


Luas (Ha) 12.190,19 89.885,98 102.076,17 4.975,54 21.184,95 27.243,58 45.176,15 44.455,50 97.035,38 240.071,10 63.074,93 57.339,54 12.689,83 20.626,73

2 - 51

Tungkal Mendahar

Jumlah Kec. Sekernan Kec. Marosebo Jumlah

153.731,03 42.227,32 2.623,96 44.851,27

Sumber: Peta Hidrologi


2 - 52

103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'

1°10'

1°10'

PETA HIDROLOGI KABUPATEN MUARO JAMBI

1°20'


S.

r ng H a Ba ta

# Tanjung

i

^(

Ibukota Kabupaten

#


1°20'

Kecamatan Sekernan

LEGENDA :


Ke Kuala Tungkal Ke Riau

Sungai DAS Air Hitam

# Jambi Kecil

DAS Batang Hari


DAS Bayung Lincir

1°30'

Ke Simpang Mersaro

Kecamatan Kumpeh

# Pijoan

DAS Tungkal Mendahar

1°30'

# Pudak

Kota Jambi

1°40'

1°40'

Kecamatan Jambi Luar Kota Ke Muara Bulian

# Sebapo


Kecamatan Mestong


1°50'

1°50'


Ke Palembang

Kecamatan Sei Bahar


5

0

5 Km

U

2°00'

2°00'

# Marga

2°10'

2°10'


103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

Peta 2.5. Peta Hidrologi Kabupaten Muaro Jambi


2 - 53

104°20'


Secara umum, Kabupaten Muaro Jambi terdapat 2 sungai utama yaitu Sungai Batang Hari sebagai sungai induk dan Sungai Kumpeh sebagai anak sungai. Alur sungai Batang Hari yang melintasi Kabupaten Muaro Jambi adalah 172 km dengan lebar 650 m dan tingkat kedalaman 4-15 m. Sementara panjang Sungai Kumpeh mencapai 64 km dengan lebar 60 m dan tingkat kedalaman 2 m. (Tabel 2.7.) Tabel 2.7. Kondisi Sungai dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 No. 1. 2.

Nama Sungai Batang Hari Kumpeh

Jenis Sungai Sungai Induk Anak Sungai

Panjang (km) 172 64

Rata-rata Lebar (m) 650 60

Dalam (m) 4-5 2

Sumber: Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2004

Sungai Batanghari mempunyai dengan fluktuasi air mencapai 7 meter. Air permukaan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi Bagian Timur lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Muaro Jambi Bagian Barat. Hal ini terjadi karena permukaan tanah wilayah Kabupaten Muaro Jambi Bagian Timur merupakan cekungan dan rawa sehingga air tidak cepat menembus tanah atau mengalir sebagai run off. Kondisi demikian dimungkinkan akibat sudah berubahnya penggunaan lahan di wilayah DAS Batanghari yang menyebabkan tingginya limpasan air hujan, sehingga air hujan tidak dapat terkonservasi dengan baik. Pada musim kemarau karena muka air sungai induk rendah menyebabkan kecepatan aliran air di anak sungai akan mengalami peningkatan sehingga air lebih cepat terkuras dari wilayah DAS-nya, sebaliknya pada musim penghujan di mana elevasi muka air di sungai induk tinggi, menyebabkan aliran air dari anak-anak sungainya terhambat, sedang limpasan air hujan di wilayah DAS cukup tinggi. Kondisi demikian menyebabkan adanya resiko kekeringan di musim kemarau dan kecenderungan terjadinya banjir di musim hujan. Di wilayah Kabupaten Muaro Jambi bagian timur terutama di wilayah Kecamatan Kumpeh karena kondisi wilayahnya yang berupa cekungan dan rawa, menyebabkan limpasan air hujan sering menyebabkan timbulnya genangan di lahan-lahan pertanian maupun sawah-sawah penduduk. Adanya genangan-genangan air tentunya akan memberikan permasalahan tersendiri di dalam upaya-upaya pengembangan wilayah. Gambaran keadaan genangan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi ditunjukkan pada Tabel 2.8. berikut. Tabel 2.8. Luas Daerah Genangan di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2002 Luas Daerah ( Ha) Tidak Tergenang Tidak Kecamatan pernah Tergenang terus pernah tergenang periodik menerus Jumlah tergenang Jambi Luar Kota 35.390 1.925 0 37.315 94,84 Sekernan 73.775 1.225 3.200 78.200 94,34 Kumpeh Ulu 38.230 7.910 1.360 47.500 80,48 Maro Sebo 21.175 3.750 18.150 43.075 49,16 Kumpeh 31.870 36.920 140.710 209.500 15,21 Maestong 65.660 9.725 0 75.385 87,10 Jumlah 266.100 61.455 163.420 490.975 54,20

Luas Daerah ( % ) Tergenang Tergenang terus periodik menerus 5,16 0,00 1,57 4,09 16,65 2,86 8,71 42,14 17,62 67,16 12,90 0,00 12,52 33,28

Sumber: Kabupaten Muaro Jambi Dalam Angka 2002


2 - 54

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Selain air permukaan, potensi sumberdaya air di Kabupaten Muaro Jambi berasal dari curah hujan. Curah hujan di Kabupaten Muaro Jambi cukup tinggi (diatas 100 mm per bulan). Dalam sepuluh tahun terakhir (1994-2004) rata-rata curah hujan per bulan mencapai 156,17 mm per bulan. Curah hujan tertinggi terjadi di Bulan November dan curah hujan terendah terjadi di bulan Januari. Berdasarkan data curah hujan bulanan yang terekam selama tahun 2004 diketahui bahwa bulan-bulan basah berlangsung selama lebih dari 8 bulan dan sisanya adalah bulan-bulan kering. Bulan-bulan basah berlangsung antara bulan Oktober sampai Mei dengan curah hujan antara 136,6 mm – 392,4 mm, sedang bulan-bulan kering berlangsung antara bulan Juni sampai September dengan curah hujan antara 47,0 mm – 65,8 mm. Curah hujan tertinggi berlangsung dalam bulan Maret yaitu sebesar 392,4 mm dan terendah dalam bulan September yaitu sebesar 47,0 mm. Apabila diasumsikan bahwa evaporasi bulanan lebih kurang 150 mm, maka di wilayah ini lebih banyak mengalami kondisi surplus air dibandingkan dengan kondisi defisit air atau lebih didominasi kondisi basah. Hal ini terjadi karena curah hujan yang relatif tinggi di wilayah ini. Namun demikian diperkirakan bahwa dalam bulanbulan Agustus dan September akan terjadi kondisi kekeringan dengan ditandai dengan kondisi curah hujan yang relatif rendah yaitu 47,0 – 65,8 mm dan hari tidak hujan yang mencapai 23 – 24 hari. Walaupun hanya berlangsung selama 2 bulan, namun karena masalah air merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan dan budi daya manusia, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan daya dukung wilayah khususnya dalam hal penyediaan airnya. Keadaan curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Muaro Jambi diperoleh dari pengamatan selama sepuluh tahun (1994 - 2004), sebagaimana terlihat pada tabel 2.9.


2 - 55

Tabel 2.9. Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 1994 – 2004

No

Bulan

1. Januari 2. Februari 3. Maret 4. April 5. Mei 6. Juni 7. Juli 8. Agustus 9. September 10. Oktober 11. November 12. Desember Rata-rata

2000 CH 121 229 315 191 84 337 101 69 117 286 171 270 192

HH 15 17 14 14 13 16 15 10 14 23 20 19 16

Tahun 2000-2004 2002 2003 CH HH CH HH 256,2 17 319,9 15 19,2 5 355,3 21 286,4 18 171,7 11 257,4 17 368,3 19 185,3 15 174,9 12 108,0 9 25,7 5 287,4 15 201,9 11 81,1 6 257,7 12 169,7 12 339,9 13 94,4 9 231,9 12 243,4 18 122,1 15 276,1 21 200,7 18 188,72 13,5 230,83 13.70

2004 CH HH 229,9 18 136,6 11 392,4 19 217,7 21 186,7 12 64,3 5 262,4 18 65,8 6 47,0 7 284,2 13 284,1 15 254,6 15 202,14 13,3

Sumber: Stasiun Klimatologi Kabupaten Muaro Jambi


2 - 56

E. Iklim Berdasarkan klasifikasi iklim Schimdt dan Ferguson, Kabupaten Muaro Jambi secara umum beriklim Am (basah) dengan curah hujan sepanjang tahun. Dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata bulan basah sebanyak 11 (sepuluh) bulan dan rata-rata bulan kering sebanyak 1(satu) bulan. Curah hujan rata-rata sebesar 1.875,33 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 12 (dua belas) hari. Berdasarkan faktor arah angin dan kedudukan ICZ dapat diadakan pembagian musim di Kabupaten Muaro Jambi yaitu: 

Musim angin Barat terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari. Pada periode ini di Propinsi Jambi angin bertiup dari arah Barat Laut ke Tenggara, angin bersifat basah, ICZ memotong wilayah Propinsi Jambi dari Selatan ke Utara melalui Kota Muaro Bungo.



Musim pancaroba pertama terjadi pada bulan Maret, April dan Mei. Pada periode ini angin bertiup dari arah Barat Daya, sifatnya basah, ICZ memotong Propinsi Jambi melalui kota Muaro Tebo dengan arah Tenggara sampai Barat Laut.



Musim angin Timur terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus. Pada periode ini angin bertiup dari arah Timur ke Barat, angin ini berasal dari lautan Indonesia yang agak kering, ICZ memotong jauh di luar wilayah Propinsi Jambi.



Musim pancaroba kedua terjadi pada bulan September, Oktober dan November. Pada periode ini di Propinsi Jambi umumnya dikuasai oleh Angin Barat Daya yang basah, ICZ memotong wilayah Propinsi Jambi dengan garis lintang dan melalui Kota Muaro Tebo dan Muara Tembesi.

F. Sumberdaya Lahan 1. Potensi Lahan Potensi lahan yang tersedia terlihat pada lahan yang belum dimanfaatkan meliputi lahan basah 21.173 ha (3,89% dari total luas lahan) dan lahan kering 246.774 ha (45,33% dari total luas lahan). Potensi ini memberikan peluang bagi pengembangan kegiatan ekonomi di masa mendatang. Dari keseluruhan lahan basah yang belum dimanfaatkan, sebagian besar berada dalam Kecamatan Kumpeh (5.143 ha) dan Kecamatan Maro Sebo (6.940 ha). Sementara itu potensi lahan kering terkonsentrasi di kecamatan Kumpeh dengan 148.118 ha yang merupakan 60,02% dari total potensi lahan kering. (Tabel 2.10.)


2 - 57

Tabel 2.10. Luas lahan Basah dan Lahan Kering di Kabupaten Muaro Jambi Luas Wilayah No

Kecamatan

(Ha)

Lahan Basah (Ha) Belum Dimanfaatkan Dimanfaatkan

Jumlah

Lahan Kering (Ha) Belum Dimanfaatkan Diamanfaatkan

Total Jumlah

1

Jambi Luar Kota

37.315

1.145

1.408

2.553

16.012

18.750

34.762

37.315

2

Sekernan

58.227

1.651

1.706

3.357

48.940

5.930

54.870

58.227

3

Maro Sebo

63.700

2.850

6.940

9.790

25.100

28.810

53.910

63.700

4

Mestong

57.567

31

1.199

1.230

46.434

9.903

56.337

57.567

5

Kumpeh

188.940

5.114

5.143

10.257

30.565

148.118

178.683

188.940

6

Kumpah Ulu

82.560

2.959

3.526

6.485

49.360

26.715

76.075

82.560

7

Sungai Bahar

56.082

103

1.251

1.354

46.180

8.548

54.728

56.082

Kab. Muaro Jambi 544.391 13.853 21.173 Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muaro Jambi

35.026

262.591

246.774

509.365

544.391

2. Penggunaan Lahan Secara garis besar, penggunaan lahan di Kabupaten Mauro Jambi terbagi atas 5 wilayah dengan karakteristik yang khas di masing-masing wilayah. Di sebelah timur, meliputi wilayah kecamatan Kumpeh, merupakan daerah hutan rawa dan hutan lebat mencapai 151.801,19 hektar atau 28,07%. Di daerah ini sebagian merupakan lahan rawa yang tergenang sepanjang tahun. Di sebelah utara, wilayah kecamatan Maro Sebo dan Kumpeh Ulu, sebagian besar merupakan semak belukar, kebun campuran dan sebagian kecil berupa persawahan khususnya di tepi sungai batanghari. Di bagian barat, wilayah kecamatan Sekernan, sebagian besar wilayah merupakan daerah perkebunan, khususnya kelapa sawit, karet dan kelapa. Di bagian tengah, meliputi kecamatan Jambi Luar Kota dan Mestong merupakan daerah perkebunan, dengan tanaman utama karet. Perkebunan karet di kecamatan ini mempunyai luas 127.068,07 ha atau 23,50%. Di bagian selatan, meliputi kecamatan Sei Bahar, hampir sebagian besar wilayah merupakan perkebunan kelapa sawit yang sangat intensif. Perkebunan kelapa sawit mempunyai luas paling besar yaitu 189.089,85 hektar atau 33,30%. Kelapa sawit di perkebunan ini ditanam oleh PTP Nusantara VI. Sebaran penggunaan lahan di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada peta 2.6. berikut ini :


2 - 58

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

PETA PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI

104°20'

1°10'

1°10'

103°10'

Ke Kuala Tungkal

Ke Riau

1°20'


S.

Ba ta

r ng H a

# Tanjung

i

^(

Ibukota Kabupaten

#

Ibukota Kecamatan Batas Propinsi Batas Kabupaten Batas Kecamatan

1°20'

Kecamatan Sekernan

LEGENDA :


Jalan Sungai Belukar

# Jambi Kecil

Buah - buahan


Hutan Karet

1°30'

Ke Simpang Mersaro

1°30'

# Pudak

Kecamatan Kumpeh

# Pijoan

Kebun Campuran Kelapa Sawit Permukiman

Kota Jambi

Sawah Semak Tegalan / Ladang

1°40'

1°40'

Kecamatan Jambi Luar Kota Ke Muara Bulian Kabupaten Batang Hari

# Sebapo

Sumber : - Bapperlitbangda Kabupaten Muaro Jambi - BPN Kabupaten Muaro Jambi skala 1 : 200.000

Kecamatan Mestong

1°50'

1°50'



5

0

5 Km

U

2°00'

2°00'

# Marga

2°10'

2°10'


103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

Peta 2.6. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Muaro Jambi


2 - 59

104°20'


Permukiman penduduk di Kabupaten Muaro Jambi tersebar di sepanjang Sungai Batang Hari, di sepanjang Jalan utama dan di sekitar ibukota kecamatan. Luas permukiman di Kabupaten Muaro Jambi mempunyai luas paling kecil hanya sebesar 1.928,56 hektar atau hanya 0,36%. Tabel 2.11. Luas Penggunaan Tanah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Jenis Penggunaan Belukar

Luas Penggunaan Hektar

%

43.756,94

8,09

3.035,86

0,56

Hutan

151.801,19

28,07

Karet

127.068,07

23,50

Buah-Buahan

Kebun Campuran Kelapa Sawit Permukiman

19.135,10

3,54

180.089,85

33,30

1.928,56

0,36

Sawah

10.018,35

1,85

Semak

2.828,67

0,52

Tegalan

1.067,05

0,20

Jumlah 540.729,64 Sumber: BPN Kabupaten Muaro Jambi 2005

100,00

3. Jenis Tanah Dengan tipe iklim di wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang cenderung humida (tipe B), jenis tanah yang berkembang umumnya bersifat asam dan terdiri 5 jenis tanah yaitu alluvial, organosol, gely humus, podsolik merah kuning dan kompleks podsolik, latosol dan litosol. Bagian timur sebagian besar merupakan gley humus rendah, bagian tengah berupa podsolik merah kuning. Di sepanjang DAS berkembang tanah jenis alluvial. Organosol dan gley humus banyak terdapat di lembah Sungai Batanghari dan sekitar DAS-nya. Jenis ini berasal dari bahan organik dan bahan alluvial. Tanah alluvial merupakan tanah yang baru berkembang, berasal dari erosi yang kuat dan pengendapan terus-menerus dari bahan induk. Sebaran jenis tanah di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada peta 2.7. berikut ini :


2 - 60

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'

PETA JENIS TANAH KABUPATEN MUARO JAMBI 1°10'

1°10'

103°10'

LEGENDA :



^( #


# Tanjung

Kecamatan Maro Sebo

S.

Ba ta

ri ng H a

1°20'

Kecamatan Sekernan

1°20'

Ibukota Kabupaten

Sungai Jenis Tanah :


Alluvial Hidromorphik


Latosol

1°30'

Ke Simpang Mersaro

1°30'

# Pudak

Kecamatan Kumpeh

# Pijoan

Organosol Podsolik

Kota Jambi

1°40'

1°40'


Ke Muara Bulian


Kecamatan Mestong


1°50'

1°50'



5

0

5 Km

U

2°00'

2°00'

# Marga

2°10'

2°10'


103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

Peta 2.7. Peta Jenis Tanah Kabupaten Muaro Jambi


2 - 61

104°20'


4. Kesesuaian Lahan Kesesuaian lahan didefinisikan sebagai kecocokan sebidang lahan bagi penggunaan tertentu (FAO, 1976), Analisis kesesuaian lahan ini dilakukan untuk dapat menentukan kesesuaian pemanfaatan lahan untuk kawasan pertanian yang merupakan fungsi utama Kabupaten Muaro Jambi Penilaian kesesuaian lahan di Kabupaten Muaro Jambi menggunakan peta sistem lahan (land system) skala 1: 500.000. Dari peta sistem lahan tersebut dicoba untuk menentukan kesesuaian lahan bagi kemungkinan peruntukan lahan untuk tanaman lahan basah, tanaman lahan kering, tanaman perkebunan dan hutan. Sistem lahan yang teridentifikasi di Kabupaten Muaro Jambi terdiri atas 7 (tujuh) jenis sistem lahan, yaitu: Kahayan (KHY), Muara Beliti (MBI), Klaru (KLR), Mendawai (MOW), Gambut (GBT), Sungai Aur (SAR) dan SBG. Dari peta sistem lahan tersebut, kemudian dilakukan pencocokan dengan syarat tumbuh berbagai komoditas pertanian, antara lain kedalaman efektif tanah, pori-pori, salinitas, drainase, lereng, erodibilitas, dan genangan. Data-data tersebut di-overlay sehingga menghasilkan peta kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian lahan basah (padi sawah, lahan kering (padi ladang, palawija, ubi kayu) dan tanaman tahunan (karet, kelapa sawit, duku, durian). Dari peta kesesuaian lahan, didapat bahwa di Kabupaten Muaro Jambi kawasan yang

cocok

untuk pengembangan tanaman padi sawah adalah di:

- Pijoan, Penyengat Olak, Pondok Meja dan Suka Maju , Kecamatan Jambi Luar Kota. -

Nagasari, Jenang dan Marga Kecamatan Mestong,

-

Mundung Darat, Kecamatan Maro Sebo.

-

Hampir seluruh wilayah Kecamatan Kumpeh, kecuai Londrang dan Sogo.

-

Olak Kemang, Kecamatan Kumpeh Ulu.

Untuk pengembangan tanaman pangan lahan kering yang cocok terletak di: -

Kecamatan Mestong: Kawasan Rantau Harapan berupa padi ladang

-

Kecamatan Sekernan: Kawasan Sengeti, Grunggung untuk padi ladang

-

Kecamatan Maro Sebo: awasan Jambi Kecil untuk padi ladang, ubi kayu, kawasan Talang Duku untuk padi ladang, kawasan Niaso untuk ubi kayu, kawasan Tebet Patah untuk palawija, Kawasan Danau Lamo untuk Palawija, kawasan Tanjung Katung untuk padi ladang, Kawasan Muara Jambi untuk padi ladang,

-

Kecamatan Kumpeh: Kawasan Sogo, Kawasan Londrang untuk padi ladang. Kumpeh Ulu; Kawasan Rengas IX, Kawasan Kembang Ser, Kawasan Padang Kiapo dan Tebing Tinggi untuk padi ladang.


2 - 62

Lahan yang sesuai untuk tanaman tahunan di Kabupaten Muaro Jambi didapat hasil sebagai berikut: -

Kecamatan Jambi Luar Kota; secara umum sesuai untuk pengembangan tanaman karet, pisang, nanas dan jeruk.

-

Kecamatan Sekernan; sesuai untuk tanaman karet, sedangkan Kawasan Sengeti tanaman durian dan Kawasan Grunggung tanaman kelapa.

-

Kecamatan Maro Sebo ; sesuai untuk pengembangan tanaman karet, sedangkan Kawasan Niaso untuk tanaman kelapa sawit, Kawasan Tebet Danau Lamo untuk pengembangan tanaman durian dan Kawasan Kemingking Dalam untuk tanaman kopi.

-

Kecamatan Kumpeh ; secara umum sesuai untuk pengembangan tanaman buah durian, yaitu Kawasan Tanjung, Pulau Mentaro, Mekar Sari, Betung, Pematang Raman, Petanang, Sungai Bungur, Seponjen, Sogo, Gedung Karya, Jebus, Sungai Alur, Rantau Panjang, Londrang Manis Mato dan Kawasan Rukam. Selain itu sesuai pula untuk tanaman karet dan HTI.

-

Kumpeh Ulu sesuai dengan tanaman karet dan pengembangan HTI selain untuk taman durian yang dapat dikembangkan di Kawasan Kembang Seri, Padang Klapo dan Olak Kemang.

-

Kecamatan Mestong: tanaman yang dapat dikembangkan adalah karet, kelapa sawit dan HTI.

Kesesuaian lahan di Kabupaten Muaro Jambi selengkapnya dapat dilihat pada peta 2.8. berikut ini :


2 - 63

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

PETA KESESUAIAN LAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI

104°20'

1°10'

1°10'

103°10'

Ke Kuala Tungkal

Ke Riau

LEGENDA :


^( #

1°20'

S.



# Tanjung

ri ng H a Ba ta

1°20'

Kecamatan Sekernan

Ibukota Kabupaten

Sungai

# Jambi Kecil

Kesesuaian Lahan :


Sesuai Untuk Lahan Perkebunan dan HTI Sesuai Untuk Lahan Basah

Ke Simpang Mersaro

# Pijoan

1°30'

1°30'

# Pudak

Kecamatan Kumpeh

Kota Jambi

Sesuai Untuk Lahan basah dan Lahan Kering Tidak sesuai Untuk Lahan Kering, lahan Basah dan Perkebunan Taman Nasional Berbak


1°40'

1°40'


Kecamatan Mestong

Sumber : - Bapperlitbangda Kabupaten Muaro Jambi - Hasil Analisis 2005

1°50'

1°50'

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2006 - 2025 KABUPATEN MUARO JAMBI Ke Palembang Propinsi Sumatera Selatan

# Marga

5

0

5 Km

U

2°00'

2°00'

Kecamatan Sei Bahar

2°10'

2°10'


103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

Peta 2.8. Peta Kesesuaian Lahan Kabupaten Muaro Jambi


2 - 64

104°20'


G. Sumberdaya Hutan Kawasan sumber daya hutan alam di Kabupaten Muaro Jambi pada awalnya sangat luas dengan keanekragaman sumber daya hayatinya yang tinggi, termasuk keanekaragaman flora, fauna dan bentang alamnya. Berdasarkan potensi sumber daya hutan dan dikaitkan dengan keadaan demografi masyarakatnya, tampaknya memiliki kemampuan kapasitas daya dukung yang sangat berlebihan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Tetapi dikarenakan adanya faktor eksternal yang secara berlebihan mendesak kemampuan potensi sumberdaya hutan alam di Kabupaten Muaro Jambi, maka sumber daya alam ini tidak akan mampu mendukung dalam memenuhi permintaan faktor eksternal tersebut. Menghadapi desakan kebutuhan akan ruang oleh adanya aneka interes, sehingga terjadi konflik kepentingan dalam penggunaan lahan hutan. Setiap kepentingan dalam mengkonversi lahan hutan pada umumnya diikuti oleh penggantian sumber daya hutan dengan berbagai material yang sifatnya eksotik, bukan dari kawasan setempat. Alangkah baiknya bila material pengganti berupa jenis-jenis paling tidak memilki ruang ekolgi, paling jauh pada tingkatan skala regional, misal regional Asia Tenggra, atau sub regional Pulau Sumatra, atau Pulau Jawa. Menghadapi keadaan seperti ini, maka perubahan ekosistem ini harus direncakan berdasarkan pendekatan multi skala. Multi skala ini antara lain sebagai berikut, berupa skala daerah aliran sungai (DAS) dan sub DAS, kemudian berdasarkan skala bentang alam (landscapes), skala yang lain berdasar ekosistem, dan mungkin terkecil (skala mikro) dapat didekati dengan skala tegakan. Berbagai pendekatan itu dapat dilaksanakan berdasarkan penataan untuk setiap fungsi sumber daya hutan, luas setiap fungsi sumber daya hutan adalah Taman Nasional Berbak 16.305 ha (10,54%), Taman Hutan Raya 16.835 ha (10,89%), Hutan Lindung 34.702,60 ha (22,44%), Hutan produksi 20.648 ha (13,35%), dan Hutan produksi terbatas 66.133 ha (42,27%), sehingga luas semua fungsi sumber daya hutan sekitar 154.624,58 ha. (Tabel 2.12.) Tabel 2.12. Luas kawasan Hutan Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan fungsinya

No

Kecamatan

Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Hutan Cagar Taman Alam Nasional THR TWA

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Hutan Produksi Terbatas

Jumlah

1

Mestong

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.892,00

2.892,00

2

Kumpeh Ilir

0,00

16.305,00

16.835,00

0,00

33.399,60

7.245,00

63.241,98

137.026,58

3

Maro Sebo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Sekernan

0,00

0,00

0,00

0,00

1.303,00

13.403,00

0,00

14.706,00

5

Kumpeh Ulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Jambi Luar Kota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kab. Muaro Jambi 0,00 16.305,00 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2004

16.835,00

0,00

34.702,60

20.648,00

66.133,98

154.624,58


2 - 65

1. Kawasan Hutan Lindung Sumber daya hutan secara hakiki atau yang terpenting adalah sebagai fungsi lindung untuk semua kehidupan, sehingga aneka fungsi yang lain dapat dikatakan sebagai fungsi ikutan. Keadaan ini sesuai dengan struktur tata ruang di Kabupaten Muaro Jambi, dan tata guna lahan pelaksanaan kedepan memerlukan dukungan atau perlindungan sehingga semua aktivitas dalam penggunaan lahan tidak mengalami degradasi lingkungan. Pemanfaatan lahan di daerah ini sangat bervariasi, seperti halnya di daerah lain, sebagai misal lahan untuk kawasan permukaan secara substansial memerlukan dukungan dasar tentang sumber daya air, dan lingkungan yang sehat, bersih dan indah, atau harmoni dengan lingkungannya. Untuk mencapai keadaan ini yang diharapkan sepanjang masa tidak hanya sesaat, maka diperlukan suatu kawasan pendukung, yang salah satunya adalah adanya dukungan kawasan hutan lindung. Tanpa perlindungan sumber daya hutan ini, kiranya kebutuhan dasar untuk kegiatan kehidupan yang berupa air, tidak akan terpenuhi secara berlanjut. Bila tanpa perlindungan, kiranya kebutuhan akan air hanya akan tersedia dengan melimpah pada musim penghujan, dan bahkan pada musim ini kelebihan air sampai meninmbulkan bencana alias banjir. Keadaan ini dikarenakan tidak terdapat kawasan lindung, air yang datang terus terbawa di permukaan tanah dan tidak tersimpan secara alami oleh adanya asosiasi tumbuhan yang berupa hutan. Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Muaro Jambi mencakup areal seluas 34.702, 60 ha atau 22,44% dari luas sumber daya hutan yang secara administratif terletak di Kecamatan Kumpeh (33.399,60 ha) dan Sekernan (1.303,00 ha). Kemampuan daya dukung setiap daerah penggunaan lahan harus dilindungi atau oleh suatu kawasan yang memang secara keruangan difungsikan untuk pelindung ekosistem disekitar atau dibawahya. Sebagai contohnya adanya hutan lindung untuk melindungi diantaranya lahan yang diperuntukkan sebagai permukiman, atau sebagai pertanian, atau perkebunan, atau pusat-pusat kegiatan perkotaan. Lahan-lahan ini semua agar supaya semua kegiatan di setiap lahan itu berjalan dengan baik, maka perlu perlindungan, khususnya perlindungan oleh adanya ancaman kekurangan sumber air, lingkungan bersih, tidak sehat, atau udara tercemar, atau pemandangan yang tidak menyenangkan, sehingga kualitas kehidupan masyarakat menjadi menurun. Penurunan kualitas kehidupan masyarakat menurun berarti juga kesejahteraan masyarakat juga berkurang, karena apa yang disebut dengan kesejahteraan itu juga termasuk apa yang disebut lingkungan bersih, sehat, indah dan nyaman. Oleh karena itu daya dukung lingkungan perlu dipertahanakan, atau bahkan ditingkatkan dengan memperbaiki adanya kerusakan sumber daya hutan yang telah rusak oleh adanya faktor kegiatan manusia maupun oleh karena bencana alam. Perbaikan ini berarti memperbaiki kapasitas daya dukung sumber daya alam khususnya sumber daya hutan. Secara teoritis sumber daya hutan memang dapat diperbaruhi, untuk itu perlu kesungguhan dalam membuat program, kemudian ditindak lanjuti dengan kegiatan kegiatan yang nyata dalam rehabilitasi sumber daya hutan di Kabupaten Muaro Jambi.


2 - 66

Sebagai usaha untuk meningkatkan kapasitas daya dukung lingkungan, sangatlah mungkin ditekankan pada kawasan perlindungan setempat atau KPS. Kawasan perlindunga setempat (KPS) ini berfungsi melindungi lingkungan pada tempatnya sendiri, tidak berfungsi melindungi lingkungan lain atau ekosistem dibawahnya. Berbagai KPS cukup tersedia banyak di kawasan Kabupaten Muaro Jambi, diantaranya yaitu semua daerah dipinggir sungai atau bantaran sungai, banataran sumber air, mungkin telaga, mata air, atau danau, atau rawarawa. Kawasan di Kabupaten Muaro Jambi ini banyak memiliki daerah-daerah yang selalu tergenang air, atau kawasan apa yang disebut dengan daerah basah (wet land), seperti daerah pinggiran sungai dan daerah rawa gambut. Kawasan ini bila dilakukan pengelolaan yang tepat, kiranya dapat meningkatkan daya dukung lingkungan bagi penggunaan lahan lainnya, seperti mendukung perkotaan, permukiman, pertanian dan perkebunan. Kawasan KPS mungkin untuk lebih meningkatkan daya guna dapat dilakukan suatau kombinasi dari berbagai penggunaan lahan, seperti antara lain, selain sebagai kawasan perlinungan setempat, tetapi dapat pula berfungsi sebagai kawasan produksi. Sebagai kawasan produksi mungkin dapat berupa kombinasi, mungkin paduan antara pertanian dengan ekowisata, atau paduan antara pertanian dengan perikanan, atau perpaduan yang lain, sepanjang memenuhi fungsi konservasi atau perlindungan. Selain perlu juga diperhatikan dalam untuk dapat memberikan manfaat baik financial maupun ekonomi bagi masyarakat utamanya lokal, dan tidak bertentangan dengan gatra lingkungan hidup. Bila perpaduan ini dapat di laksanakan maka dikemudian hari mungkin permasalahan biaya sosial, dan lingkungan tidak menjadikan suatu beban, baik bagi masyarakat sekarang maupun generasi penerus. 2. Kawasan Pelestarian Alam (THR dan Taman Nasional) Penataan tata ruang dengan mengalokasikan kawasan hutan lindung dalam segala dimensinya, ternyata masih belum cukup untuk dapat memberikan dukungan bagi terbentuk suatu sistem lingkungan yang stabil, mampu menyangga kehidupan dan diharapkan berlaku sepanjang masa. Kawasan hutan lindung masih terkonotasi oleh adanya kepentingan kuat bagi pemanfaat, atau pengguna sumber daya hutan, baik pengguna yang berupa barang (good) ataupun jasa (services) hutan. Untuk tujuan itu maka diperlukan suatu kawasan yang memungkin sumber daya hayati hutan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara alami, berdasarkan sejarah alamnya (natural history), tanpa campur tangan manusia, atau bila ada campuran tangan diharapkan sekecil mungkin. Mengingat potensi keanekragaman sumber daya hayati hutan di Kabupeten Muaro Jambi sangat tinggi, dan berkaitan dengan usaha melestarikan dan menyangga berbagai kawasan intensif, seperti agropolitan, hunian, industri, daerah rentan bencana, atau daerah yang lain, maka alokasi kawasan hutan pelesatarian alam di laksanakan. Berbagai kawasan hutan pelestarian alam di kabupaten Murao Jambi adalah Kawasan Taman Nasional Berbak 16.305 ha atau 10,54% dari luas total sumber daya hutan Kabupaten Muaro Jambi, Taman Hutan


2 - 67

Raya Tanjung 16.835,00 ha atau sekitar 10,89 % dari luas total hutan di Kabupaten Muaro Jambi. Kawasan hutan pelestarian alam tersebut diharapkan memberikan peluang secara alami berbagai komponen ekosistem hutan alam untuk dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri, sehingga sumber daya alam diluar kawasan itu dapat dimanfaat secara optimal tanpa mengganggu stock sumber daya alam yang benar-benar asli. Kawasan hutan pelestarian alam itu sangat penting sebagai cadangan, atau sebagai bank plasma nutfah (genetic bank), dan dimanfaatkan sewaktu waktu terjadi kemerosotan baik kuantitas maupun kualitas popuplasi sumber daya hayati yang telah dimanfaatkan masyarakat dan berada diluar kawasan konservasi. Dengan cara inilah diharapkan akan dapat terkonservasi berbagai jenis sumber daya hayati hutan, dalam skala waktu yang relatif panjang. 3. Kawasan Hutan Produksi Mengingat kebutuhan akan sumber daya hayati hutan yang semakin hari semakin meningkat, dan mungkin juga terdapat berbagai barang dan jasa yang tidak dapat digantikan oleh bahan lain. Selain itu untuk mempermudah sistem pengeloaan sumber daya hutan, maka diperlukan pengalokasian ruang untuk pemanfaatan sumber daya hutan yang digunakan sebagai suplai kebutuhan industri. Tanpa penentuan dan penunjukan yang khas untuk tujuan produksi, memungkinkan tidak efisien dalam memanfaatkan sumber daya hutan, dan khususnya penggendalian segala aktivitas berkaiatan dengan pemanfaatan dan konservasi hutan mungkin akan tidak berjalan dengan baik. Dengan alokasi yang tepat untuk tujuan produksi, maka perencaan dan pengelolaan hutan dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama pengelolaan,

mungkin

tujuan

pengelolaan

untuk

menghasilkan

kayu

bakar,

kayu

pertukangan, atau bahan konstruksi, atau sebagai penghara pabrik kertas. Selain itu dapat di lakukan kegiatan rehabilitasi atau peremajaan hutan sesuai dengan jenis tegakan alam aslinya, dan sesuai dengan tujuan dan sasaran pengelolaan. Kawasan hutan produksi di daerah Kabupaten Muaro Jambi mencakup luas sekitar 20.648,00 ha, atau sekitar 13,35 % dari total luas hutan Kabupaten Muaro Jambi, luas ini merupakan hutan Produksi Tetap. Selain itu juga terdapat hutan produksi tidak tetap atau terbatas, dengan luas sekitar 66.133,98 ha, atau sekitar 42,77 % dari luas total sumber daya hutan di Kabupaten Muaro Jambi. Alokasi hutan produksi seluas itu cukup memadai bila dikelola dengan tepat, sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan hutan secara lestari. Berkaitan dengan itu, maka beberapa faktor yang harus dikelola dengan baik antara lain : a. Kawasan hutan harus tetap terjaga, dalam arti tetap utuh seluas itu, tidak mengalami degradasi dan perambahan. b. Segala kegiatan pengelolaan hutan sejak penanaman, perawatan sampai dengan pemanenan harus berhasil, dengan sistem TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) c. Pemangkuan hutan produksi dilakukan berdasarkan Rencana Kesatuan

pengusahaan

Hutan (RKPH), hutan dikelola berdasarkan suatu pengusahaan hutan dan juga berdasarkan ekosistemnya.


2 - 68

4. Kawasan Hutan Konversi Dalam usaha pemanfaatan sumber daya alam, termasuk juga berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan kawasan sumber daya hutan, dan selain itu, untuk mengoptimalkan produksi dan pelestarian sumber daya alam, kiranya suatu kawasan sumber daya hutan dapat dikonversi untuk tujuan lain. Konversi ini tentu saja diperlukan perhatian adanya penggantian luas lahan hutan yang dirubah, mungkin penggantiannya secara spasial tereletak di daerah lain. Sebagai misal suatu kawasan hutan produksi yang dapat dikonversikan untuk dapat diubah menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit, atau perkebunan karet. Kawasan hutan itu dapat digantikan di daerah lain seluas hutan yang telah dirubah, sehingga secara keseluruhan luas hutan tidak berubah, bila mungkin luasnya bertambah. Keadaan demikian itu perlu dipertimbangkan agar kapasitas daya dukung lingkungan yang difungsikan oleh sumber daya hutan tidak mengalami kemunduran oleh adanya tindakan konversi. Kawasan konversi hutan seyogyanya harus sudah ditetapkan lokasinya, sehingga tidak terjadi secara berlebihan menentukan konversi hutan setiap saat, sesuai dengan kebutuhan untuk tujuan lain. Penentuan itu menyangkut luas lahan hutan, dan juga lokasi, dan juga stataus lahan htan berupa apa. Untuk tujuan ini secara tegas lahan hutan berstatus lindung, atau berstatus hutan konservasi harus tidak dapat dikonversikan. Kawasan hutan yang dapat dikonversikan mungkin antara lain, hutan produksi terbatas, atau hutan produksi tetap, atau kawasan lahan yang muncul karena adanya penambahan luas secara alami, misal sempadan sungai, atau tanah timbul di sepanjang pantai. Kawasan hutan konversi luasnya secara tegas untuk daerah Kabupaten Muaro Jambi belum ditetapkan secara tegas, demikian juga lokasinya. Untuk itu memang diperlukan suatu inventarisasi ulang tentang keadaan potensi sumber daya hutan di daerah ini, termasuk kemungkinan kemungkinan penataannya

untuk

distatuskan sebagai

hutan konversi.

Berdasarkan hasil inventarisasi, termasuk berbagai isu permasalahan paling mutakhir, maka dapat ditata kembali dan memudahkan untuk memposisikan fungsi sumber daya hutan sesuai dengan keadaan ekosistemnya. Tindakan selanjutnya adalah diperlukan monitoring, sehingga keadaan potensi sumber daya hutan di Kabupaten Muaro Jambi mudah dilakukan evaluasi, dan diharapkan dapat sangat bermakna bagi kesejahteraan masyaratakat dan lingkungan hidup. Sebaran lokasi hutan di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada peta 2.9. berikut ini :


2 - 69

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'

PETA ZONASI HUTAN KABUPATEN MUARO JAMBI 1°10'

1°10'

103°10'

Ke Kuala Tungkal

1°20'

S.

Kecamatan Maro Sebo

^( Sengeti

Ba ta

r ng H a

# Tanjung

i

Ibukota Kabupaten

#

Ibukota Kecamatan Batas Propinsi Batas Kabupaten Batas Kecamatan Jalan Sungai

# Jambi Kecil

Hutan Produksi : Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Terbatas


Hutan Konservasi

Kecamatan Kumpeh

# Pijoan

Taman Hutan Raya Tanjung Taman Nasional Berbak Hutan Lindung Gambut

1°30'

1°30'

# Pudak

Ke Simpang Mersaro

^(

1°20'

Kecamatan Sekernan

LEGENDA :


Ke Riau

Kota Jambi


1°40'

1°40'



Kecamatan Mestong

1°50'

1°50'



5

0

5 Km

U

2°00'

2°00'

# Marga

2°10'

2°10'


103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

Peta 2.9. Peta Zonasi Hutan Kabupaten Muaro Jambi


2 - 70

104°20'


H. Pola Pemanfaatan Ruang Pola pemanfaatan ruang yang ada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi secara sederhana terungkap sebagai penggunaan lahan. Penggunaan lahan di wilayah kabupaten ini dapat dipilahkan atas wilayah yang masing-masing memiliki karakteristik khas. Wilayah kabupaten bagian timur (Kecamatan Kumpeh) dicirikan dengan rawa basah sepanjang tahun, hutan rawa, dan hutan lebat. Bagian utara (Kecamatan Maro Sebo dan Kumpeh Ulu) dicirikan dengan keberadaan lahan semak belukar, kebun campuran, serta sedikit persawahan di tepi Sungai Batanghari. Bagian barat (Kecamatan Sekernan) memiliki karakter sebagai daerah perkebunan kelapa sawit, kelapa, dan karet. Perkebunan karet juga menjadi ciri wilayah tengah (Kecamatan Jambi Luar Kota dan Mestong). Sementara itu perkebunan kelapa sawit sangat menonjol di wilayah selatan (Kecamatan Sei Bahar), di mana cakupan lahannya sangat ekstensif. Sementara itu penggunaan lahan untuk permukiman di wilayah kabupaten, meskipun distribusinya tersebar di sejumlah titik sepanjang Sungai Batanghari serta memanjang mengikuti pola jaringan jalan, namun alokasi lahannya sangat terbatas, yakni sebesar 1.928,56 Ha atau 0,36% saja. Pola pemanfaatan ruang Kabupaten Muaro Jambi secara jelas dapat dilihat pada peta 2.10. Permukiman di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dapat dikategori atas permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Bila permukiman perdesaan ditunjukkan oleh penghidupan homogen di sektor produksi ekstraktif dengan dominasi agraris, fasilitas dan prasarana yang terbatas, dan intensitas pembangunan yang rendah sebagai karakteristik fisiknya, maka permukiman perkotaan dicirikan oleh sektor penghidupan penduduknya heterogen dengan dominasi jasa, hadirnya urban institutions, ketersediaan fasilitas dan prasarana perkotaan, serta karakteristik fisik berkepadatan tinggi. Permukiman perdesaan di kampung-kampung ditunjukkan dengan keterkaitan permukiman tersebut dengan sektor ekonomi primer, dalam arti kegiatan kehidupan dan penghidupan utama masyarakat setempat terkait dengan usaha pertanian (baik bertani, berkebun, maupun berladang) dan pengelolaan sumberdaya alam lain (dari hasil hutan, sungai, maupun bahan galian). Pada kategori ini terdapat juga permukiman khusus transmigrasi, terutama di wilayah Kecamatan Sei Bahar dan Kumpeh. Permukiman perkotaan terbentuk sebagai perkembangan lanjut dari permukiman perdesaan yang dicirikan oleh bergesernya sektor kehidupan masyarakatnya ke sektor non-pertanian, jasa dan niaga. Perkotaan selanjutnya menjadi pusat-pusat permukiman dan pelayanan bagi wilayah permukiman yang lebih luas. Secara fungsional permukiman perkotaan ditunjukkan oleh tingginya keragaman dan intensitas fungsi kegiatan yang dilangsungkan di atasnya, sedangkan secara fisik permukiman perkotaan ini ditunjukkan oleh tingginya keragaman dan intensitas pembangunan yang dilaksanakan di atasnya. Secara umum fungsi kegiatan perkotaan adalah sektor tersier dan sekunder.


2 - 71

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

PETA POLA PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN MUARO JAMBI

104°20'

1°10'

1°10'

103°10'

Ke Kuala Tungkal

LEGENDA :


Ke Riau

% % %

% % 1°20'

% %

%

%

Ì^( Sengeti

% % %

1°30'

Ì

# Pijoan

Ke Simpang Mersaro

% # % Jambi Kecil % % %% % % % %

Kota Jambi

% % % % % %

1°40'

Ì

1°50'

Kecamatan Kumpeh Ulu% %

Ì%

% %

%

Kecamatan Kumpeh

%

%

Pola Pemanfaatan Ruang : %

% %

%

Pusat - Pusat Permukiman

Ì

Kawasan Pertambangan Hutan dan Belukar Pertanian Lahan Kering dan Lahan Basah Pertanian Besar

% %

% %

%

Ì%

Sumber : - Bapperlitbangda Kabupaten Muaro Jambi - BPN Kabupaten Muaro Jambi skala 1 : 200.000

Mestong

% %

%

% % Kecamatan % Sei Bahar % % %


% 1°50'

%

Sungai

%

%

% % % Kecamatan

Ì

Jalan

%

%

# % Sebapo

%

% %

%

Tanjung

1°40'


%

ri g Ha n%

% %

% Kudak %# % % % % % % % % % %

% Kecamatan % Jambi Luar % Kota

%

Ba ta

Batas Propinsi Batas Kabupaten Batas Kecamatan

%#

1°30'

% %%% % % % % % % % % % % % % %

%

S.

%

Ibukota Kecamatan

1°20'

Kecamatan Maro Sebo

Ibukota Kabupaten

#

%

%

Kecamatan Sekernan

^(

%


% # Marga

5

0

5 Km

U

% %

%

%

2°00'

2°00'

% % %

% % % %


%

2°10'

2°10'

%

103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'

Peta 2.10. Peta Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Muaro Jambi


2 - 72


Proses urbanisasi atau pengkotaan dalam arti pergeseran karakter permukiman dari perdesaan ke perkotaan terdapat di sejumlah tempat tertentu yang strategis dan memiliki infrastruktur baik, yang kendala alamnya rendah, maupun yang memiliki bangkitan kegiatan kuat. Penyebab yang bisa ditengarai adalah pertama karena adanya invasi kegiatan sekunder dan tersier. Misalnya berupa introduksi kegiatan industri prosesing berupa pengolahan hasil bumi dan perkebunan di pelosok perdesaan, dan hadirnya sektor perdagangan dan jasa yang menopang kehidupan sektor primer. Kedua, karena adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana-prasarana khususnya transportasi serta kemudahan lain. Tempat-tempat dengan tingkat pengkotaan yang kuat di antaranya adalah kawasan pinggiran kota Sungai Duren karena terkena imbas dari kota Jambi, kota Sei Bahar karena kebutuhan pelayanan sekunder dan tersier yang tinggi, dan Pijoan karena pembangunan fisik yang intensif. Meskipun permukiman perkotaan di Kabupaten Muaro Jambi mengalami perkembangan, namun karakter permukiman perdesaan di tempat-tempat lain masih tetap dominan. Banyak permukiman yang ada, termasuk yang sudah ditetapkan perannya sebagai pusat permukiman atau kota, tetap menunjukkan ciri-ciri permukiman perdesaan. Selain indikator fisik ketersediaan lahan pertanian yang tetap menonjol dan intensitas pembangunan fisik yang rendah, ciri perdesaan tersebut tampak dari kepadatan penduduk yang juga rendah serta struktur tenaga kerja dan dominasi kegiatan ekonomi masyarakatnya tetap pada sektor primer atau pertanian. Beberapa kendala pertumbuhan permukiman baik perkotaan maupun terlebih-lebih perdesaan di antaranya adalah pertama kendala alam yang menyulitkan pembangunan permukiman secara intensif, misalnya jenis tanah yang sulit diolah, air baku sulit diperoleh, dan keterbatasan sumberdaya alam untuk dieksploitasi guna menopang kehidupan. Kedua, kendala keruangan berupa tata letak permukiman terpencil jauh dari (pusat) permukiman lain membuat tingkat aksesibilitasnya rendah, ditambah dengan minimnya infrasruktur penunjang permukiman yang bersangkutan. Bentuk permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi ternyata memiliki kisaran yang cukup lebar, yakni dari permukiman yang sebenarnya masih berkarakter perdesaan namun memiliki peran atau menyandang status sebagai kota, hingga pusat-pusat permukiman yang benar-benar berciri kota. Kebanyakan dari kota-kota tersebut dalam konteks wilayah yang lebih luas sebenarnya menjadi satu kesatuan sistem dengan kota Jambi, dengan kota Jambi sebagai kota induk/utamanya. Sedangkan kota-kota yang cenderung independen/mandiri adalah Tanjung di ujung timur laut dan Sei Bahar di ujung selatan.


2 - 73

I. Struktur Tata Ruang Wilayah Berdasarkan jenis, jumlah dan skala pelayanan fasilitas-fasilitas yang ada, dengan menggunakan teknik analisis skalogram maupun analisis kualitatif dapat diketahui hirarkhi (tata jenjang) sekaligus skala pelayanan pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Dengan hirarkhi yang jelas, maka sistem permukiman di wilayah kabupaten ini akan dapat distrukturkan dengan tegas, untuk nantinya dapat ditentukan arah kebijakan pengembangan ke depan. Pada tahap tersebut kebijakan pengembangan pusat-pusat kegiatan ini diindikasikan dari fungsi pusat dan jangkauan pelayanannya. Pusat-pusat permukiman di Kabupaten Muaro Jambi dapat dikategorikan atas berbagai tingkat. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) mempunyai signifikansi dan menjadi orientasi kegiatan dari wilayah kabupaten itu sendiri maupun kabupaten-kabupaten lain di sekitarnya. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) lebih cenderung berada dalam lingkup internal bagian dari kabupaten

atau sejumlah kecamatan.

Di

Kabupaten

Muaro

Jambi

PKL umumnya

bertumpangan dengan ibukota kecamatan. Selain itu masih terdapat banyak Pusat Kegiatan Setempat yang mempunyai lingkup pekayanan sangat terbatas. Berikut ini adalah tabel rangkuman analisis sistem kota-kota dan pusat-pusat permukiman yang menjadi pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Tabel 2.13. Sistem Kota-Kota Kabupaten Muaro Jambi 2005 Hirarki

Jangkauan

Indikasi Fungsi Pusat

Sekernan

Kecamatan Sengeti

1

Regional

Jambi Luar Kota

Pijoan

2

Regional

Kumpeh

Tanjung

2

Lokal

Sei Bahar Jambi Luar Kota

Sei Bahar Sungai Duren

2 3

Lokal Regional

Maro Sebo

Jambi Kecil

3

Sub Regional

Kumpeh Ulu Mestong

Pudak Sebapo

3 3

Lokal Lokal

Tempino

3

Sub Regional

Pelayanan administrasi kabupaten & kecamatan; Pendidikan; Perdagangan retail Jasa Rekreasi Transportasi regional Perdagangan retail & pasar khusus Jasa Administrasi kecamatan dan regional Administrasi kecamatan Perdagangan eceran Perdagangan Pendidikan regional Kesehatan Pelayanan administrasi kecamatan; perdagangan lokal; Jasa Administrasi kecamatan Administrasi kecamatan Perdagangan eceran Perdagangan & Jasa

Marga

3

Lokal

Sei Bahar

Kota

Administrasi kecamatan Pelayanan sosial

Sumber: Hasil Analisis 2005

Selanjutnya, pengkajian mengenai sistem permukiman di Kabupaten Muaro Jambi mencoba mengungkap sistem hubungan fungsional antar (pusat-pusat) permukiman yang telah diidentifikasi sebelumnya. Selain untuk memahami gejala keterkaitan sosial antara


2 - 74

subwilayah satu dengan lainnya, kajian ini juga untuk mengantisipasi penyediaan pelayanan perhubungan di antaranya. Hal itu dilakukan melalui analisis gravitasi dengan menggunakan variabel jumlah penduduk dan jarak antar pusat-pusat kegiatan, sehingga dapat diketahui tingkat hubungan (orientasi) pusat kegiatan masing-masing. Analisis ini mendasarkan pada asumsi penduduk satuan permukiman sebagai massa yang homogen dan wilayah kabupaten sebagai medannya. Di antara massa-massa tersebut akan terjadi kecenderungan tarikmenarik yang besarnya berbanding lurus dengan besaran massa, dan berbanding terbalik dengan jarak di antaranya. Dengan teknik tersebut, potensi interaksi di antara satuan permukiman kecamatan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dapat digambarkan sebagaimana dalam peta gravitasi. Dari kajian gaya gravitasi terlihat bahwa besar gaya tarik ada hubungannya dengan daya kemampuan pelayanan kota untuk mampu menarik munculnya aktivitas-aktivitas perkotaan dan menarik penduduk untuk tinggal di lokasi tersebut. Gaya gravitasi cenderung memiliki angka indeks tinggi pada kota-kota ibukota kecamatan penting, di mana fasilitas pelayanan perkotaannya relatif bagus, serta pusat-pusat yang berdekatan. Ada dua catatan yang harus diperhatikan dalam analisis disini. Pertama, analisis yang telah dilakukan tidak memasukkan faktor kota Jambi dengan maksud agar tidak mengurangi ketelitian kajian terhadap wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Namun dalam kenyataannya gaya tarik-menarik terbesar dalam ajang wilayah ini tentu yang berhubungan dengan kota Jambi, karena besaran massanya yang sangat ekstrim dan letaknya yang sentral terhadap titik-titik massa lainnya. Bagaimanapun pola hubungan fungsional yang terbentuk dalam medan wilayah kabupaten, dapat dipastikan tidak akan lepas dari dominasi eksistensi kota Jambi. Yang kedua adalah masalah metodologi. Teknik analisis gravitasi ini dikembangkan dari pendekatan sains murni yang memiliki peluang ketidaksesuaian dalam implementasinya di lapangan yang mengabaikan perbedaan tingkat kesulitan interaksi antar berbegai penjuru. Melihat pada karakteristik wilayah kabupaten pada umumnya dengan pemanfaatan lahan perkebunan yang membentuk gugus-gugus permukiman yang cenderung bersifat selfcontained atau orientasi ke dalam, dan dikombinasi dengan kendala fisik alaminya, ada kemungkinan syarat-syarat sebagai medan gravitasi tidak bisa terpenuhi sepenuhnya. Oleh karena itu analisis tersebut harus dipandang sebagai sebuah upaya pendekatan untuk mendapatkan pemahaman kondisi wilayah. Hasil dari analisis ini ternyata menunjukkan bahwa keterkaitan paling erat terjadi pada segitiga kota-kota Pijoan, Sebapo, dan Pudak, karena faktor kedekatan. Secara kebetulan ketiganya merupakan wilayah pinggiran kota Jambi, yang tentu wilayah pinggiran ini menerima banyak limpahan penduduk kota Jambi. Keterkaitan erat lainnya adalah antara Sengeti dengan Jambi Kecil, di mana hal itu menyiratkan ketergantungan Jambi Kecil ke Sengeti. Sementara

itu

segitiga Sengeti-Pijoan-Pudak

juga

memperlihatkan adanya

keterkaitan, namun lebih lemah. Lebih lemah lagi adalah hubungan Marga dengan Sebapo dan Pudak, karena faktor jarak yang jauh. Kombinasi jarak yang jauh dan penduduk yang


2 - 75

sedikit terjadi pada Tanjung, sehingga gaya gravitasi dari titik ini adalah yang paling lemah di antara yang dapat diidentifikasi di wilayah kabupaten. Dari analisis potensi interaksi di antara satuan-satuan permukiman di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, pada tahap ini dapat dilakukan delineasi wilayah-wilayah yang berisi satuansatuan permukiman yang memiliki hubungan fungsional kuat. Bersama-sama dengan hasil identifikasi fungsi kawasan, hal itu akan memberikan indikasi satuan wilayah pengembangan yang menjadi rambu penyusunan rencana dan program pembangunan wilayah nantinya. Lebih jelasnya identifikasi mengenai satuan wilayah pengembangan dapat diperiksa dalam tabel berikut. Tabel 2.14. Indikasi Satuan Wilayah Pengembangan SWP 1

2

Cakupan Wilayah Kec. Sekernan Kec. Maro Sebo Kec. Maro Sebo Kec. Kumpeh Ulu Kec. Kumpeh

3

Kec. Jambi Luar Kota Kec. Mestong

4

Kec. Sungai Bahar

Fungsi Kawasan Pemerintahan Pertanian lahan basah dan kering Perkebunan Kehutanan Industri Pertanian lahan kering Perkebunan Kehutanan Permukiman Pertanian lahan kering Perkebunan Perkebunan

Kota Pusat Sengeti (Pelayanan Wilayah) Tanjung (Pelayanan Lokal) Pijoan (Pelayanan Wilayah) Sei Bahar (Pelayanan Lokal)

Sumber: Analisis, 2005.

Analisis mengenai sistem permukiman dari berbagai aspek di atas mengarahkan pada identifikasi atas struktur tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Struktur tata ruang ini memberikan gambaran kerangka dan organ-organ pokok yang terdapat dalam sistem permukiman wilayah kabupaten. Hal ini diperlihatkan dari tatanan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah serta kait hubung di antaranya, atau secara real dapat dinyatakan dengan sistem kota-kota dan sistem jaringan transportasi. Perlu dicatat bahwa selain simpul-simpul pusat permukiman perkotaan sebagaimana diidentifikasi di atas, dapat dimasukkan pula sejumlah titik penting lain yang berpengaruh pada strutkur wilayah kabupaten. Pertama tentu Kota Jambi, karena kota ini pada kenyataannya berperan sebagai kota induk dan Kabupaten Muaro Jambi bertindak sebagai hinterland langsung dari Kota Jambi. Kedua adalah Kawasan Talang Duku dengan industri dan pelabuhan laut yang di masa depan akan dikembangkan sebagai lokasi kawasan industri Provinsi Jambi. Kemudian kawasan Candi Muaro Jambi sebagai sumberdaya budaya yang juga mempunyai peluang sebagai elemen ekonomi. Tidak bisa diabaikan adalah ladang/lapangan minyak Setiti yang masih tetap beroperasi. Struktur tata ruang wilayah Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan adanya sinergi antara sistem angkutan air dan darat yang menjadi kerangka wilayah. Sistem perairan telah memberikan andil pokok terhadap keberadaan wilayah kabupaten sejak awal. Sungai Batanghari secara tradisional telah menjadi nadi utama wilayah yang memungkinkan adanya


2 - 76

denyut kehidupan ekonomi di sana. Kota-kota pusat permukiman secara tradisional juga berpokok pada kerangka yang disediakan oleh alam tersebut. Dalam perkembangannya, sebagai konsekuensi dari konstelasi regionalnya, struktur wilayah Kabupaten Muaro Jambi juga tidak lepas dari keberadaan jalur arteri primer Jalintim sebagai nadi ekonomi baru. Eksistensi Jalintim semakin kuat pengaruhnya seiring dengan semakin berkembangnya teknologi angkutan darat. Kota-kota baru yang berorientasi kehidupan daratan banyak yang berpangkal pada Jalintim ini atau percabangannya. Jalur arteri primer melintas wilayah kabupaten pada arah selatan-utara melalui kota utama yakni Kota Jambi, Kota administrasi Sengeti, dan Kota Sebapo. Struktur tumbuh pada beberapa tempat. Ke barat hingga Pijoan dan ke timur sampai Tanjung dihubungkan dengan jalan kolektor primer yang berpangkal di kota Jambi. Sedang ke baratdaya dihubungkan dengan jalan lokal sampai Marga. Tanjung sendiri sebenarnya berpokok pada alur Sungai Batanghari, sebagaimana juga Kota Jambi pada masa awalnya dulu. Struktur tata ruang wilayah Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada peta 2.11. berikut ini :


2 - 77

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

PETA STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH EKSISTING KABUPATEN MUARO JAMBI

104°20'

1°10'

1°10'

103°10'


Ke Kuala Tungkal

Ke Riau

1°20'

Kecamatan Maro Sebo

#Î

^( Sengeti

##

S.

Bata

r ng H a

i

#Î

# Tanjung

Dermaga Talang Duku

Jalan Lokal 1°30'

1°30'

Jalan Kolektor Jalur Angkutan Sungai

#

Kecamatan Kumpeh

1°40'

1°40'

Kecamatan Jambi Luar Kota

##

Î


Kota Jambi

Ke Muara Bulian

Sungai

Jalan Arteri Dermaga Talang Duku

Pudak

#

Ibukota Kecamatan

Struktur Tata Ruang :

Î

Î

# Pijoan

Ibukota Kabupaten

#

Jambi Kecil

## Ke Muara Bulian

^(

Batas Propinsi Batas Kabupaten Batas Kecamatan Jalan 1°20'

Kecamatan Sekernan

LEGENDA :

Sebapo

Pusat Pelayanan Utama

#

Pusat Pelayanan Sekunder

#

Pusat Pelayanan Tersier

Sumber : - Bapperlitbangda Kabupaten Muaro Jambi - Hasil Analisa 2005

# Kabupaten Batang Hari


1°50'

Kecamatan Mestong

Kecamatan Sei Bahar


5

0

5 Km

U

## Marga

2°00'

2°00'

#

Ke Palembang

2°10'

2°10'


103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'

Peta 2.11. Peta Struktur Tata Ruang Wilayah Eksisting Kabupaten Muaro Jambi


2 - 78


J. Lingkungan Hidup Pembangunan berwawasan lingkungan hidup tidak hanya menyangkut pengendalian perubahan sumber alam secara fisik. Pembangunan berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat, misalnya dengan kebijakan fiskal yang mengatur perilaku ekonomi dan sosial seseorang ataupun suatu lembaga. Keeratan kaitan itu ada karena kebijaksanaan fiskal secara tidak langsung mengatur juga peranserta masyarakat luas dalam pembinaan etika lingkungan dan dengan demikian akan menentukan pula apakah kegiatan-kegiatan pembangunan akan dilaksanakan selaras dan serasi dengan wawasan lingkungan hidup. Menghadapi diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004

berbagai upaya untuk

mengidentifikasi kewenangan pengelolaan lingkungan hidup terus bergulir. Meningkatnya pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi,

selain berdampak positif terhadap kemajuan

pembangunan juga menimbulkan degradasi kualitas lingkungan hidup. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan masalah dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah perbedaan (kesenjangan) kondisi lingkungan hidup Kabupaten Muaro Jambi saat ini (fakta) dengan kondisi lingkungan hidup yang diharapkan. Masalah lingkungan hidup Kabupaten Muaro Jambi tidak terlepas dari perubahan penggunaan ruang wilayah yang tidak sesuai dengan peruntukkannya dan daya dukung lingkungannya antara lain seperti tingginya intensitas penggunaan lahan sepanjang alur sungai Batanghari berupa kegiatan industri, permukiman, dan kegiatan perkotaan serta perubahan penggunaan lahan hutan untuk kegiatan non kehutanan seperti pertanian dan perkebunan. Selain terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai bagian dari ekosistem DAS Batanghari, perubahan penggunaan lahan di wilayah DAS Batanghari yang (terutama bagian hulu dan tengah) juga memberikan pengaruh negatif terjadap kondisi lingkungan hidup Kabupaten Muaro Jambi. (Tabel 2.15, 2.16 dan 2.17) Di sisi lain, kondisi lingkungan hidup Kabupaten Muaro Jambi juga dipengaruhi oleh faktor alam. Secara umum masalah lingkungan hidup Kabupaten Muaro Jambi adalah lahan kritis, banjir dan menurunnya kualitas air sungai Batanghari.


2 - 79

Tabel 2.15. Perubahan lahan Hutan di DAS Batanghari Tahun 2000-2002

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Muaro Jambi Batanghari Kota Jambi Tebo Bungo Sarolangun Merangin Kerinci Solok Sawahlunto/Sijunjung

A (Ha) 32,02 1.017,05 2.287,93 0,20 69.120,15 2.116,13 921.364,20 1.309,09 81,00 1.283,96 3.258,29

B (Ha) 640,96 612,95 39,89 0,40 105,31 2,10 426,97 28,88 60,11

Lahan Hutan Berubah Menjadi C D E (Ha) (Ha) (Ha) 3,99 106,02 2,72 5.170,28 21,07 460,11 79,00 4,00 50,18 46,56 2.030,14 2,10 1.260,26 19,44 16,05 11,95 2,00 5,86 0,98 75,63 156,00

Rata-rata 27.512,38 1.916,48 229,82 483,02 Sumber: Penyusunan Arahan Pemanfaatan Ruang di DAS Batanghari (www.pu.go.id) Keterangan: A. lahan pertanian bukan sawah B. Sawah C. Perumahan D. Industri E. Lahan non pertanian lainnya

8.811,13

Jumlah Ha 783,00 6.803,00 2.809,00 83,60 7.067,50 4.194,50 10.476,00 1.783,50 83,00 1.395,30 3.474,40 38.952,83

% 2,01 17,46 7,21 0,21 18,14 10,77 26,89 4,58 0,21 3,58 8,92 100,00

Tabel 2.16. Perubahan lahan Ladang di DAS Batanghari Tahun 2000-2002

No

Kabupaten

B

C

(Ha)

(Ha)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ladang Berubah Menjadi D E

(Ha)

(Ha)

Tanjung Jabung Timur 1.279,98 2.466,22 39,79 787,01 Muaro Jambi 1.349,85 1.717,01 170,03 110,12 Batanghari 10,00 48,50 1,00 10,00 Kota Jambi 212,00 Tebo 144,92 32,00 Bungo 20,51 188,94 25,01 1.015,95 Sarolangun 91,98 30,95 1.109,95 Merangin 291,50 539,15 5,04 97,51 Kerinci 17,11 100,91 16,00 71,11 Solok 57,10 90,91 8,80 34,09 Sawahlunto/Sijunjung 36,50 114,73 8,99 Rata-rata 1.939,92 4.109,60 113,01 3.177,47 Sumber: Penyusunan Arahan Pemanfaatan Ruang di DAS Batanghari, Laporan Akhir (www.pu.go.id) Keterangan: A. lahan pertanian bukan sawah B. Sawah C. Perumahan D. Industri E. Lahan non pertanian lainnya


Jumlah

(Ha) 4.573,00 3.347,00 69,50 212,00 177,10 1.250,40 1.233,00 933,10 205,10 190,90 161,20 9.340,00

2 - 80

% 48,96 3,58 0,74 2,27 1,90 13,39 13,20 9,99 2,20 2,04 1,73 100,00

Tabel 2.17. Perubahan lahan Sawah di DAS Batanghari Tahun 2000-2002

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabupaten

A

C

(Ha)

(Ha)

Sawah Berubah Menjadi D E

(Ha)

(Ha)

Tanjung Jabung Timur 12.433,02 3.016,22 120,08 230,68 Muaro Jambi 1.041,99 177,01 6,00 Kota Jambi 1.234,05 2,49 4,98 2,99 Batanghari 63,50 8,00 3,00 1,50 Tebo 583,86 139,12 5,02 Bungo 128,99 2,99 99,99 Merangin 821,48 243,49 2,03 Sarolangun 355,58 114,68 1,70 77,48 Kerinci 305,41 156,69 622,48 961,02 Solok Selatan 94,21 97,19 41,50 Rata-rata 17.062,24 3.958,14 751,72 1.429,20 Sumber: Penyusunan Arahan Pemanfaatan Ruang di DAS Batanghari, Laporan Akhir (www.pu.go.id) Keterangan: A. lahan pertanian bukan sawah B. Sawah C. Perumahan D. Industri E. Lahan non pertanian lainnya

Jumlah Ha 15.800,00 1.225,00 1.244,50 76,00 728,00 232,00 1.067,00 549,50 2.045,60 232,90 23.201,30

% 68,10 5,28 5,36 0,33 3,14 1,00 4,60 2,37 8,82 1,00 100,00

1. Lahan kritis Terdapatnya lahan kritis merupakan indikator terjadinya kerusakan lahan. Terjadinya lahan kritis ini kemungkinan disebabkan karena penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Lahan kritis diindikasikan dengan tingginya tingkat erosi yang mengakibatkan

berkurangnya

kesuburan

tanah

dan

berkurangnya

kemampuan

meresapkan air yang pada akhirnya mempengaruhi siklus hidrologi, dampak lain dari tingkat erosi tentunya terhadap peningkatan potensi sedimen di badan air permukaan. Sampai dengan tahun 2002 lahan kritis di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 6.832 hektar.(Kompas, 2003). Penyebab utama lahan kritis adalah illegal logging, kebakaran hutan dan konversi hutan untuk perkebunan dan perladangan. Illegal logging di Kabupaten Muaro Jambi tidak hanya terjadi pada hutan produksi tetapi telah merambah kawasan lindung yaitu di Kawasan Taman Hutan Rakyat, Taman Nasional Berbak dan Hutan Gambut. Tingkat kerusakan lahan akibat illegal logging yang sangat parah menyebabkan kawasan hutan berubah menjadi semak belukar. Kebakaran hutan di Kabupaten Muaro Jambi terjadi di Sungai Gelam dan kawasan hutan lindung Taman Hutan Raya Kecamatan Kumpeh. Pembukaan lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit diduga sebagai sumber kebakaran hutan tersebut. Ancaman kebakaran hutan gambut akan terjadi, terutama pada

musim kemarau, dengan adanya pembukaan

lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan kemampuan tanah menyimpan air menjadi berkurang.


2 - 81

Ancaman lahan kritis akan terjadi dengan masih banyaknya lahan kosong bekas hutan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk itu lahan-lahan tersebut perlu segera direhabilitasi dengan menghutankan kembali, selain untuk keperluan konservasi (air dan tanah) juga dapat berfungsi sebagai hutan kemasyarakatan dan perhutanan sosial. Untuk kepentingan konservasi tanah dan air, hutan mampu mengurangi terjadinya degradasi lahan akibat erosi permukaan tanah dan mampu menyimpan cadangan air untuk disimpan sebagai airtanah sehingga tidak terjadi kekeringan (air tanah) di musim kemarau dan banjir di musim hujan.

2. Banjir Banjir merupakan masalah lingkungan utama di Kabupaten Muaro Jambi. Setiap tahun terjadi bencana banjir di Kabupaten Muaro Jambi. Data tahun 2002 yang bersumber dari Potensi Desa Provinsi Jambi 2003 (www.pu.go.id),

kawasan rawan banjir di

Kabupaten Muaro Jambi yang termasuk dalam DAS Batanghari meliputi 43 desa yang merupakan 33,33% dari jumlah desa yang semuanya berada di kawasan pedesaan. Musibah banjir yang terjadi pada bulan Desember 2003-Januari 2004 melanda Kabupaten Muaro Jambi bersama-sama dengan 9 daerah lainnya di Provinsi Jambi merupakan banjir terbesar setelah banjir yang terjadi tahun 1955. Kerugian yang diderita akibat banjir adalah terendamnya lahan pertanian dan perkebunan, rumah, hilangnya hewan ternak, kerusakan sarana prasarana wilayah dan lain sebagainya. Selain kerugian materal, banjir juga mengakibatkan kerugian moril berupa anak-anak terpaksa libur sekolah dan orang dewasa tidak bisa mencari nafkah, kesulitan memperoleh pangan, air bersih dan minyak tanah serta para pengungsi tidur dalam tenda-tenda di pinggir jalan. Sementara itu data dari Dinas Kimpraswil tahun 2004 menyebutkan kawasan rawan banjir di Kabupaten Muaro Jambi yang ternasuk dalam wilayah DAS Batanghari meliputi kawasan pertanian seluas 8.565 ha dan kawasan permukiman seluas 42.085 ha. Seperti halnya di wilayah lain, banjir di Kabupaten Muaro Jambi disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam penyebab bencana banjir adalah Kabupaten Muaro Jambi termasuk dalam wilayah sub DAS Batanghari hilir dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah serta tingginya curah hujan yang terjadi. Banjir terjadi karena daya tampung sungai tidak mampu mengalirkan air yang berasal dari daerah hulu dalam waktu singkat. Kelebihan air tersebut disebabkan oleh lahan yang tidak mempunyai daya serpa yang baik sehingga tidak mampu menampung air hujan yang jatuh. Akibatnya, volume air limpasan permukaan (run-off) lebih besar dibanding dengan volume air yang meresap ke dalam tanah (infiltrasi). Apabila hal ini terjadi secara bersamaan maka volume air yang masuk sungai akan meningkat dengan cepat, melebihi daya tampung sungai sehingga terjadilah banjir di sepanjang aliran sungai tersebut.


2 - 82

Faktor

manusia

penyebab

terjadinya

banjir

adalah

kesalahan

pengelolaan

pemanfaatan ruang yang antara lain ditunjukkan dengan kerusakan hutan baik di daerah hulu Sungai Batanghari maupun di daerah hilir Sungai Batanghari, di mana Kabupaten Muaro Jambi berada dan penggunaan sempadan sungai untuk berbagai kegiatan seperti industri pengolahan, penambangan dan pemukiman. Kerusakan hutan terjadi akibat illegal logging, kebakaran dan konversi kawasan hutan untuk pemanfaatan kepentingan lain antara lain seperti perkebunan, permukiman, jalan, kantor, sekolah, pasar dan sebagainya menyebabkan erosi dan sedimentasi yang diperparah dengan penggunaan lahan sepanjang sempadan Sungai Batanghari. Akibat selanjutnya adalah perilaku Sungai Batanghari berubah dalam bentuk turun naiknya permukaan tetapi juga pada alur dan aruasnya. Air dengan cepat naik pada saat (musim) hujan datang, sebaliknya cepat surut saat memasuki musim kemarau. Di dataran rendah, seperti Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, dan Muaro Jambi, air bisa naik satu hingga satu setengah meter sehari, begitu juga sebaliknya.

3. Menurunnya Kualitas Air Sungai Batanghari Sungai Batanghari mempunyai peranan yang sangat penting bagi dalam menunjang seluruh aktivitas diberbagai sektor. Secara umum di Kabuapten Muaro Jambi Sungai Batanghari ini dimanfaatkan antara lain untuk industri, keperluan domestik, budidaya perikanan, sumber air baku air minum, sarana transportasi, tempat pembuangan limbah industri, dan tempat pembuangan limbah domestik. Pada umumnya masyarakat yang berdomisili dekat pinggiran sungai memafaatkan air sungai untuk sarana mandi, cuci, kakus, dan kebutuhan air minum. Secara umum kondisi fisik air Sungai Batanghari pada musim hujan keruh, permukaan air naik, dan aliran relatif deras. Berbeda dengan pada musim kemarau, kondisi fisik air sungai umumnya jernih, permukaan air turun, dan aliran relatif tenang. Bahkan terdapat di beberapa lokasi, pada musim kemarau air sungai kering. (www.pu.go.id) Hasil pemantauan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Propinsi Jambi tahun 2000, 2001, 2002 menunjukkan bahwa secara fisika kondisi air sungai Batanghari relatif baik, layak digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum. Akan tetapi apabila dikaji secara kimia, terdapat beberapa parameter melebihi nilai ambang batas yang dianjurkan. Hal ini terutama ditunjukkan oleh beberapa parameter seperti amoniak, phenol, besi, minyak dan lemak, detergen, dan coli tinja. Bahkan untuk parameter minyak dan lemak ada kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2000 sampai dengan 2002. Aktifitas dominan penyebab tingginya kadar beberapa parameter tersebut diatas adalah kegiatan dunia usaha dan aktifitas masyarakat, terutama permukiman. Hal ini dikarenakan di sepanjang sungai Batang Hari banyak terdapat kegiatan industri antara lain Plywood, Crumb Rubber, Sawmill,


2 - 83

Moulding, Minyak Kelapa, dan kegiatan jasa seperti; Hotel, Pelabuhan, dan Transportasi Air. Pada tahun 2003, BAPEDALDA Provinsi Jambi mengadakan pemantauan lanjutan dengan mengambil 20 (dua puluh) sampel air sungai di berbagai lokasi sepanjang Sungai Batanghari. Empat diantaranya berlokasi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi yaitu Pasar Sengeti, Desa Talang Duku, Desa Teluk Jambu dan Desa Gedong Karya. Hasil pemantauan tersebut adalah terdapat beberapa parameter melebihi nilai ambang batas. Kadar senyawa phenol melebihi nilai ambang batas ditemukan di semua lokasi pemantauan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi yaitu Pasar Sengeti, Desa Gedong Karya, Desa Talang Duku

dan Desa Teluk Jambi. Hal ini disebabkan oleh

buangan industri industri plywood dan pembusukan sisa-sisa kayu yang dibuang ke Sungai Batanghari. Senyawa phenol dalam konsentrasi tertentu dapat meracuni ikan maupun organisme lainnya. Air yang mengandung senyawa phenol bila dimanfaatkan untuk air baku air minum apabila diklorisasi sebagai upaya desinfektan, akan membentuk klorophenol yang dapat menimbulkan rasa dan bau yang tidak enak pada air minum. Selain phenol, parameter lain yang melebihi nilai ambang batas adalah COD, minyak dan lemak serta coli tinja. Kandungan coli tinja di 4 lokasi pemantauan Kabupaten Muaro Jambi berkisar antara 2.400 (Desa Talang Duku) sampai dengan 24.000 (Desa Gedong Karya). Tingginya kandungan coli tinja menunjukkan adanya pencemaran akibat buangan manusia dan binatang.

4.1.2.

Kependudukan

Penduduk sebagai salah satu komponen dalam suatu sistem wilayah memiliki peranan yang penting sebagai subyek pelaku perubahan pemanfaatan ruang melalui berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai pelaku perubahan ruang, penduduk juga merupakan pihak yang akan memperoleh manfaat dari upaya-upaya penataan ruang. Dengan demikian dinamika kependudukan memiliki peranan yang penting sebagai obyek maupun dalam dinamika perkembangan suatu wilayah. Sebagai subyek pembangunan, potensi sumberdaya manusia digunakan sebagai ujung tombak untuk mempercepat peningkatan ke arah kehidupan yang lebih baik. Semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia, semakin cepat pulalah proses peningkatan itu terjadi. Sedangkan sebagai obyek pembangunan, kedudukan sumberdaya manusia perlu mendapat perhatian, karena pembangunan yang hanya bertujuan fisik saja tanpa diiringi dengan mempersiapkan perangkat pendukungnya, hanya akan menimbulkan kesenjangan dalam kemajuan.

A. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Sampai dengan tahun 2004, penduduk Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 294.382 jiwa yang merupakan 10,49% dari jumlah penduduk Provinsi Jambi. Kecamatan dengan jumlah


2 - 84

penduduk terbanyak adalah Kumpeh Ulu sebanyak 60.042 jiwa atau 20,40% dari total penduduk Kabupaten Muaro Jambi. Sebaran jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada peta 2.12. Kuantitas penduduk di wilayah Kabupaten Muaro Jambi sampai saat ini masih dapat dikatakan relatif kecil dibandingkan dengan luas wilayahnya. Kecilnya jumlah penduduk di wilayah ini merupakan permasalahan tersendiri untuk membuat berjalannya berbagai kegiatan seperti pelayanan sosial dan ekonomi secara efisien. Dengan jumlah penduduk yang kecil dan tersebar dalam lingkup ruang yang luas seperti di Kabupaten Muaro Jambi, akan menyulitkan kegiatan pemberian pelayanan sosial dan ekonomi di sebagian wilayahnya. Kegiatan-kegiatan pelayanan sosial bagi jasa berorde tinggi (seperti SMA atau RSUD akan cenderung sulit diselenggarakan secara efisien, karena alasan kurang dipenuhinya threshold sejumlah penduduk tertentu). Hal ini akan tetap menjadi handicap yang permanen dalam pengembangan sumberdaya manusia jika tidak ada upaya-upaya non-konvensional untuk mengatasinya. Akibatnya, dalam jangka panjang akan menjadi sangat terbatas jenis-jenis pelayanan

sosial

maupun

ekonomi,

terutama

yang

berorde

tinggi,

untuk

dapat

diselenggarakan secara efisien. Dengan demikian penduduk di sebagian wilayah ini akan selalu bergantung pada wilayah lain untuk berbagai jenis pelayanan orde tinggi, termasuk untuk pendidikan menengah tertentu maupun pelayanan kesehatan rujukan. Hal ini selanjutnya akan membawa efek balik negatif kepada aspek kualitas maupun kuantitas sumberdaya manusianya. Demikian juga dalam hal pelayanan ekonomi yang kebanyakan diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat dalam arti luas, sulitnya mencapai sejumlah threshold tertentu membuat berbagai jenis kegiatan ekonomi tidak dapat berkembang secara mudah di wilayah semacam ini. Kompetisi langsung dengan Kota Jambi mengakibatkan sulitnya muncul kegiatan-kegiatan pelayanan skala supra-regional, setidaknya sampai jenuhnya ruang di Kota Jambi untuk menampung pelayanan sejenis. Akibatnya, sulit diharapkan berkembangnya kegiatankegiatan ekonomi skala besar yang biasanya tumbuh dari usaha kecil dengan orientasi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lokal terlebih dahulu. Relatif kecilnya jumlah penduduk di Kabupaten Muaro Jambi juga mencerminkan pasar pada tingkat masyarakat yang relatif kecil, terlebih lagi mereka tersebar secara terserak dalam unit-unit permukiman di wilayah pedalaman. Aglomerasi penduduk dalam jumlah yang besar dapat ditemukan di kecamatankecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Jambi, sehingga di bagian ini jumlah penduduk bukan lagi merupakan pembatas yang serius untuk pengembangan berbagai kegiatan yang membutuhkan dukungan ambang penduduk yang agak besar. Sebaliknya mengingat kondisi lingkungan wilayah di sekitar Kota Jambi yang sudah semakin padat, penambahan penduduk dalam jumlah besar justru perlu dihindari untuk menghindari kerusakan lingkungan yang lebih parah demi keberlanjutan kehidupan di wilayah ini.


2 - 85

103°10'

103°20'

#

# #

1°10'

#

# # # # # #

# # #

# #

#

#

#

# #

# # # #

# #

# #

#

#

# #

# # #

# #

# #

# ##

# # # # ## # #

# #

#

#

# #

#

# ## # #

# # #

#

Kecamatan Sekernan #

##

#

#

#

#

#

#

##

#

#

# ##

#

#

#

#

##

# #

#

#

# ##

#

# #

#

# #

#

# #

#

#

## # #

## ##

# #

#

^( Sengeti #

#

## #

## # #

#

#

#

#

#

#

#

# #

# # #

#

# Jambi Kecil #

##

#

#

#

#

### #

# # # #

##

##

#

#

## #

#

#

#

#

#

#

# #

##

#

#

Ba ta

##

# #

##

Tanjung # #

# #

# #

#

# #

#

#

#

#

# #

# #

#

#

#

#

#

#


#

Kota Jambi

1°30'

Ke Muara Bulian

#

#

# # #

# #

#

# #

#

# #

#

#

# #

#

#

# #

# #

#

#

#

#

#

#

# #

##

#

#

#

##

# #

#

# #

#

#

#

#

#

#

# #

#

# #

# #

#

#

# # # #

# #

#

#

# #

# # #

#

#

# Sebapo

Sumber : - Bapperlitbangda Kabupaten Muaro Jambi - Hasil Analisis

Kecamatan Sei Bahar


1°50'

#

#

Kecamatan Mestong


Ke Palembang


# Marga

5

0

5 Km

U

2°00' Propinsi Jambi Kabupaten Muaro Jambi

2°10'

2°10'

2°00'

# #

#

1°40'

1°40'


#

1°30'

# Pijoan

2

#

#

#

1 dot = 90 jiwa/ km

# #

#

#

Kecamatan Kumpeh

#

#

#

# Pudak

Ke Simpang Mersaro

Jumlah Penduduk :

#

# # #

#

#

##

#

## #

#

# # # # # ## ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # ## # ## # # # # ## # # ## # # # ## # # # # # ### # # # # # # # # # # ## ## # # ## # # # ## # ## # # ## # # # # # # # # # ## # # # # ## # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # ## # # # #### # # # # # # # # # # # ## # # ## # ## # # # # ## # # # # # # ## # # # # # # # # # # ## # # # # # ## # # ## # # ## # ## # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ### # # # # # # # ## # ## # ## ## # # ## ## # # # # # # # # # # # # ## # # ## # ## # ## # # # # ## # # # # # # # ## # # ## # # # # # ## # ## # # # # # ### ## ## # ## # # #### # # # # # # # # # # # # # ## # # ## # ## # # # ### ## # # # # # # # # ## # # ## # # # # ## ### # # # # # # # ## # ## ### # # # # # # # # # ## # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # ## # # # # # ## # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # ## # ## # # # # # # ## # # # # # #### # # # # # # # # # # # ## # # ## # # # # # # # # # # ## # # # # ## # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # ## # # # # # # # # # #### # ## # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # ## # # ### # # # # ## # # # # # # # # ## ## # # # # # ## # ## ## ## # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # ## # # ## # # ### # # # ## # # ## # # # # # # # # # # # # ## # ## # # # # ## # ### # # ### ## ## # # # ## ## # # ## # # # ## # # # # # ### # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # ## ## # # # # # # ## # # # ## # # ## # # # # ## # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # ### # # ## ## # # ## # # ## # # # ## # # # # # ## # # # # ## # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # ### # # ## #### # # # # # # ## # # # # # # ## ## ## # # # # ## # # # # # # ## ## # ## ## # # # # ## # # # # ## # ## # # # # ### # # ## # # # ## ## # # ## # # # # # # ## # ## # # ## # # # # ## ## # ## # # ## # ## ## # # # # ## # # # # # # ### # # # # ## # ## ## # # # # ## # # ## # # # # ## # # # # #### # # # ### # ## # ## # # # # # # # # ### # # # # # ## # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # # # # ## # ## # # # # # # # # # # ## ## # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # ## # ## # # ## # # # ## # # ## # # # # # ### # # # ## ## # # ## ## # # # # # # # #### # ## # ## # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # ## # # # # # # # ## # # # # # ### ## # ## # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # ## # # # # ## # # ## ## # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # ### # ## # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # ## # # # # # ## # ## ## ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # ## # # # # ## # # ## # # # # # ## ## # ## # # # # # ## ### # # # ## # # # ## # ### # # # ## # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # ## # ## # # ## # ## # # # # ## # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # ## # # # # # # # ### # # ## # ## ## # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # ## ## # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # ## # ### ## # # ## # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # ## # ## # # # # # # ## # # # ## # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # ## # # ## ## # ## ## # # # # # # # # # ## # # # ## # # ## # # # # # # # # # # ## # # # # # # ## # # # # ## # # # # # # # # ## ## # # # # # # # # # # # # ## # # # # ## # # # # # # # # ## # ### ### # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # ## # ## # # # # # # # # # # # # ## # # ## # # # ## # ## # # # # # # ## # # # # # ## # # # # # ## # # # # # # # # ## # ## # # # # # # # # # ### # # # # ## # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # ## # # # # # # # # # # ## # # # # # ## # # # # # # # # # # ## ### ## # # # # # ## # # # ## ## # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # ### # # # # ## # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

#

# #

#

# #

#

#

#

#

# # # # #


# #

# #

# #

# #

Ibukota Kecamatan

#

#

# #

#

# ##

#

#

#

#

# #

Ibukota Kabupaten

#

# # #

# ##

i

#

# #

# #

#

#

#

r ng H a

# #

#

# #

#

#

##

#

##

# #

# #

# #

#

# # # ## # #

#### # #

S.

# #

## #

#

^( #

#

#

#

## #

#

## #

#

#

# # # #

#

#

# # # # #

#

#

#

#

#

# # #

# # # # # # # # # # # # ## # # #

# # #

# #

#

# # # # #

# #

#

# ##

#

#

#

# #

# #

#

#

# # #

#

#

#

# #

#

# # # # # # # # # # # # #

#

#

# # # #

# # # #

##

#

#

#

#

##

#

#

# # ##

#

#

## #

#

#

# # #

# # # # ####

#

# # #

# #

Kecamatan Maro Sebo

#

##

# #

#

# #

#

# #

#

#

##

# # ## # # # # ## # #

#

#

# #

# #

#

# #

# # #

#

#

#

# #

# #

# #

# #

#

# # # # # #

##

# ## #

# #

#

#

# #

#

# #

# ##

# #

#

#

# # # ## #

#

#

#

#

#

#

# # ## #

#

#

#

# # #

# #

#

# #

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

# #

# ## #

# #

# # #

#

#

##

##

# ## #

#

# #

# ##

# #

# #

# # #

# #

#

##

#

## # # # # #

#

#

# #

#

#

# #

#

#

#

1°20'

#

#

# # #

#

# #

# #

#

##

#

##

#

#

#

#

## # #

# ## #

##

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

LEGENDA :


# #

#

#

# # # # # # # # # ## # # #

1°20'

#

Ke Kuala Tungkal

# #

#

#

#

#

# ##

# # #

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

PETA SEBARAN JUMLAH PENDUDUK 2004 KABUPATEN MUARO JAMBI

104°20'

104°10'

# ## #

#

#

#

104°00'

1°10'

Ke Riau

103°50'

# #

#

# # # # # ## # # # #

# #

103°40'

#

# # #

103°30'

103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'

Peta 2.12. Peta Sebaran Jumlah Penduduk Tahun 2004 Kabupaten Muaro Jambi


2 - 86


Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2000-2004) jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi meningkat 3,75% per tahun. Sampai saat ini dinamika kependudukan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi tampaknya lebih banyak ditentukan oleh laju perkembangan migrasi daripada oleh perkembangan penduduk alami. Data terakhir yang tersedia (tahun 2005) menunjukkan adanya gejala sudah menurunnya proporsi penduduk usia 0-4 tahun (sekitar 10,69% dari total jumlah penduduk) dibanding penduduk pada kelompok umur 5-75 tahun (sekitar 89,31%), sehingga dapat dikatakan jika laju perkembangan alami sudah berangsur menurun di seluruh kecamatan. Sementara itu laju migrasi masuk sampai sebelum kerusuhan juga masih cukup tinggi dengan migrasi netto positif Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2000 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi adalah 233.993 jiwa sedangkan pada tahun 2004 meningkat menjadi 294.382 jiwa sehingga peningkatannya sebesar 60.389 jiwa, yang terjadi tidak hanya karena faktor kelahiran saja tetapi juga oleh tingkat migrasi masuk. Kehadiran penduduk migran bagi wilayah semacam ini sebenarnya merupakan satu keuntungan tersendiri karena dengan adanya penduduk migran menjadikan struktur dan ketersediaan SDM pada lingkup wilayah menjadi lebih baik. Sudah merupakan satu gejala umum bahwa penduduk migran biasanya memiliki kelebihan-kelebihan dalam hal struktur umur yang biasanya muda dan produktif, didominasi laki-laki dengan kualitas pendidikan, ketrampilan dan daya juang yang lebih unggul daripada penduduk lokal. Oleh karena itu seringkali terjadi wilayah yang berkembang pesat juga memiliki populasi penduduk migran dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu wilayah yang masih mengalami kelangkaan sumberdaya manusia seperti Kabupaten Muaro Jambi ini dalam jangka menengah masih perlu membuka diri bagi migrasi spontan antardaerah sebagai sumber SDM terampil dan dalam jangka panjang juga perlu disiapkan SDM setempat melalui sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Arus migrasi masuk terlihat menonjol pada kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Jambi dan daerah tujuan transmigran dan lokasi wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Jambi. Kabupaten Muaro Jambi merupakan pemekaran dari Kabupaten Batanghari yang dibentuk pada tahun 1999 memberikan peluang ekonomi bagi penduduk pendatang terutama kegiatan yang tumbuh dari adanya kegiatan jasa pemerintahan. Hal ini terlihat dari tingginya pertumbuhan Kecamatan Sekernan di mana terdapat Kota Sengeti, sebagai ibukota Kabupaten Muaro Jambi. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Sekernan mencapai 5,01% per tahun. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi mempunyai peluang besar untuk menerima limpahan jumlah penduduk Kota Jambi karena kebutuhan akan lahan yang lebih murah dan pengembangan kegiatan ekonomi. Kecamatan-Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Jambi yaitu Kecamatan Jambi Luar Kota dan Kecamatan Kumpeh Ulu mempunyai laju pertumbuhan yang sangat tinggi masing-masing yaitu 5,01% per tahun dan 5,54% per tahun selama Tahun 2000 -2004.


2 - 87

Tabel 2.18. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000-2004 Kecamatan

2000

2001

2002

2003

2004

Pertumbuhan 2000-2004 (%/Tahun)

1. Jambi Luar Kota

47.348

49.882

49.882

53.389

56.681

5,10

2. Mestong

36.853

38.203

38.203

41.834

44.621

2,26

3. Sekernan

24.933

26.267

26.267

29.993

33.677

5,01

4. Maro Sebo

23.098

24.334

24.334

26.127

28.441

3,35

5. Kumpeh

20.178

21.258

21.258

21.355

22.763

2,33

6. Kumpeh Ulu

40.829

43.014

43.014

53.837

60.042

5,54

7. Sungai Bahar Total

40.754

43.558

43.558

44.594

48.157

2,02

233.993

246.516

246.516

271.129

294.382

3,75

. Sumber: Kabupaten Muaro Jambi Dalam Angka 2000-2004

Berbagai komponen dinamika kependudukan yang bekerja di wilayah Kabupaten Muaro Jambi masih cenderung menguntungkan kondisi sumberdaya manusia yang ada. Imbangan antara mereka yang bermigrasi keluar dan masuk masih memberikan surplus dalam segi kualitasnya. Mereka yang terdidik dan memiliki dukungan keuangan yang cukup cenderung berpindah ke tempat ini dengan alasan untuk memperoleh pendidikan tinggi dan atau menetap setelah menemukan pekerjaan di Kota Jambi. Hal ini terjadi karena setelah menyelesaikan pendidikannya di daerah ini banyak di antara mereka tidak lagi kembali ke daerah asalnya. Pola ini sebenarnya merupakan satu hal yang memang lazim terjadi di banyak wilayah pinggiran kota besar semacam wilayah-wilayah Kabupaten Muaro Jambi ini. Meskipun demikian sampai saat ini jumlahnya tidak begitu substansial sehingga belum mempengaruhi struktur penduduk menurut jenis kelaminnya. Rasio jenis kelamin penduduk di wilayah ini justru berada pada tingkatan 109,58%, yang berarti lebih banyak penduduk laki-laki daripada perempuan. Dengan kondisi seperti ini upaya-upaya untuk memperoleh dan mempertahankan sumberdaya manusia yang handal merupakan satu persoalan tersendiri. Pada sisi individual masyarakat, memperoleh pendidikan tinggi yang sesuai dengan minat masing-masing individu merupakan hak bagi masyarakat untuk memperolehnya di manapun. Tetapi di sisi yang lain kebutuhan sumberdaya manusia untuk pembangunan tidak selalu cocok dari segi kualifikasi, jenjang dan jenisnya dengan sumberdaya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan yang diidamkan masyarakat. Dengan kata lain ada perbedaan aspirasi antara SDM yang secara riil dibutuhkan pada tingkat wilayah dan SDM yang diinginkan oleh individu dalam masyarakat. Hal ini seringkali memberi kesan ada kesempatan-kesempatan ekonomi yang ada seakan-akan diambil alih oleh pendatang, karena para pendatang biasanya memiliki kelebihan-kelebihan dalam hal kualifikasi pendidikan maupun daya juang untuk tetap bertahan hidup di tempat tujuannya.


2 - 88

B. Sebaran dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan konsentrasi spasialnya (kepadatan penduduk), sebaran penduduk Kabupaten Muaro Jambi terpusat pada wilayah-wilayah dengan perkembangan ekonomi yang relatif tinggi yaitu Kecamatan Jambi Luar Kota, Kumpeh Ulu dan Sungai Bahar. Kecamatan Jambi Luar Kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Muaro Jambi yaitu 151 km2

merupakan

wilayah

yang

berbatasan

langsung

dengan

Kota

Jambi.

Sebagai

konsekuensinya Kecamatan Jambi Luar Kota menerima banyak limpahan kegiatan ekonomi dari Kota Jambi. Kegiatan yang paling menonjol di kecamatan ini adalah industri besar sedang, jasa perdagangan dan kegiatan konstruksi khususnya pembangunan perumahan. Di kecamatan Jambi Luar Kota juga terdapat banyak lembaga-lembaga pendidikan berskala regional seperti Universitas Jambi di samping institusi pemerintah dengan skala regional. Seperti halnya Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Kumpeh Ulu juga berbatasan langsung dengan Kota Jambi mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi yaitu mencapai 135 jiwa/km2. Selain kedekatan dengan Kota Jambi, tingginya konsentrasi penduduk di kecamatan ini juga terkait adanya arus transmigrasi. Berbeda dengan Kecamatan Jambi Luar Kota dan Kumpeh Ulu, tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Sungai Bahar yang mencapai 111 jiwa/km2 tidak terkait dengan keberadaan Kota Jambi melainkan karena adanya arus transmigrasi dan keberadaan kegiatan perkebunan kelapa sawit skala besar. Secara spasial, kepadatan penduduk di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada peta 2.13. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 56,09 jiwa/km2 meningkat 4,70% per tahun dibandingkan dengan awal terbentuknya wilayah ini (tahun 2000) yaitu 44,59 jiwa/km2. Tingginya laju tingkat kepadatan penduduk sangat dipengaruhi oleh perubahan status Kabupaten Muaro Jambi. Sebelum menjadi daerah otonom, pertumbuhan kepadatan penduduk Kabupaten Muaro Jambi hanya mencapai 3,25% per tahun. Tabel 2.19. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000-2004 Kecamatan

Luas Wilayah (km2)

2000

2001

2002

2003

2004

375,15

126,21

132,97

132,97

142,31

151,09

2. Mestong

475

77,59

80,43

80,43

88,07

93,94

3. Sekernan

782

31,88

33,59

33,59

38,35

43,07

647,31

35,68

37,59

37,59

40,36

43,94

2.095

9,63

10,15

10,15

10,19

10,87

442

92,37

97,32

97,32

121,80

135,84

431,53

94,44

100,94

100,94

103,34

111,60

5.247,99

44,59

46,97

46,97

51,66

56,09

1. Jambi Luar Kota

4. Maro Sebo 5. Kumpeh 6. Kumpeh Ulu 7. Sungai Bahar

Total Sumber: Kabupaten Muaro Jambi Dalam Angka 2000-2004


2 - 89

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

PETA KEPADATAN PENDUDUK 2004 KABUPATEN MUARO JAMBI

104°20'

1°10'

1°10'

103°10'

Ke Kuala Tungkal

LEGENDA :


Ke Riau

^( #

1°20'


S.

Ba ta

r ng H a

i


1°20'

Kecamatan Sekernan

# Tanjung

Ibukota Kabupaten

Sungai Kepadatan Penduduk :

# Jambi Kecil

0 - 11 jiwa / km


12 - 44 jiwa / km 2

1°30'

Kecamatan Kumpeh

# Pijoan

45 - 152 jiwa / km 2

1°30'

# Kudak

Ke Simpang Mersaro

2

Kota Jambi

1°40'

1°40'

Kecamatan Jambi Luar Kota Ke Muara Bulian Kabupaten Batang Hari

# Sebapo


Kecamatan Mestong

1°50'

1°50'



5

0

5 Km

U

2°00'

2°00'

# Marga

2°10'

2°10'


103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'

Peta 2.13. Peta Kepadatan Penduduk 2004 Kabupaten Muaro Jambi


2 - 90


C. Struktur Umur Penduduk Saat ini struktur umur penduduk di Kabupaten Muaro Jambi masih dalam tahapan kedua transisi demografi. Angka kelahiran berangsur-angsur menurun mengikuti penurunan angka kematian. Jika digambarkan dalam satu piramida, hanya lapis terbawah saja dari piramida yang sudah mulai mengalami pemendekan. Ini artinya dalam waktu 15 sampai dengan 20 tahun mendatang masih akan ada tambahan angkatan kerja dalam jumlah yang cukup besar seperti sekarang ini, karena mereka yang sekarang berusia anak-anak 5-14 tahun baru akan masuk angkatan kerja sekitar 15 sampai dengan 20 tahun yang akan datang. (Gambar 2.1.) Gambar 2.1. Struktur Usia Penduduk Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 75+ 70 - 74 60 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44

Perempuan

35 - 39

Laki-Laki

30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5-9 0-4 -20000 -15000 -10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

Sumber: Analisis Studio tahun 2005

Jika diperhatikan struktur umur penduduk usia sekolah yang ada pada tahun 2003 masih terdapat 93.261 jiwa atau sekitar 34,40% dari penduduk dengan rincian menurut umur yang paling besar pada kelompok usia sekolah dasar (SD) yaitu 13,62%, diikuti kelompok umur sekolah menengah umum (SMU) 7,40% dan sekolah menengah pertama (SMP) 6,56%. Selain itu ada sekitar 6,82% penduduk usia sekolah taman kanak-kanak (TK). Dibandingkan dengan luas wilayahnya, jumlah penduduk usia sekolah yang demikian ini dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan luas wilayahnya. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan luas lahan yang layak untuk budidaya sebesar 342.342,8 hektar, maka jumlah ini sebenarnya tidak terlalu besar juga (Tabel 2.20. dan Peta 2.14.)


2 - 91

Tabel 2.20. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Kec. Jambi Kelompok Umur

Kec. Mestong

Luar Kota L

P

Jml

L

Kec. Sekernan

P

Jml

L

P

Kec. Maro Sebo Jml

L

P

Kec. Kumpeh Jml

L

P

Kec. Kumpeh Ulu Jml

L

P

Kec. Sungai Bahar Jml

L

P

Jumlah

Jml

0–4

2.930

2.767

5.697

2.316

2.148

4.464

1.643

1.557

3.200

1.421

1.367

2.788

1.164

1.115

2.279

2.933

2.812

5.745

2.535

2.224

4.759

28.932

5–9

3.042

2.873

5.915

2.405

2.230

4.635

1.766

1.617

3.383

1.475

1.420

2.895

1.209

1.157

2.366

3.046

2.919

5.965

2.632

2.309

4.941

30.100

10 – 14

3.119

2.944

6.063

2.465

2.256

4.721

1.749

1.657

3.406

1.512

1.455

2.967

1.239

1.186

2.425

3.122

2.992

6.114

2.698

2.367

5.065

30.761

15 – 19

3.024

2.855

5.879

2.390

2.217

4.607

1.696

1.607

3.303

1.466

1.411

2.877

1.201

1.150

2.351

3.027

2.902

5.929

2.616

2.295

4.911

29.857

20 – 24

2.913

2.751

5.664

2.303

2.135

4.438

1.634

1.548

3.182

1.413

1.359

2.772

1.157

1.108

2.265

2.913

2.795

5.708

2.520

2.211

4.731

28.760

25 – 29

2.791

2.635

5.426

2.206

2.046

4.252

1.565

1.483

3.048

1.353

1.302

2.655

1.109

1.062

2.171

2.794

2.687

5.481

2.414

2.118

4.532

27.565

30 – 34

2.382

2.249

4.631

1.883

1.746

3.629

1.335

1.266

2.601

1.155

1.111

2.266

946

906

1.852

2.384

2.284

4.668

2.060

1.807

3.867

23.514

35 – 39

2.165

2.044

4.209

1.711

1.587

3.298

1.214

1.151

2.365

1.050

1.010

2.060

860

824

1.684

2.167

2.078

4.245

1.873

1.643

3.516

21.377

40 – 44

1.587

1.499

3.086

1.254

1.163

2.417

892

843

1.735

770

741

1.511

630

604

1.234

1.589

1.523

3.112

1.373

1.204

2.577

15.672

45 – 49

1.130

1.067

2.197

893

828

1.721

534

601

1.135

548

527

1.075

449

430

879

1.131

1.084

2.215

978

858

1.836

11.058

50 – 54

776

733

1.509

614

569

1.183

435

413

848

376

362

738

308

295

603

777

745

1.522

671

589

1.260

7.663

55 – 59

535

506

1.041

423

393

816

300

285

585

260

250

510

213

204

417

536

514

1.050

463

406

869

5.288

60 – 64

464

437

901

367

340

707

260

247

507

225

216

441

184

176

360

464

445

909

401

32

433

4.258

65 – 69

262

247

509

202

192

394

147

139

286

127

122

249

104

100

204

262

251

513

226

199

425

2.580

70 – 74

199

188

387

157

146

303

111

106

217

96

93

189

79

76

155

199

191

390

172

151

323

1.964

75+

141

133

274

111

103

214

79

75

154

68

66

134

56

54

110

141

135

276

122

107

229

1.391

27.460

25.928

5.3388

21.700

20.099

41799

15.360

14.595

29.955

13.315

12.812

26.127

10.908

10.447

21.355

27.485

26.357

53.842

23.754

20.520

44.274

270.740

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi, Tahun 2004 103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

PETA STRUKTUR PENDUDUK KABUPATEN MUARO JAMBI

104°20'

1°10'

1°10'

103°10'


LEGENDA :


^( # # Tanjung


S


0 - 14 ( belum produktif )


15 - 64 ( produktif ) > 65 ( tidak produktif )

Kecamatan Kumpeh

2 - 92

1°30'

Mersaro

Ibukota Kecamatan

Sungai

# Jambi Kecil

Kota Jambi

Ibukota Kabupaten

Struktur Penduduk :

# Pudak

# LAPORAN AKHIR Ke Pijoan Simpang RPJP Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

ar i tang H . Ba

1°20'

1°20'

Kecamatan Sekernan

1°30'

Total

D. Tingkat Pendidikan Penduduk Salah satu indikator pokok kualitas sumberdaya manusia adalah pendidikan. Pendidikan merupakan komponen penting dalam pengembangan wilayah yang bertumpu pada masyarakat lokal. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk suatu daerah, maka semakin baik pula kualitas sumberdaya manusianya. Semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia, semakin terbuka untuk menerima inovasi dan perubahan yang tepat bagi pengembangan wilayahnya. Atau dapat juga dikatakan dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan masyarakat mampu menangkap berbagai peluang perkembangan di sekitarnya dalam rangka perbaikan kualitas hidupnya. Demikian juga pada tingkat individu, semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi akses untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan semakin terbuka

peluang

untuk

meningkatkan

kesejahteraan.

Dengan

demikian

pendidikan

memberikan peluang terjadinya mobilitas sosial bagi kelompok penduduk tertentu. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Muaro Jambi ditunjukkan dengan ijasah tertinggi yang dimiliki. Data SUSENAS Provinsi Jambi tahun 2003 menunjukkan sebagian besar (64,84%) penduduk Kabupaten Muaro Jambi yang berumur 10 tahun ke atas tidak tamat SD dan tamat SD/MI/sederajat. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Muaro Jambi. (Tabel 2.21.) Tabel 2.21. Persentase Penduduk 10 tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi yang dimiliki Kabupaten Muaro Jambi, 2003 Ijasah Tertinggi Tidak punya SD/MI/sederajat SLTP/MT/Sederajat/Kejuruan SMU/MA/Sederajat SM Kejuruan Diploma I/II Diploma III/Sarmud Diploma IV/S1 S2/S3

Laki-laki 26,03 36,68 20,07 11,45 3,97 0,34 0,82 0,64 0,00

Perempuan 31,97 35,22 17,32 11,65 2,07 1,05 0,45 0,26 0,00

Total 28,85 35,99 18,77 11,54 3,07 0,68 0,65 0,46 0,00

Sumber: SUSENAS 2003, BPS Provinsi Jambi, 2004

Indikator lain yang menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan adalah data rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah. Data rata-rata lamanya sekolah, misalnya masih menunjukkan angka sekitar 5,2 tahun untuk perempuan dan 6,7 tahun untuk laki-laki yang jauh lebih rendah daripada angka tingkat Propinsi Jambi sebesar 6,1 tahun untuk perempuan dan 7,4 tahun untuk laki-laki. Bahkan angka melek huruf pada orang dewasa di Kawasan Kabupaten Muaro Jambi (92,1% pada perempuan dan 98,2% pada laki-laki) juga sudah lebih tinggi dari angka propinsi yang hanya 90,5% pada perempuan dan 96,9% pada laki-laki.


2 - 93

Jika dirunut lebih lanjut persoalan pendidikan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi tampaknya memang terdapat masalah pada jenjang pendidikan dasar yang mengindikasikan partisipasi yang sedikit lebih rendah daripada angka di tingkat propinsi. Angka partisipasi sekolah dasar mencapai 93,4%; sementara di tingkat propinsi dan nasional angkanya berturut-turut sudah mencapai 96,8% dan 96,1%. Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi terjadi kecenderungan yang sama, bahwa tingkat partisipasi pendidikan menengah di Kabupaten Muaro Jambi lebih rendah daripada di tingkat propinsi maupun nasional secara keseluruhan. Satu pengecualian harus dibuat untuk jenjang pendidikan tinggi partisipasinya sudah sedikit melebihi Propinsi Jambi maupun nasional. Hal ini mungkin terjadi karena terdapat jumlah pelayanan yang sudah cukup memadai untuk jenjang pendidikan yang bersangkutan dan dalam jangkauan untuk dapat ditempuh oleh anak-anak yang usianya sudah semakin dewasa, sehingga hambatan untuk menempuh pendidikan sudah semakin kecil. Satu fakta yang turut menjelaskan kondisi ini adalah terdapatnya perguruan tinggi negeri maupun swasta di wilayah kabupaten ini, sehingga mampu memberikan kemudahan akses untuk mencapai pendidikan tinggi bagi masyarakat dengan biaya yang relatif lebih murah. Pengamatan lain yang penting ialah adanya kecenderungan partisipasi yang semakin rendah pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Hal ini sebenarnya juga terjadi di Propinsi Jambi dan mungkin juga pola umum untuk seluruh Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan semakin tingginya angka drop-out pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini tampaknya mencerminkan rendahnya kemampuan sebagian masyarakat untuk membiayai pendidikan anak-anaknya sampai pada pendidikan menengah atas, apalagi pada jenjang pendidikan tinggi. Ini membawa implikasi bahwa pada jenjang menengah dan tinggi perlu ada upaya-upaya khusus dalam rangka memberi peluang pengembangan SDM yang handal di masa depan. Keterbatasan kemampuan orang tua murid untuk pembiayaan sekolah anak-anaknya yang potensial berprestasi unggul hendaknya sebagian dapat diambil alih oleh pemerintah; sehingga mereka mampu memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam rangka aktualisasi diri. Komitmen pengembangan sumberdaya manusia yang unggul melalui pendidikan ini di antaranya dapat diwujudkan dengan membuat kesepakatan politik bersama-sama dengan pihak legislatif untuk menjamin keberlanjutan pendanaannya baik dalam bentuk sekolah-sekolah unggulan, beasiswa putra daerah berprestasi maupun berbagai bentuk insentif lainnya. Tanpa peranan ekstra dari pemerintah dan dukungan komitmen politik dari legislatif diperkirakan akan sulit diwujudkan kualitas SDM yang unggul di masa depan. Hal ini perlu jaminan, karena orientasi pandang jangka pendek dengan memilih program-program jangka pendek yang cepat menghasilkan akan menjadi pilihan utama dalam periode otonomi daerah ini. Sementara itu investasi SDM merupakan investasi berjangka panjang yang tidak segera menghasilkan, tetapi baru akan dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Dengan demikian cara pandang jangka pendek akan menempatkan pengembangan SDM pada prioritas yang tidak tinggi.


2 - 94

Perkembangan kegiatan pendidikan yang ditunjukkan dengan perkembangan jumlah murid dan guru dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah selama 2000-2004. Perkembangan murid TK menunjukan peningkatan, dengan pertambahan murid sebanyak 1.429 murid atau meningkat 13,86% per tahun dalam kurun waktu 2000-2004. Data tahun 2000 menunjukkan jumlah murid TK sebanyak 853 anak yang tersebar di 5 kecamatan.

Sementara itu data

tahun 2004 mencatatkan jumlah murid TK sebanyak 368 anak (Jambi Luar Kota), 154 anak (Mestong), 181 anak (Sekernan), 205 anak (Maro Sebo), 37 anak (Kumpeh), 280 anak (Kumpeh Ulu) dan 741 anak (Sungai Bahar). Sehingga total murid TK yang ada di Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan tahun 2004 adalah sebanyak 1.966 anak. Pada jenjang pendidikan dasar, perkembangan murid SD dan MI menunjukkan kecenderungan menurun pada tahun 2002 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2003-2004. Pada tahun 2000, murid SD berjumlah 9.188* anak maka tahun 2004 bertambah menjadi 38.379 anak. Secara spasial, murid SD tesebar di 6 kecamatan baik pada tahun 2000 maupun 2004. Pada tahun 2004 dari 43.398 murid SD dan MI terdiri dari 14.740 anak di Kecamatan Jambi Luar Kota, 13.397 anak di Kecamatan Mestong, 4.613 anak Kecamatan di Sekernan, 5.140 anak di Kecamatan Maro Sebo, 4.301 anak di Kecamatan Kumpeh dan 1.207 anak di Kecamatan Kumpeh Ulu. Untuk tingkat SLTP, selama Tahun 2000-2004, jumlah murid menurun sebanyak 2 anak atau – 2,4% per tahun dari 8.654 anak menjadi 8.652 anak. Dilihat dari kompisisi spasialnya, tidak terdapat perubahan selama 2000-2004. Pada tahun 2000 dari 8.854 anak yang bersekolah SLTP sekitar 41,42% (2.826 anak) berada di Kecamatan Jambi Luar Kota, sisanya terdiri 2.284 anak di Kecamatan Mestong, 704 anak di Kecamatan Sekernan, 582 anak di Kecamatan Maro Sebo dan 427 anak di Kecamatan Kumpeh. Sementara itu pada tahun 2004, komposisi spasialnya relatif lebih merata, jumlah murid SLTP terbanyak (2.138 anak) berada di Kecamatan Sungai Bahar yang merupakan 26% dari total murid SLTP, sisanya berada di Kecamatan Jambi Luar Kota.` Pada jenjang pendidikan menengah yang meliputi SMU, SMK dan MAN, jumlah murud mengalami peningkatan dari hanya 299 anak tahun 2000 menjadi 3.170 anak tahun 2004. Dalam perkembangannya, kompisi spasial murid SMU mengalami perubahan. Kalau pada tahun 2000 hanya terdapat di Kecamatan Sekernan dan Kecamatan Maro Sebo dan Jambi Luar Kota, maka pada tahun 2004 sudah tersebar di 7 kecamatan yaitu 783 anak di Kecamatan Jambi Luar Kota), 395 anak di Kecamatan Mestong, 562 anak di Kecamatan Sekernan, 289 anak di Kecamatan Maro Sebo, 180 anak di Kecamatan Kumpeh, 241 anak di Kecamatan Kumpeh Ulu dan 720 anak di Kecamatan Sungai Bahar.


2 - 95

Tabel 2.22. Banyaknya Murid di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000-2004 Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 Pertumbuhan 2000-2004 (%/Tahun)

TK 853 Tad 1.552 1.762 1.966

MI&SD 9.188* Tad 7.434* 38.047 38.379

SMPN&S 8.654 Tad 7.576 8.131 8.652

SMAN&S/ 299 tad 2.336 2.810 3.170

13,86

-1,22

2,40

42,01

Sumber: Kabupaten Muaro Jambi Dalam Angka Tahun 2000 - 2004. Keterangan: * hanya murid MI

Seiring dengan peningkatan jumlah murid, maka jumlah guru juga mengalami peningkatan selama 2000-2004, kecuali untuk tingkat SD dan SLTP. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah guru TK mengalami meningkat 29,82% per tahun dan jumlah guru SMA meningkat 24,84% per tahun. Sementara itu meskipun jumlah murid SD mengalami penurunan, jumlah guru SD justru mengalami peningkatan sebesar 0,12% per tahun selama 2000-2004. Kondisi sebaliknya terjadi pada tingkat SLTP, peningkatan jumlah murid, diiringi dengan penurunan jumlah guru sebesar -2,83% per tahun. Tabel 2.23. Banyaknya Guru di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000-2004 Tahun TK MI/SD SMPN&S 2000 62 409* 378 2001 tad Tad tad 2002 154 1.702 599 2003 326 1.430 395 2004 272 1.539 499 Pertumbuhan 29,82 0,12 -2,83 2000-2004 (%/Tahun)

SMAN&S/SMK/ 64 tad 180 142 239 24,84

Sumber: Kabupaten Muaro Jambi Dalam Angka Tahun 2000 - 2004

E. Tingkat Kesehatan Penduduk Tingkat kesehatan merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan erat dengan mutu sumberdaya manusia sebagai salah satu sumberdaya penting dalam pembangunan. Tingkat kesehatan yang semakin baik akan menghasilkan kualitas manusia yang lebih baik yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas daerah. (Hera dkk, 2000). Berdasarkan Laporan UNDP tentang Human Development Index tahun 2004, tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Muaro Jambi masih relatif rendah. Hal ini ditunjukkan dengan angka harapan hidup yang masih relatif agak rendah untuk kondisi Indonesia saat ini. Pada tahun 2002 yang lalu angka harapan hidup saat lahir di Kabupaten Muaro Jambi mencapai angka 68,2 tahun untuk perempuan dan 64,3 tahun untuk laki-laki. Dibandingkan dengan angka harapan hidup untuk Propinsi Jambi yang sebesar 64,8 tahun untuk laki-laki dan 68,8 tahun untuk perempuan, maka angka harapan hidup di Kawasan Kabupaten Muaro


2 - 96

Jambi ini masih sedikit lebih rendah, demikian juga jika dibandingkan dengan angka Kota Jambi angka harapan hidup di wilayah Kabupaten Muaro Jambi ini agak jauh lebih rendah. Meskipun demikian dibandingkan dengan kondisi nasional pada kelompok penduduk perempuan kondisinya jauh lebih baik (66,2 tahun), sedangkan pada kelompok penduduk laki-laki kondisinya lebih buruk dari kondisi nasional (66,2 tahun). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.24. di bawah ini.

Tabel 2.24. Perbandingan Indikator SDM, Tahun 2002 Indikator SDM


Kota Jambi

Propinsi Jambi

Angka harapan hidup saat lahir: - Laki-laki - Perempuan

64,3 68,2

66,8 70,8

64,8 68,8

Penduduk tanpa akses memperoleh air bersih Penduduk tanpa akses pelayanan kesehatan

34,4 25,8

29,2 0,7

47,4 23,1

Anak balita dengan gizi buruk* Persen penduduk tidak mencapai usia 40 tahun

18,4 14,8

21,0 11,5

25,0 14,2

Angka kematian bayi Penduduk dengan keluhan kesehatan

43,3 7,5

32,9 9,9

43,4 18,8

4,5 8,6

6,7 6,7

12,3 5,8

43,3 57,5

46,4 46,4

60,5 61,6

Tingkat kesakitan Lamanya sakit Persentase penduduk melakukan pengobatan sendiri Kelahiran dibantu petugas medis Sumber: National Human Development Report, 2004

Angka kematian bayi (IMR) seringkali dipercayai menjadi tolok ukur tingkat perkembangan sosial ekonomi wilayah. Untuk wilayah Kabupaten Muaro Jambi angka IMR mencapai angka 43,3 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini jauh lebih tinggi daripada angka IMR Kota Jambi yang sebesar 32,9 per 1000 kelahiran hidup, tetapi lebih rendah dari angka Propinsi Jambi sebesar 43,4 per 1.000 kelahiran dan angka nasional sebesar 43,5 per 1.000 kelahiran. Dengan demikian ada persoalan sosial ekonomi yang cukup besar di wilayah ini, karena IMR sebagai cermin kondisi sosial ekonomi masih menunjukkan angka yang tinggi. Jika diuraikan lebih lanjut apa yang tersirat dari angka IMR yang tinggi antara lain adalah: a. Relatif rendahnya derajad pengetahuan dan praktik pemeliharaan kehamilan dan perawatan bayi dan anak oleh kaum ibu di wilayah ini. b. Faktor rendahnya pendidikan kaum ibu merupakan salah satu penyebab penting minimnya pengetahuan tentang KIA. c. Kinerja program-program KIA perlu ditingkatkan lagi melalui upaya-upaya non konvensional yang disesuaikan dengan kondisi setempat. d. Komitmen kontinuitas pembiayaan pengembangan sumberdaya manusia perlu diperoleh dari tingkatan politis, jika masa depan wilayah Kabupaten Muaro Jambi memang diharapkan lebih baik lagi.


2 - 97

e. Perlunya identifikasi kemungkinan adanya faktor-faktor sosio-kultural yang berpengaruh terhadap tingginya IMR. Sebagian dari penjelasan tentang alasan masih relatif rendahnya kualitas fisik SDM di Kawasan Kabupaten Muaro Jambi adalah masih rendahnya tingkat kecukupan gizi dan kualitas nutrisi bagi bayi dan anak serta masih buruknya kualitas kesehatan dan sanitasi lingkungan. Persentase bayi dan anak yang memiliki status gizi buruk pada tahun yang sama mencapai 18,4% atau lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pada tingkat propinsi maupun Kota Jambi. Demikian juga dibandingkan kondisi nasional posisi Kabupaten Muaro Jambi sudah jauh lebih baik, karena pada tingkat nasional tercatat persentase balita dengan gizi buruk mencapai 25,8%. Rendahnya kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan tampaknya memiliki kontribusi penting yang menentukan kualitas SDM. Hal ini juga terlihat dari persentase penduduk yang tidak memiliki akses untuk menggunakan air bersih sebesar 34,2% dan penduduk yang tidak memiliki akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebesar 25,8%. Sebagian penjelasan dari rendahnya akses perolehan pelayanan air bersih maupun pelayanan kesehatan dasar sebenanya terletak pada seting wilayah yang memiliki akses yang agak terbatas dan medan yang agak berat, meskipun pemerintah sudah mencoba memberikan fasilitas pelayanan dengan rasio fasilitas per jumlah penduduk yang jauh lebih tinggi di wilayah-wilayah berkepadatan penduduk rendah semacam ini. Namun demikian kondisi kualitas fisik SDM yang dihasilkan di wilayah ini belum begitu baik. Tingginya tingkat kesehatan yang dicapai berkaitan dengan tingkat pelayanan kesehatan. Salah faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pelayanan kesehatan ketersediaan tenaga kesehatan. Sampai dengan tahun 2004 tenaga kesehatan yang berjumlah 504 orang dengan bidan dan perawat merupakan tenaga kesehatan dengan jumlah terbanyak yaitu sebanyak 180 orang dan 104 orang. Dibandingkan pada tahun 1996, jumlah tenaga kesehatan mengalami penurunan sebanyak 67 orang. Penurunan ini terjadi pada jumlah dokter spesialis di kabupaten ini, (Tabel 2.25)


2 - 98

Tabel 2.25. Perkembangan Jumlah Tenaga Medis dan Para Medis Menurut Bidang Kesehatan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 No

Tenaga Kesehatan

2000

2001

2002

2003

2004

Pertumbuhan (%)

1

Dokter Spesialis

0

0

0

0

0

2

Dokter Umum

20

22

23

38

45

-100 5,65

3

Dokter Gigi

13

14

14

13

15

-6,19

4 5

Farmasi/Apoteker

0

1

1

2

2

0

Sarjana Kesehatan Masyarakat

0

1

2

7

11

0

6

Asisten Apoteker

10

13

11

11

20

2,83

7

Bidan

164

172

174

180

180

-2,37

8

Akper

11

12

15

22

78

11,35

9

SPPH/Sanitasi

20

20

24

16

19

-7,35

10

Perawat

94

96

96

89

104

-7,62

11

APK-TS

3

15

8

18

30

9,05

Jumlah

335

366

368

396

504

-1,55

Sumber: www.muarojambi.go.id tahun 2005 dan Muaro Jambi Dalam Angka Tahun 2002, 2003, 2004

F. Mobilitas Spasial Mobilitas spasial penduduk di kawasan Kabupaten Muaro Jambi yang terjadi secara permanen maupun non-permanen memiliki implikasi terhadap ketersediaan sumberdaya manusia setempat. Mobilitas permanen berwujud migrasi masuk diyakini masih terjadi secara selektif melibatkan mereka yang cukup berada untuk memperoleh pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di dalam lingkup kabupaten ini. Sebaliknya sebagian mereka yang melakukan migrasi keluar sebagian kecil akan kembali dan sebagian besar justru akan meninggalkan wilayah ini secara permanen. Dengan kata lain dalam hal ini wilayah Kabupaten Muaro Jambi cenderung dirugikan oleh mereka yang keluar untuk mencari fasilitas pendidikan tinggi di tempat lain, meskipun kabupaten ini juga memperoleh keuntungan pasokan sumberdaya manusia terdidik dari daerah-daerah lainnya. Selain itu migrasi masuk ke wilayah ini sebenarnya dipicu oleh program-program investasi swasta dalam kaitannya dengan eksploitasi sumberdaya alam di daerah hinterland yang mendatangkan penduduk migran dari tempat lain sebagai tenaga kerjanya. Sampai dengan tahun 2004 tercatat jumlah migrasi penduduk yang masuk adalah sekitar 26.991 jiwa. Jumlah penduduk migran ini sendiri besarnya mencapai 9,17% dari total penduduk wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang pada tahun 2004 tercatat sebesar 294.382 jiwa. Jika dipandang dari perbandingannya dengan penduduk yang keluar untuk memperoleh pendidikan tinggi ke luar daerah dan kemudian menetap di luar Kabupaten Muaro Jambi, kelompok penduduk migran ini biasanya berpendidikan lebih rendah, terutama mereka yang bekerja di sektor informal kota. Atau secara umum imbangan kualitas penduduk yang masuk dan yang keluar cenderung merugikan, meskipun dari kuantitasnya jauh lebih besar. Selain itu masih ada sejumlah penduduk migran lain yang masuk secara spontan yang bekerja pada berbagai


2 - 99

perusahaan swasta yang berkembang maupun berusaha sendiri di berbagai sektor ekonomi formal. Tabel 2.26. Jumlah Migrasi Penduduk di Kabupaten Muaro Jambi, Tahun 2004 Kecamatan Jambi Luar Kota Mestong Sekernan Maro Sebo Kumpeh Kumpeh Ulu Sungai Bahar Total

Datang Laki-laki Perempuan 232 380 3.152 3.115 4.328 3.225 385 178 2.506 2.048 3.655 3.656 75 56 14.333 12.658

Jumlah 612 6.267 7.553 563 4.554 7.311 131 26.991

% 1,08 14,04 22,43 1,98 20,01 12,18 0,27 9,17

Sumber: Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Tahun 2005

Mobilitas SDM yang juga memiliki makna penting dalam pembangunan adalah sirkulasi (menginap di tempat tujuan tanpa niat menetap) dan komutasi (pergi dan kembali pada hari yang sama). Kedua macam mobilitas SDM ini sifatnya tidak permanen. Jumlahnya sebenarnya jauh lebih besar daripada migrasi yang sifatnya permanen, namun tidak tersedia datanya. Pada tingkatan ini dapat disebutkan bahwa untuk saat ini mobilitas non-permanen tampaknya begitu penting peranannya, karena situasi di wilayah ini sangat kondusif untuk berjalannya mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen biasanya ditempuh bila seseorang atau kelompok orang ingin mempertahankan manfaat sosial tertentu dengan tinggal di satu tempat tertentu (desa) dan pada saat yang sama ingin juga menikmati manfaat ekonomi tempat lain terutama dengan pekerjaan di wilayah lain (kota). Dalam konteks Kabupaten Muaro Jambi kebutuhan interaksi desa-kota dalam rangka memenuhi dua kepentingan di atas sudah sangat berkembang, sehingga mobilitas nonpermanen menjadi mekanisme yang sangat relevan. Satu hal yang mungkin perlu dilakukan pada tingkat wilayah adalah bagaimana mengefektifkan keragaman potensi antar daerah yang dapat secara sinergis membangkitkan kegiatan ekonomi wilayah dan menempatkan mobilitas non-permanen sebagai salah satu agen interaksinya. Interaksi antar wilayah yang efisien oleh pelaku mobilitas non-permanen dapat dioptimumkan potensi antar wilayah yang beragam dalam rangka mencapai tujuan pembangunan regional.

G. Mobilitas Sosial Dimensi mobilitas sosial juga satu hal yang penting untuk dibicarakan ketika membahas peningkatan kualitas SDM. Pada saat pendidikan tinggi masih dapat digunakan sebagai kendaraan untuk memperoleh status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi dalam masyarakat, maka masyarakat akan bersemangat untuk melakukannya secara swakarsa bahkan dengan mengorbankan aset-aset seperti tanah dan bangunan. Namun situasi semakin sulitnya


2-

keadaan

ekonomi

dan

sulitnya

memperoleh

pekerjaan

meskipun

seseorang

sudah

berpendidikan tinggi akan membuat disinsentif bagi masyarakat untuk melakukan investasi di bidang SDM bagi anak-anaknya. Hal ini juga didorong oleh realita bahwa masyarakat sebenarnya sudah cukup miskin, bahkan untuk memenuhi kebutuhan yang paling primer sekalipun. Dilihat dari tingkat pendapatannya secara absolut maupun pola pengeluarannya ternyata sebagian masyarakat Kabupaten Muaro Jambi ini dapat dikatakan relatif miskin. Menurut laporan UNDP (tahun 2002) pendapatan riil per kapita di wilayah ini rata-rata hanya Rp 964.000,- per tahun, lebih rendah dibandingkan dengan kondisi di Kota Jambi yang dilaporkan sebesar Rp 1.594.000,- per kapita per tahun dan Propinsi Jambi sebesar Rp 1.270.000,- per kapita per tahun. Sementara itu proporsi pengeluaran untuk makanan sudah mencapai 69,4%, sehingga hanya ada sekitar 30% saja yang digunakan untuk berbagai kebutuhan non makanan termasuk pendidikan, kesehatan dan transportasi yang semuanya sangat mahal untuk ukuran kebanyakan penduduk di wilayah ini. Rendahnya komponen pendapatan yang digunakan untuk belanja pendidikan dan kesehatan juga menjelaskan alasan masih rendahnya kualitas SDM di kabupaten ini. Belanja total untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi hanya sekitar 2,3% dari pendapatan penduduk. Belanja yang sama di tingkat propinsi angkanya sudah mencapai 3,1%, sedangkan di Kota Jambi mencapai 4,1%. Satu hal yang membuat sebagian besar penduduk wilayah pedesaan Kabupaten Muaro Jambi dapat bertahan dalam pendapatan yang rendah antara lain adalah masih relatif tersedianya lahan budidaya tanaman subsisten yang menyediakan bahan pangan setempat. Dimensi sosio kultural lainnya yang penting diperhatikan dalam pengembangan SDM di wilayah Kabupaten Muaro Jambi adalah adanya kenyataan bahwa tingkat budaya yang dicapai sebagian anggota masyarakat masih pada taraf yang agak rendah. Dalam masyarakat seperti ini perolehan pendidikan yang lebih tinggi seringkali dimaknai sebagai upaya pengayaan batin menuju kearifan sebagai manusia yang utuh, bukan sebagai wahana untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi. Sementara itu mereka juga memandang hakekat berkarya adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang juga berjangka pendek. Hal ini merupakan satu hambatan kultural dalam pengembangan SDM yang solusinya tentu saja harus dicari pada tingkat kultural juga. Selain itu orientasi cara pandang ke depan juga masih pendek yang berarti sebagian besar masyarakat belum dapat diajak untuk melakukan hal-hal yang sifatnya jangka panjang seperti dalam pengembangan SDM ini. Satu nilai kultural penting yang dimiliki masyarakat Kabupaten Muaro Jambi adalah eratnya persahabatan dengan alam, sehingga menghasilkan eksploitasi yang minimal. Dengan demikian pada dasarnya masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi ini merupakan masyarakat yang ramah terhadap lingkungan.


2-

H. Ketenagakerjaan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menunjukkan tingkat kesemapatn kerja yang tersedia, semakin tinggi TPAK maka akan semakin tinggi kesempatan kerja yang tersedia. TPAK di Kabupaten Muaro Jambi jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Jambi maupun Propinsi Jambi secara keseluruhan. Pada tahun 2002 tercatat TPAK di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 70%, sedangkan di Kota Jambi 56% dan di Propinsi Jambi sekitar 65%. Posisi Kabupaten Muaro Jambi yang terletak di pinggiran Kota Jambi tampaknya memberikan keuntungan tersendiri, karena dengan letaknya yang langsung berbatasan dengan Kota Jambi sebagian besar warga

kabupaten ini

dapat

mengkombinasikan pekerjaan-pekerjaan

tradisional di pedesaan sekaligus memperoleh pekerjaan di Kota Jambi yang dapat dijangkau dengan mobilitas harian. Tabel 2.27. berikut menyajikan data TPAK dan pengangguran di Kabupaten Muaro Jambi dibandingkan dengan Kota Jambi dan Propinsi Jambi. Tabel 2.27. Perbandingan TPAK dan Jumlah Pengangguran, Tahun 2002 Kabupaten Aspek yang Dibandingkan Muaro Jambi

Kota Jambi

Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

70,0

56,1

Propinsi Jambi 65,2

Tingkat pengangguran terbuka (%) Pekerja kurang dari 14 jam/minggu

11,2 4,77

11,8 2,78

9,0 3,55

Pekerja kurang dari 35 jam/minggu

43,77

14,76

37,66

Sumber: National Human Development Report, 2004

Data Susenas Provinsi Jambi menunjukkan tenaga kerja di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2003 berjumlah 110.551 orang. Sebagian besar (64,46%) tenaga kerja tersebut bekerja di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan tumpuan utama mata pencaharian penduduk Kabupaten Muaro Jambi. Sektor lain yang cukup besar memberikan peluang pekerjaan bagi penduduk Kabupaten Muaro Jambi adalah Sektor industri dan perdagangan. Kedua sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 21,52% terhadap total penyerapan tenaga kerja. (Tabel 2.28.) Tabel 2.28. Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Kabupaten Muaro Jambi, 2003 Jenis Lapangan Usaha Utama Pertanian Pertambangan dan Galian Industri Listrik, Gas dan Air Konstruksi Perdagangan Transport dan Komunikasi Keuangan Jasa Lainnya Jumlah

Jumlah 72.364 715 13.062 0 2.234 10.704 5.458 0 5.900 114 110.551

% 65,46 0,65 11,82 0 2,02 9,68 4,94 0 5,34 0,1 100,00

Sumber: Susenas Propinsi Jambi, Tahun 2003 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 102 Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

2-

Pada tingkat wilayah adanya mismatch antara pasokan sumberdaya manusia dengan kebutuhan riilnya tercermin dari adanya setengah pengangguran dan pengangguran. Menilik angka pengangguran terbuka yang cukup tinggi, yaitu sekitar 11,2% di Kabupaten Muaro Jambi dan 11,8% di Kota Jambi dapat diduga kuat terjadi pengangguran terselubung yang cukup tinggi di wilayah Propinsi Jambi secara keseluruhan. Wilayah Kota Jambi dan daerah perluasannya cenderung menunjukkan angka pengangguran terbuka yang relatif tinggi dibandingkan angka di tingkat propinsi sebesar 9,0%. Jika diamati dari tingginya mereka yang masuk dalam kategori setengah pengangguran seperti didefinisikan mereka yang bekerja kurang dari 14 jam per minggu yang angkanya mencapai lebih 10%. Sementara itu jika definisi pengangguran diperluas dengan hanya menganggap mereka yang bekerja penuh 35 jam per minggu maka akan ada sekitar 45% angkatan kerja yang menganggur. Satu hal yang penting diamati di sini adalah adanya angka setengah pengangguran yang cukup tinggi. Dengan demikian dari setiap 100.000 orang yang tercatat bekerja di wilayah ini ada sekitar 5.000 jiwa setengah penganggur berdasarkan definisi bekerja kurang dari 15 jam seminggu dan sekitar 45.000 jiwa setengah penganggur menurut definisi bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Angka-angka tersebut di atas dapat dikatakan sebagai angka yang konservatif, karena dihitung berdasarkan keadaan ketika banyak kegiatan ekonomi dapat berjalan normal dalam pengaruh krisis. Dalam kondisi setelah pulih dari krisis pun ketika belum semua kegiatan ekonomi terpulihkan atau tidak akan terpulihkan lagi maka persoalan pengangguran dan setengah pengangguran masih akan menunjukkan angka yang lebih besar. Dengan demikian angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran di Kabupaten Muaro Jambi merupakan masalah besar yang sangat riil sampai saat ini. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengintegrasikan masalah ini dengan masalah-malasah lainnya dalam konteks penyusunan rencana-rencana pembangunan baik yang spasial maupun non spasial.

4.1.3.

Ekonomi

A. Ekonomi Regional Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (1993-2003) perkembangan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan kenaikan PDRB per kapita dan mantapnya struktur ekonomi wilayah. 1.

Pertumbuhan Ekonomi 1993-2004

Kondisi ekonomi regional Kabupaten Muaro Jambi ditunjukkan dengan perkembangan dan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Muaro Jambi selama kurun waktu 1993 – 2004 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 1993, PDRB Kabupaten Muaro Jambi adalah sebesar Rp 173.925,05 juta dan pada tahun 2004 mengalami Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 103 Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

2-

peningkatan menjadi Rp 287.183,16 juta dengan laju pertumbuhan sebesar 4,66%. Sedangkan untuk PDRB tanpa memperhitungan nilai tambah dari sektor penambangan minyak, pada tahun 1993 adalah sebesar Rp 154.890,69 juta dan pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp 261.042,56 juta dengan laju pertumbuhan sebesar 4,86%. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara PDRB tanpa minyak dan PDRB minyak. Hal ini menunjukkan bahwa sektor minyak bukan sektor yang dominan dalam perekonomian Muaro Jambi. Bahkan laju pertumbuhan PDRB tanpa minyak sedikit lebih tinggi dibandingan dengan PDRB tanpa minyak. Kabupaten Muaro Jambi merupakan pemekaran dari Kabupaten Batanghari yang menjadi daerah otonom pada tahun 1999. Pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Muaro Jambi setelah menjadi daerah otonom lebih lambat dibandingkan pada saat masih bergabung dengan Kabupaten Muaro Jambi. Kalau pada tahun 1993-1999 (masih bergabung dengan Kabupaten Muaro Jambi), pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Muaro Jambi mencapai 6,13% per tahun (tanpa minyak) dan 6,02% per tahun (dengan minyak). Pada tahun 2000-2004 (setelah menjadi daerh otonom), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi melambat menjadi 3,72% per tahun (tanpa minyak) dan 3,27% per tahun (dengan minyak). Melambatnya laju pertumbuhan ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan sektor-sektor dominan dalam ekonomi wilayah Kabupaten Muaro Jambi yaitu pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Pertumbuhan sektor pertanian melambat dari 6,85% per tahun menjadi 3,16% per tahun. Sektor industri pengolahan melambat dari 6,11% menjadi 3.57% dan sektor perdagangan melambat dari 12,50% per tahun menjadi 5,57% per tahun. Bahkan pertumbuhan sektor minyak yang memberikan kontribusi 9,10%

tahun 2004 menurun dari

4,32% per tahun menjadi -0,29% per tahun.


2-

Tabel 2.29. PDRB Kabupaten Muaro Jambi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2000 dan 2004 (Juta Rupiah) No 1

Lapangan Usaha

Pertanian a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Perikanan 2 Pertambangan dan Penggalian a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Tanpa Gas c. Penggalian 3 Industri Pengolahan a. Industri Migas 1. Pengilangan Minyak Bumi 2. Gas Alam Cair b. Industri Tanpa Migas 1. Makanan, Minuman dan Tembakau 2. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki 3. Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya 4. Kertas dan Barang Cetakan 5. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet 6. Semen dan Barang Galian bukan logam 7. Logam Dasar Besi dan Baja 8. Alat Angkutan, Mesin dan Peralatan 9. Barang Lainnya 4 Listrik, Gas dan Air Bersih a. Listrik b. Gas Kota c. Air Bersih 5 Bangunan 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran a. Perdagangan Besar dan Eceran b. Hotel c. Restoran 7 Pengangkutan dan Komunikasi a. Pengangkutan 1. Angkutan Rel 2. Angkutan Jalan Raya 3. Angkutan Air 4. Angkutan Udara 5. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa a. Bank b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank c. Sewa Bangunan d. Jasa Perusahaan 9 Jasa-jasa a. Pemerintahan dan Pertahanan b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi 3. Perorangan dan Rumah Tangga PDRB PDRB Tanpa Minyak Sumber: BPS Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000

2000

2004

82.894,00 16.309,00 42.955,00 7.467,00 12.269,00 3.894,00 29.615,00 26.891,00

93.865,14 16.239,04 53.083,98 7.660,49 14.321,24 4.580,40 29.268,06 26.140,60

2.724,00 58.803,49 0,00 0,00 0,00 58.803,49 3.967,00 241,00 51.934,16 65,47 109,01

3.147,48 67.655,67 0,00 0,00 0,00 67.655,67 4.672,78 270,18 59.100,22 69,08 120,42

2.097,85 0,00 360,00 29,00 255,00 224,00 0,00 31,00 5.257,00 37.977,00 35.988,00 3,00 1.986,00 12.867,00 12.515,00 0,00 5.076,00 6.966,00 0,00 473,00 352,00 7.011,00 212,00 49,00 6.618,00 132,00 17.808,00 14.573,00 3.235,00 2.018,00 270,00 947,00 252.487,49 225.596,49

3.009,08 0,00 379,48 34,43 300,87 264,29 0,00 36,58 6.053,72 47.170,14 44.564,73 3,66 2.601,75 14.400,38 14.036,66 0,00 5.810,60 7.672,83 0,00 553,22 432,73 7.926,80 216,70 53,01 7.514,00 143,09 20.433,34 16.695,39 3.737,96 2.410,92 286,04 1.040,99 287.183,16 261.042,56


Pertumbuhan (% / Tahun) 1993200019931999 2004 2004 6,85 3,16 4,89 -0,31 -0,11 -0,80 12,93 5,44 9,27 4,51 0,64 2,19 5,10 3,94 4,39 5,05 4,14 4,66 4,32 -0,29 2,64 5,13 -0,71 2,93 0,00 0,00 0,00 -1,92 3,68 0,63 6,11 3,57 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,11 3,57 4,89 6,98 4,18 5,64 2,09 2,90 2,63 6,03 3,28 4,55 -5,07 1,35 -2,12 -6,60 2,52 -2,45 10,63 0,00 8,84 7,97 13,10 13,99 0,00 7,80 -6,15 12,50 13,20 3,93 3,32 3,61 3,48 0,00 7,39 2,31 0,00 -8,54 9,54 2,58 -16,45 -17,10 4,37 1,43 2,96 3,28 1,58 2,42 0,58 0,26 6,02 6,13

9,44 0,00 1,33 4,38 4,22 4,22 0,00 4,22 3,59 5,57 5,49 5,10 6,98 2,85 2,91 0,00 3,44 2,45 0,00 3,99 5,30 3,12 0,55 1,99 3,23 2,04 3,50 3,46 3,68 4,55 1,45 2,39 3,27 3,72

16,54 0,00 5,34 6,25 8,84 9,30 0,00 6,08 -1,98 9,04 9,36 3,99 4,74 3,19 3,13 0,00 5,44 2,33 0,00 -3,28 7,57 2,78 -9,00 -8,90 3,80 1,66 3,17 3,33 2,48 3,41 0,98 1,03 4,66 4,86

2-

Gambar 2.2. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kabupaten Muaro Jambi

10,00

5,00

2000-2004

PDRB Tanpa Minyak

PDRB

Jasa-jasa

Pengangkutan dan Komunikasi

Restoran

Perdagangan, Hotel dan

Bangunan

1993-2004

Keuangan, Persewaan dan Jasa

1993-1999

Listrik, Gas dan Air Bersih

-10,00

Industri Pengolahan

-5,00

Pertambangan dan Penggalian

0,00

Pertanian

Laju Pertumbuhan %/Tahun

15,00

Dengan menggunakan analisis Shift Share, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 3 komponen yaitu komponen pertumbuhan regional (Provinsi Jambi), komponen bauran industri dan komponen keunggulan kompetitif. Berdasarkan analisis Shift Share, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan regional Provinsi Jambi (Tabel 2.30.) Kenaikan PDRB Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp 102.170,35 juta selama 2000-2003, sebanyak Rp 93.785,09 juta berasal dari pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Jambi. Pengaruh pertumbuhan ekonomi tingkat regional (Provinsi Jambi) tersebut memberi efek positif bagi kegiatan ekonomi seluruh sektor. Pengaruh yang besar terlihat pengaruhnya pada sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, pengangkutan, keuangan dan jasa. Seperti halnya komponen pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, komponen bauran industri juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp 39.377,59 juta. Meskipun demikian secara sektoral, komponen bauran industri memberikan dampak negatif pada pertumbuhan sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa. Komponen keunggulan kompetitif yang memberikan penjelasan sektor ekonomi Kabupaten Muaro Jambi secara relatif mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan sektor yang sama di Provinsi Jambi. Hasil perhitungan shift share menunjukkan bahwa hampir semua sektor di Kabupaten Muaro Jambi mempunyai keunggulan kompetitif, kecuali sektor


2-

pertambangan dan sektor pengangkutan. Namun demikian secara keseluruhan, komponen keunggulan kompetitif memberikan pengaruh negatif sebesar Rp 30.992,33 juta terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi. Tabel 2.30. Hasil Analisis Shift Share berdasarkan PDRB Harga Konstan 2003

No

Lapangan Usaha

1.

Pertanian a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. K e h u t a n a n e. P e r i k a n a n 2. Pertambangan & Penggalian a. Pertambangan Migas b. Pertambangan tanpa Migas c. Penggalian 3. Industri Pengolahan a. Industri Migas b. Industri Tanpa Migas 4. Listrik & AirBersih a. L i s t r i k b. Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotek & Restoran a. Perdagangan Besar dan Eceran b. H o t e l c. Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi a. Pengangkutan 1. Angkutan Darat 2. Angkutan Laut 3. Angkutan Sungai 3. Angkutan Udara 4. Jasa Penunjang Angkutan b. K o m u n i k a s i 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan a. B a n k b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank c. Jasa Penunjang Keuangan c. Sewa Bangunan d. Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa a. Pemerintahan Umum b. S w a s t a 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan rekreasi 3. Perorangan dan Rumahtangga PDRB Dengan Migas Sumber: Olah Data tahun 2005

Komponen Pertumbuhan Ekonomi Regional (Prov. Jambi) 29.925,51 9.566,97 10.792,09 3.255,85 4.813,68 1.496,92 11.848,12 10.263,84 1.584,28 21.578,25 21.578,25 63,90 53,59 10,31 4.069,18 9.820,27 8.976,49 1,28 842,50 5.497,41 5.392,86 1.750,03 3.212,49 430,34 104,55 3.162,65 329,75 79,74 2.688,79 64,38 7.819,80 6.280,38 1.539,41 899,33 138,53 501,55 93.785,09

Komponen Bauran Undustri

Komponen Keunggulan Kompetitif

Total

69,11 (6.306,20) 25.150,24 (1.571,75) (8.215,29) 427,92 48.484,29 71.182,18 (2.176,82) 3.045,94 3.045,94 89,85 97,76 4,21 (7.560,58) (461,32) (182,19) (0,71) (155,66) 924,51 767,74 637,63 (2.312,92) (615,58) 54,86 (1.690,16) (241,17) (93,62)

4.945,09 (4.905,76) (6.041,60) (139,10) 6.841,61 (225,86) (53.826,50) (75.106,39) 758,82 407,18 407,18 11,38 (1,44) 0,69 1.765,10 17.011,86 16.786,79 0,57 101,72 (2.608,61) (2.559,42) (39,11) 629,84 (91,54) 52,72 419,79 (487,58) (81,79)

34.939,71 (1.645,00) 29.900,73 1.545,00 3.440,00 1.698,98 6.505,91 6.339,64 166,27 25.031,37 25.031,37 165,13 149,92 15,21 (1.726,30) 26.370,81 25.581,09 1,15 788,57 3.813,30 3.601,18 2.348,55 1.529,41 (276,78) 212,12 1.892,28 (399,00) (95,67)

(924,88) (13,93) (3.524,05) (3.170,54) (352,43) 273,09 (144,43) (351,47) 39.377,59

602,72 (30,13) 882,39 1.347,15 (465,83) (553,77) 29,52 (71,21) (30.992,33)

2.366,63 20,32 5.178,14 4.456,99 721,15 618,66 23,62 78,87 102.170,35

2. Struktur Ekonomi Wilayah Selama

kurun

waktu

2000-2004,

struktur

ekonomi

tidak

mengalami

perubahan.

Ketergantungan ekonomi wilayah masih terkonsentrasi pada 4 sektor yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sampai dengan tahun 2004, keempat sektor tersebut memberikan kontribusi


2-

terhadap ekonomi wilayah Kabupaten Muaro Jambi sebesar 82,77%. Diantara keempat sektor tersebut, sektor pertanian masih mempunyai peranan yang dominan yaitu 31,91% tahun 2000 meningkat menjadi 32,69%. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari potensi fisik wilayah yang sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Luas lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian adalah 492.215,47 ha atau 91,03% dari luas wilayah. Dari lahan pertanian tersebut luas lahan untuk kegiatan perkebunan kepala sawit mencapai 180.089,85 ha atau 36,59% dan merupakan 42,30% dari luas wilayah. Oleh karena itu kelapa sawit merupakan tanaman pertanian utama Kabupaten Muaro Jambi. Komoditi kelapa sawit diusahakan dengan perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Sampai dengan tahun 2005, terdapat 29 perusahaan yang mengusahakan tanaman kelapa sawit yang tersebar di semua kecamatan. Luas lahan kelapa sawit terkonsentrasi di Kecamatan Kumpeh dengan luas areal 28.452,68 ha atau 35,71% dari total luas lahan perkebunan kelapa sawit yang diusahakan oleh perusahaan. Selain tanaman perkebunan, tanaman pangan juga merupakan komoditi utama kegiatan pertanian Kabupaten Muaro Jambi. Tanaman pangan tersebut berupa tanaman buah-buahan terutama duku, durian dan nanas. Produksi ketiga jenis buah tersebut merupakan 90% dari total produksi buah di Kabupaten Muaro Jambi. Pada tingkat Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi merupakan penyumbang terbesar kedua setelah Kabupaten Sarolangun dalam produksi duku dan durian. Sementara itu, hampir seluruh produksi nenas Provinsi Jambi berasal dari Kabupaten Muaro Jambi yang memberikan kontribusi 98,64%. Sektor industri merupakan sektor utama dalam ekonomi wilayah Kabupaten Muaro Jambi setelah sektor pertanian. Kontribusi sektor industri semakin meningkat dalam kurun waktu 2000-2004 yaitu dari 23,01% menjadi 23,56%. Nilai tambah yang dihasilkan sektor industri di Kabupaten Muaro Jambi didominasi oleh industri barang kayu dan hasil hutan ikutan. Pada tahun 2004, kontribusi nilai tambah industri barang dari kayu mencapai 87,35% terhadap total nilai tambah industri cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini diimbangi dengan kenaikan kontribusi jenis industri lainnya yaitu industri makanan, minuman dan tembakau, industri semen dan barang galian bukan logam. Sektor lain yang memberikan kontribusi relatif signifikan dan dan cenderung terus meningkat adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Peranan sektor ini terhadap ekonomi wilayah Kabupaten Muaro Jambi semakin mantap. Kalau pada tahun 2000, kontribusi sektor perdagangan hanya mencapai 10,47% maka pada tahun 2004 meningkat manjadi 16,43% tahun 2004. Semakin mantapnya kontribusi sektor perdagangan terkait dengan posisi geografis Kabupaten Muaro Jambi yang mengelilingi Kota Jambi. Kegiatan perdagangan lokal dan regional yang berkembang pada umumnya merupakan limpahan dari Kota Jambi. Di sisi lain keberadaan jalan lintas timur dan Sungai Batanghari memberikan sumbangan yang berarti terhadap perkembangan kegiatan perdagangan di Kabupaten Muaro Jambi. Selain kegiatan perdagangan lokal dan regional, kegiatan perdagangan luar negeri berupa ekspor juga memberikan kontribusi terhadap nilai tambah sektor perdagangan. Dari sisi volume yang diekspor komoditi ekspor Kabupaten Muaro Jambi didominasi oleh komoditi karet dan kayu


2-

lapis dengan kontribusi masing-masing komoditi adalah 53,30% dan 31,32%. Sebaliknya sisi nilai penerimaan ekspor, struktur ekspor Kabupaten Murao Jambi lebih

didominasi oleh

ekspor kayu lapis dengan kontribusi 45,65% sedangkan ekpor karet hanya menyumbang 11,88%. Komoditi hasil perkebunan merupakan penyumbang kedua terbesar dalam penerimaan eskpor Kabupaten Muaro Jambi. Kondisi ini menunjukkan bahwa komoditi ekspor Jambi masih menggantungkan pada ekspor yang bernilai rendah. Sektor pertambangan dan minyak bumi merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang cukup berarti di di samping sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Berbeda dengan tiga sektor utama lainnya, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian cenderung mengalami penurunan selama 2000-2003 dari 12,63% menjadi 10,31%. Nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertambangan dan penggalian sebagian besar merupakan sumbangan dari kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi sebesar 89,25%. Lokasi pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Kecamatan Mestong, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Kumpeh dan Kecamatan Sekernan dengan cadangan gas bumi sebesar 4.520,11 juta m3 dan minyak bumi 593.751.790 barrel.


2-

Tabel 2.31.Perkembangan Kontribusi Sektoral dan Location Quotient Kabupaten Muaro Jambi 2000-2004 No 1

2000 32,83

2001 32,52

2002 32,69

2003 32,76

2004 32,69

2000 1,1674

2001 1,1801

2002 1,1548

2003 1,1381

6,46

6,24

5,97

5,83

5,65

0,6407

0,6059

0,5953

0,5527

b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Perikanan

17,01 2,96 4,86 1,54

17,09 2,86 4,77 1,56

17,71 2,80 4,62 1,60

18,08 2,75 4,48 1,62

18,48 2,67 4,29 1,59

1,5606 1,0961 1,3811 1,6701

1,5211 1,1982 1,7694 1,6598

1,3357 1,1815 2,7646 1,6274

1,3738 1,0987 2,8853 1,5887

Pertambangan Dan Penggalian

11,73

11,93

10,93

10,31

10,20

1,2426

1,0454

1,0355

1,0470

a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian

10,65 0,00 1,08

10,84 0,00 1,09

9,81 0,00 1,12

9,19 0,00 1,12

9,10 0,00 1,10

1,2135 0,0000 1,6277

1,0066 0,0000 1,6939

0,9902 0,0000 1,7329

1,0063 0,0000 1,5652

Industri Pengolahan a. Industri Migas 1. Pengilangan Minyak Bumi 2. Gas Alam Cair

23,29 0,00 0,00 0,00

23,20 0,00 0,00 0,00

23,41 0,00 0,00 0,00

23,56 0,00 0,00 0,00

23,56 0,00 0,00 0,00

1,3494 0,0000 0,0000 0,0000

1,3689 0,0000 0,0000 0,0000

1,3703 0,0000 0,0000 0,0000

1,4235 0,0000 0,0000 0,0000

b. Industri Tanpa Migas 1. Makanan, Minuman dan Tembakau 2. Tekstil Brg Kulit & Alas Kaki

23,29 1,57 0,10

23,20 1,57 0,10

23,41 1,59 0,10

23,56 1,59 0,09

23,56 1,63 0,09

1,3494 0,5381 0,9054

1,3689 0,5010 0,9295

1,3703 0,5066 0,9179

1,4235 0,5162 0,9055

20,57 0,03

20,32 0,03

20,50 0,03

20,63 0,02

20,58 0,02

1,6543 0,0368

1,7035 0,0368

1,7031 0,0354

1,7892 0,0336

5. Pupuk Kimia & Brg dari Karet

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,1737

0,1632

0,1563

0,1533

6. Semen & Brg galian bukan logam 7. Logam Dasar Besi dan Baja

0,83 0,00

0,99 0,00

1,02 0,00

1,03 0,00

1,05 0,00

1,4540 0,0000

1,7984 0,0000

1,8426 0,0000

1,8605 0,0000

8. Brg dari Logam mesin & Peralatannya

0,14

0,14

0,14

0,13

0,13

1,3734

1,3902

1,2644

1,2077

9. Barang Lainnya

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,0666

0,0674

0,0693

0,0676

Listrik, Gas Dan Air Bersih

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,1064

0,1066

0,1052

0,1023

a. Listrik b. Gas

0,09 0,00

0,09 0,00

0,09 0,00

0,09 0,00

0,09 0,00

0,1213 0,0000

0,1205 0,0000

0,1186 0,0000

0,1161 0,0000

Pertanian a. Tanaman Bahan Makanan

2

3

3. Brg Kayu & Hasil hutan lainnya 4. Kertas & Barang Cetakan

4

Location Quotient

Kontribusi Sektoral

Sektor Ekonomi


2 - 110

No.

Sektor Ekonomi

Konstribusi Sektoral

Location Quottent

c. Air Bersih

2000 0,01

2001 0,01

2002 0,01

2003 0,01

2004 0,01

2000 0,0564

2001 0,0583

2002 0,0577

2003 0,0547

5

BANGUNAN

2,08

2,06

2,09

2,11

2,11

0,7846

0,8491

0,8807

0,8784

6

Perdagangan, Hotel Dan Restoran

15,04

15,30

15,77

16,15

16,43

0,8806

0,9232

0,9457

0,9546

a. Perdagangan Besar dan eceran b. Hotel c. Restoran

14,25 0,00 0,79

14,50 0,00 0,80

14,94 0,00 0,82

15,29 0,00 0,85

15,52 0,00 0,91

0,9453 0,0048 0,4479

0,9943 0,0054 0,4511

1,0189 0,0061 0,4607

1,0269 0,0059 0,4716

7

8

Pengangkutan Dan Komunikasi a. Penganggkutan 1. Angkutan Rel 2. Angkutan jalan Raya 3. Angkutan Laut 4. Angkutan Sungai Danau & Penyeberangan 5. Angkutan Udara 6. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Penunjang Komunikasi Keungan, Persewaan dan Jasa Perusahaan a. Bank

5,10 4,96 0,00 2,01 0,00 2,76 0,00 0,19 0,14 0,00 0,00 2,78 0,08

5,05 4,91 0,00 2,00 0,00 2,72 0,00 0,19 0,14 0,00 0,00 2,79 0,08

5,07 4,93 0,00 2,02 0,00 2,72 0,00 0,19 0,14 0,00 0,00 2,83 0,08

5,07 4,93 0,00 2,03 0,00 2,71 0,00 0,19 0,15 0,00 0,00 2,81 0,08

5,04 4,89 0,00 2,02 0,00 2,67 0,00 0,19 0,15 0,00 0,00 2,76 0,08

0,4926 0,5198 0,0000 0,3003 0,0000 3,6315 0,0000 0,3715 0,1721 0,0000 0,0000 0,6696 0,1162

0,4798 0,5045 0,0000 0,2886 0,0000 3,6660 0,0000 0,3684 0,1762 0,0000 0,0000 0,7048 0,1306

0,4861 0,5105 0,0000 0,3002 0,0000 3,7720 0,0000 0,3748 0,1848 0,0000 0,0000 0,7092 0,1301

0,4758 0,4997 0,0000 0,2949 0,0000 3,6010 0,0000 0,3612 0,1827 0,0000 0,0000 0,6664 0,0880

b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank c. Jasa Penunjang Keuangan d. Sewa Bangunan

0,02 0,00 2,62

0,02 0,00 2,64

0,02 0,00 2,68

0,02 0,00 2,66

0,02 0,00 2,62

0,0480 0,0000 0,9053

0,0542 0,0000 0,9190

0,0534 0,0000 0,9221

0,0486 0,0000 0,9406

0,05 7,05 5,77 0,00 0,00 1,28 0,80 0,11 0,38

0,05 7,04 5,77 0,00 0,00 1,27 0,80 0,10 0,36

0,05 7,10 5,82 0,00 0,00 1,29 0,82 0,10 0,37

0,05 7,13 5,83 0,00 0,00 1,30 0,83 0,10 0,37

0,05 7,12 5,81 0,00 0,00 1,30 0,84 0,10 0,36

0,4197 0,7052 0,7253 0,0000 0,0000 0,6269 0,6343 0,7087 0,5927

0,4272 0,7294 0,7555 0,0000 0,0000 0,6305 0,6540 0,7218 0,5654

0,4217 0,7394 0,7704 0,0000 0,0000 0,6255 0,6463 0,7297 0,5625

0,4193 0,7413 0,7722 0,0000 0,0000 0,6280 0,6614 0,6948 0,5503

e. Jasa Perusahaan Jasa – Jasa a. Pemerintahan dan Pertahanan 1. Adm.Pemerintahan dan Pertahanan 2. Jasa Pemerintahan Lainnya b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi 3. Perorangan dan Rumah Tangga Sumber: Hasil Analsis, 2005 9


2 - 111

Gambar 2.3. Grafik Perkembangan Struktur Ekonomi Wilayah Kabupaten Muaro Jambi

350.000,00

Keuangan, Persew aan dan Jasa

300.000,00

Pengangkutan dan Komunikasi Perdagangan, Hotel dan Restoran Bangunan Listrik, Gas dan Air Bersih

Nilai Tambah (Juta Rupiah)

Jasa-jasa

Industri Pengolahan

250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00

Pertambangan dan Penggalian

1993

1999

2000

2004

Pertanian

3.

Basis Ekonomi Wilayah

Inti dari konsep basis ekonomi adalah bahwa arah dan perkembangan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor suatu wilayah atau permintaan dari luar terhadap produk daerah tersebut. Ekspor suatu wilayah berupa barang-barang dan jasa ternasuk tenaga kerja. Selain itu dapat berupa pengeluaran orang asing yang berada di wilayah tersebut terhadap barangbarang yang tidak bergerak (immobile) seperti yang berhubungan dengan aspek geografi, iklim, peninggalan sejarah, atau daerah pariwisata. Sektor-sektor ini disebut dengan sebagai sektor basis. Jika permintaan ekspor dari wilayah tersebut meningkat maka sektor basis akan berkembang. Hal ini pada gilirannya menghasilkan ekspansi pada sektor-sektor non basis yang menjadi sektor pendukung bagi sektor basis. Metode yang digunakan untuk menentukan sektor basis adalah Location Quotient. Metode Location Quotient (LQ) adalah perbandingan antara pangsa relatif dari pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan (tenaga kerja) total wilayah dengan pangsa relatif dari pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat wilayah yang lebih luas terhadap pendapatan (tenaga kerja) wilayah yang lebih luas. Jika LQ suatu sektor > 1 maka sektor tersebut menjadi sektor basis karena sektor tersebut secara potensial merupakan pengeskpor produk sektor tersebut. Dengan potensi tersebut, sektor itu dapat dikembangkan dan memiliki spesialisasi dalam memproduksi produk-produknya. Jika LQ suatu sektor < 1 maka sektor tersebut bukan sektor basis yang berarti bahwa sektor tersebut menjadi pengimpor. Mengingat kelemahan metode LQ, maka untuk menentukan sektor basis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 112 Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

2-

mempertimbangkan besarnya kontribusi sektor terhadap ekonomi wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan kemampuan ekspor sektor yang dianggap sebagai sektor basis. Hasil perhitungan LQ berdasarkan PDRB harga konstan 1993 menunjukkan sektor-sektor yang mempunyai angka LQ lebih dari satu di Kabupaten Muaro Jambi adalah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Sebagai basis ekonomi wilayah, sektor pertanian telah memberikan sumbangan terhadap pembentukan PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Meskipun nilai LQ sektor pertanian relatif rendah hanya 1,138 pada tahun 2003, tetapi sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan ekonomi wilayah yaitu 32,69% tahun 2004. Demikian juga dalam penyerapan tenaga kerja, sampai dengan tahun 2003 sektor pertanian mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi 72.634 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja. Jumlah ini merupakan 65,46% dari total tenaga kerja yang ada. Sektor pertanian mempunyai keterkaitan yang erat dengan sektor-sektor lain. Perkembangan sektor-sektor lain sangat tergantung pada produk-produk sektor pertanian bukan saja sebagai kelangsungan suplai makanan yang mengikuti pertumbuhan penduduk tetapi juga sebagai penyediaan bahan baku yang digunakan sektor industri. Selain itu, besarnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian membentuk suatu proporsi yang besar dari jumlah penduduk dalam pasar domestik untuk barang-barang produksi dan konsumsi. Sektor pertanian juga merupakan suatu sumber modal untuk investasi ekonomi wilayah melalui transfer surplus kapital dari sektor pertanian ke sektor-sektor ekonomi lain. Sektor industri pengolahan mempunyai angka LQ lebih dari 1 (satu) selama 1993-2003 dengan kecenderungan yang semakin menurun yaitu dari 1,54 menjadi 1,42. Penurunan ini disebabkan oleh lebih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap ekonomi Kabupaten Muaro Jambi dibandingkan dengan Provinsi Jambi. Disisi lain peranan sektor industri selama 1993-2003 cenderung meningkat dari 23,01% menjadi 23,56%. Sementara itu, kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja termasuk dalam terbesar kedua setelah sektor pertanian. Sampai dengan tahun 2003, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri pengolahan mencapai 13.062 atau 11,82% dari total tenaga kerja yang terserap. Kegiatan industri pengolahan di Kabupaten Muaro Jambi didominasi industri pengolahan kayu dengan kayu lapis sebagai produk utama. Jumlah industri pengolahan kayu berskala besar dan sedang mencapai 30 unit dari 39 total unit industri yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Orientasi pemasaran kayu lapis yang cenderung untuk ekspor menyebabkan sektor industri menghasilkan nilai tambah tinggi. Oleh karena itu nilai tambah industri didominasi oleh industri pengolahan kayu. Sektor industri mempunyai keterkaitan ke belakang yang kuat dengan sektor pertanian terutama kegiatan perkebunan dan kehutanan. Karena sebagian besar industri merupakan industri pengolahan hasil pertanian seperti industri pengolahan kayu dan industri minyak kelapa sawit. Di sisi lain sektor industri pengolahan juga mempunyai keterkaitan ke depan dengan sektor lain sebagai penyedia input bagi sektor lain dan dalam bentuk keterkaitan konsumsi yaitu pengeluaran pekerjanya. Dibandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 113 Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

2-

daerah lain, nilai tambah yang dihasilkan oleh industri pengolahan Kabupaten Muaro Jambi menempati urutan ketiga terbesar di Provinsi Jambi setelah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi dengan kontribusi sebesar 9,99% tahun 2003. 4.

Tingkat Kesejahteraan Penduduk

Salah satu indikator keberhasilan pengembangan ekonomi

wilayah adalah mampu

meningkatkan

hal

tingkat

kesejahteraan

penduduknya.

Dalam

ini

ukuran

tingkat

kesejateraan penduduk dapat didekati dengan tingkat PDRB per kapita. Selama 2000-2004, tingkat kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan dimana pada tahun 2004 PDRB Perkapita

sebesar

Rp

948.000,-.

Namun

demikian

dibandingkan

dengan

rata-rata

kesejahteraan penduduk Provinsi Jambi, kesejahteraan penduduk Kabupaten Muaro Jambi masih lebih rendah. Pada tahun 2003, tingkat PDRB per kapita Provinsi Jambi mencapai Rp 1.359.447,- meningkat 2,24% dibandingkan tahun 2000 (Rp 1.089.050,-). Tingkat PDRB yang dicapai ini menempatkan Kabupaten Muaro Jambi pada posisi ke sembilan (di atas Kabupaten Tebo) dari 10 daerah di Provinsi Jambi dalam pencapaian PDRB per kapita. Dalam kurun waktu 2000-2004, tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Muaro Jambi sedikit mengalami penurunan dari Rp 964.116,- menjadi Rp 948.000,- Kondisi ini menjelaskan bahwa setelah menjadi daerah otonom, justru tingkat perkembangan ekonomi tidak mampu mengimbangi peningkatan jumlah penduduk. Oleh karena itu tingkat kesejahteraan penduduk menjadi menurun. Berbeda dengan Kabupaten Muaro Jambi, daerah lain dalam Provinsi Jambi justru mengalami peningkatan PDRB per kapita selama 2000-2003. (Tabel 2.32.) Tabel 2.32. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Kabupaten/Kota

2000

2001

2002

2003

2004

Pertumbuhan 2000-2003 (%/tahun)

Kerinci

1.341.532

1.381.276

1.424.845

1.472.118

tad

9,73

Bungo

1.163.929

1.174.226

1.188.761

1.208.007

tad

3,79

Tebo

792.061

815.518

840.485

867.011

tad

9,46

Merangin

955.252

967.576

980.906

998.077

tad

4,48

Sarolangun

1.141.384

1.161.548

1.182.924

1.220.089

tad

6,90

Batanghari Muaro Jambi

1.180.365 964.116

1.211.726 944.077

1.244.798 932.542

1.279.030 922.431

tad 948.000

Tanjab Barat

2.138.075

2.181.491

2.217.474

2.228.420

tad

4,23

Tanjab Timur

1.296.117

1.331.428

1.360.094

1.400.155

tad

8,03

Kota Jambi

1.716.939

1.736.034

1.765.365

1.799.726

tad

4,82

1.359.447

tad

6,95

Provinsi Jambi 1.271.112 1.285.498 1.324.823 Sumber: PDRB Kabupaten Muaro Jambi dan PDRB Provinsi Jambi, BPS


8,36 -4,32

2-

Gambar 2.4. Grafik Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

Provinsi Jambi Kota Jambi Tanjab Timur Tanjab Barat Muaro Jambi Batanghari Sarolangun Merangin Tebo Bungo 2003 2002

Kerinci -

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2001 2000

5.

PDRB Per Kapita (Rupiah)

Distribusi Pendapatan

Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan penduduknya dan mampu menciptakan pemerataan pendapatan. Tingkat kesejahteraan yang diukur dari PDRB per kapita Kabupaten Muaro Jambi memperlihatkan angka yang cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2000-2004. Permasalahan selanjutnya adalah apakah tingkat PDRB per kapita yang telah dicapai dapat dinikmati oleh semua penduduk. Hal ini tentunya sangat tergantung pada peluang yang dapat diperoleh bagi semua penduduk untuk mendapatkan kesempatan kerja. Kondisi ini sangat tergantung pada sumberdaya yang dimiliki. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki akan berdampak pada kesempatan yang dapat diperoleh uintuk mendapatkan penghasilan yang layak. Perbedaan sumberdaya yang dimiliki dan peluang yang dapat diperoleh menyebabkan timbulnya masalah disparitas pendapatan. Kesenjangan pendapatan dapat terjadi dalam antar sektor, penduduk dan wilayah. Kesenjangan pendapatan antar sektor yang dicerminkan perbedaan produkvitas tenaga kerja antar sektor akan berdampak pada perbedaan pendapatan yang diterima. Selanjutnya akan menimbulkan masalah kesenjangan pendapatan antar penduduk. Kesenjangan pendapatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 115 Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

2-

antar wilayah terjadi karena adanya perbedaan sumberdaya yang dimiliki yang menyebabkan perbedaan kemampuan ekonomi wilayah. Sampai dengan tahun 2003, perbedaan tingkat produktivitas tenaga kerja antar sektor di Kabupaten Muaro Jambi relatif tidak terlalu tinggi. Perbedaan antara tingkat produktivitas tenaga kerja tertinggi (sektor industri Rp 4.990.100) dan terendah (sektor pertanian Rp1.237.139) mencapai 4 kali lipat. Hal ini juga dapat mencerminkan adanya perbedaan pendapatan tenaga kerja antar sektor. Tabel 2.33. Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Sektor

Tenaga Kerja (Orang)

Pertanian

72.439

Pertambangan dan Galian Industri Listrik, Gas dan Air Konstruksi Perdagangan Transport dan Komunikasi Keuangan

Produktivitas TK (Rupiah/Kapita)

89.616,76

1.237.139

716

3.104,32

4.337.229

13.075

65.247,97

4.990.100

tad

313,33

2.236

6.320,00

2.826.089

10.715

44.582,57

4.160.743

5.464

14.008,18

2.563.894

tad

7.757,44

5.906

19.702,57

3.335.975

110.551

225.279,14

2.037.785

Jasa Total

PDRB (Juta Rp)

Sumber: BPS, diolah

Tingginya tingkat produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan oleh sektor industri yang dipengaruhi oleh kegiatan industri pengolahan kayu yang berorientasi ekspor. Hal ini menyebabkan nilai tambah yang dihasilkan cukup tinggi. Semakin tinggi nilai tambah yang diperoleh maka semakin besar pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja. Sektor pertanian sebagai tumpuan mata pencaharian utama penduduk mempunyai tingkat produktivitas tenaga kerja lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat produktivitas tenaga kerja Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini mengisyaratkan rendahnya pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja sektor pertanian dibandingkan tingkat pendapatan rata-rata dengan tenaga kerja Kabupaten Muaro Jambi.


2-

Gambar 2.5. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja per Sektor di Kabupaten Muaro Jambi 6.000.000 4.990.100 4.337.229

4.160.743

4.000.000 3.335.975 (Rupiah)

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

5.000.000

2.826.089

3.000.000

2.563.894

2.000.000 1.237.139 1.000.000

Jasa

Transport dan Komunikasi

Perdagangan

Konstruksi

Industri

Pertambangan dan Galian

Pertanian

Perbedaan pendapatan antar sektor yang tidak terlalu mencolok berpengaruh pada rendahnya tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk. Dengan menggunakan indikator persentase keluarga miskin, tingkat kemiskinan pada tahun di Kabupaten Muaro Jambi relatif rendah tahun 2004 yaitu 23,33% artinya bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk relatif rendah. (Tabel 2.34. dan Gambar 2.6.) Tabel 2.34. Jumlah KK dan KK miskin dirinci per Kecamatan Jumlah KK No Kecamatan Unit 1 Jambi Luar Kota 11.951 2 Mestong 10.164 3 Sekernan 6.080 4 Maro Sebo 5.961 5 Kumpeh 6.154 6 Kumpeh Ulu 12.783 7 Sungai Bahar 12.555 Kab. Muaro Jambi 65.648

Jumlah KK Miskin Unit % 3.180 26,61 1.804 17,75 1.111 18,27 1.839 30,85 2.032 33,02 3.874 30,31 1.478 11,77 15.318 23,33

Sumber: Kabupaten Muaro Jambi dalam Angka tahun 2004


2-

Tingkat Kemiskinan (%)

35,00 30,00

30,85

33,02 30,31

26,61 23,33

25,00 17,75 18,27

20,00 15,00

11,77

10,00 5,00 0,00 Kab. Muaro Jambi

Sungai Bahar

Kumpeh Ulu

Kumpeh

Maro Sebo

Sekernan

Mestong

Jambi Luar Kota

Gambar 2.6. Tingkat Kemiskinan menurut Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi

Secara spasial, kesenjangan pendapatan dapat dilihat dari persebaran keluarga miskin dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Pada tingkat kecamatan, masih terdapat kecamatan yang mengalami tingkat kemiskinan yang relatif tinggi yaitu kecamatan Maro Sebo, Kumpeh dan Kumpeh Ulu yaitu lebih dari 30%. Sementara itu, tingkat kemiskinan terendah terjadi di Kecamatan Sungai Bahar yaitu hanya 11,77%. Perbedaan tingkat kemiskinan ini disebabkan oleh perbedaan kondisi fisik wilayah yang menghambat pengembangan ekonomi wilayah. Kecamatan Kumpeh yang merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebagian besar wilayahnya merupakan lahan hutan yang juga merupakan kawasan lindung. Kondisi ini membatasi kesem kesempatan penduduk Kecamatan Kumpeh untuk memperoleh tingkat pendapatan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimum. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada peta 2.15. berikut ini :


2-

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

PETA TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN MUARO JAMBI

104°20'

1°10'

1°10'

103°10'


LEGENDA :


Kecamatan Sekernan S.


Bata

Ibukota Kabupaten

#


Tanjung

ri ng H a

1°20'

1°20'

#

^(

Sungai Tingkat Kemiskinan ( dalam % ) :

# Jambi Kecil

10 - 20 %

1°30'

Ke Simpang Mersaro

> 30 % 1°30'

# Pudak

20 - 30 %


# Pijoan

Kecamatan Kumpeh

Kota Jambi

1°40'

1°40'


Ke Muara Bulian

Kecamatan Mestong


1°50'



Kecamatan Sei Bahar


5

0

5 Km

U

2°00'

2°00'

# Marga

2°10'

2°10'


103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

Peta 2. 15. Peta Tingkat Kemiskinan Kabupaten Muaro Jambi


2 - 119

104°20'


B. Keuangan Daerah Keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan alat fiskal bagi pemerintah daerah untuk menghimpun dana. Menurut UU No.33/2004 tentang keuangan daerah, sumber-sumber pendapatan daerah kabupaten meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Seperti halnya daerah lain, penerimaan daerah di Kabupaten Muaro Jambi didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sampai dengan tahun 2003, dana

perimbangan

memberikan

kontribusi

sebesar

86,58%,

cenderung

menurun

dibandingkan tahun 2001 (87,54%). Sementara itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan cerminan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun dana yang berasal dari daerah hanya memberikan kontribusi sebesar 5,32% tahun 2003, cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2001 (5,76%). Kondisi ini mencerminkan rendahnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Muaro Jambi. Perkembangan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan meningkat dari Rp 90.717,55 juta tahun 2001 manjadi Rp 175.357,57 juta tahun 2003. Sumber utama dana perimbangan berasal dari dana alokasi umum (DAU). DAU yang diterima didasarkan pada celah fiskal dan alokasi dasar. Tahun 2003 DAU yang diterima Kabupaten Muaro Jambi mencapai Rp 130.849,97 juta lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 103.920,00 juta (2002) dan Rp 78.491,37 juta (2001). Besarnya DAU ini memberikan kontribusi sebesar 74,62% terhadap penerimaan dana perimbangan dan 64,60% terhadap penerimaan daerah. Selain DAU, penerimaan bagi hasil pajak merupakan komponen penting dalam dana perimbangan Kabupaten Muaro Jambi. Peranan bagi hasil pajak terhadap penerimaan dana perimbangan semakin meningkat selama 2001-2003 dari 10,77% menjadi 14,81%.


2-

Tabel.2.35. Penerimaan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001-2003

No

Penerimaan Daerah

1.

Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu

2.

Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. Pos pajak daerah b. Pos retribusi daerah c. Pos laba perusahaan milik daerah

Juta Rp

%

Juta Rp

Pertumbuhan (%/Tahun) %

2001-2002

2002-2003

2001-2003

0,00

0,00

2.821,40

1,83

10.339,92

5,11

0,00

266,48

0,00

5.969,25

5,76

13.358,28

8,69

10.782,47

5,32

123,78

-19,28

34,40

855,97

0,83

1.229,23

0,80

1.170,81

0,58

43,61

-4,75

16,95

4.952,96

4,78

10.364,31

6,74

9.019,22

4,45

109,25

-12,98

34,94

0,00

0,00

517,05

0,34

460,13

0,23

0,00

-11,01

0,00

0,15

1.247,69

0,81

132,31

0,07

678,25

-89,40

-9,15

87,54

133.123,59

86,55

175.357,57

86,58

46,75

31,73

39,03

11.160,56

10,77

21.881,25

14,23

29.988,64

14,81

96,06

37,05

63,92

62,29

0,06

7.131,83

4,64

7.321,46

3,61

11349,40

2,66

984,15

78.491,37

75,74

103.920,00

67,56

130.849,97

64,60

32,40

25,91

29,11

1.003,33

0,97

190,51

0,12

7.197,50

3,55

-81,01

3.678,02

167,84

Pinjaman daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a. Pinjaman Dalam Negeri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b. Obligasi Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c. Pinjaman Luar Negeri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.942,71

6,70

4.504,62

2,93

6.061,49

2,99

-35,12

34,56

-6,56

a. Pos Penerimaan dari pemerintah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b. Pos penerimaan dari propinsi

0,00

0,00

1.702,60

1,11

3.729,62

1,84

0,00

119,05

0,00

c. Penerimaan kabupaten/kota lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bagian dana perimbangan b. Pos bagi bukan pajak SDA c. Pos dana alokasi umum (DAU) d. Pos dana lokasi khusus (DAK

5

%

2003

160,32

a. Pos bagi hasil pajak

4

Juta Rp

2002

90.717,55

d. Pos lain-lain PAD yang syah 3

2001

Bagian lain-lain pemerintah yang syah

d. Dana Darurat e. Lain-lain Jumlah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.942,71

6,70

2.802,02

1,82

2.331,87

1,15

-59,64

-16,78

-42,05

103.629,51

100,00

153.807,89

100,00

202.541,45

100,00

48,42

31,68

39,80

Sumber: www.djapk.depkeu.go.id

LAPORAN AKHIR RPJP Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

2 - 121

Gambar 2.7. Grafik Perkembangan Penerimaan Daerah Kabupaten Muaro Jambi, 2001-2003

Lain-lain pemerintah y ang sy ah

250.000

Juta Rp

200.000

Pinjaman daerah

150.000 Dana perimbangan 100.000 Pendapatan Asli Daerah

50.000

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu

0 2001

2002

2003


Salah satu sumber bagi hasil pajak adalah pajak bumi dan bangunan (PBB), di Kabupaten Muaro Jambi meliputi pajak pedesaan/perkotaan, pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Dalam kurun waktu 2002-2004, penerimaan PBB mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari Rp 16.607.426.192 menjadi 58.422.744.000 atau rata-rata 87,56% per tahun. Penerimaan PBB tersebut didominasi dari Pajak Pertambangan dengan memberikan kontribusi sebesar 94,54% tahun 2004 lebih tinggi dibandingkan tahun 2002 (84,55%). Tabel 2.36. Perkembangan Penerimaan PBB Kabupaten Muaro Jambi, 2002-2004 No 1 2 3 4

2002 Rupiah Pedesaan/Perkotaan 853.200.651 Pertambangan 14.041.346.660 Perkebunan 1.226.378.135 Kehutanan 486.500.746 Jumlah 16.607.426.192 Sumber: Muaro Jambi Dalam Angka 2004 Jenis Pajak

% 5,14 84,55 7,38 2,93 100,00

2003 Rupiah 814.006.691 44.313.657.250 1.678.437.689 549.341.409 47.355.443.039


% 1,72 93,58 3,54 1,16 100,00

2004 Rupiah 1.191.960.000 55.233.251.000 1.781.019.000 216.514.000 58.422.744.000

% 2,04 94,54 3,05 0,37 100,00

Pertumbuhan (%/Tahun) 18,20 98,33 20,51 -33,29 87,56

2 - 122

70.000.000.000

60.000.000.000

50.000.000.000

Rupiah

40.000.000.000

30.000.000.000

20.000.000.000

10.000.000.000

2002

2003

Pedesaan/Perkotaan

Pertambangan

Perkebunan

Kehutanan

2004

Gambar 2.8. Grafik Perkembangan Penerimaan PBB Kabupaten Muaro Jambi, 2002-2004


Penerimaan yang bersumber dari PAD mengalami peningkatan yang cukup berarti dari Rp 5.969,25 juta tahun 2001 menjadi Rp 10.782,47 juta tahun 2003. Peningkatan penerimaan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan retribusi daerah yang merupakan 83,64% dari total penerimaan PAD. Dalam kurun waktu yang sama retribusi daerah meningkat 34,94% per tahun. Sumber-sumber penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Muaro Jambi meliputi persampahan/kebersihan, IMB, ijin gangguan, kesehatan, catatan sipil, pasar serta rekreasi dan olah raga. Dari ketujuh sumber tersebut, retribusi IMB dan kesehatan memberikan kontribusi yang dominan terhadap penerimaan retribusi daerah yaitu 39,06% dan 28,66% tahun 2004. Dibandingan jenis retribusi yang lain, penerimaan IMB mengalami perkembangan yang sangat pesat yaitu 56,14% selama 2002-2004. Hal ini terkait dengan status Kabupaten Muaro Jambi sebagai daerah otonom baru yang sedang giat melaksanakan pembangunan tidak saja dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh pemerintah dan masyarakat. Tabel 2.37. Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi 2002-2004 No 1 2 3 4 5 6 7

Jenis Retribusi

Persampahan/Kebersihan IMB Izin Gangguan Kesehatan Catatan sipil Pasar Rekreasi & Olah Raga Jumlah Sumber: Muaro Jambi Dalam Angka 2004

2002 Rupiah 46.464.000 131.523.490 77.090.580 320.645.028 168.193.000 2.300.000 5.150.000 751.366.098

% 6,18 17,50 10,26 42,67 22,38 0,31 0,69 100,00


2003 Rupiah 33.138.000 321.787.775 52.477.050 316.262.750 205.213.500 4.623.200 2.900.000 936.402.275

% 3,54 34,36 5,60 33,77 21,92 0,49 0,31 100,00

2004 Rupiah 28.777.000 320.650.970 63.235.937 235.314.300 163.159.000 3.334.000 6.506.000 820.977.207

% 3,51 39,06 7,70 28,66 19,87 0,41 0,79 100,00

Pertumbuhan (%/ahun) -21,30 56,14 -9,43 -14,33 -1,51 20,40 12,40 4,53

2 - 123

C. Ekonomi Sektoral 1.

Pertanian Tanaman Pangan a. Padi Sawah dan Padi Ladang Tanaman padi di Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari tanaman padi sawah dan padi ladang. Secara keseluruhan, selama kurun waktu tahun 2000 – 2004, luas panen padi sawah mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 terdapat luas panen sebesar 4.289 ha dan pada tahun 2004 mengalami Peningkatan menjadi 6.817 ha dengan laju pertumbuhan sebesar 0,17%. Pada tahun 2000, kecamatan Maro Sebo merupakan kecamatan yang memiliki luas panen terbesar, yaitu sebesar 1.277 ha dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan yang cukup besar menjadi 1.973 ha dengan laju pertumbuhan sebesar 10,94%. Untuk luas panen di Kecamatan Kumpeh, Maro Sebo, dan Sekernan mengalami kecenderungan meningkat, dengan laju pertumbuhan sebesar masing-masing 3,39% untuk Kecamatan Kumpeh, 5,10% untuk Kecamatan Maro Sebo, dan 1,40% untuk Kecamatan Sekernan. Tabel 2.38. Luas Panen Padi Sawah Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ha) No

Kecamatan

2000

2001

2002

2003

2004

69

2

0

0

1

Pertumbuhan (%/Tahun) 0

0

0

0

0

0

0

1

Mestong

2

Sungai Bahar

3

Kumpeh Ulu

476

450

465

482

770

0

4

Kumpeh

739

676

690

1.161

1.418

3,39

5

Maro Sebo

1.277

1.438

1.590

1.090

1.973

5,10

655

929

920

737

1.041

10,94

1.073 1.177 1.369 Sekernan Kab Muaro Jambi 4.289 4.672 5.034 Sumber : Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2002, 2003, 2004

1.051

1.614

1,40

4.521

6.817

0,17

6

Jambi Luar Kota

7

Untuk jumlah produksi padi sawah, selama kurun waktu tahun 2000– 2004 mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2000 terdapat produksi sebanyak 14.839 ton dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 22.360 ton dengan laju pertumbuhan sebesar 22.360 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,88%. Sama halnya dengan luas panen padi, pada tahun 2000 Kecamatan Maro Sebo merupakan kecamatan yang memiliki produksi padi sawah terbesar, yaitu sebanyak 4.572 ton dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi 6.114 ton dengan laju pertumbuhan sebesar 10,52%. Kecamatan Kumpeh memiliki kecenderungan produksi padi sawah yang meningkat. Pada tahun 2000 terdapat produksi padai sawah sebanyak 2.520 ton dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi 4.135 ton dengan laju pertumbuhan sebesar 5,39%. Demikian pula halnya dengan Kecamatan Maro Sebo dan Sekernan, dengan laju pertumbuhan masingmasing sebesar 5,34% untuk Kecamatan Maro Sebo dan 3,05% untuk Kecamatan Sekernan.


2 - 124

Tabel 2.39. Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ton)

243

7

0

0

2

Pertumbuhan (%) 0

0

0

0

0

0

0

Kumpeh Ulu

1.733

1.643

1.432

1.511

2.425

0

Kumpeh

2.520

2.400

2.077

3.379

4.135

5,39

Maro Sebo Jambi Luar Kota

4.572

5.177

5.555

3.346

6.114

5,34

2.037

2.973

2.576

2.217

3.149

-10,52

3.734 3.825 4.217 4.225 Sekernan Kab. Muaro 14.839 16.025 15.857 14.678 Jambi Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2002, 2003, 2004

6.535

3,05

22.360

0,88

Kecamatan

2000

Mestong Sungai Bahar

2001

2002

2003

2004

Produksi rata-rata tanaman padi sawah mengalami peningkatan dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2004, yaitu sebesar 1,05%. Jumlah produksi rata-rata padi sawah pada tahun 2004 paling banyak ada di Kecamatan Sekernan yang mengalami yaitu sebesar 40,49 Kw/Ha. Sedangkan pertumbuhan paling tinggi ada di Kecamatan Kumpeh yaitu 1,94%. Adapun produksi rata-rata padi sawah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.40. berikut ini: Tabel 2.40. Produksi Rata-rata Padi Sawah Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Kw/Ha) No

Kecamatan

2001

2002

2003

2004

35,22

35,00

0

0

20

Pertumbuhan (%?Tahun) 0

0

0

0

0

0

0

2000

1

Mestong

2

Sungai Bahar

3

Kumpeh Ulu

36,41

36,51

30,80

31,35

31,49

0

4

Kumpeh

34,10

35,50

30,10

29,10

29,16

1,94

5

Maro Sebo

35,80

36,00

34,94

30,70

30,99

0,23

6

Jambi Luar Kota

31,10

32,00

28,00

30,08

30,25

0,47

40,20

40,49

1,62

32,47

32,80

1,05

34,80 32,50 30,80 Sekernan Kab. Muaro Jmabi 115,57 34,30 31,50 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2002, 2003, 2004 7

Luas panen padi ladang tidaklah sebesar luas panen padi sawah. Selama kurun waktu tahun 2000– 2004 secara keseluruhan mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2000 terdapat luas panen padi ladang sebesar 1.301 ha dan pada tahun 2004 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 138 ha dengan laju pertumbuhan sebesar -19%. Kecamatan Maro Sebo merupakan kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan luas panen meningkat. Pada tahun 2000 terdapat luas panen sebesar 279 ha dan pada tahun 2004 menurun menjadi 80 ha dengan laju pertumbuhan sebesar 11%. Kecamatan Mestong selama kurun waktu tahun 2000 – 2001 memiliki luas panen padi ladang, tetapi pada tahun 2002 – 2004 sama sekali tidak terdapat luas panen padi ladang. Kecamatan Sekernan pada tahun 2000 terdapat luas panen sebesar 85 ha dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 25 ha dengan laju pertumbuhan sebesar -29%.


2 - 125

Tabel 2.41. Luas Panen Padi Ladang Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ha) No

Kecamatan

2000

2001

2002

2003

2004

464

126

0

0

0

Pertumbuhan (%) -100

0

0

0

0

1

Mestong

2

Sungai Bahar

0

0

3

Kumpeh Ulu

174

26

0

0

0

0

4

Kumpeh

208

416

131

28

33

0

5

Maro Sebo

279

32

85

23

80

11

6

Jambi Luar Kota

-100

7

91

0

0

0

0

85

109

45

22

25

-29

73

138

-19

Sekernan Kab. Muaro Jambi 1.301 709 261 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2002, 2003, 2004

Secara keseluruhan, produksi padi ladang Kabupaten Muaro Jambi selama kurun waktu tahun 2000 – 2004 mengalami penurunan. Pada tahun 2000 terdapat produksi sebanyak 2.518 ton dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 262 ton dengan laju pertumbuhan sebesar -19,01%. Dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, tidak ada Kecamatan yang mengalami peningkatan produksi padi ladang.

Tabel 2.42. Produksi Padi Ladang Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ton) No

Kecamatan

2000

2001

2002

2003

2004

854

233

0

0

0

Pertumbuhan (%) -100

0

0

0

0

1

Mestong

2

Sungai Bahar

0

0

3

Kumpeh Ulu

306

39

0

0

0

0

4

Kumpeh

387

811

275

64

76

0

5

Maro Sebo

508

48

99

34

126

8,07

6

Sekernan

143

0

0

0

0

-100

158 196 102 52 Jambi Luar Kota Jumlah 2.356 1.327 476 150 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

60

-0,33

262

-19,01

7

Produksi rata-rata padi ladang di Kabupaten Muaro Jambi mengalami penurunan sebesar -0,46%. Untuk kecamatan Sekernan mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 39,56%. Besarnya produksi rata-rata padi ladang di Kecamatan Sekernan pada tahun 1994 sebesar 0,86 Kw/Ha dan meningkat pada tahun 2004 sebesar 24,00 Kw/Ha (tabel 2.43).


2 - 126

Tabel 2.43. Produksi Rata-Rata Padi Ladang Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Kw/Ha)

1

Mestong

18,41

18,49

0,00

0,00

0,00

Pertumbuhan (%) -100,00

2

Sungai Bahar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Kumpeh Ulu

17,59

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Kumpeh

18,61

19,50

20,99

22,86

23,03

0,00

5

Maro Sebo

18,21

15,00

11,65

14,78

15,75

-2,36

6

Jambi Luar Kota

15,71

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

18,59 17,98 22,67 23,64 24,00 Sekernan Kab. Muaro Jambi 18,41 18,72 18,24 20,55 18,99 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

-0,46

No

7

Kecamatan

2000

2001

2002

2003

2004

39,56

b. Jagung Selama kurun waktu tahun 2000 – 2004, luas panen jagung Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 luas panen jagung sebesar 1.180 ha dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 2.516 ha dengan laju pertumbuhan sebesar 11,5%. Kecamatan Mestong, Jambi Luar Kota, dan Sekernan merupakan kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi yang selama kurun waktu tahun 2000 – 2004 memiliki luas panen yang mengalami penurunan. Tabel 2.44. Luas Panen Tanaman Jagung Menurut Kecamatan Tahun 1994 - 2004 (Ha)

462

126

15

34

7


0

0

106

75

52

0

Kumpeh Ulu

228

114

150

330

381

0

4

Kumpeh

218

700

1.063

1.316

1.791

17,67

5

Maro Sebo

292

73

32

36

213

20,50

91

120

96

39

58

-12,64

78 47 35 42 Sekernan Jumlah 1.369 1.180 1.497 1.872 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

14

-6,36

2.516

11,50

No 1 2 3

6

Kecamatan Mestong Sungai Bahar

Jambi Luar Kota

2000

2001

7

2002

2003

2004

Sedang untuk produksi jagung selama 1994 – 2004 mengalami peningkatan dan selama kurun waktu tahun 2000 – 2004, Kecamatan Kumpeh merupakan kecamatan dengan jumlah produksi jagung terbesar. Produksi jagung di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2000 mencapai 4.924 ton dan pada tahun 2004 mencapai 10.233 ton sehingga laju pertumbuhan sebesar 25,79%. Untuk Kecamatan Kumpeh, pada tahun 2000 terdapat produksi sebesar 959 ton dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan yang cukup pesat, yaitu sebanyak 7.558 sehingga laju pertumbuhan sebesar 28,15%. Sedangkan untuk Kecamatan Mestong, terjadi penurunan produksi hingga -19,20%.


2 - 127

Tabel 2.45. Produksi Jagung Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ton)

1.686

381

52

118

28

Pertumbuhan (%) -19.20

0

0

329

244

193

0

Kumpeh Ulu

821

396

585

1.368

1.603

0

4

Kumpeh

959

2.548

4.815

7.106

7.558

32.53

5

Maro Sebo

934

227

105

118

633

28.15

Jambi Luar Kota

282

382

300

123

158

-4.90

242

136

110

173

60

7.18

10.233

25.79

No

Kecamatan

1

Mestong

2

Sungai Bahar

3

6 7

2000

2001

2002

2003

Sekernan Kab. Muaro Jambi 4.924 4.070 6.296 9.250 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

2004

Pertumbuhan produksi rata-rata jagung di Kabupaten Muaro Jambi dari tahun 2000 sampai dengan 2004 mengalami peningkatan sebesar 12,81%. Jumlah produksi rata-rata terbesar pada tahun 2004 ada di Kecamatan Sekernan yaitu sebesar 42,86 Kw/Ha. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.46. berikut ini:

Tabel 2.46. Produksi Rata-rata Jagung Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Kw/Ha) No

Kecamatan

2000 36.49

2001 30.24

2002

2003

2004

Pertumbuhan (%) 13.59

1

Mestong

34.67

34.71

40.00

2

Sungai Bahar

31.04

32.53

37.12

3

Kumpeh Ulu

39.00

41.45

42.07

4

Kumpeh

43.99

36.40

45.30

54.00

42.20

12.63

5

Maro Sebo

31.99

31.10

32.81

32.78

29.72

6.35

6

Jambi Luar Kota

30.99

31.83

31.25

31.54

27.24

8.86

7

Sekernan

31.03

28.94

31.43

41.19

42.86

14.45

35.97 34.49 42.06 49.41 Jumlah Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

40.67

12.81

c. Ubi Kayu Tanaman ubi kayu, selama kurun waktu tahun 2000 – 2004 secara keseluruhan mengalami penurunan luas panen. Pada tahun 2000 terdapat luas panen ubi kayu 307 ha dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 206 ha dengan laju pertumbuhan sebesar -18,54%. Kecamatan Mestong merupakan kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan terkecil, yaitu sebesar -25,41%. (Tabel 2.47) Sama halnya dengan luas panen, produksi ubi kayu juga mengalami penurunan selama kurun waktu tahun 2000 – 2004. Pada tahun 2000 produksi sebanyak 3.951 ton dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 3.057 sehingga laju pertumbuhan sebesar 17,07%. Kecamatan Mestong merupakan kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan terkecil. Pada tahun 2000, di Kecamatan Kumpeh Ulu produksi ubi kayu 1.360 ton, yang merupakan produksi terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya, dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 1.225 ton dengan laju pertumbuhan -24,19%. (tabel 2.48)


2 - 128

Tabel 2.47. Luas Panen Ubi Kayu Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ha) No

76

87

64

22

34


0

0

0

0

0

0

103

105

125

113

74

0

Kumpeh

16

33

30

13

20

-21,18


14

51

0

10

17

-7,73

71

57

64

46

33

-24,71

Kecamatan

1

Mestong

2

Sungai Bahar

3

Kumpeh Ulu

4 5 6

2000

2001

2002

2003

2004

27 14 39 35 Sekernan Jumlah 307 347 322 239 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 7

28

-15,16

206

-18,54

Tabel 2.48. Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ton) No 1 2 3

Kecamatan Mestong

2000

2001

2002

2003

2004

996

1.148

466

290

512


0

0

0

0

0

0

1.360

1.418

378

1.887

1.225

0

483

800

124

245

-21,27

Sungai Bahar Kumpeh Ulu

4

Kumpeh

216

5

Maro Sebo

181

638

0

60

200

-7,28

Jambi Luar Kota

852

712

494

598

450

-23,79

346 176 844 510 425 Sekernan Jumlah 3.951 4.575 2.982 3.469 3.057 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

-17,07

6

-13,43

7

Pertumbuhan produksi rata-rata ubi kayu di Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan sebesar 1,80%. Adapun untuk produksi rata-rata ubi kayu terbesar pada tahun 2004 di Kecamatan Sekernan sebesar 151,79 Kw/Ha. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.49. berikut ini: Tabel 2.49. Produksi Rata-rata Ubi Kayu Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Kw/Ha)

131,05

131.95

72,81

131,82

150,59

Pertumbuhan (%) 1,64

-

-

-

-

-

-

Kumpeh Ulu

132,04

135,05

30,24

166,99

165,54

-

4

Kumpeh

135,00

146,36

266,67

95,38

122,50

-0,12

5

Maro Sebo

129,29

125,10

60,00

117,65

0,48

6

Jambi Luar Kota

120,00

124,91

77,19

130,00

136,36

1,22

128,15

125,71

216,41

145,71

151,79

2,04

148,40

1,80

No

Kecamatan

1

Mestong

2

Sungai Bahar

3

7

2000

2001

2002

2003

2004

Sekernan Jumlah 128,70 131,84 92,61 145.15 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

d. Ubi Jalar Luas panen ubi jalar Kabupaten Muaro Jambi secara keseluruhan selama kurun waktu tahun 2000 – 2004 mengalami penurunan. Pada tahun 2000 luas panen 318 ha dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 185 ha sehingga laju pertumbuhan sebesar 3,31%. Kecamatan Kumpeh merupakan kecamatan di Muaro Jambi yang memiliki luas


2 - 129

panen ubi jalar yang meningkat. Pada tahun 1994 terdapat luas panen ubi jalar sebesar 42 ha dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi 115 ha dengan laju pertumbuhan sebesar 10,60%. Sedangkan Kecamatan Mestong merupakan kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan terkecil. Pada tahun 1994 terdapat luas panen sebesar 41 ha dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 1 ha dengan laju pertumbuhan sebesar -31.02%. Tabel 2.50. Luas Panen Ubi Jalar Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ha)

1

Mestong

15

9

3

2

1

Pertumbuhan (%/Tahun) -31,02

2

Sungai Bahar

0

0

4

0

0

0

3

Kumpeh Ulu

23

23

34

28

26

0

4

Kumpeh

228

134

281

47

115

10,60

5

Maro Sebo

14

39

21

2

12

-10,15

6

Jambi Luar Kota

22

26

31

26

21

-15,18

16 22 24 14 Sekernan Kab. Muaro Jambi 318 253 398 119 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

10

-10,98

185

-3,31

No

Kecamatan

2000

2001

2002

2003

2004

7

Produksi ubi jalar selama kurun waktu tahun 2000 – 2004 secara keseluruhan mengalami penurunan. Pada tahun 2000 produksi mencapai 4.041 ton dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 1.492 ton dengan laju pertumbuhan sebesar -21,36%. Kecamatan Mestong merupakan kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan produksi ubi kayu terkecil. Pada tahun 2000 produksi sebesar 143 ton dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 7 ton sehingga laju pertumbuhan sebesar -47,24%. Tabel 2.51. Produksi Ubi Jalar Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ton) No 1 2 3

Kecamatan Mestong Sungai Bahar Kumpeh Ulu

143

73

19

13

7


0

0

24

0

0

0

212

196

217

230

217

0

3.192

1.297

2100

353

949

-14,13

2000

2001

2002

2003

2004

4

Kumpeh

5

Maro Sebo

161

314

136

14

88

-30,90

Jambi Luar Kota

194

210

198

167

150

-18,12

139

177

151

105

81

-30,94

1.492

-21,36

6 7

Sekernan Jumlah 4.041 2.267 2845 882 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

Produksi rata-rata ubi jalar di Kabupaten Muaro Jambi mengalami penurunan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 yaitu sebesar -18,66%. Untuk Kecamatan Mestong mengalami penurunan produksi rata-rata ubi jalar terbanyak dibanding kecamatan lainnya yaitu sebesar -23,52%. Adapun produksi rata-rata ubi jalar menurut masingmasing Kecamatan dalam dilihat pada tabel 2.52. berikut ini:


2 - 130

Tabel 2.52. Produksi Rata-rata Ubi Jalar Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Kw/Ha) 2001

2002

2003

2004

95,33

81,11

63,33

65

70

Pertumbuhan (%/Tahun) -23.52

0

0

60,00

0

0

0

92,17

85,22

63,82

82,14

83,46

0

140

96,79

74,73

75,11

82,52

-22.36

115

80,51

64,76

70

73,33

-23.10

88,18

80,77

63,87

64,23

71,43

-3.47

86,88 80,45 62,92 75 Sekernan Kab. Muaro Jambi 127,08 89,60 71,48 74,12 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

81

-22.42

80,65

-18.66

No

Kecamatan

1

Mestong

2

2000

Sungai Bahar

3

Kumpeh Ulu

4

Kumpeh

5

Maro Sebo

6

Jambi Luar Kota

7

e. Kacang Tanah Selama kurun waktu tahun 2000 – 2004, luas panen kacang tanah mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2000 luas panen kacang tanah 210 ha dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 136 ha sehingga laju pertumbuhan sebesar – 5,32%. Kecamatan Sekernan merupakan kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi yang memiliki laju pertumbuhan luas panen kacang tanah tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Pada tahun 2000 terdapat luas panen sebesar 12 ha dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi 14 ha dengan laju pertumbuhan sebesar 2,44%. Kecamatan Mestong merupakan kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan luas panen kacang tanah terkecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Pada tahun 2000 luas panen sebesar 75 ha dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 1 ha sehingga laju pertumbuhan sebesar –18,77%. Kecamatan Kumpeh Ulu semula menghasilkan kacang tanah sejak tahun 1997, dan pada tahun 2004 mencapai luas sebesar 73 ha, yang merupakan luas panen terbesar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sedangkan Kecamatan Sungai Bahar baru menghasilkan kacang tanah sejak tahun 2002, dan pada tahun 2004 terdapat luas panen sebesar 1 ha. Tabel 2.53. Luas Panen Kacang Tanah Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ha) No

Kecamatan

2000

2001

2002

2003

2004

75 32 0 1 4 Mestong 0 0 5 1 1 Sungai Bahar 18 17 57 60 73 Kumpeh Ulu 71 11 16 4 18 Kumpeh 0 21 25 1 9 Maro Sebo 34 28 26 22 17 Jambi Luar Kota 12 23 5 10 14 Sekernan Kab. Muaro Jambi 210 132 134 99 136 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 1 2 3 4 5 6 7

Pertumbuhan (%/Tahun) -18,77 0 0 -15,41 -5,59 -14,35 2,44 -5,32

Produksi kacang tanah di Kabupaten Muaro Jambi selama kurun waktu tahun 2000 – 2004 mengalami penurunan. Pada tahun 2000 produksi sebesar 360 ton dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 265 ton sehingga laju pertumbuhan sebesar –1,68%. Kecamatan Sekernan merupakan kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi yang memiliki laju pertumbuhan terbesar. Pada tahun 2000 produksi sebesar 21 ton dan pada tahun


2 - 131

2004 mengalami peningkatan menjadi 27 ton sehingga laju pertumbuhan sebesar 7,58%. Sedangkan Kecamatan Mestong merupakan kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan produksi kacang tanah terkecil. Pada tahun 2000 produksi sebesar 120 ton dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 6 ton sehingga laju pertumbuhan sebesar –18,06%. Tabel 2.54. Produksi Kacang Tanah Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ton) No

Kecamatan

2000

2001

2002

2003

Pertumbuhan (%/Tahun) 6 -18,06

2004

120

49

0

2 Sungai Bahar

0

0

6

2

2

3 Kumpeh Ulu 4 Kumpeh

30

29

77,6

121

157

0

131

27

22

4

27

-14,74

0 58

26 67

37 38

2 33

18 28

-0,54 -12,38

29

7

19

27

7,58

227 187,6

182

265

-1,68

1 Mestong

5 Maro Sebo 6 Jambi Luar Kota

21

7 Sekernan Kab. Muaro Jambi

360

1

0

Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

Produksi rata-rata kacang tanah di Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan sebesar 3,84%. Jumlah produksi rata-rata ubi jalar pada tahun 2004 terbesar di Kecamatan Kumpeh Ulu. Sedangkan pertumbuhan paling tinggi ada di Kecamatan Maro Sebo yaitu sebesar 5,35%. Jumlah produksi rata-rata kacang tanah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.58. berikut: Tabel 2.55. Produksi Rata-rata Kacang Tanah Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Kw/Ha) No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Mestong Sungai Bahar Kumpeh Ulu Kumpeh Maro Sebo Jambi Luar Kota Sekernan Kab. Muaro Jambi

2000

2001

2002

2003

2004

16 0 16,667 18,451 0

15,31 0 17,06 24,55 12,38

0 12 13,61 13,75 14,8

10 20 20,17 10 20

15 20 21,51 15 20

Pertumbuhan (%/Tahun) 0,87 0 0 0,80 5,35

17,059

23,93

14,62

15

16,47

2,30

17,5

12,61

14

19

19,29

5,02

17,14

17,20

14

18,38

19,49

3,84


f. Kedelai Untuk tanaman kedelai di Kabupaten Muaro Jambi, selama kurun waktu tahun 2000 – 2004 mengalami penurunan luas panen. Pada tahun 2000 luas panen sebesar 107 ha dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 13 ha sehingga laju pertumbuhan sebesar –30,63%. Pada tahun 2004 di Kecamatan Maro Sebo, Jambi Luar Kota dan Sekernan sama sekali tidak terdapat luas panen kedelai.


2 - 132

Tabel 2.56. Luas Panen Kedelai Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ha) No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Mestong Sungai Bahar Kumpeh Ulu Kumpeh Maro Sebo Jambi Luar Kota Sekernan Jumlah

2000

2001

89 0 3 8 0 0 7 107

2002

3 0 0 12 0 0 13 28

2003

0 0 15 0 0 0 0 15

Pertumbuhan (%/tahun) -37,33 0 0 -22,62 -100 -100 -100 -30,63

2004

3 0 21 0 2 0 0 26

3 0 8 2 0 0 0 13


Produksi kedelai di Kabupaten Muaro Jambi selama kurun waktu tahun 2000 – 2004 juga mengalami penurunan yang cukup besar. Secara keseluruhan pada tahun 2000 produksi sebanyak 90,5 ton dan pada tahun 2004 mengalami penurunan hingga menjadi 13 ton sehingga laju pertumbuhan sebesar -30,63%. Produksi terbanyak pada tahun 2004 terdapat di Kecamatan Kumpeh Ulu, yaitu sebanyak 8 ton. Sedangkan Kecamatan Mestong hanya memproduksi sebanyak 3 ton sehingga laju pertumbuhan sebesar -37,33%. Tabel 2.57. Produksi Kedelai Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ton) No

Kecamatan

2000

1

Mestong

2

Sungai Bahar

75 0

3

Kumpeh Ulu

4

Kumpeh

5 6


7

Sekernan Kab. Muaro Jambi

2001

2002

2003

Pertumbuhan (%/Tahun) 3 -36,73 0 0

2004

3 0

0 0

3 0

2,5

0

10

27

11

0

7

14

0

0

2

-21,67

0

0

0

2

0

-100

0

0

0

0

0

-100

6 90,5

12 29

0 10

0 32

0 16

-100 -28,47


Produksi rata-rata kedelai di Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan sebesar 3,13%. Jumlah produksi rata-rata kedelai pada tahun 2000 sebesar 8,46 Kw/Ha dan meningkat menjadi 12,31 Kw/Ha pada tahun 2004. Kecamatan dengan produksi ratarata kedelai tertinggi adalah Kecamatan Kumpeh Ulu yaitu sebesar 13,75 Kw/Ha. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.58. berikut ini:


2 - 133

Tabel 2.58. Produksi Rata-rata Kedelai Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Kw/Ha) No 1 2 3 4 5 6 7


8,43 0 8,33 8,75 0

10 0 0 11,67 0

0 0 6,67 0 0

10 0 12,86 0 10

10 0 13,75 10 0

Pertumbuhan (%/Tahun) 0,95 0 0 1,23 0

0

0

0

0

0

0

8,57

9,23

0

0

0

0

8,46

10,36

6,67

12,31

12,31

3,13

2000

2001

2002

2003

2004


g.

Kacang Hijau

Luas panen maupun produksi tanaman kacang hijau di Kabupaten Muaro Jambi selama kurun waktu 2000 – 2004 juga mengalami fluktuasi (naik turun). Secara keseluruhan, pada tahun 2000 luas panen sebesar 24 Ha dengan produksi sebanyak 28 ton dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan dengan luas panen sebesar 138 Ha dengan produksi sebanyak 154 ton sehingga laju pertumbuhan sebesar 8,16% untuk luas panen dan 10,45% untuk produksinya. Pada tahun 2004, luas panen dan produksi terbesar terdapat di Kecamatan Kumpeh, yaitu sebesar 83 Ha dan produksi sebesar 75 ton sehingga laju pertumbuhan masing-masing sebesar 18,66% untuk luas panen dan 18,28% untuk produksi. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.59. dan tabel 2.60. Tabel 2.59. Luas Panen Kacang Hijau Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ha) No

Kecamatan

2000

2001

2002

2003

2004

Mestong 8 1 0 0 Sungai Bahar 0 0 0 0 Kumpeh Ulu 6 2 17 30 Kumpeh 0 11 48 60 Maro Sebo 0 0 0 1 Jambi Luar Kota 5 4 7 5 Sekernan 5 11 5 5 Kab. Muaro jambi 24 29 77 101 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2002, 2003, 2004

5 0 40 83 1 7 2 138

1 2 3 4 5 6 7

Pertumbuhan (%/tahun) 0 0 0 18.66 -23.20 -10.82 -11.77 8.16

Tabel 2.60. Produksi Kacang Hijau Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ton) No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Mestong Sungai Bahar Kumpeh Ulu Kumpeh Maro Sebo Jambi Luar Kota Sekernan Kab. Muaro jambi

2000

2001

12 0 6 0 0 5 5 28

1 0 2 11 0 6 12 32

2002 0 0 18 53,97 0 8 5,5 85,47

2003

2004

0 0 32 65 1 6 6 110

6 0 60 75 1 9 3 154

Pertumbuhan (%/Tahun) 1,84 0 0 18,28 -22,00 -7,67 -6,70 10,45

Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2002, 2003, 2004


2 - 134

Pertumbuhan produksi rata-rata kacang hijau di Kabupaten Muaro Jambi dari tahun 2000 sampai dengan 2004 mengalami peningkatan yaitu sebesar 2,12%. Untuk Kecamatan Sekernan mengalami pertumbuhan produksi rata-rata kacang hijau paling tinggi yaitu sebesar 5,76%, dengan jumlah produksi rata-rata pada tahun 2004 sebesar 15 Kw/Ha. Adapun produksi rata-rata kacang hijau selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.61. berikut

Tabel 2.61. Produksi Rata-rata Kacang Hijau Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Kw/Ha) No

Kecamatan

2000

2001

2002

15 10 0 Mestong 0 0 0 Sungai Bahar 10 10 10,59 Kumpeh Ulu 0 0 11,24 Kumpeh 0 0 0 Maro Sebo Jambi Luar 10 15 11,43 6 Kota 10 10,91 11 7 Sekernan Kab. Muaro 11,67 11,03 11,1 jambi Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2002, 2003, 1 2 3 4 5

0 0 10,67 10,83 10

12 0 15 9,04 10

Pertumbuhan (%/Tahun) 1,84 0 0 -0,32 1,55

12

12,86

3,53

12

15

5,76

10,89

11,16

2,12

2003

2004

2004

h. Sayuran Luas panen tanaman sayur-sayuran selama kurun waktu 2000 – 2004 secara keseluruhan mengalami fluktuasi (naik turun). Pada tahun 2000 terdapat luas panen sebesar 862 Ha dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 1.117 Ha dengan laju pertumbuhan sebesar 2,84%. Pada tahun 2004, Kecamatan Kumpeh Ulu memiliki luas panen terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yaitu sebesar 473 Ha. Luas panen terkecil pada tahun 2004 terdapat di Kecamatan Sungai Bahar, yaitu sebesar 30 Ha. Luas panen tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2003 yang mencapai luas sebesar 38 Ha. Sedangkan luas panen di Kecamata Jambi Luar Kota pada tahun 2004 mencapai luas sebesar 232 Ha dengan laju pertumbuhan sebesar 0,40%. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2000 yang hanya mencapai luas sebesar 862 Ha. Tabel 2.62. Luas Panen Tanaman Sayur-sayuran Menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ha) No 1 2 3 4 5 6 7


2000 116 0 376 95 65 169 41 862

2001 690 0 335 10 124 130 65 1.354

2002 108 35 290 173 95 167 67 935

2003

2004

229 38 394 77 79 151 67 1.035

232 30 473 112 50 136 84 1.117

Pertumbuhan (%/’Tahun) 0.40 -8.72 -11.82 -15.39 -0.58 -2.84

Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2002, 2003, 2004

Sebaran produksi tanaman pangan di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada peta 2.16. berikut ini :


2 - 135

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

PETA PRODUKSI TANAMAN PANGAN 2004 KABUPATEN MUARO JAMBI

104°20'

1°10'

1°10'

103°10'


LEGENDA :


1°20'

Kecamatan Sekernan

Kecamatan Maro Sebo

^( Sengeti

S.

Ba ta

r ng H a

Ibukota Kabupaten

#


1°20'

# Tanjung

^(

i

Produksi Tanaman Pangan ( dalam ton ) :

# Jambi Kecil

Padi

1°30'

Ke Simpang Mersaro

Ubi Kayu 1°30'

# Pudak

Jagung


Kecamatan Kumpeh

Kota Jambi

Kedelai Kacang Hijau

1°40'

1°40'


Ke Muara Bulian

Kecamatan Mestong



1°50'


Ubi Jalar Kacang Tanah

# Pijoan

Kecamatan Sei Bahar


5

0

5 Km

U

2°00'

2°00'

# Marga

2°10'

2°10'


103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'

Peta 2.16. Peta Produksi Tanaman Pangan 2004 Kabupaten Muaro Jambi


2 - 136


i. Buah-Buahan Untuk tanaman buah-buahan, di Kabupaten Muaro Jambi secara keseluruhan selama kurun waktu tahun 2000 – 2003 mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pada tahun 2000 terdapat produksi buah-buahan sebanyak 25.412,33 ton dan pada tahun 2003 mengalami peningkatan menjadi 48.925,02 ton dengan laju pertumbuhan sebesar 38,75%. Tabel 2.63. Produksi Buah-buahan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 - 2003 (Ton) No

Jenis Buah-buahan

2000

2001

2002

2003

1 Alpukat 9 15 17 22,01 2 Belimbing 0 0 0 1,57 3 Duku 5.451,4 9.400 9.482 20.662,47 4 Durian 3.566 8.298 9.750 12.449,99 5 Jambu Biji 0 0 0 11,39 6 Jambu Air 0 0 0 13,79 7 Jeruk 182 383 469 1.211,15 8 Mangga 0 0 0 318,03 9 Manggis 0 100 101 124 10 Nangka 0 0 0 495,79 11 Nanas 14.678,93 11.415 11.349 1.1274,2 12 Pepaya 454 77 87 202,23 13 Rambutan 1.071 1.490 1.503 2.011,94 14 Salak 0 0 0 14,9 15 Sawo 0 0 0 37,23 16 Sirsak 0 0 0 8,06 17 Sukun 0 0 0 66,27 Jumlah 25.412,33 31.178 32.758 48.925,02 Sumber: Statistik Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi

Perttumbuhan (%/Tahun ) 56,38 0 94,69 86,85 0 0 157,97 0 0 0 -12,36 -33,26 37,06 0 0 0 0 38,75

Tanaman buah-buahan duku, durian dan nanas merupakan komoditas unggulan pertanian Kabupaten Muaro Jambi. Selama kurun waktu tahun 2000 – 2003 jenis tanaman buahbuahan duku dan durian tersebut menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, tetapi untuk produksi nanas mengalami penurunan. Pada tahun 2000, Kabupaten Muaro Jambi memproduksi duku sebanyak 5.451,4 ton dan pada tahun 2003 mengalami peningkatan menajdi 20.622,47 ton dengan laju pertumbuhan sebesar 94,69%. Untuk tanaman durian, pada tahun 2003 Kabupaten Muaro Jambi memproduksi sebanyak 3.566 ton dan pada tahun 2003 mengalami peningkatan menjadi 12.449,99 ton dengan laju pertumbuhan sebesar 86,85%. Sedangkan untuk tanaman nanas, pada tahun 2003 memproduksi sebanyak 14.678,93 ton dan pada tahun 2003 mengalami penurunan menjadi 11.274,2 ton dengan laju pertumbuhan sebesar -12,36%. Secara spasial persebaran produksi buah-buahan unggulan mempunyai pola yang berbedabeda. Untuk komoditi duku, hampir semua kecamatan menghasilkan duku kecuali Kecamatan Sungai Bahar. Namun demikian konsentrasi produksi duku berada di Kecamatan Kumpeh Ulu dengan total produksi 11.361,05 ton atau 54,98% dari total produksi duku di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk komoditi durian, semua kecamatan menghasilkan durian dengan persebaran yang relatif lebih merata. Jumlah produksi terendah berada di


2 - 137

Kecamatan Mestong yaitu 170,81 ton atau 1,37% dari total produksi. Terdapat 4 kecamatan penhasil durian dengan jumlah produksi yang hampir sama yaitu Kecamatan Sekernan, Maro Sebo, Kumpeh dan Kumpeh Ulu dengan produksi berkisar antara 2.085,72 ton sampai 2.682,26 ton. Sementara itu produksi nanas hanya terkonsentrasi pada satu kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Bahar. Jumlah produksi nanas di Kecamatan Sungai Bahar mencapai 11.272,50 ton yang merupakan 99,98% dari total produksi yang ada. (Tabel 2.64 dan Peta 2.17) Tabel 2.64. Sebaran Produksi Buah-Buahan Utama Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan Duku Durian Jambi Luar Kota 597,27 977,50 Sekernan 488,10 2.085,72 Maro Sebo 831,90 2.232,15 Mestong 154,46 170,81 Kumpeh 7.229,69 2.532,80 Kumpeh Ulu 11.361,05 2.682,26 Sungai Bahar 1.768,75 Kab. Muaro Jambi 20.662,47 12.449,99 Sumber: Statistik Pertanian, Perikanan dan Peternakan 2003


Nanas 1,56 0,14 11.272,50 11.274,20

2 - 138

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

PETA KOMODITAS BUAH - BUAHAN 2004 KABUPATEN MUARO JAMBI

104°20'

1°10'

1°10'

103°10'


LEGENDA :

Kecamatan Sekernan

Kecamatan Maro Sebo

^( Sengeti

# Jambi Kecil

S.

# Tanjung

ri ng H a Bata

^(

Ibukota Kabupaten

#


1°20'

1°20'


Komoditas Buah - Buahan ( dalam ton ) : Duku Durian Nenas 1°30'

1°30'

# Pudak


Ke Muara Bulian

# Pijoan

Kecamatan Kumpeh

Kota Jambi


1°40'

1°40'

Ke Simpang Mersaro

# Sebapo

Kecamatan Mestong


1°50'



Kecamatan Sei Bahar


5

0

5 Km

U

2°00'

2°00'

# Marga

2°10'

2°10'


103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'

Peta 2.17. Peta Komoditas Buah-buahan 2004 Kabupaten Muaro Jambi


2 - 139


2.

Perkebunan

Ketersediaan sumberdaya alam telah mendorong perkembangan kegiatan perkebunan di Kabupaten Muaro Jambi. Sebagian besar sumberdaya lahan sesuai untuk kegiatan perkebunan. Kegiatan perkebunan di Kabupaten Muaro Jambi diusahakan oleh rakyat dan perusahaan besar (swasta dan negara). Tanaman perkebunan yang diusahalan oleh perkebunan rakyat meliputi 16 tanaman dengan karet dan kelapa sawit sebagai tanaman utama. Dalam kurun waktu 2000-2004, kegiatan perkebun rakyat mengalami peningkatan yang ditunjukan dengan perkembangan luas panen dan produksi perkebunan. Secara keseluruhan, selama kurun waktu 2000 – 2004 luas tanaman perkebunan rakyat mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 terdapat luas sebesar 92.393,75 Ha dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 75.356,24 Ha sehingga laju pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 11,14%. Tanaman kelapa sawit merupakan jenis tanaman yang memiliki luas tanaman terbesar di Kabupaten Muaro Jambi sejak tahun 2002 hingga tahun 2004. Pada tahun 2004, luas tanaman kelapa sawit mencapai 75.296,18 Ha dengan laju pertumbuhan sebesar 152,67%. Sedangkan untuk tanaman karet, pada tahun 1996 terdapat luas sebesar 141.386 Ha dan pada tahun 2004 mengalami penurunan hingga menjadi 58.034 Ha sehingga laju pertumbuhan sebesar -10,53%. Untuk tanaman kelapa hibirida selama kurun waktu 1996 – 1998 memiliki luas tanaman yang sama, yaitu sebesar 707 Ha. Sedangkan untuk tanaman kelapa, kopi, kelapa hibrida, aren dan lada rata-rata mengalami penurunan. Tabel 2.65. Perkembangan Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman Tahun 2000 - 2004 (Ha) No 1 2

Jenis Tanaman Karet

4

Kelapa Kelapa Hibrida Kelapa Sawit

5

Kopi

6

Kapulaga

7

Kulit Manis

8

Lada

3

2000 47.378

2001 49.269

2002 51.871

2003 52.547

2004 58.034


1.085

1.085

1.085

3.540

1.098

-7,27

469

469

469

480

263

-11,63

43.165

44.642

68.488

68.896

75.296,18

152,67

150

150

150

150

186.5

-11,88

11

11

11

13

0

-100

4

4

4

4

4

0

35

35

35

35

35

-6,90 -100

9

Cengkeh

1,75

0,25

8,5

0,5

0

10

Tebu

0

0

0

0

0

-100

11

Aren

53

53

96

96

76

-8,07

12

Kakao

27

27

27

27

230,25

-8,89

13

Jambu Mete

0

0

0

0

0

-100

14

Kapuk

12

12

12

12

6.5

-24,10

15

Pinang

0

0

0

0

81,5

0

16

Kemiri

3

3

3

3

39

0

Jumlah 92.393,75 95.760,25 122.259,50 125803,50 75.356,24 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Kelapa sawit tahun 2002-2004 merupakan jumlah keseluruhan (perkebunan rakyat+besar)

11,14

Meskipun luas tanaman perkebunan rakyat mengalami peningkatan, tidak demikian halnya dengan produksinya. Secara keseluruhan, produksi tanaman perkebunan rakyat cenderung


2 - 140

mengalami penurunan. Pada tahun 2000 terdapat produksi sebanyak 35.264 ton dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi 120.360 ton dengan laju pertumbuhan sebesar 11,77%. Tanaman kakao merupakan jenis tanaman yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi. Pada tahun 2002 terdapat produksi kakao sebanyak 17,75 ton dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 131,5 ton dengan laju pertumbuhan sebesar 12,85%. Tabel 2.66. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman Tahun 2000 - 2004 (Ton) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jenis Tanaman Karet Kelapa Kelapa Hibrida Kelapa Sawit Kopi Kapulaga Kulit Manis Lada Cengkeh Tebu Aren Kakao Jambu Mete Kapuk Pinang Kemiri Jumlah

1.581 0 0 33.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.046 0 0 38.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.123 243 70 165.998 22 2 0 13 0 0 9 17,75 0 3 0 0

18.510 250 75 166.070 22 2 0 13 0 0 9 11,18 0 3 0 0

23.610 304 63 96.154 37 0 4 13 0 0 23 131,5 0 2,5 13 5

Pertumbuhan (%) -11,21 -9,64 -8,66 -11,92 -11,69 -100,00 0 -0,92 -100,00 -100,00 6,40 12,85 -100,00 -20,71 0 0

35.264

40.247

184.500,75

184.965,18

120.360

-11,77

2000

2001

2002

2003

2004

Sumber: Kabupaten Muaro Jambi dalam Angka, Tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

Berbeda dengan perkebunan rakyat, perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan besar selama kurun waktu tahun 2000 – 2004 secara keseluruhan mengalami kenaikan. Pada tahun 2000 terdapat luas sebesar 28.186 ha dan pada tahun 2004 mengalami kenaikan hingga menjadi 36.547,6 Ha dengan laju pertumbuhan sebesar 2,25%. Tanaman kakao, pada tahun 2000 -2004 sama sekali tidak terdapat luas tanaman perkebunan besar kakao. Tabel 2.67. Perkembangan Luas Tanaman Perkebunan Besar Tahun 2000 – 2004 (Ha) Tahun Karet Kelapa Sawit 2000 3.183,00 25.003,00 2001 2.906,00 0,00 2002 2.906,00 0,00 2003 2.906,00 24.084,00 2004 2.727,40 33.820,20 Pertumbuhan (%/Tahun) -10,20 -0,21 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

Kakao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kelapa Hibrida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-100,00

0,00

Sampai dengan tahun 2005, terdapat 29 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 7 kecamatan. Luas lahan yang telah terealisasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit mencapai 79.682, 92 ha atau 55,13% dari luas lahan yang telah direncanakan. Kegiatan


2 - 141

perusahaan perkebunan kelapa sawit terkonsentrasi di Kecamatan Kumpeh dengan luas lahan 28.452,68 ha atau 35,71% dari total luas lahan perusahaan perkebunan. Pengusahaan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan besar pada umumnya menggunakan sistem inti dan plasma (tabel 2.68 dan peta 2.18.).

Tabel 2.68. Sebaran Perusahaan Kelapa Sawit Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2005 Nama Perusahaan Jambi Luar Kota

PT. NAYU ESTATE/PT. SAWIT DESA MAKMUR PT. BONEO KARYA CIPTA PT. AGRO TAMEX SUMINDO ABADI PT. CIPTA PRASASTI LESTARI Jumlah Kumpeh PT. PETALING BUNGA GADING PT. BATANG HARI LESTARI PT. RCKY KURNIAWAN KERTA PERSADA PT. RICKY MAS JAYA PT. WAHANA SPONJEN INDAH PT. JASUKA KUMPEK INDAH PT. MUARO KAHURIPAN INDONESIA PT. INDO KEBUN LESTARI PT. PURI HIJAU LESTARI Jumlah Kumpeh Ulu PT. SUMBERTAMA NUSA PERTIWI PT. BATANG HARI HASTA AGRIBIS PT. VELINDO ANEKA TANI PT. PETALING BUNGO GADING PT. KURNIA SAWIT YANTO BERSAUDARA Jumlah Maro Sebo PT. ERSAKTI WIRA FORESTAMA PT. ERSAKTI WIRA FORESTAMA PT. BATANG HARI SAWIT SEJAHTERA Jumlah Mestong PTP N VI (PERSERO) PT. BAHARI GEMBIRA RIA Jumlah Sekernan PT. LAMPURA SEBERANG PT. BRAHMA BINA BAKTI PT. BUKIT BARISAN INDAH PRIMA Jumlah PT. JAMBI LEMPURA SEBERANG PT. KIRANA SEKERNAN Jumlah Sungai Bahar PTP N VI (PERSERO) PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK Jumlah Kabupaten Muaro Jambi Sumber: Kantor Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi 2005


Rencana Ha 492,98 991,37 500,00 154,60 2.138,95 2.004,60 20.000,00 500,00 3.000,00 16.500,00 2.650,00 5.900,00 10.000,00 60.554,60 7.229,00 1.305,00 303,00 492,98 833,89 10.163,87 2.650,02 4.700,00 14.000,00 21.350,02 2.154,30 1.202,04 3.356,34 332,00 6.220,00 8.000,00 321,75 5.000,00 19.873,75 2.104,00 25.000,00 27.104,00 144.541,53

% 0,34 0,69 0,35 0,11 1,48 1,39 13,84 0,00 0,35 2,08 11,42 1,83 4,08 6,92 41,89 5,00 0,90 0,21 0,34 0,58 7,03 1,83 3,25 9,69 14,77 1,49 0,83 2,32 0,23 4,30 5,53 0,00 0,22 3,46 13,75 1,46 17,30 18,75 100,00

Realisasi Ha % 250,00 0,31 991,37 1,24 250,00 0,31 154,60 0,19 1.645,97 2,07 504,95 0,63 3.400,00 4,27 15.800,00 19,83 500,00 0,63 500,00 0,63 2.208,65 2,77 1.840,00 2,31 3.699,08 4,64 28.452,68 35,71 7.229,00 9,07 1.305,00 1,64 303,00 0,38 240,00 0,30 476,18 0,60 9.553,18 11,99 630,00 0,79 4.700,00 5,90 8.858,00 11,12 14.188,00 17,81 2.154,30 2,70 1.202,04 1,51 3.356,34 4,21 322,00 0,40 4.678,00 5,87 4.500,00 5,65 5.800,00 7,28 32,75 0,04 5.000,00 6,27 20.332,75 25,52 2.104,00 2,64 50,00 0,06 2.154,00 2,70 79.682,92 100,00

2 - 142

103°10'

103°20'

P T. P T. P T. P T. P T.

103°30'

103°40'

Lampura S eberang : 322 ha. B rahma Bina s ak ti : 4.678 ha. B ukit B aris an Indah Prima : 4.500 ha J ambi Lampura S eberang : 32.75 ha. K irana S ekernan : 5.000 ha.

103°50'

1°30'

LEGENDA :

# Tanjung

ri ng H a Ba ta



Kecamatan Kumpeh

Kota Jambi

Kecamatan Jambi Luar# Kota


Ibukota Kabupaten

#

# Jambi Kecil

# Pudak

Ke Muara Bulian

^(

Sungai

1°40'

1°40'

Ke Simpang Mersaro

S umbertama Nusa Pertiwi : 7.229 ha. B atanghari Hasta Agribis : 1.305 ha. V elindo Aneka Tani : 303 ha P etaling Bungo Gading : 240 ha. K urnia S awit Yanto Bersaudara : 476,18 ha.

Kecamatan Maro Sebo

S awit Desa Makmur : 250 ha. B oneo K arya Cipta : 991,37 ha. A gro Tamex Sumindo Abadi : 250 ha. C ipta Prasasti Lestar : 154,60 ha.

# Pijoan

P T. P T. P T. P T. P T.

1°30'

P T. P T. P T. P T.

1. 2. 3. 4. 5.

1°20'

1°20'

1. P T. E rsakti W iro Fores tama : 630 ha. 2. P T. B atanghari Sawit S ejahtera : 8.858 ha.

S.

Kecamatan Sekernan

1. 2. 3. 4.

PETA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT KABUPATEN MUARO JAMBI

104°20'

104°10'

1°10'

Ke Kuala Tungkal

^( Sengeti

104°00'


1°10'

1. 2. 3. 4. 5.

Sumber : - Bapperlitbangda Kabupaten Muaro Jambi - Dinas Perkebunan Kab. Muaro Jambi

Sebapo

1°50'

Ke Palembang

Kecamatan Sei Bahar

P T. P T. P T. P T. P T. P T. P T. P T.

P etaling Bunga Gading : 504,95 ha. B atang Hari Lestari : 3400 ha. R icky K urniawan Kerta Persada : 15.800 ha R icky Mas Jaya : 500 ha. W ahana Sponjen Indah : 500 ha. Muaro K ahuripan Indonesia : 2.208 ha. Indo Kebun Les tari : 1.840 ha. P uri Hijau Lestari : 3.699 ha.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kecamatan Mestong

1. P TP N V I ( P ers ero ) : 2.154, 30 ha. 2. P T. B ahari Gembira Ria : 1202 ha.

# Marga

5

0

5 Km

U

2°00'

2°00'


1. P TP N V I ( P ers ero ) : 2.104 ha. 2. P T. S ungai B ahar P as ifik : 50 ha. Propinsi Jambi Kabupaten Muaro Jambi Tanjungsari

ng

2°10'

2°10'

la S . La

103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'

Peta 2.18. Peta Perusahaan Kelapa Sawit Kabupaten Muaro Jambi


2 - 143


3.

Kehutanan

Kegiatan kehutanan yang diusahakan di Kabupaten Muaro Jambi tidak terlepas dari sumberdaya hutan yang dimiliki. Secara keseluruhan luas hutan Kabupaten Muaro Jambi mencapai 154.624,58 Ha yang meliputi kawasan suaka alam, hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Pemanfaatan hutan produksi dan hutan produksi terbatas yang merupakan 52,12% menghasilkan kayu bulat, rotan dan getah-getahan. Selama kurun waktu tahun 2000 – 2004 produksi tersebut secara keseluruhan mengalami penurunan yang cukup besar. Pada tahun 2000 tidak terdapat produksi kayu bulat dan pada tahun 2004 terdapat produksi menjadi 11.901.976 m3 dengan laju pertumbuhan sebesar 12,29%. Sedangkan untuk rotan dan getahgetahan, pada tahun 2004 sama sekali tidak terdapat produksi rotan dan getah-getahan. Peningkatan nilai tambah hasil hutan melalui industri primer hasil hutan menghasilkan kayu gergajian dan kayu lapis. Seiring dengan menurunnya produksi kayu bulat, BPS Kabupaten Muaro Jambi mencatat produksi kayu gergajian juga mengalami peningkatan dari tidak ada produksi tahun 2000 menjadi 34.231,74 m3 tahun 2004. (tabel 2.69.) Tabel 2.69. Perkembangan Produksi Hasil Hutan Menurut Jenisnya Tahun 2000 - 2004 (M3) Tahun

Kayu Bulat (M3)

Kayu Gergajian (M3)

2000 2001 91.803,07 56.853,00 2002 197.675,43 72.988,00 2003 243.925,56 96.138,45 2004 119.019,76 34.231,74 Pertumbuhan (%/Tahun) 12,29 24,89 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2002, 2003, 2004

Rotan (Ton)

Getah-getahan (Ton)

39.110,00 -

503.284,00 102,00 163,67 -

100

100

Sementara itu, produksi hutan jenis kayu rimba oleh pemegang HPH selama kurun waktu tahun 2000 – 2004 juga memiliki kecenderungan menurun. Pada tahun 2000 tidak terdapat produksi dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi 21.737,93 m3 dengan laju pertumbuhan sebesar 16,38%. Jumlah produksi terbanyak terjadi pada tahun 2002, yaitu sebanyak 33.567,32 m3.


2 - 144

Tabel 2.70. Perkembangan Produksi Hutan Jenis Kayu Rimba Oleh Pemegang Hak Pengusaha Hutan Tahun 2000 - 2004 (M3) Tahun Produksi (M3) 2000 0 2001 33.350,66 2002 33.567,32 2003 14.496,43 2004 21.737,93 Pertumbuhan (%/Tahun) 16,38 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2002, 2003, 2004

4.

Peternakan

Peternakan di Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil dan peternakan unggas. Peternakan ternak besar terdiri dari sapi dan kerbau. Peternakan ternak kecil terdiri dari kambing, domba, dan babi. Sedangkan untuk peternakan unggas terdiri dari ayam buras, ayam ras petelur, ayam pedaging, dan itik. Tabel 2.71. Populasi Ternak Besar yang Dipelihara Per Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ekor) 1

Jambi Luar Kota

4.798

t.a.d.

4.439

275

352

Pertumbuhan (%/tahun) -20,03

2

Mestong

2.796

t.a.d.

1.219

1.003

1.243

-6,34

3

Sekernan

3.342

t.a.d.

3.459

2.557

2.925

5,94

4

Maro Sebo

1.365

t.a.d.

1.075

797

1.017

-10,80

5

Kumpeh

691

t.a.d.

1.097

1.286

1.568

2,29

6

Kumpeh Ulu

2.403

t.a.d.

1.898

1.748

1.988

0

7

Sungai Bahar

No

Kecamatan

Kab. Muaro Jambi

2000

2001

2002

2003

2004

0

t.a.d.

706

3.132

3.501

0

15.395

t.a.d.

13.893

10.798

12.594

0,68

Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2002 – 2004

Perkembangan populasi ternak besar Kabupaten Muaro Jambi selama kurun waktu tahun 2000 – 2004 mengalami penurunan. Pada tahun 2000 terdapat jumlah ternak besar sebanyak 15.395 ekor dan pada tahun 2004 menurun menjadi 12.594 ekor dengan laju pertumbuhan sebesar -0,68%. Kecamatan Jambi Luar Kota merupakan kecamatan di Kabupaten Muaro Jmabi yang memiliki laju pertumbuhan populasi ternak besar terkecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya selama kurun waktu tahun 2000 – 2004. Pada tahun 2000 terdapat ternak besar sebanyak 4.798 ekor dan pada tahun 2004 mengalami penurunan populasi hingga menjadi 352 ekor dengan laju pertumbuhan sebesar -20,03%. Sedangkan untuk Kecamatan Kumpeh, pada tahun 2000 terdapat populasi ternak besar sebanyak 691 ekor dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 1.568 ekor dengan laju pertumbuhan sebesar 2,29%. Untuk ternak kecil di Kabupaten Muaro Jambi selama kurun waktu tahun 2000 – 2004 secara keseluruhan mengalami penurunan. Pada tahun 2000 terdapat populasi ternak kecil sebnayak 31.721 ekor dan pada tahun 2004 mengalami penurnan menjadi 22.880 ekor dengan laju pertumbuhan sebesar -3,03%. Kecamatan Mestong merupakan kecamatan yang memiliki laju


2 - 145

pertumbuhan populasi ternak kecil terkecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Pada tahun 2000 terdapat ternak kecil sebanyak 6.650 ekor dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 1.196 ekor dengan laju pertumbuhan sebesar -13,04. Sedangkan Kecamatan Sekernan merupakan kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan populasi ternak kecil terbesar. Pada tahun 2000 terdapat ternak kecil sebayak 2.644 ekor dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi 8.909 ekor dengan laju pertumbuhan sebesar 4,66%. (Tabel 2.72). Tabel 2.72. Populasi Ternak Kecil yang Dipelihara Per Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ekor) No

Kecamatan

2000

2001

2002

6.332 t.a.d 3.108 Jambi Luar Kota 6.650 t.a.d 5.032 Mestong 2.644 t.a.d 1.989 Sekernan 4.514 t.a.d 962 Maro Sebo 3.105 t.a.d 1.764 Kumpeh 8.476 t.a.d 11.665 Kumpeh Ulu 0 t.a.d 593 Sungai Bahar 31.721 t.a.d 25.113 Kab. Muaro Jambi Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2002 – 2004 1 2 3 4 5 6 7

2003

2004

1.288 697 7.391 1.804 1.094 3.635 2.273 18.182

2.391 1.196 8.909 2.387 1.633 3.711 2.653 22.880

Pertumbuhan (%/Tahun) -10,79 -13,04 4,66 -5,63 -8,00 -3,17 0 -3,03

Sebaran populasi ternak besar dan kecil dapat dilihat pada peta 2.19. berikut ini :


2 - 146

103°20'

103°30'

Ke Riau

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

PETA POPULASI TERNAK BESAR DAN KECIL KABUPATEN MUARO JAMBI

104°20'

1°10'

1°10'

103°10'

Ke Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kecamatan Sekernan

LEGENDA : ^(

Ibukota Kabupaten

B S.


Populasi Ternak ( dalam ekor ) : Sapi


Kerbau Kambing

1°30'

1°30'

H a ri

# Jambi Kecil

# Pudak Ke Simpang Mersaro

a t ang


# Tanjung 1°20'

1°20'

#

# Pijoan

Domba

Kecamatan Kumpeh

Kota Jambi

Babi

# Sebapo

Ke Muara Bulian

Kecamatan Mestong




1°50'

1°40'

1°40'


Kecamatan Sei Bahar


# Marga

0

5 Km

U

2°00'

2°00'

5

2°10'

2°10'


103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'

Peta 2.19. Peta Populasi Ternak Besar dan Kecil Kabupaten Muaro Jambi


2 - 147


Lain halnya dengan populasi ternak besar dan ternak kecil yang mengalami penurunan, populasi unggas selama kurun waktu tahun 2000 – 2004 secara keseluruhan mengalami kenaikan. Pada tahun 2000 terdapat populasi unggas sebanyak 943.201 ekor dan pada tahun 2004 mengalami kenaikan menjadi 1.196.790 ekor dengan laju pertumbuhan sebesar 1,48%. Kecamatan Sekernan merupakan kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi yang memiliki laju pertumbuhan terbesar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Pada tahun 2000 terdapat populasi unggas sebanyak 96.278 ekor dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi 472.670 ekor dengan laju pertumbuhan sebesar 28,29%. Sedangkan Kecamatan Mestong merupakan kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan terkecil. Pada tahun 2000 terdapat populasi unggas sebanyak 353.913 dan pada tahun 2004 mengalami penurunan hingga menjadi 15.935 ekor dengan laju pertumbuhan sebesar -24,84%. (Tabel 2.73.). Populasi unggas pada tahun 2004 dapat dilihat pada peta 2.20. Tabel 2.73. Populasi Unggas yang Dipelihara Per Kecamatan Tahun 2000 - 2004 (Ekor) No

Kecamatan

2000

2002

103.273 87.875 Jambi Luar Kota 353.913 132.358 Mestong 96.278 48.862 Sekernan 186.165 11.173 Maro Sebo 57.322 19.460 Kumpeh 146.250 198.953 Kumpeh Ulu 0 21.329 Sungai Bahar 943.201 520.010 Jumlah Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2002 – 2004 1 2 3 4 5 6 7


2003 374.098 15.788 286.783 28.935 8.398 271.694 42.205 1.027.901

2004 344.445 15.935 472.670 29.172 74.739 224.503 35.326 1.196.790

Pertum buhan (%) -4,88 -24,84 28,29 -1,75 9,14 -6,49 0 -1,48

2 - 148

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

PETA POPULASI UNGGAS 2004 KABUPATEN MUARO JAMBI

104°20'

1°10'

1°10'

103°10'

Ke Kuala Tungkal

Ke Riau

LEGENDA :


Kecamatan Sekernan

^(

Ibukota Kabupaten

S.


ng Ba ta


# Tanjung

i H ar

1°20'

1°20'

#

Populasi Unggas ( dalam ekor ) :

# Jambi Kecil

Buras

1°30'

Ke Simpang Mersaro

Telur Pedaging 1°30'

# Pudak


# Pijoan

1°40'

1°40'


Ke Muara Bulian

Kecamatan Mestong



1°50'


Itik

Kecamatan Kumpeh

Kota Jambi

Kecamatan Sei Bahar


5

0

5 Km

U

2°00'

2°00'

# Marga

2°10'

2°10'


103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

Peta 2.20. Peta Populasi Unggas 2004 Kabupaten Muaro Jambi


2 - 149

104°20'


Produksi daging selama kurun waktu tahun 2000 – 2004 mengalami penurunan. Pada tahun 2000 terdapat produksi sebanyak 1.466.743 kg dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 504.872 kg dengan laju pertumbuhan sebesar -12,04%. Produksi daging unggas merupakan produksi daging terbanyak di Kabupaten Muaro Jambi. Pada tahun 2000 terdapat produksi sebanyak 770.183 kg dan pada tahun 2004 mengalami penurunan sebanyak 76.492 kg dengan laju pertumbuhan sebesar -55,42%. Sedangka produksi daging domba mengalami penurunan selama kurun waktu tahun 2000 – 2004. Pada tahun 2000 terdapat produksi daging domba sebanyak 2.909 kg dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 1.910 kg dengan laju pertumbuhan sebesar -10,94%. (Tabel 2.74) Tabel 2.74. Produksi Daging Menurut Jenis Tahun 2000 - 2004 (Kg) Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 Pertumbuhan (%/Tahun)

Kerbau 201.800 235.543 142 61.396 83.510

Sapi 474.885 1.686.542 377 294.896 337.640

Kambing 16.966 17.041 9 5.570 5.320

Domba 2.909 2.909 7 1.984 1.910

Unggas 770.183 511.030 218 548.762 76.492

Jumlah 1.466.743 2.453.065 752 912.608 504.872

0,63

17,41

-4,8

-10,94

55,42

12,04


Sama halnya dengan produksi daging, produksi telur di Kabupaten Muaro Jambi secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 terdapat produksi telur sebanyak 866.787 kg dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi mencapai produksi sebanyak 2.225.717 kg dengan laju pertumbuhan sebesar 3,95%. Meskipun demikian, produksi telur ayam kampung dan itik selama kurun waktu tersebut mengalami penurunan. Pada tahun 2000 terdapat produksi telur ayam kampung sebanyak 206.825 kg dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 51.678 kg dengan laju pertumbuhan sebesar -19,36%. Untuk telur itik, pada tahun 2000 terdapat produksi sebanyak 146.072 kg dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 62.000 dengan laju pertumbuhan sebesar -6,01%. Sedangkan untuk telur ayam ras, pada tahun 2000 terdapat produksi sebanyak 513.890 kg dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi 2.112.039 dengan laju pertumbuhan sebesar 5,17%. (Tabel 2.75)


2 - 150

Tabel 2.75. Produksi Telur Menurut Jenis Tahun 2000 - 2004 (Kg)

Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 Pertumbuhan (%/Tahun)

Ayam Ras 513.890 1.524.559 1.365.935 1.971.237 2.112.039

Ayam Kampung 206.825 241.411 23.269 36.828 51.678

Itik 146.072 165.676 68.174 62.628 62.000

Jumlah 866.787 1.931.646 1.457.378 2.070.693 2.225.717

5,17

-19,36

-6,01

1,95


5.

Perikanan

Nelayan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi. Pada tahun 2004 terdapat 1.032 rumah tangga budidaya ikan kolam. Kecamatan Kumpeh Ulu merupakan kecamatan yang memiliki jumlah rumah tangga budidaya ikan kolam terbesar dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu sebanyak 332 rumah tangga. Tabel 2.76. Jumlah Rumah Tangga Budidaya Ikan Kolam Menurut Luas Kolam Per Kecamatan Tahun 2000 – 2004 No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Jambi Luar Kota Mestong Sekernan Maro Sebo Kumpeh Kumpeh Ulu Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi

2000 462 678 197 165 180 151 0 1.833

2001 471 511 199 165 185 160 0 1.691

2002 488 521 210 178 196 196 177 1.966

2003 118 227 78 80 94 305 126 1.028

2004 128 230 78 81 96 332 87 1.032


Sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat, banyak masyarakat Kabuapten Muaro Jambi yang melakukan budidaya ikan kolam. Selama kurun waktu tahun 2000 – 2004 jumlah rumahtangga budidaya ikan kolam mengalami penurunan. Pada tahun 2000 terdapat masyarakat yang melakukan budidaya ikan kolam sebanyak 1.883 rumah tangga dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 1.032 rumah tangga dengan laju pertumbuhan sebesar -2,88%. Pada tahun 2004 jumlah rumah tangga budidaya ikan kolam terbanyak terdapat di Kecamatan Kumpeh Ulu, yaitu sebanyak 332 rumah tangga. Sebaran budidaya ikan kolam di Kabupaten Muaro Jambi disajikan pada peta 2.21.


2 - 151

Tabel 2.77. Jumlah Rumah Tangga Budidaya Ikan Kolam Tahun 2000 – 2004

No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Jambi Luar Kota Mestong Sekernan Maro Sebo Kumpeh Kumpeh Ulu Sungai Bahar Jumlah

2000 462 678 197 165 180 151 0 1.833

2004 128 230 78 81 96 332 87 1.032

Pertumbuhan (%/Tahun) 8,81 12,47 6,14 13,42 14,40 0 0 16,88

Sumber : Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2002 – 2004

Luas kolam ikan di Kabupaten Muaro Jambi secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 terdapat luas kolam sebesar 112,45 ha dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 59,59 ha dengan laju pertumbuhan sebesar -6,15%. Meskipun demikian, produksi ikan mengalami peningkatan jumlah. Pada tahun 2000 terdapat produksi sebanyak 91,92 ton dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi 2.774,56 ton dengan laju pertumbuhan sebesar 40,6%. Tabel 2.78. Luas Kolam dan Produksi Ikan Per Kecamatan Tahun 2000 – 2004 2000 Luas (Ha) Prod (Ton) 1 Mestong 28,25 20,7 2 Sungai Bahar 0 0 3 Kumpeh Ulu 0 0 4 Kumpeh 8,5 7,06 5 Maro Sebo 4,8 3,9 6 Jambi Luar Kota 61,38 52 7 Sekernan 9,52 8,26 Jumlah 112,45 91,92 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000, 2002 – 2004 No

Kecamatan


Luas (Ha) 18,17 3,2 17,27 4,23 6,95 4,83 4,94 59,59

2004 Prod (Ton) 946,07 125,94 819,9 174,95 305,37 204,52 197,81 2774,56

Pertumbuhan (%/Tahun) Luas (Ha) Prod (Ton) -4,32 46,55

-6,74 3,77 -22,45 -6,35 -6,15

37,85 54,66 14,68 37,38 40,60

2 - 152

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

PETA RUMAH TANGGA BUDIDAYA IKAN KOLAM 2004 KABUPATEN MUARO JAMBI

104°20'

1°10'

1°10'

103°10'

Ke Riau

Ke Kuala Tungkal

LEGENDA :


Kecamatan Sekernan

^(

Ibukota Kabupaten

S.


Ba ta

r ng H a


# Tanjung

i

1°20'

1°20'

#

Jumlah Rumah Tangga Budidaya Ikan :

# Jambi Kecil

78 - 96 Rumah Tangga 97 - 128 Rumah Tangga 129 - 332 Rumah Tangga 1°30'

1°30'

# Pudak


Ke Simpang Mersaro

# Pijoan

Kecamatan Kumpeh

Kota Jambi

Ke Muara Bulian

1°40'

1°40'


Kecamatan Mestong


1°50'



Kecamatan Sei Bahar


5

0

5 Km

U

2°00'

2°00'

# Marga

2°10'

2°10'


103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'


Peta 2.21. Peta Rumah Tangga Budidaya Ikan Kolam 2004 Kabupaten Muaro Jambi


2 - 153

Selama kurun waktu tahun 2000 – 2004, kendaraan yang digunakan untuk menangkap ikan mengalami penurunan, baik untuk perahu maupun motor tempel. Jumlah perahu pada tahun 2000 adalah sebanyak 2.245 buah dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 631 dengan laju pertumbuhan sebesar -11,92%. Sedangkan untuk motor tempel, pada tahun 2000 terdapat sebanyak 65 buah dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 48 buah dengan laju pertumbuhan sebesar -2,99%. Pada tahun 2004, jumlah perahu dan motor tempel terbanyak terdapat di Kecamatan Kumpeh, yaitu sebanyak 203 buah untuk perahu dan 30 buah untuk motor tempel. Tabel 2.79. Jumlah Perahu dan Motor Tempel Penangkap Ikan Per Kecamatan Tahun 2000 – 2004 2000 No

Kecamatan Perahu

1 2 3 4 5 6 7

Jambi Luar Kota Mestong Sekernan Maro Sebo Kumpeh Kumpeh Ulu Sungai Bahar Jumlah

487 0 378 476 904 0 0 2.245

Motor Tempel 10 0 17 25 13 0 0 65

2004 Perahu 44 0 50 157 203 177 0 631

Motor Tempel 3 0 5 2 30 8 0 48

Pertumbuhan (%/Tahun) Motor Perahu Tempel -21,37 -11,34 0 0 -18,31 -11,52 -10,50 -22,32 -13,87 8,72 0 0 0 0 -11,92 -2,99


6.

Industri

Sektor industri mempunyai peranan yang relatif cukup berarti terhadap skala ekonomi wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kedekatannya dengan Kota Jambi memudahkan pemasaran produk-produk industri dan menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri sehingga menjadi salah satu konsentrasi kegiatan indutri di Provinsi Jambi. Di sisi lain sumberdaya pertanian sebagai bahan baku kegiatan industri tersedia di Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan jenis industri, kegiatan industri di Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari industri logam, kimia, dan mesin (ILKM), industri aneka, dan industri hasil pertanian. Secara keseluruhan, jumlah industri di Kabupaten Muaro Jambi mengalami penurunan. Pada tahun 2000 terdapat 69 industri dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi 711 industri dengan laju pertumbuhan sebesar 5,44%. (Tabel 2.80)


2 - 154

Tabel 2.80. Jumlah Perusahaan Industri Menurut Jenis Jenis Industri

2000

2001

2002

2003

Pertumbuhan (%/Tahun)

13

16

223

253

58,53

6

7

108

174

13,88

ILKM Industri Aneka (IA) Industri Hasil Pertanian

50

52

254

284

-14,12

Jumlah

69

75

585

711

-5,44


Dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap, kegiatan industri di Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari industri kecil, sedang dan besar. Perkembangan industri kecil selama 2000-2004 yang berlokasi di Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan peningkatan yang sangat berarti yaitu 20,94% per tahun. Pada tahun 2000 terdapat industri kecil sebnayak 632 industri dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi 704 industri dengan laju pertumbuhan sebesar 2,18%. Nilai investasi pada tahun 2000 mencapai jumlah sebanyak Rp 1.586.993.000 dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi Rp 4.105.814.000 dengan laju pertumbuhan sebesar 20,94%. (Tabel 2.81) Tabel 2.81. Banyaknya Industri Kecil dan Investasi dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi 2000 No

Kecamatan

2004

Pertumbuhaan (%)

Jumlah Nilai Investasi (000.Rp) Jumlah Nilai Investasi (000.Rp) Jumlah Nilai Investasi (000.Rp)

1 Jambi Luar Kota

306

50.1267

292

2.389.285

-0,93

36,66

2 Mestong

16

22.5469

58

58.750

29,38

-23,58

3 Sekernan

218

36.7431

168

1.014.832

-5,08

22,53

4 Maro Sebo

45

44.2976

65

204.600

7,63

-14,31

5 Kumpeh

42

58

68.247

6,67

0

63

370.100

65,99

49,32

6 Kumpeh Ulu 7 Sungai Bahar Jumlah

5

49.850

0

0

0

0

0

0

632

1.586.993

704

4.105.814

2,18

20,94

Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2000 – 2004

Keberadaan industri kecil dan kerajinan merupakan salah satu bukti nyata bahwa pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang sangat perlu ditingkatkan kualitas, kuantitas serta desainnya agar masyarakat tergerak untuk mengarah pada hasil produksi yang lebih baik dan kompetitif sehingga menjadi produk andalan/unggulan daerah dan juga masih terbuka peluang bagi para investor guna mengembangkan industri kecil dan kerajinan di Kabupaten Muaro Jambi. Menurut direktori industri Provinsi Jambi industri berskala besar dan sedang di Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari industri makanan dan minuman, industri kayu barang dari kayu dan


2 - 155

barang-barang anyaman, industri karet dan barang dari karet, industri alat angkutan, selain kendaraan roda empat serta industri furniture dan pengolahan lainnya. Secara keseluruhan jumlah industri skala besar dan sedang di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 39 unit yang terdiri dari 30 unit industri kayu, barang dari kayu dan barang-barang anyaman, 3 unit industri makanan dan minuman, 2 unit industri karet dan barang dari karet, 3 unit industri alat angkutan, selain kendaraan roda empat dan 1 unit industri furniture & pengolahan lainnya. Dari 39 unit industri tersebut jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 7.965 tenaga kerja dengan industri kayu sebagai industri yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Secara spasial, persebaran industri terkonsentrasi di dua kecamatan yaitu Kecamatan Jambi Luar Kota dan Kecamatan Maro Sebo. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terserap, di Kecamatan Jambi Luar Kota terdapat 3.345 jiwa yang terserap di industri besar dan sedang yang merupakan 42% dari total tenaga kerja. Sementara itu, di Kecamatan Maro Sebo terdapat 2.885 tenaga industri besar dan sedang yang merupakan 36,22%. (peta 2.22.)

Tabel 2.82. Sebaran Industri Besar Sedang di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Kecamatan Jambi Luar Kota

Kumpeh

Kumpeh Ulu Maro Sebo

Mestong Sekernan

Kelompok Industri Ind. Makanan & Minuman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Karet & Barang dari Karet Ind. Alat Angkutan, selain kendaraan Roda Empat Ind. Furniture & Pengolahan Lainnya Jumlah Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Jumlah Ind. Karet & Barang dari Karet Ind. Makanan & Minuman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Alat Angkutan, selain kendaraan Roda Empat Jumlah Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman


Hasil Produksi Limun Kayu Gergajian Kayu Gergajian Kayu Gergajian Kayu Gergajian Kayu Lapis Kayu Lapis Kayu Lapis Aneka Crumb Rubber Dok Kapal Furnitur Papan Papan Kayu Gergajian Kayu Gergajian Kayu Gergajian Kayu Gergajian Kayu Lapis Karet Busa Minyak Goreng Kelapa Kayu Gergajian Kayu Lapis Kayu Lapis Kayu Lapis Moulding Moulding Perbaikan Kapal Sumpit Kayu Gergajian

Tenaga Kerja 23 520 165 30 70 570 1.056 577 115 29 79 3.345 24 33 457 20 25 22 393 974 20 30 520 651 1.278 279 24 74 29 2.885 111 21

2 - 156

Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Kayu, Barang dr Kayu & Barang-barang anyaman Ind. Alat Angkutan, selain kendaraan Roda Empat Jumlah Sungai Bahar Ind. Makanan & Minuman Sumber: Direktori Industri Provinsi Jambi 2004, BPS


Kayu Gergajian Kayu Gergajian Kayu Gergajian Kayu Gergajian Kayu Gergajian Kayu Gergajian Kayu Gergajian Perbaikan Kapal Minyak Kelapa Sawit

73 21 27 21 24 21 22 141 482 259

2 - 157

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

Ke Kuala Tungkal Ke Riau Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kecamatan Sekernan

1°20'

^( Sengeti

S.

1°30'

Tenaga Kerja Industri : Industri Makanan dan Minuman Industri Kayu, Barang dari Kayu Industri Barang dari Karet dan Plastik Industri alat Angkutan Industri Furniture dan Pengolahan Lainnya

1°30'

Kecamatan Kumpeh

1°40'

# Kecamatan Jambi Luar Kota Sebapo


Kecamatan Mestong



Ke Palembang

1°50'



Kota Jambi

# Marga


5

0

5 Km

U

2°00'

2°00'

Kecamatan Sei Bahar

Ibukota Kabupaten

#

Sungai

# Pijoan

Ke Simpang Mersaro

^( # Tanjung

i

# Jambi Kecil

# Pudak

1°40'

r ng H a Ba ta

LEGENDA :

1°20'

Kecamatan Maro Sebo

Ke Muara Bulian

PETA INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 2004 KABUPATEN MUARO JAMBI

104°20'

1°10'

1°10'

103°10'

2°10'

2°10'


103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'


Peta 2.22. Peta Industri Besar dan Sedang 2004 Kabupaten Muaro Jambi


2 - 158

7.

Perdagangan dan Koperasi

Kegiatan perdagangan Kabupaten Muaro Jambi ditandai dengan adanya berbagai prasarana perdagangan baik berupa toko, kios, warung dan pasar. Konsentrasi kegiatan perdagangan berada pada pusat-pusat kecamatan dan kawasan sekitar Kota Jambi. Pasar tradisional Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 23 unit yang tersebar di semua kecamatan. Pada umunya pasar tradisional merupakan pasar mingguan yang beroperasi pada hari-hari tertentu. Selain keberadaan prasarana perdagangan, kegiatan perdagangan ditunjukkan dengan adanya pedagang. Dalam perkembangannya selama 2001-2004 jumlah pedagang mengalami peningkatan dari 35.198 orang menjadi 49.785 orang. (tabel 2.83.) Perbedaan jumlah pedagang antar kecamatan menunjukkan tingkat perkembangan kegiatan perdagangan. Dibandingkan dengan kecamatan lain kegiatan perdagangan realtif lebih berkembang di Kecamatan Sungai Bahar, Jambi Luar Kota dan Sekernan. Perkembangan kegiatan perdagangan di Kecamatan Sungai Bahar disebabkan oleh perkembangan kegiatan perkebunan kelapa sawit skala besar dan keberadaan transmigran. Jumlah pedagang di Kecamatan Sungai Bahar sekitar 33% dari total pedagang di Kabupaten Muaro Jambi. Berbeda dengan Kecamatan Sungai Bahar, perkembangan kegiatan perdagangan di kecamatan Jambi Luar Kota disebabkan oleh kedekatannya dengan pusat perdagangan regional (Kota Jambi). Jumlah pedagang di kecamatan ini mencapai 8.501 orang yang merupakan 17% dari total pedagang di Kabupaten Muaro Jambi. Selain dipengaruhi oleh kedekatannya dengan Kota Jambi, perkembangan perdagangan Kecamatan Sekernan sangat dipengaruhi dengan status Kota Sengeti sebagai ibukota Kabupaten Muaro Jambi. Sekitar 21% dari jumlah pedagang di Kabupaten Muaro Jambi berada di Kecamatan Sekernan.

Tabel 2.83. Jumlah Pedagang dan Usaha Perdagangan Per Kecamatan Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 – 2004 Kecamatan 1. M e s t o n g 2. Sungai Bahar 3. Kumpeh Ulu 4. K u m p e h 5. Maro Sebo 6. Jambi Luar Kota 7. Sekernan Jumlah

2001 Pedagang Usaha 2.815 10.827 4.111 978 234 6.311 9.921 35.198 -

2002 Pedagang Usaha 3.728 16.732 4.824 2.321 627 8.414 10.206 46.852 -

2003 Pedagang Usaha 4.334 16.923 5.245 3.423 917 8.501 10.442 49.785

-

2004 Pedagang Usaha 4.334 16.923 5.245 3.423 917 8.501 10.442 49.785

Sumber: Kabupaten Muaro Jambi dalam Angka Tahun 2004

Selain perdagangan dalam negeri, di Kabupaten Muaro Jambi juga terdapat kegiatan perdagangan luar negeri yang ditandai dengan kegiatan eskpor. Komoditi ekspor Kabupaten Muaro Jambi meliputi karet, kayu lapis, kayu olahan, hasil hutan ikutan, hasil perkebunan dan hasil perikanan. Sejak tahun 1995 hingga tahun 2003, volume ekspor mengalami peningkatan meskipun sedikit. Peningkatan terbesar dialami oleh komoditi hasil perikanan.


2 - 159

-

Pada tahun 1995 terdapat volume ekspor sebesar 1.481 kg dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 3.916.856 kg dengan laju pertumbuhan sebesar 167,79%. Meskipun demikian, ekspor terbesar terdapat pada komoditi kayu lapis, yaitu sebesar 126.929.614 kg pada tahun 1995 dan pada tahun 2003 mengalami peningkatan menjadi 465.586.786 kg dengan laju pertumbuhan sebesar 17,04% (tabel 2.84.). Tabel 2.84. Perkembangan Volume Ekspor Per Jenis Komoditi Tahun 2000 - 2003 (Kg) Tahun

Karet

Kayu Lapis

Kayu Olahan

Hasil Hutan Ikutan

Hasil Perkebunan

Hasil Perikanan

Jumlah

2000

-

220.526.443

54.036.201

138.970

2.144.730

1.759.925

278.606.269

2001

59.349.708

253.605.409

67.545.251

162.595

2.446.730

2.681.936

985.791.629

2002

791.219.650

2.916.46.221

79.365.702

211.373

2.740.338

3.084.226

876.621.289

2003 Pertumbuhan (%/Tahun)

792.217.709

465.586.786

98.141.168

232.510

126.226.152

3.916.856

1.486.321.181

40,46

17,64

21,23

12,21

445,05

167,79

28,47

Sementara itu untuk perkembangan nilai ekspor per jenis komoditi untuk tahun 1994 sampai dengan 2003 mengalami peningkatan sebesar 13,29% dengan jenis komoditi terbesar yaitu hasil pertanian. Adapun untuk perkembangan nilai ekspor per jenis komoditi untuk tahun 1995 sampai dengan tahun 2003 dapat dilihat pada tabel 2.85. Tabel 2.85. Perkembangan Nilai Ekspor Per Jenis Komoditi Tahun 2000 - 2003 (US $) Komoditi

Karet

Kayu Lapis

Kayu Olahan

Hasil Hutan Ikutan

Hasil Perkebunan

Hasil Perikanan

Jumlah

2000

-

109.382.549

40.338.564

71.875

68.052.497

3.692.672

221.538.157

2001

43.817.697

125.789.931

47.397.813

106.375

86.426.671

5.627.238

309.165.725

2002

59.592.068

144.658.421

55.692.430

157.435

109.761.872

6.752.686

376.614.912

2003 60.020.305 230.569.884 69.553.459 188.992 Pertumbuhan (%/Tahun) -2,73 12,44 16,14 16,75 Sumber: Kabupaten Muaro Jambi dalam Angka, Tahun 2000, 2002, 2003, 2004

137.202.340

7.576.379

505.111.359

0,00

137,84

13,29

Kegiatan koperasi di Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan perkembangan yang cukup berarti

selama kurun waktu tahun 2000-2004. Pada tahun 2000 jumlah koperasi hanya

mencapai 62 unit maka pada tahun 2004 meningkat menjadi 202 unit. Perkembangan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah koperasi dan semakin beragamnya jenis koperasi. Sampai tahun 2004, jenis koperasi yang ada di Kabupaten Muaro Jambi adalah Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pengawai Negeri (KPN), KOPKA, Koperasi Serba Usaha dan Koperasi lain yang tidak berbadan hukum. (Tabel 2.86)


2 - 160

Tabel 2.86. Perkembangan Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Per Kecamatan Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 1994-2004 Kecamatan 1. M e s t o n g 2. Sungai Bahar 3. Kumpeh Ulu 4. Kumpeh 5. Maro Sebo 6. Jambi Luar Kota 7. S e k e r n a n Jumlah 2004 2003 2002 2000 Pertumbuhan (%)

KUD 2 20 9 4 1 5 3 44 43 42 40 0,01

KOPKAR 8 2 2 2 3 2 29 18 8 13 0,31

Jenis Koperasi KPN KOP. WANITA KSU 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 5 1 12 2 6 10 5 18 5 8 0 1 0,12 0,00 0,12

KOP. LAIN 8 15 24 16 10 10 26 109 89 81 8 0,60

Sumber: Muaro Jambi dalam AngkaTahun 2000 – 2004, hasil olah data tahun 2005

Sementara itu menurut tingkatannya, koperasi di Kabupaten Muaro Jambi terdapat koperasi primer dan sekunder. Sampai dengan tahun 2004 jumlah koperasi primer mencapai 192 unit, sementara itu hanya terdapat satu koperasi sekunder. Berdasarkan komposisi georafisnya koperasi primer terkonsentrasi di Kecamatan Sungai Bahar dengan 43 unit koperasi primer. Demikian juga dengan koperasi sekunder, satu-satunya koperasi sekunder di Kabupaten Muaro Jambi terdapat di Kecamatan Sungai Bahar. Seiring dengan perkembangan jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi juga mengalami peningkatan dari 16.728 orang tahun 2002 menjadi 23.618 orang tahun 2004. (Tabel 2.87)


2 - 161

Tabel 2.87. Jumlah Koperasi Menurut Tingkat Koperasi Per Kecamatan Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Tingkat Koperasi Anggota Primer Sekunder 1. M e s t o n g 12 1.975 2. Sungai Bahar 43 1 13.313 3. Kumpeh Ulu 37 1.219 4. Kumpeh 23 2.395 5. Maro Sebo 15 1.449 6. Jambi Luar Kota 25 1.380 7. S e k e r n a n 37 1.887 Jumlah 2004 192 1 23.618 2003 164 1 17.104 2002 153 1 16.728 Sumber: Kabupaten Muaro Jambi dalam Angka Tahun 2004 Kecamatan

Jumlah calon Anggota -

Sejalan dengan perkembangan jumlah koperasi, permodalan koperasi juga mengalami peningkatan sebesar 5,84% dari Rp 44.434.483.000 tahun 2002 menjadi Rp 49.775.549.000 tahun 2004. Permodalan koperasi masih sangat tergantung dari modal luar. Pada tahun 2004, modal luar mencapai Rp 49.775.549.000 yang memberikan sumbangan terhadap permodalan koperasi sebesar 92%. Namun demikian dilihat dari perkembangannya, modal sendiri menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dengan laju pertumbuhan 15,01% per tahun selama 2002-2004. Sementara itu modal luar hanya tumbuh sebesar 5,17% per tahun. (Tabel 2.88)


2 - 162

Tabel 2.88. Permodalan Koperasi Per Kecamatan Tahun 2002 - 2004 (000 Rp) 2002 No 1

Kecamatan Mestong

Modal Sendiri 18.900

2003

2004

245.000

263.900


698.577

888.977


1.150.500

1.401.300

200.000

247.350

2.850.800

2.524.246

5.375.046

2.850.800

4.150.600

7.001.400

Modal Luar

Jumlah

Modal Luar

Jumlah

Modal Luar

2

Sungai Bahar

47.350

3

Kumpeh Ulu

105.500

32.518.618

32.624.118

101.850

1.807.923

1.909.773

138.500

1.807.923

4

Kumpeh

28.750

4.052.646

4.081.396

115.110

1.104.131

1.219.241

120.750

1.104.131

5

Maro Sebo

54.650

805.554

860204

91500

4.353.233

4.444.733

112.750

4.353.223

6

Jambi Luar Kota

7

Sekernan Jumlah

Jumlah

Pertumbuhan (%) Modal Modal Jumlah Sendiri Luar 264,28 116,70 130,43 675,93

355,55

432,03

1.946.423

14,58

-76,42

-75,57

1.224.881

104,94

-47,80

-45,22

4.465.973

43,64

132,47

127,85

23.850

1.509.346

1.533.196

85.450

545.577

631.027

112.750

545.577

658.327

117,43

-39,88

-34,47

2.598.650

2.225.669

4824.319

170.676

32.857.195

33.027.871

220.050

32.857.195

33.077.245

-70,90

284,22

161,85

2.877.650

41.556.833

44.434.483

3.605.786

43.890.882

47.496.668

3.806.400

45.969.149

49.775.549

15,01

5,17

5,84

Sumber: Muaro Jambi dalam Angka 2002 - 2004


2 - 163

8.

Pariwisata

Perkembangan kegiatan sektor pariwisata sangat tergantung pada potensi daya tarik obyek wisata yang dimiliki. Kabupaten Muaro Jambi mempunyai kekayaan obyek dan daya tarik wisata yang dapat mendukung pengembangan kegiatan pariwisata. Kekayaan obyek dan daya tarik wisata Kabupaten Muaro Jambi Muaro Jambi meliputi birowisata sejarah, wisata budaya, wisata agro, wisata cagar alam maupun wisata fauna. Salah satu obyek wisata tersebut adalah Candi Muaro Jambi. Situs Candi Muaro Jambi terletak di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, membentang sepanjang 7 Km yang berada pada garis koordinat 103022’ – 103045’ Bujur Timur dan 1024’ – 11033’ Lintang Selatan, serta berada pada ketinggian antara 8 – 12 m di atas permukaan air laut. Areal situs ini terletak pada wilayah tanggul alam (flood plain) hasil endapan alluvial limbah banjir Sungai Batanghari. Situs Candi Muaro Jambi merupakan komplek percandian yang memiliki areal sekitar 17km2. akses menuju obyek candi dapat melalui tiga jurusan, yaitu dari arah Sengeti dapat melalui jalan utama Kecamatan Maro Sebo, dari arah selatan dapat melalui Desa Setiris dan Desa Danau Kedap. Situs Muaro Jambi merupakan situs pemukiman dari masa Sriwijaya hingga Melayu Kuno yang pernah menjadi pusat perekonomian dan kebudayaan Asia Tenggara pada abad VII sampai dengan XIII. Dilihat dari peninggalannya, tempat ini pernah menjadi pusat kegiatan Agama Budha khususnya Aliran Tantrayana, cabang aliran Budha Mahayana yang lazim disebut di Sumatera pada masa itu. Sebagai pusat perekonomian, Situs Muaro Jambi telah menggambarkan adanya hubungan dagang internasional terutama dari Cina, Jepang, Arab, India, Persia dan Asia Tenggara. Saat ini masa keemasan Muaro Jambi telah meninggalkan sisa-sisa kejayaannya berupa benda-benda purbakala dengan jumlah sekiat 8 buah kompek candi. Pada kawasan Situs Candi Muaro Jambi terdapat 8 komplek percandian, yaitu Komplek Candi Gumpung, Candi Tinggi, Candi Astano, Candi Kembar Batu, Candi Gedog 1 dan 2, Candi Kedaton, Candi Kotomahligai dan Candi teluk, 1 kolam kuno, 60 buah menapo (gundukan tanah reruntuhan sisa bangunan kuno). Dengan dataran situs dikelilingi sedikitnya 6 kanal (parit kuno). Selain komplek percandian Muaro Jambi, terdapat obyek wisata alam yang sangat menarik, yaitu Taman Nasional Berbak yang merupakan salah satu kawasan konservasi lahan basah yang penting di Asia Tenggara ini dibuktikan dengan ditunjuknya sebagai kawasan ramsar (lahan basah Internasional). Letak geografis Taman Nasional Berbau berada antara 104 o06’ BT - 104o30’ BT dan 10o4' LS -1o35' LS. Secara administrasi Taman ini terletak di Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi. Sebagai kawasan lahan basah Berbau ditumbuhi beraneka jenis vegetasi yang khas dan tahan terhadap genangan air. Disamping itu obyek wisata lainnya yang terdapat di Kabupaten Muaro Jambi adalah obyek wisata budaya Komoditas Adat Terpencil (Suku Anak Dalam) yang terdapat di Desa Nyogan,


2 - 164

Kecamatan Mestong. Obyek Komoditas Adat Terpencil ini menyimpan berbagai keunikan tersendiri dari kebudayaannya. Obyek wisata lainnya yang tidak kalah menarik adalah wisata agro yang meliputi obyek wisata Perkebunan Kelapa Sawit, Perkebunan Nenas, Perkebunan Duku, Jeruk, dan Durian. Potensi wisata Agro ditandai dengan banyaknya Perusahaan-perusahaan Perkebunan Swasta besar yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit disamping merupakan sarana pemberdayaan ekonomi rakyat melalui sektor perkebunan, juga dijadikan objek agro wisata yang cukup menarik bagi wisatawan karena daya tarik keindahan alam dan udaranya yang masih segar. Hal ini tentu saja apabila dikelola oleh tangan - tangan terampil melalui paketpaket wisata yang manarik dapat menambah pendapatan daerah. Cindera mata khas Muaro Jambi yang dapat dibawa pulang sebagai kenangan antara lain: dodol nenas tangkit, gula aren dll, yang dapat diperoleh di pusat Home Industri Kabupaten Muaro Jambi. Adapun persebaran lokasi wisata untuk masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.89. berikut: Tabel 2.89. Nama Lokasi Wisata Menurut Kecamatan Dan Ada Tidaknya Pengelolaannya Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Kecamatan 1. Mestong

2. Sungai Bahar

3. Kumpeh Ulu

Nama Obyek Wisata

Jenis Wisata

Taman Hutan Raya dan Hutan Wisata Penangkaran Buaya Upacara Adat Seni Pertunjukan Taman pemancingan Perkebunan Pertanian Tan. Pangan Kehidupan Suku Anak Dalam

Wisata Alam

Seni Pertunjukan Perkebunan Kehidupan Suku Anak Dalam

Wisata Budaya Wisata Agro Wisata Budaya

Danau Arang-arang Sungai Makam Kuno (Selaras Pinang Masak, Orang Kayo Gemuk, Orang Kayo Pedataran) Kerajinan Desa Perkebunan Perikanan Peternakan

Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah

Pertanian Tan. Pangan Taman Wisata (Taman Hiburan ACI) Bumi Perkemahan Pemuda dan BBAT Perkebunan Buah-buahan PT BHG

Wisata Agro Wisata Buatan

Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Agro Wisata Agro Wisata Budaya

Wisata Budaya Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro

Wisata Alam Wisata Agro


Pengelola Komersiil

Tdk Komersiil

√ √ √ √ √

√ √ √

√

√ √

√

√ √

√

√

√

√ √

√

√ √

2 - 165

Lanjutan Tabel 2.89. Kecamatan 4. Kumpeh

5. Maro Sebo

6. Jambi Luar Kota

7. Sekernan

Nama Obyek Wisata

Jenis Wisata

Sungai Seni Pertunjukan Perkebunan Perikanan Pertanian Tan. Pangan Peternakan

Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro

Koplek Percandian Muaro Jambi Perkebunan Duku, Durian, Jeruk Bali Wisata Buru Museum Peninggalan Sejarah Upacara Adat Seni Pertunjukan Desa Kerajinan Bekarang Ikan Kehidupan Suku Anak Dalam Peternakan Taman Wisata

Wisata Budaya/ Sejarah Wisata Agro

Taman Setiti Indah Sungai Wisata Buru Peninggalan Sejarah Candi Pematang Jering Seni Pertunjukan Taman Pemancingan Perkebunan Perikanan Pertanian Tan. Pangan Peternakan Upacara Adat Turun ke Sawah Kehidupan Suku Anak Dalam

Wisata Buatan Wisata Alam Wisata alam Wisata Budaya

Sungai Wisata Buru Upacara Adat (Ngantar Kembang ke Kuburan) Seni Pertunjukan Perkebunan Pertanian Tan. Pangan Peternakan

Wisata Alam Wisata Alam Wisata Budaya

Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Agro Wisata Hiburan

Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro Wisata Budaya Wisata Budaya

Wisata Budaya Wisata Agro Wisata Agro Wisata Agro

Pengelola Komersiil

Tdk Komersiil √

√

√

√

√ √

√ √ √ √ √ √ √

√

√

√ √

√ √

√

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √

Selain obyek wisata, daya tarik wisata di Kabupaten Muaro Jambi adalah adanya berbagai kegiatan pariwisata sudah terjadwal setiap tahunnya. Berikiut ini adalah kegiatan wisata yang tercantum dalam Calender Event.: a. Lomba Perahu Dayung Trandisional, diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Muaro Jambi, di Sengeti, setiap bulan Oktober; b. Festival Seni dan Budaya, diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Muaro Jambi;


2 - 166

c. Pesona Budaya Muaro Jambi, diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Muaro Jambi; d. Lomba Perahu dayung Trandisional Penyengat Olak di Desa Penyengat Olak Sekernan, setiap awal tahun; e. Pentas Hiburan di komplek Candi Muaro Jambi. Komplek Candi Muaro Jambi Maro Sebo, setiap minggu; f. Upacara Religius Budha, mulai tahun 2002 diadakan proses perayaan keagamaan bagi umat Budha Propinsi Jambi; g. Upacara Adat Ngantar Kembang, menjelang Bulan Ramadhan; h. Upacara Adat Berkarang Lubuk larangan setiap musim kemarau. Perkembangan kegiatan pariwisata dapat diukur dari perkembangan wisatawan yang merupakan pelaku utama kegiatan pariwisata. Perkembangan kunjungan wisatawan menunjukkan tendensi peningkatan yaitu 27% per tahun selama kurun waktu 2001-2005. Pada tahun 2001 tercatat sebanyak 3.000 wisatawan, pada tahun 2002 tercatat sebanyak 3.500 wisatawan, pada tahun 2003 tercatat sebanyak 5.000 wisatawan, pada tahun 2004 tercatat sebanyak 8.500 wisatawan, pada tahun 2005 (sampai dengan Agustus) tercatat sebanyak 8.000 wisatawan. Untuk menunjang kegiatan wisata, di Kabupaten Muaro Jambi terdapat prasarana wisata berupa hotel. Hotel yang terdapat di Kabupaten Muaro Jambi hanya ada satu yaitu berkelas melati dua. Banyaknya kamar hotel juga sangat terbatas yaitu 9 kamar dengan 9 tempat tidur. Dibandingkan daerah lain, jumlah hotel di Kabupaten Muaro Jambi relatif sangat terbatas. Hal ini dimungkinkan oleh kedekatan dengan Kota Jambi sehingga wisatawan atau orang yang berkunjung di Kabupaten Muaro Jambi lebih memilih falisitas akomodasi yang ada di Kota Jambi. Sebagai akibatnya permintaan akan jasa akodasi diKabupaten Muaro Jambi menjadi rendah sehingga tidak menarik bagi investor atau mayarakat untuk mengembangkan usaha jasa akomodasi. Tabel 2.90. Banyaknya Hotel, Kamar dan Tempat Tidur Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2000 – 2004 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabupaten/Kota Kerinci Merangin Sarolangun Batang Hari Muaro Jambi Tanjab Timur Tanjab Barat Tebo Bungo Kota Jambi Jumlah

Hotel 15 10 9 3 1 3 14 2 14 56 127

Kamar 209 147 118 54 9 40 335 36 271 1581 2800

Tempat Tidur 825 244 201 237 9 66 454 56 575 2299 4966

Sumber: BPS Propinsi Jambi, 2004


2 - 167

2.1.4. Sarana Prasarana A. Transportasi Prasarana dan sarana transportasi terbagi kedalam dua jenis, yaitu angkutan darat dan angkutan sungai. 1. Transportasi Darat Jalan merupakan prasarana untuk memperlancar kegiatan perekonomian, meningkatkan usaha

pembangunan

serta

sebagai

usaha

peningkatan

pembangunan

jalan

untuk

memudahkan stabilitas penduduk dan memperlancar perdagangan antar daerah. Dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan sampai ke pelosok daerah, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi secara bertahap telah mengembangkan jaringan jalan yang diarahkan untuk membuka daerah-daerah potensial dan terpencil, memperluas jaringan pusat-pusat produksi dengan derah pemasaran serta mengembangkan wilayah perkotaan sebagai simpul distribusi barang dan jasa. Sampai dengan tahun 2004, panjang jalan di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 905 km. Lebih dari 50% dari panjang jalan tersebut berada pada sisi selatan wilayah Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Kecamatan Sungai Bahar dan Mestong. Sesuai dengan kondisi lahannya yang sebagian besar merupakan rawa-rawa dan kawasan hutan, panjang jalan di Kecamatan Kumpeh paling pendek hanya 4% dari total panjang jalan di Kabupaten Muaro Jambi. (Tabel 2.91.) Berdasarkan kondisinya, sekitar 50% dari panjang jalan di Kabupaten Muaro Jambi dalam keadaan rusak dan rusak berat yaitu sepanjang 487,60 km. Sisanya dalam kondisi baik (286,45 km atau 31,65%) dan sedang (130,95 km atau 14,47%). Dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Mestong mengalami kerusakan paling besar yaitu 62,73% atau sepanjang 147, km. (Tabel 2.91.) Tabel 2.91. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan per Kecamatan Tahun 2004 Baik Sedang Km % km % 40,65 14,19 37,50 28,64 1 Mestong 97,30 33,97 10,70 8,17 2 Sungai Bahar 13,20 4,61 34,15 26,08 3 Kumpeh Ulu 0,00 0,00 2,50 1,91 4 Kumpeh 34,50 12,04 15,30 11,68 5 Maro Sebo 39,40 13,75 19,80 15,12 6 Jambi Luar Kota 61,40 21,43 11,00 8,40 7 Sekernan Jumlah 286,45 31,65 130,95 14,47 Sumber: Kabupaten Muaro Jambi dalam Angka Tahun 2004 No

Kecamatan


Rusak km % 58,95 34,89 19,45 11,51 19,75 11,69 12,00 7,10 24,00 14,21 0,00 0,00 38,80 22,97 168,95 18,67

Rusak Berat km % 88,70 27,84 112,00 35,15 0,00 0,00 21,40 6,72 8,20 2,57 49,00 15,38 39,35 12,35 318,65 35,21

Jumlah km 225,80 239,45 67,10 35,90 82,00 108,20 150,55 905,00

2 - 168

% 24,95 26,46 7,41 3,97 9,06 11,96 16,64 100,00

Gambar 2.9. Prosentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004

35%

32%

14%

19% Baik

Sedang

Rusak

Rusak Berat


Dalam perkembangannya, setelah status Kabupaten Muaro Jambi sebagai daerah otonom (2000-2004), panjang jalan mengalami peningkatan 199,62 km atau 6,43%/tahun. Sekitar 50% dari peningkatan ini dalam kondisi baik yaitu sepanjang 106 km dan sisanya dalam kondisi rusak (43,44%) dan rusak berat (6,39%). Namun demikian bila dibandingkan pada kondisi 10 tahun sebelumnya (tahun 1994), kondisi jalan pada tahun 2004 mengalami penurunan, panjang jalan dalam kondisi baik menurun 2,28 km (-0,08% per tahun) sedangkan panjang jalan yang rusak berat justru meningkat 232,16 km (13,93% per tahun). (Tabel 2.92.) Tabel 2.92. Perkembangan Jalan Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 Tahun

Kondisi Jalan (Km) Baik

2000 180,45 2001 252,2 2002 166,2 2003 251,75 2004 286,45 Pertumbuhan (%/Tahun)

Sedang 136,8 208,6 180,5 125,2 130,95

2000-2004 12,25 -1,09 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka Tahun 2000 – 2004


Rusak

Rusak Berat

Jumlah

82,23 208,6 192,7 182,35 168,95

305,9 444,2 365,6 345,7 318,65

705,38 1113,6 905 905 905

19,72

1,03

6,43

2 - 169

Gambar 2.10. Grafik Perkembangan Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Baik

Sedang

Rusak

Rusak Berat

Sumber: Muaro Jambi dalam Angka Tahun 2000 – 2004

Berdasarkan jenis permukaannya, sampai dengan tahun 2004 komposisi panjang jalan Kabupaten Muaro Jambi adalah 44,79% (405,36 km) berupa jalan aspal, 30,01% (271,59 km) berupa jalan kerikil dan 25,20% (228,05 km) berupa jalan tanah. Komposisi ini lebih baik dibandingkan pada tahun 2000, jalan aspal hanya merupakan 27,32% dari panjang jalan, jalan kerikil 30,45% dan jalan tanah 42,23%. Dalam perkembangan selama 2000-2004, panjang jalan aspal mengalami peningkatan sebesar 4,44% per tahun dan dalam waktu yang sama panjang jalan kerikil dan tanah mengalami penurunan. (Tabel 2.93.) Tabel 2.93. Perkembangan Jalan Menurut Jenis Permukaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 Tahun

Aspal Km % 81,85 19,60 307,70 34,02 376,35 41,59 388,35 42,91 405,36 44,79

Kerikil Km % 108,80 26,05 175,05 19,36 290,60 32,11 278,60 30,78 271,59 30,01

2000 2001 2002 2003 2004 Pertumbuhan 2000-2004 4,44 -0,74 (%/Tahun) Sumber: Muaro Jambi dalam Angka Tahun 2000-2004

Tanah Km % 202,50 48,49 421,65 46,62 238,05 26,30 238,05 26,30 228,05 25,20 -5,60

Tdk dirinci Km % 24,50 5,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Km 417,65 904,40 905,00 905,00 905,00 -0,60

Selain fasilitas jalan, prasarana transportasi darat lain yang sangat berperan adalah jembatan. Dengan adanya jembatan, hubungan antara wilayah yang dibatasi oleh badan air dapat berjalan lancar sehingga meningkatkan aksesibilitas antar wilayah. Selama kurun waktu 2000-2004, perkembangan jumlah jembatan di Kabupaten Muaro Jambi bersifat fluktuatif. Sampai dengan tahun 2000, jembatan di Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 82 unit kemudian menurun menjadi 82 unit tahun 2000. Dalam 4 tahun berikutnya meningkat


2 - 170

lagi menjadi 151 unit. Sesuai dengan pola perkembangan jumlah jembatan, panjang jembatan juga mengalami perkembangan yang flkutuatif. (Tabel 2.94.) Tabel 2.94. Perkembangan Jumlah dan Panjang Jembatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 Pertumbuhan 2000-2004 (%/Tahun)

Banyaknya Jembatan 82,00 138,00 143,00 148,00 151,00

Panjangnya (m) 689,00 1.486,00 1.678,00 1.737,00 1.902,00

3,95

0,04


Sarana transportasi darat yang terdapat di Kabupaten Muaro Jambi meliputi Bus Dalam Kota (Angdes), Truck dan Pick Up. Pada tahun 2004 jumlah sarana transportasi darat di Kabupaten Muara Jambi adalah 90 unit Bus Dalam Kota, 40 unit Truck, dan 38 unit Pick Up. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.95. Jumlah Kendaraan Umum di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 No 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Kendaraan

Keadaan Januari - Juni

Bus Antar Kota Dalam Propinsi Bus Antar Kota Antar Propinsi Bus Dalam Kota (Angkudes) Truk Pick – Up

Keadaan Juli - Sept

90 40 38

90 40 38

Keadaan Okt - Des 90 40 38

Sumber : Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi, Tahun 2004

2. Transpotasi Sungai Angkutan air (sungai) di Kabupaten Muaro Jambi memegang peranan yang cukup penting dalam perkembangan wilayahnya. Hal ini sesuai dengan karakteristik fisik wilayah Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah basah karena kondisi topografi yang cenderung datar dengan dipenuhi rawa. Selain itu sebagian besar wilayah berada pada pinggiran sungai dan struktur geologi yang menyebabkan mudah rusaknya jalan darat.

Di Kabupaten Muaro Jambi

terdapat 2 sungai yang dapat digunakan sebagai lalu lintas angkutan sungai yaitu Sungai Batanghari dan Sungai Kumpeh. Sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi terletak di pinggiran sungai Batang hari yaitu Kecamatan Sekernan, Jambi Luar Kota, Maro Sebo, Kumpeh dan Kumpeh Ulu. Dari kelima kecamatan tersebut terdapat 30 desa yang berada pada alur Sungai Batanghari dengan panjang alur 142 km. (tabel 2.96.)


2 - 171

Tabel 2.96. Panjang Alur Sungai pada Tiap Desa Kabupaten Muaro Jambi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Desa Kunangan Talang Duku Tebat Patan Muaro Jambi Kemingking Luar Teluk Jambu Rukam Manis Mato Londran Rt. Panjang Jebus Sungai Alur Mendalo Sekernan Barembang Kedotan Pulau Kayu Aro Sengeti Rantau Majo Muaro Kumpeh Danau Bungin Bungin Dare Sekubung Tanjung Alai Sungai Ketapang Sungai Duku Bungin Petir Dusun Teluk Jumlah

Panjang (Km) 7 5 6 3 2 2 2 9 5 10 2 3 4 4 4 7 6 2 6 4 4 2 6 7 2 3 6 9 4 6 142

Sumber: Kantor Perhubungan Kab. Murao Jambi 2005

Sarana angkutan sungai di Kabupaten Muaro Jambi meliputi speed boat, motor ketek, tug boat, tongkang, dan kapal motor. Secara keseluruhan jumlah sarana angkutan sungai mencapai 203 unit. Dari berbagai jenis sarana angkutan sungai di Kabupaten Muaro Jambi, jumlah yang paling banyak adalah speed boat yaitu sebanyak 84 unit (tabel 2.97 dan peta 2.23)


2 - 172

103°20'

103°30'

103°40'


103°50'

104°00'

104°10'

104°20'

PETA JUMLAH PERAHU DAN MOTOR TEMPEL 2004 KABUPATEN MUARO JAMBI 1°10'

1°10'

103°10'


LEGENDA :

Kecamatan Sekernan

^(

Ibukota Kabupaten

#

Kecamatan Maro Sebo 1°20'

S.

r ng H a Ba ta

Batas Propinsi Batas Kabupaten Batas Kecamatan Jalan Sungai

i 1°20'

^( Sengeti

Ibukota Kecamatan

# Tanjung

# Jambi Kecil Jumlah Perahu dan Motor Tempel :


Perahu Motor Tempel

Ke Simpang Mersaro

1°30'

1°30'

# Kasang Pudak # Pijoan

Kecamatan Kumpeh

Kota Jambi Kecamatan Jambi Luar Kota # Sebapo

1°40'

1°40'

Ke Muara Bulian

Kecamatan Mestong



1°50'

1°50'

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2006 - 2025 KABUPATEN MUARO JAMBI Kecamatan Sei Bahar # Marga


0

5 Km

U

2°00'

2°00'

5

2°10'

2°10'


103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'

Peta 2.23. Peta Jumlah Perahu dan Motor Tempel 2004 Kabupaten Muaro Jambi


2 - 173


Tabel 2.97. Jumlah Kendaraan/Angkutan Sungai di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 No Jenis Kendaran Jumlah per Unit 1. Speed Boat 84 2. Motor Tempel 3. Motor Ketek 64 4. Tug Boat 21 5. Tongkang 30 6. Kapal Motor 4 7. Motor Boat Jumlah Sumber: Kabupaten Muaro Jambi Dalam Angka 2004

Untuk kelancaran lalu lintas angkutan sungai di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 3 dermaga yang juga berfungsi sebagai pos pengawasan yaitu Dermaga LLASDP Suak Kandis, Dermaga LLASDP Muaro Jambi dan Dermaga LLASDP Sengeti. Masing-masing dermaga memiliki ukuran yang berbeda-beda. (Tabel 2.98.).

Tabel 2.98. Ukuran Dermaga pada Masing-masing Pos Pengawasan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 No. 1.

2.

3.

Pos Pengawasan LLASD Suak Kandis

Pos Pengawasan Muaro Jambi

Pos Pengawasan LLASD Sengeti

Jenis

Ukuran

Dermaga Ponton

8 m x 17 m = 136 m2

Dermaga Pancang

10 m x 16 m = 160 m2

Tanah Dermaga

11.908 m2

Tangga Dermaga

9 m x 2,5 m = 22,5 m2

Jembatan Penghubung

54 m x 3 m = 162 m2

Pos Pengawas

48 m2

Dermaga Ponton

76 m2

Sumber : Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi

Dermaga LLASDP Suak Kandis berada dipinggiran Sungai Kumpeh tepatnya di Desa Tanjung dengan luas lahan 5.000 m2. Alur yang dilayari oleh dermaga Suak Kandis meliputi (a) Ke hulu menyusuri aliran Sungai Batang Hari sampai dengan Desa Rukam, (b) Ke hilir menyusuri aliran Sungai Sungai Batang Hari sampai dengan Dusun Sampang. Dermaga LLASDP Muaro Jambi terletak di pinggir Sungai Batanghari di Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro sebo. Kegiatan lalu lintas angkutan sungai di dermaga LLASDP Kabupaten Muaro Jambi meliputi kunjungan kapal, bongkar muat barang dan naik turun penumpang. Sampai dengan tahun 2004, kunjungan kapal masuk mencapai 736 kapal lebih besar dibandingkan dengan kapal yang keluar yaitu 718 kapal. Secara keseluruhan jumlah kunjungan kapal ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2002 dan 2003.

Berbeda dengan kunjungan kapal, kegiatan

bongkar muat barang mengalami fluktuasi dalam perkembangan, meningkat selama 2002-


2 - 174

2003 dan menurun selama 2003-2004. Sementara itu arus penumpang mengalami fluktuasi dengan pola menurun selama 2002-2003 dan meningkat 2003-2004. (tabel 2.99.) Tabel 2.99. Lalu Lintas Angkutan Sungai Di Dermaga LLASDP Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Kunjungan Kapal Bulan

Barang (Ton) Muat

Penumpang (0rang) Naik Turun

Masuk

Keluar

Bongkar

1. Januari

29

31

2.670

2.400

249

231

2. Februari

24

29

2.350

2.100

194

210

3. Maret

41

35

2.750

2.300

284

307

4. April

71

69

2.612

2.511

363

369

5. Mei

76

71

2.733

2.623

352

364

6. Juni

93

90

2.819

2.719

341

321

7. Juli

91

89

2.801

2.715

291

301

8. Agustus

47

42

2.800

2.713

295

346

9. September

51

51

3.623

3.533

356

319

10. Oktober

83

82

3.611

3.501

351

334

11. Nopember

61

60

3.551

3.513

363

372

12. Desember

69

69

3.531

3.510

389

393

Jumlah 2004

736

718

35.851

34.138

3.828

3.867

2003

641

639

46.538

35.704

1.468

1.581

2002

430

430

6.220

4.230

5.540

6.340

Sumber: Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi, tahun 2004

Selain dermaga sungai, di wilayah Kabupaten Muaro Jambi terdapat prasarana transportasi air berskala internasional yaitu Pelabuhan Talang Duku yang terletak di Desa Talang Duku, di hilir Sungai Batanghari, Provinsi Jambi. Hinterland Pelabuhan Pelabuhan Talang Duku yang meilputi seluruh wilayah Provinsi Jambi menghasilkan antara lain karet, kayu lapis, dan moulding, yang merupakan komoditi ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Jepang, dan Korea. (members.bumn-ri.com). Demi kelancaran bongkar muat, Pelabuhan Talang Duku dilengkapi dengan dermaga apung, untuk mengatasi beda permukaan air pada saat musim hujan dan kemarau yang dapat mencapai 8 m.

B. Perekonomian Perkembangan kondisi ekonomi di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat dari banyaknya fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi di Kabupaten Muaro Jambi. Ketersediaan sarana ekonomi akan menggambarkan kegiatan ekonomi wilayah yang dilakukan oleh penduduk kecamatan bersangkutan. Selain itu, ketersediaan sarana perekonomian dapat menunjukkan fungsi dan peranan kecamatan bersangkutan dan kontribusinya dalam upaya pencaharian kehidupan penduduknya.


2 - 175

Salah

satu

prasarana

perekonomian

yang

penting

adalah

prasarana

perdagangan.

Ketersediaan prasarana perdagangan sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa yang merupakan ujung tombak bergeraknya roda perekonomian wilayah. Prasarana perdagangan di Kabupaten Muaro Jambi pada umumnya masih berupa pasar tradisional, pertokoan dan kios. Pasar tradisional baik pasar harian maupun pasar kalangan tersebar di semua kecamatan dengan kondisi yang berbeda. Pasar sebagai tempat transaksi jual beli memegang peranan pokok dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menyediakan sarana dan prasarana pasar baik yang berupa toko, kios ataupun los. Secara keseluruhan pasar tradisional di Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 23 unit yang tersebar di 7 kecamatan. Dengan jangkaun pelayanan yang relatif luas dan wilayah hinterlandnya yang relatif lebih sejahtera dengan perkebunan sebagai kegiatan utama, skala usaha pasar di Kecamatan Sei Bahar relatif lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lain. Hal ini ditandai dengan kondisi toko dan kios berupa bangunan permanen, ruang pasar yang relatif luas dan lebih beragamnya jenis barang yang ditawarkan. Tabel 2.100. Pasar Tradisional Kabupaten Muaro Jambi No 1.

Kecamatan Jaluko

2

Kumpeh Ulu

3

Kumpeh

4 . 5

Sekernan

6

Mestong

7

Sei Bahar

Maro Sebo

Desa Muhajirin Senaung Kedemanagan Sarang Burung Sembubuk Petaling Jaya Sungai Gelam Sumber Agung Tanjung Pulau Mentaro Sengeti Tanjung Jambi Kecil Tanjung Katung Tanjung Pauh Sugai Landai Talang Belido Nyogan Tempino Sebapo Jenang (U III) Rt. Harapan (U V) Suka Makmur (U I)

Hari Pasar Senin Sabtu Minggu Tiap hari Jumat Senin Kamis Minggu Selasa/Tiap Hari Kamis Senin Jumat Kamis Minggu Senin Kamis Sabtu Rabu Kamis Sabtu Minggu Senin Minggu

Sumber: Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan Kabupaten Muaro Jambi, 2005

Selain pasar tradisional, prasarana perdagangan yang terdapat di Kabupaten Muaro Jambi adalah toko dan kios/los. Sampai dengan tahun 2004 terdapat 603 unit toko dan 235 kios/los yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah toko terbanyak terdapat di Kecamatan Sungai Bahar, sedangkan kios/los terbanyak terdapat di Kecamatan Mestong, yaitu sebanyak 59 unit. Adapun perkembangan ketersediaan sarana perekonomian berupa toko dan kios/los untuk per Kecamatan dari tahun 2001 sampai dengan 2004, dapat dilihat pada tabel 2.101. Prasarana ekonomi lain yang mempunyai peranan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah adalah lembaga keuangan bank. Sebagai suatu daerah otonom yang baru, di


2 - 176

Kabupaten Muaro Jambi terdapat sejumlah bank yaitu Kantor Unit BRI, Kantor Kas BPD, dan Kantor Cabang Bank Mandiri.


2 - 177

Tabel 2.101. Perkembangan Toko Dan Kios/Los Per Kecamatan Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 2000 Kecamatan

Toko

2001

Kios/ Los

2002

Toko

Kios/ Los

2003

Toko

Kios/ Los

2004

Toko

Kios/ Los

Toko

Kios/ Los

1. M e s t o n g

5

2

6

59

6

59

11

59

11

59

2. Sungai Bahar

-

-

225

51

285

55

289

58

289

58

3. Kumpeh Ulu

21

2

39

32

41

33

46

33

46

33

4. K u m p e h

9

4

8

21

11

28

12

29

12

29

5. Maro Sebo

7

3

15

4

18

8

18

8

18

8

6. Jambi Luar Kota

2

4

6

17

75

26

75

26

76

26

7. Sekernan

17

5

80

16

152

21

152

22

152

22

Jumlah

61

20

379

200

588

230

603

235

604

235

Sumber: Muaro Jambi dalam Angka Tahun 2000 – 2004


2 - 178

C. Pendidikan Pendidikan merupakan faktor penunjang dalam pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi baik pendidikan formal maupun non formal. Ketersediaan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat mutlak bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Ketersediaan prasarana pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi cukup lengkap yaitu dari tingkat taman kanak-kanak hingga jenjang pendidikan tinggi. Prasarana pendidikan berupa Taman Kanak-Kanak (TK) tersedia di 7 kecamatan yang ada pada tahun 2004. Dibandingkan dengan kecamatan lain, Kecamatan Sungai Bahar merupakan daerah dengan jumlah bangunan TK terbanyak yaitu 33 unit yang merupakan 45% dari total TK di Kabupaten Muaro Jambi. Dalam perkembangannya (2000-2004), jumlah TK meningkat tajam 28% per tahun atau sebanyak 46 unit. Demikian juga dari sisi persebarannya, ketersediaan TK semakin merata di 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Kalau pada tahun 2000 hanya tersedia di 3 kecamatan maka pada tahun 2004 semua kecamatan yang ada telah tersedia prasarana pendidikan TK.

Tabel 2.102. Banyaknya Sekolah TK di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 No 1 2 3 4 5 6 7.

Kecamatan Jambi Luar Kota Mestong Sekernan Maro Sebo Kumpeh Kumpeh Ulu Sungai Bahar Total

2000

2001 6 10 1 27

2002

8 2 1 3 7 21

9 3 3 3 1 11 26 56

2003

2004 5 30 11 1 3 11 6 67

11 6 6 4 1 12 33 73

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi, Tahun 2004

Prasarana pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar yaitu SD dan SLTP tersedia di semua kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk prasarana SD baik yang dibangun oleh pemerintah dan swasta tersedia 224 unit dengan Kecamatan Sungai Bahar sebagai daerah dengan gedung SD terbanyak 43 unit. Dalam perkembangannya, jumlah prasarana SD meningkat sebanyak 129 unit atau 23% per tahun. (Tabel 2.103.) Selain SD, tersedia juga prasarana pendidikan setingkat dengan SD yaitu Madrasah Ibtidaiyah (negeri dan swasta) sebanyak 135 unit.


2 - 153

Tabel 2.103. Banyaknya Sekolah SD Negeri dan Swasta di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 No 1 2 3 4 5 6 7.

Kecamatan

2000

Jambi Luar Kota Mestong Sekernan Maro Sebo Kumpeh Kumpeh Ulu Sungai Bahar Total

Jumlah Sekolah SD Negeri dan Swasta 2001 2002 2003 15 36 36 37 20 78 36 43 15 25 25 34 14 25 25 23 17 23 23 25 14 34 34 36 42 26 95 221 221 224

2004 36 37 26 25 23 34 43 224


Prasarana pendidikan dasar yang lain yaitu SLTP juga disediakan oleh pemerintah dan swasta yang secara keseluruhan jumlahnya mencapai 30 unit pada tahun 2004. Seperti halnya pada prasarana SD, sebaran prsarana SLTP terbanyak berada di Kecamatan Sungai Bahar dengan jumlah 13 unit yang merupakan 43% dari total prasarana STLP yang ada. Berbeda dengan TK dan SD, perkembangan prasarana SLTP cenderung menurun dari 32 unit tahun 2000 menjadi 30 unit tahun 2004. Di samping STLP, tersedia prasarana pendidikan setingkat SLPT yaitu Madrasah Tsanawiyah (negeri dan swasta) sebanyak 34 unit. Tabel 2.104. Banyaknya Sekolah SLTP Negeri dan Swasta di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 No 1 2 3 4 5 6 7.


2000

Jumlah Sekolah SLTP Negeri dan Swasta 2001 2002 2003 2004 6 2 5 5 5 14 2 6 13 5 2 1 2 7 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2 6 1 6 5 7 11 3 13 32 34 33 37 30


Untuk prasarana pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah tersedia SMU dan SMK yang secara keseluruhan berjumlah 10 unit yang tersebar di 7 kecamatan. Dari 10 unit SMU tersebut, satu di antaranya merupakan SMU Unggulan Propinsi Jambi yaitu SMU Titian Teras yang dibangun tahun 1997. SMU ini dibangun untuk mencetak generasi muda khususnya para pelajar sehingga mampu bersaing di tingkat nasional memasuki perguruan tinggi ternama, dengan harapan generasi muda Propinsi Jambi dapat berkompetitif dalam pasar tenaga kerja sehingga dapat pula memberikan multiplier effect terhadap pembangunan daerah. Selain SMU dan SMK, prasarana pendidikan menengah di Kabupaten Muaro Jambi juga tersedia Madrasah Aliyah yang disediakan oelh swasta sebanyak 9 unit.


2 - 154

Tabel 2.105. Banyaknya Sekolah SMU/SMK di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 No 1 2 3 4 5 6 7.


2000 1 1 1 1 1 5

Jumlah Sekolah SMU/SMK 2001 2002 2003 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 7 6

2004 1 2 1 1 1 1 2 9

2 1 2 1 1 1 2 10


Pada jenjang pendidikan tinggi, di Kabupaten Muaro Jambi terdapat Universitas Jambi (UNJA) dan IAIN Sultan Thaha Syaifuddin yang berlokasi di Kawasan Mendalo. Keberadaan kedua perguruan tinggi tersebut memberikan kekuatan terhadap Kabupaten Muaro Jambi dalam pengembangan wilayah dan pembangunan sumber daya manusia.

D. Kesehatan Kualitas penduduk secara fisik khususnya dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk secara keseluruhan. Derajat kesehatan yang dicapai tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan baik dari sisi jumlah maupun kualitas sarana dan prasarana kesehatan. Sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Muaro Jambi meliputi rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, puskesmas pembantu dan praktek dokter. Dengan status sebagai daerah otonom, Kabupaten Muaro Jambi memiliki rumah sakit dengan pelayanan 24 jam. Sesuai dengan tipe rumah sakit, jangkauan pelayanan rumah sakit ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Rumah Sakit ini terletak di kawasan perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi. Untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kecamatan tersedia puskesmas dan puskermas pembantu. Sampai dengan tahun 2004 terdapat 18 unit puskesmas dan 82 unit puskesmas pembantu yang tersebar di 7 kecamatan. Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil tersedia rumah bersalin yang berlokasi di Kecamatan Jambi Luar Kota. Sementara praktek dokter terdapat 10 tempat yang tersebar 4 kecamatan yaitu Kecamatan Mestong, Sungai Bahar, Kumpeh dan Sekernan. (Tabel 2.106.)


2 - 155

Tabel 2.106. Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Kecamatan

Rumah Bersalin

Poliklinik

Puskesmas

Puskesmas Pembantu 10

Praktek Dokter 1

1. Mestong

-

-

2

2. Sungai Bahar

-

-

4

20

3. Kumpeh Ulu

-

-

2

13

-

4. Kumpeh

-

-

2

9

2

5. Maro Sebo

-

-

2

10

-

6. Jambi Luar Kota

1

-

4

11

-

7. Sekernan

-

-

2

9

2

Jumlah 2004

1

-

18

82

10

5


E. Komunikasi Telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan penting bagi segenap masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Saat ini jaringan telepon dikelola oleh PT. Telkom dan persebarannya belum merata ke seluruh wilayah kecamatan. Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabuopaten Muaro Jambi terhadap fasilitas telekomunikasi, sudah terpasang sambungan telepon dengan jumlah unit yang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Selama tahun 19992003, Jumlah unit satuan sambungan telepon yang telah terpasang di Kabupaten Muaro meningkat sebanyak 31.406 unit atau rata-rata 20,57% per tahun. (Tabel 2.107). Sedangkan untuk jumlah keluarga yang berlangganan telepon di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 242 keluarga pada tahun 2003. (tabel 2.108) Tabel 2.107. Jumlah Unit Satuan Sambungan Telepon yang Telah Terpasang Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2003 Tahun 2000 2001 2002 2003

Jumlah Unit 30.615 46.704 52.660 59.600

Sumber: Propinsi Jambi dalam Angka tahun 2003

Tabel 2.108. Banyaknya Keluarga yang Berlangganan Telepon di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Mestong Sungai bahar Kumpeh Ulu Kumpeh Maro sebo Jambi luar kota Sekernan Jumlah

Banyak Keluarga Berlangganan Telepon 50 102 14 0 0 36 40 242

Sumber: Podes tahun 2003


2 - 156

Saluran pelayanan telekomunikasi difokuskan pada pelayanan kepentingan umum orang banyak dan pada kegiatan penting wilayah. Jaringan telekomunikasi dibentangkan pada pusat kota dan simpul-simpul kerumunan orang banyak, yang fasilitas sambungannya mudah dijangkau. Pelayanan telekomunikasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena keterbatasan infrastruktur. Saat ini juga muncul kecenderungan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sarana telekomunkasi menggunakan Handphone untuk kalangan menengah. Selain itu juga muncul kecenderungan masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi lewat internet. Prasarana komunikasi lain yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu warung telekomunikasi (wartel) atau warung pos dan telekomunikasi (warpostel) sebanyak 41 buah. Selain dari prasarana telekomunikasi, penduduk Kabupaten memperoleh informasi media televisi. Dari 62.851 keluarga yang ada, jumlah keluarga yang sudah memiliki fasilitas pesawat televisi sebanyak 39.107 keluarga atau 62,22%. Tabel 2.109. Banyaknya Fasilitas Komunikasi yang Berlangganan Telepon di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Mestong Sungai bahar Kumpeh Ulu Kumpeh Maro sebo Jambi luar kota Sekernan Jumlah

Wartel/ Warpostel 4 6 4 2 1 21 3 41

Keluarga yang Memiliki Pesawat TV 8.265 8.142 8.740 2.983 4.256 3.118 3.603 39.107


F. Air Bersih Pelayanan penyediaan air bersih berupa penyediaan air minum di Kabupaten Muaro Jambi dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi (Perda No. 8 Tahun 2003) yang semula bernama BPAMD (Badan Pengelola Air Minum Daerah). Untuk melaksanakan tugasnya, PDAM Tirta Muaro Jambi, mempunyai fungsi (a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Air Minum Daerah; (b) Penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat hiegenis; (c) Pengawasan dan mengendalikan mutu air; (d) Pendistribusian air kepada pelanggan; (e) Pemberian pelayanan kepada pelanggan; (f) Pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan akuntansi yang ditetapkan; (g) Pelaksanaan tata usaha kantor dan perlengkapan. Dilihat dari segi persebarannya, belum seluruh penjuru wilayah di Kabupaten Muaro Jambi terlayani oleh jaringan air bersih yang dikelola oleh PDAM maupun sistem perpipaan lainnya.


2 - 157

Bagian wilayah yang belum sudah terlayani terutama yang termasuk dalam wilayah perkotaan di Kabupaten Muaro Jambi. PDAM Tirta Muaro Jambi mempunyai 7 unit pelayanan dengan pelayanan baru mencapai sebagian dari wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Unit Pelayanan Sengeti melayani 1 kelurahan dan 3 desa di Kecamatan Sekernan yaitu Kelurahan Sengeti, Desa Pematang Pulai, Desa Bukit Balingn dan Desa Pulau Kayu Aro. Unit Pelayanan Sekernan melayani 2 desa di Kecamatan Sekerna yaitu Desa Sekernan dan Desa Tunas Baru. Unit Pelayanan Sei Duren melayani 5 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota yaitu Desa Sungai Duren, Desa Simpang Sungai Duren, Kelurahan Pijoan, Desa Muaro Pijoan, Mendalo Darat dan Mendalo Laut. Unit Pelayanan Talang Duku melayani 2 desa di Kecamatan Maro Sebo (Desa Talang Duku dan Desa Kunangan) dan 2 desa di Kecamatan Kumpeh Ulu (Desa Pudak dan Desa Kumpeh). Unit Pelayanan Tanjung melayani 3 desa di Kecamatan Kumpeh yaitu

Desa Suakkandis, Desa

Tanjung Luar dan Desa Tanjung Dalam. Unit Pelayanan Tangkit Baru hanya melayani Desa Tangkit Baru kecamatan Kumpeh Ulu. (Tabel 2.110.) Tabel 2.110. Wilayah Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Muaro Jambi Unit Pelayanan Sengeti

Kapasitas Terpasang (Liter/detik) 10

Sekernan

10

Sei Duren

10

Talang Duku

10

Tanjung

2,5

Tangkit Baru Pijoan

2,5 5

Wilayah pelayanan Kelurahan/Desa Sengeti Pemantang Pulai Bukit Baling Pulo Kayu Aro Sekernan Tunas Baru Sungai Duren Simpang Sungai Duren Pijoan Muaro Pijoan Mendalo Darat Mendalo Laut Talang Duku Kunangan Pudak Kumpeh Suak Kandis Tanjung Luar Tanjung Dalam Tangkit Baru

Kecamatan Sekernan Sekernan Sekernan Sekernan Sekernan Sekernan Jambi Luar Kota Jambi Luar Kota Jambi Luar Kota Jambi Luar Kota Jambi Luar Kota Jambi Luar Kota Maro Sebo Maro Sebo Kumpeh Ulu Kumpeh Ulu Kumpeh Kumpeh Kumpeh Kumpeh Ulu

Sumber: Kantor PDAM Kabupaten Muaro Jambi Sumber air baku PDAM Tirta Muaro Jambi sebagian besar berasal dari Sungai Batang Hari dengan sistem perpompaan, kecuali pada Unit Pelayanan Tangkit Baru dan Pijoan sumber air bakunya berasal dari air dalam tanah/sumur bor. Kapasitas terpasang masing-masing unit pelayanan pelayanan berkisar antara 2,5 sampai dengan 10 liter per detik. Untuk unit pelyanan Sengeti, Sekernan, Talang Duku dan Sei Duren mempunyai kapasitas terpasang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

2 - 158

masing-masing 10 liter/detik. Untuk Unit Pelayanan Tanjung dan Tangkit Baru (baru beroperasi) masing-masing mempunyai kapasitas terpasang 2,5 liter/detik. Unit Pelayanan Pjioan mempunyai kapasitas terpasang 5 liter/detik

dalam kondisi rusak berat (tidak

beroperasi). (Tabel 2.111) Seiring dengan pertumbuhan penduduk, jumlah pelanggan PDAM Tirta Muaro Jambi juga semakin meningkat selama 2000-2004. Dalam kurun waktu tersebut pelanggan PDAM meningkat 1.825 pelanggan atau rata-rata meningkat 15% per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kecamatan Jambi Luar Kota dengan laju pertumbuhan 28% per tahun. Dari total jumlah pelanggan sebanyak 2.710 pelanggan pada tahun 2004, sekitar 40% atau 1.105 pelanggan berada pada wilayah Kecamatan Sekernan. (tabel 2.112.) Tabel 2.111. Jumlah Pelanggan Air Minum Per Kecamatan Tahun 2000 – 2004 No

Kecamatan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jambi Luar Kota Mestong Sekernan Maro Sebo Kumpeh Kumpeh Ulu Jumlah

Jumlah Pelanggan 2001 352 713 640 180 1.862

2002 431 799 704 169 2.103

2003 507 1.051 802 170 2.530

2004 605 1.105 828 172 2.710


Sesuai dengan kemampuan pelayanan PDAM, belum seluruh penjuru wilayah di Kabupaten Muaro Jambi terlayani oleh jaringan air bersih yang dikelola oleh PDAM maupun sistem perpipaan lainnya. Bagian wilayah yang sudah terlayani terutama yang termasuk dalam wilayah perkotaan di Kabupaten Muaro Jambi. Penduduk yang ada di bagian wilayah yang belum terlayani jaringan perpipaan PDAM mendapatkan air bersih dari sumur gali (dangkal), sumur bor, sungai dan embung. Meningkatnya pembangunan perumahan serta usaha industri, perdagangan dan jasa seiring dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk dan ekonomi, secara simultan meningkatkan pula kebutuhan akan air bersih di Kabupaten Muaro Jambi. Jumlah produksi air minum yang terjual mengalami fluktuasi (naik turun) selama 2000-2004 dengan kecenderungan yang meningkat. Selama kurun waktu tersebut, produksi air minum yang terjual paling banyak terjadi pada tahun 2001, yaitu sebanyak 500.110 m 3. Sesuai dengan banyaknya pelanggan, produksi air minum yang terjual paling banyak terjadi di Kecmatan Sekenan dengan volume 206.495 m3 yang merupakan 43,54% dari total produksi yang terjual.


2 - 159

Tabel 2.112. Perkembangan Produksi Air Minum yang Terjual per Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 ( m3) Produksi yang 2000 2001 1. Jambi Luar Kota 94.587 136.161 2. M e s t o n g 3. Sekernan 136.480 163.254 4. K u m p e h 33.715 27.148 5. Maro Sebo/Kumpeh Ulu 117.902 173.547 6. Sungai Bahar Jumlah 382.684 500.110 Sumber: Kabupaten Muaro Jambi dalam Angka tahun 2004 Kecamatan

Terjual ( M3 ) 2002 2003 82.063 118.048 105.448 182.793 14.278 20.545 64.104 100.625 265.893 422.015

2004 133.158 206.495 22.417 112.110 474.180

Seiring dengan kenaikan harga dan jumlah produksi maka nilai produksi air minum yang terjual juga meningkat dari Rp 231.473.000,- tahun 2000 menjadi Rp. 681.738.000,- tahun 2004. Dengan kenaikan tersebut, nilai produksi air minum yang terjual rata-rata tumbuh 31% per tahun lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah produksi yang hanya mencapai 5% per tahun. Hal ini menandakan bahwa kenaikan nilai produksi air minum lebih disebabkan oleh pengaruh inflasi. Tabel 2.113. Nilai Produksi Air Minum yang Terjual per Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 Kecamatan 1. Jambi Luar Kota 2. M e s t o n g 3. Sekernan 4. Kumpeh 5. Maro Sebo/ Kumpeh Ulu 6. Sungai Bahar Jumlah

Nilai (000 Rp) 2000 2001 2002 2003 56.207 77.161 63.824 111.888 70.571 92.021 75.614 171.110 20.904 19.198 11.342 19.654 83.793 111.802 76.960 133.271 231.473 300.782 227.738 435.923

2004 181.524 287.586 28.811 183.817 681.738


G. Listrik Penyediaan pelayanan listrik dilayani oleh PLN dan non PLN. Penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat pada dasarnya dilakukan oleh PLN. Namun demikian pasokannya masih terbatas hanya pada daerah-daerah perkotaan penting. Untuk kebutuhan domestik (rumah tangga) saja PLN belum mampu memberikan pelayanan bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Adapun untuk tenaga listrik selain diperoleh dari PLN, berasal dari tenaga generator, maupun dari perusahaan di sekitarnya yang sudah memiliki aliran listrik sendiri. Selain itu dari tenaga air, di mana ada sebagian desa memiliki potensi untuk memperoleh aliran listrik secara mandiri. Sedangkan masyarakat di pedesaan banyak menggunakan aki untuk memasok tenaga bagi peralatan elektroniknya. Selain kebutuhan domestik, tenaga listrik juga sangat dibutuhkan oleh industri pengolahan produk pertanian dan perkebunan


2 - 160

serta pabrik-pabrik lain. Pada umumnya industri menyediakan sendiri kebutuhan energinya dengan menggunakan genset. Jaringan industri/pabrik menyediakan secara bersama pasokan tenaga maupun jaringannya. Dengan keterbatasan kemampuan pelayanannya, PLN mampu memberikan pelayanan kepada 24.623 pelanggan yang tersebar di 7 kecamatan. Sementara itu pelanggan yang dilayani oleh non PLN berjumlah 7.782 pelanggan. (Tabel 2.114.) Tabel 2.114. Jumlah Pelanggan Listrik PLN dan Non PLN di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Jambi Luar Kota Mestong Sekernan Maro Sebo Kumpeh Kumpeh Ulu Sungai Bahar Jumlah

Kategori PLN Non 4.912 4.423 2.111 3.611 1.094 6.047 2.425 24.623

PLN 0 610 1.227 119 688 2.197 2.941 7.782


H. Peribadatan Sarana sosial yang menunjang kehidupan beragama masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi adalah fasilitas tempat ibadah. Pembangunan keagamaan di Kabupaten Muaro Jambi lebih menitikberatkan pada peningkatan dan pengembangan tri kerukunan hidup beragama, yaitu kerukunan dalam menjaga sarana dan prasarana umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan hubungan yang serasi umat beragama dan pemerintah dengan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan struktur penduduk menurut agama, prasarana peribadatan yang paling banyak terdapat di Kabupaten Muaro Jambi adalah masjid dan surau/langgar yang tersebar di seluruh kecamatan. Sampai dengan tahun 2004, jumlah masjid mencapai 292 unit menurun dibandingkan tahun 2003 (303 unit). Namun demikian dibandingkan kondisi 5 tahun sebelumnya (2000), jumlah masjid tahun 2004 meningkat rata-rata 0,028% per tahun. Tabel 2.115. Perkembangan Jumlah Masjid Per Kecamatan di Kabuptaen Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 No

Kecamatan

2000

2001

2002

2003

1 Mestong 65 65 65 51 2 Sungai bahar 64 3 Kumpeh ulu 39 39 39 45 4 Kumpeh 25 25 25 25 5 Maro sebo 26 26 26 24 6 Jambi Luar Kota 46 46 46 63 7 Sekernan 26 26 26 31 Kab. Muaro Jambi 227 227 227 303 Sumber : Kabupaten Muaro Jambi dalam Angka Tahun 2000 – 2004


2004 34 67 45 27 25 63 31 292

Pertumbuhan 1994-2004 (%/Tahun) - 0,063 0,00 0,00 0,008 0,008 - 0,027 0,018 0,028

2 - 161

Dibandingkan dengan jumlah masjid, jumlah surau/langgar jauh lebih sedikit. Sampai dengan tahun 2004 jumlah jumlah surau/langgar mencapai 184 unit. Dalam perkembangannya selama 5 tahun terakhir (2000-2004), jumlah surau/langgar cenderung menurun dengan laju pertumbuhan -0,052% per tahun. (Tabel 2.116.) Sementara itu, prasarana peribadatan lain adalah gereja katolik, klenteng dan pura. Gereja Katolik terdapat di Kecamatan Sungai Bahar, Klenteng di Kecamatan Mestong dan Pura di Kecamatan Kumpeh Ulu. Tabel 2.116. Perkembangan Jumlah Surau/Langgar Per Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000 – 2004 No

Kecamatan

2000

2001

2002

2003

1 Mestong 72 72 72 2 Sungai bahar 3 Kumpeh ulu 41 41 41 4 Kumpeh 14 14 14 5 Maro sebo 22 22 20 6 Jambi Luar Kota 37 37 37 7 Sekernan 23 23 23 Kab. Muaro Jambi 209 209 207 Sumber: Muaro Jambi dalam Angka Tahun 2000 – 2004

45 27 41 14 20 37 23 207

2004 23 31 38 15 16 43 18 184

Pertumbuhan 1994-2004 (%/Tahun) - 0,108 0,00 0,00 0,007 - 0,022 - 0,052 - 0,020 - 0,009

Perumahan Sampai dengan tahun 2004, jumlah penduduk di Kabupaten Muaro Jambi adalah sebanyak 294.382 jiwa. Penduduk sebanyak itu tentunya membutuhkan tempat tinggal untuk bernaung. Adapun bangunan rumah di Kabupaten Murao Jambi terdiri atas bangunan permanen dan non-permanen. Rumah permanen terbangun dari material bangunan yang permanen atau tahan lama dan konstruksinya diselesaikan secara tetap pula. Sedangkan rumah non-permanen terbuat dari bahan-bahan non-permanen dengan sistem konstruksi yang tidak mati. Sebagian besar bangunan rumah di wilayah ini termasuk dalam konstruksi rumah permanen, yaitu sebanyak 35.685. Sedangkan untuk rumah non-permanen sebanyak 21.809. Untuk Kecamatan Jambi Luar Kota, bangunan rumah yang ada seluruhnya sudah merupakan bangunan permanen. Adapun jumlah bangunan rumah baik yang permanen maupun yang non-permanen, dapat dilihat pada tabel 2.117 berikut: Tabel 2.117. Jumlah Bangunan Rumah Permanen Dan Non-permanen di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan

Jambi Luar Kota Mestong Sekernan Maro Sebo Kumpeh Kumpeh Ulu Sungai Bahar Jumlah Sumber: Podes tahun 2003

Jenis Bangunan Rumah Permanen Non-permanen 10.384 6.743 2.071 4.593 918 5.328 74 561 4.175 4.700 6.471 3.376 8.100 35.685 21.809


2 - 162

Permukiman di Kabupaten Muaro Jambi tersebar di 7 Kecamatan, dengan konsentrasi penduduk tertinggi ada di Kecamatan Jambi Luar Kota. Hal ini dikarenakan posisi Kecamatan Jambi Luar Kota yang dekat dengan pusat Kota Jambi, sehingga terjadi luapan penduduk ke arah Kecamatan Jambi Luar Kota. Selain itu kemudahan aksesibilitas untuk menuju pusat kota juga menjadikan Kecamatan Jambi Luar Kota menjadi pilihan untuk membangun perumahan. Secara umum, permukiman yang ada tumbuh secara bertahap dan merupakan hasil dari bentukan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi sendiri.

2.1.5. Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Muaro Jambi merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari yang pembentukannya

didasarkan

pada

Undang-Undang

Nomor

54

Tahun

1999.

Secara

administratif Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 7 kecamatan dan 4 kelurahan, 121 desa dan 2 UPT. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut:

Tabel 2.118. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Mestong Sungai Bahar Kumpeh Ulu Kumpeh Maro Sebo Jambi Luar Kota Sekernan

Kelurahan 1 1 1 1

Desa 14 24 22 16 19 17 14

UPT 2 -

pemerintahan

Kabupaten

Muaro

Sumber: Muaro Jambi Dalam Angka 2004

Sebagai

kabupaten

baru,

Jambi

juga

mengalami

perkembangan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pembentukan Pemerintah Daerah Muaro Jambi sebagai kabupaten baru langsung dihadapkan pada kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah yang tertuang dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang tersebut adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Undang-Undang ini memberikan otonomi secara utuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya saat sekarang daerah sudah diberi kewewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, otonomi daerah kemudian diharapkan


2 - 163

akan mempengaruhi komponen kualitas penyelenggaraan pemerintah lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari “memerintah dan mengontrol” menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Memahami hal tersebut, pemerintahan yang baru saja terbentuk tentu saja tidak mempunyai kesempatan yang banyak untuk menata tata pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam dalam undang-undang tersebut. Dengan kata lain, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga

dituntut

untuk

mengimplementasikan kebijakan otonomi

daerah

sebagaimana

kabupaten dan kota lainnya. Dalam melaksanakan otonomi daerah, sesuai dengan UndangUndang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah melaksanakan berbagai penataan, baik penataan kelembagaan maupun personil pegawainya. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi selalu berupaya agar pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, untuk itu harus didukung dengan ketersediaan aparatur daerah yang cukup profesional. Untuk menunjang hal tersebut, telah dibentuk kelembagaan pemerintah yang disesuaikan dengan kondisi daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 serta dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 sampai dengan 34 Tahun 2003. Perda Nomor 11 Tahun 2003, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi; Perda Nomor 12 Tahun 2003, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Muaro Jambi; Perda Nomor 13 Tahun 2003, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Muaro Jambi; Perda Nomor 15 sampai dengan 23, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi; serta Perda Nomor 24 sampai dengan 34, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.119. berikut: Tabel 2.119. Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Kelompok Kelembagaan Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD





Nama Instansi

Dasar Hukum

Kedudukan

Sekretariat Daerah

Perda Kabupaten Muaro Jambi No. 11 Tahun 2003

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Perda Kabupaten Muaro Jambi No. 12 Tahun 2003

di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretariat Daerah

Sekretariat DPR


2 - 164

Lanjutan tabel 2.119. Kelompok Kelembagaan

Nama Instansi

   

Lembaga Teknis Daerah

          

Dinas Daerah

   

Baperlitbangda Badan Pengawas Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kantor Satpol PP dan Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kantor Perkebunan Kantor Kehutanan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Pertambangan dan Energi Kantor Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Dinas Koperindag Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas KB, Kessos dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan

Dasar Hukum

Kedudukan

Perda Kabupaten Muaro Jambi No. 24 sampai dengan 34 Tahun 2003

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Perda Kabupaten Muaro Jambi No. 15 sampai dengan 23 Tahun 2003

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Secara kelembagaan terjadi pengembangan struktur organisasi yang diikuti pula secara signifikan dengan pengembangan jumlah dan golongan aparatur pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hingga tahun 2004 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 3.809 orang terdiri dari Golongan I (73 orang), Golongan II (1.003 orang), Golongan III (2.523 orang), dan Golongan IV (391 orang), sedangkan 163 orang pegawai tersebar di lingkungan kecamatan. Adapun perkembangan jumlah pegawai negeri yang ada di lingkungan Kabupaten dari tahun 2000 – 2004, dapat dilihat pada tabel berikut.


2 - 165

Tabel 2.120. Jumlah Aparatur Pemerintah di Kabupaten Muaro Jambi

Golongan Golongan Golongan Golongan Golongan Jumlah

2000

I II III IV

53 79 1 133

2002

2003

109 1.657 2.064 68 3.898

Pertumbuhan 2000-2004 (%/Tahun) -18,16* 108,52 137,72 281,13 131,33

2004

77 1.005 2.410 197 3.689

73 1.002 2.523 211 3.809

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, SIPD 2004 pertumbuhan 2002-2004

Secara

umum,

penyelenggaraan

pemerintahan

Kabupaten

Muaro

Jambi

senantiasa

mengefektifkan kegiatan koordinasi mulai dari Muspida, anggota DPRD, instansi hingga kepada desa baik secara formal maupun informal. Hal ini dimaksudkan untuk menertibkan jalannya pemerintahan maupun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai kondisi ketertiban jalannya pemerintahan, selama beberapa tahun terakhir telah dihasilkan beberapa produk hukum yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Adapun produk hukum yang sudah disyahkan pada tahun 2004 sebanyak 9 Peraturan Daerah dan keputusan kepemimpinan sebanyak 40 buah. Secara lebih lengkap produk hukum yang berupa Perda adalah sebagai berikut: Tabel 2.121. Banyaknya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004

Jenis Keputusan 1.

2001

2002

2003

2004

35

28

37

9

7

16

22

-

22

30

17

40

Peraturan Daerah ( PERDA ) 2. Keputusan Daerah 3. Keputusan Pimpinan 4. Pernyataan

-

-

-

-

Pernyataan Pendapat

-

-

-

-

Resolusi

-

-

-

-

5.

6.

64

74

76

49

Jumlah Sumber: Kabupaten Muaro Jambi dalam Angka Tahun 2001 – 2004


2 - 166

2.3.

PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

2.2.1. Fisik, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup A. Sumberdaya Pertanian Dalam penyusunan RPJP, terutama bagi daerah-daerah pertanian yang potensial maka kebijakan dan program pembangunan di sektor pertanian harus mengacu pada Kebijakan dan Program

Pembangunan

Pertanian

Nasional

yang

diselaraskan

dengan

potensi

dan

ketersediaan sumber daya alam setempat. Sebagai landasan berpikir adalah bahwa peran sektor pertanian dalam ekonomi nasional memberikan kesempatan kerja dan pendapatan, ketahanan pangan, penyedia bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penerimaan devisa dan juga pertumbuhan ekonomi. Atas dasar peran pertanian tersebut maka perlu diupayakan untuk memujudkan sistem pertanian industrial berkelanjutan yang berdaya saing dan mampu menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Sumber daya alam tersedia di Kabupaten Muaro Jambi baik lahan maupun iklim memberikan peluang yang besar untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memenuhi prasyarat pembangunan pertanian yang pada sisi lain dapat menunjang pembangunan nasional dibidang pertanian dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dijadikan sumber pendapatan daerah maupun keluarga. Kondisi lahan yang datar dan subur dengan ketinggian tempat dibawah 100 m diatas pemukaan air laut merupakan kawasan yang ideal untuk pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, terlebih didukung dengan kondisi klimatologis yang baik, yaitu sebagai wilayah dengan iklim tipe A (menurut Schmid dan Ferguson). Adanya cekungan-cekungan yang menyebabkan timbulnya genangan-2 bila dikelola dengan baik dapat digunakan sebagai lahan untuk pengembangan budidaya ikan yang cukup potensial. Untuk keperluan pertanian suatu kawasan atau lahan menurut USDA dikelompokkan menjadi 8 klas, yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

2 - 167

1. Klas I,

merupakan klas lahan pertanian terbaik, dicirikan dengan lapis olah yang

tebal, tanah ringan dan mudah diolah, permeabilitas sedang, kemampuan menyerap air tinggi, kemiringan 0-3 %. Lahan ini cocok untuk pertanian sawah beririgasi. 2. Klas II, Klas ini masih termasuk lahan pertanian yang baik. Kemiringan 3-15 %, peka terhadap erosi, sehingga perlu penerapan teknologi terasering. Ciri-cirnya masih seperti tanah klas I. 3. Klas III, dapat digunakan sebagai lahan pertanian namun berdaya hasil sedang, kemiringan 15 – 30 % biasanya bergelombang dan rentan terhadap erosi. Lapisan tanah dangkal, kadang berkerikil atau berpasir, sehingga sistem pertanian yang diterapkan sebaikanya sistem kontour dan diikuti sistem pergiliran tanam yang baik. 4. Klas IV, klas ini tidak begitu baik untuk digunakan sebagai lahan pertanian, hanya cocok untuk tanaman keras atau tanaman perkebunan. Tofografi bergelombang, kemiringan 30 – 50 %, sehingga sangat rentan terhadap bahaya erosi. 5. Klas V, kemiringan 50 – 80 % hanya cocok untuk tumbuhan berakar dalam, misalnya sebagai kawasan hutan produksi dan tanaman sela perdu atau semak. 6. Klas VI – VIII, lahan klas ini termasuk berlereng curam dengan kemiringan lebih dari 80 % , sangat tidak cocok untuk pertanian, paling tepat untuk dihutankan. Penggunaan lahan yang ada dapat dipergunakan untuk pertanian (sawah/basah, pertanian lahan kering), perkebunan, penggembalaan atau peternakan, hutan, tepat tinggal dan pekarangan, rawa-rawa dan lainnya. Berdasar kondisi fisiografis yang ada di Kabupaten Muaro Jambi di mana kemiringan 0 – 2 % dan kemiringan 2 – 15 % mendominasi wilayah kabupaten dan terletak pada ketinggian dibawah 100 meter diatas permukaan laut, dengan iklim basah, dan dengan memperhatikan jenis lahan serta tingkat kesesuaian lahan yang ada, maka secara umum dapat dikatakan bahwa lahan di Kabupaten Muaro Jambi sebagian besar termasuk klas I dan klas II yang sangat berpotensi untuk dikembangkannya sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan (padi, jagung, kacang-kacangan dan sayuran) dan pengembangan tanaman perkebunan penting seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, kakao dan beberapa jenis tanaman perkebunan lainnya, peternakan dan juga perikanan. Atas dasar kondisi tersebut maka dalam penyusunan RPJP perlu pencermatan yang mendalam agar potensi sumber daya alam yang potensial tersebut dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan regional maupun nasional secara optimal. Berdasarkan data sekunder yang ada selama beberapa tahun terakhir tanaman padi sawah sangat potensial untuk diusahakan di kecamatan Kumpeh Ulu, Kumpeh, Maro Sebo, Jambi Luar Kota dan Sakernan. Hanya wilayah kecamatan Sungai Bahar tidak ada potensi untuk budidaya padi sawah, sedangkan di kecamatan Mestong dapat diusahakan padi sawah pada luasan yang relatif terbatas dengan berbagai faktor pembatas. Produktifitas padi sawah yang pernah dicapai di Kabupaten Muaro Jambi berkisar antara 2,8 – 4,2 ton per ha, suatu angka produksi yang cukup baik, dan dengan luas panen yang bisa mencapai sampai 7500 ha dan total produksi


2 - 168

bisa mencapai 34 ribu ton, maka dengan tingkat populasi yang ada diharapkan daerah ini sudah bisa mencukupi sendiri akan kebutuhan beras. Pada wilayah tertentu yang ketersediaan air tidak mencukupi untuk tanaman padi sawah pada musim tertentu, dapat dilakukan penanaman palawija dan ubi-ubian yang dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat. Tanaman jagung dan kacang-kacangan serta ubiubian cukup potensial untukl dikembangkan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Dengan melakukan kajian yang mendalam maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Muaro Jambi dapat melakukan penyusunan tata wilayah pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan maupun tanaman industri dan perkebunan yang mencakup wilayah kecamatan selain Sungai Bahar dan Mestong. Di kedua wilayah ini dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sektor diluar pertanian tanaman pangan. Di kawasan landai seperti di sebagian wilayah Kumpeh Ulu, Maro Sebo dan sebagian Kumpeh di samping untuk lahan padi sawah dapat dipertimbangkan untuk pengembangan perikanan darat. Sementara di bagian wilayah yang lain yang dapat dikembangkan untuk pertanian tanaman pangan perlu diperhatikan tata air yang baik, misalnya pembangunan sarana irigasi teknis maupun setengah teknis, sistem drainase dan pengendalian banjir. Sedang kawasan yang mempunyai kelerengan yang cukup besar dapat dikembangkan perkebunan rakyat maupun bentuk lainnya, misalnya untuk kelapa sawit yang merupakan komoditas andalan disektor perkebunan yang sudah mulai berkembang di Jambi. Di samping kelapa sawit perkebunan karet rakyat, kelapa, kelapa hibrida, kakao dan kopi mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan di hampir semua wilayah kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, hanya beberapa komoditas tidak sesuai untuk dikembangkan di kecamatan Sungai Bahar. Di samping komoditas tanaman pangan dan perkebunan, sektor peternakan dan perikanan mempunyai peluang dan potensi yang besar untuk dikembangkan. Ternak besar maupun kecil dan unggas yang sudah mulai dikembangkan dapat disemangati untuk pengembangannya. Ternak besar yuang cocok untuk dikembangkan adalah sapi dan kerbau, yang mempunyi peran ganda bagi pemiliknya. Ternak besar pada dasrnya berperan penting sebagai sumber tenaga kerja untuk pengolahan tanah, tersebih dengan kenaikan harga BBM, menyebabkan beaya opersaional traktor besar maupun hand traktor menjadi sangat mahal sehingga biaya produksi pertanian membengkak. Fungsi yang lain ternak besar dalam keseimbangan ekologis, yaitu sebagai pemakan rumput yang selalu menjadi masalah dalam pertanian sebagai gulma, dan pemberi suplesi bahan organik kedalam tanah berupa pupuk organik padat maupun cair. Peran yang terakhir ini juga diberikan oleh ternak kecil seperti kambing dan domba. Ternak unggas seperti ayam dan itik dapat dikembangkan dalam rangka diversifikasi pertanian dan diversifikasi sumber pendapatan keluarga. Disisi lain ternak unggas juga merupakan sumber pupuk organik yang baik dalam industri pertanian. Pengembangan sektor


2 - 169

ternak unggas dapat dilakukan secara sendiri maupun kelompok, namun yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah pengendalian dampak lingkungan yang sering menimbulkan

masalah

pencemaran

lingkungan

dan

pengendalian

penyakit

yang

memusnahkan seperti yang saat ini mewabah. Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat cukup banyak keluarga nelayan yang ber mata pencaharian dari sektor perikanan darat. Mengingat potensi sumber daya alam seperti yang sudah diuraikan dimuka, maka sektor perikanan darat perlu mendapat perhatian yang baik, karena ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang murah dan berkualitas tinggi, sehingga dengan dikembangkannya sektor perikanan diharapkan di samping sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan, juga dapat membantu peningkatan kesehatan masyarakat melalui ketersediaan gizi yang baik, khususnya bagi masyarakat atau penduduk yang dalam pertumbuhan. Untuk pengembangan kawasan perikanan darat dapat diintensifkan di beberapa wilayah kecamatan antara lain di kecamatan Sakernan, Maro Sebo, Kumpeh dan Kumpeh Ulu yang memiliki bagian wilayah yang selalu dalam keadaan tergenang yang secara total mencakup 163.420 ha di samping juga di kecamatan lain kecuali Sungai bahar yang sebagian wilayahnya tergenang secara periodik. Dalam rangka penyusunan RPJP Kabupaten Muaro Jambi sektor pertanian perlu mencermati beberapa permasalahan dan tantangan yang mungkin muncul. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan dan penurunan kapasitas sumberdaya pertanian, keterbatasan ketenaga kerjaan di sektor pertanian, lemahnya sistem alih teknologi, sistem pemasaran hasil dan penaganan pasca panen, kualitas, mentalitas dan ketrampilan sumberdaya petani rendah dan kelembagaan dan posisi tawar petani rendah. Sementara itu tantangan yang akan dihadapi adalah optimalisasi sumberdaya pertanian, peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku industri, perlu dibangun industri hasil pertanian sampai tingkat desa, globalisasi perdagangan dan dunia investasi, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan dan sinkronisasi program berkaitan dengan otonomi daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan RPJP di sektor ekonomi dan pertanian yang berbasis pada ketersediaan dan kesesuaian lahan harus ditetapkan sasaran yang hendak dicapai selama 520 tahun kedepan. Sasaran yang hendak dicapai pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok sasaran utama, yaitu (1) . Meningkatnya ketahanan pangan regional dan

nasional,

melalui

meningkatnya

kapasitas

produksi

komoditas

pertanian

dan

berkurangnya ketergantungan terhadap pangan impor; (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, melalui meningkatnya mutu dan macam produk primer pertanian (diversifikasi horisontal) dan meningkatnya keragaman pengolahan produk pertanian diversifikasi vertikal) serta meningkatnya ekspor; (3) Meningkatnya kesejahteraan petani, melalui meningkatnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dan menurunnya angka kemiskinan.


2 - 170

Untuk dapat mengevaluasi apakah sasaran-sasaran tersebut dapat tercapai atau tidak, maka perlu ditentukan indikator-indikator secara kuantitatif baik yang menyangkut pertumbuhan produksi tanaman pangan, produksi pertumbuhan hortikultura baik untuk sayuran maupun buah-buahan, pertumbuhan produksi perkebunan, pertumbuhan produksi hasil ternak, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja pertanian dan penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan. Indikator-indikator tersebut dapat mengacu indikator nasional, maupun indikator yang telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan serta kondisi setempat atau regional. Sebagai contoh indikator pertumbuhan produksi tanaman pangan berkisar antara 0,25 – 6,5 %, indikator pertumbuhan produksi perkebunan antara 3,0 – 7,8 %. Atas dasar indikator tersebut bagaimana pemerintah kabupaten menyusun suatu RPJP agar produksi tanaman pangan selama kurun waktu tertentu dapat meningkat minimal 0,25 % atau lebih, begitu juga untuk komoditas dan sektor lainnya yang secara ekonomis potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya pemerintah Kabupaten Muaro Jambi perlu menetapkan komoditas unggulan regional dan menetapkan target waktu pencapaian, sehingga dapat disusun dukungan kebijakan-kebijakan strategis. Sebagai contoh untuk penyediaan tenaga kerja pertanian yang tangguh dan profesional apakah masyarakat asli cukup memiliki kesiapan untuk itu atau harus mendatangakan penduduk dari luar melalui program transmigrasi baik lokal maupun antar pulau, didukung dengan pengembangan sistem pendampingan petani secara intensif dan berkelanjutan tanpa menimbulkan masalah-masalah baru seperti konflik antar etnis dan sebagainya.

B. Sumberdaya Hutan 1.

Produksi Hasil Hutan

Produksi hasil hutan Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari kayu bulat, kayu gergajian, rotan, dan getah-getahan. Potensi sumberdaya hutan yang berupa kayu pada saat ini bukanlah merupakan komoditas unggulan. Masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan hutan merupakan potensi yang baik sekaligus merpakan potensi permasalahan juga apabila dalam pengelolaan hutan tersebut diabaikan, sehingga yang muncul adalah klaim terhadap lahan hutan. Permasalahan yang muncul sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan dari pemerintah sendiri sebagai pemegang otoritas kebijakan. Selain itu, kurangnya dana dan peralatan pengamanan hutan dapat menjadi kendala yang cukup besar dalam mengatasi perambahan dan illegal logging. 2.

Tipe Hutan

Potensi hutan di daerah Kabupaten Muaro Jambi, pada umumnya sebelum dilakukan pemanfaatan secara besar-besaran, dengan merubah status fungsi lahan hutan untuk keperluan lain. Sebagai misal, antara lain untuk perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit,


2 - 171

atau tujuan lainnya. Hutan di daerah ini berupa kelompok hutan dataran rendah yang termasuk dalam katergori hutan hujan tropika basah dataran rendah. Mungkin dikarenakan daerah ini memiliki banyak sungai, dan anak –anak sungai, dengan curah hujan yang selalu ada sepanjang tahun, kemudian didukung oleh keadaan topografi yang relatif datar, maka sebagian besar berupa hutan rawa gambut. Tipe hutan hujan tropika basah dataran rendah ini sebagian besar tegakannya didominir oleh jenis-jenis famili Dipterocarpaceae, dengan jenis-jenis antara lain meranti atau Shorea spp, merawan atau Hopea sp. Selain itu jenis jenis lain yang juga begitu banyak antara lain, garu buaya arau ramin, atau Gonystylus bancanus, durian hantu atau Durio corinatus, dan juga jelutung atau Dyera costulata. Hampir semua tegakan dalam keadaan yang masih baik, dengan pertumbuhan yang cukup bagus, tajuk (canopy) lebat, saling berhubungan antar tajuk pohon. Penyakit dan hama hutan tidak tampak, atau gangguan-gangguan lain yang merupakan faktor biotik juga tidak terdapat. Suatu hal yang cukup penting adalah adanya tumbuhan bawah dibawah tegakan yang ternyata cukup rapat, keadaan ini merupakan suatu indikator bahwa kemungkinan terbentuknya regenerasi hutan secara alami cukup baik, sehingga proses suksesi secara alami berjalan tanpa terjadi suatu gangguan. Bila terjadi suatu gangguan biasanya akan terdapat tanda-tanda yang disebut dengan fenomena retrogresif, artinya terjadi kemuduran keasal/kearah tingkatan semula, sehingga tingkatanya tidak menuju ke klimaks tetapi ke arah tingkat pionir atau tingkat perkembangan. Permasalahan yang ada pada saat sekarang adalah belum kuatnya keperfihakan untuk mendaya gunakan sumber daya hayati hutan selain kayu atau log, sehingga berbagai jenis tipe hutan hanya difikirkan bagaimana dapat mengeksplotasi kayu. Paradikma ini harus segera dirubah, difahami oleh semua fihak terutama para penentu kebijaksanaan pemanfaatan sumber daya alam hayati, karena bitetap dibiarkan seperti sekarang jelas sumber daya hayati hutan secara praktis tidak akan terbaruhi. Keadaan ini tentu saja berakibat rusaknya seluruh ekosistem sumber daya alam, dan terutama yang merasakan akibat langsung adalah masyarakat paling bawah, yaitu masyarakat lokal. Mereka jelas paling dekat dengan sumber daya hutan dan pada umumnya pemecahan ke pencarian alternatif sumber matapencaharian lain sangat sulit. Mereka hanya menggantungkan diri pada sumber daya alam hayati setempat, khususnya dengan jalan meramu, mengumpulkan dan menjual secara langsung. Pada umumnya sebagian besar masih belum tersentuk oleh rekayasa teknik, atau cara pengelolaan (manajemen) sumber daya alam yang sekiranya mampu melestarikan baik sumber alam maupun usahanya. Tipe hutan lainnya pada saat sekarang memang mengalami proses degradasi potensi, sehingga dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang ini perlu di programkan secara sungguh-sungguh untuk dapat memulihkan potensi sumber daya hayati hutan, demi masa depan yang lebih baik.

3.

Fungsi Hutan


2 - 172

Sumber daya hutan dengan keanekaragaman sumber daya hayatinya, seperi keanekragaman jenis flora, fauna, sumber daya fisik, dan juga aneka ragam kumunitas mayarakat yang tinggal di hutan, telah dimanfaatkan baik oleh masyarakat setempat mapun dari luar hutan. Berdasarkan keanekaragaman tujuan pemnafaatan itu dan agar supaya keberadaan manfaat tetap eksis, dan juga demi melestarikan sumber daya hutan, maka sangat perlu ditentukan fungsi hutan berdasarkan aneka keperluan. Dengan kata lain, berdasarkan aneka manfaat baik untuk yang memanfaatkan maupun untuk kepentingan hutannya sendiri. Berbagai fungsi tersebut adalah sebagai berikut : a. Hutan Produksi Kawasan hutan ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan akan bahan-bahan industri, yang memang membutuhkan suplai bahan mentah yang berasal dari sumber daya hutan. Berbagai sumber bahan mentah yang berasal dari hutan antra lain, kayu atau log atau timber, kemudian aneka macam getah, daun, buah, satwa darat, dan satwa perairan. Selain itu sumber daya hutan juga menerikan fungsi penyedia jasa, seperti antara lain jasa yang berupa lingkungan bersih, sehat, indah, dan bentang alam (landscape) liar. Hutan dapat menghasilkan atau memproduksi tidak hanya barang tetapi juga jasa yang dibutuhkan oleh aneka ragam masyarakat. Hutan untuk tujuan produksi dikarenakan sumber bahan atau jasanya dimungkin terbatas untuk memenuhi kebutuhan, amak dapat disebut dengan status hutan produksi terbatas. Hutan ini kemungkinan terbatasnya hanya temporer, sewaktu waktu sudah mencukupi maka dapat dilakukan pemanfaatan, dengan suatu pembatasan tertentu. Hutan produksi juda dicadangkan untuk dapat di rubah status tanahnya menjadi bukan untuk hutan, tetapi dirubah sebagai lahan perkebunan, atau pertanian, atau peternakan, atau kombinasi anatar hutan dengan bentuk usaha penggunaan yang lain. Keadaan ini sudah terjadi hampir di seluruh kawasan hutan di Indonesia. Hutan yang diubah itu disebut dengan nama hutan konversi. b. Hutan Lindung Kawasan hutan ternyata dapat pula difungsikan sebagai pelindung kawasan disekitarnya atau dibawahnya. Pemanfaatan fungsi ini kawasan hutan disebut dengan hutan lindung, artnya mampu melindungi berbagai kebutuhan tentang lingkungan bagi ekosistem disekitar atau dibawahnya. Umumnya hutan lindung berfungsi melindungi akan tata air dan juga tanah. Perlindunan ini diharapkan suplai air bagi keperluan daerah yang dilindungi harus tetap terjaga secara lestari, baik kualitas maupun kuantitasnya. Demikian juga keadaan tanah harus tetap baik, tidak mengalami kemunduran kwaliatas, dan kemungkinan juga luasannya tidak berkurang, misal terjadi longsoran tanah, atau tererosi. Hutan lindung yang terdapat pada kawasan-kawasan sekitar bantaran sungai, atau matar air, atau pinggiran pantai, atau pinggiran lembah, jurang dapat disebut dengan hutan kawasan perlindungan setempat (KPS). Keadaan status ini dimugkinkan bahwa hutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

2 - 173

lindung ini hanya diharapkan melindungi kawasan setempat, tidak melindungi kawasan disekitarnya, atau dibawahnya. c. Hutan Konservasi Kawasan hutan yang memiliki keunikan ekosistem yang khas, unik, dan dimungkinkan akan mudah terusik, sangat rentan. Hutan ini juga memiliki keunikan satwa maupun floranya maka dapat di tentukan fungsinya dengan status kawasan hutan konservasi dalam bentuk pengelolaan seperti Taman Nasional. Bila hutan untuk tujuan wisata atau rekreasi dapat disebut Hutan Wisata, kemudian bila kawasan hutan memiliki keunikan alam yang khas, mungkin dapat disebut dengan nama Cagar Alam. Hutan yang dikelola oleh provinsi, dengan tujuan untuk kawasan konservasi dan juga rekreasi, disebut dengan Taman Hutan Raya (Tahura). Kemudian hutan yang ditujukan untuk melindungi suatu jenis atau beberapa jenis satwa unik, satwa dilindungi udang-undang, dan sekaligus juga melindungi tempat hidupnya (habitat), dapat disebut sebagai suaka margasatwa. Suatu kawasan hutan dengan sejumlah populasi satwa liar yang tidak dilindugi, tetapi diatur pengelolaanya untuk daerah perburuan, maka dapat disebut sebagai Taman Buru.

4. Sistem Pengelolaan Hutan Berbagai bentuk tipe hutan mapun fungsi hutan tersebut di atas memerlukan suatu pengelolaan tertentu, sehingga diharapkan fungsi hutan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan keadaan lingkungannya. Berbagai bentuk pengelolaan yang ada di seluruh ini Indonesia ini di bagi menjadi dua (2) sistem pengelolaan, yaitu satu 1), pengelolaan hutan di Pulau Jawa, dan yang kedua (2), pengelolaan hutan di luar Pulau Jawa (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT dan NTB dan lain-lain pulau). Sistem pengelolaan di daerah Kabupaten Muaro Jambi seperti pengelolaan di luar Jawa lainnya, yaitu dengan system TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia). Sistem ini dilakukan karena keadaan lingkungan hutan di luar Jawa pada umumnya, antara lain; Hutan alam, sehngga umur dan ukuran tegakan tidak dketahui, jenis sangat beragam, keadaan iklim fluktuatif, tanah sebagian besar kurang subur, keadaan penduduk relatif sedikit dan belum berkembang. Dengan keadaan ini dimungkinkan dengan sistem tebang pilih, dan kemudian dapat pula dilakukan dengan sistem tebang habis, bila keadaan lingkungan memungkinkan, dan tersedia permintaan produksi hasil hutan yang pasti. Sistem pengelolaan secara TPTI, memang secara ilmiah atau scientific dan praktis paling cocok untuk pengelolaan hutan di daerah Jambi. Beberapa alasan dimungkinkannya sistem ini diterapkan, adalah bahwa hutan di Jambi merupakan hutan alam, yang beraneka ragam jenis pohonnya, sehinga penentuan tegakan sebagai satu unit pengelolaan cukup sulit bila memakai sistem lain. Kemudian keadaan iklim dan tanahnya juga tidak memungkinkan dikelola dengan cara lain, karena jenis tanahnya relatif kurang subur. Keadaan ini bila dilakukan dengan pembukaan secara besar-besaran akan cepat menurunkan kerusakan lahan,


2 - 174

khususnya kesuburan lahan cepat menurun. Iklim yang didominasi curah hujan yang merata sepanjang tahun, akan mempercepat terjadi erosi, khususnya di daerah yang terbuka. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, dan jumlah penduduk yang relatif jarang didaerah pedalaman. Dikarenakan jumlah penduduk yang sedikit, maka akan muncul masalah tenaga kerja yang sulit didapatkan untuk membangun hutan, khususnya dengan sistem tanaman buatan. Oleh karena itu dalam sistem TPTI penanaman dibuat secara alami, atau dengan natural regeneration, dan jenis-jenis pohon yang ditebang dipilih yang sesuai dengan kemudahan untuk terjadinya permudaan alam. Sistem TPTI ini dapat dilakukan baik di kawasan hutan yang relatif kering, atau pada hutan hutan rawa air tawar. Kawasan hutan di Kabupaten Muaro Jambi sebagian besar terdiri atas hutan rawa air tawar. Pengeloaan hutan dengan sistem TPTI harus diterapkan dengan berbagai aturan pelaksanaannya, sehingga keberlangsungan sumber daya hutan akan tetap lestari. Cara-cara pengelolaan hutan yang hanya berdasar untuk memenuhi keuntungan sesaat, harus dicegah, harus diganti dengan sistem TPTI ini. Sebagai misal keadaan sekarang dengan maraknya penebangan tanpa izin, dengan menebang semua pohon hutan di semua kawasan, tidak peduli itu kawasan lindung, atau kawasan konservasi, misal Taman Nasional. Kejadian ini bila tidak dihentikan jelas akan merusak lingkungan, masa depan Muaro Jambi akan suram.

C. Tata Ruang Wilayah 1.

Rencana Struktur Ruang Wilayah

Struktur ruang wilayah Kabupaten Muaro Jambi direncanakan terdiri 4 tata jenjang pusat kegiatan. Pada hirarki I, Kota Jambi sebagai pusat pelayanan utama di wilayah ini. Kota Jambi sebenarnya bukan dalam administrasi Kabupaten Muaro Jambi, namun secara fisik maupun fungsional keberadaannya tidak dapat diabaikan. Dengan demikian wilayah Kabupaten Muaro Jambi memperoleh keuntungan dari kedekatan jaraknya dengan pusat utama tingkat Provinsi Jambi ini. Pada Hirarki II, Kota Sengeti merupakan pusat pelayanan kedua. Kota ini merupakan ibukota kabupaten, berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah kabupaten secara administratif yang melayani seluruh wilayah kabupaten, serta pusat ekonomi wilayah terbatas. Pada hirarki III, kota-kota Pijoan, Tanjung, dan Marga/Sei Bahar I berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal yang mempunyai lingkup pengaruh dan memberikan pelayanan dengan cakupan wilayah masing-masing. Kota Pijoan dalam hal tertentu juga bertindak sebagai pusat kegiatan wilayah karena ketersediaan sumberdaya buatannya. Kemudian kota Marga dan Sei Bahar I yang secara fisik terpisah, memberikan pelayanan komplementer antara administratif dan sosial dan pedagangan/ komersial. Pada hirarki IV meliputi seluruh kota kecamatan lainnya, yakni kota-kota Sebapo, Pudak, dan Jambi Kecil. Kota Sengeti didorong perkembangannya sebagai pusat pelayanan dengan jangkauan regional kabupaten. kota Sengeti sebagai ibukota administratif Kabupaten Muaro Jambi sekaligus


2 - 175

pusat ekonomi. Namun demikian dalam hal ekonomi sebagian peran Sengeti tertutup oleh kapasitas ekonomi Kota Jambi. Kota Pijoan didorong perkembangannya sebagai Pusat kegiatan dengan jangkauan subregional. Sebagai kota kecamatan, Pijoan memiliki infrastruktur dan fasilitas dengan kapasitas pelayanan meluas. Dengan demikian Pijoan dapat dikategorisasikansebagai sebuah pusat kegiatan wilayah. Semntara itu Ibukota kecamatan yang lain yakni kota-kota Jambi Kecil, Pudak, Tanjung, Sebapo, dan Marga/Sei Bahar I didorong perkembangannya sebagai Pusat pelayanan dengan jangkauan lokal. Kota Sei Bahar I dan Tanjung memiliki intensitas pelayanan yang lebih besar dibanding kota-kota lain dalam kelompok ini, namun karena posisi dan lingkup geografis wilayahnya membuat jangkuan pelayanannya terbatas pada lingkup administrasi kecamatan.

Secara umum rencana sistem kota-kota Kabupaten Muaro Jambi Tahunn 2015 dapat dilihat dalam tabel 2.122 Sementara Rencana struktur tata ruang wilayah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2015 disajikan pada peta 2.24. Tabel 2.122 Rencana Sistem Kota-Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2006-2025 Kota

Hirarki & Peran

Jangkauan/ Skala Pelayanan

Fungsi Kegiatan Pemerintahan, sosial, ekonomi terbatas, perdagangan, jasa, industri, transportasi, permukiman Pemerintahan, perdagangan khusus, jasa, industri, sosial, permukiman Sosial, pendidikan, jasa, permukiman

Sengeti

II PKW

Regional & Sub-regional

Pijoan

III PKW-Khusus I PKW-Khusus III PKL III PKL III PKL IV PKL-Terbatas IV PKL-Terbatas IV PKL-Terbatas IV PKL-Terbatas I PKW-Khusus

Sub-Regional & Lokal Regional & Sub-regional Lokal

Sungai Duren Marga Sei Bahar I Tanjung Sebapo Tempino Jambi Kecil Pudak Talang Duku

Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Regional Provinsi

Pemerintahan, sosial, jasa, permukiman Ekonomi perdagangan, jasa, transportasi, permukiman Pemerintahan, sosial, perdagangan, jasa, transportasi, permukiman Pemerintahan, sosial, perdagangan, jasa, permukiman Sosial, perdagangan, jasa, permukiman Pemerintahan, sosial, perdagangan, jasa, permukiman Pemerintahan, sosial, perdagangan, jasa, permukiman Industri, transportasi, pergudangan

Keterangan:

PKW = Pusat Kegiatan Wilayah PKL = Pusat Kegiatan Lokal Sumber: Hasil analisis, 2005


2 - 176

103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

PETA RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KABUPATEN MUARO JAMBI

104°20'

1°10'

1°10'

LEGENDA : Ke Pekanbaru

Ke Pekanbaru

^(

Ibukota Kabupaten

#

Ibukota Kecamatan Batas Propinsi


Ke Kuala Tungkal

Batas Kabupaten Batas Kecamatan Arteri Primer

Ke Muara Sabak

Kolektor Primer

Ke Muara Sabak

Kecamatan Sekernan

Kecamatan Maro Sebo

Ke Muaro Bulian & Padang

# S

S #

Prioritas Pertama ( Lokal ) Prioritas Kedua Rencana Trans Sumatra Railway ( Jangka Menengah ) Rencana Trans Sumatra Railway ( Jangka Panjang )

Sengeti

S # Jambi Kecil

Kecamatan Kumpeh Ulu 1°30'

S # Pudak

1°40'


S # #

Pijoan

Kecamatan Kumpeh

# S

1°40'


S # 1°50'

1°50'

Kecamatan Mestong Ke Palembang


Ke Palembang Ke Sorolangun

Kecamatan Sei Bahar

Pusat Pelayanan Utama

Pusat Pelayanan I

S #

Pusat Pelayanan II

S #

Pusat Pelayanan III

Sumber : - Bapperlitbangda Kabupaten Muaro Jambi - BPN Kabupaten Muaro Jambi - Hasil Analisis 2005

S # Sebapo


# S # S

Kota Jambi

S #

Ke Muara Bulian

Alur Pelayaran Prioritas Pertama ( Kolektor )

# Tanjung

ri ng H a B at a

1°30'

^(

S.

1°20'

1°20'

Lokal Primer

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2006 -2025 KABUPATEN MUARO JAMBI

5

0

5 Km

U

S # #

2°00'

2°00'

Marga

Propins i J ambi

2°10'

2°10'

Kabupaten Muaro J ambi

103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'

Peta 2.24. Peta Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten Muaro Jambi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

2 - 177


2. Rencana Pemanfaatan Ruang Secara umum, ruang wilayah Kabupaten Muaro Jambi direncanakan untuk pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Arahan rencana pemanfaatan ruang dapat dilihat peta 2.25. Pengembangan kawasan lindung diarahkan secara seimbang dengan dialektika pemanfaatan lahan-lahan produksi, dimana semakin intensif pemanfaatan lahan untuk budidaya maka kawasan lahan kawasan lindung perlu juga diintensifkan fungsinya. Mungkin pada waktu lahan-lahan kawasan budidaya masih belum intensif perlindungan hanya ditujukan untuk fungsi lindung tata air dan tanah, tetapi bila intensitas kawasan budidaya semakin tinggi maka perlu diarahkan perlindungan ke gatra sumber daya hayati yang lain. Pemanfaatan untuk kawasan Lindung diarahkan sesuai dengan Keppres 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.123 Arahan Pemanfaatan Kawasan Lindung Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025 Kawasan Lindung Kawasan Lindung Bawahan

Kawasan lindung setempat

Hutan Lindung Gambut

Lokasi Kec. Kumpeh

Sempadan sungai

Kec. Kumpeh Kec. Sekernan Kec. Jambi Luar Kota

Kawasan Danau, Embung, Rawa, serta Mata Air

Kec. Kec. Kec. Kec.


Kumpeh Ulu Kumpeh Maro Sebo Sungai Bahar

Arahan Pemanfatan/Pengelolaan terjaganya fungsi lindung pada lahan gambut Pemanfaatan ruang wilayah pada kawasan ini tidak diperkenankan merubah bentukan fisik dan tutupan lahan agar tidak mengganggu fungsi lindungnya Budidaya terbatas dimungkinkan sejauh dalam kerangka pelestarian fungsi lindung Menetapkan sempadan sungai dan saluran sesuai dengan KepPres 32/1990, yaitu sekurang-kurangnya 100 meter di kiri-kanan sungai besar dan 50 meter di kiri-kanan anak sungai yang berada di luar permukiman, serta 10-15 meter di kiri-kanan sungai di kawasan permukiman Membebaskan sempadan sungai dan saluran dari kegiatan budidaya dan permukiman yang dapat merugikan fungsi lindungnya Mengembangkan ruang terbuka hijau khususnya pada sekitar sungai di perkotaan, dan mengembangkan jalur hijau di sepanjang aliran semua sungai besar-kecil yang berfungsi sebagai penahan erosi dan relung ekologi bagi kehidupan satwa Menetapkan kawasan danau, embung, dan rawa sebagai kawasan lindung, yaitu meliputi daratan sepanjang tepian air yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik badan air antara 50-100 meter dari titik air pasang tertinggi ke arah darat Menetapkan kawasan mata air sebagai kawasan lindung, yaitu meliputi daratan dengan jari-jari sekurang-kurangnya 200 meter dari titik mata air Membebaskan kawasan sekitar waduk, embung, rawa, dan mata air dari kegiatan permukiman dan budidaya yang mengancam kelestarian fungsi lindungnya, kecuali untuk tanaman tahunan Rehabilitasi lahan dan penghijauan, khususnya pada tanah-tanah yang terbuka dan kritis

2 - 178

Lanjutan Tabel 2.123 Kawasan Lindung Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Lokasi

Taman Nasional Berbak Taman Hutan Raya dan Tanjung

Kec. Kumpeh

Cagar Budaya

Kec. Maro Sebo

Kawasan Bencana Alam

Kec. Sekernan Kec. Maro sebo Kec. Kumpeh Kec.Jambi Luar Kota

Arahan Pemanfatan/Pengelolaan Menegaskan penetapan Taman Nasional Berbak dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi seluas 18.585,62 ha serta area Taman Hutan Raya seluas 14.263,18 ha sebagai Kawasan Suaka Alam Membebaskan kawasan suaka alam tersebut dari kegiatan permukiman dan budidaya lainnya yang dapat merugikan kelangsungan fungsi lindungnya. Menjaga fungsi hidrologi untuk menjamin ketersediaan air permukaan, dan ketersediaan unsur hara/kesuburan tanah Melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, serta relung ekologi bagi satwa liar (habitat) Menjaga intensitas pariwisata dalam batas tidak bersifat massal Menetapkan delineasi situs percandian dan area permukiman yang termasuk dalam kawasan cagar budaya, baik sebagai kawasan inti (sanctuary zone) maupun kawasan penyangga (buffer zone) sesuai dengan maksud dan kaidah pelestarian budaya Membatasi kawasan cagar budaya ini dari kegiatan budidaya yang mengganggu atau memberi dampak negatif terhadap fungsi perlindungannya Mengembangkan kegiatan sosial-ekonomibudaya yang dapat mengangkat kembali kehidupan dan kesejahteraan masyarakat setempat Pemantauan perkembangan kawasan banjir, penetapan klasifikasi tingkat kerawanannya Bilamana kelak dirasa perlu, dilakukan pembebasan wilayah tergenang tetap dan wilayah aliran run-off rutin dari segala kegiatan budidaya permukiman karena akan menuntut input infrastruktur yang mahal. Untuk itu harus dipikirkan kemungkinan relokasi penduduk ke tempat yang lebih aman namun tetap memiliki akses terhadap penghidupan yang sama maupun pekerjaan pengganti Untuk bencana banjir ini dibuatkan tanggultanggul banjir, saluran drainase, dan penghijauan

Sumber: Hasil Analisis

Kawasan Budaya diarahkan pada usaha untuk memberikan dan menunjang pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumberdaya yang tersedia dengan memperhatikan pemanfaatan yang efisien dan efektif.

Pemanfaatan Kawasan budidaya

diarahkan untuk kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering, kawasan tanaman tahunan/perkebunan, kawasan hutan produksi, kawasan peternakan, kawasan perikanan, kawasan

industri,

kawasan

pariwisata

dan

kawasan

permukiman.

Arahan

rencana

pemanfaatan kawasan budidaya dapat dilihat dalam tabel 2.124.


2 - 179

Tabel 2.124. Arahan Pemanfaatan Kawasan Budidaya Kawasan Budidaya

Lokasi (Kecamtan)

Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian lahan basah dan Lahan Kering

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

Sekernan Maro sebo Kumpeh Kumpeh Ulu Jambi Luar Kota

Kawasan tanaman Tahunan/Perkebunan

Perkebunan Rakyat

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

Kumpeh Kumpeh Ulu Maro Sebo Sekernan Jambi Luar Kota Mestong

Perkebunan Besar

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

Kumpeh Kumpeh Ulu Sungai Bahar Sekernan Jambi Luar Kota Mestong Kumpeh Kumpeh Ulu Maro Sebo

Perkebunan Besar Lahan Basah


Arahan Pemanfaatan/Pengelolaan Pengembangan Pertanian lahan basah dengan jenis tanaman utama padi, padi rawa-rawa, sedangkan tanaman selingan atau rotasi di antaranya palawija dan sayuran Pengembangan Pertanian lahan kering dengan jenis tanaman seperti palawija, ketela, padi, sayuran, tanaman bumbu, nanas, buah-buahan Pengembangan kegiatan peternakan, perikanan darat dan industri pengolahan hasil pertanian sebagai kegiatan penunjang Peningkatan pelayanan irigasi teknis, setengah teknis, dan sederhana Pembatasan penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida, serta promosi dan peningkatan penggunaan pupuk organik (pupuk kandang dan pupuk hijau). Mengembangkan dan mencetak petak-petak persawahan baru di daerah rawa-rawa. Mencegah konversi pertanian lahan basah (sawah irigasi) untuk budidaya bukan pertanian Peningkatan usaha konservasi tanah baik secara civil teknis, seperti: penyempurnaan teras, pembuatan dam pengendali, dam penahan, dan perlindungan jurang kecil; dan secara vegetatif (penanaman penutup tanah, pertanaman lorong, dan pergiliran tanaman) pada pertanian lahan kering. pengembangan tanaman kelapa sawit dan karet peremajaan tanaman yang sudah kurang produktif. Pengembangan tanaman duku, durian, dan rambutan Peningkatan perawatan dan pemupukan pada tanaman kelapa sawit dan karet pengembangan tanaman kelapa sawit dan karet Pengembangan tanaman penutup tanah dan peremajaan tanaman yang sudah tidak produktif bagi perkebunan karet milik PTP Pengembangan Tanaman kelapa sawit peremajaan tanaman yang sudah kurang produktif.

2 - 180

Lanjutan Tabel 2.124 Kawasan Budidaya

Lokasi (Kecamtan)

Kawasan Hutan Produksi

Kec. Kumpeh

Kawasan Peternakan

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

Sekernan Kumpeh Ulu Sungai Bahar. Jambi Luar Kota Maro Sebo Sekernan Kumpeh Ulu Sekernan Kumpeh Ulu Sungai Bahar Jambi Luar Kota

Kec. Kec. Kec. Kec.

Jambi Luar Kota Mestong Sekernan Kumpeh Ulu

Kawasan Perikanan


Arahan Pemanfaatan/Pengelolaan Kawasan hutan harus tetap terjaga, dalam arti tetap utuh seluas itu, tidak mengalami degradasi dan perambahan Segala kegiatan pengelolaan hutan sejak penanaman, perawatan sampai dengan pemanenan dilakukan dengan sistem TPTI (Tepang Pilih Tanam Indonesia), untuk mendapatkan hasil-hasil hutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan Menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan air tanah dan air permukaan, serta mengurangi erosi dan menjaga kesuburan tanah Pemangkuan hutan produksi dilakukan berdasarkan Rencana Kesatuan Pengusahaan Hutan (RKPH), hutan dikelola berdasarkan suatu pengusahaan hutan dan juga berdasarkan ekosistemnya Mendorong perkembangan usaha dan kesempatan kerja terutama bagi warga masyarakat di sekitarnya Pengembangan sistem agroforestry, seperti: kebun campuran, talun kebun, pertanaman lorong, rumput hutan, dan lainnya Pengembangan Ternak Sapi Pengembangan ternak kerbau dan ternak lainnya Melestarikan keberadaan lahan padang gembala sebagai ladang penggembalaan ternak Mengembangkan sistem usaha peternakan secara intensif, baik ternak besar maupun kecil Memfasilitasi usaha peternakan tradisional oleh warga masyarakat Pengembangan ikan air tawar seperti nila, gurame, patin, mas, tembakang dan lainnya Pelatihan keahlian penanganan karamba untuk menjaga konsistensi produksi Pembinaan pengelolaan pembibitan ikan produksi Penyelamatan dan pelestarian sungai melalui manajemen terpadu antar daerah Penyediaan tenaga trampil melalui pendidikan kejuruan

2 - 181

Lanjutan Tabel 2.124 Kawasan Budidaya Kawasan Industri

Lokasi (Kecamtan) Desa Talang Duku Kecamatan Kumpeh Ulu Semua Kecamatan

Kawasan Pertambangan

Kec. Kec. Kec. Kec.

Sekernan Jambi Luar Kota Mestong Kumpeh Ulu

Kawasan Pariwisata

Kec. Kumpeh Kec. Maro Sebo Kec. Kumpeh Ulu

Arahan Pemanfaatan/Pengelolaan Pengembangan industri skala besar dan sedang Industri kecil dan rumah tangga berskala UKM, misalnya makanan/penganan dari hasil perkebunan, diatur untuk dapat dikembangkan di permukiman potensial, terutama dalam hal ketersediaan bahan baku. Perlu pula ditingkatkan kemudahan mobilitas agar biaya produksi dan pemasarannya bisa lebih murah Industri sedang dan besar yang telah ada diberikan batasan agar tidak berkembang di luar lokasi dan zona yang sudah ditetapkan. Perlu diperhatikan kemampuan daerah dalam mempersiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan, bahan baku dan infrastruktur/sarana-prasarana penunjang kegiatan produksi maupun pelayanan yang dibutuhkan Memantau perkembangan kegiatan industri yang ada dan mengendalikannya hingga batas kapasitas daya dukung lingkungan Mempromosikan industri skala kecilmenengah pengolahan hasil pertanian dan perkebunan melalui mekanisme insentifdisinsentif (perpajakan). Mengatur dan mengendalikan lokasi industri yang berada di sepanjang jalan utama agar dapat disiapkan segala prasarana pengendali dampak, termasuk terhadap kepentingan lalu-lintas Mengendalikan eksploitasi bahan galian hingga batas kandungan dan kapasitas daya dukung lingkungan Penggunaan SK Bersama Mentamben, Menhut dan Mendagri untuk pengelolaan kawasan yang tumpang tindih pemanfaatannya Eksplorasi bahan galian yang dapat dimanfaatkan Pemanfaatan potensi bahan galian yang memberikan nilai tambah, namun tanpa merusak lingkungan Pengembangan wisata alam di kawasan Taman Nasional Berbak. Pengembangan wisata budaya dan bersejarah di kompleks situs candi Muaro Jambi Pengembangan wisata adat-budaya di kampung-kampung tradisional Penyiapan infrastruktur dan fasilitas dasar kepariwisataan di dalam kawasan-kawasan yang bersangkutan dan fasilitas spesifik sesuai hema kawasan Peningkatan akses transportasi menuju kawasan-kawasan yang bersangkutan Pelestarian dan revitalisasi objek-objek budaya dan bersejarah Menyiapkan peta potensi pariwisata Mempromosikan potensi kawasan wisata Mengembangkan atraksi baru di kawasan yang ada Memantau perkembangan kegiatan pariwisata agar tidak menumbuhkan ekses sosial-budaya dan dampak lingkungan yang negatif


2 - 182

Lanjutan Tabel 2.124 Kawasan Budidaya Kawasan Permukiman

Lokasi (Kecamtan)

Permukiman Pedesaan

Semua Kecamatan

Permukiman Perkotaan

Kota Sengeti Kota Sei Duren Kota Pudak Kota Pondok Meja

Arahan Pemanfaatan/Pengelolaan Untuk tempat aglomerasi penduduk pendukung fungsi ekonomi perdesaan (sektor primer dan sekunder nonmanufaktur Untuk pelayanan sosial kemasyarakatan Pengembangan Industri kecil pengolahan bahan makanan Pengembangan Industri kerajinan dan bahan bangunan Pengendalian pemanfaatan ruang dengan rasio lahan terbangun (built-up area) maksimum 20% agar tetap tersedia lahan untuk menopang kehidupan perdesaan Pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB 30%, agar tetap tersedia kebun pekarangan untuk menjaga kesejahteraan warga Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan Pengembangan desa pusat pertumbuhan Untuk tempat aglomerasi penduduk pendukung fungsi ekonomi perkotaan (sektor sekunder dan tertier) Untuk tempat pelayanan sosial kemasyarakatan Untuk pusat pemerintahan wilayah Pengembangan Pelayanan perdaganganjasa-perbankan Pengembangan Pelayanan jasa telekomunikasi dan transportasi Pengembangan pusat pemerintahan (terutama pada ibukota kecamatan dalam sistem wilayah satuan pembangunan). Pembangunan perumahan rakyat Pengendalian pemanfaatan ruang dengan rasio lahan terbangun 60% agar tetap tersedia ruang terbuka untuk menjaga kualitas kehidupan fisik dan sosial kota Pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB 60% Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan

Sumber: Hasil Analsis


2 - 183

103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

PETA RENCANA PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN MUARO JAMBI

104°20'

LEGENDA : 1°10'

Ke Pekanbaru

1°10'

Ke Kuala Tungkal


PB

^(

Ibukota Kabupaten

#

Ibukota Kecamatan Batas Propinsi

%

Batas Kabupaten

Sungaiaur

PR %

Batas Kecamatan

Jebus

Londerang

%Manismato

%

%

Tunasbaru

Ì^(

Gerunggung

%

Suakputat

%

Danaulamo

%

Tanjungkatung

W Î

Sengeti # % Rantaumajo % Pulaukayuaro Desabaru % %BerembangJambi Kecil %Keranggan % Pematangpule

Î

%

%

%

Kedotan Sekernan

%

Tantan

%

Bakung Tunasbaru Mudungdarat

% %Kedemangan

Rengasbandung

% %

Î

1°30'

Ì

.P

%Niaso%Kunangan

Ramin

PLK

%Sakean %# %Pudak % % Solok % Kasanglopakalai % Sipintelukduren %Tarikan %Sumberjaya Tangkitbaru Arangarang % % % Kasangpudak %Sungaiterap

& Padang

%Marosebo %

HG S.

PLB

S im

bu ku ng pa

%Pondokmeja

S.

Ì

%

Talangbelido

PB

%S.Gelam

%UPT 2

%Parit

%UPT 3

%Talangkerinci

PR

%

%Sumberagung

Sukamaju

PR

%

ak

PB

Ì

%Tempino

%Tanjungpauh

%

ed

%Nagasari

Ladangpanjang

S .M

# Sebapo

%

Desabaru

Tanjungpauh 39

Ì

S. S eba p o

%

Ibru

%Sukadamai %

%

Nyogan

b au .Kl a ba KlSa

Kecamatan Sei Bahar

%

S.

u

r Ba h a Berkah

%

%

S. K a

%

Hutan Gambut

THR

Taman Hutan Raya

PLK

Pertanian Lahan Kering TNB

PLB

Pertanian Lahan Basah

BP

Budidaya Perikanan

PR

Perkebunan Rakyat

Taman Nasional Berbak

Perkebunan Besar

PBB

Perkebunan Besar Lahan Basah

HPT

Hutan Produksi Terbatas

g an nd

5

0

5 Km

U

%

Tanjungharapan

%

Trijaya

Tanjunglebar S.

%

Sumberjaya

p oy a n Tem

2°00'

2°00'

%Bukitmas %Bukitmakmur


%

Jenang

# Marga

%

Rantauharapan

Baharmulya

Merkanding

%

Margamulya

% Sukamakmur

HG

Ke Palembang

%

Matramanunggal

%Bukit Mulya

Sempadan Sungai

Pusat Permukiman Desa Permukiman Kota

1°50'

ka n

S.

1°50'

S . Pen e ro

%Talangbukit

PB

Candi Muaro Jambi

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2006 -2025 KABUPATEN MUARO JAMBI

Pelempang

Sumbermulya

W

Sumber : - Bapperlitbangda Kabupaten Muaro Jambi - BP N Kabupaten M uar o Jambi - Hasil A nalisis

%Petalingjaya

%Sungailandai

Kecamatan % Mestong

Pertambangan

PB 1°40'

1°40'

%Puding

%

Pemunduran

Kawasan Lindung :

Dermaga Talang Duku

%

HPT %

Ì%

PB


%

Betung

Kebun IX

Sungaibertam

PR

Kecamatan Kumpeh

%

Pulaumentaro

% Telukraya

G

%Tangkit

Kecamatan Jambi Luar Kota Muhajirin

S.

%

Pematangraman

el a m

S

# % % Ke Muaro Bulian PijoanSpg Sungaiduren Mendalodarat

Petanang

PLK

Kecamatan Kumpeh Ulu %

Î Ì

TNB

%

%Mekarsari

Muarakumpeh Kotakarang Lopakalai

Kota Jambi

ij

%

%Tebatpatah %Talangduku

Prioritas Kedua Kawasan Budidaya :

1°30'

% Danaukedap % %Senaung PLB Muarapijoan % Sarangburung % Penyengatotak % % Sembubuk % Sungaiduren % n Mendalolaut oa Pematangjering

Prioritas Pertama ( Lokal )

THR

%Sungaibungur %Petanang

%

Telukjambu

Muarajambi Kemingkingdalam

%

Jambitulo

%Seponjen

PBB

u d i ng S. P

% Tanjunglanjut

rh it

a S. K

BP %Dusunmudo

%

Bukitbaling

Sungai Jaringan Jalan Prioritas Pertama ( Kolektor )

PR 1°20'

%Rukam

%

Sekumbung

os

Î

# Tanjung %

Sogo

Ai

t ut a

S.

Kecamatan Maro Sebo

ri ng H a Bata

am be sa r

PR

% Rantaupanjang

S.

Su S.

Awin Jaya

ak P

PR

%

Kecamatan % Sekernan

%Gedungkarya

eh mp Ku

PB

1°20'

HPT

HG

%

Ujungtanjung

%

Bukitsubur

%

Tanjungmulya

%Adipurakencana % Bukitjaya

Propins i J ambi Kabupaten Muaro J ambi

% Tanjungsari

2°10'

2°10'

S.

g an La l

103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'

Peta 2.25. Peta Rencana Pemanfaatan Ruang Kabupaten Muaro Jambi


2 - 184


Pemanfaatan ruang wilayah juga diarahkan untuk pengembangan kawasan prioritas. Kawasan prioritas

adalah

kawasan

yang

dianggap

perlu

diprioritaskan

pengembangan

atau

penanganannya sebagai upaya untuk mewujudkan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang. Rencana Kawasan prioritas di Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari kawasan tumbuh cepat, Kawasan sepanjang Jalan Lintas Timur dan Kawasan Argopolitan. Kawasan tumbuh cepat diarahkan di Talang Duku dan Sei Duren. Talang Duku mempunyai potensi yang menjadikan daerah ini akan berkembang pesat, yaitu adanya pelabuhan sungai Talang Duku yang merupakan pelabuhan sungai Batanghari. Pelabuhan Talang Duku merupakan pelabuhan eksport untuk komoditas CPO, karet, kayu lapis dan moulding. Apalagi dengan selesainya jembatan sungai Batanghari II yang menghubungkan Kota Jambi dengan Pelabuhan dan Kawasan Industri Talang Duku. Sedangkan Sei Duren merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah barat kota Jambi, dan cenderung dipandang sebagai suburban dari Kota Jambi. Wilayah ini sebenarnya merupakan kawasan perumahan perkotaan sebagai perluasan dari kota Jambi. Selain menampung limpahan fungsi perumahan, wilayah ini juga mengakomodasi sektor perdagangan dan jasa perkotaan di sepanjang jalan arteri Jalintim dan jalan kolektor simpang cabangnya ke arah barat (Pijoan, Muara Bulian, dan seterusnya). Pada lokasi lebih ke arah barat, kawasan ini juga menampung dua institusi pendidikan tinggi utama, yakni Universitas Jambi dan IAIN Sultan Thaha Syaifuddin. Selain itu, kompleks perkantoran khusus yang sangat menonjol adalah Stasiun TVRI, serta pendidikan khusus SMA Unggulan, MAN Unggulan, dan Balai Pelatihan Kesehatan. Prioritas pengembangan Kawasan Sepanjang Lintas Timur karena kawasan ini secara cepat berkembang seiring dengan peningkatan volume kendaraan yang melintasi jalur lintas timur Sumatra, baik dari utara (Riau) maupun dari arah selatan (Palembang). Ditambah lagi dengan kondisi jalan Lintas Timur di Kabupaten Muaro Jambi yang relatif mulus dan tanpa hambatan khususnya di musim kemarau, memperlancar arus kendaraan dari berbagai arah. Kemudahan aksesibilitas ini menciptakan berbagai peluang usaha antara lain industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya. Salah satu kawasan yang berkembang di sekitar Jalan Lintas Timur adalah Tempino. Tempino merupakan titik simpang:pertigaan Jalintim Jambi-Palembang menuju wilayah Kecamatan Sei Bahar, Muara Bulian ibukota Kabupaten Batanghari, wilayah Provinsi Jambi bagian barat, hingga Provinsi Sumatra Barat. Keuntungan lokasinya ini membuat Tempino tumbuh menjadi satu simpul (node) kegiatan yang cukup strategis. Tempino tumbuh menjadi pusat permukiman yang dilengkapi dengan perdagangan toko-toko kecil, dealer motor, pompa bensin (SPBU), jasa-jasa berupa bank BRI, bengkel dan telekomunikasi. Kawasan Argopolitan diarahkan di 30 desa yang termasuk dalam 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kumpeh Ulu (22 desa), Kecamatan Mestong (3 desa), Kecamatan Kumpeh (3 desa) dan Kecamatan Maro Sebo (2 desa). Pengembangan kawasan argopolitan diarahkan ke dalam 5 zona yaitu 1 zona inti sebagai pusat pertumbuhan dan 4 zona sebagai sub pertumbuhan termasuk hinterland sebagai wilayah pendukung. Untuk mendukung pengembangan sistem


2 - 185

dan usaha agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh pada kawasan agropolitan akan dikembangkan infrastruktur off farm, infastruktur on farm dan infrastruktur ruang.

2.2.2. Kependudukan Menyiapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang suatu daerah berarti perlu membahas tentang keadaan daerah tersebut untuk jangka waktu 20 tahun yang akan datang pada semua bidang kehidupan. Salah satu dimensi penting yang perlu dibahas mendalam adalah aspek kependudukan pada masa yang akan datang yang diperoleh dari hasil prakiraan. Setelah dilakukan proyeksi terhadap jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi maka pada tahun 2025 penduduk kabupaten tersebut mencapai 688.826 jiwa, sehingga mengalami peningkatan sebesar 370.762 jiwa (terhitung sejak tahun 2006) dengan kepadatan penduduk pada tahun 2025 sebesar 131,26 jiwa/km 2 dan laju pertumbuhan dari tahun 2006-2025 sebesar 4,15% (rata-rata per tahun). (Tabel 2.125). Secara akumulatif peningkatan jumlah penduduk selama 20 tahun yang akan datang mencapai angka yang lebih besar daripada jumlah penduduk sekarang. Atau dengan kata lain, dalam waktu dua puluh tahun yang akan datang jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi akan berlipat lebih dari dua kali jumlah sekarang.

Tabel 2.125. Prediksi Jumlah, Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Muaro Jambi Jumlah Penduduk 2006

2025

318.064 688.826 Sumber : Analisis Studio 2005

Selisih

Pertumbuhan 2006-2025

370.762

4,15

Kepadatan 2006 60,61

2025 131,26

Ini membawa konsekuensi lebih lanjut bahwa akan dibutuhkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat lebih dari dua kali kapasitas layanan yang sekarang ada. Dengan demikian dari informasi jumlah penduduk jangka panjang yang akan meningkat drastis seperti ini perlu memperoleh antisipasi yang memadai melalui program-program pembangunan yang berjangkauan waktu jauh ke depan. Selain itu peningkatan kapasitas pelayanan juga perlu dipersiapkan dari sekarang agar semuanya sudah siap ketika saatnya dibutuhkan nanti. Konsekuensi lebih lanjut dari jumlah penduduk hasil proyeksi yang terkesan sedemikian pesat, kepadatan penduduk di Kabupaten Muaro Jambi juga meningkat sangat tajam. Hanya dalam waktu sekitar dua puluh tahun kepadatan penduduk berlipat dua kali juga. Ini berarti akan ada beban tekanan terhadap lingkungan, ruang dan sumberdaya alam di wilayah ini yang semakin intensif. Dalam konteks penguasaan teknologi budidaya yang semakin maju, pertambahan penduduk dua kali lipat sudah cukup untuk mempercepat eksploitasi sumberdaya alam lebih dari dua kali lebih cepat. Meskipun demikian diperkirakan kepadatan penduduk yang meingkat tajam ini tidak akan terjadi secara merata di semua tempat, tetapi


2 - 186

hanya akan terjadi di sekitar Kota Jambi, Sengeti dan beberapa kota kecamatan lain yang cukup dominan. Perkembangan penduduk di sekitar Kota Jambi akan terjadi cukup pesat sebagai akibat menguatnya peran ekonomi kota. Sebagian dari kegiatan ekonomi kota tersebut akan meluber ke wilayah-wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang langsung berbatasan dengan Kota Jambi. Antisipasi penting yang diperlukan adalah menyiapkan rencana-rencana detil kawasan sekitar Kota Jambi agar struktur ruang kota yang diinginkan di masa depan dapat diwujudkan melalui proses implementasi yang konsisten. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk Kabupaten Muaro Jambi yang mengikuti pendidikan SD, SMP maupun SMA pada 20 tahun ke depan, maka digunakanlah faktor Pengali Sprague sebagai dasar untuk memecah kelompok umur. Hal ini disebabkan di Indonesia sulit untuk mendapatkan informasi mengenai umur seseorang maka dalam pengelompokan umur penduduk (seperti yang sering dijumpai pada data Dalam Angka) sering tidak dapat dilaksanakan dengan jenjang tahunan tetapi biasanya dengan 4 tahunan (contoh: kelompok umur 0-4, 5-9, 10-14 dan seterusnya). Sehingga untuk mengetahui jumlah penduduk pada umur tertentu maka kelompok umur penduduk yang tersedia harus dipecah menjadi per tahun, dan dari umur yang sudah dipecah tersebut barulah dapat diproyeksikan untuk tahuntahun ke depan. Berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2025 jumlah murid SD mencapai 59.013 anak, murid SMP mencapai 30.793 anak dan murid SMA mencapai 31.167 anak. Di mana laju pertumbuhannya dari tahun 2006-2025 untuk murid SD sebesar 2,16% (rata-rata per tahun); murid SMP sebesar 2,53% dan murid SMA sebesar 2,02%.

Tabel 2.126. Prediksi Jumlah Murid di Kabupaten Muaro Jambi Sekolah

Tahun 2006

2025

Selisih

Pertumbuhan

MI/SD

39.291

59.013

19.722

2,16

SMPN&S

19.152

30.793

11.641

2,53

21.295

31.167

9.872

2,02

SMAN&S/SMK/MAN&S Sumber : Analisis Studio 2005

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi adalah dengan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada, membangun atau menambah sarana dan prasarana pendidikan baru, demikian juga terhadap permasalahan kekurangan guru yaitu dengan mengangkat guru bantu mulai dari tingkat SD hingga SLTA sekaligus berupaya untuk meningkatkaan kualitas guru yang sudah ada dengaan memfasilitasi berbagai macam diklat bagi guru mata pelajaran serta program-program pendidikan setara dengan D2, D3 dan bahkan S1. Jumlah lulusan pendidikan dasar sampai menengah dari tahun ke tahun terus bertambah meskipun mutu pendidikan masih perlu terus ditingkatkan. Pendidikan non formal untuk waktu yang akan datang juga perlu ditingkatkan agar anak-anak lulusan pendidikan menengah mempunyai alternatif untuk mengembangkan ketrampilan guna mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja yang trampil dan siap memasuki dunia kerja.


2 - 187

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah berhasil meningkatkan pelayanan kesehatan dasar secara lebih merata, sehingga angka kematian bayi, angka kematian ibu, usia harapan hidup masyarakat menunjukkan perbaikan. Meskipun demikian, harus diakui bahwa untuk masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran masih kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Ke depan pelayanan kesehatan harus terus dikembangkan dengan melengkapi sarana dan prasarana agar jangkauan pelayanan kesehatan dapat lebih merata. Oleh karena itu, peningkatan mutu, pemerataan pelayanan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat masih memerlukan perhatian yang lebih besar. Pembangunan kesehatan masih perlu terus ditingkatkan dengan lebih mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran secara seksama dan bertanggungjawab.

2.2.3. Ekonomi Prediksi kondisi ekonomi Kabupaten Muaro Jambi pada masa 20 tahun mendatang sangat dipengaruhi oleh kecenderungan perkembangan perekonomian yang telah berlangsung selama 10 tahun terakhir. Selain itu potensi sumberdaya yang dimiliki merupakan kekuatan bagi pengembangan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi di masa mendatang. Di sisi lain masih terdapat masalah yang merupakan hambatan bagi pengembangan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi. Dalam era globalisasi, pengaruh dari lingkungan eksternal akan menjadi peluang dan tantangan bagi pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam 20 tahun mendatang laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi diperkirakan meningkat rata-rata 5% per tahun. Laju pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan kurun waktu sebelumnya (1993-2004). Peningkatan laju pertumbuhan ini diperkirakan didorong oleh peningkatan pertumbuhan sektor-sektor utama seperti sektor pertanian, industri pengolahan dan sektor perdagangan. (Tabel 2.127).


2 - 188

Tabel 2.127. Proyeksi Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Kabupaten Muaro Jambi No 1

2

3

4

5 6

7

Uraian Pertanian

Pertumbuhan Ekonomi 2010201520202015 2020 2025 5,0 5,2 5,4

Struktur Ekonomi 20062025 4,8

2006

2025

32,51

31,69

a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan

2,1 6,3 1,8

2,1 6,4 2,6

2,2 6,5 2,7

2,2 6,5 2,9

2,1 6,1 2,4

5,36 19,01 2,51

3,05 23,51 1,53

d. Kehutanan e. Perikanan Pertambangan dan Penggalian

1,3 5,4 2,8

1,2 5,4 2,8

1,3 5,5 2,7

1,2 5,5 2,7

1,2 5,2 2,6

4,01 1,61 9,81

1,92 1,68 6,23

a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Tanpa Gas c. Penggalian

2,7 0,0 3,9

2,7 0,0 4,0

2,6 0,0 3,9

2,5 0,0 3,7

2,5 0,0 3,6

8,73 1,08

5,40 0,83

Industri Pengolahan a. Industri Migas 1. Pengilangan Minyak Bumi

5,2 0,0 0,0

5,4 0,0 0,0

5,4 0,0 0,0

5,5 0,0 0,0

5,1 0,0 0,0

23,71 -

24,27 -

2. Gas Alam Cair b. Industri Tanpa Migas 1. Makanan, Minuman dan Tembakau

0,0 5,2 5,3

0,0 5,4 5,8

0,0 5,4 5,8

0,0 5,5 6,0

0,0 5,1 5,5

23,71 1,64

24,27 1,81

2. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki 3. Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya 4. Kertas dan Barang Cetakan

5,0 4,9 1,7

5,0 4,9 1,7

4,9 4,8 1,7

4,8 4,7 1,7

4,7 4,6 1,6

0,09 20,60 0,02

0,09 19,18 0,01

5. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet 6. Semen dan Barang Galian bukan logam 7. Logam Dasar Besi dan Baja 8. Alat Angkutan, Mesin dan Peralatan 9. Barang Lainnya Listrik, Gas dan Air Bersih

2,5 10,8 0,0 2,5 5,5 5,2

2,5 10,8 0,0 2,5 5,5 5,4

2,5 10,7 0,0 2,6 5,4 5,6

2,5 10,7 0,0 2,6 5,4 5,7

2,4 10,2 0,0 2,4 5,2 5,2

0,04 1,17 0,13 0,01 0,11

0,02 3,07 0,08 0,01 0,11

a. Listrik b. Gas Kota c. Air Bersih

5,2 0,0 5,3

5,4 0,0 5,4

5,6 0,0 5,3

5,8 0,0 5,3

5,2 0,0 5,1

0,09 0,01

0,10 0,01

Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran a. Perdagangan Besar dan Eceran b. Hotel c. Restoran Pengangkutan dan Komunikasi a. Pengangkutan 1. Angkutan Rel 2. Angkutan Jalan Raya 3. Angkutan Air 4. Angkutan Udara 5. Jasa Penunjang Angkutan

5,2 6,9 6,8 5,4 8,3 3,4 3,3 0,0 4,4 2,3 0,0 4,6

5,3 6,9 6,8 5,0 8,3 3,6 3,4 0,0 4,5 2,4 0,0 4,6

5,3 7,1 7,0 6,3 8,2 3,8 3,6 0,0 4,7 2,5 0,0 4,7

5,4 7,1 7,0 6,2 8,2 4,0 3,9 0,0 4,8 2,8 0,0 4,8

5,0 6,6 6,5 5,5 7,8 3,5 3,4 0,0 4,4 2,4 0,0 4,4

2,12 17,07 16,10 0,00 0,97 4,90 4,74 2,01 2,54 0,19

2,14 23,33 21,67 0,00 1,65 3,71 3,51 1,79 1,55 0,17

6,5 4,1 2,1 3,1 4,2 2,9 4,4 4,4 4,5 5,6 2,2 2,3 4,9 5,2

6,6 4,1 2,1 3,1 4,2 3,2 4,5 4,5 4,7 5,7 2,4 2,4 5,1 5,3

6,7 4,2 2,1 3,2 4,3 3,2 4,6 4,6 4,9 5,8 2,6 2,5 5,3 5,5

6,7 4,3 2,2 3,3 4,4 3,3 4,7 4,6 5,2 6,0 2,8 2,5 5,5 5,7

6,3 4,0 2,0 3,0 4,1 3,0 4,3 4,3 4,6 5,5 2,4 2,3 5,0 5,2

0,16 2,72 0,07 0,02 2,58 0,05 7,06 5,77 1,29 0,85 0,09 0,35 100,00

0,20 2,25 0,04 0,01 2,17 0,03 6,26 5,06 1,20 0,94 0,06 0,21 100,00

b. Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa a. Bank b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank c. Sewa Bangunan d. Jasa Perusahaan 9 Jasa-jasa a. Pemerintahan dan Pertahanan b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi 3. Perorangan dan Rumah Tangga PDRB PDRB Tanpa Migas Sumber: Hasil Analisis 8

20062010 4,7

Dengan laju pertumbuhan sebesar 5% per tahun, skala ekonomi wilayah meningkat sebesar Rp 517.668,70 juta (dengan migas) dan Rp 500.228,53 juta (tanpa migas). Sebesar 31,19% (Rp 161.457,44 juta) merupakan kontribusi dari sektor pertanian yang diperkirakan akan


2 - 189

meningkat 4,8% per tahun. Peningkatan ini tidak terlepas dari potensi sumberdaya alam berupa sumberdaya lahan yang sangat potensial bagi pengembangan kegiatan pertanian terutama kegiatan perkebunan. Sampai dengan tahun 2003, masih tersedia 13.853 ha lahan basah dan 246.774 ha lahan kering yang belum dimanfaatkan. Namun demikian seiring dengan perkembangan ekonomi wilayah, kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan skala ekonomi wilayah akan cenderung menurun digantikan oleh sektor-sektor sekunder dan tersier. Pada tahun 2025 diperkirakan kontribusi sektor pertanian akan menurun menjadi 31,69%. Sebagai bagian dari sektor pertanian, sub sektor perkebunan diperkirakan akan meningkat 6,1% per tahun. Laju pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan rata-rata sektor pertanian. Potensi sumberdaya alam yang tersedia serta peluang pasar produk-produk perkebunan pada tingkat regional, nasional dan internasional diperkirakan akan mendorong perkembangan sub sektor perkebunan. Kelapa sawit masih menjadi komoditas unggulan dalam pengembangan kegiatan perkebunan. Tingginya laju pertumbuhan sub sektor akan memberikan kontribusi sebesar 84,16% pada peningkatan nilai tambah sektor pertanian. Sub sektor tanaman bahan makanan diperkirakan meningkat 1,94% per tahun selama 20 tahun ke depan (2006-2025). Laju pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peluang investasi tanaman bahan makanan yang meliputi tanaman palawija dan holtikultura diperkirakan merupakan pendorong utama pertumbuhan sub sektor pertanian bahan makanan. Ketersediaan sumberdaya lahan dan kedekatan dengan pasar lokal, regional dan nasional memberikan peluang bagi peningkatan investasi di bidang pertanian tanaman pangan. Dengan laju pertumbuhan sebesar 2,1% per tahun akan memberikan kontribusi kenaikan nilai tambah sektor pertanian sebesar Rp 8.513,70 juta. Laju pertumbuhan sub sektor peternakan dalam 20 tahun mendatang diperkirakan mencapai 2,4% per tahun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh tingginya permintaan akan produk peternakan seperti daging, susu dan telur. Peluang pasar produk-produk peternakan tidak hanya pada tingkat lokal tetapi juga regional (Kota Jambi dan Kawasan Batam). Di sisi lain, ketersediaan

sumberdaya

lahan

merupakan

potensi

bagi

pengembangan

kegiatan

peternakan. Laju pertumbuhan sub sektor perikanan diperkirakan akan meningkat sebesar 5,2% per tahun. Pengembangan sub sektor perikanan didukung oleh potensi sumberdaya perikanan berupa lahan sawah seluas 10.254 ha, rawa 35.355 ha, 9 ha lahan tambak dan 1.698 ha lahan untuk kolam (BPS Jakarta, 2003). Potensi pasar untuk pengembangan sub sektor perikanan masih tersedia luas baik pada tingkat regional, nasional dan internasional. Pada tingkat regional peluang pasar tercermin pada rendahnya tingkat konsumsi ikan per kapita penduduk Provinsi Jambi yaitu 23 kg/kapita pada tahun 2004 di bawah standar nasional. Pada tingkat nasional, pasaran domestik masih tersedia luas dengan angka tingkat konsumsi ikan per kapita penduduk Indonesia baru mencapai 19,25 kg/kapita/tahun atau baru 72,25% dari standar kecukupan pangan akan ikan (26,55 kg/kapita/tahun). Potensi pasar internasional


2 - 190

bagi pengembangan usaha perikanan masih sangat besar mengingat pertambahan volume dan nilai ekspor Provinsi Jambi masih sangat tinggi. Dalam kurun waktu 1998-2002 rata-rata masing-masing mencapai adalah 110,68% dan 49,94% per tahun. Dengan kandungan lokal yang tinggi, komoditi perikanan mempunyai daya saing yang kuat di pasaran global. Laju pertumbuhan sub sektor kehutanan diperkirakan hanya akan meningkat 1,2% per tahun, paling lambat diantara sub sektor pertanian yang lain. Dengan laju pertumbuhan tersebut, sektor kehutanan hanya akan memberikan kontribusi sebesar 1,72% terhadap kenaikan nilai tambah sektor pertanian. Rendahnya perkiraan laju pertumbuhan sub sektor kehutanan berkaitan dengan titik berat kegiatan kehutanan pada masa mendatang ditujukan pada upaya untuk menjaga keberadaan dan kelestarian hutan. Karena selama ini perkembangan aktivitas

perekonomian

yang

berkaitan

dengan

sumber

daya

hutan

menunjukkan

kecenderungan semakin mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian sumber daya hutan, seperti illegal logging, over cutting, kebakaran hutan serta konversi hutan. Sektor pertambangan dan penggalian dipekirakan akan meningkat sebesar 2,6% per tahun. Dengan laju pertumbuhan ini, sektor pertambangan dan penggalian akan memberikan kontribusi sebesar 4,06% atau Rp 20.998,59 juta terhadap kenaikan PDRB. Potensi sumberdaya tambang yang tersedia yaitu minyak dan gas bumi, batubara, kaolin dan pasir kuarsa akan mendorong pertumbuhan kegiatan pertambangan dan penggalian. Seperti halnya sektor pertanian, sebagai sektor primer, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dperkirakan akan cenderung menurun dalam 20 tahun dari 9,8% tahun 2006 menjadi 6,23% tahun 2025. Perkembangan sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan dan meningkatnya permintaan barang-barang industri karena pertumbuhan jumlah penduduk akan mendorong pertumbuhan sektor industri. Disisi lain, kedekatannya dengan Kota Jambi, keberadaannya dalam jalur lintas timur sumtera dan akses yang mudah terhadap Pelabuhan utama di Provinsi Jambi yaitu Pelabuhan Muara Sabak dan Pelabuhan Kuala Tungkal memberikan economic value bagi Kabupaten Muaro Jambi untuk pengembangan industri. Dalam 20 tahun mendatang, sektor industri diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,1% per tahun. Dengan laju pertumbuhan tersebut, sektor industri pengolahan akan memberikan kontribusi sebesar 24,61% terhadap laju kenaikan skala ekonomi wilayah. Seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan sektor industri,diperkirakan kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB akan semakin menguat dalam 20 tahun mendatang yaitu dari 23,71% tahun 2006 menjadi 24,27% tahun 2025. Seiring dengan peningkatan kegiatan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk kebutuhan akan prasarana dasar akan semakin meningkat. Oleh karena itu, sektor listrik, gas dan air bersih diperkirakan akan mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan 5,2% per tahun. Peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan sub sektor listrik yang memberikan kontribusi sebesar 88,31% terhadap kenaikan nilai tambah sektor listrik, gas dan air bersih.


2 - 191

Sektor bangunan diperkirakan akan tumbuh 5% per tahun. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari status Kabupaten Muaro Jambi sebagai daerah otonom baru sedang membutuhkan sarana dan prasarana wilayah yang akan meningkatkan kegiatan kontruksi.

Dengan laju

pertumbuhan tersebut, sektor bangunan akan memberikan kontribusi sebesar Rp 11.147,61 juta terhadap kenaikan skala ekonomi wilayah. Lokasi Kabupaten Muaro Jambi yang mengelilingi Kota Jambi akan menerima limpahan kegiatan Kota Jambi sehingga mendorong perkembangan kegiatan ekonomi perkotaan. Di sisi lain, lokasi Kabupaten Muaro Jambi yang berada pada perlintasan Jalur Lintas Timur Sumatera dan kedekatan dengan Pelabuhan Kuala Tungkal dan Muara Sabak akan memberikan keuntungan ekonomis pada perkembangan wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut pertumbuhan sektor-sektor tersier akan mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan sektor perdagangan akan meningkat 6,6% per tahun, diikuti oleh sektor jasa-jasa (4,3% per tahun), sektor keuangan (4% per tahun) dan sektor pengangkutan (3,5% per tahun). Dengan laju pertumbuhan tersebut, sektor-sektor ekonomi perkotaan ini akan memberikan kontribusi sebesar 37,871% terhadap kenaikan PDRB. Laju pertumbuhan yang dicapai oleh sektor ekonomi perkotaan akan memantapkan peranannya dalam pembentukan ekonomi wilayah Kabupaten Muaro Jambi dari 31,74% tahun 2006 menjadi 35,55% tahun 2025.

2.2.4. Sarana Prasarana A. Transportasi Sistem transportasi di suatu wilayah merupakan cerminan interaksi antar wilayah. Sistem transportasi dapat digunakan sebagai indikator kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan kehidupan ekonomi maupun sosial suatu wilayah, transportasi berfungsi sebagai wahana pelayanan kegiatan yang sudah berkembang sehingga memungkinkan kegiatan yang ada berkelanjutan dan berkembang, dan dapat pula sebagai wahana yang memungkinkan berkembangnya kegiatan baru. Pembangunan transportasi diselenggarakan secara efisien untuk dapat berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, sehingga dapat memperlancar arus lalu-lintas orang, barang dan jasa. Selain itu juga diarahkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, stabilitas serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan hingga menembus daerah pedesaan. Dalam rangka meningkatkan percepatan pergerakan arus barang produksi di Kabupaten Muaro Jambi baik intra maupun inter wilayah, pemerintah daerah telah melakukan berbagai pembangunan transportasi darat. Pembangunan dua jalan poros, yaitu Lintas Tengah Sumatera yang melayani Kabupaten Muaro Jambi di wilayah barat menghubungkan dengan

Kabupaten

lain di

kawasan


barat

Sumatera serta

Lintas

Timur

Sumatera

2 - 192

menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi dengan pusat-pusat pertumbuhan di bagian timur Sumatera. Dengan memperhatikan orientasi perdagangan ke depan, maka pola jaringan transportasi haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah, yaitu Pelabuhan Talang Duku serta pada kawasan sentra produksi lain. Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat satu pelabuhan sungai, yaitu pelabuhan Talang Duku di alur sungai Batanghari. Pelabuhan sungai Talang Duku dapat memberi kemudahan bagi para investor yang ingin melakukan ekspor produknya ke Mancanegara. Kabupaten Muaro Jambi sebagai bagian dari Provinsi Jambi juga dapat dicapai dengan menggunakan jetfoiled melalui Batam atau dikenal dengan sebutan sebagai SIJORI (Singapura, Johor, Riau). Dalam dua puluh tahun mendatang (2006 – 2025), kebutuhan akan sarana prasarana transportasi di Kabupaten Muaro Jambi diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan penduduk. Kondisi jaringan jalan lokal di Kabupaten Muaro Jambi berkonstruksi berupa jalan aspal, kerikil dan tanah dengan kondisi baik hingga rusak. Sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat hingga tahun 2004 mencapai 487,6 km atau 53,88%, sehingga dapat disimpulkan bahwa setengah jumlah panjang jalan di seluruh Kabupaten Muaro Jambi dalam kondisi rusak. Hanya 286,45 km atau 31,65% panjang jalan di Kabupaten Muaro Jambi dalam kondisi baik. Dari 905 km panjang jalan di Kabupaten Muaro Jambi ini, sekitar 12,47% diantaranya termasuk

jalan

nasional,

18,14%

jalan

propinsi

dan

selebihnya

termasuk

jalan

kabupaten/kota. Dari panjang jalan tersebut, 31,65% dalam kondisi baik, 14,47% dalam kondisi sedang, 18,67% dalam kondisi rusak dan 35,21% dalam kondisi rusak berat dan perlu perbaikan. Sedangkan untuk pembangunan jalan yang menuju Talang Duku, belum sepenuhnya dilaksanakan termasuk fasilitas sarana di pelabuhan tersebut. Dari kondisi ini, diperkirakan untuk dua puluh tahun mendatang kualitas dan kuantitas kebutuhan akan sarana jalan juga akan meningkat. Di Kabupaten Muaro Jambi, moda transportasi darat yang digunakan sebagai alat angkut baik barang maupun manusia bermacam-macam, diantaranya ojek sepeda, ojek motor, dan kendaraan bermotor yang tersedia di setiap kecamatan. Belum adanya fasilitas terminal pembantu di sentra-sentra perbatasan dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, juga akan menghambat aktivitas masyarakat. Sehingga diperlukan terminal pembantu sebagai alat untuk perpindahan moda dari Kota Jambi menuju daerah-daerah tujuan strategis baik pusat pemerintahan maupun pusat-pusat perekonomian yang ada di dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi serta sebagai penunjang dalam mempercepat pembangunan pada daerah yang menjadi titik simpul perpindahan moda tersebut.


2 - 193

B. Perekonomian Terkait dengan kegiatan perekonomian masyarakat, maka kebutuhan akan sarana perdagangan dan jasa juga akan meningkat untuk dua puluh tahun ke depan. Ketersediaan sarana ekonomi akan menggambarkan kegiatan ekonomi wilayah yang dilakukan oleh penduduk kecamatan bersangkutan. Selain itu, ketersediaan sarana perekonomian dapat menunjukkan fungsi dan peranan kecamatan bersangkutan dan kontribusinya dalam upaya pencaharian

kehidupan

penduduknya.

Ketersediaan

prasarana

perdagangan

sangat

diperlukan untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa yang merupakan ujung tombak bergeraknya roda perekonomian wilayah. Prasarana perdagangan di Kabupaten Muaro Jambi pada umumnya masih berupa pasar tradisional, pertokoan dan kios. Pasar tradisional baik pasar harian maupun pasar kalangan tersebar di semua kecamatan dengan kondisi yang berbeda. Pasar sebagai tempat transaksi jual beli memegang peranan pokok dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Kebutuhan sarana perdagangan dan jasa dapat dibagi menjadi warung, pertokoan, dan pusat perbelanjaan/pasar. Sarana ini di samping berfungsi sebagai fasilitas perbelanjaan, juga merupakan fasilitas kerja (mata pencaharian) bagi masyarakat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan akan prasarana perdagangan akan semakin meningkat. Dalam 20 tahun mendatang (tahun 2025) diperkirakan kebutuhan akan prasarana perdagangan berupa warung akan meningkat dibandingkan dengan tahun 2004. Dengan asumsi bahwa dibutuhkan 1 warung untuk setiap 250 penduduk, untuk setiap 30.000 penduduk diperlukan 1 pasar dan untuk setiap 2.500 penduduk diperlukan 1 unit toko. Dengan pertumbuhan penduduk yang diperkirakan akan meningkat 4,05% per tahun, maka kebutuhan akan warung, toko dan pasar pada 20 tahun mendatang (tahun 2025) masingmasing adalah 2.707 unit, 271 unit dan 23 unit. Tabel 2.128. Prediksi Kebutuhan Fasilitas Perdaganan dan Jasa di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2006 – 2025

Tahun

Prediksi Jumlah Penduduk

2006 2010 2015 2020 2025

318.064 372.159 454.841 554.833 676.807

Prediksi Kebutuhan Pelayanan Jasa dan Perdagangan Warung Toko Pasar 1.272 1.489 1.819 2.219 2.707

127 149 182 222 271

11 12 15 18 23

Sumber : Analisis Studio, 2005

Bila dibandingkan ketersediaan yang ada saat ini (tahun 2004), jumlah toko dan pasar telah mampu

melayani

kebutuhan

penduduk

Kabupaten

Muaro

Jambi.

Bahkan

dengan

bertambahnya jumlah penduduk dalam 20 tahun mendatang, jumlah toko yang tersedia saat


2 - 194

ini masih berlebih. Sementara itu jumlah pasar yang ada saat sesuai dengan jumlah penduduk tahun 2025 yaitu 23 unit. Namun dekimian, dari sisi kualitas pelyanan perlu ditingkatkan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Untuk itu pada tahun 2006, Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan Kabupaten Muaro Jambi telah merencanakan program penataan, pengelolaan pasar dan pengembangan pasar rakyat/tradisional. Bentuk kegiatannya adalah penambahan pasar los Jambi Kecil dan Tanjung Katung (Kecamatan Maro Sabo); pengembangan/pembangunan pasar desa di Petaling dan Sumber Agung (Kecamatan Kumpeh Ulu); pembangunan/pengembangan pasar desa di Ladang Panjang, Nyogan, dan Talang Belido (Kecamatan Mestong); pembangunan pasar los desa Rukam (Kecamatan Kumpeh); pembangunan los pasar di desa Suko Awan (Kecamatan Sekernan); pembangunan los pasar Unit IV, VI, VII di Kecamatan Sei Bahar; pembangunan los pasar Mendalo Darat (Kecamatan Jambi Luar Kota); dan pembangunan lokasi pasar di Sengeti (Kecamatan Sekernan). Berbeda dengan toko dan pasar, jumlah warung yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kekurangan jumlah warung akan terus meningkat dari 1.037 tahun 2006 menjadi 2.472 tahun 2025. (Tabel 2.129) Tabel 2.129. Prediksi Kebutuhan Warung di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2006 – 2025 Prediksi Prediksi Jumlah Kekurangan Tahun Penduduk Kebutuhan Warung 2006 318.064 -1037 2010 372.159 -1254 2015 454.841 -1584 2020 554.833 -1984 2025 676.807 -2472

Prediksi Kelebihan Kebutuhan Toko 477 455 422 382 333

Pasar 12 11 8 5 0

C. Pendidikan Ketersediaan prasarana pendidikan baik jumlah, kualitas dan aksesibilitasnya merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembangunan pendidikan yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kualitas sumberdaya manusia wilayah. Sampai dengan tahun 2004, telah tersedia prasarana pada setiap jenjang pendidikan dari tingkat Taman KanakKanak hingga Perguruan Tinggi. Sebagai implikasi dari otonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi mempunyai wewenang untuk menyediakan prasarana pendidikan bagi penduduknya dari TK hingga SLTA. Dengan perkiraan jumlah penduduk meningkat 4,05% per tahun pada 20 tahun mendatang maka kebutuhan akan ketersediaan prasarana pendidikan akan meningkat. Dengan asumsi dibutuhkan 1 unit TK untuk setiap 1.000 penduduk, 1 unit SD untuk setiap 1.600 penduduk, 1 unit SLTP untuk setiap 4.800 penduduk dan 1 unit SLTA untuk setiap 4.800 penduduk maka kebutuhan jumlah prasarana pendidikan pada 20 tahun mendatang adalah 677 unit TK, 423 unit SD termasuk MI, 141 unit SLTP termasuk MT dan 141 unit


SLTA

2 - 195

termasuk MA. Dibandingkan dengan ketersediaan prasarana pendidikan yang ada pada tahun 2004, akan terjadi kelebihan dan kekurangan prasarana pendidikan. (Tabel 2.130) Tabel 2.130. Prediksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2006 – 2025 Tahun 2006 2010 2015 2020 2025


Prediksi Kebutuhan TK

318.064 372.159 454.841 554.833 676.807

318 372 455 555 677

SD 199 233 284 347 423

SMP 66 78 95 116 141

SMA 66 78 95 116 141

Prediksi Kelebihan dan Kekurangan (-) Kebutuhan TK SD SMP SMA -245 172 111 -45 -299 138 99 -57 -382 87 82 -74 -482 24 61 -95 -604 -52 36 -120

Sumber : Analisis Studio, 2005

Berdasarkan prediksi kebutuhan jumlah prasarana pendidikan untuk tahun 2006 – 2025, maka diperlukan tambahan pembangunan fasiltas pendidikan tingkat TK sebanyak 604 unit bangunan; untuk tingkat SD sebanyak 52 unit bangunan dan untuk tingkat SMA sebanyak 120 unit bangunan. Sedangkan untuk tingkat SMP, masih mencukupi untuk pelayanan di bidang pendidikan. Pada jenjang pendidikan tinggi, perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Muaro Jambi adalah Universitas Jambi (UNJA) dan IAIN Sultan Thaha Syaifuddin yang berlokasi di kawasan Mendalo. Keberadaan kedua perguruan tinggi tersebut memberikan kekuatan terhadap Kabupaten Muaro Jambi dalam pengembangan wilayah dan pembangunan sumber daya manusia. Adanya potensi tersebut, diperkirakan dua puluh tahun ke depan pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi akan meningkat. Hal ini tentunya juga disertai dengan perbaikan kualitas sumber daya manusianya dengan meningkatkan kesadaran untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Selain itu juga perlu dipertimbangkan pula skala cakupan layanan masing-masing fasilitas pendidikan yang ada, sehingga keberadaannya tidak saling mematikan, tetapi justru menunjang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat akan fasilitas layanan pendidikan yang memadai.

D. Kesehatan Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesehatan penduduk adalah terpenuhinya pelayanan kesehatan baik pada jumlah maupun kualitas yang memadai. Pelayanan kesehatan terwujud antara lain pada tersedianya prasarana sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, Puskesmas Pembantu, apotik, tempat praktek dokter, tenaga medis, rumah bersalin dan sebagainya. Sampai dengan tahun 2004 prasarana sarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Muaro Jambi adalah

Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, rumah bersalin, tempat


2 - 196

praktek dokter dan posyandu. Dilihat dari kuantitasnya, prasarana kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, pustu dan posyandu yang tersedia telah mampu memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Muaro Jambi. Kebutuhan prasarana sarana kesehatan pada tahun 20062025 dapat diprediksikan akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang dprediksikan meningkat 4,05% per tahun. Dengan asumsi dibutuhkan 1 unit puskesmas untuk setiap 120.000 penduduk, 1 unit Pustu untuk setiap 30.000 penduduk, 1 unit tempat praktek dokter untuk setiap 5.000 penduduk, 1 unit apotek untuk setiap 10.000 penduduk dan 1 unit posyandu untuk setiap 3.000 penduduk maka pada tahun 2025 dibutuhkan 6 puskesmas, 23 pustu, 135 tempat praktek dokter, 226 posyandu dan 68 apotik. (Tabel 2.131.) Dibandingkan dengan ketersediaan prasarana kesehatan saat ini, jumlah puskesmas, pustu dan posyando telah memenuhi kebutuhan penduduk sampai 20 tahun mendatang. Bahkan terdapat kelebihan jumlah puskesmas, pustu dan posyandu dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan. Sementara itu, prasarana kesehatan yang harus ditambah jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk adalah tempat praktek dokter dan apotek. Selain jumlahnya diperlukan pemerataan persebaran prasarana kesehatan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing kecamatan. Tabel 2.131 Prediksi Kebutuhan Prasarana Sarana Kesehatan di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2006-2025 Prediksi Kebutuhan Tah un

Prediksi Penduduk

Puskesmas

2006

318.064

2010

372.159

2015

454.841

2020

554.833

2025

Prediksi Kelebihan dan Kekurangan (-) Kebutuhan

Pustu

Tempat praktek dokter

Posyandu

Apotek

Puskesmas

Pustu

4

11

64

106

32

14

77

-26

147

-31

4

12

74

124

37

14

76

-36

129

-36

45

13

73

-53

101

-44

70

-73

68

-54

65

-97

27

-67

5 6

676.807 7 Sumber : Analisis Studio, 2005

15

91

152

18

111

185

55

12

23

135

226

68

11

Tempat praktek dokter

Posyandu

Apotek

E. Air Bersih Pemenuhan kebutuhan air bersih/air minum di Kabupaten Muaro Jambi ditopang oleh adanya sarana prasarana air bersih/air minum yang dikelola oleh PDAM Tirta Muaro Jambi. Sistem yang digunakan adalah sistem terpisah untuk masing-masing unit pelayanan yang membawahi satu atau dua wilayah Kecamatan. Terdapat 7 unit pelayanan dengan kapasitas produksi total sebesar 75,5 l/det, namun yang beroperasi hanya 6 unit pelayanan, karena 1 unit pelayanan dalam kondisi rusak berat yaitu Unit Pijoan yang berkapasitas 5 liter/detik. Sumber air baku sebagian besar berasal dari Sungai Batanghari kecuali untuk unit pelayanan Tangkit Baru dan Pijoan yang menggunakan air baku yang berupa air tanah dalam/sumur bor. Penggunaan sumber air baku yang berasal dari air permukaan yaitu dari Sungai Batanghari memberikan konsekuensi diperlukannya sistem pengolahan air yang tentunya memerlukan sistem pengoperasian dan pemeliharaan yang cukup handal dan mahal. Dengan mengingat


2 - 197

letak sumber air yang lebih rendah dari daerah pelayanan, maka tidak dimungkinkan digunakannya sistem gravitasi. Dengan demikian diperlukan sistem pengambilan air dengan pemompaan yang juga menambah biaya operasional. Dilihat dari cakupannya, wilayah pelayanan air bersih perpipaan baru mencapai 11% wilayah administrasi, dengan cakupan tertinggi di Kecamatan Sekernan sebesar 37% dan terendah di wilayah Kecamatan Kumpeh Ilir sebesar 6%. Pada wilayah-wilayah yang belum mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan, penduduk mendapatkan air bersih yang berasal dari beberapa sumber air seperti air tanah dangkal (sumur gali), sumur bor, sungai dan embung. Jumlah pelanggan air minum PDAM Tirta Muaro Jambi sampai tahun 2004

adalah 2.710

sambungan. Apabila diasumsikan bahwa besaran anggota keluarga di wilayah Kabupaten Muaro Jambi adalah 5 jiwa per Kepala Keluarga, maka jumlah penduduk yang sudah mendapatkan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan adalah 2.710 SR (KK) x 5 jiwa/KK atau sejumlah 13.550 jiwa. Dengan jumlah penduduk total 294.382 jiwa, maka cakupan pelayanan air PDAM Tirta Muaro Jambi pada tahun 2004 masih terbilang kecil yaitu baru mencapai 4,6%. Apabila dicermati lebih lanjut tampak bahwa cakupan pelayanan untuk wilayah perkotaan lebih besar dibanding dengan wilayah pedesaan. Di Kecamatan Sekernan yang merupakan wilayah perkotaan cakupan pelayanannya sebesar 16,4%, sedang di wilayah pedesaan baru mencapai 3,8% - 5,3%. Walaupun cakupan pelayanan penyediaan air bersih masih terbilang rendah, namun berdasarkan data jumlah pelanggan selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa terjadi pertambahan jumlah pelanggan setiap tahunnya yang bervariasi antara 91 – 427 pelanggan atau rerata sejumlah 241 pelanggan. Apabila diasumsikan bahwa tingkat pertambahan jumlah pelanggan setiap tahunnya sejumlah 241 pelanggan dapat direalisasikan pada tahuntahun yang akan datang, maka dapat diprediksikan bahwa jumlah pelanggan pada tahun 2006, 2010 2015, 2020 dan tahun 2025 masing-masing sejumlah 3.192 pelanggan (15.960 jiwa), 4.156 pelanggan (20.780 jiwa), 5.361 pelanggan (26.805 jiwa), 6.566 pelanggan (32.830 jiwa) dan 7.771 pelanggan (38.855 jiwa). Apabila diprediksikan jumlah penduduk pada tahun 2006, 2010, 2015, 2020 dan tahun 2025 masing-masing sejumlah 318.064 jiwa, 372.159 jiwa, 484.841 jiwa, 554.833 jiwa dan 676.807 jiwa, maka diperkirakan cakupan penyediaan air bersih tahun-tahun tersebut masing-masing sebesar 5,0%; 5,6%; 5,9; 5,9%; dan 5,7%. Ditinjau berdasarkan jumlah air yang terjual yaitu sebesar 474.180 m 3 atau setara 15,04 liter/detik, maka angka ini masih jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan kapasitas produksi sebesar 70,5 liter/detik. Apabila diasumsikan bahwa tingkat kehilangan air sebesar 30%, maka apabila hanya didasarkan pada perkembangan jumlah pelanggan, sebenarnya masih ada potensi ketersediaan air bersih di tingkat konsumen atau dapat digunakan untuk pengembangan sarana prasarana distribusi air bersih sebesar 34,31 liter/detik atau setara dengan pelayanan untuk 33.307 jiwa (6.661 pelanggan). Dengan demikian tanpa adanya penambahan kapasitas produksi dan dengan asumsi bahwa penambahan jumlah pelanggan


2 - 198

pada tahun-tahun mendatang hanya didasarkan data penambahan jumlah pelanggan pada 10 tahun sebelumnya, maka apabila air bersih hanya diperlukan hanya melayani kebutuhan masyarakat saja, diprediksikan kapasitas penyediaan air dari PDAM Tirta Muaro Jambi yang sebesar 70,5 l/det memungkinkan untuk menyediakan air bersih sampai tahun 2020. Namun apabila mengingat adanya berbagai jenis kebutuhan air bersih selain untuk pemenuhan kebutuhan domestik atau kebutuhan rumah tangga sehari-hari masyarakat, maka diperlukan pengembangan penyediaan air bersih melebihi angka-angka yang telah dijelaskan tersebut di atas. Air bersih yang disediakan oleh PDAM Muaro Jambi selain dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, juga untuk pemenuhan kebutuhan selain kebutuhan rumah tangga yaitu untuk kebutuhan sosial, perkantoran, niaga, industri dan pelabuhan. Dengan melihat perkembangan penduduk dan perkembangan wilayah perkotaan yang tumbuh cepat seperti kawasan Sungai Duren, Sengeti dan kawasan-kawasan lainnya, serta adanya pengembangan industri Talang Duku, adanya Pelabuhan Sungai, dan kebutuhankebutuhan lainnya, maka diperkirakan kebutuhan air bersih akan meningkat pula secara cepat. Rincian kebutuhan air bersih untuk mendukung berbagai keperluan baik untuk rumah tangga maupun non rumah tangga di wilayah perkotaan maupun pedesaan di Kabupaten Muaro Jambi, disajikan pada tabel 2.132. Dengan perhitungan tersebut dalam jangka panjang sampai tahun 2025 diprediksikan suatu sistem sarana prasarana air bersih yang mampu menyediakan air bersih sejumlah 633 l/detik. Tabel 2.132 Prediksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Muaro Jambi 2006 – 2025 Prediksi Kebutuhan Air Bersih (l/det) Kebutuhan Total Total kebutuhan air kebutuhan non domestik pedesaan domestik 87 17 28 102 20 32

Tahun


2006

318.064

2010

372.159

70

2015

454.841

128

99

227

45

436

2020

554.833

157

120

277

55

498

147

338

84

633

2025 676.807 Sumber : Analisis Studio, 2005

Kebutuhan air perkotaan 60

191

Kebutuhan air total 168 196

F. Listrik Sarana lain yang diperlukan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari adalah terdapatnya fasilitas listrik. Pelanggan listrik di Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari pelanggan listrik PLN dan non PLN. Adapun untuk pelanggan listrik dari PLN lebih banyak yaitu 24.623 pelanggan, sedangkan untuk yang non PLN hanya 7.782 pelanggan, sehingga total jumlah pelanggan adalah 32.405 pelanggan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan daya yang dimiliki PLN, sehingga ada masyarakat yang berlangganan listrik dari non PLN. Tenaga listrik selain diperoleh dari PLN, berasal dari tenaga generator, maupun dari


2 - 199

perusahaan di sekitarnya yang sudah memiliki aliran listrik sendiri. Selain itu dari tenaga air, di mana ada sebagian desa memiliki potensi untuk memperoleh aliran listrik secara mandiri. Apabila diasumsikan bahwa jumlah anggota keluarga dalam satu KK adalah 5 orang, maka total masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan listrik baik dari PLN maupun non PLN adalah 32.405 pelanggan (KK) x 5 orang/KK = 162.025 jiwa atau lebih kurang 59,8. Cakupan pelayanan listrik untuk setiap Kecamatan cukup bervariasi yaitu terkecil sebesar 41,7% di wilayah Kecamatan Kumpeh dan terbesar 76,6% untuk wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu. Dengan kondisi ini maka kemungkinan pengembangan sarana prasarana kelistrikan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi masih cukup besar. Sumber tenaga listrik di sebagian wilayah Kabupaten Muaro Jambi disuplai dari sistem jaringan listrik yang berasal dari 3 unit Penyulang dengan total kapasitas penyediaan sebesar 11,5 Megawatt. Dari sumbernya tenaga listrik didistribusikan ke seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi dengan sistem jaringan kelistrikan yang didukung oleh 97 Gardu listrik yang terdiri dari 50 unit Gardu Engkel, 35 unit Gardu Portal, 11

unit Gardu Beton dan 1 unit Gardu Hubung. Sumber tenaga listrik ini

disuplaikan melalui sistem jaringan udara tenaga menengah (SUTM) sepanjang 155.022 Kms dan sistem jaringan udara tegangan rendah (SUTR) sepanjang 94.445 Kms. Sistem jaringan udara ini didukung dengan menggunakan tiang listrik berbagai ukuran yang terdiri dari tiang beton ketinggian 12 m sejumlah 2.615 buah, tiang besi ketinggian 12 m sejumlah 243 buah, tiang beton ketinggian 9 m sejumlah 723 buah dan tiang besi ketinggian 9 m sejumlah 27 buah. Jumlah LBS 6 buah dan PTS 2 buah. Sampai dengan tahun 2005 diketahui bahwa jumlah pelanggan listrik yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini adalah sejumlah 11.553 pelanggan dengan jumlah daya tersambung adalah 17.855.900 VA (Watt). Berdasarkan data ini dapat disampaikan bahwa rerata daya terpasang untuk setiap pelanggan adalah lebih kurang bahwa 1.545 VA. Namun apabila dikaitkan dengan daya yang tersedia yaitu 11,5 MVA, maka besaran daya yang tersedia untuk setiap pelanggan adalah sebesar 995 VA, atau faktor penyulang sebesar 0,64. Dengan melihat perkembangan penduduk dan perkembangan wilayah perkotaan yang tumbuh cepat seperti kawasan Sungai Duren, Sengeti, Talang Duku dan kawasan-kawasan lainnya, serta adanya pengembangan industri Talang Duku dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, maka diperkirakan kebutuhan tenaga listrik akan meningkat pula secara cepat. Untuk ini diperlukan pengembangan sarana prasarana untuk menyediakan pasokan tenaga listrik di masa-masa mendatang. Dengan

mendasarkan

pada

kenyataan

yang

ada

dan

kemungkinan-kemungkinan

pengembangan di masa mendatang, maka diprediksikan bahwa pada tahun-tahun 2006, 2010, 2015, 2020 dan 2025 diperlukan pengembangan sarana prasarana untuk memberikan pasokan tenaga listrik dengan daya terpasang berturut-turut sebesar 69.878.661 VA, 88.052.819 VA, 107.615.381 VA, 140.650.166 VA dan 183.008.613 VA. Kebutuhan listrik untuk kegiatan bisnis dan industri, selama dua puluh tahun ke depan daya listrik yang dibutuhkan sebesar 35.193.964 VA. Sedangkan kebutuhan listrik untuk pelayanan umum selama dua puluh tahun


2 - 200

mendatang (2025) sebesar 7.038.793 VA. Adapun rincian kebutuhan listrik di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada tabel 2.133. Dengan perhitungan tersebut dalam jangka panjang sampai tahun 2025 diprediksikan diperlukan suatu sistem sarana prasarana pasokan tenaga listrik yang mampu menyediakaan daya listrik minimal sebesar 104 MVA.

Tabel 2.133. Prediksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Muaro Jambi 2006 – 2025 Kebutuhan Listrik (VA) Bisnis dan Pelayanan Umum industri

Tahun


2006

318.064

63.613

53.752.376

13.438.163

2.687.631

2010

372.159

74.432

67.732.938

16.933.235

3.386.647

88.052.819

2015

454.841

90.968

82.781.062

20.695.266

4.139.053

107.615.381

2020

554.833

110.967

108.192.435

27.048.109

5.409.622

140.650.166

135.361

140.775.856

35.193.964

7.038.793

183.008.613

Prediksi Jumlah KK


Domestik

Total Kebutuhan Listrik 69.878.170

G. Kebersihan Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan nasional yang kompleks di masa sekarang dan masa yang akan datang. Hal ini disebabkan sampah secara langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Sampah dapat menimbulkan masalah lingkungan, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerugian besar terhadap masyarakat dan bahkan negara secara umum apabila tidak ada pengelolaan yang baik, benar dan terpadu. Sampah di Kabupaten Muaro Jambi bermacam-macam jenisnya dan sebagian besar berasal dari domestik, sedangkan lainnya bersumber dari sampah komersial, industri, pertanian, dan rumah sakit. Menurut data dari Dinas Perkotaan, Pasar, dan Pertamanan jumlah timbunan sampah Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2005 mencapai 9,55 m3 perhari. Produksi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Muaro Jambi paling banyak berasal dari sampah pasar, rumah tangga maupun dari fasilitas umum. Sampai dengan tahun 2005, penanganan sampah di Kabupaten Muaro Jambi relatif sudah berjalan dengan baik, meski pada bagian-bagian tertentu kota masih banyak didapati tumpukan sampah. Apabila dikaitkan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Muaro Jambi, maka bisa dipastikan bahwa produksi sampah di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2025 juga mengalami peningkatan, seiring dengan semakin tingginya aktivitas sosial ekonomi masyarakatnya dan perkembangan teknologi. Dengan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Muaro Jambi yang masih sedikit saat ini serta masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan, armada pengangkut sampah yang masih kurang, tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) terbatas, serta petugas kebersihan yang dinilai masih kurang optimal dalam melakukan tugasnya, menjadikan masalah sampah menjadi persoalan tersendiri bagi Kabupaten Muaro Jambi di masa depan. Hal ini dapat diatasi dengan mengupayakan penambahan armada pengangkut


2 - 201

sampah, TPS dan TPA, melakukan gerakan kebersihan massal yang diagendakan rutin, serta penggunaan retribusi dari warga masyarakat yang jelas. Tidak kalah pentingnya adalah penyadaran masyarakat akan arti pentingnya menjaga lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri.

H. Komunikasi Komunikasi yang cepat dan dapat diandalkan saat ini juga sudah menjadi kebutuhan seharihari masyarakat termasuk di Kabupaten Muaro Jambi. Berbagai sarana prasarana komunikasi saat ini dapat diakses oleh masyarakat baik melalui sistem telepon kabel (telepon rumah), maupun sistem telepon nirkabel/mobile (telepon seluler). Sebagaimana wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, sarana prasarana telepon kabel saat ini dikelola oleh PT Telkom, sedang telpon mobile dikelola oleh beberapa institusi penyedia jasa telekomunikasi selular. Di wilayah Propinsi Jambi pengembangan sarana prasarana komunikasi oleh PT Telkom berkembang cukup pesat. Hal ini ditandai oleh bertambahnya jumlah satuan sambungan telepon setiap tahunnya. Walaupun penambahan jumlah satuan sambungan telepon (SST) cukup tinggi namun sistem telekomunikasi di wilayah ini masih menghadapi masalah belum meratanya persebaran sambungan telepon ke seluruh wilayah kecamatan. Hal ini terjadi karena pengembangan layanan telekomonikasi masih difokuskan pada pelayanan kepentingan umum yang mencakup orang banyak dan pada kegiatan-kegiatan penting wilayah perkotaan. Jaringan telekomunikasi terutama dibangun di pusat-pusat perkotaan dan simpul-simpul kegiatan orang banyak yang lokasinya mudah dijangkau oleh fasilitas jaringan yang sudah ada,

sehingga

belum

dapat

menjangkau

seluruh

lapisan

masyarakat.

Selain

itu

berkembangnya sistem telepon mobile, internet maupun teknologi informasi lainnya yang sangat cepat, merupakan ancaman yang cukup besar bagi pengembangan telekomunikasi sistem kabel (telepon sambungan rumah). Belum meratanya pelayanan telepon di wilayah Kabupaten Muaro Jambi tampak dari sangat sedikitnya jumlah pelanggan telepon yaitu hanya 242 sambungan rumah atau 0,41% dari jumlah satuan sambungan telepon yang ada di wilayah Propinsi Jambi. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa dari 7 wilayah kecamatan, ada 2 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Maro Sebo dan Kumpeh yang masyarakatnya belum mendapatkan sambungan telepon. Apabila diasumsikan bahwa besaran anggota keluarga di wilayah Kabupaten Muaro Jambi adalah 5 jiwa per Kepala Keluarga,

maka jumlah penduduk yang sudah mendapatkan

pelayanan telepon melalui sistem sambungan rumah adalah 242 SR (KK) x 5 jiwa/KK atau sejumlah 1.210 jiwa. Dengan jumlah penduduk total 271.129 jiwa (tahun 2003), maka cakupan pelayanan telepon di wilayah Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2003 masih terbilang sangat kecil yaitu baru mencapai 0,45%. Namun demikian mengingat bahwa sistem telekomunikasi juga diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan komunikasi pada kegiatan lain selain rumah tangga seperti untuk kebutuhan


2 - 202

sosial,

perkantoran,

niaga,

industri

dan

aktifitas-aktifitas

kawasan

lainnya,

maka

pengembangan sarana prasarana telekomonikasi masih cukup relevan untuk dikembangkan di wilayah ini. Apalagi kalau diingat bahwa wilayah Kabupaten Muaro Jambi saat ini sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Adanya perkembangan penduduk maupun perkembangan wilayah perkotaan yang tumbuh cepat seperti kawasan Sungai Duren, Sengeti dan kawasan-kawasan lainnya, serta adanya pengembangan industri Talang Duku ataupun adanya Pelabuhan Sungai dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, maka diperkirakan kebutuhan sistem telekomunikasi akan meningkat pula secara cepat. Dengan

mendasarkan

pada

kenyataan

yang

ada

dan

kemungkinan-kemungkinan

pengembangan di masa mendatang, maka diprediksikan bahwa pada tahun-tahun 2006, 2010, 2015, 2020 dan 2025 diperlukan pengembangan sarana prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dengan jumlah sambungan rumah berturut-turut sebesar 994 unit, 1.721 unit, 2.843 unit, 4.300 unit dan 8.460 unit. Kebutuhan sambungan telepon untuk kegiatan bisnis dan industri selama dua puluh tahun ke depan (2025) juga akan meningkat sebesar 2.115 unit, dan 423 unit untuk kebutuhan pelayanan umum. Adapun kebutuhan telepon di Kabupaten Muaro Jambi untuk tahun 2006 sampai dengan 2025 dapat dilihat dalam tabel 2.134. Dengan perhitungan tersebut dalam jangka panjang sampai tahun 2025 untuk mendukung aktifitas-aktifitas di wilayah Kabupaten Muaro Jambi diprediksikan suatu sistem sarana prasarana komunikasi yang mampu memenuhi kebutuhan komunikasi yang dapat menjangkau 10.998 pelanggan (SST). Tabel 2.134. Prediksi Kebutuhan Telepon di Kabupaten Muaro Jambi 2006 – 2025 Kebutuhan Telepom (Unit) Total Bisnis Pelayanan Sambungan dan Umum Rumah industri

Tahun


2006

318.064

63.613

994

248

2010

372.159

74.432

1.721

2015

454.841

90.968

2.843

2020

554.833

110.967 135.361


Prediksi Jumlah KK

Total Kebutuhan Sambungan

50

1.292

430

86

2.238

711

142

3.696

4.300

1.075

215

5.590

8.460

2.115

423

10.998

I. Perumahan Permukiman di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dapat dikategori atas permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Bila permukiman perdesaan ditunjukkan oleh penghidupan homogen di sektor produksi ekstraktif dengan dominasi agraris, fasilitas dan prasarana yang terbatas, dan intensitas pembangunan yang rendah sebagai karakteristik fisiknya, maka permukiman perkotaan dicirikan oleh sektor penghidupan penduduknya heterogen dengan dominasi jasa, hadirnya urban institutions, ketersediaan fasilitas dan prasarana perkotaan, serta karakteristik fisik berkepadatan tinggi.


2 - 203

Permukiman perdesaan di kampung-kampung ditunjukkan dengan keterkaitan permukiman tersebut dengan sektor ekonomi primer, dalam arti kegiatan kehidupan dan penghidupan utama masyarakat setempat terkait dengan usaha pertanian (baik bertani, berkebun, maupun berladang) dan pengelolaan sumberdaya alam lain (dari hasil hutan, sungai, maupun bahan galian). Pada kategori ini terdapat juga permukiman khusus transmigrasi, terutama di wilayah Kecamatan Sei Bahar dan Kumpeh. Permukiman penduduk di Kabupaten Muaro Jambi tersebar di sepanjang Sungai Batanghari, di sepanjang jalan utama dan di sekitar ibukota Kecamatan. Dibandingkan dengan penggunaan lahan yang lain, penggunaan untuk permukiman hanya merupakan 0,36%. Dari luas atau 1.928,56 hektar. Sampai dengan tahun 2003, jumlah bangunan rumah di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 57.474 unit yang terdiri dari bangunan permanen dan non permanen. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 676.807 jiwa pada tahun 2025 dengan laju pertumbuhan 4,05% pertahun maka kebutuhan rumah akan mancapai 169.202 unit. Hal ini disarakan pada asumsi bahwa 1 unit rumah dihuni oleh 1 kepala keluarga dengan jumlah 4 jiwa. Berdasarkan dengan jumlah rumah yang ada pada tahun 2003, maka dibutuhkan tambahan rumah sebanyak 111.708 unit untuk memenuhi kebutuhan papan penduduk Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2025. (Tabel 2.135) Tabel 2.135. Prediksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Muaro Jambi 2006 – 2025 Prediksi Kebutuhan Prediksi Kekurangan Prediksi Jumlah Tahun Fasilitas Perumahan Fasilitas Perumahan Penduduk (unit) (unit) 2006 318.064 79.516 -22.022 2010 372.159 93.040 -35.546 2015 454.841 113.710 -56.216 2020 554.833 138.708 -81.214 2025 676.807 169.202 -111.708 Sumber : Analisis Studio, 2005

Beberapa kendala pertumbuhan permukiman baik perkotaan maupun perdesaan di antaranya adalah pertama kendala alam yang menyulitkan pembangunan permukiman secara intensif, misalnya jenis tanah yang sulit diolah, air baku sulit diperoleh, dan keterbatasan sumberdaya alam untuk dieksploitasi guna menopang kehidupan. Kedua, kendala keruangan berupa tata letak permukiman terpencil jauh dari (pusat) permukiman lain membuat tingkat aksesibilitasnya rendah, ditambah dengan minimnya infrasruktur penunjang permukiman yang bersangkutan. Proses urbanisasi atau pengkotaan dalam arti pergeseran karakter permukiman dari perdesaan ke perkotaan terdapat di sejumlah tempat tertentu yang strategis dan memiliki infrastruktur baik, yang kendala alamnya rendah, maupun yang memiliki bangkitan kegiatan kuat. Tempat-tempat dengan tingkat pengkotaan yang kuat di antaranya adalah kawasan pinggiran kota Sungai Duren karena terkena imbas dari kota Jambi, kota Sungai Bahar karena kebutuhan pelayanan sekunder dan tersier yang tinggi, dan


2 - 204

Pijoan karena pembangunan fisik yang intensif. Rencana penyebaran permukiman di Kabupaten Muaro Jambi disajikan pada peta 2.26. Meskipun permukiman perkotaan di Kabupaten Muaro Jambi mengalami perkembangan, namun karakter permukiman perdesaan di tempat-tempat lain masih tetap dominan. Banyak permukiman yang ada, termasuk yang sudah ditetapkan perannya sebagai pusat permukiman atau kota, tetap menunjukkan ciri-ciri permukiman perdesaan. Selain indikator fisik ketersediaan lahan pertanian yang tetap menonjol dan intensitas pembangunan fisik yang rendah, ciri perdesaan tersebut tampak dari kepadatan penduduk yang juga rendah serta struktur tenaga kerja dan dominasi kegiatan ekonomi masyarakatnya tetap pada sektor primer atau pertanian.


2 - 205

103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

PETA RENCANA PENYEBARAN PERMUKIMAN KABUPATEN MUARO JAMBI

104°20'

104°10'


1°10'

1°10'

Ke Kuala Tungkal Ke Pekanbaru

%

Sungaiaur

%

Jebus

LEGENDA : ^(

Ibukota Kabupaten

#

Ibukota Kecamatan

%Gedungkarya

Batas Propinsi

%

Landerang

%

% %

% %

Sungaiduren

% % Mendalolaut

%

% %

%

mb es ar hi ta

Kecamatan Kumpeh S .S

%Sumberjaya Arangarang % % %Tangkitbaru Kasangpudak %Sungaiterap

Kota Jambi

Permukiman

A ir

%

Betung

%Puding

%

Pemunduran

Sipintelukduren

%Tarikan

& Padang

% % Telukraya

%

Solok

Kasanglopakalai

Permukiman Desa

Pulaumentaro

Ramin

Sakean

Muarakumpeh Kotakarang Lopakalai

%

# Spg Sungaiduren % % Ke Muaro Bulian Mendalodarat Pijoan

m p eh

u .K

%

Pematangraman

Kecamatan Kumpeh Ulu Pudak % %# % %

Penyengatotak Sembubuk

%

%

Petanang

% %Talangduku

%Niaso%Kunangan

Batas Kecamatan Jalan Sungai

im

ku ng pa

bu

1°30'

S .P

an ijo

% %

Danaukedap

%Senaung

Sarangburung

1°30'

%

Bakung Tunasbaru Mudungdarat

% Kedemangan %

%Mekarsari

Tebatpatah

Jambitulo

%

%

%Seponjen %Sungaibungur %Petanang

% Telukjambu % Muarajambi % Kemingkingdalam

Kedotan Sekernan

%

Tantan

ri

%Dusunmudo

%

Tanjungkatung

^( Sengeti % Rantaumajo # % Desabaru Pulaukayuaro % %Berembang Jambi Kecil %Keranggan % Pematangpule %


Rukam

Danaulamo

%

Tunasbaru

g Ha n%

S.

%

%

Ba ta

S

o

Bukitbaling

%

Tanjunglanjut Gerunggung

%

Suakputat

S.

%

Sekumbung

%# Sogo Tanjung

1°20'

at

1°20'

Kecamatan Maro Sebo

Kecamatan Sekernan %

ut

S . Ka

u ak P

Rantaupanjang

%Manismato

S .P udi ng

S

.S

s

Batas Kabupaten

%

Awin Jaya

%Tangkit . G el

am


%Pondokmeja

%Marosebo

S

%Kebun IX %

%Parit

Talangbelido

%

Muhajirin

%UPT 2

%

S.Gelam

%UPT 3

%Talangkerinci

%

Sungaibertam

%Sumberagung

%

Sukamaju

%

Ladangpanjang

%Nagasari %Tempino

%Tanjungpauh

%


%Petalingjaya S .S eb

Tanjungpauh 39

1°40'

# Sebapo

%

Desabaru

ak

1°40'

S .M e d

Ke Muara Bulian


a po

%Sungailandai %Pelempang %

Ibru

Kecamatan % Mestong S.

%

Sumbermulya

%Talangbukit

Pen er

S . Kla

b au Berkah ha r Matramanunggal S. Margamulya


%Sukadamai

ok an Nyogan

1°50'

Ba

%

Merkanding

Ke Palembang

%

%

%

Jenang

Sukamakmur

% Kecamatan Sei Bahar Rantauharapan

%Bukitmas

%Bukitmakmur

# Marga


%Tanjungharapan

%

5

0

5 Km

U

%

Trijaya

Tanjunglebar

%Sumberjaya

S.

%

Baharmulya

1°50'

%

%

%Tanjungharapan

d an K

an g

%

Ujungtanjung a T em p oy n

%

S.

2°00'

2°00'

Bukitsubur

%

Tanjungmulya

%Adipurakencana % Bukitjaya %

Tanjungsari


ng Lal a

2°10'

2°10'

S.

103°10'

103°20'

103°30'

103°40'

103°50'

104°00'

104°10'

104°20'


Peta 2.26. Peta Rencana Penyebaran Permukiman Kabupaten Muaro Jambi


2 - 206

2.2.5. Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Muaro Jambi merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari yang pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999. Sebagai kabupaten baru, pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi juga mengalami perkembangan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pembentukan pemerintah daerah Muaro Jambi sebagai kabupaten baru langsung dihadapkan pada kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah yang tertuang dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang tersebut adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Undang-Undang ini memberikan otonomi secara utuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya saat sekarang daerah sudah diberi kewewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, otonomi daerah kemudian diharapkan akan mempengaruhi komponen kualitas penyelenggaraan pemerintah lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari “memerintah dan mengontrol” menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Memahami hal tersebut, pemerintahan yang baru saja terbentuk tentu saja tidak mempunyai kesempatan yang banyak untuk menata tata pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam dalam undang-undang tersebut. Dengan kata lain, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga

dituntut

untuk

mengimplementasikan kebijakan otonomi

daerah

sebagaimana

kabupaten dan kota lainnya. Sejalan dengan diberlakukannya undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tersebut Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan berbagai penataan, baik penataan kelembagaan maupun personilnya. Konsekuensi sebagai daerah yang baru saja berkembang, pemerintah kota dihadapkan pada persoalan mengenai kapasitas SDM yang nampaknya masih menjadi salah satu faktor kendala. Dalam kaitannya dengan pengembangan kelembagaan di tingkat pemerintah daerah, masih ditemukan adanya beberapa instansi yang struktur organisasinya masih belum terisi semuanya. Kondisi seperti ini tentu saja dapat berpengaruh terhadap efektitas kinerja lembaga dalam melaksanakan program-program pembangunan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah berupaya untuk menata kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Penataan struktur kelembagaan yang secara serius dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menuju lembaga yang diharapkan dapat berfungsi secara optimal dalam rangka mengimplementasikan kebijakan. Struktur kelembagaan merupakan faktor yang cukup penting untuk mendukung proses implementasi


4-1

kebijakan agar kebijakan, program dan kegiatan dapat sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan struktur kelembagaan di tingkat pemerintah Kabupaten secara mendasar merubah kondisi internal kelembagaan. Perubahan yang baru berjalan kurang lebih 4 tahun mempunyai implikasi besar pada penataan sumber daya manusia di masing-masing instansi. Konsekuensi yang mengikutinya adalah terjadinya mutasi pegawai dari satu instansi ke instansi lainnya. Meskipun mutasi pegawai sudah diperhitungkan secara hati-hati, namun tetap berpengaruh pada kinerja lembaga, baik lembaga yang ditinggalkan maupun lembaga barunya. Periode transisi yang masih berlangsung dalam struktur Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi beserta jajarannya, dari instansi yang bersifat vertikal menuju instansi yang mendukung otonomi daerah persoalan ini nampaknya masih akan mewarnai kondisi birokrasi pemerintah sampai dengan beberapa tahun mendatang. Namun demikian persoalan lain yang masih dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi adalah tingkat kompetensi aparat birokrasi yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun aparat birokrasi di Kabupaten Muaro Jambi secara umum sudah cukup bagus, namun masih perlu diakui bahwa ada beberapa kualifikasi aparat yang sebenarnya dibutuhkan oleh beberapa instansi masih belum dapat terpenuhi semuanya. Dalam penataan kelembagaan, sejak tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah merumuskan Peraturan Daerah Nomor 11 sampai dengan 34 Tahun 2003 Perda Nomor 11 Tahun 2003, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi; Perda Nomor 12 Tahun 2003, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Muaro Jambi; Perda Nomor 13 Tahun 2003, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Muaro Jambi; Perda Nomor 15 sampai dengan 23, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi; serta Perda Nomor 24 sampai dengan 34, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Secara kelembagaan terjadi pengembangan struktur organisasi yang diikuti pula secara signifikan dengan pengembangan jumlah dan golongan aparatur pemerintah. Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ke depan, jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muaro Jambi akan bertambah.

Dengan memperhatikan perkembangan penduduk dan

kemajuan daerah dan pemerataan pembangunan, maka kemungkinan akan dilakukan pemekaran Kecamatan sampai tahun 2025, dimana pada tahun 2006 jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 7 Kecamatan maka pada Tahun 2025 dilakukan pemekaran kecamatan menjadi 23 Kecamatan. Proyeksi Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :


4-2

Tabel. 2.136. Proyeksi Jumlah Kecamatan Tahun 2006-2025 No.

Tahun

Jumlah Kecamatan

1.

2006

7

2.

2011

12

3.

2016

15

4.

2020

18

5.

2025

23

Secara

umum,

penyelenggaraan

pemerintahan

Kabupaten

Muaro

Jambi

senantiasa

mengefektifkan kegiatan koordinasi mulai dari Muspida, anggota DPRD, instansi hingga kepada desa baik secara formal maupun informal. Hal ini dimaksudkan untuk menertibkan jalannya pemerintahan maupun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai kondisi ketertiban jalannya pemerintahan, selama beberapa tahun terakhir telah dihasilkan beberapa produk hukum yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Pembangunan di bidang aparatur pemerintah juga telah mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparat pemerintah daerah, namun juga harus diakui bahwa aparat pemerintah

daerah

belum

sepenuhnya

mengimplementasikan

prinsip-prinsip

good

governance. Oleh karena itu, ke depan kinerja dan profesionalitas aparat pemerintah daerah masih secara terus menerus harus ditingkatkan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga semakin baik. Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat makin dituntut untuk lebih terbuka dan peka dalam menanggapi dinamika aspirasi masyarakat. Pembangunan di bidang hukum dan aparatur pemerintah selama periode tahun 2000 – 2004 telah memberikan hasil pada terciptanya kondisi yang kondusif di Kabupaten Muaro Jambi dalam berbagai segi kehidupan. Pengembangan kesadaran hukum di tingkat masyarakat nampaknya masih perlu terus dilakukan, sehingga tercipta kesadaran dan ketaatan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Pembangunan di bidang hukum yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah masih belum dapat menjangkau semua program yang pernah direncanakan. Program yang sudah berhasil direalisasikan adalah Pengembangan Budaya Hukum di masyarakat untuk terciptanya kesadaraan dan ketaatan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Meskipun demikian program tersebut belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan karena partipasi masyarakat di bidang hukum masih rendah. Adanya produk hukum yang berupa Perda yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menangani masalah-masalah baik yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan maupun untuk menangani masalahmasalah yang berhubungan dengan warga masyarakat. Selain itu juga dapat memberikan


4-3

kontribusi bagi pemerintah daerah dalam menata aktivitas masyarakat yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, sehingga tidak lagi ada kekhawatiran bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang bersifat universal seperti pelanggaran HAM dan sebagainya. Ada beberapa instansi yang menghadapi masalah seperti ini seperti Dinas Kependudukan dalam mengimplementasikan kebijakan kependudukan Kabupaten Muaro Jambi untuk mengembalikan pendatang ke daerah asalnya (deportasi) apabila mereka dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan tidak mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Muaro Jambi. Perkembangan produk hukum/perundang-undangan Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk dua puluh tahun mendatang cukup variatif. Produk-produk di bidang hukum yang berupa Perda yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menangani masalah-masalah baik yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan maupun untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan warga masyarakat. Meskipun demikian lembaga legislatif masih dituntut untuk lebih proaktif dalam menyusun produk-produk hukum sesuai dengan tuntutan dan dinamika kebutuhan masyarakat. Pembangunan di bidang politik, paska reformasi telah makin memantapkan kehidupan politik yang makin mendorong makin berfungsi dan berperannya lembaga politik, mantapnya perkembangan organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, serta mendorong meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Terkait dengan kegiatan politik di Kabupaten Muaro Jambi, dapat dilihat dari pelaksanaan Pemilu (Pemilihan Umum). Pemilu 2004 di Kabupaten Muaro Jambi menghasilkan 5 partai politik yang mendapat kursi di DPRD yaitu Fraksi Golkar, PDI-Perjuangan, PAN, PPB, dan Fraksi Kerakyatan. Partisipasi masyarakat di bidang politik dapat dilihat dari jumlah calon pemilih dalam Pemilu Legislatif. Partisipasi masyarakat selain pada Pemilu Legislatif, juga terjadi pada pemilu Presiden baik pada putaran I maupun putaran II. Organisasi kekuatan sosial politik makin dituntut untuk lebih berkualitas dan mandiri sehingga lebih berperan dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.


4-4

BAB 3

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI PEMBANGUNAN DAERAH Visi pembangunan daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai, guna menyatukan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembangunan. Visi pembangunan daerah Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan dapat mempengaruhi jalannya pembangunan regional masa kini dan masa yang akan datang. Faktor-faktor internal meliputi kondisi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kegiatan ekonomi dan sarana prasarana yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pembangunan daerah. Sedangkan faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor dari luar wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang memberikan peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2006-2025 adalah : “Terwujudnya Kabupaten Muaro Jambi yang kompetitif, sejahtera dan mandiri berbasis agribisnis, agro industri dan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan, dinamis dan beretika serta menjunjung tinggi supremasi hukum, budaya dan adat istiadat ”

3.2. MISI PEMBANGUNAN DAERAH Misi pembangunan daerah merupakan komitmen dan pedoman arah bagi pengelolaan pembangunan guna mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Muaro Jambi masa depan, ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

4-5

1. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik dan berwibawa melalui peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah; 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar lebih produktif untuk mendukung pembangunan daerah; 3. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan berkeadilan; 4. Meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya; 5. Memberdayakan penduduk dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam ekonomi global; 6. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, produktif, mandiri, maju, dan berkelanjutan; 7. Mewujudkan Kabupaten Muaro Jambi sebagai salah satu pusat kegiatan agribisnis yang berwawasan lingkungan di Propinsi Jambi; 8. Mewujudkan Kabupaten Muaro Jambi sebagai salah satu pusat pelayanan jasa pendidikan unggulan di Propinsi Jambi; 9. Mewujudkan Kabupaten Muaro Jambi sebagai wilayah penunjang aglomerasi Kota Jambi. 10. Mewujudkan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi yang serasi dalam mencapai tujuan ekonomi, ekologi dan keadilan sosial.

3.3.

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Strategi pembangunan merupakan cara ataupun upaya untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang daerah. Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi terbagi dalam 9 bidang pembangunan yang meliputi hukum dan aparatur, sosial budaya dan kehidupan beragama, sarana prasarana, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, wilayah dan tata ruang, politik, keamanan dan ketertiban.

3.3.1. Bidang Hukum dan Aparatur Strategi Pembangunan Hukum Dan Aparatur sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas produk hukum daerah dan pelayanan hukum untuk meningkatkan penegakan perundang-undangan dan kepatuhan hukum. b. Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah dalam rangka mengoptimalkan dan pengembangan potensi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. c. Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.


4-6

d. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas serta kinerja aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan dan pelatihan. e. Peningkatan pemanfaatan kualitas pelayanan serta pengembangan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi. f. Penyempurnaan kelengkapan kelembagaan yang terkait dengan pelayanan dan pengembangan agrobisnis. g. Penyempurnaan kelengkapan kelembagaan yang terkait dengan upaya pemenfaatan sumberdaya pembangunan secara berkelanjutan dan lestari.

3.3.2.

Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan

Beragama Strategi Pembangunan Sosial Budaya sebagai berikut : a.

Pembangunan dan pengembangan sikap mental masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

b.

Pembangunan dan pengembangan sikap mental dilakukan melalui pembinaan kehidupan beragama dan diarahkan pada peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terpeliharanya kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran dan peran aktif warga masyarakat akan peran dan tanggung jawabnya untuk secara bersama-sama memperkukuh sikap mental yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

c.

Penanganan dalam dimensi kultural dilakukan dengan memperbaiki kualitas kultural, sikap, persepsi, prasangka sosial-etnik dalam hubungan antar etnis dan agama.

d.

Pengembangan budaya inovatif dan etos kerja yang tinggi yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai budaya yang tinggi.

e.

Peningkatan budaya dan etos kerja yang tinggi dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas dan kewirausahaan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan motivasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja berdasarkan rencana ketenagakerjaan daerah yang harus terus disempurnakan secara terarah, terpadu dan penyeluruh.

f.

Pembinaan, pendidikan, dan pelatihan tenaga kerja dilaksanakan untuk memajukan nilai-nilai kemanusiaan yang menumbuhkan harkat dan martabat serta harga diri kaum pekerja dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.


4-7

g.

Penyelenggaraan pendidikan kejuruan dilakukan di lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah, serta pemagangan di lingkungan kerja baik industri, maupun sektor lainnya.

2. Sub Bidang Pendidikan Strategi Pembangunan Sub Bidang Pendidikan a. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan di semua kecamatan dan jenjang pendidikan, sesuai dengan arahan kebijakan nasional pendidikan. b. Meningkatnya akses dalam memperoleh pelayanan pendidikan disemua jenjang bagi seluruh lapisan masyarakat Muaro Jambi. c. Meningkatkan kualitas pendidikan yang meliputi kualitas kurikulum, tenaga pendidik dan managemen pendidikan d. Meningkatkan kualitas akademik dan ketrampilan bagi murid dan guru. e. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, khususnya sektor agribisnis, sebagai sandaran pembangunan Muaro jambi. f.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan

g. Meningkatkan kualitas dan menganeka ragamkan program studi atau lembaga pendidikan yang ada, sejalan dengan peluang yang tersedia sebagai dampak dari pengembangan agribisnis. h. Meningkatkan layanan informasi pendidikan lanjut keluar daerah bagi yang membutuhkan. 3. Sub Bidang Kesehatan Strategi Pembangunan Kesehatan sebagai berikut : a.

Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

b.

Peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat

dilakukan

melalui

pemerataan

jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat termasuk perbaikan gizi masyarakat. c.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dapat terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; peningkatan pemerataan pembangunan kesehatan ke seluruh wilayah Kabupayen Muaro Jambi; peningkatan jaminan kesehatan masyarakat yang dapat diakses oleh seluruh lapisan penduduk dan dapat menciptakan masyarakat sehat secara mandiri; pengaturan


4-8

distribusi dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif, aman bagi penduduk dengan harga yang terjangkau. d.

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui implementasi paradigma hidup sehat.

e.

Pengembangan materi sosialisasi atau penyuluhan kesehatan.

f.

Pengembangan pendidikan dan latihan tenaga kesehatan.

g.

Sensus kondisi kesehatan masyarakat.

h.

Pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatkan pelayanan kesehatan.

4. Sub Bidang Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Strategi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut: a.

Peningkatan pelayanan sosial melalui keterpaduan upaya antara lain bimbingan, pembinaan, dan pemberian bantuan, santunan, dan rehabilitasi sosial, peningkatan taraf

kesejahteraan

sosial,

serta

pengembangan

penyuluhan

sosial

untuk

meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. b.

Pemberian pelayanan sosial terutama kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, penduduk usia lanjut yang terlantar, penyandang cacat, korban penyalahgunaan obat, zat adiktif, dan narkotika, korban bencana alam atau musibah lainnya, kelompok masyarakat yang hidupnya masih terasing dan terisolir, serta anggota masyarakat lain yang kuraang beruntung agar memeproleh kesempatan berusaha dan bekerja serta menempuh kehidupan sesuai dengan kemampuan dan martabat kemanusiaan.

c.

Peningkatan kesadaran, kesetiakawanan, dan tanggung jawab sosial masyarakat serta iklim yang mendukung perlu dikembangkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan bagi kesejahteraan sosial.

d.

Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana alam

e.

Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggali potensi sosial yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial.

f.

Terselenggarakannya pelayanan sosial kemasyarakatan yang responsif dan holistik.

5. Sub Bidang Kependudukan Strategi Pembangunan Kependudukan sebagai berikut : a.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang bermutu, efektif, merata dan terjangkau.

b.

Pemberdayaan keluarga dan masyarakat menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.

c.

Pengembangan kualitas SDM tenaga pelayanan kependudukan yang diimbangi dengan meningkatkan kesejahteraan.


4-9

d.

Penyusunan sistem informasi kependudukan sebagai data dasar penyusunan program-program pembangunan.

e.

Peningkatan sarana pengolahan data dengan teknologi komputerisasi dan disertai peningkatan kemampuan mengoperasionalkan peralatan.

f.

Penerapan kebijakan migrasi dan mobilitas penduduk yang terbuka tetapi terkendali melalui penerapa administrasi kependudukan yang akurat.

6. Sub Bidang Ketenagakerjaan Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai berikut : a.

Pembinaan terhadap potensi usaha, industri yang berbasis pada potensi lokal, khususnya sektor agribisnis.

b.

Pemberdayaan masyarakat dengan menekankan pada sosialisasi ketenagakerjaan dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang dunia kerja.

c.

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui perubahan orientasi pengelolaan pelatihan yang berbasis pada masyarakat dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga yang diharapkan oleh industri yang berbasis potensi lokal; serta pemberian fasilitas pelatihan yang berorientasi income generating dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam angkatan kerja dengan menggunakan pendekatan CBT (Community Based Training).

d.

Peningkatan etos kerja dan produktivitas aparatur pemerintah daerah. Peningkatan etos kerja dan produktivitas aparatur pemerintah daerah perlu terus dikembangkan agar mampu merespon perubahan dan perkembangan yang terjadi baik di bidang pemerintahan maupun dalam rangka merespon tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik.

e.

Peningkatan pengelolaan data dan informasi, penerapan dan pengembangann iptek, pengaturan hukum serta administrasi pembangunan sumber daya manusia secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai kualitas sumberdaya manusia setinggitingginya.

6. Sub Bidang Olah Raga Strategi Pembangunan Olah Raga sebagai berikut :


4 - 10

a.

Mengembangkan pelajaran olahraga di sekolah dan masyarakat yang lebih berorientasi untuk kepentingan persaingan dalam tingkat lokal, nasional maupun internasional

b.

Mengembangkan fasilitas prasarana dan sarana olahraga yang lengkap dan memadai untuk setiap kecamatan,

c.

Mengembangkan pembinaan pemuda dan organisasi masyarakat

d.

Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan

3.3.3. Bidang Sarana dan Prasarana 1. Sub Bidang Transportasi Pembangunan sarana dan prasarana transportasi diarahkan untuk peningkatan pembangunan fisik prasarana transportasi guna meningkatkan aksesibilitas intra dan inter wilayah. Pembangunan transportasi diarahkan seoptimal mungkin berbasis pada kondisi lokal. Oleh karena itu, pembangunan transportasi di Muaro Jambi tidak hanya menyangkut matra darat, tetapi juga matra air, khususnya untuk angkutan sungai dan danau. Strategi pembangunan sub bidang transportasi : a. Peningkatan aksesibilitas orang dan barang, antara kawasan sentra produksi komoditas andalan dengan simpul simpul gerbang eksport, baik di Muaro jambi maupun wilayah tetangga. Didalam kebijakan ini mencakup upaya pengitegrasian sistim transportasi darat dan air. b. Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang secara profesional dapat menjamin pelayanan transportasi kepada masyarakat (ketepatan, keamanan dan kenyamanan). Termasuk didalamnya upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan transportasi umum. c. Peningkatan layanan angkutan umum (ketepatan, keamanan dan

kenyamanan)

yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

2. Sub Bidang Air Bersih Strategi Pembangunan Sub Bidang Air Bersih : a. Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang secara profesional dapat menjamin pelayanan air bersih kepada masyarakat.


4 - 11

b. Penyediaan sarana prasarana yang menjamin tersedianya air bersih yang cukup, baik kualitas maupun kuantitas dan dapat menjangkau masyarakat luas. c. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam penyediaan air bersih. 3. Sub Bidang Listrik Strategi Pembangunan Sub Bidang Kelistrikan : a. Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang secara profesional dapat menjamin pelayanan enerji listrik kepada masyarakat. b. Penyediaan sarana prasarana yang menjamin tersedianya enerji listrik yang dapat menjangkau masyarakat luas. c. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam penyediaan enerji listrik.

4. Sub Bidang Perumahan dan kesehatan lingkungan. Strategi Pembangunan Sub Bidang Perumahan dan Kesehatan Lingkungan a. Pembangunan dan perluasan penyediaan perumahan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah b. Perbaikan lingkungan permukiman dan pemugaran perumahan c. Pengembangan partisipasi publik dalam peningkatan kualitas perumahan dan prasarana-sarana permukiman; d. Pengembangan perumahan yang berkelanjutan, layak huni, terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan didukung oleh prasarana-sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, mandiri, dan efisien; e. Pengembangan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

5. Sub Bidang Komunikasi Strategi Pembangunan Sub Bidang Komunikasi : a. Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang secara profesional dapat menjamin pelayanan sistem komunikasi kepada masyarakat b. Penyediaan sarana prasarana yang menjamin tersedianya sistem komunikasi yang cukup baik kualitas maupun kuantitas dan dapat menjangkau masyarakat luas. c. Peningkatan peran serta swasta dalam penyediaan sistem komunikasi

d. Pengembangan sistem komunikasi yang berbasis teknologi informasi. 6. Sub Bidang Irigasi dan Pelestarian Sumberdaya Air Strategi Pembangunan Sub Bidang Irigasi dan Pelestarian Sumberdaya Air:


4 - 12

a. Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang secara profesional dapat menjamin kebutuhan air untuk layanan pertanian dan perkotaan. b.

Penyediaan sarana prasarana keairan yang menjamin pemenuhan kebutuhan perdesaan (pertanian, perkebunan) dan perkotaan (industri, jasa dan perumahan) yang cukup baik kualitas maupun kuantitas dan dapat menjangkau (cakupan wilayah) dan terjangkau (harganya) oleh masyarakat luas.

c. Peningkatan peran serta swasta dalam pengelolaan sumberdaya air, sejak dari pelestarian, pengolahan, pemanfaatan sampai ke pengolahan kembali menjadi sumber air yang sehat. d. Pengembangan sistem informasi sumberdaya air yang berbasis teknologi informasi dan kompatibel dengan sistem prasarana yang lain.

7. Sub Bidang Drainase dan Pengendalian Banjir Pembangunan sub bidang drainasi dan pengendalian banjir diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya banjir dan mengurangi luas wilayah genangan dikawasan produksi dan permukiman. Strategi sub bidang drainase dan pengendalian banjir adalah sebagai berikut : a. Mengembangkan

konsep

pengendalian

banjir

sebagai

bagian

integral

dari

penanganan masalah lingkungan. Konsep ini mengacu pada pendekatan lebih baik mengurangi kemungkinan kejadian daripada menangani kejadian. Dalam hal ini, kebijakan pengendalian banjir mencakup pengembangan sistim drainasi, perbaikan penata gunaan tanah serta peran serta masyarakat dalam penanganan pra dan pasca banjir.

b. Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang secara profesional dapat menjamin penanganan yang cepat dan tepat dalam penanganan pra, banjir maupun pasca banjir. Tercakup didalamnya adalah pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan bencana, khususnya banjir.

c. Peningkatan penyediaan sistim informasi terkait dengan masalah banjir, baik pra, saat maupun pasca, yang mudah diakses oleh semua lembaga dan masyarakat yang terkait dengan pengelolaan banjir. Sistim yang dikembangkan merupakan sub sitem dari penanganan masalah lingkungan secara keseluruhan.

3.3.4. Bidang Ekonomi 1. Sub Bidang Pertanian Pangan Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan sebagai berikut :


4 - 13

a. Peningkatan ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan serta kebudayaan lokal. b. Pengembangan agribisnis dengan membangun keunggulan kompetitif sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah 2. Sub Bidang Perkebunan Pembangunan perkebunan sebagai bagian dari pembangunan pertanian secara keseluruhan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang berpendapatan tinggi dan sejahtera melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri perkebunan. Namun, mengingat komoditi-komoditi perkebunan yang akan dikembangkan tersebut juga merupakan komoditi-komoditi yang dikembangkan di kabupaten atau propinsi lain maka diperlukan upaya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dari agribisnis perkebunan itu.

Strategi Pembangunan Perkebunan sebagai berikut : a.

Memberikan kemudahan untuk melakukan kegiatan agribisnis dan agroindustri secara terpadu dari kelompok usaha hulu sampai hilir

b.

Memberikan peluang seluas-luasnya kepada petani, kelompok tani, dan koperasi untuk memilih dan menjalankan usaha komoditi perkebunan yang didukung oleh ketersediaan areal, kemudahan untuk mengakses permodalan dan pasar

c.

Perintisan koordinasi horisontal dan vertikal antar petani. Koperasi, perusahaan perkebunan dan eksportir.

d.

Percepatan pengembangan teknologi budidaya, produksi dan pasca panen yang mudah dan segera dapat dikuasai oleh petani/kelompok tani di pedesaan

e.

Untuk itu kebijakan operasional bidang perkebunan dapat disusun sebagai berikut:

f.

Pembangunan sentra pengembangan agrobisnis komoditi unggulan perkebunan dengan menitikberatkan pada peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit, karet, kopi, lada dan kakao yang sekaligus dapat meningkatkan daya saing produk olahan

g.

Optimalisasi pemanfaatan lahan kering dan kawasan sekitar hutan serta daerah tertinggal dan pedalaman untuk perluasan produksi komoditi perkebunan secara terpadu dengan pengembangan peternakan dan pangan

h.

Pengembangan

kelembagaan

dengan

menitikberatkan

pada

penataan

kelembagaan petani/produsen dalam pengelolaan dan kewirausahaan di bidang perkebunan i.

Peningkatan daya saing dan diversifikasi produk olahan untuk pemenuhan bahan baku industri melalui teknologi pengolahan


4 - 14

j.

Pengembangan kualitas komoditi hasil perkebunan untuk pemenuhan pasar ekspor, mengarah pada pembentukan kawasan industri masyarakat perkebunan

3. Sub Bidang Kehutanan Kebijakan Pembangunan Kehutanan sebagai berikut : a.

Pemanfaatan kawasan hutan tetap, peningkatan mutu dan produktivitas pengelolaan hutan dan hasil hutan.

b.

Peningkatan peranserta masyarakat, penaggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan bagi daerah tertinggal.

c.

Peningkatan peranserta koperasi, usaha kecil menengah dan tradisional.

d.

Pelestarian hutan dan ekosistem.

e.

Peningkatan kemampuan daerah dalam pengelolaan hutan.

f.

Pelestarian (konservasi) keragaman hayati dan pembangunan hutan yang berkualitas secara partisipatif.

g.

Mengoptimalkan sosialisasi peraturan kehutanan melalui sistem koordinasi keterpaduan dan pembangunan daerah.

h.

Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan.

i.

Pelaksanaan manajemen kawasan secara tuntas dan bebas konflik (clean and clear boundary) untuk berbagai fungsi hutan.

j.

Peningkatan peranserta masyarakat lokal dalam meningkatkan kesejahteraan.

k.

Peningkatan efisiensi dan produktivitas pengolahan hutan dan pengolahan hasil hutan (hutan alam dan hasil hutan ikutan).

l.

Penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan dengan menyusun peta arahan hutan produksi tetap yang optimal.

4. Sub Bidang Perikanan Strategi Pembangunan Perikanan sebagai berikut : a.

Peningkatan pendidikan dan ketrampilan aparat dan masyarakat

dalam usaha

perikanan, baik tangkap maupun budidaya b.

Meningkatkan pemahaman akan besarnya potrensi sumberrdaya perikanan, manfaat ekonomis usaha perikanan dan hasil perikanan

c.

Peningkatan akses masyarakat kepada layanan pemerintah dan kemitraan dengan swasta

d.

Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan sektor perikanan

e.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap IPTEK, modal, sarana produksi dan pasar


4 - 15

f.

Pengembangan lembaga mediasi antara petani ikan dengan

pasar regional,

nasional maupun internasional. g.

Pengembangan lembaga pengendali mutu ikan dan hasil perikanan

h.

Pengembangan pasar dan jaringan pemasaran hasil perikanan

i.

Penyediaan pusat informasi masalah perlindungan perairan

5. Sub Bidang Peternakan Strategi Pembangunan Peternakan sebagai berikut : a.

peningkatan kualitas dan kuantitas produksi peternakan dengan memantapkan agribisnis dan mengembangkan agroindustri unggulan

b.

Peningkatan kemampuan usaha peternak dan usaha peternakan

c.

Mengembangkan kemitraan usaha peternakan rakyat dengan peternakan besar.

d.

Reorientasi usaha peternakan dari usaha tani yang bercorak tradisional menjadi peternakan yang maju, berorientasi pasar, berbudaya industri dan berwawasan lingkungan dalam menghadapi persaingan global

e.

Pemiihan usaha peternakan pada ternak-ternak yang telah dikenal dan dikusai oleh masyarakat, sehingga akan lebih mudah dikembangkan.

f.

Pemaduan usaha peternakan dengan program-program kegiatan sektor-sektor lain, seperti dengan sektor pertanian, sektor kehutanan, dan perkebunan.

g.

pemanfaatan sumberdaya secara optimal, dan dikelola secara efisien oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna serta didukung oleh kelembagaan yang mantap

6. Sub Bidang Industri Strategi Bidang Industri sebagai berikut : a. Menciptakan iklim yang berusaha yang kompetitif

dan iklim investasi yang

mendukung pengembangan industri secara efisien b. Pemberian

fasilitas kredit jangka panjang khususnya pada industri kecil dan

menengah yang terkait dengan pengembangan sektor agribisnis. c. Jaminan kepastian usaha dan Perlindungan usaha d. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi yang lebih transparan e. Pengembangan sumberdaya manusia industrial f.

Meningkatkan kemampuan teknologi industri

g. Pengembangan kelembagaan pendukung h. Pengembangan industri kecil dan menengah

7. Sub Bidang Pertambangan dan Energi


4 - 16

Strategi Pembangunan Pertambangan sebagai berikut : a. Inventarisasi, penelitian, pendataan dan penyebar luasan informasi, pelayanan dan pengawasan pertambangan, dan melalui kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait b. pengelolaan yang efektif dan efisien, yang didukung oleh usaha inventarisasi, pemetaan, eksplorasi, dan eksploitasi kekayaan bahan tambang yang makin meningkat dengan menguasai dan memanfaatkan teknologi yang tepat guna. c. Meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

pengusahaan

pertambangan,

pembinaan pertambangan rakyat dilakukan secara terpadu melalui penyuluhan, bimbingan serta pembinaan usaha pertambangan dalam wadah koperasi. d. Untuk memelihara kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, maka setiap usaha pertambangan harus disertai dengan AMDAL dan dipantau secara kontinyu kegiatannya agar lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan.

9. Sub Bidang Perdagangan Strategi Pembangunan Perdagangan sebagai berikut : a. Melaksanakan negosiasi dan kerjasama ekonomi untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor serta menarik investasi finansial dan investasi langsung. b. Meningkatkan

jaringan

pemasaran

melalui

promosi

dan

pameran

untuk

memperkenalkan produk kepada pasar lokal dan internasional. c. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil.

10. Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Strategi Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian pengusaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan berusaha yang terbuka serta mengembangkan koperasi sebagai wadah kolektif yang efisien dan efektif bagi peningkatan produksi. b. Perluasan lembaga-lembaga pendukung pengembangan usaha dan pengembangan kewirausahaan dan kewirakoperasian. c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi dan industri yang produktif dan berkualitas. d. Memanfaatkan potensi, ketrampilan atau keahlian masyarakat Kabupaten Muaro Jambi untuk berkreasi, berinovasi dan menciptakan lapangan kerja.

11. Sub Bidang Penanaman Modal


4 - 17

Strategi Penanaman Modal sebagai berikut : a. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan sehat. b. Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bersama aparat keamanan terhadap para investor. c. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan yang cepat, keringanan pajak . d. Mengembangkan jaringan informasi yang memberikan kemungkinan akses yang lebih mudah antara buyer dan produser, peluang investasi dan berbagai fasilitas yang akan meningkatkan daya saing daerah. e. Melakukan Promosi ke dalam dan luar negeri dengan mengikuti event-event pameran, penyebaran booklet dan leaflet melalui perwakilan/kedutaan Indonesia dan asing di dalam dan di Luar Negeri baik melalui jasa pos, Website/internet, dan email. f.

Menjalin

dan

internasional

mewujudkan yang

kerjasama

mengutamakan

sektoral,

nasional,

kepentingan

nasional

regional, dalam

serta rangka

meningkatkan penanaman modal di daerah , seperti kerjasama IMS-DT, ASEAN, AIDA, AFTA dll.

g. Peningkatan pengembangan dan pembangunan Prasarana dasar / Infrastruktur daerah, sebagai sarana pendukung peningkatan investasi dan perdagangan di Kabupaten Muaro Jambi 12. Sub Bidang Pariwisata Strategi Pembangunan Pariwisata sebagai berikut : a. Peningkatan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata yang baik dengan sektor lainnya untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah. b. Pengembangan pariwisata harus diupayakan dapat melibatkan seluruh stakeholder. Dalam konteks ini peran masyarakat terlibat dimulai sektor hulu (memberikan kegiatan produksi yang ekstraktif) sampai dengan kegiatan hilir (kegiatan produksi jasa). c. Pengembangan Pendukung Obyek dan Daya Tarik Wisata, mencakup antara lain pengembangan Stop Over dan Touring Base, pengembangan Kesenian daerah, pengembangan Makanan Khas Daerah, pengembangan Cindera Mata serta pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Centre) d. Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah e. Pengembangan Sumber Daya Manusia f.

Pengembangan Pemasaran Wisata

g. Menjalin kerjasama dengan pelaku wisata yang lain, seperti biro perjalanan, hotel, dan restoran.


4 - 18

h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai obyek wisata yang telah dikembangkan. i.

Menyempurnakan kebijakan publik di sektor pariwisata agar mampu menembus pasar internasional.

j.

Menjalin aliansi strategis dengan pelaku wisata pada taraf internasional .

3.3.5. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Strategi Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai berikut : a.

Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas

b.

Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan daerah

c.

Peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang meliputi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan tinggi, peningkatan kualitas dosen, dan pengembangan program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah

d.

Terwujudnya kerjasama yang harmonis dari semua pihak dalam penyelenggaraan pendidikan

e.

Meningkatnya kualitas pendidikan formal dan non-formal, kejuruan dan umum.

f.

Mengembangkan sistem karir dan sistem pensiun tenaga pendidik yang berorientasi pada upaya peningkatan kualitas pendidikan.

g.

Mengembangkan sistem informasi pendidikan;

h.

Mengembangkan kebudayaan daerah melalui pelestarian dan perlindungan nilai-nilai luhur budaya daerah

i.

Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggali nilai-nilai luhur budaya daerah.

3.3.6. Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Strategi Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup sebagai berikut : a. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kegiatan inventarisasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan kegiatan utama, untuk peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk menghindari pemborosan penggunaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan. Mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis


4 - 19

melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan dan pengendalian keseimbangan antara unsur-unsurnya secara terus menerus. b. Rehabilitasi dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup Rehabilitasi dan pelestarian bertujuan agar sumberdaya alam dan lingkungan hidup tetap berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini termasuk rehabilitasi lahan kritis dengan pendekatan pengelolaan DAS, reklamasi pasca tambang yang akan ditingkatkan dan dilakukan secara lebih terpadu. Melakukan pembinaan keserasian antara kependudukan dan lingkungan

hidup,

pengelolaan sumberdaya

alam

dan lingkungan

hidup,

pengendalian pencemaran dan dampak negatif pembangunan pada lingkungan hidup, dan pengembangan sistem tata laksana pembangunan yang berkelanjutan. c.

Pengembangan kelembagaan, peranserta masyarakat dan kemampuan sumberdaya manusia. Pengembangan kelembagaan mencakup peningkatan kemampuan manajemen aparatur, penyediaan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, dan

pembentukan

kelembagaan

pengendalian

dampak

lingkungan

di

daerah.

Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pengembangan lingkungan hidup melalui forum-forum komunikasi lingkungan, LSM lingkungan hidup, dan pemberian pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat dalam menangani masalah lingkungan hidup di sekitarnya. d. Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya lingkungan pendidikan. Sebagaimana diketahui, masalah lingkungan hidup sangat terkait dengan pemahaman manusia terhadap lingkungannya. Oleh karena itu adalah sangat penting mengembangkan sistim informasi lingkungan hidup yang merupakan bagian dari paket pembelajaran formal maupun informal disemua jenjang dan jenis pendidikan. Upaya ini dalam jangka panjang akan mampu mengurangi berbagai bencana lingkungan, seperti banjir dan kebakaran hutan di Muaro Jambi. e. Pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam pengambilan, pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya alam, sehingga meningkatkan jaminan terhadap kelestarian sumberdaya alam bersangkutan. Di sisi lain, teknologi ini juga harus murah dan cepat dikuasai oleh masyarakat yg kurang terdidik. Oleh karena itu pengembangan teknologi ini perla mengacu kepada budaya lokal serta merangang proses belajar menghargai dan mencintai lingkungan. Secara lebih spesifik, teknologi ini terkait dengan kondisi setempat yang didominasi oleh lahan gambut dengan keasaman tinggi.


4 - 20

3.3.7. Bidang Pembangunan Wilayah Dan Penataan Ruang 1. Sub Bidang Pembangunan Wilayah Strategi Pembangunan Penataan Ruang sebagai berikut : a.

Meningkatkan aksesibilitas untuk memperlancar aliran investasi dan produksi

b.

Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan sumberdaya alam melalui kegiatan ekonomi produktif

c.

Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengembangkan sumber-sumber yang ada secara mandiri

d.

Mengembangkan kawasan-kawasan potensial sebagai sentra sentra produksi komoditas unggulan, diantaranya melalui upaya transmigrasi khusus.

e.

Mengembangkan simpul simpul potensial sebagai pusat layanan baru (growth center) dalam rangka mengurangi disparitas wilayah.

f.

Pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari

g.

Peningkatan tingkat pendidikan dan keahlian sumberdaya manusia

h.

Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan daya tarik investasi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing wilayah sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki.

2.

Sub Bidang Pembangunan Penataan Ruang

Strategi Pembangunan Penataan Ruang sebagai berikut : a.

Pemantapan dan Pengembangan Pola Tata Ruang Daerah Hal ini diperlukan agar setiap kegiatan pembangunan harus esrasi dengan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tidak terjadi tumpang tindih dan benturan berbagai kepentingan yang tidak seharusnya terjadi.

b.

Pemantauan Proses Penyusunan, Tata Guna Lahan, Air dan Sumber Daya Alam Lainnya Penyusunan tata guna lahan, air dan sumber daya alam lainnya dilaksanakan dalam satu pola tata ruang yang menggambarkan keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Untuk itu, dalam penyusunannya tetap dipertahankan tanah produktif untuk pertanian, kawasan hutan sesuai dengan fungsinya, dan kawasan lindung sesuai dengan fungsi lindungnya.

c.

Peningkatan Kelembagaan dan Kemampuan Aparatur Penataan Ruang Kelembagaan yang kuat dalam kegiatan penataan ruang harus ditingkatkan, ditunjang oleh aparatur yang mampu dan terlatih. Untuk itu, deskripsi setiap tanggung jawab harus jelas dan batas wewenangnya serta kewajiban masing-masing kelembagaan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewajiban dan wewenang antar lembaga dalam penataan ruang.


4 - 21

d.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha Dalam rangka melibatkan masyarakat dan dunia usaha dalam penataan ruang harus dikembangkan mekanisme keterlibatannya dalam proses perencanaan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, masyarakat dan dunia usaha akan mengetahui dan bersama aparat pemerintah dapat mendukung ketentuan yang diatur dalam rencana tata ruang seluas-luasnya.

e.

Peningkatan Penegakkan Hukum dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Penataan Ruang. Untuk mendukung ketentuang yang diatur dalam pengelolaan tata ruang perlu dikembangkan dan disempurnakan peraturan perundang-undangannya. Berbagai peraturan yang ada harus diserasikan untuk menjamin pembangunan selalu berada dalam kerangka ruang yang telah disepakati dan ditetapkan.

f.

Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dangan sistem informasi lingkungan hidup, pertanahan, kehutanan, pertanian, industri perdagangan, sarana prasarana, penduduk dan pemerintahan. Sistem ini akan sangat mendukung proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian atat ruang.

3.3.8. Bidang Politik Strategi Pembangunan Politik sebagai berikut : a.

Mengembangkan proses politik yang lebih terbuka dan demokratis dalam mekanisme seleksi pejabat publik, pejabat politik, serta memperkuat komitmen politik untuk menjamin kebebasan pers, berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.

b.

Penataan kewenangan yang rasional di antara jajaran dan peringkat aparatur daerah sehingga terwujud penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, profesional, efisien, dan efektif.

c.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin dinamis, serasi dan bertanggungjawab.

d.

Terwujudnya lembaga penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

e.

Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat.

f.

Meningkatkan

pemanfaatan

teknologi

informasi

termasuk

pengembangan

e-

government dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah. g.

Peningkatan hubungan kerja sama regional yang saling menguntungkan dan menunjang kepentingan daerah.

h.

Penataan manajemen aparatur daerah untuk meningkatkan kualitas, kemampuan dan kesejahteraan manusianya.


4 - 22

3.3.9. Bidang Keamanan dan Ketertiban Strategi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban sebagai berikut : a. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar mampu mengatasi segala bentuk gangguan dan ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang diliputi rasa aman dan tenteram. b. Meningkatkan partisipasi semua unsur elemen masyarakat, swasta, pemerintah dan unsur lembaga keamanan (POLRI), satuan keamanan, dalam upaya

peningkatan kemanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat. c. Mengembangkan sistem manajemen perlindungan masyarakat yang mandiri dan mantap yang didukung oleh terbinanya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien di antara semua elemen masyarakat.

d. Pemerintah bersama dengan POLRI dan TNI sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban akan memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana untuk terciptanya suasana aman, tentram dan tertib tersebut.

BAB 4 4.1.

ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2006-2025

ARAH PEMBANGUNAN DAERAH Arah pembangunan daerah merupakan strategi untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang daerah. Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi terbagi dalam 9


4 - 23

bidang pembangunan yang meliputi hukum dan aparatur, sosial budaya dan kehidupan beragama, sarana prasarana, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, wilayah dan tata ruang, politik, keamanan dan ketertiban.

4.1.1. Bidang Hukum dan Aparatur Pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah serta ditujukan kepada kemampuan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan profesional aparatnya. Pembangunan sarana dan prasarana hukum diarahkan pada terwujudnya dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta berfungsi sebagai pengayom masyarakat. Pembangunan aparatur daerah diarahkan pada terwujudnya kualitas aparatur daerah agar lebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin,

keadilan,

dan

kewibawaan

sehingga

dapat

memberikan

pelayanan

dan

pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kebijakan Pembangunan Hukum Dan Aparatur sebagai berikut : h. Peningkatan kualitas produk hukum daerah dan pelayanan hukum untuk meningkatkan penegakan perundang-undangan dan kepatuhan hukum. i. Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah dalam rangka mengoptimalkan dan pengembangan potensi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. j. Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. k. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas serta kinerja aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan dan pelatihan. l. Peningkatan pemanfaatan kualitas pelayanan serta pengembangan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi. m. Penyempurnaan kelengkapan kelembagaan yang terkait dengan pelayanan dan pengembangan agrobisnis. n. Penyempurnaan kelengkapan kelembagaan yang terkait dengan upaya pemenfaatan sumberdaya pembangunan secara berkelanjutan dan lestari.


4 - 24

4.1.2.

Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan

Beragama 1. Sub Bidang Sosial Budaya Pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dan berbudaya tinggi melalui pembangunan sosial dan pembangunan budaya dalam rangka untuk menciptakan kehidupan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi yang berbudi luhur, toleran, berjiwa gotong royong, saling menghormati, inovatif, mempunyai etos kerja tinggi, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan serta teknologi. Pembangunan kehidupan beragama diarahkan untuk meningkatkan kualitas umat beragama, sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketaqwaan, dan kerukunan yang dinamis serta makin meningkatnya peran serta umat dalam pembangunan. Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya sebagai berikut : h.

Pembangunan dan pengembangan sikap mental masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

i.

Pembangunan dan pengembangan sikap mental dilakukan melalui pembinaan kehidupan beragama dan diarahkan pada peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terpeliharanya kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran dan peran aktif warga masyarakat akan peran dan tanggung jawabnya untuk secara bersama-sama memperkukuh sikap mental yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

j.

Penanganan dalam dimensi kultural dilakukan dengan memperbaiki kualitas kultural, sikap, persepsi, prasangka sosial-etnik dalam hubungan antar etnis dan agama.

k.

Pengembangan budaya inovatif dan etos kerja yang tinggi yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai budaya yang tinggi.

l.

Peningkatan budaya dan etos kerja yang tinggi dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas dan kewirausahaan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan motivasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja berdasarkan rencana ketenagakerjaan daerah yang harus terus disempurnakan secara terarah, terpadu dan penyeluruh.

m. Pembinaan, pendidikan, dan pelatihan tenaga kerja dilaksanakan untuk memajukan nilai-nilai kemanusiaan yang menumbuhkan harkat dan martabat serta harga diri kaum pekerja dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.


4 - 25

n.

Penyelenggaraan pendidikan kejuruan dilakukan di lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah, serta pemagangan di lingkungan kerja baik industri, maupun sektor lainnya.

6. Sub Bidang Pendidikan Pembangunan Bidang Pendidikan diarahkan pada meningkatnya kualitas tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Muaro Jambi untuk terwujudnya sumberdaya manusia berkualitas tinggi baik dari sisi IPTEK maupun IMTAQ, mandiri dan mampu bersaing dalam pasar kerja. Pembangunan pendidikan diupayakan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan golongan, suku dan agama. Kebijakan pendidikan disamping melaksanakan arahan nasional

yang sifatnya umum, dilengkapi dengan pengetahuan

dan ketrampilan yang berorientasi permasalahan lokal. Kebijakan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan i.

Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan di semua kecamatan dan jenjang pendidikan, sesuai dengan arahan kebijakan nasional pendidikan.

j.

Meningkatnya akses dalam memperoleh pelayanan pendidikan disemua jenjang bagi seluruh lapisan masyarakat Muaro Jambi.

k. Meningkatkan kualitas pendidikan yang meliputi kualitas kurikulum, tenaga pendidik dan managemen pendidikan l.

Meningkatkan kualitas akademik dan ketrampilan bagi murid dan guru.

m. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, khususnya sektor agribisnis, sebagai sandaran pembangunan Muaro jambi. n. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan o. Meningkatkan kualitas dan menganeka ragamkan program studi atau lembaga pendidikan yang ada, sejalan dengan peluang yang tersedia sebagai dampak dari pengembangan agribisnis. p. Meningkatkan layanan informasi pendidikan lanjut keluar daerah bagi yang membutuhkan. 7. Sub Bidang Kesehatan Pembangunan kesehatan diarahkan untuk makin meningkatnya kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat termasuk perbaikan gizi masyarakat. Pelayanan kesehatan dikembangkan dengan terus mendorong peran serta aktif masyarakat termasuk dunia usaha. Pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersih yang berorientasi kepada kepedulian lingkungan terus


4 - 26

dibina, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi sikap dan budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Semuanya itu perlu didukung oleh sumber daya kesehatan yang cukup memadai dan andal, termasuk pengembangan dan peningkatan industri farmasi. Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebagai berikut : i.

Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

j.

Peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat

dilakukan

melalui

pemerataan

jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat termasuk perbaikan gizi masyarakat. k.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dapat terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; peningkatan pemerataan pembangunan kesehatan ke seluruh wilayah Kabupayen Muaro Jambi; peningkatan jaminan kesehatan masyarakat yang dapat diakses oleh seluruh lapisan penduduk dan dapat menciptakan masyarakat sehat secara mandiri; pengaturan distribusi dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif, aman bagi penduduk dengan harga yang terjangkau.

l.

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui implementasi paradigma hidup sehat.

m. Pengembangan materi sosialisasi atau penyuluhan kesehatan. n.

Pengembangan pendidikan dan latihan tenaga kesehatan.

o.

Sensus kondisi kesehatan masyarakat.

p.

Pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatkan pelayanan kesehatan.

8. Sub Bidang Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat diarahkan untuk terciptanya pelayanan umum yang makin adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat, penyediaan sandang, pangan dan papan yang memadai. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat harus terus diupayakan agar semakin adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui upaya pemerataan yang nyata dalam bentuk perbaikan

pendapatan

dan

peningkatan

daya

beli

masyarakat.

Keberhasilan

pembangunan yang dirasakan sebagai perbaikan taraf hidup oleh seluruh lapisan masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang makna serta manfaat pembangunan, sehingga motivasi masyarakat makin tergugah untuk berperan aktif dalam pembangunan. Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut:


4 - 27

a.

Peningkatan pelayanan sosial melalui keterpaduan upaya antara lain bimbingan, pembinaan, dan pemberian bantuan, santunan, dan rehabilitasi sosial, peningkatan taraf

kesejahteraan

sosial,

serta

pengembangan

penyuluhan

sosial

untuk

meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. b.

Pemberian pelayanan sosial terutama kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, penduduk usia lanjut yang terlantar, penyandang cacat, korban penyalahgunaan obat, zat adiktif, dan narkotika, korban bencana alam atau musibah lainnya, kelompok masyarakat yang hidupnya masih terasing dan terisolir, serta anggota masyarakat lain yang kuraang beruntung agar memeproleh kesempatan berusaha dan bekerja serta menempuh kehidupan sesuai dengan kemampuan dan martabat kemanusiaan.

c.

Peningkatan kesadaran, kesetiakawanan, dan tanggung jawab sosial masyarakat serta iklim yang mendukung perlu dikembangkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan bagi kesejahteraan sosial.

d.

Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana alam

e.

Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggali potensi sosial yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial.

f.

Terselenggarakannya pelayanan sosial kemasyarakatan yang responsif dan holistik.

9. Sub Bidang Kependudukan Pembangunan kependudukan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembentukan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera khususnya melalui pembudayaan keluarga berencana dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang menjangkau segenap lapisan dan golongan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, etik dan sosial budaya masyarakat. Pembangunan kependudukan diarahkan untuk mengendalikan arus migrasi masuk dan keluar agar tidak menimbulkan persoalan sosial, budaya dan ekonomi yang dapat menambah beban Kabupaten Muaro Jambi.

Kebijakan Pembangunan Kependudukan sebagai berikut : g.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang bermutu, efektif, merata dan terjangkau.

h.

Pemberdayaan keluarga dan masyarakat menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.

i.

Pengembangan kualitas SDM tenaga pelayanan kependudukan yang diimbangi dengan meningkatkan kesejahteraan.


4 - 28

j.

Penyusunan sistem informasi kependudukan sebagai data dasar penyusunan program-program pembangunan.

k.

Peningkatan sarana pengolahan data dengan teknologi komputerisasi dan disertai peningkatan kemampuan mengoperasionalkan peralatan.

l.

Penerapan kebijakan migrasi dan mobilitas penduduk yang terbuka tetapi terkendali melalui penerapa administrasi kependudukan yang akurat.

7. Sub Bidang Ketenagakerjaan Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama melalui peningkatan dan pemerataan pembangunan sektor industri yang berbasis potensi lokal, sektor pertanian, sektor jasa yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Penciptaan dan pemerataan kesempatan kerja serta pelatihan tenaga kerja terus dikembangkan dan ditingkatkan agar menjangkau setiap warga negara dan terarah pada terwujudnya angkatan kerja yang terampil dan tangguh. Menciptakan kesempatan kerja yang terbuka bagi setiap orang sesuai dengan kemampuan, ketrampilan dan keahliannya serta didukung oleh kemudahan memperoleh pendidikan dan pelatihan, penguasaan teknologi, informasi pasar ketenagakerjaan serta tingkat upah yang sesuai dengan prestasi dan kualifikasi yang dipersyaratkan.

Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai berikut : f.

Pembinaan terhadap potensi usaha, industri yang berbasis pada potensi lokal, khususnya sektor agribisnis.

g.

Pemberdayaan masyarakat dengan menekankan pada sosialisasi ketenagakerjaan dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang dunia kerja.

h.

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui perubahan orientasi pengelolaan pelatihan yang berbasis pada masyarakat dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga yang diharapkan oleh industri yang berbasis potensi lokal; serta pemberian fasilitas pelatihan yang berorientasi income generating dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam angkatan kerja dengan menggunakan pendekatan CBT (Community Based Training).


4 - 29

i.

Peningkatan etos kerja dan produktivitas aparatur pemerintah daerah. Peningkatan etos kerja dan produktivitas aparatur pemerintah daerah perlu terus dikembangkan agar mampu merespon perubahan dan perkembangan yang terjadi baik di bidang pemerintahan maupun dalam rangka merespon tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik.

j.

Peningkatan pengelolaan data dan informasi, penerapan dan pengembangann iptek, pengaturan hukum serta administrasi pembangunan sumber daya manusia secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai kualitas sumberdaya manusia setinggitingginya.

6. Sub Bidang Olah Raga Memperhatikan kenyataan bidang olah raga yang sering terlupakan dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah, maka perlu diupayakan pembangunan bidang olah raga guna mendapatkan keuntungan sebagai representasi daerah melalui atlet dan pelatih yang berprestasi. Tujuan akhir pembangunan bidang olah raga diarahkan untuk mewujudkan lembaga pembina olahraga yang profesional agar mampu mengawal kegiatan-kegiatan olah raga yang berpotensi mengharumkan daerah dan selaras dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kebijakan Pembangunan Olah Raga sebagai berikut : e.

Mengembangkan pelajaran olahraga di sekolah dan masyarakat yang lebih berorientasi untuk kepentingan persaingan dalam tingkat lokal, nasional maupun internasional

f.

Mengembangkan fasilitas prasarana dan sarana olahraga yang lengkap dan memadai untuk setiap kecamatan,

g.

Mengembangkan pembinaan pemuda dan organisasi masyarakat

h.

Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan

4.1.3. Bidang Sarana dan Prasarana Pembangunan sarana dan prasarana merupakan bagian integral dari pembangunan wilayah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan daerah. Pembangunan prasarana mencakup semua pembangunan di wilayah yang mendukung kegiatan pembangunan di setiap sektor dengan pendekatan kewilayahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat.


4 - 30

Secara umum, pembangunan sarana dan prasarana diarahkan mendukung peningkatan proses pembangunan daerah dan mendistribusikan hasil pembangunan daerah secara merata, sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terjaminnya kegiatan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi khususnya dan Propinsi Jambi pada umumnya. 5. Sub Bidang Transportasi Pembangunan sarana dan prasarana transportasi diarahkan untuk peningkatan pembangunan fisik prasarana transportasi guna meningkatkan aksesibilitas intra dan inter wilayah. Pembangunan transportasi diarahkan seoptimal mungkin berbasis pada kondisi lokal. Oleh karena itu, pembangunan transportasi di Muaro Jambi tidak hanya menyangkut matra darat, tetapi juga matra air, khususnya untuk angkutan sungai dan danau. Arah pembangunan tersebut dalam rangka untuk peningkatan hubungan antar kecamatan dan ibu kota kabupaten; pengurangan desa-desa terisolir; peningkatan hubungan antara kawasan sentra produksi dengan pasar, industri atau pusat pusat pengumpulan dan distribusi, pengembangan jaringan jalan dalam wilayah yang pertumbuhannya pesat; dukungan pengembangan jaringan jalan inspeksi hutan, dalam rangka peningkatan pengamanan kawasan hutan. Kebijakan pembangunan sub bidang transportasi : a. Peningkatan aksesibilitas orang dan barang, antara kawasan sentra produksi komoditas andalan dengan simpul simpul gerbang eksport, baik di Muaro jambi maupun wilayah tetangga. Didalam kebijakan ini mencakup upaya pengitegrasian sistim transportasi darat dan air. b. Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang secara profesional dapat menjamin pelayanan transportasi kepada masyarakat (ketepatan, keamanan dan kenyamanan). Termasuk didalamnya upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan transportasi umum. c. Peningkatan layanan angkutan umum (ketepatan, keamanan dan

kenyamanan)

yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

6. Sub Bidang Air Bersih Pembangunan sub bidang air bersih diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas peyediaan air bersih melalui penyediaan sarana prasarana air bersih yang memadai. Dalam aspek kualitas akan diupayakan pembuatan Water Treatment Plant yang secara maksimal dapat menghasilkan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedang dalam aspek kuantitas akan diupayakan


4 - 31

pengadaan sarana prasarana penyediaan air bersih sistem perpipaan yang mampu menyediakan air bersih dengan cakupan pelayanan yang lebih luas baik untuk wilayahwilayah perkotaan maupun wilayah-wilayah pedesaan baik yang mencakup kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan non rumah tangga. Selain itu akan diupayakan pula

pengembangan

sistim layanan mobile, khususnya

untuk desa-desa terisolir dan yang aksesibilitasnya tergantung fluktuasi air sungai; peningkatan kemampuan pemerintah, serta peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam upaya penyediaan air bersih. Kebijakan Pembangunan Sub Bidang Air Bersih : d. Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang secara profesional dapat menjamin pelayanan air bersih kepada masyarakat. e. Penyediaan sarana prasarana yang menjamin tersedianya air bersih yang cukup, baik kualitas maupun kuantitas dan dapat menjangkau masyarakat luas. f. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam penyediaan air bersih.

7. Sub Bidang Listrik Pembangunan sarana listrik diarahkan pada penyediaan tenaga listrik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan peningkatan kapasitas pembangkit melalui rehabilitasi dan repowering pembangkit yang telah ada maupun pembangunan

pembangkit

baru

yang

diarahkan

pada

peningkatan

efisiensi,

penggunaan bahan bakar yang lebih murah. Peningkatan kualitas dan jangkauan sistem jaringan transmisi dan distribusi agar mampu menunjang penyediaan tenaga listrik yang handal melalui pembangunan sistem transmisi yang terintegrasi dan dengan kapasitas yang memadai, serta pengembangan sistem jaringan distribusi yang berbasis teknologi informasi. Kebijakan Pembangunan Sub Bidang Kelistrikan : d. Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang secara profesional dapat menjamin pelayanan enerji listrik kepada masyarakat. e. Penyediaan sarana prasarana yang menjamin tersedianya enerji listrik yang dapat menjangkau masyarakat luas. f. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam penyediaan enerji listrik.

8. Sub Bidang Perumahan dan kesehatan lingkungan. Pembangunan

perumahan

dan

permukiman

diarahkan

pada

terselenggaranya

pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana-sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, credible, mandiri, dan


4 - 32

efisien dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, sehingga mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran perumahan. Kebijakan Pembangunan Sub Bidang Perumahan dan Kesehatan Lingkungan a. Pembangunan dan perluasan penyediaan perumahan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah b. Perbaikan lingkungan permukiman dan pemugaran perumahan c. Pengembangan partisipasi publik dalam peningkatan kualitas perumahan dan prasarana-sarana permukiman; d. Pengembangan perumahan yang berkelanjutan, layak huni, terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan didukung oleh prasarana-sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, mandiri, dan efisien; e. Pengembangan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

5. Sub Bidang Komunikasi Pembangunan sub bidang komunikasi diarahkan pada penyediaan sistem komunikasi dengan cakupan pelayanan yang lebih luas baik untuk wilayah-wilayah perkotaan maupun wilayah-wilayah pedesaan baik yang mencakup kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan non rumah tangga. Peningkatan kuantitas layanan diupayakan melalui peningkatan kapasitas satuan sambungan telepon (SST) dengan penyediaan sarana prasarana telekomunikasi yang memadai. Selain itu diupayakan pula peningkatan kualitas sistem komunikasi yang diarahkan pada pengembangan komunikasi yang berbasis teknologi informasi.

Kebijakan Pembangunan Sub Bidang Komunikasi : e. Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang secara profesional dapat menjamin pelayanan sistem komunikasi kepada masyarakat f. Penyediaan sarana prasarana yang menjamin tersedianya sistem komunikasi yang cukup baik kualitas maupun kuantitas dan dapat menjangkau masyarakat luas. g. Peningkatan peran serta swasta dalam penyediaan sistem komunikasi

h. Pengembangan sistem komunikasi yang berbasis teknologi informasi. 6. Sub Bidang Irigasi dan Pelestarian Sumberdaya Air Pembangunan sub bidang irigasi dan pelestarian sumber daya air diarahkan untuk pemanfaatan sumberdaya air secara bijaksana dan menjamin ketersediaan air bagi kebutuhan pertanian dan perkotaan secara seimbang. Pembangunan sub bidang ini Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

4 - 33

merupakan bagian integral dari kebijakan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Pembangunan Sub Bidang Irigasi dan Pelestarian Sumberdaya Air: e. Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang secara profesional dapat menjamin kebutuhan air untuk layanan pertanian dan perkotaan. f.

Penyediaan sarana prasarana keairan yang menjamin pemenuhan kebutuhan perdesaan (pertanian, perkebunan) dan perkotaan (industri, jasa dan perumahan) yang cukup baik kualitas maupun kuantitas dan dapat menjangkau (cakupan wilayah) dan terjangkau (harganya) oleh masyarakat luas.

g. Peningkatan peran serta swasta dalam pengelolaan sumberdaya air, sejak dari pelestarian, pengolahan, pemanfaatan sampai ke pengolahan kembali menjadi sumber air yang sehat. h. Pengembangan sistem informasi sumberdaya air yang berbasis teknologi informasi dan kompatibel dengan sistem prasarana yang lain.

7. Sub Bidang Drainase dan Pengendalian Banjir Pembangunan sub bidang drainasi dan pengendalian banjir diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya banjir dan mengurangi luas wilayah genangan dikawasan produksi dan permukiman. Kebijakan sub bidang drainasi dan pengendalian banjir adalah sebagai berikut : a. Mengembangkan

konsep

pengendalian

banjir

sebagai

bagian

integral

dari

penanganan masalah lingkungan. Konsep ini mengacu pada pendekatan lebih baik mengurangi kemungkinan kejadian daripada menangani kejadian. Dalam hal ini, kebijakan pengendalian banjir mencakup pengembangan sistim drainasi, perbaikan penata gunaan tanah serta peran serta masyarakat dalam penanganan pra dan pasca banjir.

d. Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang secara profesional dapat menjamin penanganan yang cepat dan tepat dalam penanganan pra, banjir maupun pasca banjir. Tercakup didalamnya adalah pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan bencana, khususnya banjir.

e. Peningkatan penyediaan sistim informasi terkait dengan masalah banjir, baik pra, saat maupun pasca, yang mudah diakses oleh semua lembaga dan masyarakat yang terkait dengan pengelolaan banjir. Sistim yang dikembangkan merupakan sub sitem dari penanganan masalah lingkungan secara keseluruhan.


4 - 34

4.1.4. Bidang Ekonomi Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian daerah yang dinamis dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus

diarahkan

untuk

meningkatkan

pendapatan

masyarakat

serta

mengatasi

ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Dalam rangka ini perlu lebih diperhatikan kepada usaha untuk membina dan melindungi usaha kecil serta golongan ekonomi lemah pada umumnya. 2. Sub Bidang Pertanian Pangan Kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan selama ini ditujukan pada usaha peningkatan produksi yang meliputi produksi padi, palawija, sayuran, dan buahbuahan, serta meningkatkan penanganan pasca panen. Dalam jangka panjang pembangunan pertanian didasarkan kepada strategi dan kebijaksanaan

dalam

rangka

penerapan

sistem

agribisnis

yang

terpadu

dan

berkelanjutan. Dengan pendekatan ini maka orientasi pembangunan pertanian tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi dan pendapatan petani saja, tetapi diperluas yang mencakup pengembangan keseluruhan sistem agribisnis yang dilakukan secara terpadu. Dengan pendekatan ini keterkaitan antar sektor ekonomi dapat ditingkatkan secara serasi sehingga dapat mengembangkan sentra pertumbuhan ekonomi pedesaan. Kebijakan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan sebagai berikut : c. Peningkatan ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan serta kebudayaan lokal. d. Pengembangan agribisnis dengan membangun keunggulan kompetitif sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah

2. Sub Bidang Perkebunan Pembangunan perkebunan sebagai bagian dari pembangunan pertanian secara keseluruhan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang berpendapatan tinggi dan sejahtera melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri perkebunan. Namun, mengingat komoditi-komoditi perkebunan yang akan dikembangkan tersebut juga merupakan komoditi-komoditi yang dikembangkan di kabupaten atau propinsi lain maka diperlukan upaya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dari agribisnis perkebunan itu. Risiko lingkungan yang tinggi karena pola tanam yang bersifat monokultur maka pembangunan perkebunan diarahkan pada diversifikasi tanaman dan peningkatan


4 - 35

efisiensi usaha perkebunan melalui penentuan skala ekonomi yang optimal dan sesuai dengan kapasitas agroindustri perkebunan. Untuk mencapai kuantitas dan kualitas produksi yang optimal maka diperlukan pemberdayaan

sumberdaya

manusia

terutama

mengenai

manajemen

dan

kewirausahaan dan perencanaan pola usaha terpadu yang efisien dan efektif antara petani, perusahaan, koperasi dan pengolah. Kebijakan Pembangunan Perkebunan sebagai berikut : k.

Memberikan kemudahan untuk melakukan kegiatan agribisnis dan agroindustri secara terpadu dari kelompok usaha hulu sampai hilir

l.

Memberikan peluang seluas-luasnya kepada petani, kelompok tani, dan koperasi untuk memilih dan menjalankan usaha komoditi perkebunan yang didukung oleh ketersediaan areal, kemudahan untuk mengakses permodalan dan pasar

m. Perintisan koordinasi horisontal dan vertikal antar petani. Koperasi, perusahaan perkebunan dan eksportir. n.

Percepatan pengembangan teknologi budidaya, produksi dan pasca panen yang mudah dan segera dapat dikuasai oleh petani/kelompok tani di pedesaan

o.

Untuk itu kebijakan operasional bidang perkebunan dapat disusun sebagai berikut:

p.

Pembangunan sentra pengembangan agrobisnis komoditi unggulan perkebunan dengan menitikberatkan pada peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit, karet, kopi, lada dan kakao yang sekaligus dapat meningkatkan daya saing produk olahan

q.

Optimalisasi pemanfaatan lahan kering dan kawasan sekitar hutan serta daerah tertinggal dan pedalaman untuk perluasan produksi komoditi perkebunan secara terpadu dengan pengembangan peternakan dan pangan

r.

Pengembangan

kelembagaan

dengan

menitikberatkan

pada

penataan

kelembagaan petani/produsen dalam pengelolaan dan kewirausahaan di bidang perkebunan s.

Peningkatan daya saing dan diversifikasi produk olahan untuk pemenuhan bahan baku industri melalui teknologi pengolahan

t.

Pengembangan kualitas komoditi hasil perkebunan untuk pemenuhan pasar ekspor, mengarah pada pembentukan kawasan industri masyarakat perkebunan

3. Sub Bidang Kehutanan Pembangunan kehutanan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan perbaikan lingkungan hidup. Di samping itu juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan penerimaan devisa negara, terciptanya kesempatan kerja dan berusaha, berkembangnya industri pengelolaan berbagai hasil hutan dan terpeliharanya sebagian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

4 - 36

besar penyangga sistem kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati serta ekosistem yang ada. Kebijakan Pembangunan Kehutanan sebagai berikut : m. Pemanfaatan kawasan hutan tetap, peningkatan mutu dan produktivitas pengelolaan hutan dan hasil hutan. n.

Peningkatan peranserta masyarakat, penaggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan bagi daerah tertinggal.

o.

Peningkatan peranserta koperasi, usaha kecil menengah dan tradisional.

p.

Pelestarian hutan dan ekosistem.

q.

Peningkatan kemampuan daerah dalam pengelolaan hutan.

r.

Pelestarian (konservasi) keragaman hayati dan pembangunan hutan yang berkualitas secara partisipatif.

s.

Mengoptimalkan sosialisasi peraturan kehutanan melalui sistem koordinasi keterpaduan dan pembangunan daerah.

t.

Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan.

u.

Pelaksanaan manajemen kawasan secara tuntas dan bebas konflik (clean and clear boundary) untuk berbagai fungsi hutan.

v.

Peningkatan peranserta masyarakat lokal dalam meningkatkan kesejahteraan.

w.

Peningkatan efisiensi dan produktivitas pengolahan hutan dan pengolahan hasil hutan (hutan alam dan hasil hutan ikutan).

x.

Penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan dengan menyusun peta arahan hutan produksi tetap yang optimal.

4. Sub Bidang Perikanan Pembangunan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pendapatan petani nelayan, meningkatkan nilai tambah hasil-hasil perikanan, mendorong dan meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif. Kebijakan Pembangunan Perikanan sebagai berikut : j.

Peningkatan pendidikan dan ketrampilan aparat dan masyarakat

dalam usaha

perikanan, baik tangkap maupun budidaya k.

Meningkatkan pemahaman akan besarnya potrensi sumberrdaya perikanan, manfaat ekonomis usaha perikanan dan hasil perikanan

l.

Peningkatan akses masyarakat kepada layanan pemerintah dan kemitraan dengan swasta


4 - 37

m. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan sektor perikanan n.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap IPTEK, modal, sarana produksi dan pasar

o.

Pengembangan lembaga mediasi antara petani ikan dengan

pasar regional,

nasional maupun internasional. p.

Pengembangan lembaga pengendali mutu ikan dan hasil perikanan

q.

Pengembangan pasar dan jaringan pemasaran hasil perikanan

r.

Penyediaan pusat informasi masalah perlindungan perairan

5. Sub Bidang Peternakan Pembangunan peternakan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan peternak dengan pembinaan kemampuan produksi; meningkatan kualitas pangan dan gizi masyarakat melalui peningkatan produksi dan diversifikasi ternak dan bahan pangan asal ternak; meningkatkan produksi ternak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal dan regional serta bahan baku industri; peningkatan produksi untuk konsumsi diarahkan agar terjangkau seluruh lapisan masyarakat; pengembangan agribisnis sebagai alat pemacu pembangunan peternakan untuk mendorong peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan; optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan produksi ternak

dengan

tetap

memperhatikan

kelestarian

lingkungan

hidup

melalui

pemanfaatan sistem daur ulang; pemanfaakan ilmu pengetahuan dan teknologi agar menjadi peternakan yang maju, efisien dan tangguh. Kebijakan Pembangunan Peternakan sebagai berikut : h.

peningkatan kualitas dan kuantitas produksi peternakan dengan memantapkan agribisnis dan mengembangkan agroindustri unggulan

i.

Peningkatan kemampuan usaha peternak dan usaha peternakan

j.

Mengembangkan kemitraan usaha peternakan rakyat dengan peternakan besar.

k.

Reorientasi usaha peternakan dari usaha tani yang bercorak tradisional menjadi peternakan yang maju, berorientasi pasar, berbudaya industri dan berwawasan lingkungan dalam menghadapi persaingan global

l.

Pemiihan usaha peternakan pada ternak-ternak yang telah dikenal dan dikusai oleh masyarakat, sehingga akan lebih mudah dikembangkan.

m. Pemaduan usaha peternakan dengan program-program kegiatan sektor-sektor lain, seperti dengan sektor pertanian, sektor kehutanan, dan perkebunan. n.

pemanfaatan sumberdaya secara optimal, dan dikelola secara efisien oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna serta didukung oleh kelembagaan yang mantap


4 - 38

7. Sub Bidang Industri Dalam pembangunan daerah Kabupaten Muaro Jambi, sektor industri memegang peranan yang sangat penting. Pembangunan industri terus ditingkatkan dan diarahkan agar sektor ini dapat menjadi penggerak utama ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang kukuh dengan pola produksi yang berkembang dari barang-barang yang mengandalkan pada tenaga kerja yang produktif dan sumberdaya alam yang melimpah menjadi barang yang bermutu, bernilai tambah dan padat ketrampilan. Pembangunan industri diarahkan untuk menumbuhkembangkan industri kecil, industri rumah tangga dan industri pedesaan dengan peningkatan ketrampilan, penguatan modal, peralatan, magang dan manajemennya. Pembangunan industri ditujukan untuk dapat meningkatkan kemandirian perekonomian daerah, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar dalam dan luar negeri dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan industri diarahkan dapat memanfaatkan dan mengolah bahan lokal dari hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor dengan penguasaan teknologi sehingga dapat memenuhi kebutuhan secara kuantitas dan kualitas. Pembangunan dan pengembangan industri diarahkan dapat menjalin kemitraan yang lebih mantap, saling mendukung, saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara industri kecil, industri rumah tangga dan industri pedesaan serta industri besar maupun dengan usaha swasta dan usaha pemerintah. Pembangunan dan pengembangan industri diarahkan tetap berwawasan lingkungan dan dapat meningkatkan peran serta dan pendapatan bagi masyarakat. Kebijakan Bidang Industri sebagai berikut : h. Menciptakan iklim yang berusaha yang kompetitif

dan iklim investasi yang

mendukung pengembangan industri secara efisien i.

Pemberian

fasilitas kredit jangka panjang khususnya pada industri kecil dan

menengah yang terkait dengan pengembangan sektor agribisnis. j.

Jaminan kepastian usaha dan Perlindungan usaha

k. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi yang lebih transparan l.

Pengembangan sumberdaya manusia industrial

m. Meningkatkan kemampuan teknologi industri n. Pengembangan kelembagaan pendukung i.

Pengembangan industri kecil dan menengah


4 - 39

7. Sub Bidang Pertambangan dan Energi Pembangunan pertambangan diarahkan untuk mendayagunakan sumberdaya alam tambang secara hemat dan optimal bagi pembangunan wilayah yang berkelanjutan dengan peran aktif masyarakat dan untuk memperkukuh daya tahan ekonomi bagi kemakmuran rakyat. Pembangunan pertambangan ditujukan untuk menyediakan bahan baku industri untuk peningkatan nilai tambahnya dengan penggunan teknologi dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dan kebutuhan ekspor sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat melalui peningkatan penanaman modal dan pemantapan iklim usaha yang mendukung. Pembangunan

pertambangan

dilaksanakan

dengan

memperhatikan

kepentingan

ekonomi dan budaya masyarakat dengan tetap menjaga kelesatrian mutu dan fungsi lingkungan hidup. Kebijakan Pembangunan Pertambangan sebagai berikut : e. Inventarisasi, penelitian, pendataan dan penyebar luasan informasi, pelayanan dan pengawasan pertambangan, dan melalui kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait f.

pengelolaan yang efektif dan efisien, yang didukung oleh usaha inventarisasi, pemetaan, eksplorasi, dan eksploitasi kekayaan bahan tambang yang makin meningkat dengan menguasai dan memanfaatkan teknologi yang tepat guna.

g. Meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

pengusahaan

pertambangan,

pembinaan pertambangan rakyat dilakukan secara terpadu melalui penyuluhan, bimbingan serta pembinaan usaha pertambangan dalam wadah koperasi. h. Untuk memelihara kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, maka setiap usaha pertambangan harus disertai dengan AMDAL dan dipantau secara kontinyu kegiatannya agar lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan.

13. Sub Bidang Perdagangan Sektor perdagangan merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, mengingat peranannya dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat dan mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan diarahkan untuk meningkatkan akses informasi dan teknologi yang sangat mendukung kemajuan sektor perdagangan, koperasi, industri kecil, dan menengah; memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan Kabupaten Muaro Jambi; meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengusaha Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

4 - 40

eksportir

golongan

kecil/menengah

dalam

mencari

peluang

pasar

lokal

dan

internasional serta mengoptimalkan pemanfaatan program promosi/pameran. Kebijakan Pembangunan Perdagangan sebagai berikut : d. Melaksanakan negosiasi dan kerjasama ekonomi untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor serta menarik investasi finansial dan investasi langsung. e. Meningkatkan

jaringan

pemasaran

melalui

promosi

dan

pameran

untuk

memperkenalkan produk kepada pasar lokal dan internasional. f.

Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil.

14. Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Koperasi, usaha kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat. Kebijakan Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah e. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian pengusaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan berusaha yang terbuka serta mengembangkan koperasi sebagai wadah kolektif yang efisien dan efektif bagi peningkatan produksi. f.

Perluasan lembaga-lembaga pendukung pengembangan usaha dan pengembangan kewirausahaan dan kewirakoperasian.

g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi dan industri yang produktif dan berkualitas. h. Memanfaatkan potensi, ketrampilan atau keahlian masyarakat Kabupaten Muaro Jambi untuk berkreasi, berinovasi dan menciptakan lapangan kerja.

15. Sub Bidang Penanaman Modal Pembangunan bidang penanaman modal perlu diarahkan pada peningkatan daya tarik investasi, terutama untuk kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya daya lokal dan lokasi strategis Kabupaten Muaro Jambi. Dengan demikian diharapkan berbagai perusahaan asing dan domestik berskala besar mampu menjalin kerjasama dengan perusahaan lokal untuk beroperasi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kebijakan Penanaman Modal sebagai berikut : h. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan sehat.


4 - 41

i.

Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bersama aparat keamanan terhadap para investor.

j.

Memberikan kemudahan pelayanan perizinan yang cepat, keringanan pajak .

k. Mengembangkan jaringan informasi yang memberikan kemungkinan akses yang lebih mudah antara buyer dan produser, peluang investasi dan berbagai fasilitas yang akan meningkatkan daya saing daerah. l.

Melakukan Promosi ke dalam dan luar negeri dengan mengikuti event-event pameran, penyebaran booklet dan leaflet melalui perwakilan/kedutaan Indonesia dan asing di dalam dan di Luar Negeri baik melalui jasa pos, Website/internet, dan email.

m. Menjalin

dan

internasional

mewujudkan yang

kerjasama

mengutamakan

sektoral,

nasional,

kepentingan

nasional

regional, dalam

serta rangka

meningkatkan penanaman modal di daerah , seperti kerjasama IMS-DT, ASEAN, AIDA, AFTA dll.

n. Peningkatan pengembangan dan pembangunan Prasarana dasar / Infrastruktur daerah, sebagai sarana pendukung peningkatan investasi dan perdagangan di Kabupaten Muaro Jambi 16. Sub Bidang Pariwisata Pembangunan pariwisata diarahkan pada pengembangan pariwisata berbasis pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat; pengembangan pariwisata diarahkan untuk pengembangan pariwisata pedesaan dan pariwisata yang ditunjang oleh industri kecil; pengembangan daya tarik wisata melalui atraksi yang berbasis pada alam, seni dan budaya, sistem sosial serta kehidupan masyarakat (living culture); pengembangan fasilitas dan utilitas pariwisata dibangun dengan menggunakan pola dan sistem setempat yang menunjang pertumbuhan industri kecil; pengembangan pariwisata untuk mendukung pengembangan pariwisata Muaro Jambi. Untuk itu diperlukan berbagai upaya antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai obyek wisata yang telah dikembangkan; menyempurnakan kebijakan publik di sektor pariwisata

agar mampu menembus pasar internasional;

menjalin aliansi strategis dengan pelaku wisata pada taraf internasional. Kebijakan Pembangunan Pariwisata sebagai berikut : k. Peningkatan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata yang baik dengan sektor lainnya untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah. l.

Pengembangan pariwisata harus diupayakan dapat melibatkan seluruh stakeholder. Dalam konteks ini peran masyarakat terlibat dimulai sektor hulu (memberikan


4 - 42

kegiatan produksi yang ekstraktif) sampai dengan kegiatan hilir (kegiatan produksi jasa). m. Pengembangan Pendukung Obyek dan Daya Tarik Wisata, mencakup antara lain pengembangan Stop Over dan Touring Base, pengembangan Kesenian daerah, pengembangan Makanan Khas Daerah, pengembangan Cindera Mata serta pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Centre) n. Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah o. Pengembangan Sumber Daya Manusia p. Pengembangan Pemasaran Wisata q. Menjalin kerjasama dengan pelaku wisata yang lain, seperti biro perjalanan, hotel, dan restoran. r.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai obyek wisata yang telah dikembangkan.

s.

Menyempurnakan kebijakan publik di sektor pariwisata agar mampu menembus pasar internasional.

t.

Menjalin aliansi strategis dengan pelaku wisata pada taraf internasional .

4.1.5. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pembangunan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

dilaksanakan dalam kerangka

memajukan tingkat kecerdasan masyarakat, mengembangkan kemampuan daerah serta ikut mendorong proses pembaharuan kehidupan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin pesat, persaingan antar daerah dan antar bangsa yang makin ketat, serta dampak arus globalisasi yang makin meluas, menuntut pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih tepat, cepat, dan cermat serta bertanggung jawab agar mampu memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera. Pembangunan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

diarahkan

agar

pemanfaatan,

pengembangan, dan penguasaannya dapat mempercepat peningkatan kecerdasan, dan kemampuan daerah, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memperluas lapangann kerja, meningkatkan kualitas, harkat dan martabat manusia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai berikut : j.

Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas

k.

Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan daerah


4 - 43

l.

Peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang meliputi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan tinggi, peningkatan kualitas dosen, dan pengembangan program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah

m. Terwujudnya kerjasama yang harmonis dari semua pihak dalam penyelenggaraan pendidikan n.

Meningkatnya kualitas pendidikan formal dan non-formal, kejuruan dan umum.

o.

Mengembangkan sistem karir dan sistem pensiun tenaga pendidik yang berorientasi pada upaya peningkatan kualitas pendidikan.

p.

Mengembangkan sistem informasi pendidikan;

q.

Mengembangkan kebudayaan daerah melalui pelestarian dan perlindungan nilai-nilai luhur budaya daerah

r.

Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggali nilai-nilai luhur budaya daerah.

4.1.6. Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha pengelolaan, perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan, dan pengendalian keseimbangan antara unsur-unsurnya secara berkesinambungan. Dengan demikian, diharapkan mutu dan fungsinya dapat terpelihara serta ditingkatkan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dari generasi sekarang sampai generasi yang akan datang. Pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal tersebut didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, maju, produktif, profesional, iklim usaha yang sehat, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, mamanfaatkan sumberdaya alam

secara

berkelanjutan,

merehabilitasi

kerusakan

lingkungan,

mengendalikan

pencemaran dan meningkatkan kualitas hidup. Kebijakan Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup sebagai berikut : b. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kegiatan inventarisasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan kegiatan utama, untuk peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk menghindari pemborosan penggunaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan. Mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan dan pengendalian keseimbangan antara unsur-unsurnya secara terus menerus. f.

Rehabilitasi dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup


4 - 44

Rehabilitasi dan pelestarian bertujuan agar sumberdaya alam dan lingkungan hidup tetap berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini termasuk rehabilitasi lahan kritis dengan pendekatan pengelolaan DAS, reklamasi pasca tambang yang akan ditingkatkan dan dilakukan secara lebih terpadu. Melakukan pembinaan keserasian antara kependudukan dan lingkungan

hidup,

pengelolaan sumberdaya

alam

dan lingkungan

hidup,

pengendalian pencemaran dan dampak negatif pembangunan pada lingkungan hidup, dan pengembangan sistem tata laksana pembangunan yang berkelanjutan. g. Pengembangan kelembagaan, peranserta masyarakat dan kemampuan sumberdaya manusia. Pengembangan kelembagaan mencakup peningkatan kemampuan manajemen aparatur, penyediaan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, dan

pembentukan

kelembagaan

pengendalian

dampak

lingkungan

di

daerah.

Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pengembangan lingkungan hidup melalui forum-forum komunikasi lingkungan, LSM lingkungan hidup, dan pemberian pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat dalam menangani masalah lingkungan hidup di sekitarnya. h. Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya lingkungan pendidikan. Sebagaimana diketahui, masalah lingkungan hidup sangat terkait dengan pemahaman manusia terhadap lingkungannya. Oleh karena itu adalah sangat penting mengembangkan sistim informasi lingkungan hidup yang merupakan bagian dari paket pembelajaran formal maupun informal disemua jenjang dan jenis pendidikan. Upaya ini dalam jangka panjang akan mampu mengurangi berbagai bencana lingkungan, seperti banjir dan kebakaran hutan di Muaro Jambi. i.

Pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam pengambilan, pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya alam, sehingga meningkatkan jaminan terhadap kelestarian sumberdaya alam bersangkutan. Di sisi lain, teknologi ini juga harus murah dan cepat dikuasai oleh masyarakat yg kurang terdidik. Oleh karena itu pengembangan teknologi ini perla mengacu kepada budaya lokal serta merangang proses belajar menghargai dan mencintai lingkungan. Secara lebih spesifik, teknologi ini terkait dengan kondisi setempat yang didominasi oleh lahan gambut dengan keasaman tinggi.

4.1.7. Bidang Pembangunan Wilayah Dan Penataan Ruang 2. Sub Bidang Pembangunan Wilayah Pembangunan wilayah diarahkan untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan pendapatan antar kecamatan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai jaminan bagi keberlanjutan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025

4 - 45

Kebijakan Pembangunan Penataan Ruang sebagai berikut : i.

Meningkatkan aksesibilitas untuk memperlancar aliran investasi dan produksi

j.

Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan sumberdaya alam melalui kegiatan ekonomi produktif

k.

Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengembangkan sumber-sumber yang ada secara mandiri

l. Mengembangkan kawasan-kawasan potensial sebagai sentra sentra produksi komoditas unggulan, diantaranya melalui upaya transmigrasi khusus. m. Mengembangkan simpul simpul potensial sebagai pusat layanan baru (growth center) dalam rangka mengurangi disparitas wilayah. n.

Pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari

o.

Peningkatan tingkat pendidikan dan keahlian sumberdaya manusia

p.

Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan daya tarik investasi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing wilayah sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki.

2.

Sub Bidang Pembangunan Penataan Ruang

Pembangunan penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan pola pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, mewujudkan catur tertib pertanahan, meningkatkan pengelolaan perizinan

pertanahan

dengan

prinsip

transparansi,

partisipasi

dan

akuntabilitas,

meningkatkan kapabilitas pemerintah dan masyarakat dalam manajemen SWP secara integrative dan komprehensif. Kebijakan Pembangunan Penataan Ruang sebagai berikut : f.

Pemantapan dan Pengembangan Pola Tata Ruang Daerah Hal ini diperlukan agar setiap kegiatan pembangunan harus esrasi dengan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tidak terjadi tumpang tindih dan benturan berbagai kepentingan yang tidak seharusnya terjadi.

g.

Pemantauan Proses Penyusunan, Tata Guna Lahan, Air dan Sumber Daya Alam Lainnya Penyusunan tata guna lahan, air dan sumber daya alam lainnya dilaksanakan dalam satu pola tata ruang yang menggambarkan keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Untuk itu, dalam penyusunannya tetap dipertahankan tanah produktif untuk pertanian, kawasan hutan sesuai dengan fungsinya, dan kawasan lindung sesuai dengan fungsi lindungnya.

h.

Peningkatan Kelembagaan dan Kemampuan Aparatur Penataan Ruang Kelembagaan yang kuat dalam kegiatan penataan ruang harus ditingkatkan, ditunjang oleh aparatur yang mampu dan terlatih. Untuk itu, deskripsi setiap tanggung jawab harus jelas dan batas wewenangnya serta kewajiban masing-masing kelembagaan


4 - 46

harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewajiban dan wewenang antar lembaga dalam penataan ruang. i.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha Dalam rangka melibatkan masyarakat dan dunia usaha dalam penataan ruang harus dikembangkan mekanisme keterlibatannya dalam proses perencanaan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, masyarakat dan dunia usaha akan mengetahui dan bersama aparat pemerintah dapat mendukung ketentuan yang diatur dalam rencana tata ruang seluas-luasnya.

j.

Peningkatan Penegakkan Hukum dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Penataan Ruang. Untuk mendukung ketentuang yang diatur dalam pengelolaan tata ruang perlu dikembangkan dan disempurnakan peraturan perundang-undangannya. Berbagai peraturan yang ada harus diserasikan untuk menjamin pembangunan selalu berada dalam kerangka ruang yang telah disepakati dan ditetapkan.

f.

Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dangan sistem informasi lingkungan hidup, pertanahan, kehutanan, pertanian, industri perdagangan, sarana prasarana, penduduk dan pemerintahan. Sistem ini akan sangat mendukung proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian atat ruang.

4.1.8. Bidang Politik Pembangunan politik diarahkan pada terwujudnya tatanan kehidupan politik berdasarkan pada nilai-nilai demokrasi yang makin mampu menjamin berfungsinya lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan, mantapnya proses komunikasi politik, baik antar lembaga politik, lembaga eksekutif dan lembaga kemasyarakatan. Pembangunan politik harus meningkatkan kualitas pendidikan politik, keteladanan dan kaderisasi politik, memantapkan etika dan moral budaya politik yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, meningkatkan peran serta politik masyarakat, dan membangun suasana kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengembangan budaya politik yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran budaya melalui berbagai wacana dan media terhadap pentingnya penanaman nilai-nilai politik yang demokratis, penghormatan atas Hak Azasi Manusia, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi politik. Kebijakan Pembangunan Politik sebagai berikut : i.

Mengembangkan proses politik yang lebih terbuka dan demokratis dalam mekanisme seleksi pejabat publik, pejabat politik, serta memperkuat komitmen politik untuk


4 - 47

menjamin kebebasan pers, berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing. j.

Penataan kewenangan yang rasional di antara jajaran dan peringkat aparatur daerah sehingga terwujud penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, profesional, efisien, dan efektif.

k.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin dinamis, serasi dan bertanggungjawab.

l.

Terwujudnya lembaga penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

m. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat. n.

Meningkatkan

pemanfaatan

teknologi

informasi

termasuk

pengembangan

e-

government dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah. o.

Peningkatan hubungan kerja sama regional yang saling menguntungkan dan menunjang kepentingan daerah.

p.

Penataan manajemen aparatur daerah untuk meningkatkan kualitas, kemampuan dan kesejahteraan manusianya.

4.1.9. Bidang Keamanan dan Ketertiban Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban diarahkan pada kemampuan semua unsur masyarakat untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Pembangunan

perlindungan

masyarakat

diarahkan

pada

terwujudnya

kemampuan

masyarakat dan kemampuan lingkungan untuk secara partisipatif menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh gangguan keamanan, kejahatan, dan bencana alam. Kebijakan Pembangunan Keamanan dan Ketertiban sebagai berikut : a. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar mampu mengatasi segala bentuk gangguan dan ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang diliputi rasa aman dan tenteram. b. Meningkatkan partisipasi semua unsur elemen masyarakat, swasta, pemerintah dan unsur lembaga keamanan (POLRI), satuan keamanan, dalam upaya

peningkatan kemanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat. c. Mengembangkan sistem manajemen perlindungan masyarakat yang mandiri dan mantap yang didukung oleh terbinanya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien di antara semua elemen masyarakat.

d. Pemerintah bersama dengan POLRI dan TNI sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban akan memfasilitasi


4 - 48

kebutuhan sarana dan prasarana untuk terciptanya suasana aman, tentram dan tertib tersebut.

4.2.

SKENARIO PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG DAERAH

4.2.1. Strategi Umum Skenario pengembangan wilayah Kabupaten Muaro Jambi didasarkan pada isu-isu strategis yang merupakan ekstrak dari potensi dan peluang yang dimiliki. Isu-isu strategis tersebut adalah masalah degradasi lingkungan, kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan, kapasitas SDM secara umum, pertumbuhan ekonomi, disparitas perkembangan wilayah dan keterbatasan sarana dan prasarana wilayah. Jika dilihat dari sisi potensi dan peluang, maka gambaran umumnya adalah sebagai berikut : Potensi utama Kabupaten Muaro Jambi adalah ketersediaan sumberdaya alam

berupa

sumberdaya lahan dan sumberdaya air yang sangat memadai bagi pengembangan ekonomi yang berbasis pada kegiatan pertanian. Selain itu lokasi visinal wilayah yang strategis dekat pusat wilayah Propinsi Jambi, berhubungan dengan pelabuhan Muara Sabak, pelabuhan sungai Talang Duku dan dalam perlintasan jalan lintas timur Sumatera, dan Sungai Batanghari yang memberikan keuntungan komparatif bagi Kabupaten Muaro Jambi untuk mengembangkan kegiatan non pertanian seperti industri, jasa dan perdagangan. Potensi utama ini merupakan modal dasar bagi Kabupaten Muaro Jambi untuk mengembangkan kegiatan yang berbasis beberapa kegiatan ekonomi. Kondisi ini akan memberikan landasan ekonomi yang kuat karena tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Dari sisi eksternal, secara regional Kabupaten Muaro Jambi berdekatan dengan kawasan tumbuh cepat yaitu Kawasan Barelang sedangkan secara internasional Kabupaten ini Muaro Jambi terletak dalam kawasan IMS-GT. Kedua hal ini memberikan peluang pasar bagi produkproduk yang dihasilkan oleh Kabupatn Muaro Jambi. Selain itu, komoditi utama berupa kelapa sawit dan CPO mempunyai peluang pasar pada tingkat nasional, regional dan internasional. Posisi strategis Kabupaten Muaro Jambi dalam kerangka pengembangan jangka panjang dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :


4 - 49

Gambar 4.1. Posisi Strategis Kabupaten Muaro Jambi dalam Kerangka Skenario Pengembangan Jangka Panjang

KUALATUNGKAL

6) Jaringan Kerja Ekspor

MUARASABAK

8) Sebagai pusat pengembangan agrobisnis (olah – pasar)

3) Peningkatan fungsi dan peran sebagai pusat ekowisata (Taman Nasional Berbak) 4) Peningkatan ekonomi sekunder dan tersier 5) Hubungan jalinan kerjasama hulu hilir simpul pasar dalam lingkup SIJORI Peningkatan produktivitas kelapa sawit

7) Implikasi masyarakat wilayah Kabupaten

Hubungan Desa-Kota 2) Kerjasama Kabupaten Jabung Timur dan Jabung Barat, Kota Jambi (hubungan outlet)


1) Peningkatan produktivitas agroindustri : pelaku; kegiatan; wilayah; aksesibilitas

4 - 50

Berdasarkan identifikasi isu isu strategis, potensi dan peluang yang dimiliki, maka pengembangan jangka panjang Kabupaten Muaro Jambi akan ditumpukan pada agribisnis yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kerangka utama skenario pengembangan jangka panjang, sebagaimana tergambar dalam tahap-tahap pengembangan, dijabarkan dalam bentuk strategi pengembangan sektoral sebagai berikut : 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Sebagaimana telah diutarakan, dalam konsep organisasi, jika lembaga pemerintahan sebagai instrument untuk mencapai tujuan, maka lembaga tersebut harus memenuhi syarat bagi tercapainya tujuan yg disepakati (yang tertuang dalam visi dan misi). Oleh karena itu, penyempurnaan organisasi pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparaturnya merupakan prioritas dan harus berlanjut. Peningkatan ini terutama terkait dengan upaya perbaikan layanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, seperti layanan pendidikan, kesehatan dan pengembangan usaha. 2. Peningkatan kapasitas SDM Strategi ini merupakan upaya jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan wilayah, khususnya dalam aspek perekonomian dan keberlanjutan pembangunan. Sebagaimana diketahui, hampir mustahil untuk menjadikan sektor primer treadisional sebagai tumpuan pembangunan ekonomi jangka panjang. Didalam teori ekonomi, untuk suatu daerah bisa berkembang

maju, maka sektor sekunder dan tertier harus dijadikan

sebagai basis ekonomi, karena kemampuannya dalam meningkatkan nilai tambah dan penyerapan

tenaga

kerja

merupakan

daya

dorong

bagi

perkembangan

dan

keberlanjutan. Startegi ini perlu melibatkan sektor swasta dan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan khusus yang berorientasi lapangan kerja dalam jangka pendek. Sedang dlm jangka panjang membentuk manusia yang berkualitas seutuhnya. 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan potensi wilayah Strategi ini merupakan koridor pilihan sektor yang perlu dikembangkan. Untuk Muaro Jambi, pilihan sektornya adalah pertanian, dengan pendekatan pengembangan agribisnis. Mengingat strategi ini merupakan bagian utama (sektor perekat/leading sector), maka strategi ini akan dibahas lebih rinci dalam sub bab berikut. 4. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung strategi sebelumnya. Pada prinsipnya, strategi ini harus memungkinkan meningkatnya akses masyarakat dan swasta keberbagai layanan yang disiapkan oleh pemerintah, baik layanan sosial (pendidikan, kesehatan) maupun ekonomi (irigasi, transportasi, energi dan komunikasi).


4 - 51

Di samping untuk meningkatkan akses, strategi pengembangan sarana dan prasarana ini juga diarahkan untuk menggerakkan sektor riil, mengingat besarnya investasi di bidang ini. 5. Pelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan Strategi ini merupakan usaha untuk menjaga agar sumberdaya yang dimiliki Muaro Jambi dapat dimanfaatkan secara adil dan lestari. Hal ini sangat penting, karena pengembangan agrobisnis kalau tidak terarah dan terkendali akan berdampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya di satu sisi dan ketidak adilan dalam distribusi produksi disisi lain. Berbeda dengan strategi yang lain, dimana aspek ketersediaan prasarana dan sarana fisik mengambil porsi besar, dalam strategi aspek hukum dan penegakannya menjadi bagian utama.

4.2.2. Strategi Pengembangan Perekonomian Wilayah Berbasis Agribisnis Sebagaimana diutarakan di depan, pengembangan sektor pertanian dengan pendekatan agrobisnis yang berorientasi kerakyatan merupakan koridor yang sesuai dengan kondisi dan visi – misi Kabupaten Muaro Jambi. Sektor pertanian dipilih sebagai leading sektor karena potensi dan peluang yang dimiliki Muaro Jambi. Sedang pendekatan agribisnis dipilih untuk merubah usaha tani tradisional menjadi usaha tani modern. Agribisnis merupakan suatu sektor yang terdiri dari 4 sub sektor yang terkait erat satu sama lain yaitu sub-sistem agribisnis hulu (up stream agribusiness), sub-sistem usahatani/pertanian primer (on-farm agribusiness), sub sistem agribusiness hilir (down-stream agribusiness) dan sub-sistem jasa penunjang (supporting institution). Sub-sistem agribisnis hulu (up stream agribusiness) merupakan kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana/input produksi bagi kegiatan pertanian primer seperti penyediaan bibit bermutu unggul, alat-alat pertanian, agro kimia, mesin-mesin pertanian (agro otomotif), dan lain-lain. Sub-sistem usahatani/pertanian primer (on-farm agribusiness) yakni kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas/produk pertanian primer melalui pemanfaatan sarana/input yang dihasilkan pada agribisnis hulu. Sub sistem agribusiness hilir (down-stream agribusiness) yakni kegiatan ekonomi yang mengolah komoditas/produk pertanian primer (processing)

menjadi

produk

olahan

(intermediate,

finished)

beserta

kegiatan

perdagangannya. Sub-sistem jasa penunjang (supporting institution) yakni kegiatan ekonomi yang menyediakan jasa atau layanan yang diperlukan untuk memperlancar pengembangan agribisnis seperti perbankan, infrastruktur (fisik dan normatif), informasi dan penyuluhan, penelitian dan pengembangan (litbang), kebijakan pemerintah, dan lain-lain (Saragih, 1999). Pengembangan ekonomi agribisnis tidak terbatas pada pengembangan kegiatan pertanian saja tetapi suatu strategi pengembangan ekonomi yang mengembangkan keseluruhan subsektor atau sub-sistem secara integratif dan simultan sifatnya di mana keempat sub


4 - 52

sistem/sub sektor harus dibangun dan dikembangkan secara harmonis. Mengembangkan agribisnis

adalah

pengembangan

mengembangkan

ekonomi

wilayah

keempat dengan

sub-sistem

sekaligus.

mengembangkan

sektor

Dengan

demikian

agribisnis

akan

membangkitkan semua kegiatan ekonomi baik yang terkait langsung maupun tidak langsung sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis agribisnis maka diperlukan upayaupaya pengembangan sebagai berikut: a.Penetapan produk unggulan strategis agribisnis Untuk dapat menetapkan produk unggulan agribisnis diperlukan inovasi secara terus menerus agar sesuai dengan permintaan konsumen dan memperhatikan kesesuaian dengan kompetisi dan produk yang dihasilkan oleh negara lain.

Penetapan produk

unggulan harus melalui kajian yang mendalam dan komprehensif sehingga diperoleh produk-produk yang sesuai dengan iklim dan kondisi lahan serta memiliki peluang untuk bersaing pasar regional maupun global. b. Peningkatan produktivitas pertanian Peningkatan produktivitas pertanian dapat dilakukan dengan mengembangkan dan menerapkan teknologi yang relevan serta penyediaan akses kredit dalam rangka pencapaian skala ekonomi. Pengorganisasian pertanian yang meliputi konsolidasi pengelolaan atau kepemilikan lahan, pasar sewa lahan, kerjasama antarprodusen dan kerjasama bisnis merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing industri hasil pertanian. Peningkatan

pengetahuan

kalangan

petani

dan

sub-sistim

pertanian

termasuk

penanganan pasca panennya perlu terus menerus dilakukan sehingga bisa dicapai peningkatan produktivitas. c. Peningkatan daya saing industri hasil pertanian Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri hasil pertanian meliputi aspek penyediaan bahan baku dan bahan pendukung, tenaga kerja yang mumpuni, mesin dan teknologi pengolahan serta pencapaian skala ekonomis yang menjamin efisiensi produksi. Kunci pentingnya dari upaya peningkatan daya saing industri hasil pertanian adalah sistim dan infrasruktur pengembangan industri yang meliputi sarana dan prasarana industri serta pendidikan dalam rangka penyediaan tenaga kerja yang handal. d. Peningkatan kemampuan bersaing di pasar Diperlukan langkah integratif dan sinergis melalui strategi pemasaran yang efektif, sinergi informasi pasar, kemampuan komunikasi pemasaran dan kemampuan tenaga penjualan.


4 - 53

e. Pengembangan industri Pengembangan industri harus lebih diarahkan untuk pengembangan agroindustri yang menunjang pengembangan komoditas pertanian dan mampu memenuhi standar mutu permintaan pasar. Agroindustri sebagai komponen dari sistem agribisnis merupakan industri yang mengolah bahan baku dari hasil pertanian menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Oleh karena itu agroindustri mempunyai peranan yang sangat penting karena pada umumnya mampu menghasilkan nilai tambah dari produk segar hasil pertanian. Kemajuan teknologi agroindustri dewasa ini bahkan mampu mendorong kearah diversifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan manusia maupun pengguna lainnya atau meningkatkan pangsa pasar hasil olahan. Tujuan agroindustri pengolahan hasil pertanian dengan teknologi tertentu, antara lain adalah untuk: i.

mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan manusia, baik selera maupun nilai gizinya

ii. memperpanjang masa simpan hasil pertanian yang mudah rusak iii. memberi peluang bagi pengembangan industri iv. menciptakan diversifikasi produk v. memperluas pangsa pasar Untuk perencanaan agroindustri yang efektif dan berkelanjutan maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

i. Aspek produksi, yaitu harus mempertimbangkan ketersediaan bahan baku terutama dari kuantitas, kualitas dan kontinyuitas

ii. Aspek pasar, yaitu harus mampu menyesuaikan dengan permintaan pasar yang berkembang secara dinamis

iii. Aspek distribusi, yaitu harus memperhitungkan perkembangan pesaing atau produk substitusinya

iv. Aspek teknologi, yaitu harus mampu berkembang mengikuti perkembangan teknologi yang lebih efisien

v. Aspek manajerial, yaitu diperlukan sumberdaya manusia yang mampu menjalankan manajemen agroindustri secara efisien

vi. Aspek sosial, yaitu harus mempertimbangkan pendaya-gunaan masyarakat dan merupakan sarana transfer dari teknologi dan bukan pesaing bagi tenaga kerja manusia. f.

Pengembangan infrastruktur Keberadaan infrastruktur tidak hanya dibutuhkan untuk mendukung usaha agribisnis yang sudah ada, tapi juga merangsang tumbuhnya usaha-usaha baru yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Dalam kaitannya dengan pembangunan sistem


4 - 54

dan usaha agribisnis, maka pembangunan infrastruktur perlu diarahkan pada infrastruktur yang dibutuhkan oleh banyak pelaku agribisnis dan mampu merangsang para investor untuk melakukan usaha agribisnis. Infrasruktur seperti sarana pengairan dan drainase, jalan/farm road, listrik, pelabuhan, transportasi dan telekomunikasi merupakan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

g. Pengembangan Kelembagaan

i. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Fokus kebijakan ditujukan untuk pengembangan lembaga keuangan untuk menjadi sumber permodalan bagi usaha-usaha agribisnis. Khusus bagi petani sebagai pelaku agribisnis perlu diupayakan penyediaan kredit dengan prosedur sederhana, suku bunga kondusif serta sistem agunan yang dapat dipenuhi petani. Untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis, perbankan perlu mengembangkan skim-skim perkreditan (jenis, besaran dan persyaratan) yang sesuai dengan kebutuhan agribisnis dalam arti sesuai dengan tahap-tahap perkembangan agribisnis. Oleh karena itu diperlukan kebijakan untuk mengarahkan, sistem perbankan ke daerah dengan mengembangkan unit banking system sebagai pengganti branch-banking system yang ada saat ini. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang ideal untuk dikembangkan agar kegiatan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dapat terlayani dengan baik. Jenis-jenis LKM bank dipedesaan yang dapat dikembangkan dan atau ditumbuhkan kembali (karena sebelumnya sudah ada) antara lain BPR-BKD (Badan Kredit Desa; BPR-Non BKD seperti Bank Desa, Bank Pasar dan Lembaga Dana Kredit Pesedaan (LDKP), dan BRI Unit Desa. Lembaga-lembaga keuangan non-bank yang sudah ada di daerah seperti Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Lembaga Kredit Pedesaan (LKP), Lembaga Kredit Kecamatan (LKK), Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam perlu dipertahankan dan dimodernisasi.

ii. Pengembangan Fungsi Peneltian dan Pengembangan Fungsi penelitian dalam menghasilkan teknologi dan berbagai model kelembangaan sistem dan usaha agribisnis, harus dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, organisasi

profesi, LSM dan juga organisasi petani.

Oleh karena itu diperlukan

berbagai kebijakan yang dapat merangsang keterlibatan pihak non-pemerintah dalam melakukan penelitian dan pengembangan yang menunjang pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Khusus untuk teknologi yang ditujukan untuk diadopsi oleh petani, maka proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian partisipatif harus dijadikan strategi dalam menghasilkan teknologi yang sesuai kebutuhan petani.


4 - 55

Pada subsektor on-farm agribusiness, pengembangan teknologi diarahkan pada penggunaan

teknologi

eco-farming

dan

organic

farming,

seperti

teknologi

zero/minimum tillage, teknologi konservasi tanah dan air, teknologi biologi tanah, teknologi pemberantasan hama dan penyakit tanaman dan hewan secara biologis dan lain-lain. Dengan demikian, komoditas primer yang dihasilkan dari sub-sektor on-farm agribusiness ini memenuhi tuntutan eco-labeling dan food safety. Selanjutnya, pengembangan teknologi prosesing dan produk pada sub-sektor agribisnis

hilir

(agroindustri

hilir)

diarahkan

untuk

peningkatan

efisiensi,

pengembangan diversifikasi teknologi prosesing untuk menghasilkan diversifikasi produk, meminimumkan waste dan pollutan, pengembangan teknologi produk yang mengakomodir value attributes dan package attributes. h. Pengembangan Organisasi Ekonomi Rakyat Pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat disetiap daerah memerlukan pengembangan kelembagaan dan organisasi ekonomi. Oleh sebab itu, kelembagaan tradisional/lokal yang telah pernah ada perlu dibangkitkan kembali dan didayagunakan untuk pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Kelembagaan pangan tradisional seperti kelembagaan lumbung desa/keluarga disetiap daerah perlu dikembangkan kembali dan dijadikan sebagai kelembagaan ketahanan pangan (food security) nasional. Sistem kelembagaan pangan yang berbasis pada keanekaragaman bahan pangan dan budaya lokal akan mampu menjadi sistem ketahanan pangan nasional yang tangguh dan efisien. Organisasi ekonomi seperti koperasi agribisnis perlu ditumbuh-kembangkan sebagai organisasi ekonomi petani. Pengembangan koperasi agribisnis ke depan perlu diarahkan sebagai organisasi ekonomi petani pada sub-sistem agribisnis hulu, on-farm dan subsistem agribisnis hilir. Koperasi agribisnis pada sub-sistem agribisnis hilir dan pada subsistem agribisnis hulu dapat mengembangkan jaringan usaha (bentuk usaha patungan) dengan perusahaan swasta (PMA, PMDN).

Dengan cara pengembangan koperasi

agribisnis yang demikian, meskipun petani tetap di pedesaan, namun organisasi ekonominya menjangkau hingga ke negara lain. Sehingga nilai tambah yang ada pada sub-sistem agribisnis hulu dan sub-sistem agribisnis hilir dapat dinikmati oleh rakyat di daerah melalui koperasinya. koperasi dari kelompok

Koperasi agribisnis yang perlu dikembangkan adalah

tani yang tumbuh berdasarkan kesamaan aktifitas dan

kepentingan ekonomi dalam kegiatan usaha tani. Oleh karena itu kelompok tani yang telah berfungsi sebagai modal kerjasama, kelas belajar mengajar dan sebagai unit produksi dikembangkan menjadi kelompok usaha yang berwawasan agribisnis dan tumbuh menjadi koperasi agribisnis yang berbadan hukum.


4 - 56

Diharapkan melalui pembangunan koperasi agribisnis yang demikian, industri pupuk, industri agro-otomotif, industri agro-kimia industri pengolahan hasil pertanian, akan ikut dimiliki oleh rakyat banyak melalui koperasinya. Dengan demikian setiap tahapan pembangunan sistem agribisnis, rakyat banyak di daerah juga ikut dalam perubahan yang makin baik tersebut.

i. Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang mendayagunakan keragaman sumberdaya alam (hayati) tidak akan sustainable bila keaneka ragaman hayati tidak dilestarikan. Oleh karena itu upaya pelestarian sumberdaya keragaman hayati perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Dalam pelestarian sumberdaya keragaman hayati, perlu dikembangkan bentuk-bentuk pelestarian keragaman hayati, baik dalam bentuk kebun koleksi plasma nutfah maupun pelestarian habitat asli ekosistem tanaman disetiap daerah. Kebun plasma nutfah dan habitat asli tanaman tersebut merupakan bank genetik yang berfungsi sebagai penyedia materi genetik untuk memperbaharui dan mendiversifikasi komoditas/produk agribisnis. Kebun

plasma

nutfah

ini

perlu

dikelola

sebagai

bagian

dari

industri

pembibitan/perbenihan. Selain bentuk-bentuk pelestarian sumberdaya alam dalam bentuk kebun plasma nutfah, pelestarian hutan, tanah, air dan perairan umum juga perlu diperhatikan. Untuk itu, menumbuh-kembangkan kelembagaan lokal dan melegalisasi hak ulayat masyarakat lokal perlu diupayakan. Perlindungan lahan pertanian subur seperti lahan sawah perlu mencakup ekosistemnya yakni termasuk wilayah tangkapan air (catchman area). Sebab tidak ada gunanya melindungi lahan sawah bila wilayah tangkapan air untuk irigasi dengan mudah beralih fungsi. Oleh karena itu prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam secara integratif perlu dikembangkan.

4.2.3. Tahap-Tahap Pencapaian Pencapaian kondisi yang diinginkan, ekonomi wilayah bertumpu pada agribinis dan ekonomi kerakyatan, terbagi dalam 4 tahapan yang terangkum dalam 2 periode yaitu periode pembekalan dan periode pematangan. (lihat gambar 3.2.) Periode inisiasi (2001-2005), dimana komitmen pembangunan Kabupaten Muaro Jambi telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kabupaten Muaro Jambi 2001-2005. Periode pembekalan (2006-2015) merupakan langkah awal memasuki pembangunan jangka panjang. Dalam periode ini diharapkan diharapkan masyarakat atau SDM yang telah dibina akan dapat mengembangkan kegiatan ekonomi, dimana produksi keluarga dapat menjadi


4 - 57

produksi wilayah kemudian produksi menyeluruh. Periode ini terbagi dalam dua tahap yaitu 2006-2010 dan 2011-2015. Tahap 2006-2010 merupakan tahap penyiapan sumberdaya manusia dan infrastuktur. Pembangunan SDM menjadi prioritas pembangunan sebagai kerangka dasar Kabupaten Muaro Jambi dalam memiliki pelaku-pelaku pembangunan handal yang ditujukan bagi generasi yang akan datang dan juga generasi muda saat ini. Tahap 2011-2015 merupakan tahap dimana masyarakat yang telah dibina melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat memberikan pendapatan yang layak. Pengembangan kegiatan ekonomi mendapat dukungan tersedianya infrastruktur. Periode pematangan (2015-2025) merupakan periode selanjutnya, secara keseluruhan hasil kegatan ekonomi keluraga dapat menjadi produksi wilayah. Selanjunya terjadi peningkatan kegiatan ekonomi yang berbasis pada kekuatan sendiri sehingga menjadi kabupaten yang tegar. Dalam pengertian ini ekonomi wilayah menjadi tidak mudah terpengaruh oleh perubahan-perubahan ekonomi eksternal. Dalam kondisi ini masyakat telah mencapai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas pada kebutuhan pokok minimum.


4 - 58

Gambar 4.2. Skenario Pengembangan Jangka Panjang Kabupaten Muaro Jambi 2000

2005

2006

2010

2011

2015

2016

2020

2021

PREDIKSI PENINGKATAN FUNGSI DAN PERAN WILAYAH SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN AGROIBISNIS (SIMPUL REGIONAL)  Sbg Lorong-Lorong Pilihan Renstra 2001 – 2005

PENYIAPAN SDM DAN INFRASTRUKTUR (SEBAGAI DASAR)

INISIASI

PERIODE INISIASI Posisi Kabupaten Muaro Jambi dlm konstelasi wilayah Propinsi Jambi dan Regional dlm Produksi Perkebunan

MASYARAKAT BISA BEKERJA (ADA KEGIATAN EKONOMI)

PERIODE PEMBEKALAN

KABUPATEN BISA PRODUKSI

MASYA WILAYA

PERIODE PEMATANGAN

SKENARIO RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KAB. MUARO

RPJM-D


2 - 197

BAB 5

PENUTUP

1. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Muaro Jambi yang mencerminkan tujuan, visi, misi, kebijakan arah dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Muaro Jambi, diharapkan upaya pembangunan daerah dalam kurun waktu dua puluh tahun (2006-2025) dapat terformulasikan secara jelas. 2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Muaro Jambi tahun 2006 - 2025, pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya dijabarkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Muaro. 3. Berhasilnya usaha-usaha pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi, sangat tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, disiplin, serta profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Semua kekuatan sosial, politik, organisasi/kelembagaan masyarakat, perlu menyusun programnya sendiri fungsi dan kemampuan masing-masing dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

4. Untuk operasionalisasinya perlu dikembangkan peran aktif masyarakat guna mendukungnya, sehingga wujud dari peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai pelaksanaan otonomi daerah disamping perwujudan kepemerintahan yang baik di Kabupaten Muaro Jambi.

BUPATI MUARO JAMBI,

H. BURHANUDDIN MAHIR


2 - 198


2 - 199


iii

Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Peta

Recommend Documents