HALAMAN INI KOSONG YANG DIPAKAI COVER DEPAN PADA DOKUMEN LAIN
i
PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN DOMISILI DALAM PENGATURAN HUKUM PEMILIKAN TANAH ABSENTEE BERKAITAN DENGAN PRAKTEK JUAL-BELI TANAH
Tesis ini dibuat untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan pada Program PascasarjanaUniversitas Udayana
PUTU LASMINI ARIESTYA DEWI NIM. 1192461010
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2013 ii
Lembar Persetujuan Pembimbing
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL : 10 September 2013
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
Prof. Dr. Tjok Istri Putra Astiti, SH.,MS. NIP. 19471231 197503 2 003
Dr. Ida Bagus Agung Putra Santika , SH.,M.Kn. Praktisi/Notaris
Mengetahui : Ketua Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Udayana
(Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,MH.) NIP. 19650221 199003 1 00 iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Dengan ini saya menyatakan yang sebenarnya bahwa :
Nama
: PUTU LASMINI ARIESTYA DEWI
NIM
: 1192461010
Program Studi
: Kenotariatan
Judul Tesis
: Penggunaan Surat Keterangan Domisili Dalam Pengaturan Hukum Pemilikan Tanah Absentee Berkaitan Dengan Praktek Jual-Beli Tanah
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini bebas dari plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 24 Juli 2013 Yang membuat Pernyataan,
(Putu Lasmini Ariestya Dewi)
iv
UCAPAN TERIMA KASIH Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah “PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN DOMISILI DALAM PENGATURAN HUKUM PEMILIKAN TANAH ABSENTEE BERKAITAN DENGAN PRAKTEK JUAL-BELI TANAH”. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Penulisan tesis inipun tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari para pembimbing dan berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Tjok Istri Putra Astiti, SH., MS selaku Pembimbing Utama dan Dr. Ida Bagus Agung Putra Santika, SH., M.Kn, selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan
dorongan,
semangat,
bimbingan
dan
saran
selama
penulis
menyelesaikan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD.-KEMD selaku Rektor Universitas Udayana beserta staff atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Terima kasih juga ditujukan kepada Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program
v
Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister dan kepada Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Terima kasih juga penulis tujukan kepada Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana yang telah memberikan ilmu kepada para mahasiswa termasuk penulis, Bapak dan Ibu seluruh staf dan karyawan di Sekretariat Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah membantu penulis dalam proses administrasi, seluruh temanteman Angkatan II Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah membantu memberikan semangat dan dorongan dalam penulisan tesis ini. Terima kasih juga penulis tujukan kepada orang tua tercinta, Nyoman Adnyana, S.H. dan Kadek Suyasmini, S.H. dan saudara tersayang Kadek Gina Wulandari, yang dengan sabar selalu mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai akhir kata penulis berharap semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua dan semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.
Denpasar, 24 Juli 2013 Penulis vi
ABSTRAK PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN DOMISILI DALAM PENGATURAN HUKUM PEMILIKAN TANAH ABSENTEE BERKAITAN DENGAN PRAKTEK JUAL-BELI TANAH Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah ditentukan bahwa setiap orang yang memiliki tanah pertanian wajib mengerjakan sendiri tanahnya secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Asas dari ketentuan pasal tersebut kemudian dituangkan dalamPasal 3 ayat (1) PP No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, yang mengatur mengenai larangan pemilikan tanah secara absentee, bahwa pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya dilarang. Namun dalam kenyataannya, khususnya di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, pemilikan tanah secara absentee ini masih banyak terjadi. Hal ini disebabkan karena mudahnya memperoleh surat keterangan domisili sebagai salah satu persyaratan identitas diri pengganti KTP dalam transaksi jual-beli tanah pertanian. Hal ini memungkinkan orang di luar kecamatan letak tanah tersebut dapat melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan surat keterangan domisili, padahal sebenarnya pihak pembeli tersebut tidak tinggal nyata disana. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang meneliti data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli tanah absentee, sedangkan data sekunder bersumber dari kepustakaan/literatur dan kamus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein, yakni mengenai ketentuan perundang-undangan mengenai larangan pemilikan tanah absentee dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemilikan tanah secara absentee di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Dalam hal ini, surat keterangan domisili menjadi tidak meningkatkan produktivitas tanah pertanian karena pemilik tanah tidak mengerjakan secara optimal sehingga bertentangan dengan filosofi larangan pemilikan tanah absentee. Kebijakan penggunaan surat keterangan domisili oleh pejabat terkait hanya dimaknai sebagai persyaratan administratif dan tidak melihat makna yang terkandung dalam pengertian domisili itu sendiri dan peruntukan dari pemilikan tanah secara absentee dalam kenyataannya sebagian besar sebagai tanah pertanian yang tidak dikerjakan secara optimal.
Kata Kunci: Tanah absentee, surat keterangan domisili.
vii
ABSTRACT THE USE OF CERTIFICATE OF DOMICILE IN REGULATING OWNERSHIP OF ABSENTEE LAND LAW IN RELATION TO THE PRACTICE OF SALE-PURCHASE OF LAND The provisions of Article 10 of Act Number 5 of 1960 on Agrarian Basic Regulation (UUPA) stipulated that everyone who has his own farm land shall actively work on it and conduct any possible way to prevent extortion. These principles are being stipulated in Article 3 sub-section (1) of Government Regulation Number 224 of 1961 on Land Division and Compensation, which stipulates prohibition of owning a land through absentee, in which it prohibits the ownership of the land by anyone who lives outside the sub district. However, in fact, particularly in Pelaga Village, Subdistrict Petang, Badung District, the ownership of the land through absentee often happen. This is due to the ease of obtaining certificate of domicile as one of identity requirements that can replace citizen identity card (KTP) in agricultural land sale and purchase transaction. This scheme enables anyone living outside the sub district where the said land is located to do the transaction as they can use certificate of domicile, while in fact they do not live there. This thesis research uses empirical legal research method that examines the primary data and secondary data. The source of primary data are interviews with the parties involved in land transactions absentee, while the source of secondary data are from literature / literature and dictionaries. The results shows the gap between the das sollen and das sein, that is the provisions of the legislation about the prohibition of owning a land through absentee with the fact that occur in the field. This is evidenced by the presence of absentee land ownership in Pelaga Village, Petang Sub district, Badung District. In this case, certificate of domicile does not increase the productivity of agricultural land because owner of the land are not working optimally so that the prohibition against the philosophy of absentee land ownership. Domicile usage policies by relevant officials simply interpreted as the administrative requirements and do not see the meaning contained in the definition of domicile and allotment of absentee land ownership in reality most of the agricultural land is not done optimally. Keywords: Land absentee, certificate of domicile.
viii
RINGKASAN Tesis ini menganalisis mengenai penggunaan surat keterangan domisili dalam praktek jual-beli tanah absentee. Bab I menguraikan latar belakang masalah berasal dari adanya kesenjangan antara teori dan kenyataan (das sollen dan das sein) terhadap ketentuan mengenai larangan pemilikan tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah tersebut (tanah absentee). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Salah satu penyebab masih terjadinya pemilikan tanah absentee karena masih digunakannya surat keterangan domisili sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah disalahgunakan oleh pihak pembeli tanah. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka pada sub bab ini diuraikan mengenai rumusan permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, landasan teoritis, dan metode penelitian yang digunakan. Bab II sebagai gambaran secara umum terhadap lokasi penelitian yakni di Desa Pelaga, Kecamatan Petang Kabupaten Badung. Gambaran umum lokasi penelitian ini diuraikan ke dalam kondisi geografis, tata guna tanah, dan gambaran demografi Desa Pelaga. Bab III sebagai penjabaran dari kajian pustaka yang membahas mengenai pengertian dan macam domisili/tempat tinggal, pengertian dan jenis-jenis hak atas tanah, pengertian, penyebab yang melahirkan dan bentuk peralihan hak atas tanah, akta peralihan hak atas tanah dan konsep kebijakan. Penjabaran tersebut merupakan landasan untuk dapat memahami dan menganalisa pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan pada Bab I. Bab IV membahas tentang hasil penelitian terkait dengan rumusan permasalahan pertama yang diuraikan dalam empat sub bab, pertama menguraikan tentang pengertian larangan pemilikan tanah absentee; kedua menguraikan tentang filosofi larangan pemilikan tanah absentee; ketiga menguraikan tentang dasar hukum larangan pemilikan tanah absentee; dan keempat menguraikan tentang penggunaan surat keterangan domisili dalam transaksi jual-beli tanah absentee. Hasil pembahasan dalam bab ini yakni penggunaan surat keterangan domisili dalam transaksi jual-beli tanah absentee tidak sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam ketentuan tentang pemilikan tanah absentee. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran makna dari domisili itu sendiri yang kemudian dituangkan menjadi surat keterangan domisili. Bab V merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang rumusan permasalahan kedua yang diuraikan menjadi tiga sub bab, yakni pertama ix
menguraikan tentang kebijakan Badan Pertanahan Nasional untuk menggunakan surat keterangan domisili sebagai dasar perolehan hak atas tanah absentee; kedua menguraikan tentang kebijakan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk menggunakan surat keterangan domisili dalam pembuatan akta jual-beli yang melahirkan pemilikan tanah absentee; ketiga menguraikan mengenai kebijakan Kepala Desa/Lurah untuk mengeluarkan surat keterangan domisili yang melahirkan kepemilikan tanah absentee. Bab VI merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan permasalahan ketiga yang diuraikan dalam tiga sub bab, yakni pertama menguraikan tentang peruntukan tanah menurut UUPA; kedua menguraikan tentang pemilikan tanah absentee dalam masyarakat; ketiga menguraikan tentang peruntukan tanah secara absentee dalam masyarakat. Hasil penelitian dalam bab ini menunjukkan bahwa pemilikan tanah secara absentee khususnya di Desa Pelaga sebagian besar masih diperuntukkan sebagai tanah pertanian, namun dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya, karena pemiliknya tidak berada di kecamatan letak tanah tersebut. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai larangan pemilikan tanah absentee di Desa Pelaga belum terlaksana secara efektif. Bab VII sebagai bab penutup yang menguraikan mengenai simpulan dan saran. Adapun dalam simpulan, penggunaan surat keterangan domisili dalam transaksi jual beli tanah absentee tidak sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam ketentuan mengenai larangan pemilikan tanah absentee, yakni Pasal 3 PP Nomor 224 Tahun 1961. Hal ini nampak dari masih banyaknya terjadi kepemilikan tanah secara absentee khususnya di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Ini menunjukkan bahwa larangan terhadap pemilikan tanah absentee tidak dapat diterapkan secara efektif saat ini. Sebagai saran, penulis menyarankan agar penggunaan surat keterangan domisili tidak boleh lagi digunakan sebagai pengganti KTP dan perlu adanya pengkajian ulang terhadap ketentuan mengenai larangan pemilikan tanah absentee, mengingat perkembangan teknologi dan transportasi serta kebutuhan masyarakat yang semakin besar akan tanah.
x
DAFTAR ISI
SAMPUL DEPAN SAMPUL DALAM …………………………………...………………….
i
PRASYARAT GELAR ………………………………………………….
ii
LEMBAR PENGESAHAN ……………………………………………..
iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT …………………………………...
iv
UCAPAN TERIMA KASIH …………………………………………....
v
ABSTRAK …………………………………………………………….…
vii
ABSTRACT ...............................................................................................
viii
RINGKASAN …………………………………………………………..
ix
DAFTAR ISI ……………………………………………………………
xi
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah …………………………………
1
1.2. Rumusan Masalah …………………...………….…..........
15
1.3. Tujuan Penelitian …………………………………………
15
1.3.1. Tujuan Umum …………………………………….
15
1.3.2. Tujuan Khusus …….………………………………
15
1.4. Manfaat Penelitian ………………………………………
16
1.4.1. Manfaat Teoritis ………………….……………….
16
1.4.2. Manfaat Praktis …………………………….……..
17
xi
1.5. Landasan Teoritis …………………………………….….
17
1.5.1. Kerangka Teori ……………………………………
17
1.5.2. Kerangka Konsep …………………………………
22
1.6. Metode Penelitian ……………………..……………….....
30
1.6.1. Jenis Penelitian …………………….………………
30
1.6.2. Penentuan Lokasi Penelitian ………………………
31
1.6.3. Sifat Penelitian ………….…………………………
32
1.6.4. Data dan Sumber Data ……………………………..
32
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data …………………………
36
1.6.6. Teknik Analisis Data …………………….……...….
37
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 2.1. Kondisi Geografis …………………………………..……..
38
2.1. Tata Guna Tanah …………………………………………..
39
2.1. Gambaran Demografi …………….…………….................
40
BAB III TINJAUAN UMUM 3.1. Pengertian dan Macam Tempat Tinggal/Domisili ….……..
43
3.2. Pengertian Hak atas Tanah ………………………………..
46
3.3. Jenis-jenis Hak atas Tanah …………….….……………….
50
3.4. Pengertian Peralihan Hak atas Tanah dan Bentuk Peralihan Hak atas Tanah .……………….….……… xii
58
3.5. Akta Peralihan Hak atas Tanah …………..………………….
64
BAB IV FILOSOFI KETENTUAN TENTANG TANAH ABSENTEE 4.1. Pengertian Larangan Pemilikan Tanah Absentee …………...
73
4.2. Filosofi Larangan Pemilikan Tanah Absentee ……………….
78
4.3. Dasar Hukum Larangan Pemilikan Tanah Absentee ….……
86
4.4. Penggunaan Surat Keterangan Domisili dalam Transaksi Jual-Beli Tanah Absentee…………………………………....
88
BAB V KEBIJAKAN PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN DOMISILI DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI TANAH PERTANIAN OLEH PEJABAT TERKAIT 5.1. Kebijakan Badan Pertanahan Nasional untuk Menggunakan Surat Keterangan Domisili sebagai Dasar Perolehan Hak atas Tanah Absentee …………………………………………….......
97
5.2. Kebijakan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Menggunakan Surat Keterangan Domisili dalam Pembuatan Akta Jual-Beli yang Melahirkan Pemilikan Tanah Absentee ………………..…
104
5.3. Kebijakan Kepala Desa/Lurah untuk Mengeluarkan Surat Keterangan Domisili yang Melahirkan Kepemilikan Tanah Absentee ………………….…………………………………....
xiii
107
BAB VI PERUNTUKAN DARI PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE DALAM KENYATAANNYA 6.1. Peruntukan Tanah Menurut UUPA ……….……….……..……
112
6.2. Pemilikan Tanah Absentee Dalam Masyarakat …...…………...
117
6.3. Peruntukan Tanah Absentee Dalam Masyarakat ………………
121
BAB VII
PENUTUP 7.1. Simpulan …………………………………………….….…….
130
7.2. Saran-Saran ……………………………………….…..………
131
DAFTAR BACAAN
DAFTAR INFORMAN
xiv
