Hal. 10
Hal. 16
Mengelola Kesehatan M e l a l u i
Manage Care
Hal. 24
DAFTARISI
2
daftarisi JALURUTAMA
4
www.premiumfinance-group.com
Bicara masalah layanan kesehatan, Jasa Marga dikenal sebagai perusahaan yang begitu peduli dengan kesehatan karyawannya. Hal ini tertuang dalam SK 227/KPTS/2006 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Karyawan dan Keluarga Karyawan. SK 228/KPTS/2006 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan dan Keluarga Pensiunan dimana seluruh biaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan ditanggung perusahaan.
3
PESANMANAJEMEN Muh Najib Fauzan
8 JALURKHUSUS
SALAMREDAKSI
S
ejak dicanangkannya seluruh BUMN mengikuti program BPJS, Jasa Marga segera mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Dan, sejak April lalu Jasa Marga telah mengeluarkan dana sekitar Rp12 Miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Disamping itu jasa layanan kesehatan lainnya tetap dibayarkan sekitar Rp44 Miliar. Kelak, jika kebutuhan karyawan akan kesehatan telah terlayani dengan baik melalui BPJS Kesehatan, dana lainnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan atau memberi reward buat karyawan. Itu janji manajemen. Memang ada beberapa kendala sehubungan dengan Program BPJS ini. Hal ini disebabkan rumor yang beredar di kalangan masyarakat bahwa layanan BPJS harus antri, layanan yang lama, obat-obatan yang sering dibilang tidak tokcer alias tidak langsung sembuh, dan sebagainya. Padahal program layanan kesehatan milik pemerintah ini sangat baik karena menggunakan sistem manage care. Manage care atau pengelolaan kesehatan terpadu adalah sistem yang mengintegrasikan antara pembiayaan dan pelayanan kesehatan yang tepat. Sistem manage care dapat meningkatkan akses, penerimaan, kualitas, pelayanan, kesinambungan dan yang lebih penting lagi efisiensi sumber daya dan rumah sakit. Dalam manage care, layanan yang diberikan umumnya bersifat komprehensif, yang mencakup pelayanan tingkat primer seperti rawat jalan oleh dokter umum atau keluarga, dokter gigi, bidan praktik, klinik dan puskesmas. Pelayanan tingkat sekunder yakni rawat jalan spesialistik di klinik spesialis, dokter praktik spesialis atau rumah sakit. Pelayanan tingkat tersier yakni rawat inap spesialistik di rumah sakit. Selain melakukan upaya promotif yakni berupa penyuluhan kesehatan dan perbaikan gizi. Upaya preventif seperti imunisasi, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana. Upaya kuratif yakni pengobatan dan penyembuhan penyakit, serta upaya rehabilitatif (pemulihan). Yang jelas dengan adanya BPJS Kesehatan, pelayanan medis bisa lebih jeli dan teliti mengidentifikasi masalah pasien dan melakukan tindakan atau pemeriksaan sesuai dengan indikasinya. Hal ini dilakukan karena BPJS membiayai sesuai dengan diagnosa penyakit dan pemeriksaan yang dilakukan sesuai indikasi. Sangat disayangkan bagi karyawan Jasa Marga yang sudah memiliki kartu jika belum menggunakan fasilitas BPJS, apalagi faskes tingkat satunya ada dimana-mana dan dekat dengan kita.
162
14 JALURKHUSUS
Layanan dan Iuran BPJS Kesehatan
16 JALURKHUSUS Sosialisasi BPJS Kesehatan
Langkah Jasa Marga Menggunakan BPJS
Perusahaan Jamin Kualitas Pemeliharaan Kesehatan Tidak Kurang
10 JALURKHUSUS Berobat Sesuai Kebutuhan Bukan Keinginan
12 KATAKITA Manfaat BPJS Kesehatan Bagi Saya....
13 VARIASK
18 JALURKHUSUS BPJS Kesehatan Prima, Kapan pun Kami Bisa Dihubungi
20 JALURKHUSUS Pengalaman Berobat dengan BPJS Kesehatan
Tepat Memilih Faskes Tingkat Pertama
Mengapa BPJS...
Jasa Marga Traffic Information Centre 021 80880123 / 14080, Live Streaming www.jasamargalive.com
23 JALURKHUSUS Manage Care Telkom dan BRI
24 JALURKHUSUS Sutirya Wirias Sastra Manajemen Sehat Lewat BPJS
26 JALURKHUSUS Klinik Marga Bhakti Husada Butuh Top-Up dari Perusahaan
27 JALURKHUSUS
Prosedur Penggunaan BPJS Kesehatan
website : www.jasamarga.com @PTJASAMARGA
Pembina: Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Pemimpin Redaksi: Moh Sofyan Wakil Pemimpin Redaksi: Dwimawan Heru Santoso Redaktur Pelaksana: Anasta Rahmarwati, Irra Susiyanti Editor: Yudha W. Pramuka, Herald Galingga W, M. Sonny Saputra, Alce Agustina, Faiza Riani Fotografer: Anang Kontributor/Reporter: Edi Sukardi (Jagorawi), Yulianti (CTC), Dondi (Semarang), Iwan Abrianto (Jakarta-Cikampek), Djuarta Dinata (Jakarta-Tangerang), Agus Tri Antyo (Surabaya-Gempol), Rayadi (Belmera), Heri Yulianto (Purbaleunyi), Dodo Adroni (Palikanci), Sintia Putranti (PT Trans Marga Jateng), Trisno Yuwono (PT Marga Kunciran Cengkareng), Wijaya (PT JLJ), Nurnaningsih (PT Marga Lingkar Jakarta), PT Marga Trans Nusantara, Sri Urini (PT Marga Nujyasumo Agung), Ryan (PT Marga Sarana Jabar), PT Jasa Layanan Pemeliharaan, Drajad Hari Suseno (PT Jasamarga Bali Tol), Roedi Poerwanto (PT Transmarga Jatim Pasuruan), Ronald Pardede (PT Jasamarga Kualanamu Tol) Unit Produksi dan Distribusi: Pinta Yulianti Diterbitkan Oleh: Departemen Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk, berdasarkan SK Direksi Nomor 152/KPTS/2014 Konsultan Media: PT TIPEKS Dicetak Oleh: PT TIPEKS Izin Terbit: SK Menteri Penerangan RI Nomor 1085/SK/DITJEN/PPG/STT/1987 Alamat Redaksi: Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550. Telp. (021) 8413 630, 8413 526. Fax. (021) 8779 3976
Redaksi menunggu tulisan Anda, baik tulisan ilmiah popular, berita kegiatan maupun naskah lain yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan jalan tol. BERITA
jalantol
NO. 162
2016
PESANMANAJEMEN
3
Muh Najib Fauzan Direktur SDM dan Umum
Sehat itu Mahal
P
Dok. BJT
epatah Arab menyatakan, Assihah agla minaddun’ya wamafiiha, artinya sehat itu nilainya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Sementara Orang Barat mengatakan, The health is gold, sehat itu emas. Bagi seorang muslim, bisa dikatakan sehat itu nilainya nomor dua setelah iman. Semua kata bijak menempatkan harga sehat pada tempat yang sangat tinggi, harta termahal dan kekayaan yang tak berbatas. Sayangnya, tak setiap orang bisa menikmati hidup sehat terutama saat mereka terserang penyakit, kondisi ini menjadi menyedihkan, mengganggu aktivitas dan produktivitas, terutama di perusahaan. Bisa dipastikan, pencapaian kinerja terganggu yang berdampak pada kinerja perusahaan. Tentunya, perusahaan tak menginginkan demikian, untuk itulah karyawan harus mendapat perlindungan kesehatan yang memadai, salah satunya memilih asuransi terbaik dan mencakup segalanya. Jasa Marga sebagai perusahaan terkemuka yang sangat peduli dengan kesehatan dan kesejahteraan karyawannya, termasuk perusahaan yang memiliki kepedulian tinggi dalam hal kesehatan karyawan. Sejak awal perusahaan ini berdiri, semua keluhan dan gangguan penyakit, apapun pengobatan dan fasilitas yang diminta selalu dipenuhi. Tujuannya tak lain agar karyawan kembali pulih dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Namun, terhitung sejak 1 Januari 2015, sesuai amanat Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dimana pemberi kerja atau perusahaan skala besar, menengah, kecil dan BUMN wajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015. Maka pemberi kerja wajib mendaftarkan diri pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan bernama BPJS Kesehatan. Jasa Marga sebagai BUMN pun harus mengikuti peraturan itu, masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Perusahaan pun telah membayar iurannya hingga akhir tahun 2015. Melalui program BPJS ini, maka setiap warga negara bisa mendapat pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan biaya yang ringan karena menggunakan sistem asuransi. Seperti halnya asuransi, BPJS Kesehatan sangatlah bermanfaat bagi setiap karyawan karena dari setiap iuran bulanan yang
dibayarkan akan menjadi tabungan biaya kesehatan dan penyembuhan. Jika tidak digunakan oleh karyawan karena mungkin kondisi fisiknya yang selalu terjaga dengan baik, maka dana iuran yang sudah dibayar bisa digunakan oleh karyawan lain layaknya subsidi silang. Kita pahami bersama begitu banyaknya saudarasaudara kita yang belum tersentuh jaminan kesehatan. Setidaknya dengan program ini, secara tidak langsung kita mampu menekan angka pesakitan bahkan bukan hal yang mustahil kita mampu meniadakannya. Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga mengajarkan untuk mengelola kesehatan dengan baik dengan istilah yang kita kenal yakni manage care. Manage care atau managed heath care merupakan sistem yang mengintegrasikan antara pembiayaan dan pelayanan kesehatan yang tepat. Sistem managed care dapat meningkatkan akses, penerimaan, kualitas, pelayanan, kesinambungan dan yang lebih penting lagi efisiensi sumber daya dan rumah sakit. Sistem ini dapat meningkatkan volume rawat inap dan rawat jalan, meningkatkan cash flow dan pelayanan cost-effective. Dalam manage care, layanan yang diberikan umumnya bersifat komprehensif yakni mencakup pelayanan tingkat primer seperti rawat jalan oleh dokter umum atau keluarga, dokter gigi, bidan praktek, klinik dan puskesmas. Pelayanan tingkat sekunder yakni rawat jalan spesialistik di klinik spesialis, dokter praktek spesialis atau rumah sakit. Pelayanan tingkat tersier yakni rawat inap spesialistik di rumah sakit. Namun, apapun sarana, prasarana serta jenis pelayanan untuk mencapai sehat, yang terbaik adalah menjaga diri kita selalu sehat, aktif, produktif, bermanfaat bagi bangsa dan negara.
BERITA
jalantol
NO. 162
2016
JALURUTAMA
4
Mengelola Kesehatan Melalui
Manage Care
www.premiumfinance-group.com
5 Bicara masalah layanan kesehatan, Jasa Marga dikenal sebagai perusahaan yang begitu peduli dengan kesehatan karyawannya. Hal ini tertuang dalam SK No. 227/KPTS/2006 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Karyawan dan Keluarga Karyawan. SK No. 228/KPTS/2006 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan dan Keluarga Pensiunan dimana seluruh biaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan ditanggung perusahaan.
N
amun, selaras dengan Perpres No 111/2013 tentang Perubahan Perpres No.12 Tahun 2013, UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No 36/2009 tentang Kesehatan, UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jaminan kesehatan di Jasa Marga pun berusaha menyesuaikan. Maka terhitung sejak awal Januari 2015, Jasa Marga telah terdaftar sebagai peserta BPJS. Mengingat program BPJS merupakan program nasional, kini banyak klinik dan rumah sakit bekerjasama dengan BPJS. Dengan iuran bulanan terjangkau, pasien mendapat layanan dan fasilitas kesehatan yang memadai. Bahkan, penyakit menular dan menahun pun di-
blog.credit.com
cover oleh BPJS Kesehatan. “Program BPJS Kesehatan sebetulnya menawarkan fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap,” ujar Unggul Cariawan, Vice President Human Capital Strategy and Policy. Manage Care Manage care atau pengelolaan kesehatan terpadu adalah sistem yang mengintegrasikan antara pembiayaan dan pelayanan kesehatan yang tepat. Sistem manage care dapat meningkatkan akses, penerimaan, kualitas, pelayanan, kesinambungan dan yang lebih penting lagi efisiensi sumber daya, rumah sakit. Dalam manage care, layanan yang diberikan umumnya bersifat komprehensif, yang mencakup pelayanan
tingkat primer seperti rawat jalan oleh dokter umum atau keluarga, dokter gigi, bidan praktik, klinik dan puskesmas. Pelayanan tingkat sekunder yakni rawat jalan spesialistik di klinik spesialis, dokter praktik spesialis atau rumah sakit. Pelayanan tingkat tersier yakni rawat inap spesialistik di rumah sakit. Selain itu melakukan upaya promotif yakni berupa penyuluhan kesehatan dan perbaikan gizi. Upaya preventif seperti imunisasi, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana. Upaya kuratif yakni pengobatan dan penyembuhan penyakit, serta upaya rehabilitatif (pemulihan). “Kita harus bisa mengelola kesehatan kita karena saat karyawan sakit yang susah bukan hanya karyawan saja tapi juga BERITA
jalantol
NO. 162
2016
JALURUTAMA
6
keluarga,” ujar Unggul. Unggul menambahkan, karyawan Jasa Marga banyak yang belum mampu mengelola kesehatannya dengan baik. Mereka belum menyadari bahwa dalam kesehatan itu ada tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Namun, sekarang seluruh karyawan Jasa Marga dituntut harus bisa mengelola kesehatan.
BERITA
jalantol
NO. 162
2016
Laporkan Setiap Keluhan Dengan adanya BPJS Kesehatan, pelayanan medis bisa lebih jeli dan teliti mengidentifikasi masalah pasien dan melakukan tindakan atau pemeriksaan sesuai dengan indikasinya. Hal ini
dilakukan karena BPJS membiayai sesuai dengan diagnosa penyakit dan telah dihitung pemeriksaan yang dilakukan sesuai indikasi. “Jadi, sangat disayangkan bagi karyawan Jasa Marga yang sudah memiliki kartu tetapi belum menggunakan fasilitas BPJS, apalagi faskes tingkat satunya ada dimana-mana dan dekat dengan kita,” saran Unggul. Bahkan, menurut pengalaman Unggul yang sudah menggunakan jasa layanan kesehatan ini, faskes tingkat satu di sekitar Jakarta saat ini jumlahnya sudah banyak sehingga justru mereka menunggu pasien, ”Bukan lagi pasien yang mencari dan menanti dokter tapi dokter yang sudah menunggu pasiennya,” jelas Unggul. Hal senada juga dirasakan oleh Irwan Juansah, Ketua Tim Pembahasan Peraturan Perusahaan (P3) yang sudah menggunakan fasilitas kesehatan BPJS bersama anggota keluarganya di lingkungan tempat tinggal. “Saya tidak mengantri dan saya mendapat pelayanan yang baik dari faskes tingkat satu di tempat tinggal saya,” ujar Irwan. Menyinggung banyaknya keluhan yang sering terjadi di faskes tingkat satu, Unggul menyarankan agar semua keluhan diinformasikan ke atasan masing-masing kemudian akan dikomunikasikan dengan pihak BPJS. Unggul mencontohkan, misal karyawan mengalami gangguan penyakit pada pukul 01.00 tengah malam, sementara faskes tingkat satunya sudah tutup sejak pukul 22.00, maka apabila memang darurat sesuai ketentuan BPJS
Unggul Cariawan Vice President Human Capital Strategy and Policy
Dok. Corcomm
Pencegahan dan Pengobatan BPJS Kesehatan menjadi solusi kesehatan bagi masyarakat karena berbagai manfaat dan fasilitasnya. Manfaat yang di dapat mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Kita ketahui bahwa mulai 1 Januari 2014 negara kita sudah memiliki program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini merupakan wujud dari Jaminan Sosial Nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dengan menjadi peserta program BPJS ini, pada saat berobat kita hanya perlu mengikuti prosedur yang ditetapkan dan menunjukkan kartu kepesertaan untuk mendapatkan layanan kesehatan sesuai kebutuhan. Melalui program BPJS ini, maka setiap warga negara bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif yang mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan biaya yang ringan karena menggunakan sistem asuransi. Sesuai amanat Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala besar, menengah, kecil dan BUMN wajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015. Pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan wajib membayar iuran. Jika tidak, ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pemberi kerja. Merujuk PP No. 86 Tahun 2013, payung hukum sanksi tersebut, sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut, BUMN diwajibkan mengikuti Program
BPJS termasuk Jasa Marga. Sejak April 2015 Jasa Marga telah membayar premi BPJS untuk karyawan dan keluarganya sekitar Rp12 Miliar, setiap bulan hingga Desember 2015. Saat ini tercatat 92% karyawan Jasa Marga telah terdaftar dalam program pemerintah ini. Diharapkan akhir tahun ini seluruh karyawan Jasa Marga telah mengikuti Program BPJS. “Selama ini kita menggunakan fasilitas layanan kesehatan yang dilayani dengan baik oleh perusahaan. Ibarat kata, kita bisa memilih rumah sakit dan dokter bahkan yang terbaik sekalipun kita bisa,” ujar Unggul. Pemberian fasilitas kesehatan memadai itu tertuang dalam SK No. 227/ KPTS/2006 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Karyawan dan Keluarga Karyawan serta SK No. 228/KPTS/2006 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan dan Keluarga Pensiunan. Dan, SK tersebut hingga saat ini masih tetap berjalan sambil karyawan Jasa Marga dihimbau untuk memanfaatkan fasilitas Program BPJS. “Disarankan seluruh karyawan Jasa Marga untuk mencoba menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS sebagai prioritas pertama, jika kemudian menemui kendala barulah menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan dari perusahaan.” jelas Unggul.
7 Kesehatan bisa langsung ke rumah sakit yang melayani BPJS Kesehatan. “Intinya kami tetap memberi pelayanan yang terbaik untuk kesehatan karyawan dan keluarga,” jelas Unggul.
menahun dan sedang menggunakan fasilitas kesehatan perusahaan tetap dihimbau untuk menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan, namun pihak SKJM usul apabila tingkat pelayanan kesehatannya menurun, agar dilanjutkan terlebih dahulu sampai dengan selesai. Selain hal tersebut dan untuk keseragaman penerapan aturan, tim juga mengusulkan agar setelah SE tersebut terbit, manajemen membuat instruksi atau surat dan melakukan sosialisasi bersama tim kepada pemimpin unit organisasi atau unit kerja yang membidangi human resource. Adapun hal yang perlu disamakan persepsi dan penyeragaman dalam penerapan antara lain untuk memastikan para pensiunan tersebut terdaftar di BPJS Kesehatan, agar tidak terkena sanksi penangguhan. Selain itu meminta kejelasan kepada BPJS Kesehatan tentang pelayanan kesehatan dapat dilakukan apabila karyawan, pensiunan dan keluarganya sedang berada diluar kota (di luar wilayah Faskes Tk I). Hal lainnya dapat mengalihkan proses penggunaan fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan dari Perusahaan, dengan catatan wajib mengisi formulir keluhan secara lengkap, apabila dalam penggunaan fasilitas BPJS Kesehatan mengalami kendala. Hasil Pembahasan Tim P3 pada prinsipnya disetujui Direktur SDM dan Umum setelah dilaporkan oleh Ketua Tim P3 dengan surat nomor 04/TIM-P3/2015 bulan Agustus 2015. Setelah dilakukan beberapa kali penjelasan ulang antara
Irwan Juansah Ketua Tim Pembahasan Peraturan Perusahaan (P3)
Dok. BJT
Kesepakatan dengan SKJM Dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 12/2013 dan perubahannya nomor 111/2013 tentang Jaminan Kesehatan yang merupakan turunan dari Undangundang nomor 40 tahun 2004 tentang SJKN dan nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, maka perusahaan kita sebagai salah satu BUMN wajib mengikuti ketentuan pemerintah tersebut per 1 Januari 2015. Mulai saat itu karyawan mulai resah, takut pelayanannya menurun, karena selama ini pelayanan kesehatan sangat memuaskan. Begitu juga manajemen pun mulai khawatir, takut apabila karyawan mengimplementasikan layanan BPJS Kesehatan akan menurunkan produktifitasnya. Sehingga dengan alasan seperti itu permasalahan terkait BPJS Kesehatan menjadi salah satu agenda prioritas untuk dibahas dalam Tim Pembahasan Peraturan Perusahaan (Tim P3) yang berjumlah 14 orang yang terdiri dari 7 anggota dari perwakilan manajemen dan 7 anggota dari perwakilan SKJM. Dari SKJM terdiri dari 2 anggota dari DPP SKJM, 5 anggota dari para Ketua DPC SKJM se-Jabotabek dan Bandung. Pada tanggal 4 Agustus 2015 Tim P3 mengadakan pembahasan dengan agenda BPJS Kesehatan yang dihadiri 64,3% anggota. Tim P3 dihadiri Ketua Umum DPP SKJM, langsung membahas Konsep SE tentang Sistem Pelayanan Kesehatan dan Implementasi Program BPJS Kesehatan. Adapun resume hasil pembahasan pada prinsipnya konsep SE tentang implementasi pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan telah disetujui oleh seluruh anggota tim yang hadir. Namun ada beberapa masukan yakni antara lain pelayanan kesehatan khusus pemeriksaaan kandungan hingga persalinan, anak balita dan pelayanan gigi agar tetap mengacu kepada Keputusan Direksi nomor: 227/KPTS/2006 dan perubahannya nomor 111/KPTS/2015 serta nomor 228/KPTS/2006. Selain itu, pensiunan dan keluarganya yang saat ini dikategorikan sakit
akberpekanbaru.wordpress.com
manajemen yang diinisiasi oleh Direktur SDM dan Umum dan SKJM (Ketua Umum, Sekjen DPP SKJM dan para Ketua DPC SKJM seluruh Indonesia), maka Surat Edaran yang diberi nomor 02/SE-DIR/2016 yang terbit pada tanggal 22 Januari 2016 tentang Sistem Pelayanan Kesehatan dan Implementasi Program BPJS Kesehatan diberlakukan per 1 Februari 2016.
BERITA
jalantol
NO. 162
2016
JALURKHUSUS
8
Langkah Jasa Marga Menggunakan BPJS
ww
w. om
eg
as
of
tin
do .ne
t
Yang Penting
Kualitas Pelayanan Tidak Turun
B
erdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 111/2013, Pekerja Penerima Upah (PPU) dari BUMN, BUMD, Badan Usaha skala besar, sedang mapun kecil wajib mendaftarkan pegawainya menjadi peserta BPJS Kesehatan paling lambat sebelum 1 Januari 2015. Sementara itu, sebaliknya, masyarakat yang merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja paling lambat mendaftar menjadi peserta BPJS adalah 1 Januari 2019. Aturan lainnya, PP No 86/2013, menyatakan sanksi akan dikenakan kepada pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sebagai BUMN, Jasa Marga juga wajib ikut menjadi peserta BPJS. Seperti yang dijelaskan oleh Nazarudin, Senior Management Remuneration, bahwa sejak Desember 2014 sesuai dengan regulasi pemerintah, Jasa Marga telah melakukan proses pendaftaran Perusahaan, Karyawan dan Keluarga untuk memenuhi ketentuan undang-undang tersebut. “Saat ini kurang lebih 90% karyawan dan keluarga telah terdaftar sebagai peserta BPJS, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi dan klarifikasi antara lain karena masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak standar melebihi 16 digit, terdaftar atas nama orang lain, dan sebagainya,” ujar Nazarudin yang saat itu didampingi Wasito, Budgeting & Compensation Manager. Penyesuaian Nazarudin juga menjelaskan bahwa sejak awal dicanangkannya program BPJS
BERITA
jalantol
NO. 162
2016
di Jasa Marga, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pendataan untuk kepesertaan karyawan dan keluarganya, bersamaan dengan dilakukannya sosialisasi tahap awal di Kantor Pusat, dan seluruh Kantor Cabang. Pada tahap awal ini kami melakukan sosialisasi dan menjelaskan kepada para karyawan, para pensiunan, dan melakukan pertemuan dengan pengurus Serikat Karyawan Jasa Marga (SKJM) terkait dengan rencana Perusahaan mendaftarkan Karyawan dan Keluarganya dalam program BPJS Kesehatan, dengan program BPJS Kesehatan maka konsep layanan kesehatan dilakukan secara berjenjang, yaitu bagi karyawan atau keluarga karyawan yang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan harus melalui Fasilitas Kesehatan (Faskes) tingkat pertama, kemudian apabila faskes tingkat pertama tidak dapat menangani maka faskes tingkat pertama akan merujuk kepada Faskes tingkat lanjutan untuk penanganan pasien lebih lanjut. Faskes tingkat pertama meliputi Puskesmas, Klinik Umum atau 24 jam yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sementara Faskes tingkat lanjutan meliputi Dokter Spesialis, Sub Spesialis dan Rumah Sakit. “Kami menjelaskan bahwa sesuai ketentuan perundangan, seluruh BUMN wajib mengikuti Program BPJS Kesehatan. Pada dasarnya SKJM mendukung keikut sertaan Perusahaan, Karyawan dan Keluarganya dalam program BPJS Kesehatan, namun SKJM mengharapkan agar kualitas layanan kesehatan yang selama ini di berikan kepada karyawan dan keluarganya tidak turun atau minimal sama. Atas arahan General Manajer Human
Capital Services, sebagai pionir saat itu diminta kepada seluruh karyawan yang membidangi SDM untuk mencoba menggunakan Fasiltias Kartu BPJS Kesehatan bila memerlukan layanan kesehatan, dan sekaligus untuk mendapatkan feed back (masukan) kondisi lapangan terkait dengan layanan kesehatan Provider BPJS Kesehatan. Masukan-masukan dari lapangan ini yang kami evaluasi dan komunikasikan dengan pihak BPJS Kesehatan untuk feed back perbaikan. Perusahaan juga telah menghimbau kepada karyawan Jasa Marga melalui para Deputi General Manajer yang membidangi Sumber Daya Manusia di cabang-cabang terutama yang sudah memiliki kartu BPJS agar segera menggunakan fasilitas tersebut jika ingin berobat,” jelas Nazarudin. Saat itu dijelaskan juga tentang UndangUndang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden RI No.111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Ditambahkan oleh Nazarudin, saat ini unit kerja di Human Capital Strategic and Policy juga sudah menyiapkan konsep Surat Edaran untuk menghimbau karyawan dalam penggunaan Kartu BPJS Kesehatan, konsep Surat Edaran ini juga telah dibahas bersama dengan SKJM dan para Deputi General Manajer Human Resources & General Affair. “Dengan adanya program BPJS Kesehatan memang harus dilakukan penyempurnaan SK No.227/KPTS/2006 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Karyawan dan Keluarga Karyawan dan SK No.228/KPTS/2006 tentang Jaminan Kesehatan Pensiun dan Keluarga Pensiun
9 agar in-line. Mengenai pandangan serikat Nazarudin menjelaskan bahwa mereka berharap agar kualitas pelayanan tidak turun dengan kita mengikuti Program Jaminan Kesehatan di BPJS ini. Serikat juga meminta agar ibu hamil, anak balita dan pemeriksaan gigi tetap menggunakan fasilitas jaminan kesehatan Perusahaan. Nazarudin mengakui memang membutuhkan waktu untuk memberi pemahaman pada karyawan tentang program ini karena isu atau rumor yang beredar di masyarakat bahwa layanan dengan BPJS Kesehatan sudah terlanjur negatif. Nah, kondisi inilah yang saat ini sedang dicarikan solusinya agar karyawan memiliki pemahaman yang positif, dan pelayanan kesehatan yang diterima karyawan tetap berkualitas, antara lain dengan sosialisasi, kerjasama rumah sakit, dan sebagainya.
memilih faskes tingkat pertama yang tidak menimbulkan antrian panjang, lebih baik lagi memilih fasilitas kesehatan yang dekat rumah atau bahkan bisa dengan dokter keluarga selama dokter tersebut masuk dalam layanan BPJS Kesehatan, ” ujar Nazarudin. Dalam rangka menjaga kualitas layanan kesehatan, Perusahaan juga melakukan kerjasama dengan beberapa rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dengan kerjasama ini maka diharapkan kendala dilapangan yang dialami pasien dapat diatasi, misalkan pada kasus rawat inap untuk penyakit Typus yang menurut Coding BPJS dirawat 5 hari, sementara kondisi karyawan masih sakit dan belum memungkinkan untuk pulang, maka jaminan kesehatan Perusahaan akan segera mengambil alih dan karyawan bisa terus menjalani perawatan. Atau dalam kasus lain
Nazarudin Senior Manager Remuneration
Dok. BJT
Pemilihan Faskes Tingkat Pertama Sejak diterimanya kartu BPJS oleh karyawan, beberapa karyawan sudah mulai menggunakan, ada yang bermasalah dan ada yang tidak mempermasalahkannya. Masalah timbul umumnya saat melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama terutama terkait dengan antrian. “Kondisi ini bisa dimaklumi karena sejak dibukanya layanan BPJS untuk seluruh masyarakat yang mampu ataupun tidak mampu, banyak orang yang berobat ke klinik atau ke fasilitas layanan tingkat pertama, akibatnya menimbulkan antrian. Saran kami, lebih baik karyawan
seperti saat perawatan atau pengobatan tidak terdapat obat dalam daftar obat BPJS Kesehatan yang dibutuhkan pasien, dimana secara indikasi medis dan rekomendasi dokter yang merawat obat tersebut harus diberikan, maka Perusahaan akan menanggung biaya obat tersebut dengan pola cosh sharing. Artinya dalam kerjasama rumah sakit ini tetap mengutamakan pembiayaan oleh BPJS Kesehatan dan selisihnya baru oleh Perusahaan. Jadi dengan pola kerjasama ini, diupayakan kualitas layanan kesehatan kapada karyawan atau keluarganya, pensiunan dan keluarganya tetap terjaga. “Kita juga berusaha memberi
pemahaman pada teman-teman karyawan bahwa berobat itu harus sesuai kebutuhan bukan keinginan. Kalau kebutuhan medis kan kita diobati sesuai dengan indikasi yang kita rasakan tapi kalau keinginan bisa jadi tidak terkait dengan kebutuhan medis,” tambah Nazarudin. Saat ini karyawan atau keluarga karyawan Jasa Marga yang menjalani perawatan rutin cuci darah, sudah mulai migrasi ke Program BPJS Kesehatan. Ternyata hampir 100% layanan cuci darah BPJS sama dengan layanan kesehatan yang diterima dari perusahaan. “Kami mendorong dan menghimbau agar karyawan atau pensiunan yang menjalani perawatan rutin terutama yang sudah memiliki kartu BPJS agar memanfaatkan layanan ini dengan baik,” saran Nazarudin. Hilangkan Persepsi Buruk Layanan kesehatan dengan BPJS sudah mulai dinikmati masyarakat Indonesia dan kelak semua rakyat Indonesia akan menikmati layanan ini. Tak terkecuali karyawan di perusahaan BUMN, swasta maupun pegawai pemerintah. Jasa Marga sebagai bagian dari BUMN pun harus menggunakan layanan ini. Karena sosialisasi tahap awal sudah dilakukan, kelak akan ada sosialisasi tahap lanjutan jika surat edaran sudah berjalan. Hal ini perlu dilakukan agar semua karyawan bisa lebih memahami dan memanfaatkan fasilitas layanan ini dengan baik. “Saat ini memang jaminan kesehatan Perusahaan masih berjalan paralel dengan jaminan BPJS Kesehatan, namun suatu ketika kami yakin Layanan BPJS Kesehatan akan terus memperbaiki diri, dan memadai sesuai dengan harapan karyawan,” jelas Nazarudin. Nazarudin juga berharap agar semua karyawan berusaha menghilangkan persepsi buruk yang saat ini terbentuk di tengah masyarakat tentang layanan BPJS ini. Kita harus memahami bahwa awalnya yang tersentuh layanan kesehatan hanya beberapa persen saja dari masyarakat Indonesia, namun dengan dibukanya ‘kran’ layanan kesehatan yang murah dan mudah, banyak masyarakat yang menggunakan sehingga membuat semua fasilitas layanan yang bekerjasama dengan BPJS seperti kebanjiran pasien. “Kondisi ini marilah sama-sama kita pahami dan sikapi dengan arif. Jagalah kesehatan kita dengan baik melalui pola hidup sehat, agar kita tidak berurusan dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan manapun.“ BERITA
jalantol
NO. 162
2016
JALURKHUSUS
10
www.allstatehealthinsurance.net
dr. H. Herri Harianto, MARS Konsultan Medis PT Jasa Marga
Berobat Sesuai Kebutuhan Bukan Keinginan
S
ejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan beroperasi pada 1 Januari 2014 untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pola pelayanan kesehatan berubah 180 derajat. Masyarakat mulai diajak untuk mengikuti sistem baru yang menerapkan sistem rujukan berjenjang dalam pelayanan kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan tidak diperkenankan lagi langsung mendatangi rumah sakit tingkat lanjutan, kecuali dalam kondisi darurat atau emergency yang harus segera mendapat pertolongan dan tindakan medis lainnya, utamanya untuk menyelamatkan nyawa. Peserta BPJS bisa langsung dilayani. Beginilah alur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta membawa kartu BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, BERITA
jalantol
NO. 162
2016
antara lain Puskesmas, dokter praktik perorangan, dokter gigi praktik, klinik pratama termasuk klinik milik TNI atau Polri. Jika pasien harus mendapat perawatan ke fasilitas tingkat lanjutan, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk. “Dengan demikian, kesehatan dapat dikelola baik dan berobat sesuai kebutuhan tubuh kita bukan sesuai keinginan yang selama ini terjadi di lingkungan kita,” ujar dr. H. Herri Harianto, MARS, Konsultan Medis PT Jasa Marga. Herri menambahkan, sebelumnya karyawan kalau ingin berobat langsung ke spesialis yang obatnya pasti bukan generasi dasar, melainkan sudah generasi dua atau tiga bahkan lebih. Padahal semestinya tidak demikian. Semua pengobatan harus dimulai dari dasar, jika kemudian tidak sembuh barulah ke tingkat lanjut dan seterusnya. Mengapa pengobatan itu harus dari dasar? dr. Herri menjelaskan, jika tidak dampaknya cukup panjang.
“Kalau karyawan sudah terbiasa mendatangi dokter spesialis, kelak akan bermasalah saat karyawan pindah tugas ke daerah, karena kemungkinan di daerah tak ada dokter spesialis sehingga dia harus berobat dengan dokter umum dengan obat standar. Kemungkinan, bisa saja karyawan tersebut butuh waktu lebih lama untuk sembuh,” ujar dr. Herri. Jadi, kalau kita sudah sembuh dengan obat-obatan dari generasi pertama, kenapa harus menggunakan obat generasi berikutnya? Bukankah itu sia-sia. Menyinggung masalah obat generik yang sering diberikan oleh Faskes tingkat 1, dr. Herri mengatakan, obat generik itu hanya beda kemasannya saja sementara isinya tetap sama. Jadi, tak harus mempermasalahkan. “Mungkin karena obat generik adanya di puskesmas atau klinik biasa sehingga orang berpandangan obatnya tidak mujarab, padahal tidak demikian. Contoh amoxilin
11 dibeli dengan harga sekitar 300 rupiah, tapi ketika dibungkus dengan kemasan yang bagus harga naik menjadi 1000 rupiah, jadi yang membedakan hanya kemasan saja,” ujar dr. Herri. Namun dr. Herri menjelaskan, pemakaian obat generik di Jasa Marga kemungkinan hanya berlaku 50% sedangkan 50% lagi obat paten atau obat bermerk. Pilih Faskes Terdekat Sebagai ahli medis, dr. Herri mengakui bahwa Program BPJS Kesehatan sangat baik karena bertujuan pemerataan kesehatan dan kesejahteraan bangsa. Di berbagai negara di dunia, masalah kesehatan penduduk sudah menjadi perhatian utama. Dan, layanan serupa BPJS ada dimana-mana. Pengobatan dengan sistem berjenjang bukan hal baru lagi. Mulai dari layanan primer, sekunder, tersier sudah mereka lakukan. Indonesia memang baru dan butuh waktu untuk menjadi kebiasaan. “Kalau tidak sekarang, kapan lagi. Ini saatnya bagi kita untuk bisa mengelola kesehatan dengan baik yakni melalui pelayanan kesehatan berjenjang,” ujar dr. Herri. Saat ditanya tentang banyaknya keluhan karyawan di seputar fasilitas tingkat pertama, dr. Herri mengatakan, faskes tingkat pertama memang biasa banyak dikunjungi pasien dan kadang terpaksa harus mengantri lama. Faskes tingkat I ini seperti di Puskesmas, Klinik 24 Jam, Klinik Pratama dan lainnya. dr. Herri menyarankan agar setiap karyawan Jasa Marga memindahkan faskesnya ke klinik di sekitar rumah atau di
kantor. Hal ini tidak sulit dilakukan dan SDM perusahaan siap membantu karena tinggal mengirim e-mail ke BPJS Provinsi. “Kalau terlalu lama mengantri, selain menimbulkan kejenuhan, produktivitas karyawan juga terganggu,” tambah dr. Herri. Mengenai Faskes II yakni rawat inap, dr. Herri menegaskan bahwa perusahaan sudah melakukan sosialisasi rumah sakit provider BPJS untuk co-sharing. Jadi, kalau ada karyawan dirawat dan ada obat tidak ditanggung BPJS maka perusahaan yang akan menanggung sesuai dengan jaminan fasilitas kesehatan yang tertuang dalam SK No. 227. “Semua rumah sakit yang kita datangi sudah menyepakati keputusan itu karena merasa juga sudah terbantu. Biaya yang harusnya ditanggungkan rumah sakit bisa berkurang,” tandas dr. Herri. “Jadi, kalau menurut saya ini adalah sebuah perjalanan bagi kita. Banyak suara dari karyawan yang beragam tentang program kesehatan ini. Kami memang beda dengan perusahaan Telkom dan Bank Mandiri yang sudah manage care dari awal. Nah, sekarang kita mulai menata kesehatan kita dengan manage care,” seru dr. Herri.
ditanggung adalah istri/suami yang sah dari peserta yang mendapat tunjangan istri/suami (daftar istri/suami yang sah yang tercantum dalam daftar gaji atau slip gaji, dan termasuk dalam daftar penerima pensiun atau carik Dapen). Anak (anak kandung/anak tiri/anak angkat) yang sah dari peserta yang mendapat tunjangan anak, yang tercantum dalam daftar gaji atau slip gaji, termasuk dalam daftar penerima pensiun atau carik Dapen, belum berumur 21 tahun atau telah berumur 21 tahun sampai 25 tahun namun masih mengikuti pendidikan formal, belum menikah, belum berpenghasilan dan masih menjadi tanggungan peserta. Jumlah anak yang ditanggung maksimal dua anak sesuai dengan urutan tanggal lahir, termasuk didalamnya anak angkat maksimal satu orang. Bahkan Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga Askes Endang Tidarwati Wahyuningsih menjelaskan ke media online bahwa ambulance pun diberikan dari tempat pelayanan ke tempat pelayanan yang ditanggung BPJS. Selain itu, ada pula pelayanan forensik dan lainnya. Seluruh peserta BPJS akan mendapat manfaat berupa biaya kesehatan gratis untuk semua jenis penyakit. Pihak BPJS juga akan menjamin biaya pengobatan medis untuk semua peserta BPJS. dr. Herri menambahkan, keuntungan dari mengikuti Program BPJS antara lain, pemeriksaan kesehatan dengan sistem berjenjang yang membiasakan seseorang untuk mulai pengobatan dari tingkatan primer lebih dulu agar tidak salah arahan. Misal sakit perut diperiksa oleh dokter, dilakukan pengobatan sesuai dengan dosis yang dibutuhkan, tidak langsung ke dokter spesialis atau dokter bedah. Sakit perut kan bisa saja itu gangguan lambung atau sakit maag. Begitupun dengan penderita kanker, dia akan masuk dulu ke pengobatan primer kemudian mendapat rujukan ke pengobatan sekunder yakni di rumah sakit. “Bagusnya BPJS ada obat kanker dan penyakit parah lainnya. Bahkan Jasa Marga sendiri sudah memindahkan layanan kesehatan bagi pasien cuci darah ke layanan BPJS. Namun, kita tak lepas tangan, mereka tetap kita kawal. Kalau ada masalah kita usahakan untuk cari solusinya,” jelas dr. Herri.
Primer Menjadi peserta BPJS seperti yang diinformasikan di beberapa media, punya beberapa keuntungan diantaranya ada jaminan jika sakit yang unlimited dengan iuran murah. Selain itu setiap peserta BPJS Kesehatan berhak mendapat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai dengan hak dan ketentuan yang berlaku. Ada pun biaya pengobatan yang
dr. H. Herri Harianto, MARS Konsultan Medis PT Jasa Marga
Dok. BJT BERITA
jalantol
NO. 162
2016
KATAKITA
12
Manfaat BPJS Kesehatan Bagi Saya.... Terhitung Januari 2015 semua BUMN harus menggunakan jasa layanan kesehatan BPJS termasuk Jasa Marga, banyak manfaat yang diraih antara lain kita mengelola kesehatan secara berjenjang. Seperti apa manfaat BPJS Kesehatan bagi kita? Mari kita dengar ungkapan mereka....
Dok. Cabang Semarang
Dok. Cabang Surgem
Iman Suroso NPP 06602 HR & Administration Manager Departemen HR&GA, Cabang Semarang
Istiono NPP 1882 Kepala Shift Pultol KSPT Gerbang Tol Gempol, Cabang Surgem
“Kalau menurut saya, BPJS itu bermanfaat sekali bagi kita dan perusahaan karena berusaha melayani kesehatan secara berjenjang. Dengan demikian mampu menekan biaya kesehatan yang biasa dikeluarkan oleh perusahaan. Harapan saya, semoga BPJS Kesehatan bisa melayani kami dengan baik tanpa ada kendala apapun.”
“BPJS sangat bermanfaat bagi karyawan karena memberikan jaminan rawat inap dan rawat jalan bebas biaya untuk karyawan. Namun, sayang di beberapa wilayah tidak sama. Sebagian rumah sakit terutama di kota besar seperti Surabaya pelayanan sangat baik meski sedikit mengantri. Berbeda dengan luar kota Surabaya, klinik maupun rumah sakit masih memperlakukan pasien seperti pasien gratisan. Harapan saya, Jasa Marga membangun klinik dengan layanan baik, mampu menampung semua karyawan Jasa Marga dan anak perusahaan. Dengan demikian bebas antri.”
Syamsul Bahri NPP 06252 Profesi Officer Departemen HR&GA, Cabang Purbaleunyi “Sesuai peraturan pemerintah, saat ini kita harus menggunakan Program BPJS Kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan kita. Namun, jika ada kendala Jaminan Kesehatan Perusahaan masih tetap memback-up, ini bukti bahwa perusahaan selalu peduli dan melindungi kita. Keluhan memang pernah saya dengar terutama lokasi Faskes Tingkat Pertama dengan lokasi rumah jauh sehingga butuh waktu, namun sebenarnya itu bisa pindah. Manfaat BPJS Kesehatan sudah dirasakan teman saya, terutama yang menderita penyakit menahun seperti kanker, mereka dilayani dan mendapat pelayanan yang baik karena sudah daftar sesuai jadwal.“ Dok. Cabang Purbaleunyi BERITA
jalantol
NO. 162
2016
VARIASK
13
Mengapa BPJS... Sumber : Nomor: 25/SE-DIR/2015 Tanggal 14 September 2015
S
ebagaimana kita ketahui bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Sistem Jaminan Kesejahteraan Nasional, setiap penduduk Indonesia wajib mengikuti Program BPJS Kesehatan. Kondisi ini juga didukung dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan perubahannya Nomor 111 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013. Bahkan terhitung sejak 1 Januari 2015 BUMN pun wajib mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Sehubungan dengan itu Perusahaan sejak tanggal 7 Desember 2014 telah terdaftar sebagai peserta program BPJS Kesehatan, dan sejak tanggal 31 Desember 2014 telah mendaftarkan karyawannya sebagai calon peserta program BPJS Kesehatan. Berjenjang Pemeliharaan kesehatan yang dilakukan BPJS adalah berjenjang yakni diawali dengan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat I yakni pemeriksaan penyakit non spesialistik antara lain oleh dokter umum, klinik pratama, puskesmas, dan rawat inap tingkat I yang dilakukan di faskes tingkat I tempat yang bersangkutan terdaftar. Jika membutuhkan tindakan lebih lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan di faskes tingkat I, peserta dapat menggunakan faskes tingkat II (dokter spesialis). Pelayanan kesehatan tingkat II untuk pemeriksaan penyakit spesialistik dan sub spesialistik yang harus ditangani oleh dokter spesialis atau sub spesialis, baik dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap, yang dilakukan berdasarkan rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat I. Jaminan Kesehatan dan Perlindungannya Melalui pemeliharaan kesehatan tersebut diharapkan karyawan dan pensiunan beserta keluarganya lebih dulu menggunakan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan. Jika mengalami kesulitan dalam
penggunaan fasilitas BPJS atau tindakan kesehatan tidak ditanggung oleh BPJS, maka karyawan dan pensiunan beserta keluarganya dapat menggunakan jaminan pemeliharaan dari Perusahaan, dengan catatan wajib mengisi formulir keluhan pelayanan BPJS Kesehatan secara lengkap. Jika karyawan dan pensiunan beserta keluarganya mengalami sakit dan memerlukan pelayanan kesehatan saat berada di luar wilayah jangkauan faskes tingkat I tempat yang bersangkutan terdaftar, maka yang bersangkutan dapat langsung ke faskes tingkat I terdekat. Khusus karyawan yang sedang melakukan perjalanan dinas ke luar kota yang mengalami sakit dan memerlukan pelayanan kesehatan tetap menggunakan prosedur seperti diatas, namun bila hal tersebut tidak memungkinkan maka dapat menggunakan fasilitas kesehatan berdasar Keputusan Direksi Nomor: 227/KPTS/2006 dan perubahannya Nomor: 111/KPTS/2015. Mengenai biaya, jika yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan lebih rendah dari jaminan pemeliharaan kesehatan yang menjadi hak karyawan dan pensiunan beserta keluarganya sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: 227/KPTS/2006 dan perubahannya Nomor: 111/KPTS/2015 serta Nomor: 228/KPTS/2006, maka selisih biayanya menjadi tanggung jawab Perusahaan dengan sistem cost sharing dan khusus pelayanan medis untuk pemeriksaan kandungan, gigi dan anak usia di bawah lima tahun (balita), kecuali bagi karyawan yang mulai diangkat menjadi karyawan tetap sejak 1 Juli 2015. Selain itu bagi karyawan, pensiunan dan keluarga yang saat ini dikategorikan sakit kronis dan sedang menjalani perawatan berkelanjutan dengan menggunakan fasilitas kesehatan Perusahaan tetap dihimbau untuk menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Namun jika tingkat pelayanan kesehatan dari BPJS menurun, dapat kembali menggunakan jaminan pemeliharaan dari Perusahaan, dengan catatan wajib mengisi formulir keluhan pelayanan BPJS secara lengkap.
BERITA
jalantol
NO. 162
2016
JALURKHUSUS
14
Layanan dan Iuran BPJS Kesehatan
PROGRAM Promotif
KEGIATAN Penyuluhan Kesehatan
Prefentif
Imunisasi Dasar KB Skrining Kesehatan
Kuratif
Rawat Jalan & Inap Pemeriksaan Kehamilan & Bantuan Persalinan Penunjang Diagnostik Perawatan Gigi
• Rawat Inap & Rawat Jalan 100% sesuai ketentuan
Rehabilitatif
Gigi Palsu Kaca Mata Alat Bantu
Sesuai dengan tabel harga
Program BPJS
S
Dok. HCSP
ejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan beroperasi pada 1 Januari 2014 untuk menjalankan tugas menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pola pelayanan kesehatan berubah 180 derajat. Masyarakat mulai diajak mengikuti sistem baru yang menerapkan sistem rujukan berjenjang dalam pelayanan kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan tidak boleh lagi langsung datang ke rumah sakit tingkat lanjutan, kecuali dalam kondisi darurat atau emergency yang harus segera mendapat pertolongan dan tindakan medis lainnya terutama untuk menyelamatkan nyawa. Peserta BPJS bisa langsung dilayani. Jadi, alur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dimulai dari peserta membawa kartu BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama tempat peserta terdaftar, antara lain Puskesmas, dokter praktik perorangan, dokter gigi praktik, dan Klinik Pratama. “Jika di faskes, permasalahan kesehatan BERITA
jalantol
PENJELASAN Penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup sehat BCG, DPT, Hepatitis B, Polio, Campak (hanya di Puskesmas) Konseling, Kontrasepsi Dasar, Vasektomi, Tubektomi Diberikan secara selektif bertujuan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan (Hanya beberapa jenis penyakit)
NO. 162
2016
peserta tidak bisa ditangani dan butuh penanganan lebih lanjut, maka dokter faskes tingkat pertama akan merujuk peserta ke faskes tingkat lanjutan yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau klinik utama (spesialistik) yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selanjutnya peserta BPJS akan ditangani sesuai kebutuhan medisnya,” jelas Sutirya Wirias Sastra, General Manager Human Capital Services. Layanan Kesehatan Mengenai cakupan layanan kesehatan di faskes tingkat pertama meliputi kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama. Selain itu ada juga kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan, kasus medis rujuk balik, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama. Selain itu ada juga pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter. Rehabilitasi medik dasar, rawat inap pada pengobatan atau perawatan kasus yang dapat
diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, rawat inap pada pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi, rawat inap pada pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED, rawat inap pada pertolongan neonatal dengan komplikasi, dan rawat inap pada pelayanan transfusi darah sesuai kompetensi fasilitas kesehatan dan atau kebutuhan medis. Sedangkan faskes rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Jenis faskes seperti fasilitas kesehatan yang termasuk faskes rujukan tingkat lanjutan yakni klinik spesialis, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus. Pelayanan kesehatannya adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di
15 ruang perawatan khusus. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdiri atas pelayanan kesehatan tingkat kedua (spesialistik) dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga (sub spesialistik). Iuran Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran kepesertaan BPJS. Iuran kepesertaan pekerja formal, yang disepakati sebesar 5 persen dari gaji. Dari jumlah itu, sebanyak 4 persen menjadi kewajiban pengusaha, dan 1 persen menjadi kewajiban pekerja sendiri. Dengan iuran itu, pekerja dan keluarganya mendapat jaminan kesehatan. Untuk sektor informal, maupun bukan pekerja (Pensiunan) besaran iuran premi ditanggung oleh pekerja sendiri atau bersangkutan yang dibayar setiap bulan. Bila ingin mendapatkan layanan kesehatan yaitu Kelas III, besaran iuran Rp25.500,-. Kelas II, besaran iuran Rp42.500,- dan Kelas I, besaran iuran Rp59.500,- per bulan. Bagi warga miskin dan tidak mampu, iuran BPJS ditanggung Pemerintah melalui Program Bantuan Iuran (PBI). Besaran iuran pekerja formal dari Januari 2014 hingga Juni 2015, sebesar : 4,5% x upah (gaji + tunjangan) yakni 4% dari Pengusaha dan 0,5% dari Pekerja. Pada Bulan Juli 2015 dan seterusnya, sebesar 5% x Upah (gaji + tunjangan) yakni 4% dari Pengusaha dan 1% dari Pekerja. Contoh penghitungan premi : Karyawan A Gaji : 5 Juta, Tunjangan Jabatan : 0,95 juta, Tunjangan Prestasi : 2 juta, Total Upah : 7,95 Juta. Karena basis hitung melewati 2 x PTKP K1, maka yang dijadikan dasar adalah maksimal 2 x PTKP K1 atau Rp4.725.000,Perhitungan menjadi : Beban Perusahaan : 4% x Rp4.725.000,- => Rp189.000,Beban Karyawan : 0.5% x Rp4.725.000,- => Rp23.625,- + Jumlah => Rp212.625,-
Perbandingan Adapun perbandingan lingkup jaminan atau pelayanan kesehatan antara Jasa Marga dan BPJS Kesehatan yang dijamin adalah untuk rawat jalan di Jasa Marga, administrasi, penunjang medis, pembelian obat-obatan, penggunaan alat penunjang diagnostik atas dasar rekomendasi dokter, tindakan medis sederhana, pemeriksaan kehamilan, seluruhnya mendapat penggantian dari perusahaan sebesar 80% dari total biaya yang timbul. Untuk pemeriksaan dokter umum atau dokter gigi maksimal Rp70.000,dan pemeriksaan dokter spesialis: maksimal Rp110.000,-. Sedangkan BPJS Kesehatan yang dijamin adalah administrasi pelayanan, pemeriksaan, pelayanan, pengobatan spesialistik oleh dokter spesialis dan sub spesialis. Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis. Rehabilitasi medis pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan alat kesehatan, implan, pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis, rehabilitasi medis, pelayanan darah, pelayanan kedokteran forensik, pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan. Sementara itu yang tidak dijamin pada layanan kesehatan di Jasa Marga adalah rawat inap atau tindakan medis tersebut berkaitan dengan kosmetik dan penyakit HIV/AIDS. Tindakan medis yang tidak sesuai dengan standart profesi medis, pemberian vitamin atau sejenisnya yang tidak ada kaitannya dengan penyakit, pemberian obat herbal yang belum ada uji klinisnya, pengobatan kesuburan, medical check up (uji
kesehatan berkala pribadi), vaksinasi (kecuali imunisasi dasar), pemberian antibiotik yang sudah diketahui resisten. Sedangkan yang tidak dijamin di BPJS Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan berlaku dan pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS kesehatan kecuali keadaan darurat. Selain itu, pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja. Begitupun dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik, pelayanan untuk mengatasi infertilitas, pelayanan untuk meratakan gigi (ortodensi), dan gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan alkohol. Gangguan kesehatan akibat menyakiti diri atau akibat dari melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri juga tidak dijamin. Begitupun dengan pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur, sin shei, chiropractic yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (Health Technology Assessment). Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen), alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu, perbekalan kesehatan rumah tangga. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah, dan biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.***
PESERTA
RUJUKAN
FASKES PRIMER / TINGKAT PERTAMA
FASKES LANJUTAN
LAYANAN
• DOKTER UMUM
• KLINIK UTAMA
• DOKTER GIGI
• SPESIALIS
• PUSKESMAS
• SUB SPESIALIS
• KLINIK PRATAMA
• RUMAH SAKIT Dok. HCSP
Untuk Layanan kelas I, maksimal upah yang diperhitungkan 2 x PTKP (dengan status K/1) atau sebesar Rp4.725.000,-. Untuk sektor informal, maupun bukan pekerja (Pensiunan) besaran iuran premi ditanggung oleh pekerja sendiri atau bersangkutan yang dibayar setiap bulan. Bila ingin mendapatkan layanan kesehatan Kelas III besaran iuran Rp25.500,-, Kelas II besaran iuran Rp42.500,- dan Kelas I besaran iuran Rp59.500,- per bulan. Bagi
warga miskin dan tidak mampu, iuran BPJS ditanggung Pemerintah melalui Program Bantuan Iuran.
• PUSKESMAS Clinic BERITA
jalantol
NO. 162
2016
JALURKHUSUS
16
Sosialisasi BPJS Kesehatan
Perusahaan Jamin Kualitas Pemeliharaan Kesehatan Tidak Kurang
T
erkait dengan masalah BPJS Kesehatan, Kamis,19 November 2015, Divisi Human Capital Services (HCS) Kantor Pusat menggelar Rapat Koodinasi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) & Umum dengan para Deputy General Manager Human Resources & General Affair (DGM-HRGA) Kantor Cabang di Ruang Rapat Utama Kantor Pusat. Hadir dalam rapat, Direktur SDM & Umum, Muh Najib Fauzan yang menjadi pembicara, didampingi oleh General Manager (GM) HCS, Sutirya Wirias Sastra, Assitant Vice President (AVP) Human Capital Management System, Irwan Juansah dan Senior Manager Industrial Relation, Diana Kaniawati. Menyinggung masalah BPJS Kesehatan, Muh Najib Fauzan menyampaikan perihal rencana implementasi program BPJS. Dikatakan olehnya, bahwa sejak 1 Januari 2015 perusahaan BUMN wajib mengikuti program BPJS Kesehatan. “Seperti halnya asuransi, BPJS Kesehatan sangatlah bermanfaat bagi setiap karyawan karena dari setiap iuran bulanan yang dibayarkan akan menjadi tabungan biaya BERITA
jalantol
NO. 162
2016
r.com
broke
rance
u erins denv
kesehatan dan penyembuhan. Jika pun tidak digunakan oleh seorang karyawan karena mungkin kondisinya yang selalu sehat, maka dana iuran bisa digunakan oleh karyawan lain layaknya subsidi silang,” jelas Najib. Najib menambahkan, mahalnya biaya kesehatan di Indonesia menjadikan program BPJS Kesehatan merupakan salah satu solusi terbaik saat ini agar setiap karyawan mendapatkan jaminan biaya kesehatan dan penyembuhan khususnya bagi pengidap sakit yang berkelanjutan. “Sebuah program tentunya ada kelemahan, diantara banyak kelebihan BPJS. Memang tidak semua pengobatan dan penyembuhan ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” terang Najib. Namun Ia menegaskan bahwa perusahaan akan menanggung apa saja yang tidak di cover BPJS Kesehatan sehingga dipastikan kualitas jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga dan karyawan tidak berkurang. “Itu adalah tanggung jawab kami sebagai perusahaan kepada karyawan karena itu adalah janji kami,” tegasnya. Perihal Surat Edaran dalam hal “Sistem Pelayanan Kesehatan dan Implementasi
Program BPJS Kesehatan” berisi tentang informasi regulasi dan implementasi, pemanfaatan fasilitas BPJS Kesehatan, pendaftaran karyawan dan pensiunan, besaran iuran BPJS Kesehatan serta ketentuan tambahan. Surat tersebut akan segera disosialisasikan kepada seluruh karyawan di Kantor Pusat dan Cabang sehingga setiap karyawan dapat memanfaatkan Program BPJS Kesehatan dan juga dihimbau agar karyawan dapat bekerja secara optimal. Pahami Mekanismenya Sebelumnya, perusahaan telah melakukan sosialisasi BPJS Kesehatan ke seluruh Cabang dan Anak Perusahaan. Cabang Palikanci melakukan sosialisasi BPJS Kesehatan pada 25 Februari 2015 dengan menghadirkan pembicara, Vice Branch Manager of Marketing BPJS Kesehatan KCU Cirebon, Budi Sukwara didampingi GM Palikanci, Teddy Rosady. Saat itu, Teddy mengharapkan agar karyawan memahami secara detail mekanisme layanan kesehatan ini dan berusaha aktif bertanya mengenai hal-hal
17 yang sangat penting seperti mengenai perbedaan sistem yang baru ini yakni BPJS dengan sistem layanan kesehatan yang lama. “Apa keuntungan dan kerugiannya dari kedua sistem tersebut dalam hal ini dilakukan agar dengan sistem yang baru, karyawan tetap merasakan pelayanan yang lebih baik,”ujar Teddy. Selain kepada karyawan, Cabang Palikanci juga melakukan sosialisasi BPJS Kesehatan kepada istri karyawan yang tergabung dalam IIK (Ikatan Istri Karyawan). Kegiatan ini disambut baik oleh peserta mengingat informasi mengenai mekanisme dan proses BPJS belum banyak diketahui oleh para keluarga karyawan Cabang Palikanci.
BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS sendiri berkantor pusat di Jakarta, dan bisa memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat kabupaten kota,” jelas Andi.
Menggantikan Lembaga Sosial Sementara itu, sosialisasi BPJS yang dilakukan di Anak Perusahaan, Trans Marga Jateng yang menghadirkan narasumber Kepala Pemasaran BPJS Kesehatan Cabang Utama Semarang, Andri Nurcahyanto, SKM, AAK, karyawan dijelaskan mengapa perusahaan saat ini harus menggunakan BPJS Kesehatan, manfaat yang diraih, dan mengenai faskes tingkat satu serta faskes lanjutan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Andi juga menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, dimana BPJS kelak akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi PT. Askes dan PT. Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. “Pada awal 2014 PT. Askes akan menjadi
bahwa sosialisasi ini sangat bermanfaat, bisa menambah pengetahuan karyawan dalam menyambut persiapan pelaksanaan program BPJS Kesehatan yang diberlakukan perusahaan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah. “Perusahaan juga mengharap peran serta SKJM dalam usaha mensukseskan program ini, meskipun seluruh karyawan di Semarang saat ini masih menggunakan sistem pengobatan lama, sambil menunggu petunjuk pelaksanaan Program BPJS Kesehatan dari Kantor Pusat, kami sangat mengharapkan dukunganya,” ujar Ari. Sutarso mengatakan, program BPJS kesehatan ini manfaatnya telah dirasakan masyarakat luas, khususnya perusahaan yang melaksanakan Program Coordination of Benefit (COB), para karyawan tidak akan kehilangan hak mendapat pelayanan kesehatan selama patuh mengikuti peraturan, dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh BPJS dan perusahaan masing-masing.
Peran Serta SKJM Cabang Semarang melaksanakan sosialisasi BPJS Kesehatan, awal Juni 2015 dengan menghadirkan pembicara Sutarso, Staf Marketing BPJS Kota Semarang. Hadir dalam kesempatan tersebut Deputy GM, Manager, Ketua dan Sekertaris DPC SKJM Semarang dan karyawan Cabang Semarang. Ari Muladi, Deputy GM HR & GA yang mewakili GM Semarang menyampaikan
Dok. Corcomm
Menyamakan Persepsi Demi menyamakan persepsi agar pelayanan kesehatan karyawan lebih baik lagi, terkait program BPJS Kesehatan, Cabang Jakarta-Cikampek (Jakpek) melakukan pertemuan khusus membahas pola kerjasama dan menyiapkan draft bentuk kerjasama yang terdiri dari 18 pasal. Rapat dihadiri 20 Rumah Sakit yang telah melakukan kerjasama pelayanan kesehatan dengan Cabang Jakpek. Hadir dalam acara ini Djutiswanto, DGM HR & GA Cabang Jakarta-Cikampek, Herman, Manager HR Cabang Jakarta-Cikampek, didampingi dr. Herri Harianto sebagai dokter perusahaan. Herman menjelaskan, fasilitas kesehatan khususnya rawat inap karyawan tidak dikurangi dan apabila program BPJS di Cabang Jakarta-Cikampek berjalan maka karyawan Jakpek tetap mendapat fasilitas seperti pasien umum, bukan BPJS. “Untuk itu kita berlakukan cost sharing artinya, dalam hal pembayaran BPJS lebih kecil dari biaya layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit, maka Jasa Marga berkewajiban membayar selisih tagihan atas biaya layanan kesehatan tersebut, tentunya pembayaran akan dilakukan setelah melalui proses verifikasi administrasi oleh pihak BPJS melalui sistem tarif INA-CBG’s, artinya fasilitas karyawan tidak dikurangi,” jelas Herman. Dua bulan kemudian, Cabang JakartaCikampek kembali mengadakan diskusi tentang fungsi dan kegunaan kartu BPJS. Diskusi ini dihadiri beberapa perwakilan dari gerbang tol setingkat KSPT dan Kepala Gerbang Tol, serta beberapa perwakilan para karyawan purnabakti Jakpek. Diskusi dilaksanakan agar fungsi dan kegunaan kartu BPJS yang telah dimiliki semua karyawan dapat dimanfaatkan, bila terjadi kendala di lapangan segera disampaikan ke unit Human Resources untuk dilakukan evaluasi. Nazarudin, Senior Manager Remuneration, mengatakan,” Program BPJS yang telah kita ikuti sejak 1 Januari 2015, akan terus kita jalankan, dan saat ini kita sedang proses lebih kurang 3000 karyawan purnabakti Jasa Marga beserta keluarga untuk mengikuti program ini. Mudahmudahan kartu mereka sudah keluar.” Sementara itu, untuk proses migrasi terhadap penyakit berkelanjutan seperti diabetes dan penyakit lainnya, beberapa karyawan yang telah menjalani proses pengobatan tersebut, tetap menerima fasilitas yang sama seperti sebelum menggunakan fasilitas BPJS. Pada prinsipnya, Jasa Marga tetap akan meng-cover semua fasilitas yang tidak didapat dalam fasilitas BPJS Kesehatan. *** BERITA
jalantol
NO. 162
2016
JALURKHUSUS
18
Mega Yudha Ratna Putra
BPJS Kesehatan Prima
Kapan Pun Kami Bisa Dihubungi
L
BERITA
jalantol
NO. 162
2016
mengingat pendaftaran di BPJS biasa sangat banyak dan padat. Di Kantor Cabang Prima ini, kami menyediakan kontak personal antara officer kami dengan perusahaan peserta BPJS atau Relation Officer atau RO,” jelas Mega. Karena ditangani oleh satu orang, maka komunikasi tidak akan pernah putus. Jika hari ini peserta bicara A maka keesokan harinya masih bisa membahas masalah tersebut tanpa harus mengulangi. Tak Pernah Putus Melalui RO komunikasi apapun bisa ditanyakan dan disampaikan berbagai informasi yang ingin diketahui peserta seperti komunikasi data, iuran, dan sebagainya. Begitupun dengan keluhan saat berobat. Meski di setiap rumah sakit ada BPJS Center, namun RO tetap bisa menampung dan memberi info yang diinginkan peserta. “Namun, saran kami jika menemui kendala, lebih baik hubungi BPJS Center mengingat BPJS Center itu memiliki fungsi sebagai layanan informasi, administrasi, keluhan dan mitra kami di rumah sakit. Jadi jika sudah menghubungi petugas di BPJS Center tidak perlu lagi menghubungi RO,” jelas Mega. Namun, jika berada di klinik dan tak ada BPJS Center bisa menelpon RO. Segala keluhan langsung dikomunikasikan ke kantor cabang setempat.
Dok. BJT
aporkan semua keluhan, ketidaknyamanan, kesulitan yang Anda dapatkan saat berobat menggunakan fasilitas BPJS, kami siap menampung dan mengkomunikasikan pada pihak provider!” tegas Mega Yudha Ratna Putra, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Prima saat ditemui Majalah Berita Jalan Tol di Ruang Kerjanya. Mega juga menambahkan, layanan tersebut berlaku dua puluh empat jam dan tujuh hari dalam seminggu. Jadi, tiada batasan waktu. Inilah salah satu bentuk layanan khusus dari BPJS Kesehatan bagi karyawan BUMN dan perusahaan swasta besar dengan karyawan minimal 2000 orang yang dikenal dengan BPJS Kantor Cabang Prima. Kantor Cabang Prima (KC Prima) ini berlokasi di Jalan Hasanudin, Kebayoran, Jakarta Selatan. Dengan beroperasinya BPJS Kesehatan KC Prima ini, diharapkan BUMN dan perusahaan swasta lebih mudah mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan. Peserta tidak perlu mengantri panjang seperti di kantor cabang biasa. BPJS Kesehatan KC Prima ini akan melayani secara personal dan bisa melakukan kunjungan ke kantor untuk sosialisasi. “Karena segmen kami terbatas maka kesannya tidak hiruk-pikuk dan lebih personal, bisa dihubungi every time, every day ” tambah Mega. Lebih lanjut dijelaskan oleh Mega bahwa ruang lingkup pelayanan BPJS Kesehatan KC Prima mencakup mengelola koordinasi manfaat (Coordination of Benefit / CoB) dengan asuransi komersial, mengelola program Jaminan Kesehatan bagi BUMN yang berkantor pusat di Jabodetabek, mengelola program Jaminan Kesehatan untuk badan usaha swasta besar yang berkantor pusat di Jabodetabek dengan jumlah pekerja minimal 2.000 orang. “Dibentuknya Kantor Cabang Prima ini setelah mendapat masukan dari temanteman di BUMN dan perusahaan swasta yang ingin mendapatkan pelayanan khusus
Mega Yudha Ratna Putra Kepala Cabang BPJS Kesehatan Prima
KC Prima juga menginfokan nama-nama PIC yang berada di rumah sakit beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Selain itu hotline service kantor cabang di seluruh Indonesia dan bisa dihubungi setiap saat. Begitupun dengan call centre 1500400. “Semua titik layanan informasi kami bisa dihubungi,” tegas Mega. Mega juga menambahkan, semua yang berkaitan dengan pelayanan pihak rumah sakit atau faskes tingkat satu maupun tingkat lanjutan, jika mengalami kendala bisa diinfokan ke BPJS. Hanya jika terkait dengan jumlah rumah sakit atau faskes yang kurang memadai, tarif rumah sakit dan SDM yang ada, BPJS tidak menangani. Namun karena BPJS ada forum komunikasi dengan rumah sakit, BPJS akan membantu semampunya menginfokan keluhan yang ada di peserta. “Memang sejak dibukanya kran layanan kesehatan masyarakat yang berbasis sosial ini, rumah sakit atau fasilitas kesehatan masyarakat banyak dikunjungi pasien. Pasien yang tadinya tidak mampu berobat karena terkait dana, kini melakukan pengobatan. Kondisi ini menyebabkan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kebanjiran pasien,” ujar Mega. Kondisi ini mengoreksi kenyamanan masyarakat yang sebelumnya tidak pernah mengalami hal seperti itu. Inilah yang akhirnya menimbulkan keluhan dan permasalahan, yang akhirnya membuat banyak orang enggan berhubungan dengan BPJS. Namun, dengan sosialisasi BPJS dan diwajibkannya lembaga pemerintah maupun swasta untuk ikut program ini, memungkinkan rumah sakit maupun fasilitas kesehatan masyarakat makin banyak yang
19 berminat untuk bekerjasama dengan BPJS. Jika hal ini sudah terjadi, keluhan tentang antrian yang panjang, kemungkinan besar tidak ada lagi. “Tetapi saat ini banyak rumah sakit yang mulai membuka layanan pada Hari Sabtu dan Minggu. Hal ini dilakukan untuk menampung pasien yang tidak sempat berobat di hari kerja atau selain hari libur,” tambah Mega. Moral Hazard Berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang BPJS, perusahaan wajib mengikutsertakan pegawai mereka untuk mengikuti program ini. Perusahaan yang pegawainya diikutkan dalam program ini akan mendapat manfaat karena kesehatan adalah hak para pegawai dan keluarganya. Perusahaan juga harus melakukan kewajiban membayarkan premi untuk peserta sebesar 4%. Kondisi kesehatan pekerja merupakan perhatian yang penting dan terkait dengan peningkatan kualitas kerja. Namun, kendala yang ada selama ini adalah masalah pengetahuan tentang kesehatan baik tentang penyakit maupun layanan kesehatan yang diterima oleh para peserta. Melalui Program BPJS kendala tersebut berusaha diatasi dengan adanya managed care. Program BPJS wajib diikuti para pengusaha. Sesuai UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan diperkuat Peraturan Pemerintah (PP) No 86 tahun 2013, disebutkan dengan tegas bahwa setiap badan usaha yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS dapat diberi sanksi tegas. Adapun, sanksi tersebut bisa berupa pencabutan izin usaha, tidak bisa mengikuti tender proyek, tidak dapat mengurus SIM, KTP dan paspor. Menurut Mega, Konferensi ILO pun mewajibkan perusahaan memberi perlindungan kesehatan pada karyawannya. Mengingat kesehatan sangat mahal terkait inflasi kesehatan yang lebih tinggi dibanding lainnya, teknologi yang semakin canggih, obat-obatan bermutu, maka tak semua orang bisa menjangkaunya. Padahal sehat itu adalah hak setiap orang. Untuk itulah dilakukan subsidi silang melalui Program BPJS Kesehatan. Kondisi lainnya adalah adanya informasi yang tidak balance di rumah sakit sehingga terkadang pelayanan rumah sakit sangat berlebihan, melakukan pemeriksaan yang seharusnya bukan tuntutan pasien. Selain itu, masyarakat saat ini sudah semakin pintar, harusnya mereka datang ke dokter dengan keluhan penyakit tapi memanfaatkan sarana
www.slideshare.net
medis untuk hal yang seharusnya bukan tuntutan kesehatanya, seperti meminta dokter melakukan USG pada janin, hanya ingin tahu jenis kelamin bayinya. Jadi, ini terkait dengan moral hazard. “Bahkan ada yang hanya batuk-batuk sedikit saja sudah minta di rontgen, mumpung dibiayai perusahaan,” ujar Mega. Dengan demikian biaya kesehatan di perusahaan menjadi sangat tinggi. Terkait dengan moral hazard tersebut, apakah ada kemungkinan di Program BPJS melakukan hal serupa? Mega menjelaskan, tidak mungkin. ” Ini kan uang pemerintah, ada auditnya, jadi tak akan mungkin hal-hal seperti itu masuk ranah kami. Kami sifatnya memberi pelayanan secara personal pada setiap orang, selain itu biayanya juga tidak tinggi bahkan pada masyarakat kurang mampu gratis, sehingga kemungkinan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, saya rasa tidak bisa,” tegas Mega. Target ke Depan Melalui Program BPJS, peserta juga bisa melakukan kombinasi layanan kesehatan di rumah sakit. Jika ingin menaikan fasilitas pelayanan rumah sakit selaras dengan keinginannya, bisa dilakukan. Misal, di Program BPJS mendapat fasilitas layanan Kelas I sementara peserta ingin mendapat layanan VIP. Peserta BPJS bisa mengkomunikasikan dengan rumah sakit. Nanti, peserta tinggal membayar kekurangannya dari fasilitas yang diterima di Kelas I dengan fasilitas di VIP. Kombinasi kelola ini sangat dimungkinkan. Mengenai fasilitas kesehatan tingkat
pertama, Mega menyarankan agar setiap klinik di perusahaan mendaftarkan diri menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Hal ini dilakukan agar karyawan tidak merasa terganggu dengan kerjanya, tanpa harus keluar kantor, dan memperoleh kenyamanan mengingat terbiasa berobat di tempat tersebut. Selain itu, tidak merasa turun layanan kesehatannya. Menyinggung target layanan BPJS ke depan, Mega menyatakan bahwa di Jabodetabek kami berkomitmen agar rumah sakit tidak ada tambahan biaya saat peserta menggunakan haknya. Namun, Mega mengingat pada peserta BPJS agar saat menerima pelayanan di rumah sakit dan ditanya, umum atau BPJS? Segera jawab BPJS jangan jawab umum sebab kalau menjawab umum, semua penanganan langsung dibuat menjadi pelayanan umum. “Ini harus diingat dan dipahami benar oleh peserta BPJS, sebab untuk selanjutnya dari umum tidak akan bisa pindah ke BPJS. Jadi, misal kita sudah kena jumlah pembayaran 60 juta, lantas baru kita bilang bahwa kita peserta BPJS, layanan tidak akan bisa berubah dan peserta tetap dikenakan dana sejumlah itu,” ujar Mega. Kelak, jika BPJS ini sudah merata dimanfaatkan rakyat Indonesia, maka tak ada pelayanan kesehatan yang melebihi kemampuan bayar rakyat Indonesia, dimana semua penyakit ditanggung pemerintah. Mega berharap semoga semua ini bisa berjalan dengan baik sehingga pemerataan kesehatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia bisa segera terwujud.
BERITA
jalantol
NO. 162
2016
JALURKHUSUS
20
www.duwitmu.com
Pengalaman Berobat dengan BPJS Kesehatan
Tepat Memilih Faskes Tingkat Pertama Sejak menjadi peserta BPJS Kesehatan, beberapa karyawan yang telah memiliki kartu BPJS Kesehatan telah menggunakan sarana ini untuk berobat, untuk dirinya maupun keluarga. Keluhan dan kendala yang dihadapi, nyaris tak ada.
S
eperti yang dialami Ny. Noviasari Bagus, istri Bagus Cahya AB, General Manager Cabang Jagorawi saat membawa putri bungsunya yang demam di sebuah klinik yang ada di Apotik Kimia Farma di Malang, Jawa Timur beberapa bulan lalu. “Waktu itu si kecil demam, sebelum mengikuti Program BPJS Kesehatan, biasa kami bawa ke dokter spesialis BERITA
jalantol
NO. 162
2016
anak, tapi setelah mengikuti program ini, saya langsung ke dokter yang sudah saya daftarkan sebagai faskes tingkat pertama yaitu dokter Yazid,” cerita Novia. Saat mendaftar, telah banyak pasien sehingga Novia dan putrinya harus mengantri, cukup lama hingga akhirnya mendapat pemeriksaan dokter. Setelah itu mengantri obat. Baik pemeriksaan maupun obat tidak dikenakan biaya. Hasilnya, putri kesayangan sembuh tanpa
masalah meski obatnya sedikit beda dari yang diberikan oleh dokter yang selama ini merawat anak-anak. “Sebenarnya tak ada kendala yang berarti, kalau saya antri lama itu terjadi karena saya tidak mendaftar lebih awal, kalau saja saya mendaftar lebih awal pasti mendapat nomor kecil,” jelas Novia. Novia memilih faskes (fasilitas kesehatan) tingkat pertamanya adalah dr. Yazid yang praktek di Kimia Farma.
21 pulang. “Akhirnya saya bawa istri pulang. Kondisi istri memang belum begitu sehat, namun saat berada di rumah, sudah mulai membaik dan saat ini sudah baik meski belum menjalani pemeriksaan USG” ujar Teguh. Teguh mengakui pengobatan dengan BPJS Kesehatan selama ini tak ada masalah bagi dirinya maupun keluarga. Teguh beruntung memilih faskes tingkat satu yang dekat dari rumah yakni sekitar 3 km.
Bagus Cahya AB dan istri
Dok. Jagorawi
Kebetulan dokter tersebut selama ini memeriksa ibunda Novia jika ada keluhan penyakit. Dokter yang menjadi langganan askes sejak lama ini memang banyak pasiennya sehingga jika ingin berobat harus mendaftar lebih awal. “Kami melihat ibu sangat cocok dengan dokter tersebut sehingga ketika Jasa Marga mengalihkan layanan kesehatannya ke BPJS Kesehatan, saya langsung mendaftarkan faskes pertama ke dokter Yazid, alhamdulilah kami merasa aman dan nyaman,” ujar Novia. Melihat kenyataan ini Bagus Cahya AB mengatakan, “Kalau hanya keluhankeluhan penyakit biasa saja lebih baik berobat dengan BPJS selain kita berobat sesuai dengan kebutuhan, kita juga bisa menekan biaya pengobatan yang selama ini dikeluarkan oleh perusahaan.”
masuk kamar dan disuruh menunggu selama dua hari di bangsal. Barulah setelah itu mendapat perawatan di Kelas I. Semua perawatan dan pengobatan biasabiasa saja dan wajar. Perawat maupun dokter sangat ramah dan menjelaskan tentang obat serta penyakit pasien dengan baik. Bahkan Iim Masriah juga harus menjalankan pemeriksaan dengan USG. Namun karena harus mengantri, belum ada kesempatan untuk USG. Hingga akhirnya pada hari ketujuh, Iim disuruh pulang oleh dokter karena dari segi pembiayaan memang sudah harus
Aman Dekat Rumah Pengalaman Hasnaeni, karyawan di Toll Collection Management, Cabang Purbaleunyi lain lagi. Beberapa waktu lalu, ibu beranak tiga ini mengunjungi RS Emmanuel, Bandung karena putra keduanya demam. “Di sana anak saya langsung diterima sebagai pasien BPJS Kesehatan dia langsung diperiksa dan ternyata suhu tubuhnya 38 derajat. Dokter langsung memanggil saya dan mengajak bicara. Dikatakan oleh dokter kalau demam dengan suhu tubuh masih 37 atau 38 lebih baik tidak langsung ke rumah sakit tapi ke klinik, tapi kalau suhu tubuh 39 atau 40 barulah ke rumah sakit karena penanganannya sudah masuk ke Ruang UGD,” cerita Hasnaeni. Sejak saat itu Hasnaeni jadi paham tentang faskes yang dituju yakni harus faskes tingkat satu dulu yaitu Klinik Teguh Hartono dan Keluarga
Dok. Pribadi
Belum Sempat USG Sementara itu Teguh Hartono, Senior Officer Training di Departemen HR & GA Cabang Purbaleunyi mengaku, beberapa bulan lalu, Iim Masriah, istrinya dirawat di RS Al-Islam, Bandung karena vertigo. “Saat itu istri merasakan sakit kepala yang hebat sehingga harus dibawa ke rumah sakit, saat diperiksa dokter menyarankan agar istri saya dirawat, saya setuju. Lalu perawat dan dokter bertanya, apakah saya punya kartu BPJS Kesehatan? Saya bilang punya dan saya langsung menunjukan kartu BPJS Kesehatan saya, perawat langsung mengurusnya,” ujar Teguh. Kebetulan saat itu rumah sakit banyak pasien sehingga Iim Masriah belum bisa BERITA
jalantol
NO. 162
2016
JALURKHUSUS
Dok. Pribadi
22
Hasnaini
Monalisa yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Saat itu, menurut Hasnaini, dia tidak ke Klinik Monalisa karena cuaca kurang bagus dan sudah malam sehingga dia mengambil keputusan untuk berobat ke RS Emmanuel. Tapi dengan pengalaman tadi, Hasnaini tidak lagi berobat langsung ke rumah sakit tapi ke Klinik Monalisa, klinik yang ditunjuk sebagai faskes tingkat pertamanya. Hasnaeni baru tahu kalau klinik ini buka sampai pukul 21.00. “Di klinik ini saya dan anak saya diterima dan dilayani dengan baik, tidak mengantri dan mendapat obat yang cocok karena anak saya sembuh. Saya tidak membayar lagi kecuali Rp20.000,karena saya membeli vitamin,” jelas Hasnaini. “Sebenarnya kalau kita bisa memilih faskes tingkat pertama yang baik dan dekat dengan rumah kita, pengobatan dengan BPJS Kesehatan tidak mengalami kendala, buktinya saya aman dan nyaman saja berobat dengan fasilitas ini,” cerita Hasnaeni. Usahakan Sama Lebih dari setahun, Sadikin yang baru beberapa bulan ini menjalani pensiun dini karena sakit menjalani cuci darah akibat gangguan gagal ginjal yang dialaminya. Jika sebelumnya Sadikin yang pernah aktif di Corporate Secretary, memakai fasilitas Jaminan Kesehatan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Namun, sejak Jasa Marga menjadi peserta BPJS Kesehatan dan lebih dari 90% sudah mendapat kartu BPJS BERITA
jalantol
NO. 162
2016
ww
Sadikin
Dok. BJT
Kesehatan, Sadikin pun menggunakan sarana kesehatan ini. Pertama digunakan saat Sadikin harus menjalani perawatan di RS Harapan Bunda, Jakarta Timur. Baru tiga hari dirawat, Sadikin dinyatakan sudah boleh pulang sementara Sadikin merasa bahwa kondisi tubuhnya belum sehat. “Akhirnya saya bicarakan ke kantor dan menjelaskan bahwa kondisi tubuh saya belum memungkinkan untuk pulang, beruntung kantor memahami dan saya pun bisa melanjutkan pengobatan lagi dengan fasilitas jaminan kesehatan dari perusahaan,” ujar Sadikin. Setelah itu fasilitas layanan kesehatan lewat BPJS Kesehatan kembali digunakan Sadikin untuk melakukan hemodialisa atau yang dikenal cuci darah. Proses dan layanan tidak berbeda dengan yang dialami saat menggunakan fasilitas layanan jaminan kesehatan perusahaan, hanya pada pasien BPJS tidak mendapat makanan tambahan berupa bubur. “Tapi, ada obat yang tidak saya dapatkan sehingga saya harus menginfokan ke perusahaan, perusahaan pun langsung memberikan obat tersebut. Jadi dalam hal ini perusahaan tetap membantu jika kita tidak mendapat layanan seperti biasanya,” ujar Sadikin. Saat ini untuk mendapat layanan yang memadai, Sadikin berusaha datang ke RS Harapan Bunda untuk cuci darah rutin dengan datang sekitar Pukul 05.00 usai sholat Subuh. Kalau tidak demikian,
w.p a
antrian akan panjang dan Sadikin akan kebagian waktu siang. Sadikin berencana pindah faskes tingkat 1 ke klinik lain karena di faskes yang saat ini ia merasa kurang nyaman. Sebagai pasien yang selama ini mendapat bantuan perawatan dari perusahaan, Sadikin menyadari bahwa perusahaan telah mengeluarkan banyak dana untuk kesembuhannya. Sehubungan dengan itulah, Sadikin tetap akan menggunakan jasa layanan BPJS, hanya dia meminta agar paramedis di rumah sakit harus ramah dan melayani pasien dengan baik karena pelayanan yang baik juga salah satu indikasi kesembuhan pasien. Sadikin juga sangat berharap agar jasa layanan kesehatan saat ini yang digunakan karyawan tidak berbeda dengan Program Jaminan Kesehatan yang selama ini dilakukan perusahaan.
cit
ap
roj e
ct.e
u
JALURKHUSUS
23
b2b.wien.info
Manage Care Telkom dan BRI
S
ebagai perusahaan telekomunikasi ternama dan terbesar di tanah air, PT Telkom sejak awal melayani kesehatan karyawannya dengan manage care. Begitupun dengan BRI, bank pemerintah terbesar di tanah air. Kedua BUMN ini meyakini bahwa memberi layanan kesehatan dengan manage care lebih aman dan nyaman, serta banyak keuntungan yang didapat. Hal itu diungkap oleh Irwan Juansah, Assistant Vice President Human Capital Management System saat melakukan benchmark di kedua perusahaan pemerintah itu beberapa waktu lalu. Dengan manage care, setiap karyawan yang mengalami gangguan kesehatan, selalu berobat di faskes tingkat pertama dulu. Jika masih tetap sakit atau tidak mampu ditangani faskes tingkat satu, pasien dirujuk ke faskes tingkat lanjutan. “Karena sudah lama manage care maka ketika Telkom maupun BRI masuk Progam BPJS Kesehatan, mereka tidak kaget dan mereka tidak merasa ada yang berubah dari cara berobatnya. Berbeda dengan kita yang terbiasa bebas memilih layanan kesehatan” jelas Irwan.
Dikelola Dana Pensiun Sedangkan Telkom, untuk masalah kesehatannya dikelola oleh yayasan kesehatan atau yankes. Yankes ini biasa mengurus masalah kesehatan pensiun, namun setelah Telkom mengikuti Program BPJS, yankes pun mengelola karyawan aktif. Untuk karyawan yang aktif cara pembayarannya dengan reimburse atau mengganti uang biaya perawatan yang telah dikeluarkan. “Saat akan menjalani pemeriksaan di klinik atau di dokter, umumnya karyawan Telkom tidak menggunakan kartu BPJS tapi menggunakan formulir yankes dan BPJS,” jelas Irwan. Untuk BRI, hampir sama dengan Jasa Marga, dihimbau menggunakan BPJS dengan cara saat mengalami sakit mendatangi faskes tingkat pertama, jika ada masalah mendapat rujukan untuk berobat di faskes lanjutan. Yayasan yang mengelola dana kesehatan karyawan dan pensiunan BRI adalah Yayasan Kesejahteraan Pensiun (YKP). Kedua perusahaan ini sudah lama menggunakan manage care dan tidak ada keluhan. Yang membedakan dengan BPJS saat ini, fasilitas yang mereka terima memang lebih bagus.
“Yang jelas dengan manage care kesehatan karyawan lebih terpantau, kita juga bisa mengetahui medical record pasien dan yang pasti masalah moral hazard para pelayan kesehatan bisa kita hindari,” tambah Irwan. Menyangkut moral hazard, menurut Irwan, semua itu kan permainan paramedis dan pabrik obat. Ada dokter yang memberikan obat tertentu dari perusahaan obat tertentu dengan harapan dokter tersebut bisa mendapat hadiah dari pabrik obat. Maka tidak jarang kita melihat ada dokter yang suka jalanjalan ke luar negeri tanpa mengeluarkan dana sepeser pun. Jadi, dengan adanya manage care, maka setiap karyawan dan keluarga yang berobat bisa dipantau masalah kesehatannya, selain itu juga bisa menekan moral hazard yang kadang menyertai saat pasien melakukan layanan kesehatan, dan biaya kesehatan bisa diprediksi.
BERITA
jalantol
NO. 162
2016
JALURKHUSUS
24
Sutirya Wirias Sastra
Manajemen Sehat Lewat BPJS
S
ejak dicanangkannya seluruh BUMN mengikuti program BPJS, Jasa Marga segera mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Dan, sejak April lalu Jasa Marga telah mengeluarkan dana sekitar Rp12 Miliar untuk membayar BPJS Kesehatan. Disamping itu jasa layanan kesehatan lainnya tetap dibayarkan sekitar Rp44 Miliar. Kelak, jika kebutuhan karyawan akan kesehatan telah terlayani dengan baik melalui BPJS dana lainnya bisa dimanfaatkan untuk peningkatkan kesejahteraan karyawan atau memberi reward buat karyawan. Demikian ungkap Sutirya Wirias Sastra, General Manager Human Capital Services. Sutirya menambahkan, hingga saat ini peserta BPJS Kesehatan di Jasa Marga telah mencapai 92%. Artinya mereka telah terdaftar, punya kartu dan siap memanfaatkan jasa layanan kesehatan tersebut. Sedangkan 8% masih dalam proses pendataan. Mengingat kepesertaan BPJS membutuhkan data yang bersifat pribadi, maka perusahaan harus mengumpulkan data seakurat mungkin. Mulai dari NIK (Nomor Induk Kependudukan), penentuan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat satu, termasuk meminta informasi keikutsertaan pada asuransi sejenis melalui pasangan maupun perusahaan lain, dan sebagainya. “Semoga tahun ini, semua karyawan BERITA
jalantol
NO. 162
2016
Jasa Marga sudah bisa menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan melalui BPJS,” ujar Sutirya. Lebih lanjut Sutirya merinci kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran, misal ada karyawan www.slideshare.net yang sudah menggunakan Program Jamkesda maka tidak bisa terdaftar di BPJS karena sudah terdaftar di induk Jamkes. Masalah lain, NIK yang tidak sama, jumlah angka yang lebih atau kurang, dan sebagainya. “Ada juga karyawan yang memiliki suami atau istri pegawai negeri, mereka telah terdaftar sebagai peserta Askes jadi otomatis masuk BPJS. Mau tidak mau, kita data secara mendetail lagi agar semuanya bisa diterima jadi anggota BPJS, lewat suami ataupun lewat istri,” ujar Sutirya. Kalau memang sudah terdaftar atas nama suami atau istri, cukup foto kopi kartu BPJS dan laporkan ke Unit Human Capital Services. “Kita coba gabungkan, karena awalnya kita berpikir bahwa ketika terdaftar di instansi lain, perusahaan kita tidak perlu mendaftarkan lagi karena dia sudah bayar di instansi tersebut, ternyata BPJS tidak seperti itu,” tambah Sutirya. Pola Berjenjang Seperti diketahui setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS dan setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya telah ditentukan. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui
program Bantuan Iuran. “Lingkup BPJS itu mengarah pada Manage Care, mulai dari pengobatan tingkat pertama hingga tingkat lanjutan. BPJS menerapkan pola berjenjang. Dalam hal ini saat akan berobat pasien tidak bisa langsung ke dokter spesialis melainkan harus terlebih dulu ke Faskes tingkat pertama seperti klinik, puskesmas, maupun lembaga kesehatan lainnya,” ujar Sutirya. Selama ini banyak pasien yang baru merasakan pusing, sakit kepala, pilek atau batuk, sudah langsung mendatangi dokter spesialis penyakit dalam. Merasa bahwa dokter spesialislah yang bisa menyembuhkan penyakitnya karena biasa obat yang diberikan dokter spesialis manjur dan segera menyembuhkan. Padahal, seharusnya tidak demikian. Jika pasien mengalami keluhan penyakit, sebaiknya mereka pergi ke faskes tingkat pertama yakni klinik 24 jam, puskesmas maupun layanan kesehatan lainnya. Di sini dokter akan memeriksa dan memberi pengobatan sesuai dengan jenis keluhan dan temuan penyakitnya. Jika ternyata hasil pemeriksaan tidak bisa diobati di faskes pertama, dokter pun akan merujuk ke faskes tingkat lanjutan. “Jadi, pengobatannya berjenjang dan tepat sasaran,” tegas Sutirya. Jika ini dilakukan, dokter akan memberikan obat sesuai keluhan dan dosisnya. Pola berjenjang seperti ini memang yang dilakukan oleh jasa layanan asuransi kesehatan manapun. Sutirya menambahkan, BPJS mampu meng-cover penyakit apapun, termasuk AIDS serta penyakit kulit dan kelamin. Jadi, cakupan BPJS lebih luas dibanding fasilitas jaminan kesehatan perusahaan selama ini. Namun, mungkin karena saat ini akses pengobatannya terbuka untuk semua kalangan masyarakat, mereka berbondongbondong berobat ke Rumah Sakit yang sama dalam satu daerah, akibatnya terjadi antrian cukup lama. “Bagi kita yang sudah memiliki pelayanan kesehatan baik, kondisi antri itu menjadi sesuatu yang mengoreksi kenyamanan,” jelas Sutirya. Salah satu kondisi inilah yang agaknya membuat banyak orang enggan menggunakan fasilitas BPJS. Bukan “Saya” tapi “ Kita” Dengan adanya Program BPJS, diharapkan seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan memadai. Dalam hal ini BPJS mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak memikirkan diri sendiri lagi tapi turut memikirkan kesehatan banyak orang karena setiap orang juga punya hak untuk sehat. “Saat ini, kita tidak diajak untuk berpikir tentang saya atau kami tapi berpikirlah
25 tentang kita sebagai masyarakat Indonesia. Di sini kita diajar bagaimana bisa berempati. Kalau kita berbicara dengan nurani, ini adalah program mulia,” ujar Sutirya. Dikatakan program mulia mengingat banyak masyarakat Indonesia yang butuh jasa layanan kesehatan tapi tidak bisa menggunakannya karena keterbatasan bahkan ketiadaan dana. Melalui BPJS, akan terjadi subsidi silang, yang kuat membantu yang lemah. Untuk itulah Sutirya sangat mengharapkan seluruh karyawan Jasa Marga menjadi peserta BPJS dan memanfaatkan layanan kesehatan ini dengan maksimal. Jika layanan kesehatan ini belum memadai atau tak mampu memenuhi tuntutan kesehatan yang memadai seperti yang diinginkan karyawan, perusahaan tetap memberlakukan SK Nomor 227 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Karyawan dan Keluarga Karyawan serta Nomor 228 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan. Dimana pun dan kapan pun, bahkan saat bertugas di daerah, jika layanan kesehatan BPJS kurang memadai, perusahaan akan mem-backup dengan layanan kesehatan yang ada. “Tapi, tetap utamakan BPJS dulu, kalau ada kendala baru laporkan. Kami sudah buatkan form keluhan, apapun layanan yang tidak berkenan sehubungan dengan pelayanan dari BPJS, laporkan!” tegas Sutirya. Sebagai perusahaan yang bernaung dibawah BUMN, BPJS telah menyediakan layanan khusus untuk menampung segala keluhan karyawan BUMN di Cabang Prima yang berlokasi di Jalan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keluhan bisa berupa antrian panjang yang memperlambat mendapat layanan kesehatan, masalah terkait obat-obatan yang diberikan Petugas Medis, sikap Petugas dalam melayani pasien, serta sarana dan prasarana lainnya. Bahkan jika tidak mendapat kenyamanan bisa pindah ke fasilitas kesehatan lainnya. Perubahan pemilihan Faskes tingkat satu dapat dilakukan setiap tiga bulan. BPJS juga berhak memutuskan hubungan kerjasama dengan rumah sakit yang menjadi provider jika layanan kurang memadai. Bagi karyawan yang bertugas di daerah, tetap bisa menggunakan jasa layanan BPJS dengan menghubungi faskes setempat. Jika tidak memadai, jasa layanan kesehatan perusahaan tetap akan membantu.
bisa segera menghubungi klinik tersebut. Selanjutnya KMBH bisa merujuk pasien ke faskes tingkat lanjutan jika memang dibutuhkan. Rencana ke depan, perusahaan akan membuka KMBH di Kantor Cabang sehingga karyawan dan pensiunan bisa terlayani dengan baik. Tak hanya itu, kelak seluruh Apotik Kimia Farma akan menjadi faskes tingkat satu. Mengingat Kimia Farma adalah BUMN, kemungkinan bisa diajak bekerjasama dengan Jasa Marga. Sutirya menjelaskan bahwa saat ini BPJS telah bekerjasama dengan banyak faskes tingkat satu. Tercatat dari sekitar 2.100 faskes tingkat satu, hanya tinggal 400 faskes tingkat satu yang belum bekerjasama. Kelak, faskes tingkat satu yang belum bekerjasama akan segera bergabung dengan BPJS karena mereka tak ingin kehilangan pasien. Jika semua faskes tingkat satu telah bekerjasama dengan BPJS maka berbagai keluhan yang selama ini membuat orang malas “melangkah” ke layanan kesehatan BPJS bukan lagi sebagai masalah. “Dengan banyaknya faskes tingkat satu yang menerima pasien BPJS maka antrian panjang, keluhan layanan kurang baik akan bisa teratasi,” ujar Sutirya. Intinya, perusahaan tidak akan pernah membuat karyawannya merasa tak nyaman dengan layanan kesehatan yang ada. Perusahaan juga tak ingin produktivitas karyawan terganggu saat berobat. Untuk itulah berbagai masalah yang ada harus segera dicarikan solusinya dan karyawan harus mengkomunikasikan semua masalah BPJS lewat form yang tersedia, untuk selanjutnya akan diteruskan ke BPJS sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.
Prima yang khusus melayani peserta BPJS Kesehatan dari BUMN, diharapkan karyawan merasa aman dan nyaman menerima layanan kesehatan ini. Namun, bagaimana dengan pensiunan? Sutirya menjelaskan, BPJS Kesehatan Prima memang hanya diperuntukan bagi karyawan aktif atau karyawan penerima upah, sementara pensiunan tidak. Artinya Perusahaan hanya berkewajiban membayarkan Karyawan Penerima Upah yang masih aktif. Namun karena perusahaan masih memberlakukan SK 228 tentang Jaminan Kesehatan Pensiunan, oleh karena itu kita akan terus berusaha mengakomodir pelayanan kesehatan para Pensiunan Jasa Marga. Kemungkinan mereka akan didaftarkan ke BPJS Kesehatan di Jakarta Timur, namun hingga saat ini masih dalam proses pendaftaraan kepersertaan. “Jika mereka bisa mendaftarkan secara mandiri, perusahaan tetap akan membantu membayarkan iuran bulannya dengan fasilitas kelas satu,” ujar Sutirya. Hal ini dilakukan sambil menanti adanya lembaga atau yayasan yang bisa menangani kebutuhan mereka. Adapun mengenai pembayaran iuran kepesertaan BPJS menurut Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, besaran iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah (PPU) yang bekerja pada badan usaha baik milik negara, daerah, maupun swasta adalah 4,5 persen dari gaji per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan 0,5 persen dibayar oleh pekerja. Mulai 1 Juli 2015, iurannya berubah jadi 5 persen (4 persen pemberi kerja dan 1 persen pekerja).***
Karyawan Aktif Dengan adanya BPJS Kesehatan Sutirya Wirias Sastra General Manager Human Capital Services
Dok. Corcomm
Tambahan Faskes Dengan telah terdaftarnya kepersertaan Klinik Marga Bhakti Husada (KMBH) sebagai faskes tingkat satu, Sutirya mengharapkan karyawan yang mengalami keluhan penyakit BERITA
jalantol
NO. 162
2016
JALURKHUSUS
26
Klinik Marga BHAkti Husada Siap Terima Pasien
Butuh Top-UP dari Perusahaan
K
Perpanjangan Ijin Klinik Marga Bhakti Husada I yang selama ini melayani karyawan Jasa Marga baik di tingkat Pusat, Cabang maupun Anak BERITA
jalantol
NO. 162
2016
Perusahaan, banyak mencatat kondisi penyakit para karyawan. Menurut catatan dr Sri Koning karyawan Jasa Marga saat ini selain menderita penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) juga ada beberapa penyakit lainnya yakni penyakit gula, darah tinggi dan jantung. “Jumlah karyawan menderita gangguan penyakit dr. Sri Koning ini makin hari Kepala Klinik Marga Bhakti Husada. makin bertambah,” jelas dr Sri Koning. Para karyawan rumah sakit besar tak jauh dari lokasi klinik. yang menderita gangguan tersebut Kalau sudah demikian, dikhawatirkan pasien harus mendapat obat-obatan yang sesuai memilih berobat kesana dan klinik akan kebutuhan penyakitnya. Mereka tidak lagi kehilangan pasien. mengkonsumsi obat-obatan pratama tapi sudah spesialis. Sementara obat-obatan Bantuan dari Jasa Marga yang ada di Klinik Marga Bhakti Husada Dr Sri juga menjelaskan, mengingat masih pratama. Untuk mendapatkan obatKlinik Marga Bhakti Husada I sudah masuk obatan tersebut status klinik pun harus faskes satu, kemungkinan jumlah pasien berubah dari Klinik Pratama menjadi Klinik akan bertambah terutama dari Jasa Marga. Utama. Jika ini terjadi maka kita harus mengikuti “Kita memang sudah layak persyaratan berikutnya yakni jika peserta meningkatkan status kita dari Klinik Pratama BPJS terdaftar di klinik sudah sebanyak ke Klinik Utama karena di klinik ini sudah 3000 orang maka harus ada Klub Prolanis ada dokter spesialis yakni spesialis anak yakni klub yang akan menjalankan program dan spesialis kandungan. Kelak jika klinik ini penanggulangan penyakit kronis seperti menjadi Klinik Utama kita akan melengkapi penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, dengan dokter spesialis THT dan spesialis penyakit jantung, dan sebagainya. penyakit dalam,” ujar dr Sri Koning. Jika peserta BPJS terdaftar di klinik sudah Namun, untuk meningkatkan mencapai 5000 orang, maka harus siap status klinik, ternyata tak mudah. Salah menjadi Klinik 24 Jam,” Saat ini kita masih satu persyaratannya adalah harus ada menunggu dari HCS, jumlah karyawan perpanjangan ijin klinik. Sementara sejak Jasa Marga yang terdaftar di klinik ini. Kalau Agustus 2015, ijin klinik sudah habis. jumlahnya setara seperti yang saya sebutkan Saat akan diperpanjang di kelurahan tadi, maka status klinik harus berubah,” ternyata menemui kendala yaitu tidak bisa tambah dr. Sri Koning. diperpanjang karena klinik berlokasi di jalur Dr Sri Koning berharap agar Jasa Marga hijau. tetap membantu atau memberi dana “Saya berharap masalah ini segera bisa tambahan bagi klinik karena kalau hanya diselesaikan sebab kalau tidak diselesaikan, mengandalkan obat-obatan dari BPJS, masih klinik tidak akan bisa beroperasi, sementara sangat kurang memadai karena pemberian kalau pasien terus bertambah, status klinik obat-obatan seperti obat amoxillin terbatas juga sudah harus meningkat,” ujar dr Sri hanya bisa 6 tablet dan parasetamol 4 Koning. tablet yang tidak sesuai dengan standar Kalau tidak naik tingkat, dr Sri juga pengobatan. mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada
Dok. Pribadi
linik Marga Bhakti Husada telah bergabung dengan BPJS Kesehatan Jakarta Timur sejak Januari 2015 dan telah terdaftar dengan nomor faskes 0113B058 Marga Bhakti Husada. Hingga September ini terdaftar 901 peserta BPJS di Klinik Marga Bhakti Husada I. Dari jumlah tersebut banyak peserta dari luar Jasa Marga yakni masyarakat umum. “Saya mengetahui jumlah itu setelah ada transferan dana dari BPJS sekitar Sembilan juta sepuluh ribu rupiah. Biaya kapitasi BPJS satu kartu satu bulan adalah sepuluh ribu rupiah untuk pelayanan dokter umum, dokter gigi, obat-obatan, pemeriksaan bidan dan laboratorium bila diperlukan. Kemudian saya mendapat print out daftar nama pesertanya, setelah saya perhatikan ternyata banyak peserta dari luar Jasa Marga, justru belum banyak karyawan Jasa Marga yang terdaftar di sini,” ujar dr. Sri Koning, Kepala Klinik Marga Bhakti Husada saat ditemui Majalah Berita Jalan Tol. Dr Sri mengakui, sebelumnya telah dipesan oleh Nazarudin, Senior Manager Remuneration, agar setiap karyawan BPJS yang mendaftar membawa kartu BPJS segera dicatat. Namun, sejak klinik ini resmi menjadi faskes tingkat satu belum ada karyawan yang datang berobat membawa kartu BPJS. “Kalau pun ada, mereka datang seperti layaknya pasien yang menggunakan jaminan kesehatan kantor,” jelas dr Sri Koning. Dr Sri juga mendapat informasi bahwa karyawan baru yang diangkat Juli 2015, otomatis menjadi peserta BPJS. Mereka tidak mendapat layanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam SK. No.227/KPTS/2006. Namun Klinik Marga Bhakti Husada I belum mendapatkan daftar nama-nama karyawan tersebut. Kalaupun ada peserta BPJS yang berkunjung, mereka umumnya meminta rujukan untuk pengobatan ke faskes tingkat lanjutan, seperti akan melakukan cuci darah, persalinan, mata katarak atau ke dokter spesialis. Rumah sakit yang menjadi rujukan dari Klinik Marga Bhakti Husada sesuai rayonnya adalah Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Budi Asih, Pusdikes dan Rumah Sakit Pasar Rebo.
JALURKHUSUS
27
PROSEDUR PENGGUNAAN BPJS KESEHATAN
S
udah punya kartu BPJS? Sayang sekali jika tidak dimanfaatkan karena dengan BPJS semua gangguan penyakit bisa ditanggung. Agar biaya pengobatan sepenuhnya ditanggung pihak BPJS maka ada aturan atau prosedur yang harus dipenuhi. Langkah yang harus dilakukan:
2. Penanganan Pengobatan: Setelah pasien diperiksa di Faskes 1 dan ternyata masih bisa ditangani di sini maka tidak perlu lagi ke rumah sakit. Namun jika ternyata kondisi pasien tidak memungkinkan ditangani, Faskes 1 pun akan memberi surat rujukan ke rumah sakit lanjutan yang telah menjadi partner BPJS.
1. Mengikuti Prosedur Urutan Pengobatan: Saat pengguna BPJS sakit maka langkah pertama yang dilakukan adalah harus berobat ke Faskes 1 (Fasilitas Kesehatan 1) dalam hal ini meliputi dokter keluarga atau Puskesmas setempat. Di sini pasien tidak bisa tiba-tiba langsung ke rumah sakit (kecuali kondisi darurat). Jika memaksakan diri langsung ke rumah sakit maka kemungkinan besar BPJS tidak akan menanggung biaya pengobatan Anda.
3. Membawa Kartu Rujukan ke Rumah Sakit: Setelah menerima kartu rujukan dari pihak Faskes 1 maka kita wajib membawa surat rujukan tersebut ke rumah sakit. Tanpa surat rujukan kita dianggap berobat secara pribadi tanpa menggunakan BPJS. 4. Pasien Darurat Bisa Langsung Ke Rumah Sakit: Bagi pengguna BPJS bisa langsung berobat ke rumah sakit tanpa melalui Faskes 1 atau tanpa surat rujukan jika kondisi darurat.
Dok. BJT
Kondisi darurat disini yakni kondisi pasien dalam keadaan sakit yang bisa menyebabkan kematian maupun cacat. Bagi pengguna dalam kriteria bukan pasien darurat jangan lupa membawa syarat-syarat berikut saat berobat ke rumah sakit yakni: - Kartu BPJS Asli beserta foto copy-nya - Foto copy KTP yang masih berlaku - Foto Copy KK (Kartu Keluarga) - Foto Copy Surat Rujukan dari Faskes 1 Setelah semua syarat administrasi terpenuhi maka kita sudah bisa berobat ke rumah sakit dan semua ditanggung oleh BPJS termasuk obat-obatan. Namun pada beberapa kasus ada obat-obat jenis tertentu yang tidak ter-cover atau tidak masuk daftar obat yang ditanggung BPJS maka kita harus membelinya sendiri.
BERITA
jalantol
NO. 162
2016
MARI CERDAS MENJADI PESERTA
B
P
J
S
Rp jaminan hari tua (JHT)
jaminan KEMATIAN (JK)
jaminan KECELAKAAN KERJA (JKK)
jaminan PENSIUN (PER 1 JULI 2015)
Menyediakan Jalan Untuk Anda Jasa Marga Traffic Information Centre 021 80880123 / 14080 Live Streaming www.jasamargalive.com @PTJASAMARGA
www.jasamarga.com
