Tahun 2011 HAL HAL

1 : Realita HAJI

Edisi V / Tahun 2011

Daftar ISI

HAL

6

HAL

8

Indikator mengenai pelayanan ibadah haji tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yakni bertambahnya jumlah jemaah calon haji asal Indonesia yang berada kurang dari 2000 meter dari Masjidil Haram (93%) dan selebihnya (7%) berada pada jarak di atas 2000 meter.

Realita HAJI : 2


DARI REDAKSI 3 SURAT PEMBACA 4 SOROTAN 5 HOT ISSUE 6 FOKUS REALITA 8 INFO KEBIJAKAN 16 INFO DAERAH 23 OPINI 26 HAJISIANA 29 RESENSI BUKU 32 KRONIKA DALAM NEGERI 34 KRONIKA LUAR NEGERI 36 PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi) 39

DARI REDAKSI Persiapan Penyelenggaraan Haji 1432 H

P

ada hari-hari terakhir ini seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Agama RI, terutama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) sedang dalam puncak-puncak kesibukannya untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun 1432H/2011M yang kini di ambang pintu. Mereka mempersiapkan segala sesuatu demi suksesnya penyelengaraan ibadah haji sebagai tugas nasional. Persiapan itu, mulai dari penyiapan pemondokan untuk para jemaah haji di Makkah Madinah dan Jeddah, penyiapan katering selama jemaah haji di Arafah, Musdzalifah dan Mina (Armina), saat transit di Jeddah serta di Madinah. Penyiapan petugas yang akan melayani para tamu Allah selama di Arab Saudi, penyiapan dokumen perjalanan, yakni penyiapan paspor dan DAPIH (Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji) serta pemvisaannya, adalah serangkaian kegiatan yang sangat membutuhkan perhatian serius. Semua persiapan itu, bisa dikatakan saat ini sudah cukup matang. Justru yang sekarang dalam puncak kesibukan menyangkut usaha memenuhi kuota haji Indonesia serta tambahan kuota untuk 10.000 jemaah, ditambah dengan penyelesaian pemvisaannya. Har-hari ini para karyawan Subdit Dokumen bekerja hingga larut malam untuk bisa menyelesaikannya. Kesibukan itu, juga karena banyaknya calon jemaah haji yang berusaha mengajukan permohonan kepada Menteri Agama RI untuk bisa berangkat pada musim haji saat ini serta di Kanwil-Kanwil Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Majalah Realita Haji sebagai majalah internal Ditjen PHU, berusaha merekam semua kesibukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tersebut, yang kini kita turunkan laporannya dalam Fokus Realita dalam edisi V 2011. Laporan itu dilengkapi pula dengan adanya tambahan kuota untuk 10.000 calon jemaah haji Indonesia, yang harus disyukuri sebagai tanda keberhasilan diplomasi Kementerian Agama dalam mengusahakan penambahan kuota jemaah haji. Dalam edisi ini juga diturunkan reportase tentang persoalan dokumen haji seperti visa dan passport yang tahun ini diusahakan lebih cepat sebelum ditetapkannya besaran BPIH. Selain itu, tim redaksi Realita HAJI juga merekam persiapan embarkasi Makassar, Batam, Surabaya dan Medan yang secara keseluruhan dimuat dalam laporan edisi ini. Realita Haji edisi V 2011 merupakan edisi perdana setelah dipimpin oleh Kabag Sistem Informasi Haji Terpadu, Drs. M. Amin Akkas, M.Si menggantikan Drs. H. Ali Rakhmad. Semoga semua informasi tersebut akan memberikan manfaat bagi para pembaca yang terhormat. Wassalamu’alaikum Wr. Wb Redaksi Realita Haji

Pengarah Slamet Riyanto Penanggung Jawab Cepi Supriatna Pimpinan Redaksi M. Amin Akkas Wakil Pimpinan Redaksi Ali Rokhmad Sekretaris Redaksi Affan Rangkuti Redaktur Senior Ahmad Baedowi Mustofa Helmi Redaktur A. Kartono Zainal Abidin Supi Ahmad Djunaedi Bahar Maksum Toto Sugiarto Editor Edy Supriyatna Suviyanto Kadar Santoso Nashir Maqsudi Reza Muhammad Desain Visual & Fotografer Syaiful Asifuddin Taufiq Erwin Haryadi Misbachul Munir Ahmad Rizal Dhias Rangga Ananta Sekretariat Tamriyanto Erwin Julistyawan Ratna Salbiah Kun Ismanto Eko Dwi Irianto Widya Ningsih Fajris Saidah Endang Sugandi Herianto Diterbitkan Oleh : Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Alamat Redaksi : Gedung Kementerian Agama , Lt.VI/B.608 Jl. Lapangan Banteng Barat, No.3-4 Jakarta Pusat 10710 Telepon (021)3846446, Fax. (021)34831417 Redaksi menerima kritik dan saran dari pembaca. Di samping itu menerima tulisan yang berkaitan dengan penye lenggaraan haji dan umrah. Tulisan dapat dikirim ke redaksi atau email: [email protected]

3 : Realita HAJI


SURAT PEMBACA Badal Haji Bismillah, nama saya Eka Ardiansyah. insya Allah tahun ini saya masuk daftar tunggu berangkat haji tahun ini 2011. Ibu saya ingin naik haji, tetapi kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan, karena sudah tidak mendengar dan menderita DM yang sudah cukup lama. sudah dua kali koma. Ibu saya ingin saya yang menghajikan, yang mau saya tanyakan : 1. kalau saya jadi berangkat tahun ini, kapan saya mulai mendaftarkan haji untuk ibu saya? 2. apakah waktu daftar menggunakan nama saya atau ibu saya? kebetulan ibu saya domisili di DKI jakarta, sementara saya di garut, 3. Di mana saya mendaftarkan haji untuk menggantikan ibu saya? di jakarta atau di garut? 4. Kapan saya bisa berangkat haji menggantikan ibu saya? apakah ikut antrian daerah tempat saya daftar atau bagaimana? Demikian beberapa hal yang saya masih bingung. mohon jawaban dan perhatian dari bapak/ibu di kemenag. sebelumnya saya ucapkan terima kasih

Dari Redaksi


Penggantian Calon Jemaah Haji Assalammuallaikum Wr. Wb. Mertua saya seharusnya berangkat haji tahun kemarin, sudah melunasi ONH, namun karena sakit akhirnya ditunda tahun ini. Dua minggu yang lalu beliau meninggal dunia dan memberikan wasiat supaya adik kandung lakilakinya menggantikan beliau berangkat haji. Apakah proses penggantian nama CJH dapat dilaksanakan? dan bagaimana prosesnya karena saya sudah mencoba menanyakan ke Kantor DepAg Kota Semarang dan Kanwil Kemenag Jateng tidak mendapat jawaban yang memuaskan, terimakasih. wassalamu’alaikum Wr. Wb. Yahno Setyawan

Dari Redaksi

memperbaiki kesalahan tersebut....? Terima kasih Wasssalamualaikum wr wb Myrna Yuliana Rahman Perum Persada Kemala Blok J1 No. 10 Jatibening, Bekasi Jawaban Dari Redaksi

Wa’alaikumsalam Wr Wb, Untuk permasalahan tersebut, ibu langsung saja datang ke kantor kemenag bekasi untuk melapor kesalahan data dengan membawa Bukti Setor Awal, KTP atau Paspor serta KK, untuk dibuatkan surat ke Siskohat pusat. setelah datanya dirubah nanti ibu datang ke bank tempat mendaftar untuk cetak ulang bukti setoran awal. Ralat Edisi IV 2011 1. Pada Rubrik Fokus Realita hal. 8 Pargraf terahir terputus sbb: Hanya saja, sebelum RUU ter sebut disampaikan ke Setneg, kelanjutannya: pihaknya akan membahas RUU ini pada tingkat menteri yang melibat kan Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Keuangan Agus Marto wardoyo, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Negara Pen ertipan Aparatur Negara dan Refor masi Birokrasi serta Mensesneg Sudi Silalahi. (BHM)

Assalamualaikum wr wb, Sebelumnya Kami ucapkan terimakasih kepada Saudara. Perlu Kami sampaikan bahwa penggantian batal tidak bisa dilakukan. Pendaftaran jemaah haji harus mengikuti peraturan Eka Ardiansyah yang berlaku.Demikian, semoga bermanfaat. 2. Pada Rubrik Resensi hal. 31 Pargraf wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Assalamualaikum wr. wb, Sebelumnya kami ucapkan terimakasih kepada Saudara, perlu kami sampaikan bahwa sebaiknya orangtua Saudara dibadalkan hajinya. Badal haji ialah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal atau karena udzur baik jasmani maupun rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya sehingga tidak dapat melaksanakannya sendiri. Saudara dapat berkoordinasi dengan Petugas Realita HAJI : 4

Haji Daerah Kerja Mekkah, Jedah atau Madinah untuk mendapat arahan kepada siapa haji orangtua Saudara di batalkan. Demikian, semoga bermanfaat.

terahir terputus sbb:

Perbaikan Data Jemaah Assalamualaikkum wr wb. Pada saat saya melakukan pendaftaran haji ternyata ada kesalahan dan terlanjur di input kedalam Siskohat. Kesalahan itu adalah nama ayah saya, dan ternyata kesalahan itu bersumber dari Kartu Keluarga. Nah saat ini nama ayah saya di Kartu Keluarga sudah diperbaiki. Yang saya tanyakan bagaimana caranya untuk

Sehingga, menurut Agung Laksono, membukukan karya almarhum akan memberikan sumbangsih tersendiri karena pikiran itu akan selalu dibaca dan diabadikan di hati para birokrat. “Sehingga pemikiran beliau menjadi sistematis dan mudah dibaca oleh kelanjutannya: pemegang kebijakan, kalangan bi rokrat, dan masyarakat luas.” Buku ini sekarang telah diterbitkan dan dijual di toko-toko buku lMH

SOROTAN Perubahan Signifikan Layanan Haji Drs. M. Amin Akkas, M.Si

D

isadari atau tidak, selama empat tahun terakhir penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, sedang dan telah mengalami perubahan mendasar yang luar biasa. Kementerian Agama RI sebagai penanggungjawab nasional penyelenggaraan ibadah haji saat ini sedang giat-giatnya melakukan penguatan manajemen operasional haji secara bertahap dan berkesinambungan, hal ini dilakukan agar masyarakat benar-benar dapat melaksanakan ibadah rukun Islam ke lima itu dengan khusyuk dan tenang demi meraih haji mabrur sebagai dambaan semua jemaah haji. Sorotan Realita Haji kali ini melakukan explorasi terhadap berbagai perubahan yang cukup signifikan. Pertama, adanya pengakuan dari lembaga internasional, bahwa pelayanan yang telah dilakukan Kementerian Agama RI dalam penyelenggaraan ibadah telah sesuai dengan standar pelayanan mutu internasional dalam bentuk ISO 9001:2008. Beberapa Kanwil Kementerian Agama, juga meraih ISO 9001:2008, seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan serta Kantor Misi Haji Indonesia di Arab Saudi. Bukan hanya itu, Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan PT. Surveyor Indonesia (Persero) telah melakukan survey terhadap para jemaah haji atas pelayanan yang telah diberikan para petugas haji. Hasilnya cukup menggembirakan, 81,45% jemaah haji Indonesia merasa puas atas pelayanan tersebut. Namun demikian, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), Kementerian Agama RI, terus berusaha meningkatkan pelayanannya kepada para tamu Allah (duyufurrahman) tersebut. Terkait capaian keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama selama lima tahun terakhir ini, Seperti dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1432H/2011M, pemondokan jemaah haji di Makkah jarak terjauhnya 2.500 meter dari Masjidil Haram. Demikian juga di Madinah, pemondokan jemaah haji 100% berada di Markaziyah yang berjarak sekitar 500 meter dari Masjid Nabawi. Untuk diketahui pemondokan terjauh pada tahun 2009 berada pada radius 7000 meter sedangkan pada tahun 2010 jarak terjauh berada pada radius 4000 meter. Ini suatu capaian keberhasilan yang cukup menarik, karena dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, baru kali ini para jemaah haji kita bisa mendapatkan pemondokan hampir 100% berada dalam radius kurang lebih 2.500 meter dari Masjidil Haram di Makkah ataupun berada dalam wilayah Maraziah di Madinah. Semua itu kita harapkan akan mendukung para jemaah haji kita dalam upaya untuk bisa secara istiqamah menunaikan shalat lima waktu di Masjidil Haram atau pun di Masjid Nabawi. Upaya lainnya yang juga dalam usaha peningkatan pelayanan kepada para calon jemaah haji kita adalah dengan membangun Siskohat (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) yang sudah on line pada 373 Kantor Kementerian Agama Kab./Kota (Kankemenag) di 25 provinsi dan secara bertahap akan dilaksanakan juga pada seluruh Kankemenag di seluruh provinsi di Indonesia. Capaian lainnya adalah telah berubahnya layanan dasar pendaftaran input data Jemaah haji yang selama ini dilakukan pada kantor

cabang Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, kini dapat dilakukan pada Kantor Kemenag Kab/Kota. Upaya ini diharapkan akan mempermudah layanan pendaftaran calon jemaah haji dari berbagai daerah, disamping itu Penataan, pemanfaatan media, dan metode informasi tentang perhajian sekarang ini semakin ditingkatkan dan dilakukan secara intensif. Kita optimistis, dengan telah berjalannya struktur baru berdasarkan PMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, tugas dan fungsi yang diamanatkan pada bagian Sistem Informasi Haji Terpadu Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mampu membawa perubahan sistem pelayanan dan informasi haji menjadi lebih baik dengan daya dukung perangkat dan media informasi baik cetak maupun elektronik. Tetapi diakui atau tidak, semua pihak yang terlibat dalam tugas nasional penyelenggaraan ibadah haji ini hanya sekedar berusaha dengan segala daya dan upaya, pada akhirnya pertolongan Allah jualah yang menentukan. Semoga dalam penylengaraan ibadah haji tahun 1432H/2011M, Allah SWT akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Dan yang terpenting dari semua itu, semoga para jemaah haji bisa menunaikan ibadah dengan tenang dan khusyuk untuk meraih haji mabrur. Amin Allahumma amin.

5 : Realita HAJI


Realita HAJI : 6


SBY :

HOT ISSUE

Pelayanan Haji Harus Lebih Baik

P

emerintah ingin memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Persiapan pelayanan pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan pemerintah saat ini sudah dilakukan secara maksimal, bukan hanya di Tanah Air, persiapan pelayanan di Arab Saudi pun seperti pemondokan agar jemaah memperoleh pelayanan yang baik. “Kita bertekad, kita bertugas untuk memastikan bahwa ke depan pelayanan ibadah haji mesti makin baik. Mari kita timba penyelenggaraan ibadah haji di waktu yang lalu,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di awal pengantarnya ketika membuka sidang paripurna kabinet membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2011, di Kantor Presiden, baru-baru ini. Kepala Negara meminta ada koordinasi dengan semua pihak, sejak di tingkat embarkasi maupun debarkasi, baik di tingkat daerah maupun pusat. Juga ketika calon jamaah haji tiba di Tanah Suci hingga kembali lagi ke Tanah Air. SBY kembali mengingatkan bahwa pemerintah pernah kurang berhasil menyelenggarakan ibadah haji ini karena ada masalah pada koordinasi, baik di Mekkah maupun Mina dan Arafah, di Arab Saudi. “Yang tidak kalah pentingnya, sistem informasi penyelenggaraan ibadah haji harus makin baik,” Presiden SBY menambahkan. Jangan sampai yang muncul adalah rumors atau desas-desus, baru pemerintah menanggapi. “Sistem informasi harus baik, segera dijelaskan pada publik melalui media massa kita jika ada masalah, dengan demikian keluarga yang di tanah air juga menjadi tenang,” SBY menegaskan.

“Kita bertekad, kita bertugas untuk memastikan bahwa ke depan pelayanan ibadah haji mesti makin baik. Mari kita timba penyelenggaraan ibadah haji di waktu yang lalu,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di awal pengantarnya ketika membuka sidang paripurna kabinet membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2011, di Kantor Presiden

7 : Realita HAJI


fokus realita

Pelayanan Haji Tahun 2011

Akan Lebih Baik

Indikator mengenai pelayanan ibadah haji tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yakni bertambahnya jumlah jemaah calon haji asal Indonesia yang berada kurang dari 2000 meter dari Masjidil Haram (93%) dan selebihnya (7%) berada pada jarak 2000 meter sampai dengan 2500 meter. Realita HAJI : 8


M

enteri Agama Suryadharma Ali menjamin pelayanan ibadah haji tahun 2011 akan lebih baik dibanding tahuntahun sebelumnya. Ia mengatakan, indikator mengenai baiknya pelayanan ibadah haji tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yakni bertambahnya jumlah jemaah calon haji asal Indonesia yang berada pada ring satu yakni menjadi 93% pada 2011.

Sedangkan pada tahun 2009 jumlah pemondokan jemaah haji Indonesia yang berada di ring satu sebanyak 27 persen dan pada 2010 sebanyak 63 persen dengan jarak maksimal empat ribu meter dari Masjidil Haram ke pemondokan. “Tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 93% sampai dengan 2000 meter sedangkan sisanya 7% dengan jarak 2000 meter sampai dengan 2500 meter, itupun menggunakan kendaraan untuk pulang perginya,” kata Menag. Terkait kuota haji, Menag menyatakan, pemerintah Indonesia juga sudah mengajukan tambahan kuota haji untuk tahun 2011 menjadi 238 ribu dari tahun 2010 yang hanya 2011 ribu orang. Namun demikian, belum ada kepastian disetujui atau tidaknya usulan penambahan kuota

haji untuk Indonesia tersebut oleh pemerintah Arab Saudi. Menteri Agama lebih lanjut mengatakan akan memprioritaskan tambahan kuota haji kepada propinsi yang masa tunggu jemaahnya mencapai 11 tahun, seperti Sulawesi Selatan, Kalsel dan NAD. Hal itu dapat dilakukan, jika usulan pemerintah Indonesia untuk penambahan kuota haji dipenuhi pemerintah Arab Saudi. Jika tambahan kuota dipenuhi, kata Suryadharma, jumlah kuota jemaah haji Indonesia seluruhnya mencapai 237.600 orang. Saat ini, Arab Saudi baru memberikan kuota haji sebanyak 211 ribu orang, kurang dari kuota sebenarnya. “Kalau usulan kita itu dipenuhi Arab Saudi, maka daerah-daerah yang daftar tunggunya mencapai 11 tahun yang akan diprioritaskan,” jelas Menag.

Saat ini, daftar tunggu haji di seluruh Indonesia lebih dari satu juta orang. Setiap tahun, daftar tunggu tersebut bukannya berkurang, malah kian bertambah. Jika tidak ada penambahan kuota, maka masa tunggu calon haji bakal lebih lama lagi. Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, sangat berharap pemerintah pusat memberi tambahan kuota bagi provinsi ini. Syahrul meminta agar jumlah daftar tunggu menjadi pertimbangan dalam penentuan kuota haji. Jika jemaah terlalu lama menunggu giliran ke Tanah Suci, maka akan membawa konsekuensi besar. Jika masa tunggu mencapai 11 tahun, maka umat muslim yang berusia 50 tahun saat ini, baru akan mendapat giliran saat berusia 61 tahun. (KS)

9 : Realita HAJI


fokus realita

Dari Kuota Haji Tambahan Hingga Proses Visa

Dirjen PHU Slamet Riyanto didampingi Direktur Dok Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian Budi Satrio Wibowo dan Kapus Pinmas Zubaidi saat memberi keterangan pers soal persiapan haji, di Kantor Kemenag

Wajah Menteri Agama RI Drs. H. Suryadharma Ali berbinar saat tiba dari Arab Saudi Ahad, 11 September lalu. Di depan wartawan ia lega dan plong bahwa keberangkatannya ke Arab Saudi seusai lebaran Idul Fitri 1432 H itu membawa hasil. Pemerintah Arab Saudi mengabulkan permintaan pemerintah Indonesia untuk penambahan kuota haji sebanyak 10.000 jemaah haji.

P

erhajian semakin disibukkan dengan penambahan kuota haji yang mendadak sehingga memerlukan persiapan dan kerja tambahan. Lobi pemerintah Indonesia ke Kerjaaan Arab Saudi untuk meminta tambahan kuota haji musim 2011 ini sudah dianggap maksimal. Sebab, sebelumnya, pemerintah memperjuangkan permintaan kuota tambahan sebesar 27 ribu sehingga Realita HAJI : 10


menjadi 238.000 sesuai jumlah penduduk Indonesia sesuai dengan hasil sensus 2010 terbaru. ”Urusan tambahan kuota ini, kita termasuk cerewet,” kata Menteri Agama RI dengan wajah yang berbinar-binar sambil bercerita proses penambahan kuota. Penambahan kuota ini akan menggenapi total kuota jamaah haji Indonesia menjadi 221 ribu orang. Sebelumnya, kuota definitif jemaah haji Indonesia sesuai keputusan

OKI (Organisasi Konferensi Islam) 1985 adalah 211 ribu orang. Kuota itu kemudian dibagi 194 ribu kursi untuk jamaah reguler dan 17 ribu kursi untuk jemaah haji khusus atau ONH (Ongkos Naik Haji) Plus. Kini, dengan penambahan kuota haji terbaru, jumkah jemaah haji reguler menjadi 201.000 jemaah dan jemaah haji khusus menjadi 20.000 jemaah. Menteri Agama RI menegaskan, tambahan kuota ini diprioritaskan untuk provinsi-provinsi dengan daftar

tunggu atau waiting list yang panjang. Di antaranya untuk Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Di empat provinsi ini, kursi keberangkatan haji untuk tahun 2020 sudah tak tersisa. Pertimbangan selanjutnya adalah prioritas usia jemaah haji. Menurut Menteri Agama, setelah dibagi per provinsi, lalu bakal dipilah

yang berusia antara 83 tahun hingga 103 tahun. Separuhnya lagi menjadi kebijakan provinsi, misanya untuk memberikan kepada muhrim seorang jemaha yang berangkat. Atau, orangtua dan anaknya yang terpisah keberangkatannya. Penambahan itu patut disyukuri. Sebab dari segi jumlah, angka 10.000 sangatlah besar. Tentu, kita tidak puas dengan penambahan kuota ini secara

penambahan kuota haji Malaysia terkait dengan peningkatan penduduk Malaysia yang kini telah mencapai 28 juta. Maka, seharusnya, jika mengacu pada kondisi jumlah penduduk, maka semestinya Indonesia juga mendapatkan 238.000 jemaah, karena jumlah penduduk kita telah mencapai 238 juta berdasarkan sensus terakhir, seperti yang pernah diminta menteri Agama RI.

lebih spesifik lagi sesuai umur jamaah. ”Prioritas kami adalah jamaah di atas 60 tahun,” kata menteri yang akrab dipanggil SDA itu. Ia mengingatkan, jamaah di atas 60 tahun yang masuk daftar tunggu, berpeluang naik haji tahun ini asalkan hanya mau berangkat haji dengan satu pendamping saja. Dalam pola ini, sekitar 3.500 sudah dialokasikan untuk mereka sesuai dengan data yang ada di Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu. Sehingga terjaring mereka

prosentase. Sebab, jika dibanding dengan Malaysia yang mendapat tambahan 2.000 atau sekitar 7,5% dari 26.000 jemaah haji sebelumnya, kita kecil. Atau Srilangka yang mencapai tambahan kuota haji 35% dari 2.800 jemaah haji menjadi 3.800 jemaah. Sementara kita hanya mendapatkan sekitar 4% lebih. Namun, secara angka memang sangat besar. Seperti dikatakan Menteri pada Jabatan Perdana Menteri Malaysia Jamil Khir Baharom yang dikutip Kantor Berita Malaysia Bernama,

Srilangka, misalnya, seperti dikutip harian Arab News edisi Senin, 19 September lalu, penduduk muslimnya hanya 7% dari 20 juta penduduk yang mayoritas beragama Buddha. Namun, sesuai keputusan OKI 1985 yang memberikan porsi sesuai jumlah penduduk muslim di negeri itu, maka porsinya seharusnya hanya 1.400 jemaah haji. Seperti diutarakan Menteri Senior Sri langka Abdul Hameed Mohamed Fowzie, penambahan itu diminta karena hingga kini sudah

11 : Realita HAJI


tercatat 5.000 jemaah haji yang masuk daftar tunggu. Sungguh beda jauh dengan jumlah daftar tunggu jemaah haji Indonesia yang sudah mencapai 1,3 juta jemaah haji lebih. Memang, kita tidak bisa berbuat apa-apa terkait soal kuota haji karena persoalan ini adalah wewenang sepenuhnya Kerajaan Arab Saudi, meski dalam klausul Organiasi Konferensi Islam yang menetapkan 1/1000 dari jumlah penduduk muslim masih tetap berlaku. Penambahan kuota 10.000 jemaah haji menjadi berarti karena jumlah daftar tunggu jemaah haji kita sudah mencapai 1 juta jemaah haji lebih yang artinya secara ratarata akan habis dalam lima tahun lebih. Bahkan beberapa daerah ada

yang memiliki masa tunggu hingga 10 tahun. Begitu juga bagi Malaysia, jumlah 2.000 sangat berarti dalam menopang daftar tunggu jemaah hajinya yang mencapai 650.000 jemah haji yang memiliki masa tunggu selama 26 tahun. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama segera membagi penambahan kuota haji itu: 7.000 untuk haji reguler dan disebar ke seluruh provinsi di tanah air. Sedangkan sisanya, 3.000 diberikan kepada haji khusus. “Semua pembagian porsi haji proposional,” kata Direktur Pelayanan Haji Zainal Abidin Supi pada pembagian porsi haji provinsi di Jakarta, Rabu, 14 September lalu, usai qur`ah (undian) pemondokan haji yang dilakukan

Penyiapan DAPIH Realita HAJI : 12


Menteri Agama Suryadharma Ali di Hotel Mercure, Ancol. Menurut Supi, porsi haji tambahan diprioritaskan bagi calon jemaah haji berusia lanjut, seperti dari Nanggroe Aceh Darussalam yang tercatat ada jemaah haji berusia 102 tahun, sehingga pemerintah memberi kesempatan lebih awal. Sisanya, diberikan kepada jemaah yang terkait persoalan pemberangkatan muhrim atau pendampingnya. Jemaah lanjut usia tentu harus ada pendampingnya selama berhaji. “Hal ini perlu diakomodir. Selain itu juga bagi orang yang mendampingi jemaah yang uzur,” jelas Supi. Karena pendeknya waktu, pemerintah hanya menetapkan masa pelunasan kuota tambahan haji ini hanya 5 hari (dalam 3 hari kerja) sejak 15 September hingga 19 September. Pemerintah berharap proses pelunasan haji tambahan benar-benar dimanfaatkan jemaah haji. Sehingga, proses paspor dan visa dapat dikerjakan sesuai jadwal. “Seluruh proses penyelesaian visa harus sudah selesai sebelum 1 Oktober 2011,” kata Supi. Adapun penyebaran porsi haji tambahan tersebut yaitu Nanggroe Aceh Darussalam 1.152 orang, Sumatera Utara 289, Sumatera Barat 291, Riau 270, Jambi 282, Sumatera Selatan 288, Bengkulu 99, Lampung 299. DKI Jakarta 312, Jawa Barat 466, Jawa Tengah 440, DI Yogyakarta 248, Jawa Timur 840. Bali 120, Nusa Tenggara Barat 262, Nusa Tenggara Timur, 102, Kalimantan Barat 121, Kalimantan Tengah 214, Kalimantan Selatan 333, Kalimantan Timur 301, Sulawesi Utara 105, Sulawesi Tengah 200, Sulawesi Selatan 360, Sulawesi Tenggara 220. Maluku 100, Papua 252, Bangka Belitung 241, Banten 217, Gorontalo 125, Maluku Utara 92, Kepulauan Riau 118, Sulawesi Barat 266, dan Papua Barat 111, serta tim pembimbing haji daerah TPHD dan

tim kesehatan kesehatan haji daerah 90, dan petugas kloter 100.

Nasib Sisa Kuota Selain memberikan kuota tambahan jemaah haji itu, Kementerian Agama juga akan mengembalikan lagi ke daerah s i s a kursi

kosong dari sisa jamaah haji yang tidak melunasi BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) hingga batas akhir 9 September lalu. Seperti diketahui, tahun ini mencapai 2.235 jamaah yang tidak melunasi BPIH. Menteri Agama berharap Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama bisa menutup kursi kosong tersebut sehinga lebih memberi kesempatan kepada daerah. Namun, jika tidak juga terisi, kursi kosong itu menjadi wewenang penuh Menteri Agama untuk diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Diakui Menteri Agama menumpuknya proposal pengajuan haji tahun ini dari kursi kosong dari jemaah yang tidak melunasi BPIH. Namun, tidak bisa menyebut pasti jumlah proposal tersebut. Proposal tersebut sebagian besar diajukan para pejabat dan tokoh masyarakat dan lain sebagainya yang concern dengan kebijakan sisa kuota. Biasanya kebijakan nantinya juga terpulang pada usia jemaah hajinya, yang harus di atas usia 60 tahun atau kebutuhan kemuhriman dan pendampingan. P r o p o s a l pengajuan itu selain berada di meja Menteri Agama RI, juga ada di meja Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), serta pejabat lainnya di lingkungan Kementerian Agama RI. Proposal-proposal itu akan digunakan jika nanti para Kanwil Kementerian Agama angkat tangan tidak bisa lagi melunasi sisa kursi kosong.

Paspor dan Visa Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah melakukan langkah cerdas terkait dengan tertundanya Surat Keputusan Presiden terkait tarip dan masa pelunasan haji yang semula digodog di DPR. Kementertian Agama segera memerintahkan elemen di bawahnya untuk segera memerintahkan jemaah yang namanya masuk dalam porsi keberangkatan musim haji tahun 1432 H atau 2011 ini segera memroses paspor yang biayanya sudah ditanggung pemerintah. Maka, sejak sebulan sebelum puasa, proses pembuatan paspor sudah berjalan sebagaimana mestinya. “Kami mengikuti proses yang sudah ditentukan Pusat,” kata Drs. H.M. Syujak, M.Ag, Kepala Kanwil Kementerian Agama RI Jawa Timur. Selama ini, diakui pria kelahiran Kediri 57 tahun lalu itu, proses pasporisasi lancar. Untuk wilayah Jawa Timur yang jumlah jemaahnya mencapai sekitar 34.000 jemaah, kini tinggal sekitar 5.000 yang belum selesai. “Program kami mengamankan kloter-kloter awal yaitu dari daerah Madura,” katanya. Dalam data 16 September lalu, sekitar 27.744 paspor yang dikirim ke Jakarta dalam rangka proses visa, sudah kembali dengan visa sebanyak 23.981. Sehingga masih tersisa 3.763 paspor. Banyak kendala dalam pembutan paspor. Di Madura, misalnya. Orang hampir tidak mempergunakan nama aslinya, tapi nama anaknya. Ini yang bikin runyam sehingga merepotkan proses paspor. “Sementara untuk dokumen lain sudah bisa diambil dari Siskohat,” kata Syujak. Di daerah lain, juga hampir

13 : Realita HAJI


mengalami kendala. Kabid Urusan Haji Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Herman, Juli lalu, bercerita bahwa pihaknya mengusahakan dana talangan untuk menyelesaikan 300 lebih paspor jemaah haji asal Kabupaten Kerinci yang harus mendatangkan petugas imigrasi ke daerah paling barat Jambi itu yang berjarak tempuh 12 jam. Biaya mendatangkan perangkat, serta biaya penginapan dan akomodasi petugas imigrasi itu membutuhkan dana segar, dan itu belum bisa dicairkan lewat BPIH. “Untuk itu kita mencari dana talangan supaya penyelesaian paspor unuk JCH asal Kabupaten Kerinci segera bisa dituntaskan menjelang puasa,”’ katanya. Dan itu sudah selesai. Hampir di beberapa daerah kendalanya sama, yaitu administrasi. Kasubag Humas Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan (Sumsel), Saefuddin Latief di Palembang, pernah mengatakan, bahwa dari 6.360 jemaah haji yang akan berangkat, sekitar 5.884 orang di antaranya telah menyelesaikan pembuatan paspor. “Sementara sisanya masih dalam proses yang diharapkan dalam waktu dekat selesai semuanya,” kata dia lagi. Dan tentu kini sudah bisa terselesaikan sebagian besar. Sehubungan dengan itu diharapkan calon jamaah haji yang belum melengkapi persyaratan pembuatan paspor supaya segera mengumpulkan. “Selain melengkapi persyaratan pembuatan paspor, diharapkan bagi mereka yang belum melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji untuk segera membayar,” kata dia. Proses visa haji ternyata dipujikan oleh pihak Kedutaan Besar Arab Saudi karena baiknya kerjasama antara aparat di Kementerian Agama dan Kedutaan Besar Saudi di Jakarta. Kepala Konsulat Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Abdul Al-Aziz Arraqabi menyataan bahwa proses pemvisaan untuk melengkapi dokumen jemaah haji di Indonesia tergolong cepat dan tak satu pun negara lain yang bisa menandinginya. Hal ini dinyatakan saat jamuan makan di Hotel Crown Jakarta, pertengahan September lalu. Jamuan itu diselenggarakan sebagai pelepasan dirinya karena segera meninggalkan Indonesia untuk tugas baru dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Arraqabi diganti pejabat baru Khalid Al-Arraq. Menurut Arraqabi, proses visa (haji dan umrah) di Kedutaan Besar Arab Saudi tergolong cepat. “Dalam setahun saja bisa diselesaikan sekitar 1,5 juta visa. Pekerjaan ini sungguh luar biasa, karena di negara lain untuk menyelesaikan visa jemaah haji sampai saat ini baru ada yang baru memulai.” Semua ini bisa diselesaikan karena kesungguhan pihak Kementerian Agama dan Kerajaan Arab Saudi. “Kami bangga bisa bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan besar itu,” kata Arraqabi. Pejabat baru Konsuler Arab Saudi Khalid Al-Arraq, menyebut suksesnya pembuatan visa di Kedutaan Besar Arab Saudi merupakan kontribusi para pekerja di kedua pemerintah. “Mereka bekerja keras, bahkan pada hari libur pun tetap bekerja untuk menyelesaikan pembuatan visa,” katanya yang disambut tepuk tangan. Hal senada juga dikemukakan Sekjen Kemenag Bahrul Hayat. Proses pembuatan visa yang berhasil dengan baik itu merupakan tekad kuat dari para penyelenggara ibadah haji. Ke depan diharapkan kerja sama ini perlu ditingkatkan lagi agar lebih memudahkan pelayanan jemaah haji. Selamat jalan jemaah haji Indonesia dan sekaligus sebagai duta bangsa dalam pertemuan tahunan umat Islam se-Dunia di Tanah Suci. (MH/NM) Realita HAJI : 14


S

ekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, H. Cepi Supriatna menyatakan, seperti penyelenggaraan haji tahun lalu, tidak ada penambahan embarkasi pada penyelenggaran haji 2011 ini. Sebanyak 11 embarkasi telah resmi ditetapkan, kendati sejumlah daerah antara lain Lampung, NTB, dan Riau mengajukan diri sebagai embarkasi baru. Pemerintah, jelas Cepi, belum bisa mengabulkan permohonan mereka. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil kajian pemerintah atas kesiapan daerah tersebut. Kesimpulannya terdapat persoalan teknis yang belum bisa dipenuhi. Kendati demikian pemerintah tetap mengkaji kemungkinan penambahan embarkasi. “Insyallah tahun depan kita kaji lagi,”tukasnya Cepi menjelaskan kesebelas emberkasi tersebut yaitu Aceh mengangkut provinsi Aceh, embarkasi Medan (Sumatera Utara), Batam (Kepri, Riau, Kalimantan Barat dan sebagian Jambi), Padang (Sumut, Bengkulu, dan sebagian Jambi), Palembang (Sumatera Selatan, Bangka Belitung), DKI Jakarta (DKI Jakarta, Lampung, Banten dan Provinsi Jabar), Solo (Jawa Tengah, Yogyakarta, dan tiga kabupaten dari Kalimantan Tengah), Surabaya (Jawa Timur, Bali, NTT, NTB), Banjarmasin (Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, ) Balikpapan (Kalimantan Timur, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara), dan Makassar (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) Penetapan kesebelas embarkasi didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/193 Tahun 2011 tentang penetapan alokasi embarkasi dan debarkasi haji tahun 1432 H.

Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, H. Cepi Supriatna menyatakan, seperti penyelenggaraan haji tahun lalu, tidak ada penambahan embarkasi pada penyelenggaran haji 2011 ini.

11 Embarkasi

Pemberangkatan Haji

Keputusan ini, lanjut Cepi Supriatna, merupakan mekanisme standar untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi dan pemulangan jemaah haji dari Saudi Arabia ke Indonesia.

Krusial Paspor dan Visa Haji

Selain masalah embarkasi dan debarkasi, hal krusial yang juga mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini adalah masalah passport dan visa haji. “Pemrosesan passport dan visa tahun ini dilakukan lebih cepat dari tahun sebelumnya, meskipun BPIH belum ditetapkan oleh pemerintah.” ujar Cepi. Lebih cepatnya pemrosesan passport dan visa dikarenakan penetapan BPIH berjalan tidak sesuai dengan siklus haji sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi keseriusan pihak penyelenggara dalam mengantisipasi hal-hal atau ekses yang tidak diinginkan dari kebijakan ini. Pihak Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah pusat dan Kanwil Kementerian Agama provinsi

Cepi Supriatna : Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI berkoordinasi secara intensif dengan pihak terkait seperti kantor imigrasi dan kedutaan besar kerajaan Arab Saudi di Jakarta.; Lebih lanjut, Cepi mengatakan persiapan pemvisaan saat ini tengah berlangsung. Ditargetkan proses pemvisaan paspor jemaah haji regular dan para petugas rampung akhir September 2011. Target ini merujuk jadwal pemberangkatan jemaah haji kloter pertama. Dijadwalkan mereka akan memasuki asrama mulai tanggal 1 Oktober 2011 dan diberangkatkan ke Tanah Suci mulai tanggal 2 Oktober. “Hingga saat ini, alhamdulillah belum terdapat kendala krusial dalam penyiapan paspor dan visa jemaah haji” tukas Cepi. Apalagi, pemerintah

Arab Saudi berkomitmen untuk memberikan pelayanan ekstra dengan pengeluaran visa lebih cepat di banding tahun 2010. Seluruh proses persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1432 H, terutama yang berkaitan dengan persiapan embarkasi dan penyelesaian proses passport dan visa telah dilakukan secara maksimal. Hal ini menunjukkan keseriusan Kementerian Agama dalam upaya meningkatkan pelayanan haji ke arah yang lebih baik dan profesional. Cepi juga mengharapkan agar seluruh jajaran Ditjen PHU baik pusat dan daerah dapat lebih serius mengantisipasi kendala teknis pengurusan passpor dan visa haji tahun ini. (Rz)

15 : Realita HAJI


Info Kebijakan

Untuk Penerbangan Haji

Pemerintah Tetap Pilih

Garuda dan Saudi Airlines Batavia Air dan Lion Air berkeinginan untuk terlibat dalam angkutan haji di Indonesia. Dan pemerintah pun mempersilahkan dua pernerbangan itu untuk mengajukan penawaran harga kepada Panitia Kerja Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 2011 Realita HAJI : 16


S

etelah melakukan evaluasi dan kajian mendalam, akhirnya pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan untuk tidak menggunakan maskapai penerbangan Batavia Air dan Lion Air, memilih maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines sebagai operator penerbangan dalam pengangkutan jamaah haji tahun

2011. Seperti pernah diberitakan, Batavia Air dan Lion Air berkeinginan untuk terlibat dalam angkutan haji di Indonesia. Dan pemerintah pun mempersilahkan dua pernerbangan itu untuk mengajukan penawaran harga kepada Panitia Kerja Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 2011. Harga yang ditawarkan kedua maskapai penerbangan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan harga yang diusulkan pemerintah dalam usulan BPIH 2011. Hal ini membuat DPR optimis BPIH 2011 bisa turun. Anggota Komisi VIII DPR Rahman Amin mengungkapkan, Batavia Air menawarkan tarif sebesar 1.810 dollar AS untuk embarkasi Banda Aceh dan 2.008 dollar AS untuk embarkasi Makassar. Sedangkan, Lion Air menawarkan empat embarkasi. Cuma, Rahman mengatakan, Lion Air tidak serius menawarkan harga. Rahman mengatakan, adanya maskapai lain selain PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) ini membuat BPIH semakin kompetitif. Sebab, selama ini pengangkutan jemaah haji selalu diberikan seluruhny ke Garuda. “Maka Garuda juga harus bersaing, apakah berani menurunkan harga,” katanya. Meski begitu, Zulkarnaen Djabar dari Komisi VIII DPR mengingat, maskapai yang terlibat dalam penyelenggaraan haji harus memenuhi berbagai persyaratan kendati tarifnya lebih rendah. Selain dari sisi keamanan dan kenyamana, dia mengatakan, maskapai tersebut harus bisa mengangkut jemaah dalam jumlah besar. “Minimal sekitar 20.000 jemaah. Kalau hanya ribuan ya agak susah,” tandasnya. Sebelumnya Batavia pernah melakukan penawaran bersedia mengangkut sebanyak 30.000 jamaah. Sedangkan Lion Air hanya 9.000 jamaah. Dengan adanya penawaran dari dua maskapai penerbangan tersebut, pihak Kementerian Agama melakukan

kajian intensif dengan Kementerian Perhubungan terkait kesiapan dan tawaran yang diajukan pihak Batavia. Berbagai kemungkinan dikaji. Hal itu karena permintaan melibatkan maskapai lain selain Garuda Indonesia dan Saudi Arabia Airlines, merupakan salah satu kesimpulan antara pemerintah dan komisi VIII DPR-RI beberapa waktu lalu. Tetapi, Menteri Agama sendiri pernah menegaskan bahwa dilibatkan atau tidak penerbangan swasta itu tergantung pada kemampuan maskapi tersebut dalam memenuhi 33 persyaratan penerbangan haji. Berdasarkan kajian, pihak Batavia telah menunjukkan usaha komitmen memenuhi persyaratan itu. Terbukti, pada rapat kerja Kemenag dengan DPR, Menag mengungkapkan baru ada 22 persyaratan yang baru terpenuhi. Dan tinggal beberapa persyaratan yang tersisa. Pihak Kemenag pun berharap persyaratan yang tersisa bisa segera terpenuhi. Pertanyaannya adalah apakah jika persyaratan itu terpenuhi Batavia ikut terlibat dalam angkutan haji? Sekali lagi bahwa Kemenag tidak bisa menjamin keikutsertaan

maskapai tersebut. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bhakti S Gumay, mengatakan penentuan terlibat atau tidak Batavia Air berada dalam wewenang Kementerian Agama. Tugas yang dijalankan oleh instansinya itu sebatas menyampaikan data terkait kesiapan maskapai tersebut. Pihak Kemenhub, kata Herry, sudah menyampaikan bahan pertimbangan Kementerian Agama untuk menunjuk maskapai penerbangan. Namun, Herry enggan menjawab ketika disodori pertanyaan laik atau tidakkah maskapai penerbangan Batavia Air untuk terlibat sebagai operator haji tahun ini. “Tergantung Kemenag,” katanya akhir Juni lalu. Karena itu, setelah melakukan berbagai kajian, Kementerian Agama menetapkan Garuda Indonesia dan Saudi Airline sebagai maskapai penerbangan yang berhak untuk mengangkut jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi. Menurut, Direktur Pelayanan Haji, Kementerian Agama Zainal Abidin Supi, berdasarkan hasil

17 : Realita HAJI


penilaian dan evaluasi di lapangan dari Kementerian Perhubungan, maskapai Batavia Airline tidak bisa terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. “Batavia tahun ini, belum bisa, karena memang secara persyaratan teknis belum dipenuhi. Bahkan, syarat yang mutlak berdasarkan hasil penilaian dan hasil penilaian lapangan dari Kementerian Perhubungan tahun ini belum bisa,” ujar Supi beberapa waktu lalu. Dari 33 persyaratan yang ditentukan, kata dia, ada sekitar delapan persyaratan yang belum dipenuhi oleh Batavia Air. “Secara teknis saya tidak ingat,” katanya lagi. Senada dengan Supi, Kepala Seksi Transportasi Udara, Subdit Transportasi dan Perlindungan Jamaah, Kementerian Agama Edayanti menegaskan, hasil evaluasi terhadap Batavia, disimpulkan maskapai tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai rencana kerja dan syarat-syarat spesifikasi angkutan udara bagi jamaah haji Indonesia. Sebab, dari 33 persyaratan yang ditentukan baru 25 persyaratan yang dipenuhi oleh maskapai penerbangan Batavia Air. Menurut dia, ada empat persyaratan utama dan

Realita HAJI : 18


mutlak dipenuhi dalam penawaran penyelenggara angkutan udara untuk penerbangan haji yang tidak terpenuhi yakni, pertama, pemenuhan terhadap jumlah pesawat yang dibuktikan dengan Memorandum of Understanding (MoU) pengadaan pesawat tidak sesuai dengan jumlah embarkasi yang ditawarkan. “Batavia menawarkan pelayanan untuk semua embarkasi, tapi terakhir mereka hanya memenuhi tiga pesawat dan itu tidak mungkin untuk seluruh embarkasi,” ungkapnya. Kedua, pihak maskapai penerbangan Batavia Air juga tidak menyerahkan sertifikasi kelayakan udara terhadap pesawat yang ditawarkan. Ketiga, tidak melampirkan bukti perawatan berkala, atas pesawat yang ditawarkan dan terakhir tidak menyertakan pesawat cadangan atau back up. “Empat poin ini yang pokok dan mutlak harus ada, itu tidak dilampirkan,” ungkapnya Eda menambahkan, alasan maskapai penerbangan Batavia Air tidak memenuhi persyaratan yang diajukan karena menunggu penunjukkan dahulu dari Kementerian Agama. “Jadi seperti telor dan ayam, ada kepastian baru mereka mencari pesawat, sedangkan yang terjadi

selama ini untuk Garuda dan Saudi Arabia itu mereka mencari pesawat dulu baru mengajukan,” bebernya. Berbeda dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Airline yang sudah memenuhi rencana kerja dan syarat-syarat kerja dan spesifikasi syarat-syarat penyelenggara angkutan udara bagi jamaah haji Indonesia 1432 H. “Garuda dan Saudi sudah konform,” katanya. Menurut dia, maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menyiapkan 14 pesawat untuk melayani sembilan embarkasi sedangkan, Saudi Airline menyediakan 10 pesawat termasuk pesawat back up untuk melayani tiga embarkasi. Eda mengaku, operasional kedua maskapai pernerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Airline dalam penyelenggaraan ibadah haji tinggal menunggu peraturan menteri agama (PMA) yang ditetapkan melalui surat keputusan (SK) menteri Agama. “Inspeksi terhadap pesawat sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, tinggal operasional saja dan menyiapkan hal-hal teknis lainnya. Tinggal menetapkan surat keputusan. Kan penetapan ini perlu Peraturan Menteri Agama yah,”

Upaya Pembahasan

BPIH Agar Efisien

A

da keputusan menarik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panitia Kerja (Panja) BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Komisi VIII DPR RI dengan Panja BPIH Pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Gondo Radityo Gambiro pada 20 Juli 2011 yang lalu. Keputusan tersebut berbunyi: Panja BPIH Komisi VIII DPR RI mengusulkan agar pada bulan Januari 2012, Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama RI melakukan pembicaraan untuk membangun sistem pembahasan BPIH 1433H/2012M. Dengan adanya keputusan itu, Direktur Pengelolaan Dana Haji, Drs. H. Achmad Djunaidi, MBA menilai sebagai upaya untuk lebih mengefektifkan pembahasanpembahasan BPIH. Sehingga bisa diambil kesepakatan penetapan besaran BPIH lebih cepat dari pembahasan BPIH 1432H yang baru lalu. ‘’Saya kira usul itu menarik dan kita dukung,’’ ujar Achmad Djunaidi, menanggapi usulan Komisi VIII DPR

RI yang menjadi kesimpulan dalam RDP tersebut. Dalam kesempatan itu, pejabat karir di Kementerian Agama RI ini menjadi pimpinan Panja BPIH Pemerintah mewakili Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU), Slamet Riyarnto yang berhalangan hadir. Pembahasan BPIH 1432H/2011M bisa dikatakan sebagai pembahasan BPIH yang paling alot hingga molor dari rencana penetapannya. Semula disepakati penetapan BPIH tersebut pada 5 Juli 2011, tetapi pembahasannya molor hingga baru bisa disepakati bersama antara Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dan Panja BPIH Pemerintah pada 21 Juli 2011. Tetapi, calon jemaah haji yang sudah masuk daftar berangkat menunaikan ibadah haji tahun 1432H/2011M harus menununggu keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar pembayaran pelunasan BPIH bagi para calon jemaah haji yang baru keluar pada 12 Agustus 2011. Akibat molornya penetapan pelunasan BPIH tersebut, dampaknya luar biasa, karena sebenarnya semua

proses persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan para calon jemaah haji, berawal dari adanya penetapan pelunasan BPIH tersebut. Mulai dari pelaksanaan bimbingan manasik haji, pembuatan paspor hingga pemvisaannya serta persiapan-persiapan lainnya. Bahkan untuk penyiapan pemondokan jemaah haji di Saudi, kalau tidak diuahakan sejak dini, Djunaidi merasa yakin, pihaknya akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan pemondokan yang terbaik sesuai yang direncanakan. Seperti untuk musim haji tahun 1432H/2011M ini, Ditjen PHU berhasil menyediakan 100% pemondokan jemaah haji di ring I yang jarak terjauhnya 2.500 meter dari Masjidil Haram serta semuanya berlokasi di jalur bis, yang bisa mempermudah para jemaah haji untuk beribadah di Masjidil Haram. Dengan demikian, kalau penetapan BPIH berlarut-larut, maka akan menjadikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji akan berlarut-larut juga, bahkan rangkaian persiapan yang sudah tersusun rapi, bisa terganggu. Tetapi, rupanya masalah ini telah diantisipasi oleh Menteri Agama Suryadharma Ali bersama seluruh jajaran Ditjen PHU sebagai penanggungjawab nasional penyelenggaraan ibadah haji dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama (KMA) yang membolehkan melakukan persiapan-persiapan penyelenggaraan ibadah haji, meski BPIH belum diputuskan. Dalam kenyataannya, saat ini mulai ada sedikit masalah, terutama terkait dengan pemvisaan para calon jemaah haji yang ternyata tidak bisa berangkat menunaikan ibadah haji tahun 2011 ini dengan berbagai alasan. Karena Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia tidak mau menggantikan visa tersebut untuk calon jemaah haji lainnya. Sehingga visa tersebut akan hangus begitu saja. Ini jelas sangat disayangkan. (Bhm)

19 : Realita HAJI


Info Kebijakan

Kuota Haji Indonesia

Akhirnya Bertambah

10.000 Orang

Menurut Direktur Pengelolaan Dana Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Agama, Ahmad Djunaedi, jumlah waiting list (daftar tunggu) calon jemaah haji yang mendaftar angkanya terus bertambah, kini sudah mencapai 1,5 juta orang.

A

nimo masyarkat muslim Indonesia untuk menunaikan rukun Islam kelima, haji, begitu luar biasa besarnya. Hal ini bisa dilihat dari daftar tunggu yang Realita HAJI : 20


tercatat di Sistem Kompterisasi Haji Terpadu (Siskohat). Menurut Direktur Pengelolaan Dana Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Agama, Ahmad Djunaedi, jumlah waiting list

(daftar tunggu) calon jemaah haji yang mendaftar angkanya terus bertambah, kini sudah mencapai 1,5 juta orang. Jumlah itu meliputi calhaj reguler sejumlah 1,468 juta dan calhaj khusus sebanyak 50.494 orang. “Rata-rata

setiap bulan pendaftar setoran awal 44 ribu orang,” kata Junaedi kepada wartawan di Kantor Kementerian Agama, Jl. Lapangan Banteng Jakarta, Kamis (8/9/2011) belum lama ini. Melihat daftar tunggu yang ingin berangkat haji begitu panjang – yang pada propinsi - propinsi tertentu seperti Makasar daftar tunggunya mencapai 12 tahun – pemerintah tergerak untuk mencari tambahan kuota. Dan, pemerintah pun dalam hal ini Kementerian Agama RI mengirimkan proposal penambahan kuota ke pemerintah Arab Saudi sebanyak 38.000 yang dilayang ke pemerintah Arab Saudi sebelum Agustus lalu. Hasilnya, Pemerintah Arab Saudi hanya mengabulkan penambahan kuota haji Indonesia sebanyak 10.000 orang. Dengan demikian total jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan tahun ini mencapai 221.000 orang. Kepastian penambahan kuota itu disampaikan Menteri Agama Suryadharma Ali di ruang VIP Room Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Ahad (11/9/2011), setibanya dari Arab Saudi mengecek langsung persiapan penyelenggaraan haji di Arab Saudi 1432H/2011. Tambahan kuota haji tersebut, menurut Suryadharma Ali, dialokasikan kepada jamaah haji reguler sebanyak 7.000 orang, sehingga jumlah jamaah haji reguler menjadi 201.000 orang. Sebelumnya total kuota haji Indonesia sebesar 211.000 orang. Jumlah itu dialokasikan kepada jemaah haji reguler sebanyak 194.000 orang dan haji khusus sebanyak 17.000 orang. Sebelumnya total kuota haji Indonesia sebesar 211.000 orang. Dengan rincian sebanyak 194.000 jemaah haji reguler dan sebanyak 17.000 haji khusus. “Sisanya, sebanyak 3.000 orang itu diperuntukkan untuk jemaah haji khusus. Sehingga total jemaah haji khusus menjadi 20.000 orang,” kata Menag. Sedangkan penambahan

kuota sebesar 10.000 orang itu akan diprioritaskan untuk daerah yang waiting list-nya tinggi, dan untuk calon jemaah haji yang berusia lanjut. Adapun mekanisme pembagiannya, kata Suryadharma Ali, tetap dilakukan berdasarkan nomor urut. Menag mengaku, jika kuota yang diberikan ke daerah tidak terserap, maka kuota tersebut akan diambil sebagai kuota nasional. Hal ini juga dibenarkan Drs.H. Cepi Supriatna, Setditjen Penyelenggara Haji dan Umrah, Kementerian Agama. Cepi, mengakui, bahwa pembagian kuota tambahan haji regular sebesar 7.000 kursi selain diperuntukkan bagi daerah yang memeiliki daftar tunggu (antri) tinggi juga diperuntukkan bagi calon jemaah haji yang berusia lanjut. Sementara Direktur Pelayanan Haji Zainal Abidin Supi menambahkan, seluruh kuota tambahan maupun sisa kuota haji, didistribusikan ke propinsi, diprioritaskan bagi jemaah usia lanjut dan daerah yang masa tunggunya paling lama. Supi juga menegaskan bahwa, porsi haji tambahan diprioritaskan bagi calon jemaah haji berusia lanjut, seperti dari Nanggroe Aceh Darussalam ada calhaj berusia 102 tahun. Kemudian diberikan kepada penggabungan suami-istri serta penggabungan anak dengan orang tua. “Ini perlu diakomodir. Selain itu juga bagi orang yang mendampingi jemaah yang uzur,” jelas Supi. Mengenai pembagian kuota tambahan tersebut yaitu Nanggroe Aceh Darussalam memperoleh porsi 1.152 orang, Sumatera Utara 289, Sumatera Barat 291, Riau 270, Jambi 282, Sumatera Selatan 288, Bengkulu 99, Lampung 299. DKI Jakarta 312, Jawa Barat 466, Jawa Tengah 440, DI Yogyakarta 248 Jawa Timur 840. Bali 120, Nusa Tenggara Barat 262, Nusa Tenggara Timur, 102, Kalimantan Barat 121, Kalimantan Tengah 214, Kalimantan Selatan 333,

21 : Realita HAJI


Kalimantan Timur 301, Sulawesi Utara 105, Sulawesi Tengah 200, Sulawesi Selatan 360, Sulawesi Tenggara 220. Maluku 100, Papua 252, Bangka Belitung 241, Banten 217, Gorontalo 125, Maluku Utara 92, Kepulauan Riau 118, Sulawesi Barat 266, dan Papua Barat 111, tim pembimbing haji daerah TPHD dan tim kesehatan kesehatan haji daerah 90, dan petugas kloter 100. Mengomentari tentang pembagian kuota tambahan yang diperuntukkan bagi calhaj usia lanjut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Propinsi Jawa Timur, Drs.H. Sujak MM, mengaku pasrah saja. Sujak mengakui, wilayah Jawa Timur untuk kuota tambahan memang memperoleh porsi 840 orang. “Dari 840 ini 50 persen itu usia plus namanamanya akan ditetapkan oleh Kementerian Agama pusat, berjumlah 420. Sisanya yang 420 pengaturannya diserahkan ke Kanwil, ini sudah biasa kami atasi dan tidak ada masalah,” katanya kepada Realita Haji di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Rabu (15/9/2011) beberapa waktu lalu. Setelah pihak Kanwil Kemenag Jatim melakukan koordinasi serta rapat, kemudian muncullah nama dan usia. Dari angka 420 orang tertulis di

Realita HAJI : 22


situ yang tertua berusia 103 sementara yang termuda 83. “Yang berusia 81 tahun tidak bisa masuk. Tapi ini sudah settingan dari pusat, kami sudah tidak bias apa-apa kami tinggal menjalankan kebijakan pusat.Sisanya yang 50 persen pengelolaannya diserahkan pada Kakanwil, yang ini kita bisa memasukkan nama atas dasar pengajuan permohonan kepada Kanwil dengan tetap mengacu pada kebijakan pusat yakni prioritas usia lanjut,” terang Sujak lagi. Berkaitan dengan porsi bagi calhaj yang berusia lanjut ini, pihak Kanwil Jatim sangat menyadari betapa rumit menghadapi calhaj yang berusia lanjut ini. Oleh karena itu bagi calhaj yang usia lanjut ini dipastikan perlu pendampingan dari keluarga. Kalau usia diatas 80 tahun berangkat haji tetapi tidak ada yang mendampingi ini juga bisa bermasalah. Karenanya pihak Kanwil tetap mencarikan solusinya. Drs.H. Asyhari, Kabid Haji pada Kanwil Kemenag Jatim, member contoh. Di Kabupaten Bondowoso ada calon haji yang berusia 85 tahu, sedang isterinya usianya 45 tahun. “Kalau dilihat dari porsi kuota tambahan suaminya tahun ini bisa berangkat haji, tetapi isterinya tidak bisa berangkat.

Ini bermasalah. Akhirnya kami carikan jalan keluar bagaimana agar isterinya bisa berangkat untuk mendampingi suaminya itu,” ungkap Asyhari yang saat itu ikut mendampingi Kepala Kanwil Jatim. Seperti dijelaskan Kakanwil Kemenag Jatim, bahwa pengarahan khusus pendampingan dari pusat tidak ada Sedang pendampingan anak dengan orangtua atau suami dengan isteri diperlukan. Jadi umpamanya isterinya masuk suaminya belum, ini menjadi masalah tambahan. Meskipun begitu pihak Kanwil Jatim tetap menyelesaikannya dengan tetap mengacu pada peraturan Menteri Agama. Yang usia lanjut kan harus ada pendamping, itu bagaimana? “Inilah yang jadi soal. Pusat ternyata kurang memperhitungkan di lapangan. Usia lanjut ini ternyata minimal 83 tahun. Ini kan harus ada pendampingnya. Kalau yang atas dasar permohonan itu kita yang nyetting insya allah tidak ada masalah. Yang setingan pusat tidak ada permohonan yang penting tertua,” tutur Sujak menjelaskan sambil menambahkan kuota Jatim sudah sampai tahun 2020 itu sudah penuh. (NM, MH)

Info Daerah

Embarkasi

Makassar Siap Melayani Jemaah

Tahun ini Embarkasi Hasanuddin, Makassar, akan memberangkatkan 14.998 calon jamaah haji. Jumlah itu terbagi atas 42 kelompok terbang (kloter) dan berasal dari delapan provinsi, yakni Sulsel 7.221, Gorontalo 891, Sultra 1.683, Maluku 710, Maluku Utara 1.065, Sulbar 1.143, dan Papua 1.065, serta Papua Barat 710.

J

amaah haji Indonesia mulai bertolak dari berbagai embarkasi secara serentak mulai tanggal 2 Oktober 2011, yaitu Embarkasi Aceh, Medan, Batam, Palembang, Jakarta, Solo, Surabaya, Balikpapan dan Makassar dan Padang dan 6 Oktober 2011 jamaah dari embarkasi Banjarmasin. Dalam rangka itu Asrama Haji Sudiang Makassar pun berbenah menyambut kedatangan calon jamaah haji Embarkasi Hasanuddin. Para pekerja diburu waktu untuk menyelesaikan sejumlah perbaikan asrama sebelum digunakan. Setelah adanya penambahan kuota jamaah calon haji (JCH) Embarkasi Sultan Hasanuddin, Makassar, jumlah kelompok terbang (kloter) embarkasi ini bertambah dari 42 kloter menjadi 46 kloter atau bertambah empat kloter.

“Kami sudah menerima pemberitahuan dari Kementerian Agama RI jika jumlah kloter bertambah empat untuk Embarkasi Sultan Hasanuddin, Makassar,” ujar Solihin, Kepala Seksi Pelayanan dan Sarana Haji Kanwil Sulsel Kementerian Agama Solihin, di Makassar, barubaru ini. Calon jamaah haji Embarkasi Hasanuddin akan mulai memasuki asrama pada 1 Oktober mendatang dan akan diberangkatkan pada 2 Oktober 2011. Tahun ini Embarkasi Hasanuddin, Makassar, akan memberangkatkan14.998 calon jamaah haji. Jumlah itu terbagi atas 42 kelompok terbang (kloter) dan berasal dari delapan provinsi, yakni Sulsel 7.221, Gorontalo 891, Sultra 1.683, Maluku 710, Maluku Utara 1.065, Sulbar 1.143, dan Papua 1.065, serta

23 : Realita HAJI


Papua Barat 710. Dikatakan, Kementerian Kanwil Agama Sulsel akan menerapkan standarisasi ISO 9001 dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Penerapannya tidak cuma pemberangkatan, tetapi juga pemulangan calon jemaah haji. Standarisasi ISO ini juga diterapkan untuk embarkasi Sulsel, Jateng, Jabar, Sulut dan Jatim. Khusus Jakarta sudah lebih dahulu menerapkan tahun 2010 lalu. Diharapkan melalui standarisasi ISO 9001 ini CJH tak lagi menerima keluhan atau miskomunikasi dalam pelayanan,. Sosialisasi standarisasi ISO 9001 dari Kementerian Agama RI digelar April lalu di Jakarta. Seluruh penyelenggara haji menjadi peserta dengan harapan lahirnya kesamaan visi untuk memberi pelayanan terbaik bagi CJH di daerah. Setiap detail pelayanan harus diberlakukan untuk CJH, seperti pemeriksaan dokumen hijau CJH. Petugas harus memeriksa ulang saat jelang pemberangkatan di embarkasi

masing-masing. Jika ditemukan ada CJH udzur atau hamil, petugas harus melaporkan ke bagian pendataan untuk segera mendapat tindakan. Hal lain seperti standarisasi menu makanan dan sebagainya. Solihin juga membeberkan, kuota haji Sulawesi Selatan tahun ini didapatkan dari Kementerian Agama RI hanya 7.221 orang. Sulsel mendapat tambahan kuota calon Jemaah Haji (CJH) sebanyak 333 dari Kementerian Agama RI dari total 10.000 kuota tambahan yang didapatkan secara nasional dari pemerintah Arab Saudi. Maklum, Sulsel adalah salah satu daerah yang memiliki waiting list CJH cukup besar di Indonesia. Jumlahnya Solihin mencapai 84. 471 orang. Menurut Kepala Bidang Kasi. Pelayanan dan Sarana Haji Kanwil Sulsel Kementerian Agama Penyelenggaraan Haji Kemenag Sulsel, Andi Syahrul Yali, kuota tambahan itu diambil langsung dengan satu kelompok terbang. “Kita belum mendeteksi dari berdasarkan data pada Siskohat PPIH. Mereka yang masuk dalam daerah mana saja, karena sistem daftar diprioritaskan yakni, CJH yang memakai komputerisasi. Mereka yang sudah berusia lanjut dan telah lama mendaftar lebih dulu didahulukan mendaftarkan diri. 333 ini sama berdasarkan faktor usia,” kata Andi

Suasana penyiapan dokumen haji di embarkasi Makassar Realita HAJI : 24


Syahrul. Pada masa pelunasan BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) lalu, kata Solihin, ada tiga orang yang sebenarnya memiliki seat berangkat tahun 2011 tidak melunasi karena meninggal dunia. Selain itu dua orang sakit keras. “Paspornya sudah dibuatkan, tapi belum diproses visa,” ungkap Solihin. Adapun paspor yang lain sudah diantar ke Jakarta, untuk diproses visa. Wakil Bendahara PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Embarkasi Makassar Iqbal Ismail menambahkan, embarkasi Makassar berupaya membangun kesan positif, karena itu PPIH bekerja keras sesuai tugas dan kewajiban masingmasing, sehingga tercipta layanan prima. Harapan ini bisa terwujud jika didukung oleh SDM yang terampil, cekatan dan amanah, serta dilaksanakan dengan kerjasama dan koordinasi yang baik. Untuk kenyamanan jamaah, kata Iqbal, PPIH Embarkasi dan Debarkasi Makassar mulai mengetatkan pengamanan Asrama Haji Sudiang menjelang masuknya rombongan calon haji kloter pertama pada 1 Oktober 2011. Pengamanan asrama yang terletak di Kecamatan Biringkanaya tersebut dilakukan agar pemberangkatan calhaj bisa terlaksana dengan lancar.Penjagaan terutama pada arus lalu lintas masyarakat dan kendaraan yang keluar masuk asrama. “Kami sudah memperketat pengamanan mulai sekarang. H-7 sebelum masuknya calon haji, kami pastikan sudah steril,” ungkapnya. Menjelang masuknya rombongan calhaj kloter pertama, pihaknya juga sudah melakukan apel siaga bersama semua unsur pengamanan yang berada di asrama haji yang dibawahi langsung aparat Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar. Ia juga memastikan, rombongan kloter pertama direncanakan diterbangkan dari Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar pada keesokan harinya. Selain melakukan pengetatan pengamanan, pihaknya juga memastikan kesiapan seluruh fasilitas dan prasarana yang diperlukan di asrama haji,di antaranya gedung penerimaan, gedung pemberangkatan, kamar tidur,klinik kesehatan, hingga kamar mandi. “Kami sementara mempersiapkan seluruhnya. Kami juga tengah berkoordinasi dengan PDAM Makassar menyangkut fasilitas air bersih di asrama, semua itu dilakukan demi membeikan kenyamanan kepada jemaah” ujarnya. (KS)

“Kuota haji Sulawesi Selatan tahun ini didapatkan dari Kementerian Agama RI hanya 7.221 orang. Sulsel mendapat tambahan kuota calon Jemaah Haji (CJH) sebanyak 333 dari Kementerian Agama RI dari total 10.000 kuota tambahan yang didapatkan secara nasional dari pemerintah Arab Saudi”.

Iqbal Ismail Wakil Bendahara PPIH Embarkasi Makassar

25 : Realita HAJI


OPINI

Kebijakan Haji Berbasis Riset Ahmad Baedowi Kepala Sub Bagian Informasi Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag RI

D

alam sebuah kesempatan diskusi di ruang redaksi Realita Haji beberapa waktu lalu, mantan Setditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Abdul Ghafur Djawahir mengemukakan argumen yang cukup kritis tentang penyelenggaraan haji. Menurutnya, selama ini kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah dibangun hanya berdasarkan pengalaman (experience) saja, tetapi sangat sedikit yang berdasarkan hasil kajian atau melalui sebuah riset. Tentu saja pendapat ini cukup mengejutkan, mengingat penyelenggaraan haji adalah persoalan rutin tahunan yang seharusnya selalu dikaji bukan hanya berdasarkan pengalaman, tetapi juga berdasarkan riset yang serius. Meskipun Kementerian Agama memiliki Balitbang, tetapi posisi Balibang tampaknya kurang cukup kuat dalam mensuplai data dan kajian yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji. Sebagai feeder-policy, jelas Balitbang harus memberikan kontribusi, baik diminta maupun tidak diminta, terhadap kebijakan pelayanan dan pembinaan haji. Selain itu kesadaran tentang pentingnya riset bagi usaha perbaikan kebijakan penyelenggaraan haji juga harus ditumbuhkan di lingkungan Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah.

Arti Penting Riset Evidence atau bukti dan fakta yang dihasilkan dari sebuah riset adalah salah satu faktor penting dalam memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan. Setiap keputusan dan kebijakan yang keluar dari sebuah institusi selaiknya dibangun bukan hanya dari opini dan pengalaman (experience and opinion-based policy), tetapi juga berdasarkan bukti kuat di lapangan (evidence-based policy). Davies (1991) dengan amat baik menjelaskan tentang pentingnya evidencebased policy sebagai salah satu tool dalam mengintegrasikan pengalaman, penilaian, dan keahlian berdasarkan bukti kuat yang secara eksternal dihasilkan dari serangkan riset yang sistematis. Cara seperti ini bukan saja akan melibatkan dan mengutamakan keseimbangan antara penilaian profesionalitas dan keahlian di satu sisi, tetapi juga menggunakan validitas data yang reliable dan relevan berdasarkan hasil riset. Dalam kasus penyelenggaraan haji, jenis social survey dan data administratif sangat penting untuk diketahui dan diperbaharui melalui sebuah survei. Memetakan kondisi sosial, budaya, latar belakang pendidikan dan cara calon Realita HAJI : 26


jemaah haji memperoleh dana untuk berhaji merupakan keharusan yang seharusnya dilakukan Kementerian Agama. Sedangkan jenis data

digunakan untuk mengatasi sebuah masalah (problem solving), meski juga terkadang digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Tetapi

Citra penyelenggaraan haji di bawah Kementerian Agama sudah baik administratif haji seperti ketersediaan petugas yang kompeten, riwayat pelaksana penerbangan dan pemondokan haji merupakan datadata serius yang juga layak untuk diketahui publik. Pendek kata, survei dilakukan untuk dan dalam rangka melihat dinamika operasional penyelenggaraan haji, sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi kebijakan publik di bidang haji yang sesuai dengan kondisi aktual masyarakat. Selain itu survei juga dibutuhkan untuk melihat tiga hal. Pertama, sebagai basis analisis untuk melihat dan mengetahui apa yang dipikirkan masyarakat tentang haji dan berhaji. Kedua, sebagai verifikasi atas data dan atau asumsi yang berkembang di tengah masyarakat tentang haji dan berhaji. Sedangkan yang ketiga, jelas survei menjadi penting untuk sinkronisasi keluarnya sebuah kebijakan baru soal perhajian yang lebih sesuai dengan kondisi aktual masyarkat. Selain ketiga hal di atas, arti penting pengembangan riset bagi sebuah kebijakan juga dapat dilihat dari aspek kegunaan (use) dan pengaruh (influence). Tak jarang ditemui bahwa terkadang hasil dari sebuah riset

dari aspek pengaruh, pengembangan dan kegunaan riset akan terlihat dari seberapa besar perubahan kebijakan ke arah yang lebih efektif dan efisien di tubuh sebuah lembaga (Selby Smith et al 1998).

Riset Haji Baru-baru ini Kementerian Agama bekerjasama dengan BPS merilis hasil riset tentang tingkat kepuasaan jemaah terhadap pelayanan haji. Hasilnya sungguh menggembirakan, yaitu sekitar 81,45% jemaah merasa

puas dengan proses pelayanan haji selama di Arab Saudi. Selain itu, melalui serangkaian penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan haji, pihak konsultan dari PT. Surveyor Indonesia dan badan sertifikasi independen PT. Mutu Agung Lestari memberikan Sertifikat ISO 9001:2008. Usaha ini patut diapresiasi mengingat ISO 9001:2008 adalah bentuk nyata dari Sistem Manajamen Mutu (SMM) yang berstandar internasional. Kedua hal tersebut menandakan sedang tumbuhnya kesadaran baru di lingkungan regulator sekaligus operator penyelenggaraan haji untuk perduli dengan masalah mutu, sekaligus isyarat bahwa kebijakan haji memang harus terus direspon dengan kerja positif berbasis kinerja dan riset. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan perubahan mindset dan culture set (budaya kerja) yang berorientasi pada kinerja melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) terhadap jenis layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama. Meskipun secara teoritis ISO 9001:2008 bukanlah satu-satunya indikator kinerja pelayanan haji, tetapi jika digabungkan dengan bentuk riset berkesinambungan (continuum research development) aspekaspek pelayanan yang menjadi titik

Untuk meningkatkan citra pelayanan haji, apakah saat ini kantor Bapak/Ibu memiliki ruang khusus untuk menerima pendaftaran calon jemaah haji?

27 : Realita HAJI


krusial penyelenggaraan haji, maka proses ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga dapat diwujudkan tingkat kepuasan dan kepercayaan yang besar bagi jemaah haji. Selain itu, bentuk evidence policy based semacam ini diharapkan juga dapat mengukur dan menilai secara mandiri terhadap sistem dan manajemen mutu, sehingga penyelenggaraan ibadah haji berjalan tertib, aman, dan lancar serta menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas serta memperkuat kepercayaan publik dan citra positif Kementerian Agama terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Tradisi merumuskan kebijakan haji berdasarkan riset sebenarnya telah dimulai Ditjen PHU sekitar tahun 2008, atau 3 tahun sebelum hasil riset BPS dirilis. Melalui Bagian Ortala Haji, Sekretariat Ditjen PHU pernah melakukan riset tentang pencitraan atas pelayan dan pembinaan haji secara purposif terhadap 346 responden di 26 propinsi. Responden diambil mewakili para pemangku kepentingan (stakeholders) haji, yaitu terdiri dari 64% internal Kementerian Agama dan 36% eksternal Kementerian Agama (IPHI, PIHK, KBIH, BPS, dan unsur Perguruan Tinggi Agama Islam). Beberapa contoh dari hasil riset tersebut memang tak berbeda jauh dengan tingkat kepuasan jemaah yang dilakukan BPS, yaitu sebesar 81% responden mengatakan setuju jika citra pelayanan haji dibawah Kementerian Agama sudah baik.Tetapi menyangkut fasilitas ruangan khusus sebagai tempat pendaftaran calon jemaah haji di tingkat Kabupaten/Kota, 54% mengatakan punya, sedangkan 41% menyatakan tak memilikinya. Hal lain yang juga menarik adalah soal petugas khusus di tingkat Kemenag Kabupaten/Kota ketika menerima pendaftaran calon jemaah haji, 60% menyatakan memiliki petugas khusus dan 36% menyatakan tak memilikinya. Data-data tersebut jelas menggambarkan adanya keinginan kuat Ditjen PHU dalam meningkatkan citra pelayanan dan pembinaan haji yang lebih baik ke depan. Dengan data tersebut kebijakan tentang pendaftaran haji sebagai pos terdepan citra pelayanan haji jelas harus memperoleh perhatian serius para pemangku kepentingan penyelenggaraan haji di masa depan, terutama menyangkut fasilitas dan sumberdaya yang melayani proses pendaftaran jemaah haji secara terpadu.

Melalui Bagian Ortala Haji, Sekretariat Ditjen PHU pernah melakukan riset tentang pencitraan atas pelayan dan pembinaan haji secara purposif terhadap 346 responden di 26 propinsi. Responden diambil mewakili para pemangku kepentingan (stakeholders) haji, yaitu terdiri dari 64% internal Kementerian Agama dan 36% eksternal Kementerian Agama (IPHI, PIHK, KBIH, BPS, dan unsur Perguruan Tinggi Agama Islam).

Apakah kantor Bapak/Ibu memiliki petugas khusus pendaftaran haji ? Realita HAJI : 28


Hajisiana

Delapan Mualaf Mentawai Naik Haji

“Ini sejarah baru bagi embarkasi Padang. Ada jamaah haji dari Kepulauan Mentawai yang akan berangkat. Ini semua terjadi karena izin Allah SWT.

A

lhamdulillah. Delapan dari 35 orang warga muslim di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang akan menunaikan haji tahun ini tercatat baru sebagai mualaf yang bartu masuk Islam. karena itu, mereka mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Sebenarnya, jemaah haji muallaf asal Mentawai itu baru mendaftar antara tahun 2009 dan 2010. Tapi karena ada perlakuan khusus yang seharusnya berangkat tahun 2017 dan 2018, tahun ini akhirnya bisa berangkat menunaikan Rukun Islam yang kelima itu. “Ini sejarah baru bagi embarkasi Padang. Ada jamaah haji dari Kepulauan Mentawai yang akan berangkat. Ini semua terjadi karena izin Allah SWT. Kalau Allah SWT berkehendak tidak ada satu pun yang mampu menghalangi,” kata Kabid Haji Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kemenag Sumbar Japeri Jarap, Kamis, 15 September lalu. Kepastian lolosnya sebagian besar mualaf tersebut disampaikan Kepala Kantor Kemenag Mentawai Syamsuir Ilyas usai pengukuhan 23 orang Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi/Debarkasi Padang di Kantor Gubernuran. Menurut Syamsuir, terwujudnya cita- cita para mualaf dari Mentawai

itu tak lepas dari perjuangan Kakanwil Kemenag Sumbar ke Kemenag Pusat. Awalnya, saat Sekjen Kemenag RI Bahrul Hayat berkunjung ke Padang beberapa waktu lalu, Pemprov Sumbar meminta agar warga Mentawai diprioritaskan berangkat haji tanpa menunggu 9 hingga 10 tahun ke depan. “Alhamdulillah, pihak bank penerima setoran biaya penyelenggaran ibadah haji (BPS-BPIH) yakni Bank Nagari dan BRI, telah diberikan informasi kalau 35 orang jamaah tersebut bisa melunasi setoran hajinya. Dan Insya Allah tahun ini segera diberangkatkan,” terang Syamsuir. Tahun ini, Embarkasi Padang memberangkatkan lebih 7000-an jemaah haji ke Tanah Suci. Jumlah tersebut berasal dari tiga provinsi, yakni Sumbar, Jambi dan Bengkulu. Khusus untuk Sumbar yang sudah melunasi di gelombang pertama dan kedua mencapai 4.463 orang. Angka tersebut akan bertambah lagi, sesuai kebijakan pemerintah pusat, pascatambahan kuota secara nasional 10.000 jamaah se-Indonesia. Sumatera Barat mendapat tambahan 291 jemaah. Jambi 282 jemaah dan bengkulu 88 jemaah haji. Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan UU RI No. 49 Tahun 1999 dan dinamai menurut nama asli geografisnya. Kabupaten ini terdiri dari 4 kelompok pulau utama yang berpenghuni: Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai. Selain itu masih ada beberapa pulau kecil

lainnya yang berpenghuni namun sebahagian besar pulau yang lain hanya ditanami pohon kelapa. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten kepulauan yang terletak memanjang dibahagian paling barat pulau Sumatera dan dikelilingi oleh Samudera Hindia. Suku Mentawai sebagai penduduk utama di kabupaten ini, secara garis besar masyarakat ini tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang asal usul mereka, walaupun ada di antara mereka mengenal beberapa mitologi yang kadang agak kabur dan sukar dipercaya. Masyarakat setempat menyebut negeri mereka dengan nama Bumi Sikerei. Sebahagian besar penghuni pulau-pulau di kabupaten Kepulauan Mentawai berasal dari pulau Siberut. Masyarakat suku Mentawai secara fisik memiliki kebudayaan agak kuno yaitu zaman neolitikum dimana pada masyarakat ini tidak mengenal akan teknologi pengerjaan logam, begitu pula bercocok tanam maupun seni tenun. Penduduk di kabupaten ini separuhnya adalah penganut animisme, kemudian sebahagian beragama Kristen dan Islam. Setelah kemerdekaan masyarakat di kabupaten ini telah membaur dengan suku-suku bangsa lain yang ada di Indonesia terutama setelah kabupaten ini menjadi salah satu daerah transmigrasi. Daerah ini memiliki potensi alam yang banyak, selain dalam bidang perkebunan, pertanian dan perikanan. Daerah ini memiliki potensi untuk menjadi daerah kawasan wisata. Hasil laut merupakan salah potensi yang terus dikembangkan di kabupaten ini terutama ikan kerapu yang laku untuk di ekspor. (MH)

29 : Realita HAJI


RESENSI BUKU

Mengenal Kitab Haji Tertua Kitab Al-Idlah karya Imam Nawawi hingga kini masih menjadi rujukan fikih haji mazhab Syafi’i dan lainnya

D

alam ’Muzakarah Nasional Haji Tahun 2000’ yang diselenggarakan tahun 1998, K.H. Syukron Makmun, ulama pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman, Jakarta, menyebut berulangkali bahwa kitab Al-Idlah mampu memecahkan persoalan fikih haji. Sebab, dalam kitab itu disebutkan beragam pendapat fikih tentang haji yang bisa menjadi pilihan jemaah haji. Al-Idlah fi Manasikil Hajj adalah karya Imam Abu Zakaria Muhyuddin Yahya Ibn Sharaf al-Nawawi yang lahir di Nawa, dekat kota Damaskus, Suriah, pada tahun 631/1234 dan wafat tahun 676/1278. Ia dikenal dengan sebutan Imam Nawawi yang puluhan karyanya hingga kini masih dikaji. Ia dikenal sebagai ahli hadis dan fikih yang menonjol di zamannya. Hingga wafatnya dalam usia 45 tahun ia tak menikah dan terlalu asyik berkarya dan mengajar. Dalam catatan, Imam Nawawi menunaikan ibadah haji tahun 649/1253 dalam usia 18 tahun. Namun Al-Idlah selesai ia tulis pada tahun 667/1265, 12 tahun kemudian atau sembilan tahun sebelum ia wafat. Untuk kitab yang khusus membahas haji yang hingga kini masih dikaji mungkin hanya bisa disaingi karya Ibnu Taymiyah (lahir: 22 Januari 1263/10 Rabiul Awwal 661 H dan wafat tahun 1328/20 Dzulhijjah 728 H), ulama Islam dari Harran, Turki melalui karyanya Fiqhul Hajj. Hanya, Ibnu Taymiyah sering mempersolkan perubahan ritual haji yang dilakukan umat kala itu, termasuk cara menuju dan pulang dari Arafah antara jalan Ad-Dlab dan Ma’zimayn yang terbalik. Ibnu Taymiyah menghendaki ritual haji seperti persis yang dilakukan Rasulullah. Sementara Imam Nawawi selalu memberi catatan adanya perbedaan pandangan sejumlah ulama yang bisa dijadikan anutan dalam ibadah haji. Ada pagu-pagu haji yang mutlak dan ada pagu-pagu haji yang nisbi. Buku ini ditulis dalam delapan bab dan kemudian ditambah tiga pasal

Realita HAJI : 30


tambahan menjelang akhir tulisan. Buku ini dilengkapi cacatan kaki (khasyiyah) yang dilakukan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang selesai ditulis tahun 979 Hijri. Menurut Imam Nawawi, masa-masa sebelum haji adalah masa penting yang juga menentukan haji seseorang. Menurut An-Nawawi dalam buku setebal 575 halaman ini, persiapan haji bisa menentukan kemabruran seseorang. Artinya, persiapan menuju haji melebihi pelaksanan haji itu sendiri. Dalam catatannya, ada 29 (dua puluh sembilan) hal persiapan haji yang perlu mendapat perhatian calon jemaah haji sebagai bentuk kesalehan pra haji. Bagi Nawawi, seseorang yang hendak melaksanakan haji sudah harus sempurna melaksanakan rukun Islam lainnya. Karena itu Imam Nawawi memulai kitab ini dengan tata cara salat, termasuk salat dalam perjalanan yang cukup lengkap.

Dua Sembilan Ada 29 petunjuk Imam Nawawi dalam memulai perjalanan haji. Pertama, meminta nasehat kepada para ahli agama agar ia bisa mendapatkan petunjuk dan nasehat cara berhaji. Kemudian, melaksanakan salat istikharah dengan melakukan salat dua rekaat. Banyak bertobat kepada Allah dari maksiat yang pernah dilakukannya dan berjanji tidak mengulanginya setelah pulang haji. Jika ia pernah menzalimi orang lain selayaknya ia meminta maaf kepada orang itu segera. Jika ia memiliki utang maka diharuskan melunasinya. Harta yang dipakai untuk berhaji diperoleh dari harta halal dan tidak bercampur dengan harta subhat dan haram. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, tak sah haji seseorang dengan bekal harta haram. Kemudian memperbanyak bekal yang halal agar bisa membantu orang lain. Disunnahkan mempergunakan kendaraan yang handal. “Berhaji dengan kendaraan lebih baik dibanding berhaji dengan berjalan kaki,” tulis Imam Nawawi. Seorang yang hendak menunaikan ibadah haji diwajibkan (fardlu ‘ain) mem¬pelajari manasik haji. “Disunnahkan membawa buku (manasik) yang bisa dipelajari terus menerus sepanjang beribadah haji,” tulis Imam Nawawi. Sangat diutamakan jika selama menunaikan ibadah haji ini jemaah bergabung atau sering berkumpul dengan ulama. Menunaikan salat dua rekaat sebelum meninggalkan rumah. Dalam sebuah hadis disebutkan: “Tak ada peningalan terbaik kepada keluarga selain salat dua rekaat yang dilakukan menjelang perjalanan.” Dan disunnahkan pula setelah salam membaca ayat kursi dan

surah Al-Quraish. “Para ulama salaf mengamalkannya dan memperolah banyak berkah pada segala hal dan waktu,” tulisnya. Disunnahkan berpamitan kepada tetangga, kenalan, kerabat, dan sekaligus meminta maaf serta menitipkan keluarga yang ditinggalkan. Disunnahkan menjauhi foyafoya dan bermewah-mewah dan pamer kekayaan saat haji. Perjalanan sunnah dilakukan secara berombongan atau kafilah, bukan sendiri-sendiri. Dianjurkan mem¬per¬banyak zikir, membaca Al-Quran dan selawat, serta senantisa dalam keadaan suci (mudawamatuth thaharah) selama perjalanan dan menjaga salat lima waktu secara berjemaah selama perjalanan.

Kaya Pandangan Karya Imam Nawawi ini sangat kaya pandangan yang kadangkala tak kita sadari. Misalnya, Imam Nawawi mensunnahkan menyuci batu untuk jumrah. Imam Nawawi mengutip pendapat Imam Mawardi yang mensunnahkan jemaah haji dalam wukuf untuk bisa naik ke Jabal Rahmah. Imam Nawawi juga menganjurkan jemaah haji membawa bekal debu untuk tayammum di tengah jalan. Jika ada air yang sangat dibutuhkan untuk minum, maka haram hukumnya menggunakan air itu untuk wudlu. Kitab ini sangat sarat ajaran tentang fikih perjalanan. Dalam perjalanan Imam Nawawi menganjurkan untuk hanya mengqasar salat, bukan menjamaknya sebagai cara untuk tidak terjebak dalam khilaf (al-khuruj minal khilaf). Ia mengutip pendapat Imam Abu Hanifah dan sejumlah ulama yang menyatakan: ”Mengqasar salat adalah wajib sementara menjamak salat adalah haram, kecuali di Arafah dan Muzdalifah.” Jika pun menjamak, Imam Nawawi menganjurkan untuk tidak meninggalkan salat sunnah rawatib. Misalnya dalam hal salat jamak Lohor dan Asar, usai salat Asar bisa melaksanakan salat ba’diyah Lohor dan kemudian dilanjutkan salat sunnah (qabliyah) Ashar (halaman 69). Dalam hal miqat makani, ia juga memperbolehkan memulai miqat dengan daerah searah (al-muhadzah) dan tak harus masuk dalam kota yang ditentukan dalam miqat (’aynul miqat). Bahkan, dalam catatannya, jika jemaah datang melalui laut atau wilayah yang tidak ditentukan dalam miqat yang baku, boleh memulainya dengan arah sepancar miqat atau jarak dua marhalah. Imam Nawawi memang tak menyebut resmi kota Jeddah, meski ulama selanjutnya mulai memperkenalkan Jeddah sebagai miqat makani dan pintu gerbang Haramain untuk jemaah haji dari mana pun. (MH)

31 : Realita HAJI


Pengantar Laporan Keuangan BPIH (DIRLOLA DANA HAJI) 1. Keuangan BPIH disajikan secara transparan, akuntabel , tepat waktu dan dipublikasikan pada setiap tanggal 30/31 bulan berjalan. 2. Dana haji dikelola dengan menggunakan instrumen perbankan syariah dan terdapat 20 triliun yang masuk dalam SBSN (SUKUK) dengan bunga 1,6 % pertahun 3. Dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, terbukti pada tahun 2010, BPIH turun USD 80 dan Rp. 100.000,4. Sementra pelayanan terus ditingkatkan, pelayanan pemondokan haji di Madinah meningkat dari 94% pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2011. Di Makkah Ring I 64% pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 sudah mencapai 95% dengan jarak terjauh 2500 meter. 5. Dengan program “switching” penyetoran BPS BPIH kepada Menteri Agama diharapkan tepat waktu. 6. Hasil penelitian BPS dan PT. Surveyor Indonesia , tingkat kepuasan jemaah haji mencapai 81,05 persen dan insyaAllah tahun depan dapat meningkat lagi. 7. Pengalaman tahun 2010 tentang pengelolaan BPIH, bahwa uang yang dibelanjakan jemaah haji (direct soct) berjumlah 95% sedagkan untuk operasional hanya 5%. Hal ini berarti pengelolaan dana haji sangat efektif dan efisien bila dibandingkan dengan lembaga/institusi goverment lainnya. 8. Penegasan bahwa dana BPIH yang menjadi tanggung jawab jemaah haji (direct cost) hanya 3 komponen, yaitu

Realita HAJI : 32


penerbangan, pemondokan dan general service, sedangkan kinerja adalah untuk operasional 9. Apabila pemondokan tahun 2011 terlaksana di Ring I (2500 m) di Makkah dan Madinah sudah 100% maka mulai dipikirkan pada tahun mendatang ring di Makkah diperpendek jaraknya untuk lebih meningkatkan pelayanan dan mulai dipersiapkan penyewaan rumah minimal 2 tahun sekali. Wacana selanjutnya akan mengarah pada pembangunan apartemen yang berkapasitas 100-200 ribu jemaah haji dengan sistem penyewaan jangka panjang, misalkan melalui mitra IDB Bidang properti. 10. Mulai dipikirkan bagaimana mengatasi menumpuknya waiting list dengan cara mengutamakan usia jemaah haji diatas 60 tahun (ide Bapak Menag) 11. Mulai dipikirkan mengenai setoran awal utuk anak usia sekolah, sehingga pada saat dewasa sudah siap untuk menunaikan ibadah haji yaitu dengan program tabungan/setoran awal pada usia 17 tahun sehingga terkesan lama. 12. Sambil menunggu waiting list yang panjang, kepada jemaah haji disarankan untuk menempuh umrah terlebih dahulu. 13. Mulai dipikirkan nilai tambah dan nilai stabilitas dalam bentuk emas. 14. Pada tahun 2010, biaya haji hanya Rp. 27.000.000,- setelah dikurangi living cost USD 400.000, sementara Malaysia sebesar 99.800 ringgit (setara Rp. 29,8 juta) jadi Indonesia lebih murah dibandingkan Malaysia. 15. Malaysia masa tunggu (waiting list) selama 26 tahun, sementara Indonesia rata-rata selama 7 tahun.

33 : Realita HAJI


KRONIKA DALAM NEGERI

IPHI Beri Apresiasi:

Pondokan Dekat Masjidil Haram Pemondokan pada musim haji 1432 H kali ini seluruhnya dapat dilewati kendaraan umum dalam 24 jam. Ini artinya, jemaah memiliki akses yang lebih mudah menggunakan transportasi umum di kota suci itu. Realita HAJI : 34


S

aya baru melaksanakan umroh, puasa kemarin. Saya lakukan on the spot. Pondokan haji, mayoritas lebih dekat ke Masjidil Haram,” ungkap Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) H.Kurdi Mustofa, dalam perjalanan di luar kota Jakarta, Selasa (6/9), guna bersilaturahim dengan para pengurus di berbagai daerah. Ketua IPHI ini, usai Idul Fitri 1432 H ini, memang tergolong sibuk. Terlebih pelaksanaan ibadah Haji semakin dekat. Karenanya, ia pun harus kerja ekstra agar pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung sukses. “IPHI memberi apresiasi kepada para penyelenggara ibadah haji Indonesia,” kata dia dengan suara lantang. Ada dua hal. Pertama, IPHI menyampaikan apresiasi terhadap mayoritas pemondokan yang lebih dekat dengan Masjidil Haram. Kedua, IPHI juga menyambut gembira bahwa pemondokan pada musim haji 1432 H kali ini seluruhnya dapat dilewati kendaraan umum dalam 24 jam. Ini artinya, jemaah memiliki akses yang lebih mudah menggunakan transportasi umum di kota suci itu.

Kendati begitu, Kurdi menyatakan tak setuju penggunaan istilah ring satu, dua dan tiga untuk mengelompokkan jarak pemondokan jemaah haji di Mekkah. Pasalnya, di lapangan bisa memunculkan perdebatan antar petugas, petugas dengan jemaah dan berimplikasi buruk pada pelayanan jemaah. Sebagai mantan tentara, Kurdi menggambarkan, akan bisa mengetahui ketika berjalan kaki dalam waktu tertentu sudah berapa lama jarak yang ditempuh. “Tentara bisa membedakan secara tepat berapa jarak yang dilewati,” jelasnya. Terlebih lagi, kota Mekkah dengan geografis jalan banyak berkelok berbukit batu. Tentu, bagi seorang tentara akan tahu ilmu medan lapangan. Karenanya ia khawatir jika kategori jarak pondokan menggunakan istilah ring akan dikomplain para jemaah. “Baiknya, gunakan saja istilah mayoritas pondokan lebih dekat dengan Masjidil Haram,” katanya lagi. Ia mengakui dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji selalu muncul persoalan. Namun ia yakin para petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) sudah mengantisipasi, sehingga persoalan yang pernah dialami tak terulang lagi. Untuk itu, ia berharap, petugas dapat meningkatkan koordinasi. Sebab, dampak perluasan Masjidil Haram tak cukup diantisipasi pihak Daerah Kerja (Daker) di Mekkah dan Madinah saja, tetapi juga harus memperoleh perhatian petugas di sektor kesehatan. Jauhnya jarak Balai Kesehatan Haji Indonesia (BPHI) dengan pondokan jemaah haji bakal menimbulkan persoalan tersendiri. Demikian juga koordinasi petugas kesehatan dengan Daker Mekkah. “Persoalan lemaahnya koordinasi tatkala memasuki puncak ritual haji, harus ditingkatkan,” ia mengingatkan. Bersamaan masuknya puncak haji, biasanya diikuti kesibukan

petugas di lapangan. Untuk itulah, jauh hari, perlu disiapkan dan dibangun sistem yang dapat mengintegrasikan satuan kerja secara efisien. Daftar tunggu jemaah di tanah air makin panjang harusnya diantisipasi bahwa ke depan makin banyak jemaah beresiko tinggi dengan berbagai jenis penyakitnya. Menurut Kurdi, pihak tim kesehatan di Arab Saudi harus mendekatkan diri kepada jemaah. Banyaknya jemaah wafat di pondokan merupakan indikasi bahwa mobilisasi pasien ke BPHI makin sulit. “Hal ini harus diantisipasi pula,” ia mengingatkan. Ia pun berharap semua pemangku kepentingan, termasuk biro perjalanan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), perbankan dan jajaran Kementerian Kesehatan dan Ketua Umum PP IPHI ; Kementerian Agama membulatkan H. Kurdi Mustofa tekad untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji. Penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional, karenanya banyak institusi terlibat di dalamnya: imigrasi hingga Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Khusus kepada KBIH dan biro perjalanan, ia mengingatkan agar mengindahkan seluruh peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Sebab, ia masih melihat KBIH “nakal”, memaksakan jemaahnya berangkat haji hanya bermodalkan visa dari pemerintah Arab Saudi. Berangkat haji tak cukup bermodal visa, harus dipikirkan pula kelayakan pondokan dan mendapatkan tempat untuk ibadah di Mina. Jemaah “keleleran” di Arab Saudi, yang lebih dikenal sebagai jemaah haji nonkuota, tak boleh terjadi. Terkait dengan jemaah haji non-kuota ini, IPHI sendiri, akan mengeluarkan edaran berupa imbauan kepada seluruh KBIH dan biro perjalanan agar tak mememaksakan jemaah haji jika memang segala persyaratan belum terpenuhi. “Ini akan kita lakukan,” kata Kurdi Mustofa. (ESJ/ess).

35 : Realita HAJI


KRONIKA LUAR NEGERI

Kuota Jemaah Haji Srilangka Ditambah Menteri senior yang bertanggung jawab atas operasional jemaah haji Srilangka, Abdul Hameed Mohamed Fowzie mengatakan kepada Arab News bahwa tahun ini pertama kali akan diberikan preferensi dalam proses seleksi jemaah haji.

P

emerintah Saudi telah menaikkan kuota jemaah haji Sri Lanka mendatang menjadi 3.800 jemaah, yang merupakan penambahan 1.000 jemaah. Hal ini dikemaukakan Konsulat Jenderal Srilangka di Jeddah yang baru, Adam Bawa Uthumalebbe seperti dikutip harian Arab News edisi Sabtu, 18 September lalu. Uthumalebbe, yang menggantikan Sabarullah Khan, sebelumnya adalah ketua Dewan Pasokan Air dan Drainase di Kolombo. “Saya datang sebagai konsulat jenderal dengan kegembiraan karena akan mengawali gtugas dengan menerima kedatangan jamaah haji,” kata Uthumalebbe. Dia berjanji bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk melayani semua jemaah Sri Lanka. Pada fungsi yang diselenggarakan untuk menghormati dirinya di Jeddah pada hari Jumat, Uthumalebbe mengatakan ia siap untuk mengambil apapun tantangan untuk mengangkat citra tanah airnya dan melayani warge negara Sti Langka terlepas dari agama mereka dan posisi mereka di Arab Saudi. Menteri senior yang bertanggung jawab atas operasional jemaah haji Srilangka, Abdul Hameed Mohamed Fowzie mengatakan kepada Arab News bahwa tahun ini pertama kali akan diberikan preferensi dalam proses seleksi jemaah haji. “Kami juga telah melakukan studi banding untuk mendapatkan kuota tambahan jamaah haji tahun ini. Kami mungkin mempertimbangkan penambahan jemaah jika ada respon positif dari pemerintah Saudi,” kata menteri, seraya menambahkan bahwa pemerintah telah menerima aplikasi haji lebih dari 5.000 jemaah haji. Perlu diketahui, sekitar tujuh persen dari 20,2 juta penduduk negara itu adalah Muslim. Kloter pertama jemaah haji Sri Lanka akan tiba di Kerajaan pada 6 Oktober. Saudi Arabian Airlines dan Sri Lanka Airlines akan menjadi angkutan jemaah. “Maskapai lain akan dipakai jika ada kebutuhan nantinya,” kata Fowzie. Ia mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk dua tim di Mekah dan Madinah untuk membantu jemaah. (MH)

Realita HAJI : 36


Malaysia Dapat Tambahan Kuota Haji

M

alaysia akhirnya memperolehi tambahan kuota jemaah sebanyak 2.000 jemaah dari 10.000 yang diminta. Dengan demikian, Malaysia tahun ini akan memberangkatkan 28.000 jemaah haji. Hal ini dikemukakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khir Baharom. Menurut Jamil Khir, penambahan kuota itu terkait dengan meningkatnya populasi penduduk Malaysia yang kini mencapai 28 juta jiwa. “Saya sudah bicara dengan pihak pengurusan haji (Arab Saudi) dan memberitahu mereka tentang pertambahan rakyat Malaysia. Mereka setuju untuk

menambah bilangan kuota ini selaras dengan jumlah rakyat kita,” katanya. Ia juga memberitahu bahwa kerajaan Arab Saudi menyediakan kawasan penempatan jemaah haji yang lebih luas selain membina lebih banyak hotel empat dan lima bintang berdekatan Masjidil Haram untuk menampung bilangan jemaah yang semakin bertambah bagi memberi kenyamanan kepada mereka untuk menunaikan rukun kelima itu. “Sebelum ini jemaah kita ditempatkan di kawasan yang berjauhan (dari Masjidil Haram) dan menyukarkan mereka.tetapi kali ini dengan adanya penempatan baru, ia akan memudahkan jemaah kita,” katanya. Jamil Khir berkata, Lembaga Tabung Haji (LTH) juga membuat persiapan rapi untuk melancarkan pengurusan jemaah termasuk menyediakan 800 orang petugas di Malaysia dan Arab Saudi. Demikian seperti diberitakan Kantor Berita Malaysia Bernama edisi Kamis, 16 September lalu. (MH)

Pakistan

Siap Berangkatkan Jemaah Haji

R

apat operasional haji dilakukan antara Menteri Agama Feredal Khursheed Syed Ahmad Shah dan pihak openwerbangan Pakistan PIA di kantor PIA. Direktur PIA Nadeem Khan Yousufzai dengan timnya dan pejabat tinggi dari kementerian menghadiri pertemuan tersebut. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan PIA hari Jumat, 9 September kemarin mengatakan bahwa menteri terkesan dengan langkah pelayanan PIA untuk

memberikan fasilitas maksimal bagi para jemaah haji pada operasi haji yang dijadwalkan dimulai pada akhir September 2011. Dia memberikan arahan kepada para pejabat pelayanannya untuk mengkoordinasikan pengaturan transportasi. Sebelumnya, presentasi disampaikan kepada menteri mengenai pengaturan yang dibuat oleh maskapai penerbangan. PIA akan mendirikan Kamp Haji di Jeddah dan penumpang akan diberikan informasi termasuk video-dibantu pelatihan. PIA juga

akan menyediakan fasilitas checkin otomatis di Pakistan yang akan mengurangi waktu mereka menunggu. Managing Director PIA mengatakan bahwa PIA telah meminta Otoritas Penerbangan Sipil Saudi untuk memberikan counter tambahan di bandara Jeddah untuk memfasilitasi penumpang PIA sebagai langkah mencegah penumpukan jemaah. PIA akan memberikan fasilitasi maksimal kepada penumpang maskapai penerbangan haji. Demikian seperti diberitakan Daily Times edisi Sabtu, 10 September hari ini. (*)

37 : Realita HAJI


Reformasi dan Manajemen Haji

R

eformasi dan Manajemen Haji sebenarnya berawal pada satu persoalan, yaitu terpuruknya citra Kementerian Agama akibat “tangan kotor” penyelenggara ibadah haji yang kurang bertanggung jawab. Hal dapat dipahami karena penyelenggaraan haji merupakan tolok ukur, bahkan cermin citra Kementerian Agama. Kendati begitu, Kementerian Agama ini tak tinggal diam. Penyempurnaan pelayanan dan pembinaan selalu diupayakan secara bertahap dan konsisten dengan memperhatikan prinsip mengedepankan kepentingan jamaah, memberikan rasa keadilan, memberikan kepastian keberangkatan, BPIH yang lebih efisien, transparan, akuntabel, serta berusaha untuk lebih profesional. Harus diakui bahwa keluhan-keluhan masih saja terdengar dari para jamaah yang mendapatkan fasilitas tak sesuai dengan materi yang telah dikeluarkan. Berita yang didengar dari para jemaah haji yang mengalami kelaparan dan pemondokan jauh dari Masjidil Haram masih sulit dilepaskan dari ingatan. Bahkan peristiwa terowongan Mina pun masih banyak orang yang mengingat. Miris jika kita mengingat kabar buruk itu. Sesungguhnya ibadah haji bukan lagi merupakan kepentingan individual, tapi sudah termasuk dalam daftar kerja pemerintah. Karenanya permasalahan yang muncul itu menarik untuk ditata agar lebih baik, sambil berharap agar tidak terulang kembali permasalahan yang membuat semua pihak miris mendengarnya. Manajemen haji, umrah dan ziarah kini memegang peranan penting untuk memperbaiki tatanan penyelenggaraan haji yang mampu dipertanggungjawabkan pada masyarakat luas. Memang, dari tahun ke tahun, kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan haji masih dirasakan. Namun dengan lahirnya sistem manajemen tentu bisa membantu upaya mengakses segenap fungsi-fungsi manajerial secara lebih teratur dan mudah untuk diukur. Aspek perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan guna mencapai penyelenggaraan haji yang aman, lancar, aman, tertib, teratur dan ekonomis, dengan demikian, menjadi kata kunci yang secara terus menerus diperbaiki. Menteri Agama Suryadharma menjelaskan, pada musim haji 1432 H/2011 M Indonesia memperoleh tambahan kuota haji 10.000 orang. Tambahan kuota haji tersebut akan dialokasikan kepada jamaah haji reguler sebanyak 7.000 orang, sehingga jumlah jamaah haji reguler menjadi 201.000 orang. Sisanya, sebanyak 3.000 orang itu akan diperuntukkan untuk jemaah haji khusus. Sehingga total jemaah haji khusus menjadi 20.000 orang. Sebelumnya kuota haji Indonesia sebesar 211.000. Jumlah itu dialokasikan kepada jemaah haji reguler sebanyak 194.000 orang dan haji khusus sebanyak 17.000 orang. Tambahan kuota ini sengaja diatur sedemikian rupa agar tak menimbulkan masalah dalam pendistribusiannya dengan mengindahkan prinsip keadilan. Ibadah haji merupakan penyempurna ibadah dalam agama Islam. Sesuai dengan ketentuan, penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional, sehingga seluruh pemangku kepentingan seperti Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan Kesehatan terlibat. Belum lagi maskapai penerbangan yang banyak disibukkan pada puncak musim haji di Arab Saudi. Pentingnya memberikan pendampingan atau asistensi terhadap kinerja manajerial penyelenggaraan ibadah haji saat inilah yang menyebabkan beberapa perguruan tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, membuka sebuah Jurusan Manajemen Haji dan Umrah di bawah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Hal ini sangat menggembirakan, mengingat kebutuhan lembaga independen yang secara akademis mampu memberikan dukungan pemikiran merupakan salah satu keharusan dalam rangka memperbaiki manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. (ESJ)

Realita HAJI : 38


PROGRAM INISIATIF ANTI KORUPSI

KPK Ingatkan

Penyelenggara Negara dan PNS Tidak Menerima Gratifikasi Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1432 H beberapa waktu lalu, KPK melayangkan surat edaran yang ditujukan kepada para menteri, lembaga pemerintahan non-Kementerian, direksi BUMN, Gubernur, Bupati, wali kota, Gubernur Bank Indonesia, dan pimpinan lembaga negara, untuk melarang pejabat dan pegawai di lingkungannya masing-masing menerima segala bentuk hadiah. “Baik berupa uang, barang, atau bingkisan/parsel maupun pemberian lain dari bawahan, rekan kerja, rekanan, atau pengusaha yang berhubungan dengan jabatannya,” ujar Direktur Gratifikasi KPK, Muhammad Sigit.

S

igit berharap para pimpinan instansi dan lembaga tersebut dapat melakukan pemantauan, pendataan, dan pengkoordinasian pelaporan penerimaan gratifikasi bagi pejabat dan pegawai di lingkungannya yang tidak terhindarkan menerima hadiah. “Selanjutnya laporan hasil kegiatan tersebut dengan segera disampaikan kepada KPK, termasuk rekapitulasi data penerimaan pelaporan gratifikasi selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah penerimaan hadiah tersebut,” harapnya. Bagaimana dengan bingkisan/ parsel berupa makanan yang dikhawatirkan kedaluwarsa? Sigit menjelaskan, bingkisan seperti itu dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan tempat-tempat sejenis lainnya yang membutuhkan. “Namun tetap dengan melaporkannya ke KPK disertai penjelasan taksiran rincian harga dan dokumentasi penyerahannya,” tandasnya.

penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK

Sanksi

Pasal 12 UU No. 20/2001 menyebutkan didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar: 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. 2. Pegawai negeri atau penyelenggaPeraturan Tentang ra negara yang dengan maksud menGratifikasi Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 guntungkan diri sendiri atau orang lain jo UU No. 20/2001, berbunyi setiap secara melawan hukum, atau dengratifikasi kepada pegawai negeri atau gan menyalahgunakan kekuasaan-

nya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.(KPK/ts)

Direktur Gratifikasi KPK Muhammad Sigit

39 : Realita HAJI


Realita HAJI : 40


Tahun 2011 HAL HAL

Recommend Documents