HAK MENGUASAI NEGARA PADA KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DALAM KONSEP BADAN HUKUM

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

HAK MENGUASAI NEGARA PADA KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DALAM KONSEP BADAN HUKUM

OLEH : MAULANA ABDUL HARRIS NIM. 031414153073

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016

TESIS

HAK MENGUASAI NEGARA ...

MAULANA ABDUL HARRIS


HAK MENGUASAI NEGARA PADA KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DALAM KONSEP BADAN HUKUM

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Pemerintahan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga

OLEH : MAULANA ABDUL HARRIS NIM. 031414153073

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016

TESIS




LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui, Tanggal 22 Januari 2016

Oleh Dosen Pembimbing,

Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. NIP. 196912251995122001

Mengetahui, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Prof. Dr.Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H. NIP. 196504191990021001

TESIS




Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, Pada tanggal 22 Januari 2016

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua

: Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Anggota

: 1. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. 2. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. 3. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

TESIS




KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah dan nikmat yang dilimpahkan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik, lancar dan dapat selesai tepat pada waktu yang ditetapkan. Dalam penyusunan tesis banyak sekali pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan dan segala bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu penulis ingin berterima kasih kepada: 1. Segenap jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melaksanakan tugas belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga; 2. Bapak Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Airlangga; 3. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis beserta rekan-rekan selama melaksanakan tugas belajar; 4. Ibu Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., selaku dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis I yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk memberikan arahan dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini;

TESIS




5. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dan dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis II yang telah dengan sabar dan tekun untuk memberikan arahan dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini; 6. Ibu DR. Lanny Ramli, S.H., M. Hum. Dan Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah menguji dan memberikan masukan sebagai perbaikan demi sempurnanya tesis ini; 7. Ibu Erni Agustin, S.H., L.LM., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum atas bantuan, bimbingan, serta dukungannya kepada penulis beserta rekan-rekan selama melaksanakan tugas belajar; 8. Segenap dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Anirlangga yang telah berupaya mencurahkan ilmu pengetahuan kepada penulis; 9. Segenap karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu kelancaran penulisan tesis dan selama masa studi; 10. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Minat Studi Hukum Pemerintahan angkatan 2014 Ali, Arthur, Bukhari, mbakDi, Dimas, pakDomi, Ferdinan, Johar, bangJulius, mbakNisha, Ridwan, dan Wilda yang telah berjuang bersama dan saling mendukung selama studi ini; 11. Rekan-rekan mahasiswa Tugas Belajar Ditjen Perbendaharaan Febie dan Accing yang telah sama-sama berjuang selama ini, semoga kelulusan dari Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga menjadi awal yang indah bagi kalian semua;

TESIS




12. Sahabat-sahabatku yang tidak dapat disebut satu per satu, terimakasih atas segala bantuannya. Semoga Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Tidak lupa pula penulis menyampaikan penghargaan, ungkapan kasih sayang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Moch. Ali yang senantiasa sebagai sumber inspirasi sekaligus sumber motivasi, Ibunda Sri Suwarti, Bapak Mertua H. Sjafruddin Husain dan Ibu Mertua Hj. Heliyah Harun, Istriku Fatmawati Husain, S.E., Anak-Anakku Adriano Alkhalifi Maulana dan Malik Arrasyid Maulana yang selalu setia memberikan dorongan dan doa dengan penuh ketulusan, serta Adikku Fitria Susanti, S. Psi terima kasih atas segala doamu yang tidak pernah berhenti. Penulis menyadari dengan pengetahuan dan kemampuan yang terbatas sudah tentu terdapat banyak kekurangan dalam tesis ini. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis hargai demi kesempurnaannya dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada umumnya.

Surabaya, Januari 2016

Maulana Abdul Harris

TESIS




DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Perundang-Undangan Burgerlijk Wetboek voor Indonesie S. 1847-23 tanggal 30 April 1847. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).

TESIS




Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tanggal 17 Maret 2008 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

TESIS



A ADLN – PE ERPUSTAKA AAN UNIVE ERSITAS AIRLANGGA A A

U UNIV ERSIITAS AIRL LANG GG F FAKUL LTAS HUKU H UM Kampus B Jll. Dharmawang gsa Dalam Selattan Surabaya 600286 Telp. (031 1 Website : http:///www.fh.unair.ac.id – E-mail : [email protected] W

PER RNYATAAN N ORISINA ALITAS TESIS T

Hari,, Tanggal

: Jum’at, 22 Januaari 2016

Ruanng

( B Fakultas F Hu ukum) : 108 (Gedung

Pukuul

: 09.000 WIB

Nam ma Mahasisw wa : Maullana Abdul Harris NIM M

: 0314414153073

Juduul

: Hak Menguasai Negara Pad da Kekayaaan Negara Y Yang Dipisaahkan Dalam m Konsep Badan B Huku um

Menyyatakan denngan sebenarnya bahw wa tesis yan ng ditulis unntuk memenuhi tugas akhir padaa Program Studi Magistter Ilmu Huukum ini tid dak mempunnyai persam maan dengan n tesis lain. mikian pernyyataan ini diibuat tanpa paksaan daari pihak maanapun. Appabila perny yataan Dem ini tidak benar, maka m akan diberikan saanksi oleh Pimpinan P Faakultas.

Surabaya, 222 Januari 2016 2 Y Yang membbuat pernyaataan,

TESIS

H HAK MENG GUASAI NEG GARA ...

MAULA ANA ABDUL L HARRIS


ABSTRAKSI

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cara yang ditempuh dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui penguasaan terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Untuk itulah keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, termasuk di dalamnya kekayaan negara yang dipisahkan.

TESIS




ABSTRACT

The preambule of the 1945 Constitution states that the Government of Indonesia will protect all the people of Indonesia and all the independence and the land that has been struggled for, and to improve public welfare, to educate the life of the people and to participate toward the establishment of a world order based on freedom, perpetual peace and social justice. Ways to go in achieving this is through the mastery of sectors of production which are important for the country and affect the life of the people, and the land, the waters and the natural resources within. For that state finances are defined as all the rights and obligations of the state which can be valued in money, as well as everything in cash or in the form of goods which can be used as state property in connection with the implementation of those rights and obligations, including the wealth of separated state.

Keywords: Right of possess of the state, State Finance, Wealth of Separated State, Legal Entity

TESIS




DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL …...…………………...…………………………………………….

i

LEMBAR PENGESAHAN ………..……...……..………………...……………………..

iii

MOTTO …………………………………………………………………………………...

v

PERSEMBAHAN ……………………………………………………………………...…

vi

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………

vii

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ………………………………..

x

PERNYATAAN ORISIONALITAS TESIS ……………………………………………...

xii

ABSTRAKSI ……………………………………………………………………………...

xiii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………...

xv

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang …………....……………………………………………………...

1

2. Rumusan Masalah

10

3. Tujuan Penelitian ……………………..…………………………………………..

11

4. Manfaat Penelitian ………………..………………………………………………

11

5. Kerangka Teori ……………………………….…………………………………..

11

6. Metode Penelitian ………………………..………………….……….…………...

22

6.1. Tipe Penelitian …….……….…………………………………….………….

22

6.2. Pendekatan Penelitian ……………………………………………………....

22

6.3. Bahan Hukum ………………………………………………….…………....

24

TESIS




6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ……………………

24

6.5. Analisa Bahan Hukum ……………………………………………...………

25

7. Sistematika Penelitian ………….………………………………………...............

25

BAB II HAK MENGUASAI NEGARA DALAM KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN 1. Hak Menguasai Negara …………………………………………………………..

27

2. Keuangan Negara ………………………………………………………………...

42

2.1. Pengertian Keuangan Negara Sebelum Amandemen UUD 1945 …………...

42

2.2. Pengertian Keuangan Negara Pasca Amandemen UUD 1945 ………………

50

3. Kekayaan Negara Yang Dipisahkan ……………………………………………...

62

BAB

III

BADAN

HUKUM

DALAM

KEKAYAAN

NEGARA

YANG

DIPISAHKAN 1. Konsep Badan Hukum ………………………………………...………………….

68

2. Kedudukan Badan Hukum dalam Kekayaan Negara Yang Dipisahkan …………

78

BAB IV PENUTUP 1. Kesimpulan ……………………………………………………………………….

97

2. Saran ……………………………………………………………………………...

98

DAFTAR BACAAN …...………………………………………………………………...

100

TESIS



HAK MENGUASAI NEGARA PADA KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DALAM KONSEP BADAN HUKUM

Recommend Documents