Dr.jur Udin Silalahi, SH., LL.M.
KAJIAN SEPUTAR PROBLEMATIKA KEUANGAN NEGARA, ASET NEGARA, DAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN
Diterbitkan oleh: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika 2013
Judul: Kajian Seputar Problematika Keuangan Negara, Aset Negara, dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) x+164 hlm.; 17x24 cm ISBN: 978-979-9052-89-6 Cetakan Pertama, 2013
Penulis: DR Ronny Sautma Hotma Bako, S.H., M.H. Rafika Sari, S.E., M.SE. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.SE. Denico Doly L. Tobing, S.H., M.Kn. Prianter Jaya Hairi, S.H., M.Kn. Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. Penyunting: Dr.jur Udin Silalahi, SH., LL.M. Desain Sampul: Fery C. Syifa Tata Letak: Zaki
Diterbitkan oleh: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia Gedung Nusantara I Lt. 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245 Bersama: Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012 Kantor Pusat: Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta Telp. +62 274-6882748
Perwakilan Jabodetabek: Graha Azza Grafika Perumahan Alam Asri B-1 No. 14 Serua Bojongsari Kota Depok 16520 Telp. +62 21-49116822
Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL DPR RI
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allas SWT., yang atas perkenanNya, para peneliti bidang hukum dan ekonomi Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI dapat menyelesaikan tulisan ilmiahnya yang diwujudkan dalam bentuk sebuah buku berjudul “Kajian Seputar Problematika Keuangan Negara, Aset Negara, dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan”. Buku ini tentu saja bukan hanya berguna bagi kalangan umum yang ingin memahami persoalan-persoalan terkait keuangan negara, namun juga secara khusus sangat penting sebagai bahan masukan dan referensi bagi mereka yang terlibat dalam perancangan undang-undang dan juga anggota DPR saat membahas pembentukan undang-undang yang terkait, di antaranya revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para peneliti bidang hukum dan ekonomi P3DI Sekretariat jenderal DPR RI yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini dan mendorong agar di masa mendatang dapat menghasilkan buku-buku berkualitas lainnya. Jakarta, November 2013
DR. Winantuningtyastiti S., M.Si. NIP. 195611251982032002
iii
KATA PENGANTAR PENYUNTING
Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara, baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Namun demikian, ternyata setelah hampir sepuluh tahun berjalannya reformasi keuangan negara tersebut, kini malah dirasakan berbagai problematika, khususnya yang terkait dengan keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan. Konsep keuangan negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ternyata berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum bagi pelaksana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan undang-undang terkait lainnya. Para pengurus BUMN menjadi khawatir dan takut dalam mengambil keputusan bisnis, karena dibayangi tuduhan korupsi apabila mengakibatkan kerugian negara. Persoalan aset negara juga merupakan persoalan serius bagi negara ini. Masalahnya memang terletak pada segi penyelamatan aset. Penyelamatan aset negara baik melalui pengadilan maupun luar pengadilan memiliki banyak hambatan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang dalam menilai kerugian negara perlu dimonitoring dan didorong untuk melakukan audit terhadap berbagai temuan-temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan pelanggaran terhadap hukum atas pengelolaan ases-aset negara. Buku ini merupakan buah pemikiran dari beberapa peneliti hukum dan ekonomi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendeal DPR RI mengenai berbagai persoalan terkait keuangan negara, aset negara dan kekayaan negara yang dipisahkan. Berbagai pengalaman para peneliti ini saat bertugas memberikan pendampingan dalam pembentukan undang-undang di DPR juga memperkaya wawasan para penulis yang kemudian dituangkan dalam dalam buku ini. Oleh sebab itu, saya v
menyambut baik terbitnya buku ini, semoga memberikan pencerahan kepada para pembaca. Jakarta, November 2013 Penyunting, Udin Silalahi
vi
PROLOG
Buku ini secara khusus mengupas seputar problematika keuangan negara, aset negara, dan kekayaan negara yang dipisahkan. Problematika terkait keuangan dan aset negara, serta kekayaan negara yang dipisahkan hingga kini masih terus memunculkan polemik di masyarakat, termasuk di dalam gedung DPR RI. Berbagai kajian terkait berbagai problematika tersebut yang ditulis dalam buku ini sebenarnya memberikan berbagai tawaran dalam bentuk pandangan dan pemikiran yang diharapkan bisa menjadi bahan dalam membenahi kebijakan-kebijakan termasuk revisi berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Penulis pertama, dalam buku ini Ronny Sautma Hotma Bako menulis tentang “Konsepsi Hukum atas Uang yang Dimiliki oleh Badan Hukum”, penulis secara khusus mengkaji tentang sejauhmana kedudukan hukum atas uang yang dimiliki oleh badan hukum di Indonesia, dan apa implikasi atas uang yang dimiliki oleh badan hukum tersebut. Penulis Kedua, Prianter Jaya Hairi menulis tentang “Problematika Hukum Penerapan Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”, dalam tulisannya penulis berusaha menggali tentang bagaimana problematika hukum terkait penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam pembuktian suatu kasus korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penulis Ketiga, Ari Mulianta Ginting menulis tentang “Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah terhadap Penerimaan Deviden BUMN”, dalam tulisannya beliau membahas mengenai gambaran umum tentang perkembangan BUMN dan keterkaitan dengan kinerjanya, serta bagaimana pengaruh dana penyertaan modal pemerintah terhadap bagian laba yang dihasilkan oleh BUMN tersebut. Penulis Keempat, Rafika Sari menulis tentang “Privatisasi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia: Peran Negara dan Strategi Kebijakan”, tujuan dari penulisan ini adalah: (a) mendeskripsikan faktor yang mendorong privatisasi BUMN di Indonesia; (b) mendeskripsikan kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia; (c) menganalisis bagaimana dampak privatisasi terhadap kepemilikan saham negara pada BUMN dan peran negara dalam penguasaan BUMN paska privatisasi; dan (d) merumuskan strategi pembaharuan kebijakan vii
privatisasi dalam pengembangan BUMN untuk meningkatkan kinerja BUMN. Selain itu, dibahas pula mengenai apakah privatisasi sebaiknya dilakukan lebih dahulu kemudian menyehatkan (restrukturisasi) perusahaan ataukah perusahaan direstrukturisasi terlebih dahulu lalu diprivatisasi. Penulis Kelima, Luthvi Febryka Nola menulis tentang “Lelang dalam rangka Penyelamatan Keuangan Negara”, dalam tulisannya beliau menjabarkan tentang bagaimana bentuk lelang dalam rangka penyelamatan keuangan negara, kendala apa yang dihadapi dalam rangka lelang untuk menyelamatkan keuangan negara, serta mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli lelang dalam rangka penyelamatan keuangan negara. Penulis Keenam, Denico Doly L. Tobing menulis tentang “Penyelesaian Sengketa Tanah Negara sebagai Aset Negara”, dalam tulisan ini, penulis memaparkan aset negara yang dikelola sendiri oleh Pemerintah yang disebut sebagai Barang Milik Negara (BMN). Adapun objek dari aset negara ini akan difokuskan kepada tanah negara. Penulis mengkaji tentang bagaimanakah penyelesaian sengketa tanah terkait dengan tanah negara tersebut.
viii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL DPR RI................................................. iii KATA PENGANTAR PENYUNTING........................................................................................v Prolog.............................................................................................................................................vii DAFTAR ISI.................................................................................................................................... ix
TULISAN PERTAMA KONSEPSI HUKUM ATAS UANG YANG DIMILIKI OLEH BADAN HUKUM Ronny Sautma Hotma Bako..................................................................................................... 1 BAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 3 BAB II KERANGKA PEMIKIRAN........................................................................... 7 BAB III ANALISIS.......................................................................................................13 BAB IV PENUTUP......................................................................................................27 DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................................29 TULISAN KEDUA PROBLEMATIKA HUKUM PENERAPAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS KORUPSI DI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) Prianter Jaya Hairi....................................................................................................................31 BAB I .PENDAHULUAN..........................................................................................33 BAB II KERANGKA PEMIKIRAN.........................................................................35 BAB III ANALISIS.......................................................................................................43 BAB IV PENUTUP......................................................................................................53 DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................................55 TULISAN KETIGA PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH TERHADAP PENERIMAAN DEVIDEN BUMN Ari Mulianta Ginting.................................................................................................................57 BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................59 BAB II KERANGKA PEMIKIRAN.........................................................................63 BAB III ANALISIS.......................................................................................................67 ix
BAB IV PENUTUP......................................................................................................77 DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................................79
TULISAN KEEMPAT PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA: PERAN NEGARA DAN STRATEGI KEBIJAKAN Rafika Sari....................................................................................................................................81 BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................83 BAB II KERANGKA PEMIKIRAN PENGUASAAN NEGARA TERHADAP PRIVATISASI BUMN.........................................................87 BAB III HASIL ANALISIS.........................................................................................93 BAB IV PENUTUP................................................................................................... 105 DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................... 107 TULISAN KELIMA LELANG DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA Luthvi Febryka Nola............................................................................................................... 109 BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... 111 BAB II KERANGKA PEMIKIRAN...................................................................... 115 BAB III ANALISIS.................................................................................................... 123 BAB IV PENUTUP................................................................................................... 129 DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................... 131 TULISAN KEENAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH NEGARA SEBAGAI ASET NEGARA Denico Doly L. Tobing............................................................................................................ 133 BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... 135 BAB II KERANGKA PEMIKIRAN...................................................................... 139 BAB III ANALISIS.................................................................................................... 147 BAB IV PENUTUP................................................................................................... 153 DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................... 155 EPILOG........................................................................................................................................ 157 SEKILAS TENTANG PENULIS............................................................................................ 159 INDEKS....................................................................................................................................... 162
x
