HAK ASASI PEREMPUAN DALAM KONSTITUSI DAN KONVENSI CEDAW

HAK ASASI PEREMPUAN DALAM KONSTITUSI DAN KONVENSI CEDAW

Nuraida Jamil Pemerhati dan Pekerja Sosial untuk Keadilan Perempuan [email protected]

Abstract : Women's Rights are rights held by a woman, because she was a human being and as a woman who has the dignity of humanity. Women's rights are part of human rights. As part of Human Rights, the Rights of Women is also provided in the Constitution is the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. In particular, Women's Rights set in CEDAW which was ratified by the government through Act No. 7 of 1984 on ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Regulation on Rights of Women, giving responsibility and requires the state to respect, to protect and to fulfill the rights of Women.

Keywords: Women's Rights, Duties of States, CEDAW, Constitution Abstrak : Hak-Hak Perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang wanita, karena dia manusia dan sebagai seorang wanita yang memiliki martabat kemanusiaan. Hak-hak perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan juga disediakan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara khusus, Hak-Hak Perempuan diatur dalam CEDAW yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Regulasi tentang Hak Perempuan, memberikan tanggung jawab dan membutuhkan negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan

Kata Kunci: Hak Asasi Perempuan, Kewajiban Negara, CEDAW, dan Konstitsi

166 |

MUWÂZÂH, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014

Hak

Pendahuluan Berbincang

Hak

Perempuan

dalam

Asasi

khasanah hukum Hak Asasi Manusia

Perempuan tidak lepas dari perbincangan

ditemui pengaturannya dalam berbagai

mengenai Hak Asasi Manusia, Hak

sistem hukum tentang Hak Asasi Manusia.

konstitusional

dan

Konvensi

Sistem ini meliputi berbagai instrumen

Penghapusana

Diskriminasi

Terhadap

hukum dan perangkat pelaksanaan sistem

on

the

hukum baik di tingkat Nasional, Regional

Elimination of All Forms Discrimination

maupun Internasional. Berbagai sistem

Against Women) atau bisa disingkat

tersebut tidak saja mencantumkan hak

dengan Konvensi CEDAW. Hak Asasi

yang diakui namun juga bagaimana

Perempuan sendiri dimaknai sebagai hak

menjamin dan mengakses hak tersebut.

yang dimiliki oleh seorang perempuan,

Pengaturan Hak Asasi Manusia kaum

baik karena ia seorang manusia maupun

perempuan dalam konteks Indonesia bisa

sebagai seorang perempuan.

Difinisi

ditemui di dalam Undang-undang Dasar

tersebut mengindikasikan bahwa Hak

Negara RI tahun 1945, KUHPidana,

Asasi Perempuan merupakan bagian dari

KUHPerdata, Undang-Undang RI Nomor

Hak Asasi Manusia adalah Hak Asasi

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia adalah seperangkat hak yang

Manusia

melekat pada hakikat dan keberadaan

lainnya.Sedangkan salah satu sumber

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

utama dari Hak Asasi Perempuan adalah

Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya

Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan

dan dilindungi oleh Negara, hukum,

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

pemerintah

Perempuan(

Perempuan

mengenai

Asasi

(Convention

dan

setiap

orang

demi

dan

berbagai

peraturan

Convention

on

the

kehormatan dan perlindungan harkat dan


martabat manusia (UU Nomor 39 Tahun

Against Women)

1999). Lahirnya konsep HAM sebagai

dengan CEDAW. Undang-undang ini .

sebuah

secara

isu

munculnya

penting kesadaran

terjadi manusia

karena akan

pentingnya mengakui, menghormati dan mewujudkan

eksisitensi

manusia secara utuh.

kemanusiaan

jelas

dan

atau lebih dikenal tegas

mengadopsi

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Di tingkat internasional -- sistem hukum Hak Asasi Manusia internasional, pengakuan hak perempuan sebagai hak

Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW (Nuraida Jamil)

| 167

asasi manusia berakar pada Deklarasi

perlakuan

Umum Hak Asasi Manusia yang muncul

perempuan dibawah upah buruh pria harus

pada tahun 1947 dan disahkan oleh

dihapus,

Majelis

Umum

Bangsa-

bukanlah milik pria, maka perempuan

Bangsa

pada

1948.

harus diberi kesempatan yang sama

Deklarasi ini (selanjutkan akan disebut

menduduki posisi dalam partai politik

sebagai

awal

maupun pemerintahan. Dengan demikian

kodifikasi tentang standar pengakuan hak

terjadi perbedaan penghargaan terhadap

manusia yang di dalamnya termasuk hak

laki-laki dan perempuan, bukan karena

perempuan. Deklarasi ini diakui sebagai

jenis kelaminnya tetapi karena perbedaan

standart umum bagi semua masyarakat

pada prestasi. Kita harus menyadari

dan semua bangsa untuk berjuang bagi

bahwa

kemajuan martabat manusia. Diantara

kesejahteraan

hak-hak yang dideklarasikan adalah hak

perdamaian

atas persamaan, kebebasan, dan keamanan

maksimal kaum perempuan atas dasar

setiap orang, kebebasan dari perbudakan,

persamaan dengan kaum laki-laki. Kita

siksaan atau perlakuan yang merendahkan

tidak

martabat manusia, pengakuan sebagai

sumbangan kaum perempuan terhadap

seorang pribadi di depan hukum mencari

kesejahteraan keluarga dan membesarkan

keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi

anak . Hal ini menunjukan keharusan

dan partisipasi politik.2 Disamping pasal-

adanya pembagian tanggung jawab antara

pasal tersebut berbagai hak yang relevan

laki-laki dan perempuan dan masyarakat

dengan perempuan misalnya hak memilih

sebagai keseluruhan, bukan dijadikan

pasangan, menikah dan mempunyai hak

dasar diskriminasi. Setiap orang berhak

yang sama dalam perkawinan, dan di saat

bebas

. perceraian3, memiliki harta sendiri4, hak

diskriminatif atas dasar apapun dan

atas upah yang sama5, hak perawatan dan

berhak

bantuan istimewa (Eddyono, 2007:1).

terhadap

Perserikatan 10

DUHAM),

Berdasarkan CEDAW

Desember merupakan

ratifikasi

Konvensi

tersebut, maka segala bentuk

diskriminasi

didasarkan

begitu

pula

pembangunan

dunia

dan

usaha

partisipasi

menyangkal

mendapatkan perlakuan

politik

negara,

dunia,

perlakuan

buruh

suatu

menghendaki

dapat

dari

upah

yang

besarnya

bersifat

perlindungan yang

bersifat

diskriminatif itu (Sumanto, Latif dan Mardiana, 2013:396).

pada

Beranjak dari pemikiran di atas,

perbedaan jenis kelamin (laki–laki –

maka kajian ini akan membahas lebih

perempuan) harus dihapuskan. Misalnya,

rinci mengenai Hak Asasi Perempuan

168 |

yang

pemberian


dalam konstitusi yaitu dalam Undang-

negara. Oleh karena itu, tidak semua “the

undang Dasar Negara Republik Indonesia

citizen’s

Tahun 1945 dan dalam Convention on the

rights”, namun sebaliknya


human rights” adalah

Against Women atau lebih dikenal dengan

rights”. Pengertian hak warga negara juga

CEDAW, yang telah diratifikasi oleh

dibedakan antara hak konstitusional dan

Indonesia melalui Undang-Undang RI

hak legal. Hak konstitutional adalah hak

Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi

yang dijamin oleh Undang-undang Dasar

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Diskriminasi terhadap Perempuan.

sedangkan hak legal (legal rights) timbul

rights”

adalah

“the

human

semua “the “the citizen’s

berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan

Pembahasan A. Hak

Asasi

Perempuan

Dalam

perundang-undangan

di

bawahnya. Setelah ketentuan tentang hak asasi manusia diadopsikan secara lengkap

Konstitusi Membahas Hak Asasi Perempuan

dalam Undang-undang

Dasar

Negara

Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945, maka

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

hak asasi manusia dan hak asasi warga

berarti

hak

negara dapat dikaitkan dengan pengertian

konstitusional Perempuan sebagai warga

“constitutional rights” yang dijamin oleh

negara Indonesia maupun sebagai manusia

Undang-undang Dasar Negara RI Tahun

yang mempunyai harkat dan martabat

1945 (Asshiddiqie, 2007).

dalam

dalam

Undang-undang

membahas

tentang

Hak

kemanusiaan. Menurut Jimly Assidiqi, Hak Konstitusional atau “constitutional

merupakan

Asasi

Perempuan

yang

bagian

dari

Asasi

Hak

dengan

Manusia, juga dijamin oleh Undang-

“human rights” atau Hak Asasi Manusia.

undang Dasar Negara Republik Indonesia

Hak konstitusional warga negara (the

Tahun 1945. Artinya, hak konstitusional

citizen’s constitutional rights) yang tidak

juga berlaku bagi kaum perempuan.

termasuk dalam pengertian hak asasi

Keberlakukan hak konstitusional bagi

manusia misalnya, hak setiap warga

kaum

negara untuk menduduki jabatan dalam

perumusannya yang menggunakan frasa

pemerintahan

citizen’s

“setiap orang”, “segala warga negara”,

constitutional rights”, tetapi tidak berlaku

“tiap-tiap warga negara”, atau ‘setiap

bagi setiap orang yang bukan warga

warga negara”, yang menunjukkan bahwa

rights”

tidak

selalu

adalah

identik

“the

perempuan

terlihat


dari

| 169

hak konstitusional dimiliki oleh setiap

mendiskriminasikan

individu warga negara tanpa pembedaan,

tertentu, hal itu melanggar hak asasi

baik berdasarkan suku, agama, keyakinan

manusia dan hak konstitusional warga

politik, ataupun jenis kelamin. Hak-hak

negara,

tersebut diakui dan dijamin untuk setiap

bertentangan

warga negara bagi laki-laki maupun

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

perempuan.

1945. Oleh karena itu setiap perempuan

Berdasarkan analisis dari Komisi Nasional

Perempuan

Perempuan)

ada

dengan

sendirinya

Undang-undang

Warga Negara Indonesia memiliki hak

(Komnas

konstitusional sama dengan Warga Negara Indonesia yang laki-laki. Perempuan juga

konstitusional yang juga berlaku bagi

memiliki hak untuk tidak diperlakukan

kaum perempuan. Undang-undang Dasar

secara diskriminatif berdasarkan karena

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

statusnya sebagai perempuan, ataupun

menegaskan bahwa “Setiap orang berhak

atas dasar perbedaan lainnya. Semua hak

bebas

bersifat

konstitusional yang berlaku bagi warga


negara juga merupakan hak konstitusional

berhak

setiap

perlakuan

mendapatkan

terhadap

perlakuan

Rumpun

dengan

negara

Hak

dari

14

dan

warga

yang

perlindungan yang

perempuan

Indonesia.

bersifat

Untuk

Warga lebih

Negara

jelasnya

14

diskriminatif itu”. Artinya, jika terdapat

rumpun

ketentuan

sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

dan

tindakan

yang

hak

kosntitusional

tersebut

Tabel 1 Hak Konstitusional Perempuan

No I

Rumpun

Prinsip Dasar Hak

HAM

Konstitusional

Hak hidup

Butir-butir hak Konstitusional

atas 1. Hak untuk hidup serta 1) Setiap orang berhak untuk hidup; mempertahankan kehidupannya

2) Setiap Pasal

28A , Pasal 28I (1)

orang

mempertahankan

berhak hidup

dan

berhak

atas

kehidupannya. 3) Setiap

anak

kelangsungan hidup, tumbuh, dan 2. Hak atas kelangsungan

170 |

berkembang;


hidup,

tumbuh

dan

berkembang Pasal 28B (2) II

Hak untuk

3. Hak untuk mengem- 4)

Setiap

orang

berhak

mengembang

bangkan diri melalui

mengembangkan diri melalui

kan diri

pemenuhan kebutuhan

pemenuhan

dasar. Pasal 28C (1).

dasarnya, demi meningkatkan

kebutuhan

kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 4. Hak atas jaminan sosial 5) yang

memungkinkan

Setiap

orang

jaminan

berhak

sosial

atas yang

pengembangan dirinya

memungkinkan pengembangan

secara

dirinya secara utuh sebagai

utuh

sebagai

manusia yang bermar-

manusia yang bermartabat.

tabat Pasal 28H (3). 5. Hak pendidikan

mendapat 6)

Setiap orang berhak mendapat

Pasal

pendidikan,

31

(1), Pasal 28 C (1)

demi

meningkatkan hidupnya

kualitas dan

demi

kesejahteraan umat manusia. 7)

Setiap

orang

berhak

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan

dan

seni

budaya,

dan

teknologi,

meningkatkan hidupnya

demi kualitas

dan

demi

kesejahteraan umat manusia; III

Hak Atas

6. Hak atas kemerdekaan

8) Setiap

orang

berhak

atas

Kemerdekaan

pikiran dan hati nurani

kebebasan meyakini kepercayaan,

Pikiran &

Pasal 28E (2)

menyatakan pikiran dan sikap,

Kebebasan

sesuai dengan hati nuraninya.

Memilih 7. Hak

atas

kebebasan

9) Setiap orang bebas memeluk


| 171

meyakini kepercayaan

agama dan beribadat menurut

Pasal 28E (1), Pasal 29

agamanya.

(2) 8. Hak

9.

untuk

bebas 10) Setiap

orang

bebas,

memilih

memilih

pendidikan

pendidikan

dan

pengajaran,

pekerjaan, kewarganegaraan dan

dan

pengajaran,

pekerjaan,

memilih

kewarganegaraan,

wilayah

tempat tinggal Pasal

meninggalkannya, serta berhak

28E (1)

kembali.

Hak

atas

kebebasan 11) Setiap

tempat

tinggal

negara

orang

berhak

di dan

atas

berserikat dan berkum-

kebebasan berserikat (freedom of

pul Pasal 28E (2)

association). 12) Setiap

orang

berhak

atas

kebebasan berkumpul (freedom of peaceful assembly); 10. Hak untuk menyatakan 13) Setiap

orang

berhak

atas

pikiran dan sikap sesuai

kebebasan

dengan

pendapat (freedom of expression);

hati

nurani

mengeluarkan

Pasal 28E (2) IV

Hak Informasi

atas 11. Hak

untuk 14)

berkomunikasi

dan

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi

dan

memperoleh informasi.

memperoleh informasi guna

Pasal 28F

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

15)

172 |

Setiap orang berhak untuk


mencari,

memperoleh,

memiliki,

menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi

dengan

menggunakan

segala

jenis

saluran yang tersedia; V

Hak Atas

12. Hak atas pekerjaan

Kerja

dan

penghidupan

&

yang

layak

bagi

Penghidupan

kemanusiaan.

Pasal

Layak

27 Ayat (2)

16) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagikemanusiaan. 17) Setiap orang bebas memilih pekerjaan Pasal 28 E Ayat (1)

13. Hak

untuk

dan

bekerja

18) Setiap

orang

berhak

untuk

mendapat

bekerja, mendapat imbalan, dan

dan

mendapat perlakuan yang adil

imbalan

perlakuan yang adil

dan

dan

kerja.

layak

dalam

layak

dalam

hubungan

hubungan kerja Pasal 28D Ayat (2) 14. Hak

untuk

tidak

diperbudak Pasal 28I

19) Setiap orang berhak untuk tidak diperbudak.

(1) VI

Hak atas

15. Hak untuk

20) Setiap orang berhak mempunyai

Kepemilikan

mempunyai hak milik

hak milik pribadi dan hak milik

& tempat

pribadi. Pasal 28H (4)

tersebut tidak boleh diambil alih

tinggal

secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

16. Hak untuk bertempat

21) Setiap orang berhak


untuk

| 173

tinggal Pasal 28H (1)

bertempat tinggal, yang baik dan sehat

VII Hak

atas

17. Hak

untuk

kesehatan

sejahtera

dan

batin Pasal 28H (1)

lingkungan yang sehat

lahir

hidup

18. Hak

22) Setiap

dan untuk

berhak

hidup

sejahtera lahir dan batin 23) Setiap

mendapatkan lingkungan

orang

orang

berhak

mendapatkan lingkungan hidup hidup

yang baik dan sehat;

yang baik dan sehat Pasal 28H (1) 19. Hak

untuk

24) Setiap

memperoleh pelayanan

orang

berhak

memperoleh kesehatan

pelayanan

kesehatan.

Pasal 28H (1) VII Hak I

berkeluarga

20. Hak

untuk 25)


membentuk keluarga

membentuk keluarga melalui

Pasal 28B (1)

perkawinan yang sah. 26)

Setiap

orang

berhak

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. IX

Hak Atas

21. Hak atas pengakuan, 27)

Setiap

orang

berhak

atas

Kepastian

jaminan, perlindungan

pengakuan,

Hukum

dan kepastian hukum

perlindungan, dan kepastian

& Keadilan

yang adil Pasal 28D

hukum yang adil.

jaminan,

(1) 22. Hak atas perlakuan 28)

174 |

Setiap

orang

yang sama dihadapan

perlakuan

yang

hukum Pasal 28I (1)

hadapan hukum

berhak sama

atas di


X

Hak

bebas 23. Hak atas rasa aman dan 29)

Setiap orang berhak bebas dari

dari

perlindungan

ancaman,

ancaman

diskriminasi

untuk

dan

tidak berbuat sesuatu

kekerasan

yang merupakan hak 30)

Setiap

asasi. Pasal 28G (2)

mendapatkan

dari ketakutan

berbuat

atau

perlakuan

yang

diskriminatif

bersifat

atas

dasar

apapun. orang

terhadap

berhak perlindungan

perlakuan

yang

bersifat diskriminatif itu. 24. Hak untuk bebas dari 31)


penyiksaan atau perla-

diakui

kuan yang merendah-

hadapan hukum.

sebagai

pribadi

di

kan derajat martabat manusia Pasal 28I (2) 25. Hak untuk bebas dari 32)


perlakuan diskriminatif

mendapat

atas dasar apapun Pasal

perlakuan

28H (2)

memperoleh kesempatan dan

26. Hak untuk mendapat kemudahan

manfaat

kemudahan khusus yang

dan

mencapai

perlakuan khusus. Pasal

keadilan.

dan untuk

sama

guna

persamaan

dan

28H (2) mencapai pan dan keadilan XI

Hak

atas

Perlindungan

27. Hak atas perlindungan 33)

Setiap

orang

diri pribadi, keluarga,

perlindungan

kehormatan

keluarga,

dan

martabat. Pasal 28G

berhak diri

atas

pribadi,

kehormatan

dan

martabatnya

(1) 28. Hak untuk mendapat- 34) kan terhadap

perlindungan perlakuan

yang diskriminatif

bersifat

Setiap

orang

mendapatkan terhadap

berhak perlindungan

perlakuan

yang

bersifat diskriminatif.

Pasal


| 175

28I (2))

35)

29. Hak atas perlindungan

Setiap orang serta berhak atas perlindungan

dari

ancaman

identitas budaya dan

ketakutan untuk berbuat atau

masyarakat

tidak berbuat sesuatu.

tradisional Pasal 28I (3) 30. Hak

untuk

memperoleh politik

dari

suaka negara

lain Pasal 28G (2) Pasal-pasal dalam tabel tersebut di

adalah jenis hak asasi manusia terkait

atas bisa dikategorikan sebagai hak sipil

dengan kesejahteraan material, sosial dan

dan politik dan hak Ekosob (Ekonomi,

budaya.

Sosial dan Budaya).

Hak sipil dan

justiciable, pemenuhannya tidak harus

politik, yaitu hak yang bersumber dari

segera dijalankan, namun secara bertahap

martabat

(progressive

dan

melekat

pada

setiap

Hak

Ekosob

bersifat

realization)

non-

(Kasim,

manusia yang dijamin dan dihormati

s.a:xxv). Pasal-pasal yang termasuk hak

keberadaannya oleh negara, agar manusia

Ekosob adalah: Pasal 27 ayat (2), Pasal

bebas menikmati hak dan kebebasannya

28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan

di bidang sipil dan politik. Hak sipil dan

Pasal 28H ayat (3) Undang-undang Dasar

politik bersifat justiciable, pemenuhanya

Negara RI Tahun 1945. Lebih lanjut

bersifat

segera

dalam tabel di atas, hak konstitusional

(www.

khusus yang berlaku bagi Perempuan,

dijalankan

mutlak

dan

harus

(immediately)

icjr.or.id). Pasal-pasal yang merupakan

antara lain:

hak sipil dan politik dalam hal ini, yaitu:

1. Hak untuk tidak diperlakukan secara

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3),

diskriminatif. Pasal 28I ayat (2)

Pasal 28E ayat (1) Pasal 28G ayat (2) dan

menyatakan:“Setiap orang berhak

Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2)

bebas dari perlakuan yang bersifat

Undang-undang Dasar Negara Republik


Indonesia Tahun 1945. Sedangkan hak

berhak mendapatkan perlindungan

Ekosob (Ekonomi, Sosial dan Budaya)

terhadap perlakuan yang bersifat

176 |


diskriminatif itu”. Bunyi pasal ini

memperoleh

bisa dipahami bahwa, apabila ada

pemenuhan hak konstitusional yang

ketentuan

yang

sama pula, diperlukan perlakuan

mendiskriminasikan warga negara

khusus terhadap kelompok tertentu,

tertentu, maka melanggar Hak Asasi

karena

Manusia

khusus

warga

atau

dan

hak

negara,

dengan

tindakan

konstitusional

dan

bertentangan

Undang-undang

perlindungan

hanya

dengan

tersebut,

persamaan

dan

perlakuan

dapat

dicapai

perlakuan

dalam

Dasar

perlindungan dan pemenuhan hak

Negara RI Tahun 1945. Oleh karena

konstitusional setiap warga negara.

itu setiap Warga Negara Indonesia

Salah satu kelompok warga negara

yang berjenis kelaminn perempuan

yang

memiliki hak konstitusional sama

membutuhkan

dengan Warga Negara Indonesia

adalah perempuan, Perlindungan dan

yang

laki-laki.

pemenuhan hak konstitusional tanpa

Perempuan juga memiliki hak untuk

adanya perlakuan khusus, justru akan

tidak

cenderung

berjenis

kelamin

diperlakukan

diskriminatif

karena

secara statusnya

karena

kondisinya

perlakuan

khusus

mempertahankan

diskriminasi terhadap perempuan,

sebagai perempuan, ataupun atas

sehingga

dasar perbedaan lainnya.

terwujud keadilan substantif.

2. Hak

untuk

mendapat

perlakuan

dan

tidak

akan

bisa

Keberlakukan hak tersebut bagi

khusus. Pasal 28H (2) berbunyi: “

Perempuan, terlihat dari

Setiap

orang” sebagaimana yang terdapat dalam

orang

berhak

mendapat

kemudahan dan perlakuan khusus

bunyi

untuk memperoleh kesempatan dan

sehingga kaum perempuan juga dijamin

manfaat yang sama guna mencapai

dan

persamaan dan keadilan”.. Bunyi

konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar

pasal tersebut dimaksudkan bahwa,

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

perlindungan dan pemenuhan hak

Perlindungan

dan

konstitusional harus memperhatikan

konstitusional

warga

perbedaan kemampuan yang dimiliki

dilakukan sesuai dengan kondisi warga

oleh warga negara. Artinya, agar

negara

setiap

masyarakat

warga

negara

memiliki

kemampuan yang sama dan dapat

pasal-pasal

frase“ setiap

dilindungi

yang

tersebut

hak

di

mereka

pemenuhan negara

beragam.

Indonesia

atas, oleh

hak harus

Realitas

menunjukkan

adanya perbedaan kemampuan untuk


| 177

mengakses perlindungan dan pemenuhan

kemudian dinyatakan berlaku pada tahun

hak

1981 setelah 20 negara menyetujuinya.

yang

diberikan

oleh

negara.

Perbedaan kemampuan tersebut bukan

Disetujuinya

atas kehendak sendiri atau kelompok

segala Bentuk Diskriminasi terhadap

tertentu, namun terjadi karena struktur

Perempuan merupakan puncak dari upaya

sosial

Internasional dalam dekade perempuan

yang

berkembang

cenderung

meminggirkannya.Perlindungan

Konvensi

Penghapusan

dan

yang ditujukan untuk melindungi dan

yang

mempromosikan hak-hak perempuan di

dilakukan tanpa memperhatikan adanya

seluruh dunia (Assesing the Status of

perbedaan tersebut, dengan sendirinya

Women, A Guide to Reporting Under the

akan

bahkan

Convention on the Elimination of All

memperjauh perbedaan tersebut. Agar

Forms of Discrimination Against Women,

setiap

Update

pemenuhan

hak

konstitusional

mempertahankan warga

kemampuan

negara

yang

memperoleh

sama

memiliki dan

dapat

perlindungan

dan

by

the

Division

for

the

Advancement of Women Department of Economic).Ini

merupakan

pemenuhan hak konstitusional yang sama

inisiatif

diambil

pula,

khusus

Kedudukan Perempuan (UN Commission

Hanya

on the Status of Women), sebuah badan

dengan perlakuan khusus tersebut, dapat

yang dibentuk pada tahun 1947 oleh PBB

dicapai

dalam

untuk mempertimbangkan dan menyusun

hak

kebijakan yang akan dapat meningkatkan

diperlukan

terhadap

perlakuan

kelompok persamaan

perlindungan

dan

konstitusional

setiap

tertentu. perlakuan pemenuhan warga

Negara,

termasuk kaum perempuan.

yang

hasil

oleh

dari

Komisi

posisi perempuan. Pada tahun 1949 sampai tahun 1959, Komisi Kedudukan Perempuan

B. Hak

Asasi

Perempuan

Dalam

Pada 18 Desember 1979, Majelis

kesepakatan

tentang

tentang

yang Menikah. Pada tahun 1963, Majelis

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Umum PBB mencatat bahwa diskriminasi

terhadap Perempuan. Majelis Umum

terhadap

PBB mengundang negara-negara anggota

berlanjut, dan meminta untuk dibuat

PBB untuk meratifikasinya. Konvensi ini

rancangan

178 |

menyetujui

Hak Politik Perempuan dan Konvensi

sebuah

rancangan

PBB

berbagai

internasional termasuk Konvensi tentang

CEDAW Umum

mempersiapkan

Konvensi

Kewarganegaraan

perempuan Deklarasi

Perempuan

masih

terus

Penghapusan


Diskriminasi

terhadap

Perempuan

Kedudukan Perempuan mempersiapkan

(Luhulima, n.d.). Pada tahun 1965,

sebuah ‘treaty’ yang akan mengikat

Komisi tersebut memulai menyiapkan

pelaksanaan apa yang termuat dalam

upaya yang kemudian pada tahun 1966

deklarasi. Seiring dengan hal tersebut,

keluar

Deklarasi

Dewan Ekonomi dan Sosial kemudian


menunjuk suatu kelompok kerja yang

terhadap

terdiri

sebuah

rancangan

Perempuan.

Hasilnya

pada

dari

15

orang

untuk

mulai

tahun 1967, rancangan ini disetujui

menyusun suatu kelompok kerja yang

menjadi sebuah Deklarasi Penghapusan

terdiri

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

menyusun suatu Konvensi pada tahun

Perempuan berdasarkan Resolusi 2263

1973. Persiapan ini mendapat sambutan

(XXII).

dan dorongan yang besar oleh Konferensi

Deklarasi

instrumen

ini

internasional

merupakan yang

dari

15

orang

untuk

mulai

berisi

Dunia yang diselenggarakan di Mexico

pengakuan secara universal dan hukum11

City pada tahun 1975.. Konferensi ini

dan standar-standar tentang persamaan

mendesak

hak laki-laki dan perempuan.


Pada tahun 1968, Dewan Ekonomi

adanya

sebuah

Konvensi

terhadap

Perempuan.

dan Sosial mengambil inisiatif untuk

Konferensi

mendapat

menyusun sistem pelaporan terhadap

Majelis Umum PBB yang kemudian

pelaksanaan

oleh

menetapkan periode 1976 sampai dengan

anggota PBB. Mengingat deklarasi ini

tahun 1985 sebagai Dekade Perempuan

bukan kesepakatan (treaty), meskipun

dan mendesak agar Komisi Kedudukan

ada penekanan secara moral dan politik

Perempuan menyelesaikan Konvensi di

terhadap

untuk

pertengahan Dekade tersebut (pada tahun

menggunakannya, anggota PBB tidak

1980) tepat pada saat Dekade Perempuan

mempunyai kewajiban yang mengikat

direview.

Deklarasi

para

anggota

tersebut

PBB

Dorongan

sambutan

dari

untuk bersandar padanya. Pada tahun

Pada tahun 1979 Konvensi ini

1970, Majelis Umum PBB kemudian

diadopsi oleh Majelis Umum dan dalam

mendesak adanya ratifikasi atau aksesi

resolusinya

pada

yang

menyampaikan harapan bahwa Konvensi

dengan

dapat diberlakukan dalam waktu dekat

Melanjutkan

dan meminta agar Sekertaris Jenderal

upaya tersebut pada tahun 1972, Komisi

PBB mempersentasikan teks Konvensi

instrumen

relevan kedudukan

yang

internasional berkaitan

perempuan.

Majelis


Umum

| 179

pada

Konferensi

Dunia

pertengahan

disingkat dengan DUHAM atau UDHR

Dekade Perempuan di Copenhagen tahun

menegaskan

1980.

dengan

Ada

64

negara

yang

prinsip

non-diskriminasi

penekanan

bahwa,

semua

menandatangani (signed) Konvensi dan 2

manusia dilahirkan bebas dan memiliki

negara meratifikasi pada saat acara

martabat dan hak yang sama, dan semua

khusus tersebut dilakukan. Pada tanggal

orang berhak atas semua hak dan

03 Septermber 1981, 30 hari setelah 20

kebebasan, tanpa pembedaan termasuk

negara anggota PBB meratifikasinya,

pembedaan

kelamin

(Resolusi

Konvensi ini dinyatakan berlaku. Situasi

Nomor 217 A (III) 1948).

Artinya,

ini menjadi puncak yang berdampak

semua orang baik laki-laki maupun

adanya standart hukum internasional

perempuan dilahirkan bebas dan berhak

yang komprehensif untuk perempuan.

atas semua hak dan kebebasan mereka

Prinsip

oleh

sebagai manusia. Hak dan kebebasan

CEDAW adalah prinsip non diskriminasi

yang ditetapkan oleh DUHAM, antara

dan

substantif.

lain: hak untuk hidup, hak untuk tidak

Diskriminasi adalah setiap pembatasan,

diperbudak, hak untuk tidak disiksa, hak

pelecehan, atau pengucilan yang secara

mendapatkan perlindungan hukum, hak

langsung

langsung

kewarganegaraan, hak atas perkawinan,

didasarkan pada pembedaan manusia atas

hak mendapatkan suaka dari negara lain,

dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,

hak

golongan, status sosial, status ekonomi,

kebebasan

jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik,

agama; hak turut serta dalam pemerintah,

yang berakibat pengurangan, penyim-

hak atas jaminan sosial, hak

pangan atau penghapusan pengakuan,

pekerjaan, hak atas tingkat hidup yang

pelaksanaan atau penggunaan hak asasi

memadai

manusia dan kebebasan dasar dalam

kesejahteraan dirinya dan keluarganya

kehidupan baik individu maupun kolektif

dan hak memperoleh pendidikan (Sagala

dalam bidang politik, ekonomi, hukum,

dan Rozana, 2007:8–10).

prinsip

yang

digunakan

jenis

persamaan

ataupun

tidak

social, budaya, dan aspek kehidupan

Manusia Human

180 |

Umum

(Universal Rights),10

Hak

Asasi

Declaration desember

pikiran,

untuk

Secara

pendapat, hati

nurani

kesehatan

spesifik

prinsip

hak dan atas dan

non

diskriminasi ini diatur dalam Konvensi

lainnya (UU Nomor 39 Tahun 1999). Deklarasi

mengeluarkan

of

1948,

Penghapusan Perempuan

Diskriminasi (Convention

Terhadap on

the



Against Women) atau bisa disingkat

domestik –publik dan mengakui bahwa

dengan Konvensi CEDAW dalam Pasal 1

sumber diskriminasi yang selama ini

Konvensi

bahwa:

dialami oleh Perempuan adalah adanya

perempuan

streotype bahwa pekerjaan domestik

adalah, setiap pembedaan, pengucilan,

identik dengan kaum perempuan, bersifat

atau pembatasan yang dibuat atas dasar

reproduktif, tidak bernilai ekonomi dan

jenis kelamin yang mempunyai pengaruh

dianggap

atau tujuan untuk mengurangi atau

sehingga negara tidak perlu ikut campur

menghapuskan pengakuan, penikmatan,

dalam wilayah ini. Hal ini senada dengan

atau penggunaan hak asasi manusia dan

aliran

kebebasan-kebebasan pokok di bidang

terhadap kaum perempuan terjadi karena

politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil

adanya relasi

atau

kaum

perempuan yang tidak adil dan setara,

status

sebagai akibat dari kultur patriarkhi yaitu,

ini

“Diskriminasi

terhadap

apapun

perempuan

disebutkan

lainnya terlepas

bagi dari

sebagai

feminis,

pekawinan mereka atas dasar persamaan

kultur

laki-laki dan perempuan.”

perempuan.

wilayah

bahwa

privat,

dikriminasi

antara laki-laki dan

dominasi

laki-laki

Kultur

terhadap

patriarkhi

yang

mengejawantah dalam stuktur masyaDefinisi tersebut mengindikasikan bahwa,

rakat, sehingga

membangun kesadaran

semua bentuk perbuatan yang berdampak

diri

masyarakat

atau bertujuan mendiskriminasikan kaum

berpengaruh dan merasuk ke berbagai

perempuan dinyatakan sebagai diskri-

bidang, baik politik, hukum dan ekonomi.

minasi. Artinya, semua perbuatan yang

Hal ini akhirnya mempengaruhi cara

mengucilkan, membatasi, membedakan,

pandang

berdasarkan jenis kelamin yang berdam-

perempuan, sehingga kebijakan yang

pak atau bertujuan untuk meniadakan

dihasilkan juga bersifat diskriminatif,

pengakuan, penikmatan atau penggunaan

termasuk

hak dan kebebasan fundamental lainnya

Prinsip

bagi

Internasional CEDAW, yaitu mengakui

kaum

perempuan

adalah

diskriminasi. Prinsip

anggota

negara

kebijakan ini

diadobsi

akhirnya

terhadap

kaum

ketenagakerjaan. dari

Konvensi

bahwa perempuan berada dalam posisi non

diskriminasi

ini

yang

tidak

setara,

sehingga

harus

secara

berbeda

dalam

dimaksudkan

untuk

memberikan

diperlakukan

landasan

terjamin

Hak

Asasi

rangka memperoleh manfaat dan hasil

Perempuan, menghapuskan dikhotomi

akhir yang setara (Sagala dan Rozana,

agar


| 181

2007:16–18). Artinya, antara laki-laki

dalam konteks ini, dengan prinsip John

dan perempuan secara biologis memang

Rawls

berbeda, oleh karena itu memperlakukan

menjadi objek sasaran, yaitu pada prinsip

mereka

persamaan substantif

secara

sama

justeru

akan

membawa ketidakadilan bagi perempuan. Prinsip selanjutnya dari CEDAW

terletak

pada

landasan

yang

dengan objek

sasaran berbasis pada relasi kuasa antar jenis kelamin, sedangka

prinsip John

substantif.

Rawls berbasis pada relasi kuasa antara

Prinsip ini senada dengan teori keadilan

kelas sosial -ekonomi.Prinsip persamaan

John Rawl, dengan

substantif, memerlukan kesetaraan akses,

adalah

prinsip

persamaan

prinsip perbedaan

(the difference principle) dan prinsip kesetaraan

dalam

kesempatan

(the

partisipasi, kontrol dan manfaat. Menurut

CEDAW

prinsip

principle of fair equality of opportunity).

persamaan substantif, merupakan sebuah

Inti the difference principle adalah,

pendekatan yang mendasarkan pada hasil

perbedaan sosial dan ekonomis harus

akhir dan bukan pada proses, jadi

diatur agar memberikan manfaat yang

keadilan yang ingin diraih dalam prinsip

paling besar bagi mereka yang paling

ini adalah keadilan substantif. Untuk

kurang

mencapai

beruntung.

Istilah

perbedaan

keadian substantif, maka

sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan

prosesnya tidak harus sama antara laki-

menuju

adalah

laki dan perempuan, karena kondisi

prospek seorang untuk mendapatkan

antara laki-laki dan perempuan memang

unsur pokok kesejahteraan, pendapatan

berbeda

dan otoritas. Sementara, the principle of

terhadap perempuan yang berlangsung

fair equality of opportunity menunjukkan

sejak lama. Jika

pada

sementara kondisinya berbeda,

pada

mereka

ketidaksamaan

yang

paling

kurang

akibat

adanya

diskriminasi

prosesnya sama, maka

mempunyai peluang untuk mencapai

hasilnya tetap akan ada kesenjangan,

prospek kesejahteraan, pendapatan dan

sehingga

diperlukan

otoritas,

perlakuan

khusus,

sehingga

harus

diberi

kebijakan dengan

atau

maksud

perlindungan khusus. Situasi ketidak-

mempercepat

samaan harus diberikan aturan yang

kesenjangan. Artinya, untuk memperoleh

sedemikian

paling

hasil akhir yaitu keadilan substantif bagi

masyarakat

kaum perempuan, seharusnya dilakukan

yang paling lemah (Rawls, 2006:34).

melalui tindakan atau perlakuan khusus,

Perbedaan prinsip persamaan substantif

sebagai

rupa,

menguntungkan

182 |

sehingga

golongan

upaya

proses

penghapusan

mempercepat

proses


kesenjangan

antara

laki-laki

dan

organisasi

dan

perkum-pulan-

perempuan. Oleh karena itu, indikator

perkumpulan non pemerintah yang

persamaan substantif adalah: a) menerima

berhubungan

perbedaan tersebut dan memperkuatnya

masyarakat dan politik negara.

dengan

pemberian

perlakuan

yang

dengan

kehidupan

2. Hak perempuan untuk mendapat

berbeda-beda; b) berfokus pada asumsi-

kesempatan

asumsi di balik pembedaan tersebut serta

mereka pada tingkat internasional

dampaknya terhadap perempuan dan; c)

dan berpartisipasi dalam pekerjaan

membantu

organisasi-organisasi

mengidentifikasi

dan

mewakili

pemerintah

internasional,

mengoreksi ketidakberuntungan akibat

diatur di dalam pasal 8 Konvensi

perbedaan

Perempuan.

Berdasarkan

kedua

prinsip

3. Hak perempuan dalam kaitan dengan

tersebut, Konvensi Perempuan meng-

Kewarganegaraannya,

akomodir beberapa hak yang sulit diraih

dalam pasal 9 Konvensi Perempuan,

oleh perempuan mengingat konstruksi

yang meliputi :

budaya yang meletakkan perempuan

dengan

sebagai pihak yang subordinat. Pen-

mengubah

dekatan

kewarganegaraannya;

yang

dipakai,

adalah

non

pria

di

hak yang sama

untuk

atau

diatur

memperoleh,

mempertahankan hak

untuk

diskriminatif dan persamaan sebelum

mendapat jaminan bahwa perka-

menuju kesetaraan. Hak-hak tersebut

winan dengan orang asing tidak

adalah:

secara otomatis mengubah kewar-

1. Hak perempuan dalam Kehidupan

ganegaraannya atau menghilangkan

Politik dan Kemasyarakatan, diatur

kewarganegaraannya dan; hak yang

di dalam Pasal 7 CEDAW. Termasuk

sama dengan pria berkenaan dengan

di dalam hak ini adalah : a. hak untuk

penentuan kewarganegaan anak-anak

memilih dan dipilih; b. hak untuk

mereka.

berpartisipasi dalam perumusan kebi-

Pasal 7-9 Konvensi Perempuan

jaksanaan pemerintah dan imple-

dalam

mentasinya; c. hak untuk memegang

menegaskan kembali hak-hak yang harus

jabatan dalam pemerintahan dan

dimiliki oleh perempuan lebih detil

melaksanakan segala fungsi peme-

daripada Kovenan Hak Sipil dan Politik.

rintahan di segala tingkat; d. hak

Hanya saja ada beberapa pasal yang di

berpartisipasi

dalam Kovenan tidak dicantumkan di

dalam

organisasi-

hal

tertentu

secara


jelas

| 183

dalam Konvensi Perempuan. Hal itu tidak

5. Memberi hak yang sama antara laki-

berarti bahwa perempuan tidak memiliki

laki

hak politik dan sipil selain yang tertera di

kewarganegaraan anak-anak mereka.

dalam

Konvensi

Perempuan,

namun

dan

perempuan

menentukan

Hak Asasi Manusia dalam bidang

karena sifatnya menguatkan dan saling

ekonomi,

melengkapi, apa yang ada di dalam

ditemukan di dalam Deklarasi Umum

Kovenan Hak Sipil dan Politik yang tidak

HAM dan Kovenan Internasional Hak

tertera dalam Konvensi Perempuan tetap

Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 2

menjadi hak perempuan.

Kovenan tersebut menyatakan bahwa hak

sosial

dan

budaya

dapat

Terhadap hak-hak politik dan sipil

yang sama antara laki-laki dan perem-

sebagaimana di atas, Konvensi menyata-

puan untuk menikmati, hak-hak ekonomi,

kan bahwa negara memiliki kewajiban :

sosial dan budaya yang meliputi :

1. Membuat peraturan-peraturan yang

1. Hak

tepat

untuk

diskriminasi dalam

menghapuskan

terhadap

kehidupan

perempuan politik

dan

kehidupan kemasyarakatan atas dasar persamaan dengan laki-laki. tepat menjamin adanya kesempatan perempuan

untuk

mewakili

pemerintahan maupun bekerja di tingkat internasional. pria untuk memperoleh, mengubah mempertahankan

kewargane-

garaannya.

dan

memilih pekerjaan (pasal 6); 2. Hak menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan (pasal 7); 3. Hak

untuk

membentuk

serikat

(pasal 8); 4. Hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial (pasal 9); 5. Hak mendapat perlindungan dalam

orang asing tidak akan mengubah kewarganegaraan

6. Hak mendapat perlindungan khusus terhadap kehamilan (pasal 10); 7. Hak mendapat perilaku yang non diskriminatif (pasal 10);

4. Menjamin bahwa perkawinan dengan status

nafkah

membentuk keluarga (pasal 10);

3. Memberikan hak yang sama dengan atau

mencari

pekerja, terlbiat dalam serikat pekerja

2. Membuat peraturan-peraturan yang bagi

untuk

ataupun

kehilangan status kewarganegaraan.

8. Hak atas standar kehidupan yang layak (pasal 11); 9. Hak atas standar tertinggi kesehatan (pasal 12); 10. Hak atas pendidikan (pasal 13);

184 |


11. Hak berpartisipasi dalam kehidupan

sama

untuk

kedua

suami

isteri

pemilikan

atas

budaya, penikmatan manfaat tekno-

berhubungan

logi dan kemajuan teknologi (pasal

perolehan, pengelolaan, penikmatan dan

15);

pemindahan harta benda.

12. Hak mendapat perlindungan atas karya dan budaya (pasal 15). Pasal

16

Konvensi

Berbagai

dengan

hak

asasi

perempuan

tersebut mengikat seluruh negara yang

Perempuan

telah meratifikasinya, termasuk Indonesia

menjamin tentang hak-hak perempuan di

yang telah meratifikasi melalui Undang-

dalam perkawinan. Hak ini sebelumnya

Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang

sudah diatur di dalam DUHAM, Kovenan

Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala

Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Secara

(Convention on the Elimination of All

khusus Konvensi Perempuan memberi

Forms Discrimination Against Women)

tekanan hak yang sama dalam :1)

atau lebih dikenal dengan CEDAW.

Memasuki

2)

Konsekuensi dari adanya ratifikasi ini,

Memilih suami secara bebas dan untuk

mewajibkan negara untuk menjamin,

memasuki jenjang perkawinan hanya

melindungi dan memenuhi seluruh hak

dengan persetujuan yang bebas dan

sasi warga negara termsuk hak asasi

sepenuhnya; 3) Hak dan tanggung jawab

perempuan.

jenjang

perkawinan

yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka dalam urusan yang berhubungan dengan anak; 4) Hak

C. Kewajiban Negara Terhadap Hak Asasi Perempuan

dan tanggung jawab yang sama selama

Hak Asasi Perempuan yang telah

perkawinan dan pada pemutusan perka-

diatur dan dijamin oleh Konstitusi kita

winan; 5) Penjarakan kelahiran anak,

yaitu

mendapat penerangan, pendidikan untuk

Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga

menggunakan hak tersebut; 6) Hak dan

oleh CEDAW yang telah diratifikasi oleh

tanggung jawab yang sama berkenaan

pemerintah melalui Undang-Undang RI

dengan

pemeliharaan,

Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi

pengawasan, dan pengangkatan anak; 7)

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

Hak pribadi yang sama sebagai suami

Diskriminasi

isteri, termasuk untuk memilih nama

(Convention on the Elimination of All

keluarga, profesi dan jabatan dan; 8) Hak

Forms Discrimination Against Women),

perwalian,

Undang-undang

terhadap

Dasar

Negara

Perempuan


| 185

mewajibkan

dan

memberikan

tenaga kerja, termasuk membuat produk

tanggungjawab kepada negara untuk

hukum baru jika belum memilikinya.

menghormati (to respect), melindungi (to

Kewajiban negara untuk memenuhi (to

protect), dan memenuhi (to fulfill) Hak

fulfill) Hak Asasi Manusia, merupakan

asasi Perempuan tersebut. Kewajiban dan

upaya positif negara agar semua orang

tanggungjawab negara dalam hal ini tidak

mempunyai

hanya

kepastian

mengakses lapangan kerja tanpa ada

program,

diskriminasi (Tim KontraS, 2009:33–35).

kebijakan dan inisiatif yang meliputi

Tanggung jawab Negara dalam hal

tindakan publik dan privat dalam setiap

ini merupakan kewajiban yang bersumber

bidang,

termasuk

dari ratifikasi hukum internasional hak

institusional

asasi manusia, tidak tergantung pada

yang efektif yang dapat melindungi hak

sistem politik, apakah struktur pemerin-

dan kebebasan, dari pelanggaran sekecil

tahan federal atau suatu negara kesatuan

apapun.

untuk

dan merupakan suatu kewajiban yang

menghormati (to respect) Hak Asasi

diemban oleh negara sebagai suatu

Manusia mengacu pada tugas negara

kesatuan untuk meningkatkan pemenuhan

untuk

harapan

memberikan

konstitusional,

pelaksanaan

namun

diciptakannya

juga

kerangka

Kewajiban

tidak

negara

melakukan

intervensi

hak

yang

yang

absah

sama

untuk

(legitimate

terhadap Hak Asasi Manusia. Misalnya,

expectation) bagi terpenuhinya hak asasi

pelaksanaan

manusia dalam wilayah yurisdiksinya dan

terhadap

hak

untuk

mendapat pekerjaan, negara dalam hal ini

negara-negara

berkewajiban untuk tidak melakukan

CEDAW diwajibkan untuk menyampai-

pengingkaran terhadap orang dan/atau

kan laporan periodik setiap empat tahun

sekelompok orang dalam pasar tenaga

kepada Komite yang akan melakukan

kerja.

untuk

penilaian atas kemajuan yang dicapai

Asasi

sesuai dengan kewajiban yang ditentukan

Kewajiban

melindungi

(to

negara

protect)

Hak

Manusia, menekankan pada langkahlangkah untuk memberikan perlindungan

yang

merativikasi

dalam perjanjian (treaty) Indonesia

telah

melakukan

terhadap pelanggaran yang dilakukan

ratifikasi terhadap Konvensi CEDAW,

oleh pihak non-negara. Misalnya, negara

melalui

harus mencabut produk hukum nasional

Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang

yang membenarkan pengingkaran orang


dan/atau sekelompok orang dari pasar

bentuk

186 |

Undang-undang

Diskriminasi

Republik

Terhadap


Perempuan.

Konsekuensi bagi negara

praktik

diskriminatif

(Pasal

2f);

dengan telah diratifikasinya konvensi ini

kewajiban negara untuk menyiapkan

adalah,

serta

semua langkah untuk pengembangan

bertanggung jawab untuk memastikan

perempuan secara penuh. (Pasal 3);

bahwa peraturan hukum dan kebijakan

kewajiban

negara

yang dibuat tidak mendiskriminasikan

bahwa

langkah-langkah

kaum perempuan. Sebagaimana amanah

sementara

CEDAW yang mengharuskan pemerintah

pencapaian kesetaraan de facto (Pasal 4 )

negara pesertanya untuk memastikan

dan; kewajiban negara untuk mengubah

bahwa semua kebijakan, program dan

pola-pola bersikap secara sosial dan

kegiatan

tidak

budaya yang didasarkan pada inferioritas

kaum perempuan.

dan superioritas jenis kelamin dan peran-

adanya

komitmen

yang

dilakukan

mendiskriminasikan

Secara rinci, kewajiban negara untuk menghapuskan

diskriminasi

memperlihatkan

untuk

khusus

mempercepat

peran stereotype (Pasal 5).

terhadap

Ada sekitar 37 kewajiban negara

perempuan, sebagaimana diamanahkan

yang dicantumkan oleh CEDAW oleh

oleh

agar hak-hak perempuan dapat dinikmati

CEDAW

terhadap

anggotanya, antara lain: negara untuk

negera kewajiban

oleh kaum perempuan, yang

meliput:i

mewujudkan prinsip-

kewajiban di dalam bidang hukum,

prinsip kesetaraan dalam konstitusi dan

politik, sosial, ekonomi dan budaya. Di

Undang-undang

dalam

kewajiban

negara

negara

(Pasal

untuk

2a);

bagian

pertama,

kerangka

melarang

kewajiban negara secara umum dan

diskriminasi melalui legislasi dan cara-

kerangka penjabaran pasal-pasal di dalam

cara lain (Pasal 2b); kewajiban negara

bagian II dan berikutnya. Kerangka

untuk menetapkan perlindungan hukum

kewajiban tersebut terdapat di dalam

untuk perempuan (Pasal 2c); kewajiban

pasal 2, 3, 4, 5 : yaitu melaksanakan

negara untuk menghentikan diskriminasi

prinsip

(Pasal 2d); kewajiban negara untuk

perempuan dengan cara : 1) Menjamin

menghapus

sektor

pelaksanaan anti diskriminasi terhadap

swasta apa pun, misalnya individu,

perempuan; 2) Melindungi perempuan

organisasi, dan perusahaan (Pasal 2e);

dari

kewajiban negara untuk mengubah atau

Memenuhi segala hak-hak fundamental

menghapus

yang dimiliki sebagai manusia yang

diskriminasi

peraturan

oleh

perundang-

undangan, adat kebiasaan, dan praktik-

non

segala

diskriminasi

bentuk

terhadap

diskriminasi;

3)

berjenis kelamin perempuan.


| 187

Negara-negara

peserta

wajib

terhadap perempuan oleh orang,

membuat peraturan-peraturan yang tepat : (1) Untuk mengubah pola tingkah laku sosial

dan

budaya

laki-laki

perempuan

dengan

maksud

mencapai

penghapusan

prasangka,

kebiasaan-kebiasaan

organisasi atau lembaga apa saja. d. Tidak terlibat dalam tindakan atau

dan

praktek diskriminasi bagaimana-

untuk

pun

prasangka-

terhadap

perempuan

dan

menjamin penguasa dan lembaga

dan

pemerintah

segala praktek lainnya yang berdasarkan

dengan

atas inferioritas atas superioritas salah

konvensi.

bertindak

sesuai

kewajiban

dalam

satu jenis kelamin atau berdasarkan

Pasal 3, menegaskan kewajiban negara

steriotip bagi laki-laki dan perempuan;

untuk membuat peraturan yang tepat

(2) Untuk menjamin bahwa di dalam

dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan

pendidikan keluarga mempunyai penger-

budaya untuk menjamin pelaksanaan dan

tian yang tepat mengenai kehamilan

pemenuhan hak perempuan.

sebagai fungsi sosial dan pengakuan


tanggung jawab bersama laki-laki dan

untuk

perempuan dalam membesarkan anak-

(mengutamakan pemenuhan hak secara

anak mereka.

de facto tidak saja de jure).

Berbagai

upaya

kebijakan

khusus

harus


dilakukan oleh negara guna menjalan

untuk mengambil semua langkah yang

kewajibannya

2,

tepat untuk mengubah pola tindak tanduk

menekankan kewajiban negara dalam

sosial dan budaya dan prakteknya yang

segi hukum yang meliputi, antara lain :

subordinat

yaitu

a. Mengambil

yang

menyusun

:

Pasal

tindakan

legislatif

mengandung

terhadap nilai

perempuan steriotip

dan

terhadap

yang tepat (mengubah dan menca-

peran tradisional perempuan dan laki-

but ketentuan yang diskriminatif,

laki. Pasal 5 juga menyatakan kewajiban

membentuk peraturan baru).

negara untuk menjamin agar di dalam

b. Menyediakan

perlindungan

pendidikan

hukum terhadap hak-hak perem-

pengertian

puan.

fungsi

c. Melakukan tindakan tepat untuk menghapuskan

diskriminasi

keluarga yang

kehamilan,

berdasarkan

semestinya dan

peran

tentang yang

seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pasal 6, menekankan kewajiban negara untuk membuat peraturan-peraturan yang

188 |


tepat,

termasuk

pembuatan

undang-

peraturan yang tepat untuk menghapus-

undang untuk memberantas segala bentuk

kan diskriminasi terhadap perempuan

perdagangan perempuan dan eksploitasi

guna menjamin hak yang sama dengan

pelacuran.

laki-laki di lapangan pendidikan; 2)

Terhadap hak-hak politik dan sipil

Menghapuskan konsep yang steriotip

sebagaimana di atas, Konvensi menyata-

mengenai peran laki-laki dan perempuan

kan bahwa negara memiliki kewajiban :

dalam


dalam buku wajib, program dan metode

tepat

untuk

diskriminasi dalam

menghapuskan

terhadap

kehidupan

perempuan politik

bidang

pendidikan,

termasuk

belajar dan; 3) Mengurangi angka putus sekolah untuk perempuan. Kewajiban

dan

negara di bidak ketenagakerjaan adalah

kehidupan kemasyarakatan atas dasar

membuat peraturan-peraturan yang tepat

persamaan dengan laki-laki.

untuk menghapus diskriminasi terhadap


perempuan guna menghapus diskriminasi

tepat menjamin adanya kesempatan

terhadap perempuan dalam lapangan

bagi

mewakili

pekerjaan atas dasar persamaan antara

pemerintahan maupun bekerja di

pria dan perempuan Kewajiban negara

tingkat internasional.

lainya adalah membuat peraturan yang

perempuan

untuk

3. Memberikan hak yang sama dengan

tepat

untuk

menghapus

diskriminasi

pria untuk memperoleh, mengubah

terhadap perempuan dalam semua urusan

atau

yang berhubungan dengan perkawinan,

mempertahankan

kewarganegaraannya.

kekeluargaan atas dasar persamaan antara

4. Menjamin bahwa perkawinan dengan

laki-laki dan perempuan dan menjamin

orang asing tidak akan mengubah

agar hak-hak tersebut dipenuhi. Negara

status

juga berkewajiban untuk mengambil

kewarganegaraan

ataupun

kehilangan status kewarganegaraan.

tindakan yang perlu termasuk perubahan

5. Memberi hak yang sama antara laki-

perundang-undangan untuk menetapkan

laki

dan

perempuan

menentukan

kewarganegaraan anak-anak mereka. Sedangkan kewajiban negara di

usia

minimum

perkawinan,

dan

mewajibkan pendaftaran perkawinan di kantor Catatan Sipil yang resmi.

ranah Ekosob antara lain: misalnya,

Kewajiban negara terkait dengan

kewajiban negara di bidang pendidikan,

Hak Asasi Manusia juga tertuang dalam

antara lain: 1) Membuat peraturan–

Pasal

28 I

ayat (4) Undang-undang


| 189

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

seorang perempuan, baik karena ia

1945, yang berbunyi “ Perlindungan,

seorang manusia maupun sebagai seorang

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan

perempuan yang memiliki harkat dan

hak asasi manusia adalah tanggung

martabat

jawab negara, terutama pemerintah”.

Perempuan dijamin oleh konstitusi yaitu

Lebih lanjut Pasal


berbunyi:

“Untuk

28 I

ayat (5)

menegakkan

dan

kemanusiaan.

Indonesia

Hak

Asasi

Tahun 1945. Keberlakukan

melindungi hak asasi manusia dengan

hak tersebut bagi Perempuan, terlihat dari

prinsip negara hukum yang demokratis,

frase“ setiap orang” sehingga kaum

maka pelaksanaan hak asasi manusia

perempuan juga dijamin dan dilindungi

dijamin, diatur, dan dituangkan dalam

hak

peraturan perundang-undangan”. Bunyi

khusus, Hak Asasi Perempuan diatur

kedua pasal tersebut bisa disarikan

dalam CEDAW (Convention on the

bahwa, negara yang dalam hal ini


diwakili oleh pemerintah bertanggung

Against Women) yang telah diratifikasi

jawab

oleh pemerintah melalui Undang-Undang

atas

perlindungan,

pemajuan,

mereka oleh

konstitusi, Secara

penegakan, dan pemenuhan hak asasi

RI Nomor

manusia yang


dijamin, diatur, dan

7 tahun 1984 tentang

dituangkan dalam peraturan perundang-

Bentuk

undangan (UU Nomor 39 Tahun 1999).

Perempuan. Pengaturan mengenai Hak

Oleh

Asasi

karena

itu,

kaum

Perempuan

Diskriminasi Perempuan,

terhadap memberikan

sebagai manusia yang mempunyai harkat

tanggungjawab dan mewajibkan negara

dan

untuk

martabat

kemanusiaan,

maka

menghormati

(to

respect)

eksistensi kemanusian mereka juga harus

melindungi (to protect), dan memenuhi

dijunjung tinggi, diakui dan dihormati,

(to fulfill) Hak asasi Perempuan tersebut.

dilindungi dan dipenuhi oleh

negara

sebagaimana yang diamanahkan oleh

DAFTAR PUSTAKA


Luhulima, Achie Sudiarti, t.th., Konvensi

Indonesia Tahun 1945.

Penghapusan

Segala

Bentuk

Diskriminasi Terhadap Perempuan, makalah.

Penutup Hak Asasi Perempuan sendiri

Sumanto, Dedi., Latif, Abdul., Mardiana,

dimaknai sebagai hak yang dimiliki oleh

Andi., 2013, ‘Perspektif Konstitusi

190 |


Tentang

Pemberdayaan

dan

Eddyono, Sri Wiyanti, 2007, Hak Asasi Peremuan dan Konvensi CEDAW,

Penjaminan

Atas

Hak-Hak

Perempuan’,

Jurnal

Studi-Studi

Islam IAIN Gorontalo, Vol. 13, No. 2,

Tim KontraS, 2009, Panduan Untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), Resolusi Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 Asshiddiqie,

Jakarta: ELSAM.

Investigasi HAM, Jakarta: KontraS dan IALDF. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang

Jimly,

Republik

Indonesia

2007,

‘Hak

Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Konstitusional

Perempuan

dan

Ratifikasi Konvensi Penghapusan

Tantangannya’,

Perempuan

dan

Segala

Konstitusi di Era Otonomi Daerah Tantangan

dan

Penyikapan

Bersama, Jakarta. Rawls, John, 2006, Teori Keadilan, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan

Bentuk

Diskriminasi

Terhadap Perempuan Undang-undang

Republik

Indonesia

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang

Republik

Indonesia

dan Heru Prasetyo, , Yogyakarta:

Nomor 26 Tahun 2000 Tentang

Pustaka Pelajar.

Pengadilan Hak Asasi Manusia

Sagala, R. Valentina dan Rozana, Ellin, 2007, Pergulatan Feminsime dan

Internet :

HAM, Jakarta: Institit Perempuan.

www.icjr.or.id/mengenal-kovenaninternasional-hak-sipil-danpolitik/


| 191

HAK ASASI PEREMPUAN DALAM KONSTITUSI DAN KONVENSI CEDAW

Recommend Documents