STRATEGI PENCEGAHAN TRAGEDI HAK ASASI PEREMPUAN Ayub Wahyudin Asisten Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Komnas Perempuan
[email protected] Abstract: The National women's commission released data annually on violence against women that always increase. Policy advocacy effort and socialization on the elimination of violence against women was held across the archipelago. We need a perfect strategy that involves all stakeholders from academic community, community leaders, public officials, law enforcement authorities, the President and all citizens to unite and suppress the liberation of women from violence and discrimination. The tragedy of human rights including women’s rights is an urgent issue to be dealt with.
Keyword : Human Rights, Women Rights, Strategic Abstrak: Komisi perempuan Nasional merilis data setiap tahun tentang kekerasan terhadap perempuan yang selalu meningkat. Upaya advokasi kebijakan dan sosialisasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan diadakan di seluruh nusantara. Kita perlu strategi yang sempurna yang melibatkan semua pemangku kepentingan dari civitas akademika, tokoh masyarakat, pejabat publik, aparat penegak hukum, Presiden dan semua warga negara untuk bersatu dan menekan pembebasan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi. Tragedi HAM termasuk hak-hak perempuan merupakan isu yang mendesak untuk ditangani.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan, Strategi
Pendahuluan
tahun
2012
terdapat
216.156
kasus
Catatan tahunan (CATAHU) tentang
kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan
berbagai peristiwa kekerasan terhadap
di ranah personal mencapai 8.315 kasus
perempuan di seluruh pelosok Nusantara
(66%). Meski demikian, kekerasan di
sangat memprihatinkan. Catatan Tahunan
ranah
Komnas Perempuan menyebutkan; bahwa
peningkatan
komunitas
tercatat
signifikan
Strategi Pencegahan Tragedi Hak Asasi Perempuan (Ayub Wahyudin)
mengalami dibandingkan | 23
dengan tahun lalu, yakni 4,35% atau
bantuan medis. Anak-anak pun menjadi
sebesar
korban di mana kesehatan mereka tidak
4.293
kasus.
Kejahatan
perkawinan oleh pejabat publik juga
diperhatikan
merebak; pelaku merupakan para bupati
Dalam tragedi lain seperti konflik di
dan walikota, PNS serta Aparat Penegak
Papua, perempuan mengalami “ketakutan”
Hukum.
keluar rumah, karena terjadi pemerkosaan
Deretan angka itu bukan hasil
di
lokasi
pengungsian.
serta pembantaian yang mengerikan.
rekayasa, bukan pula angka keramat, tapi
Oleh karenanya, negara memilik
merujuk pada realitas kemunduran tentang
tanggung
berbagai upaya untuk meneruskan sejarah
mengobati luka-luka tersebut. Setidaknya
penindasan serta pembungkaman terhadap
sistem peradilan di negeri kita harus juga
situasi Hak Azasi Perempuan (HAP).
menerbitkan
Bahwa di setiap tragedi HAM; Perempuan
masyarakat
menjadi korban, seperti tragedi sampang
gender di kalangan akademisi belum
yang
belum
mampu mendorong dan mendobrak para
mendapat respon sempurna dari para
pengambil kebijakan yang ramah terhadap
penegak HAM serta pejabat terkait.
perempuan.
paling
fenomenal
dan
Tiga Lembaga Negara “National
jawab
yang
situasi kita;
Perlu
besar
dan
betapa
kita
untuk
realitas
di
pemahaman
melihat
dan
pengamatan
dan
Human Rights Institution” (NHRI) yaitu
memperhatikan
Komnas HAM, Komnas Perempuan serta
rekomendasi Komite HAM PBB tentang
KPAI, maupun LPSK yang diharapkan
pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Sipil dan
mampu
Politik di Indonesia, 26 Juli 2013. Tindak
menjadi
amunisi
untuk
meruntuhkan tembok angkuh yang berdiri
lanjut
kokoh berupa pengingkaran terhadap Hak
komitmen negara dalam pemenuhan hak
Asasi Manusia, sudah menyampaikan
konstitusional
hasil temuan dan rekomendasi terhadap
kepemimpinan Indonesiadi bidang HAM
para penguasa negeri termasuk orang
di tingkat regional Asia Tenggara juga
nomor satu di Nusantara, untuk ikut
dunia.
tersebut
akan warga
meneguhkan negara
dan
terlibat dan bertanggungjawab atas konflik
HAM merupakan deklarasi PBB
yang terjadi antara penganut Syi’ah dan
(Perserikatan Bangsa Bangsa) sejak tahun
masyarakat setempat.
1948. Berajak 20 tahun kemudian, negara-
Sedikitnya empat orang perempuan
negara di dunia baik Barat, Timur,
melahirkan di lokasi pengungsian tanpa
maupun Selatan, merumuskan konvensi
24 |
MUWÂZÂH, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014
hak sipil politik (SIPOL) dan konvensi
Pembahasan
hak
A.
ekonomi
sosial
dan
budaya
Diskursus HAM dalam Islam
(EKOSOB). Oleh karena itu sangat tidak
Gagasan tentang HAM, sudah sejak
benar jika dikatakan HAM adalah produk
jaman kenabian menjadi pembahasan
dari Barat. HAM produk negara-negara
penting, misalnya Rasul Muhammad Saw
anggota PBB pada tahun 1948 dan 1966,
telah
di mana dua konvensi tersebut lahir.
perintahnya memelihara hak meskipun
Tentunya dengan melalui proses negosiasi
terhadap orang yang berbeda agama dan
yang panjang untuk melahirkan sebuah
keyakinan,
konvensi yang disepakati oleh negara-
Madinah.
negara anggota PBB termasuk rakyat dari
substansi
semua negara tersebut. (Ninik Rahayu, 19
berdampingan
Juni 2009, RAHIMA Edisi 25).
muhajirin di satu pihak dan orang-orang
Komite HAM yang mengingatkan negara
bahwa
“semua
elemen
memberikan
isyarat
terutama Piagam
dalam
dalam
tersebut,
penegasan
Piagam memiliki
untuk
antara
hidup
orang-orang
yahudi di pihak lain. Masing-masing saling
menghargai
agama
mereka,
pemerintahan (eksekutif, legislatif dan
melindungi hak milik mereka dan masing-
judikatif), dan otoritas pemerintah atau
masing mempunyai kewajiban yang sama
publik lainnya, di tingkat nasional maupun
dalam mempertahankan Madinah.
daerah, memiliki kewajiban yang sama
Dalam teks Piagam Madinah itu
pada pelaksanaan tanggungjawab negara
sendiri terdapat kata kitabyang disebut
untuk pemenuhan hak-hak sipil politik.”
sebanyak dua kali dan kata Syahifah yang
Pernyataan ini sesungguhnya menyepakati
disebut delapan kali. Syahifah dimaknai
mandat Konstitusi, pasal 28I Ayat 4, dan
sebagai
perlu segera dilaksanakan. Apalagi karena
ofalliance). Istilah ini mengandung arti
jumlah kebijakan diskriminatif atas nama
perjanjian antara dua atau lebih suatu
agama, moralitas, dan otonomi daerah
golongan atau antar pemerintahan untuk
terus bertambah, yaitu dari 154 pada
bekerjasama. Sejak Rasul berada di
Maret 2009 menjadi 282 di penghujung
Madinah kehidupan beliau mengalami
tahun 2012.
perubahan besar. Tugasnya bukan hanya sekedar tetapi
perjanjian
pembimbing juga
sebagai
aliansi
spritual
(treaty
belaka,
pemimpin
bagi
penduduk Madinah. Suku-suku Arab dan Yahudi yang mendambakan keadilan dan
Strategi Pencegahan Tragedi Hak Asasi Perempuan (Ayub Wahyudin)
| 25
pemerintahan yang baik, dalam sebuah
dengan non muslim didasarkan pada
Unit Kebangsaan. dengan melindungi
prinsip:
mereka dari gangguan dan diskriminasi,
1. Berinteraksi dengan baik dengan
sekaligus
menjaga
keamanan
kota
(Antony Nutting, 1964: 21). Artinya
sesama tetangga; 2. Saling membantu dalam menghadapi
Piagam
Madinah
musuh bersama;
menunjukkan ajaran yang secara inheren
3. Membela mereka yang teraniaya;
membawa
4. Saling menasehati;
perubahan
besar
dalam
penegakan HAM. Bahwa ajaran tentang
5. Menghormati kebebasan beragama;
HAM yang terkandung dalam Piagam
(Ahmad Sukarja: Piagam Madinah)
Magna Carta tercipta 600 tahun setelah kedatangan
Selain
yang
terdapat
dalam Deklarasi Kairo semuanya merujuk
diperkuat oleh pandangan Weeramantry
pada ayat-ayat Al-Quran sebagaimana
bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak
berikut: Hak persamaan dan kebebasan
di bidang sosial, ekonomi dan budaya
(Al-Isra’: 70; An-Nisa’: 58, 105, 107, 135;
telah jauh mendahului pemikiran barat
Al-Mumtahanah: 8); 2. Hak hidup (Al-
(Bambang Cipto, dkk, 2002). Ajaran
Maidah : 45; Al-Isra’ : 33); Hak
Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam
perlindungan diri (Al-Balad: 12-17; At-
sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur-
Taubah: 6); Hak kehormatan pribadi (At-
an
merupakan
Taubah : 6), 5. Hak berkeluarga (Al-
sumber ajaran normative, juga terdapat
Baqoroh: 221; Ar-Rum: 21; An-Nasa’: 1;
dalam praktik kehidupan umat Islam.
At-Tahrim: 6); Hak kesetaraan wanita
Tonggak
dengan
Al-Hadits,
sejarah
yang
itu
HAM
juga
dan
Islam.
Ketentuan
keberpihakan
Islam
pria
(Al-Baqoroh:
228;
Al-
terhadap HAM, yaitu pada pendeklarasian
Hujurat: 13); Hak anak dari orang tua (Al-
“Piagam
Madinah”
Baqarah: 233; Al-Isra’: 23-24); Hak
dengan
deklarasi
yang
dilanjutkan
Kairo
(Cairo
Declaration).
mendapatkan Taubah:
Dalam Piagam Madinah, paling
pendidikan
122;
Al-Alaq:
(Surat
At-
1-5),
Hak
kebebasan beragama (Al-Kafirun: 1-6; Al-
tidak ada dua ajaran pokok yaitu: Semua
Baqoroh:
pemeluk Islam adalah satu umat walaupun
kebebasan mencari suaka (An-Nisa’: 97;
mereka
dan
Al Mumtahanah: 90; Hak memperoleh
muslim
pekerjaan (At-Taubah: 105; Al-Baqoroh:
hubungan
berbeda antara
suku
bangsa
komunitas
156;
Al-Kahfi:
29),
Hak
286, Al-Mulk: 15); Hak memperoleh
26 |
MUWÂZÂH, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014
perlakuan sama (Al-Baqoroh: 275-278;
yang
An-Nisa’: 161; Ali Imran: 130); Hak
berbagai
kepemilikan (Al-Baqoroh: 29; An-Nisa’:
Nusantara.
29); .Hak tahanan (Al-Mumanah: 8).
penegakan hukum, praktik jual beli BAP,
melatarbelakangi praktik
surat Akademisi memiliki fungsi yang
pelanggaran
Misalnya;
dalam
dakwaan,
(penyembunyian
B. Membongkar Peran Akademisi
munculnya
dokumenter,
di
bidang
bukti-bukti alat-alat
saksi-saksi
bukti
kunci,
tidak
sangat besar dalam perubahan pemahaman
dikoreknya kebenaran materiel terhadap
serta
saksi
pemikiran
Mahasiswa
yang
dan
progresif.
kasus
korupsi
dan
mampu
pelanggaran HAM) hingga jual beli
menelusuri, menganalisis, menafsirkan,
putusan hakim lengkap dengan mafia
membuat pola sintesis sejumlah teori,
peradilannya, menegaskan pula bahwa
mencari jembatan penghubung temuan
dunia fakultas hukum telah melahirkan
faktual-empiris untuk kepentingan kritis
sebagian besar penegak hukum yang
atau memiliki center of civilization serta
melakukan
tidak
penodaan atas
menafikan
development
Dosen
dalam
center
leaders
pelecehan
dan
nilai-nilai hukum dan
memiliki
peran
mendorong
serta
Negara ini memerlukan asupan dan
menciptakan peradaban, pengembangan
upaya serius untuk memetakan arah
atau peningkatan kapasitas pemerintah.
kebijakan dalam upaya penegakan HAM.
Dalam
pemimpin
Peran akademisi perlu diwujudkan dalam
secara sederhana dinisbathkan sebagai
perspektif Hak Azasi Manusia Pentingnya
seseorang yang memiliki pengaruh serta
membenahi
kekuatan
karangka berfikir Aparat Penegak Hukum
strategis
yakni
for
praktik
dalam
catatan
Muqoddas,
dalam
mengupayakan
perubahan. Poin
HAM (Muqoddas, 2009: th).
mekanisme
HAM
dan
yang legistik positivistik dengan tidak tersebut
penting
untuk
memperhitungkan dampak pelanggaran
ditindaklanjuti; yakni sikap kritis di ruang
HAM pada terdakwa dan masyarakat
publik untuk memenuhi perubahan yang
sebagai victim masif.
didasarkan pada kaedah-kaedah ilmiyah,
Tragedi
HAM
perlu
dalam
kerangka
untuk setiap rumusan kebijakan yang
diinterpretasikan
berlaku di negeri kita. Bagaimanapun juga
perubahan
karakter akademisi tidak bisa lepaskan
pengetahuan di masyarakat kita. Jika
dari pengamatan ilmiah maupun empiris
seorang bertanya tentang apa itu hak dasar
pemahaman,
Strategi Pencegahan Tragedi Hak Asasi Perempuan (Ayub Wahyudin)
strategi
| 27
manusia?,
atau
tentang
perlindungan
(Komnas Perempuan), Komisi Nasional
negara? Juga mengenai hajat hidup orang
Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), serta
banyak?
berpendapat,
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
berkeyakinan? Maka sebenarnya mereka
(KPAI) selaku institusi HAM Nasional.
sedang membuka wacana dan gagasan
Hasil sidang HAM menunjukkan beberapa
mendasar tentang HAM. Perlu dibentuk
poin tentang terobosan hukum serta
pemahaman dialektik yuridis. Bahwa
kemunduran hukum tentang tragedi HAP.
Kebebasan
Pendidikan HAM dan demokrasi perlu dijadikan
gagasan
Nasional,
Sekitar beberapa waktu yang lalu,
melalui
banyak dijumpai aktor dari kalangan
serangkaian teori dan praktik, gagasan dan
Pemerintahan terlibat beberapa kasus
implementasi, ideologi dan empirisitas,
pelecehan, bahkan kejahatan perkawinan.
substansi yang akan dijadikan pijakan
Sebuah tamparan bagi institusi HAM dan
kritik.
masyarakat secara umum agar mekanisme perlindungan perempuan juga dimulai dari meningkatnya pemahaman para pembuat
C. Menelusuri Peran Negara Terdapat tiga peran penting bagi
keputusan tentang gender. Diskursus ini
negara dalam upaya penegakan HAM,
menjadi salah satu advokasi kebijakan
yaitu to respect (menghormati), to fulfill
hukum serta peraturan perundangan yang
(memenuhi), dan to protect (melindungi).
memiliki legitimasi.
Tiga peran tersebut, merupakan bagian terpenting untuk mewujudkan langkah negara yang perlu dipertegas dengan komitmennya
menghadapi
gempuran
perdebatan panjang tak berujung, atau menghadang arah angin, menerjang arus deras yang akan mengiringi perjuangan suci, pembelaan terhadap masyarakat tanpa menelusuri, menelisik asal-usul. Salah satu upaya penegakkan HAM tersebut terefleksikannya Sidang HAM sebagai mekanisme HAM Nasional yang dibentuk bersama; antara Komisi Nasional Anti
28 |
kekerasan
terhadap
Perempuan
D. Terobosan Hukum Bergulirnya
beberapa
poin
kesepakatan serta kerjasama dalam sidang HAM, meneguhkan serta menegaskan kepentingan layanan pemenuhan HAM warga, khususnya perempuan. Beberapa diantaranya merupakan terobosan hukum baru dalam komitmen negara; seperti Mahkamah Agung. Terobosan hukum dalam
putusan-putusan
perspektif
perlindungan hak perempuan, misalnya menyatakan sebagai tindakan pidana, seorang laki-laki yang mengajak untuk
MUWÂZÂH, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014
bersetubuh dan mencaci maki dengan kata
Perlindungan Anak, menyusun parameter
seronok
pacarnya
gender yang digunakan dalam menyusun
melalui SMS; Menyatakan kekerasan
produk-produk Hukum Daerah. Terobosan
seksual, seorang laki-laki yang memaksa
lain berupa beberapa kebijakan tentang
bersetubuh dengan istrinya yang berada
tenaga kerja transmigrasi nomor 16 tahun
dalam proses perceraian di tempat yang
2012 tentang tatacara kepulangan tenaga
tidak layak; Menghukum dengan pidana
kerja Indonesiadari negara penempatan
percobaan dengan syarat khusus terhadap
secara mandiri ke daerah asal serta
seorang suami untuk membayar Rp. 1
kabijakan lainnya.
terhadap
mantan
juta, setiap bulannya karena penelantaran ekonomi keluarga.
E. Kemunduran Hukum
Terobosan kedua disampaikan oleh Kementerian
Agama
informasi
oleh
segera
aparat pemerintah baik legislatif maupun
mensosialisasikan UU no. 1 Tahun 1974
eksekutif di beberapa daerah dengan
tentang perkawinan yang menyangkut 2
kebijakan diskriminatif atas nama agama
hal yaitu Hak Asazi Perempuan dan
dan moralitas yang terus bertambah
Perlindungan Anak. Menyangkut masalah
jumlahnya
anak, mencegah nikah siri pada anak-
otonomi daerah. Sampai tanggal 18
anak. Semua KUA sudah diinstruksikan
Agustus
untuk tidak menikahkan anak di bawah
mencatat 342 kebijakan diskriminatif. Ini
umur. Mereka akan diberi sangsi pidana
berarti jumlah kebijakan diskriminatif
atau dipindahtugaskan.
bertambah 60 kebijakan dari tahun lalu,
Terobosan
Ketiga,
yang
Penyebarluasan
Kementerian
sejak 2013,
tahun
1999
Komnas
ketika
Perempuan
atau telah lebih dua kali lipat sejak
Dalam Negeri segera melakukan evaluasi
Komnas
terhadap Perda-Perda yang bias gender
persoalan ini di tingkat nasional pada
serta diskriminatif; bersama Kementerian
tahun
Hukum dan HAM sedang menyusun
berjumlah
154
Finalisasi Peraturan Bersama Menteri
kebijakan
ini
Hukum dan HAM serta Menteri Dalam
Konstitusi dan berbagai produk hukum
Negeri
nasional dan membutuhkan penyikapan
tentang
penyusunan
produk
Hukum Daerah yang berbasiskan HAM; bersama Pemberdayaan
dengan
Kementerian
Perempuan
dan
Perempuan
2009,
dimana
menyampaikan saat
itu
baru
kebijakan.
Seluruh
bertentangan
dengan
tegas dan segera dari pemerintah. Kemunduran hukum terkait dengan beberapa kebijakan, misalnya: UUNo. 8
Strategi Pencegahan Tragedi Hak Asasi Perempuan (Ayub Wahyudin)
| 29
tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
pemerintah
Anggota
(PERADI) untuk Akses Keadilan bagi
DPR,
DPRD,
dan
DPD.
Pemenuhan hak perempuan dalam UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan,UU
(KPPPA)
dan
Advokat
Perempuan Korban Kekerasan. Upaya
mengawal
kesepakatan
No. 16 tahun 2012 tentang Industri
bersama,
Pertahanan, dan UU No. 7 tahun 2012
melalui Monitoring dan Evaluasi Akses
tentang Penanganan Konflik Sosial, serta
Keadilan
kondisi kebijakan di daerah.
Kekerasan sebagai upaya mendorong
Seluruh kebijakan diskriminatif ini
merupakan Bagi
agenda
Perempuan
penting Korban
terwujudnya pengetahuan tentang gender.
jumlahnya terus bertambah serta belum
Instrumen
terdapat langkah tegas dan signifikan dari
kelembagaan monev secara sistematis di
negara
Lembaga APH dan Kementerian/Lembaga
untuk
mencegah
dan
menghapuskannya. Kebijakan di atas
monev
serta
terbentuknya
(K/L) terkait; harus segera diwujudkan.
menghalangi perempuan, secara langsung maupun
tak
langsung,
untuk
dapat
DAFTAR PUSTAKA
menikmati hak atas rasa aman dan bebas dari rasa takut untuk melakukan atau tidak
Laporan Narasi Kegiatan APBN dan
melakukan sesuatu yang merupakan hak
Hibah Komnas Perempuan 2011-
asasinya
2013
(Laporan
Narasi
Kegiatan
Komnas Perempuan, 2011-2013: th ).
Muqoddas, 2009 dalam “Peran Kampus Dalam
Penguatan
Dan
Perlindungan Hak Asasi Manusia”
Penutup Mengawali
kepentingan
Makalah Peluncuran Buku Ajar
penghapusan tindak kekerasan terhadap
“Hukum Hak Azasi Manusia bagi
perempuan.
yang
Fakultas Hukum; PUSHAM UII dan
pemahaman
Norsk Senter Menneskerettigheter
mampu
Diperlukan menciptakan
strategi
komprehensif tentang HAM secara umum
Norwegian
serta
Rights; Yogyakarta.
HAP
secara
khusus
dengan
Centre
for
Human
melibatkan akademisi sebagai agen of
Nutting, Antony. 1964, The Arabs. New
change. Selain itu, Pada tahun 2011, telah
York: Published by Clarson N.
terjadi
Patter Inc.
kesepakatan
bersama
antara
Komnas Perempuan, institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, MA),
30 |
Rahayu,
Ninik
(Komisioner
Komnas
Perempuan); 2009 Penegakan HAM
MUWÂZÂH, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014
dan HAP Butuh Komitmen Negara)
(CATAHU)
19 Juni, RAHIMA Edisi 25
Publik
Yetriyani, Andy; Hoeroepoetri, Arimbi dkk, Maret 2013, Catatan Tahunan
Korban
Bertindak:
berjuang, Mendobrak
Stagnansi Sistem Hukum. Komnas Perempuan.
Strategi Pencegahan Tragedi Hak Asasi Perempuan (Ayub Wahyudin)
| 31
