Meneguhkan Komitmen Negara pada Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Jaminan Hak-hak Asasi Perempuan

Meneguhkan Komitmen Negara pada Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Jaminan Hak-hak Asasi Perempuan Komnas Perempuan Berdiri: 15 Oktober 1998

Konsultasi Publik Bersama Mitra Strategis 13 Desember 2012 "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

‘Negara harus belajar dari kerja-kerja lembaga ini, dan untuk itu peran dan fungsi Komnas Perempuan harus ditingkatkan, termasuk pengangarannya’. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono

--------------------------------------------------------“The important work of Komnas Perempuan has shed light on issues of discrimination against women in Indonesia.” Navy Pillay, Komisioner Komisi Tinggi HAM

"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

•

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 15 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama gerakan perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Her story

•

• •

Sebagai mekanisme HAM nasional/NHRI  fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan NHRI: elemen keempat pilar negara demokrasi


MANDAT •

•

Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.


PERAN KOMNAS PEREMPUAN

• • • • •

Memantau dan mendokumentasikan upaya penghapusan KtP dan fakta KtP Melakukan reformasi kebijakan sebagai rekomendasi koreksional sistem Mendorong penguatan penyikapan masyarakat untuk turut menghapuskan KtP Membangun sistem pemulihan untuk pemenuhan hak perempuan korban Memperkuat mekanisme HAM baik di lokal, nasional, regional dan internasional (memperkuat kelembagaan Komnas Perempuan)


11 Isu Prioritas •

• • • • • • • • • •

Kekerasan terhadap perempuan akibat pemiskinan perempuan, termasuk dalam konteks migrasi, eksploitasi tenaga kerja di pabrik dan rumah tangga, eksploitasi sumber daya alam, dan pengungsian; Kekerasan terhadap Perempuan akibat politisasi identitas dan kebijakan berbasis moralitas dan agama; Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu dan konflik; Penguatan mekanisme hak asasi manusia bagi perempuan Kekerasan terhadap Perempuan dalam konteks tahanan dan serupa tahanan; Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks perkawinan dan keluarga; Kekerasan terhadap Perempuan dalam praktik budaya; Kekerasan terhadap perempuan rentan diskriminasi, antara lain penyandang cacat, anggota masyarakat adat, dan anggota komunitas minoritas; Kekerasan seksual dalam berbagai konteks lainnya, termasuk oleh pejabat publik, pendidik, pemuka komunitas, dan di media; Perlindungan dan Dukungan bagi Perempuan Pembela HAM Kekerasan terhadap Perempuan dalam praktik politik, termasuk pemilu dan pemilukada; "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Komisioner Komnas Perempuan 2010-2014 • • • • • • • • • • • • • • •

Agustinus Supriyanto Andy Yetriyani Arimbi Heroeputri Desti Murdijana Husein Muhammad Kunthi Tridewiyanti Masruchah Neng Dara Affiah Ninik Rahayu Saur Tumiur Situmorang Sri Nurherwati Sylvana Maria Apituley Tumbu Saraswati Yuniyanti Chuzaifah Yustina Rostiawati "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Masukan Konsultasi Publik Tahun 2011 Yang dipandang Mendesak dan Disinergikan Dengan Kerja Komnas Perempuan Tahun 2012


Mendorong Pelibatan dan Penyikapan Aparat Negara dalam Penanganan KtP • Mendorong APH untuk mengimplementasikan tindak lanjut MoU Akses Keadian Bagi Perempuan Korban Kekerasan • Memperluas pemantauan perda diskriminatif baru di Indonesia • Pemantauan perda/kebijakan terkait SDA dan pemiskinan perempuan "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Mendorong Pelibatan dan Penyikapan Aparat Negara dalam Penanganan KtP • Pendekatan dan kerja lebih intensif dengan lembaga mitra • Memberikan penguatan kapasitas korban dan lembaga pendamping dalam penanganan persoalan kekerasan terhadap perempuan • Membangun diskusi dengan komunitas, tokoh agama dan masyarakat luas "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Memperkuat Kelompok Perempuan Minoritas • Pertajam isu dan strategi untuk intervensi atas persolan konflik SDA dan pemiskinan perempuan • Sejumlah isu: migrasi, perempuan adat, disabilitas, minoritas seksual, Pekerja Seks hilangkan dan stigmatisasi, perlindungan WHRD (Woman Human Rights Refender), mendorong kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Penguatan Mekanisme HAM Nasional, Regional dan Internasional • Membangun Jaringan Strategis Kelompok Perempuan • Optimalisasi advokasi melalui UN International Mechanism, melalui: independent expert/pelapor khusus, pelaporan ke mekanisme HAM di PBB dan mengawal rekomendasi-rekomendasinya • Memperkuat mekanisme HAM regional • Identifikasi mitra strategis, pelibatan mitra khususnya dari daerah dan sosialisasi untuk mengawal bersama advokasi regional-internasional untuk penguatan HAM perempuan. "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Penguatan Kelembagaan • Kajian tentang NHRI penting melibatkan expert, mitra daerah dan advokasi memahamkan NHRi ke publik secara luas • Memperkuat status Komnas Perempuan di ICC (international Coordinating Committe) di PBB • Selektif memilih isu dan mengkerangkai isu KtP dalam konteks kesehatan • Memperkuat anggaran dan akses finansial KP maupun mendukung mitra-mitra: akses dana daerah (untuk membangun KP-mitra di daerah), melalui CSR, dana alokasi khusus, dll. • Pentingnya advokasi pengelolaan finansial yang compatible KP (one gate policy penerimaan hibah sulit diakses hibah) sebagai NHRI dan bisa membuka akses untuk mitra


CAPAIAN


Membangun sistem Perlindungan dan Pelembagaan Kebijakan Berbasis HAM dan gender •

• • •

• •

Tersedianya Perangkat Perlindungan Global Migrasi di Indonesia melalui Ratifikasi Konvensi Migran dan upaya sosialisasi Konvensi yang sudah diratifikasi Indonesia. Membunyikan MOU sebagai basis perlindungan integratif dan sistemik bagi Korban KtP melalui akses keadilan Pengawalan HAM dan Gender Dalam Proses dan Produk Legislasi: Terkondisikannya sejumlah institusi negara untuk merespon kebijakan-Kebijakan Diskriminatif dan mulai diadopsi dalam agenda Kementerian dan daerah Terintegrasikannya kurikulum dan bahan ajar tentang HAM berperspektif gender ke sejumlah lembaga pendidikan strategis. Terintisnya Persiapan RUU penghapusan Kekerasan Seksual "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Data dan Temuan Komnas Perempuan; Rujukan institusi strategis • Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, potret KtP dan Penanganannya di Indonesia: • Dilanjutkannya Pemantauan Kebijakan Diskriminatif atas nama Agama dan Moralitas. • Pemantauan KtP dalam Konflik Sumber Daya Alam dan Pemiskinan Terhadap Perempuan.. • Pemetaan dan Kajian KP terhadap perempuan dalam tahanan dan serupa tahanan. • Pemetaan dan Kajian Kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya. • Pemantauan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Memelihara dan meningkatkan kesadaran publik Indonesia terhadap HAM dan Gender dengan Perjuangan Bersama menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan • Isu Kekerasan Seksual sudah menjadi Isu publik dan “politis” di Media • Menguatnya antusiasme publik untuk menghapus Kekerasan terhadap Perempuan melalui jaringan kerja Komnas perempuan • Terbangunnya Sinergi dan Terobosan Metodologi Advokasi HAM melalui Sinergi dengan Dunia Akademik • Mendekatkan Isu HAM pada aktor dan institusi agama • Mendorong dan memperkuat organisasi perempuan rentan • Memperkuat Perempuan Pembela HAM, Gerakan perempuan dan Kepemimpinan Perempuan "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Membangun Sistem Pemulihan Korban • Membangun Terobosan Metode Pemulihan Korban : Metamorfosis Korban, Survivor menjadi Defender (WHRD) • Membangun role model pemulihan: bagi perempuan pekerja migran, di wilayah konflik dan diwilayah konflik SDA • Pendekatan Ecosob dan local based approach pada pelanggaran HAM masa lalu • Memperkuat lembaga dan aktor pendamping korban • Mendorong pengembangan sistem pengaduan dan penanganan yang accessible bagi korban "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Kontribusi Indonesia Dalam Mendorong Pemajuan HAM di Nasional, Regional dan Internasional Melalui Peran Komnas Perempuan Sebagai NHRI • Pengakuan internasional terhadap Peran dan Kerja Komnas Perempuan • Terlibat dalam Mekanisme HAM PBB • Memperkuat Mekanisme HAM Asean (AICHR dan ACW), leadership isu perempuan di IPHRC (Independent Permanent Human Right Commission) di OKI (Organisasi Kerjasama Islam), dan Komisi Perempuan Asia Pacifik • Mencari terobosan memperkuat Mekanisme HAM di Tingkat Nasional "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Memperkuat kelembagaan Komnas Perempuan • Memperkat dukungan finansial dan SDM • Membangun sistem organisasi yang independen, transparan, akuntabel, dan konsisten dengan prinsipprinsip HAM dan Gender


Pendanaan 2012 Penerimaan Dana APBN dan Sumber Dana Lainnya Tahun 2012 adalah sebagai berikut: No. Sumber Dana Jumlah 1. APBN 2012 7.268.185.234 2. AUSAID 7.024.176367 3. NORAD 5.336.471.619 4. UNFPA 903.412.800 5. Hivos 1.107.203.413 20.532246.020TOTAL 21.639.449.433 "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Meneguhkan Komitmen Negara pada Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Jaminan Hak-hak Asasi Perempuan

Recommend Documents