BAB II ANALISIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA DAN KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP WANITA

BAB II ANALISIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA DAN KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP WANITA A. Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Sesungguhnya Hak Asasi Manusia lahir bersama-sama dengan manusia itu sendiri, artinya bahwa sejak kelahiran seorang manusia maka muncul juga permasalahan tentang Hak Asasi Manusia. 24 Kitab Perjanjian Lama (Genesis) menceritakan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia pertama ketika Kain membunuh adiknya Habil karena rasa cemburu. Disebabkan perbuatannya itu,Tuhan lalu mengutuk kain dan mengatakan: “terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Jika engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dari pengembara di bumi” (Kejadian 4: 9-14). Pengertian dasar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu kodrati, melekat, universal, tidak dapat dibagi, tidak dapat dicabut. Manusia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa adalah sama, sederajat, tidak dibedakan asal usul keturunan, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, dan kedudukannya di masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, 24

Darwin Prints. 2001. Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia. PT Citra Aditya Bakti: Bandung, Hal 1.

Universitas Sumatera Utara

pemerintah dan setiap orang demi kehornatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Jan Materson seperti yang dikutip oleh Lopa 25 , mengartikan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil hidup sebagai manusia (“Human right which are inheren in our nature without which we can not live as a human being”). Sementara itu, menurut Lopa, manusia disamping memiliki hak, juga harus bertanggungjawab atas segala yang dilakukannya. 26 Manusia memiliki hak-hak yang sama. Setiap hak melahirkan kewajiban. Dengan demikian, setiap melaksanakan kewajiban, manusia memperoleh haknya. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang akan melahirkan manusia yang saling menghargai dan menghormati. Hak Asasi adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia yang dinikmati sekarang ini, mempunyai rangkaian sejarah perjuangan yang panjang dan lama dari sudut usaha manusia untuk menikmati kebebasan. Secara historis didapatkan data-data perjuangan yang bersumber dari Eropa Barat dan Inggris Raya, karena di Negara-Negara itulah mula-mula orang merasakan harga diri sebagai manusia, karena hebatnya pengekangan dan penghinaan yang merendahkan martabat manusia oleh kekuasaan yang sewenang-wenang dari raja-raja yang absolut. 27 25

Abdul Rahman dan Rosmi Hasibuan. 2009. Diktat Hukum Hak Asasi Manusia. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 26 27

Ibid. Ibid.


Hak Asasi perlu ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bernegara. Tegak runtuhnya hak asasi manusia berawal dari si pembawa hak. Selain itu harus dimengerti bahwa hakikat harga diri manusia secara kodrat adalah sama, yaitu sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi demi harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia bukan hal yang asing lagi bagi bangsa Indonesia. Perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajahan selama berabadabad lamanya adalah perjuangan untuk meraih kemerdekaan sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia yang paling mendasar. Komitmen Indonesia dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1945

yang

dirumuskan

sebelum

dicanangkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958. Disamping itu keanekaragaman nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia menjadi pertimbangan dalam upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dengan sederajat serta dikarunia akal dan hati nurani


untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan dalam keadaan apapun. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum Internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia menjadi hukum nasional karena perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebelum terbentuknya DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), secara historis sudah ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai HAM, antara lain : a. Piagam Madina (622 SM) Berisi tentang fundamental HAM dalam Islam yang telah dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Piagam Madina, nilai yang hidup dalam versi Islam sebagaimana ditegaskan dalam Piagam Madina tersebut adalah :


a. Pengakuan adanya hak hidup b. Hak kemerdekaan c. Hak persamaan d. Hak keadilan e. Hak perlindungan hukum f. Hak perlindungan dari kezaliman penguasa g. Hak perlindungan dari penyiksaan h. Hak untuk berlindung i. Hak untuk melaksanakan kerjasama dalam kehidupan sosial j. Hak minoritas k. Hak kebebasan berpikir dan berbicara l. Hak ekonomi b. Magna Charta, Inggris (1215 M) Tonggak pertama kemenangan kebangkitan penegakan Hak Asasi Manusia dalam pandangan Barat, mengatur hal-hal : a. Kekuasaan raja harus dibatasi dalam hal ini artinya bahwa raja tidak kebal hukum dan harus bertanggung jawab pada rakyat. b. Hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. c. Tidak ada seorangpun warga Negara yang merdeka dapat ditekan atau dirampas kekayaannya, diperkosa, diasingkan, atau dengan cara apapun haknya diperkosa, kecuali berdasarkan kepentingan umum.


c. Bill Of Right (Undang-Undang Hak) Inggris (1689 M) Bill Of Right ini merupakan suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi tak berdarah (The Glorious Revolution, 1688 M). Undang-undang tersebut merupakan sebuah keberhasilan rakyat Inggris melawan Raja John yang kemudian menghasilkan suatu adagium berisi “manusia sama si muka hukum” (equality before the law). Dengan adanya adagium tersebut, menimbulkan hukum dan demokrasi yang mengakui dan menjamin asas persamaan dan kebebasan sebagai warga Negara. d. The French Declaraion (Declaration Des Droits De L’homme et du Citoyen, 1789 M) Deklarasi ini berisikan pernyataan hak-hak manusia dan warga Negara. Deklarasi ini merupakan hasil revolusi besar di Prancis yang hanya bertujuan untuk menumbangkan kekuasaan aristokrasi feodal dan kekuasaan golongan agama, kemudian menjadi dasar dari demokrasi barat. Deklarasi tersebut merupakan suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kewenangan rezim lama. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) lahir pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Asas Hak Asasi Manusia dinyatakan dalam Mukadimah, yaitu: a. Pengakuan bahwa martabat dan hak yang sama dan mutlak umat manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia.


b. Bahwa aspirasi tertinggi rakyat biasa adalah penikmatan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kepercayaan dan bebas dari rasa takut dan kekurangan. c. Bahwa hak manusia harus dilindungi melalui penegakan hukum. d. Menegaskan kembali kepercayaan pada hak dasar manusia, pada martabat dan nilai seorang manusia, dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. e. Menegaskan kembali penghargaan dan penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan yang asasi. DUHAM merupakan standar umum mengenai pemajuan dan mendorong penghormatan terhadap hak dan kebebasan manusia sebagai landasan dari keadilan, kebebasan dan kedamaian. DUHAM telah melampaui dua tonggak sejarah, yaitu : (1) adopsi Kovenan Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial dan Budaya oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desembaer 1966 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 3 Januari 1967, setelah 35 negara meratifikasi atau aksesi pada kovenan tersebut, dan (2) adopsi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember1966 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 23 Maret 1976 setelah 35 negara meratifikasi atau aksesi pada kovenan tersebut. DUHAM 1948 , Kovenan Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol opsional pada Kovenan Internasional Hak ekonomi, Sosial dan Budaya adalah instrumen-instrumen


internasional utama mengenai HAM dan lazim disebut sebagai Intenational Bill Of Human Rights (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), merupakan instrumen-instrumen inti mengenai HAM. Deklarasi Wina yang dihasilkan oleh Konfrensi Dunia HAM tahun 1993 menyatakan antara lain ; a. Semua HAM adalah universal, tidak dapat dipisah-pisahkan, saling tergantung dan saling terkait. b. Hak asasi manusia dari perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahpisahkan. c. Hak atas pembangunan adalah HAM. Deklarasi Wina mengakui adanya perbedaan-perbedaan diantara Negara satu dengan Negara lain yang disebabkan oleh ciri-ciri sejarah, budaya, dan agama masing-masing harus dihormati, sehingga bisa saja terjadi perbedaan dalam pelaksanaan HAM. Namun perbedaan itu tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk tidak melaksanakan HAM. Deklarasi Wina juga menetapkan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM tidak boleh dijadikan persyaratan dalam menentukan kerjasama antarnegara, termasuk kerjasama teknik atau bantuan dari Negaranegara maju kepada Negara-negara berkembang. Dalam Deklarasi Wina juga dinyatakan bahwa kejahatan/kekerasan berdasarkan jenis kelamin, dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka budaya dan perdagangan internasional, tidak sesuai dengan martabat dan harga diri seorang manusia, dan harus


dihapuskan. Hak asasi manusia dari perempuan harus merupakan bagian integral dari kegiatan hak asasi manusia PBB, termasuk pemajuan semua instrument hak asasi manusia yang berkaitan dengan perempuan. Walaupun DUHAM tahun 1948 sudah meliputi persamaan hak perempuan dan laki-laki, namun sejak awal berdirinya PBB pada tahun 1945, disadari oleh masyarakat dunia bahwa HAM perempuan memerlukan pengaturan khusus. Sikap ini didasarkan atas kenyataan bahwa yang pertama, hampir semua masyarakat dunia masih ditandai sikap yang menganggap bahwa perempuan lebih rendah kedudukan dan nilainya daripada laki-laki. Sumbangan perempuan bagi kehidupan keluarga, masyarakat, dan kepada dunia kerja atau pertumbuhan ekonomi masih sangat kurang diakui dan dihargai. Hal ini menyebabkan bahwa perempuan pada umumnya kurang atau sama sekali tidak berperan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Akses pada pendidikan lebih kurang daripada laki-laki, sehingga pilihan lapangan kerja bagi perempuan juga sangat terbatas dan pendapatan perempuan sering lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama atau yang sama nilainya. Yang kedua, sangat banyak jumlah perempuan miskin, pekerja perempuan yang tidak memiliki keterampilan dan yang menjadi korban kekerasan, penganiayaan, dan perdagangan dibandingkan dengan laki-laki. Dan yang ketiga adalah sumber pelanggaran HAM perempuan dan anak-anak perempuan sering ditemukan di dalam keluarga sendiri, yaitu tempat dimana mereka pertama mengetahui dan


mengalami hidup sebagai warga kelas dua dan laki-laki sebagai warga kelas satu. 28 B. Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dikaitkan Dengan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita 1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB mengadopsi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan). Diantara perjanjian HAM Internasional, Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak perempuan yang paling komprehensif, dan sangat penting karena menjadikan segi kemanusiaan perempuan, yang merupakan lebih dari sebagian penduduk dunia sebagai fokus dari keprihatinan HAM. Jiwa dari konvensi ini berakar dari Piagam PBB, yaitu penegasan kembali kepercayaan HAM, harkat dan martabat setiap diri manusia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan secara komprehensif memberikan rincian mengenai arti persamaan hak perempuan dan laki-laki, dan langkah tindak yang diperlukan untuk mewujudkannya. 29 Tindak Kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan defenisi kerja tentang arti diskriminasi terhadap perempuan seperti yang ditentukan dalam pasal

28

Achie Sudiarti Luhulima (Ed). 2007. Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan UU No 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Yayasan Obor Indonesia: Yogyakarta, Hal 38-40. 29 Ibid, hal 129-130.


1 Konvensi Perempuan/ Konvensi Wanita. 30 Pasal 1 Konvensi Wanita menentukan arti diskriminasi terhadap perempuan sebagai: a. setiap pembedaan, pengucilan dan pembatasan, b. yang dibuat atas perbedaan jenis kelamin, c. yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan, d. pengakuan, penikamatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok, e. di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apa pun lainnya oleh wanita, f. terlepas dari status perkawinan mereka, g. atas dasar persamaan antara pria dan wanita. 2. Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan Dalam definisi tersebut belum dicantumkan kata kekerasan, dan arti kekerasan terhadap perempuan. Di dalam Rekomendasi Umum No. 19 tentang kekerasan terhadap perempuan yang merupakan hasil sidang ke-11 CEDAW 31 pada tahun 1992.

30

Semula disebut Konvensi Wanita (Women’s Convention), sekarang Konvensi Perempuan. Secara Internasional atau kebanyakan menyebutnya CEDAW. Sebenarnya CEDAW adalah singkatan dari Committee on the Elemination of Discrimination Againts Women, suatu komite PBB yang mempunyai fungsi memantau pelaksanaan Konvensi di Negara peratifikasi Konvensi. Komite tersebut juga mempunyai fungsi mengawasi kepatuhan Negara peratifikasi dalam melaksanakan Konvensi. Disebut Konvensi Perempuan dan bukan Konvensi CEDAW, disebabkan berdasarkan pengalaman dalam seminar-seminar, lokakarya, pelatihan, terdapat resistensi terhadap “Konvensi CEDAW”, dan menganggap bahwa konvensi dengan istilah asing dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia, sebelum dimulainya penjelasan mengenai arti serta makna konvensi bagi perlindungan dan penegakan hak perempuan serta pemajuan perempuan. 31 CEDAW adalah singkatan dari Committee on the Elemination of Discrimination Againts Women atau Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan , merupakan Komite PBB sebagai pelaksanaan dari pasal 17 Konvensi Wanita.


3. Deklarasi Wina dan Program Aksi (The Vienna Declaration And Programme Of Action) Dalam Mukadimah dari deklarasi tersebut dinyatakan antara lain : “Sangat prihatin akan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang terus menerus dialami perempuan di seluruh dunia”. Deklarasi Wina dan Program Aksi menyatakan beberapa hal tentang hak asasi perempuan antara lain: a. Hak asasi perempuan (the human rights of women) adalah bagian hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan. b. Kejahatan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka budaya dan trafikking internasional tidak sesuai dengan martabat dan harga diri seorang manusia dan harus dihapuskan. c. Pentingnya usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan privat dan pnlik, penghapusan semua bentuk pelecehan seksual, eksploitasi, dan trafiking perempuan, penghapusan prasangka atas dasar jenis kelamin dalam pelaksanaan hukum, serta penghapusan konflik apapun yang dapat terjadi antara hak perempuan dan efek buruk dari praktek-praktek tardisional atau kebiasaan tertentu, prasangka budaya serta ekstremisme agama. d. Pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata adalahh pelanggaran prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia Internasional dan hukum kemanusiaan. Semua pelanggaran jenis ini termasuk pembunuhan, pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual dan kehamilan secara paksa, menuntut tanggapan yang efektif.


e. Mendesak agar dilakukan penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik yang tersembunyi maupun yang terbuka. f. Mengakui pentingnya bagi perempuan untuk dapat menikmati kesehatan fisik dan mental dengan standar tertinggi selama hidup. Ditegaskan kembali, bahwa atas dasar persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan akses pada perawatan kesehatan yang memadai dan pelayanan keluarga berencana yang seluasluasnya, dan hak yang sama untuk menikmati pendidikan pada semua tingkat. g. Mendesak pada pemerintah serta organisasi regional maupun Internasional untuk mendukung akses perempuan pada jabatan-jabatan pembuat keputusan dan partisipasi mereka yang lebih besar dalam proses pembuatan keputusan. Sebagai tindak lanjut dari Konfrensi Dunia tentang HAM 1993, maka Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, tanggal 20 Desember 1993. Selain itu dibentuk pula Pelapor Khusus (Special Rapporteur) tentang kekerasan terhadap perempuan. 4. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Declaration on the Elemination of Violence Againts Women) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993 Dalam mukadimah deklarasi dinyatakan:


a. Mendesak pelaksanaan universal hak dan prinsip-prinsip tentang persamaan, keamanan, kebebasan, integritas dan martabat manusia pada perempuan. b. Efektivitas Diskriminasi

pelaksanaan terhadap

Konvensi Perempuan

Penghapusan akan

Segala

mendukung

Bentuk

penghapusan

kekerasan terhadap perempuan, dan bahwa Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan memperkuat dan melengkapi proses tersebut. c. Kekerasan terhadap perempuan melanggar dan menghalangi atau meniadakan kemungkinan bagi perempuan untuk menikmati hak asasi manusia dan kebebasan pokok, dan prihatin atas kegagalan yang berkepanjangan dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan hak dan kebebasan itu dalam hubungannya dengan kekerasan terhadap perempuan. d. Kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan sepanjang sejarah, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan menghambat kemajuan mereka, dan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang memaksa perempuan ada dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki. e. Beberapa kelompok perempuan seperti perempuan dalam kelompok minoritas, perempuan masyarakat adat, perempuan pengungsi, perempuan


migrant, perempuan yang hidup di pedesaan dan pedalaman, perempuan miskin, perempuan dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan atau tahana, anak-anak perempuan, perempuan cacat, perempuan lanjut usia, dan perempuan dalam situasi konflik bersenjata, adalah kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan. f. Terbatasnya peluang perempuan untuk mencapai persamaan hukum, sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat antara lain karena berlanjutnya dan endemiknya kekerasan. Dengan adanya pertimbangan seperti yang disebutkan diatas, maka di dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993, mempertimbangkan akan perlunya sebuah defenisi yang jelas mengenai kekerasan mengingat bahwa dalam beberapa Konferensi sebelumnya belum ada dibahas secara tegas dan menyeluruh tentang definisi kekerasan terhadap perempuan. Diperlukan suatu pernyataan yang tegas tentang hak yang harus dipenuhi untuk menjamin penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuk, komitmen Negara sehubungan dengan tanggungjawabnya dan komitmen masyarakat Internasional secara luas pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pasal 1 menentukan definisi kekerasan terhadap perempuan adalah: a. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, b. yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan, c. secara fisik, seksual atau psikologis,


d. termasuk ancaman tindakan tertentu, e. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, f. baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.. Dalam pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan ini dikatakan juga bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada, hal-hal sebagai berikut: 1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas atas anakanak perempuan dalam keluarga. a.

Kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin,

b.

Perkosaan dalam perkawinan,

c.

Perusakan alat kelamin perempuan,

d.

Dan praktek-praktek kekejaman tradisional terhadap perempuan,

e.

Kekerasan di luar hubungan suami-istri,

f.

Dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

2. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk: a. Perkosaan, b. Penyalahgunaan seksual, c. Pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, di lembaga-lembaga pendidikan dan dimana pun, d. Perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.


3. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau diabaikan oleh Negara, dimana pun terjadinya. Selanjutnya dalam pasal 4 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dinyatakan bahwa Negara yang meratifikasi Deklarasi ini harus mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak berlindung di balik pertimbangan adat, tradisi dan keagamaan untuk menghindari tanggung jawab untuk menghapuskannya. Negara harus meneruskan dengan cara-cara yang tepat dan tidak menunda-nunda kebijakan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, dan untuk tujuan itu Negara-negara yang telah meratifikasi Deklarasi ini harus: a. Mempertimbangkan, bagi yang belum melakukan, meratifikasi atau aksesi pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, atau menarik kembali keberatan-keberatan terhadap konvensi tersebut. b. Menghentikan kebiasaan melakukan kekerasan terhadap perempuan. c. Melakukan usaha-usaha terus menerus untuk mencegah, mengusut, dan sesuai dengan perundang-undangan nasional, menghukum para pelaku kekerasan terhadap perempuan, baik yang dilakukan oleh Negara maupun perorangan. d. Mengembangkan sanksi-sanksi pidana, perdata ketenagakerjaan dan administratif dalam perundang-undangan nasional. Untuk menghukum dan mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang telah menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan. Perempuan yang


mengalami kekerasan harus diberi akses kepada mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-undangan nasional untuk memperoleh kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian yang mereka derita. Negara juga harus memberikan informasi kepada perempuan tentang hak mereka dalam rangka memperjuangkan tuntutan melalui mekanisme tersebut. e. Mempertimbangkan untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk meningkatkan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan, atau untuk memasukkan hal ini ke dalam rencana-rencana yang telah ada; memperhitungkan sebaik-baiknya kerjasama yang dapat disumbangkan organisasi-organisasi

non

pemerintah,

terutama

yang

mempunyai

kepedulian terhadap masalah ini. f. Mengembangkan secara menyeluruh pendekatan-pendekatan preventif dengan segala perangkat hukum, politik, administratif dan budaya guna meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekeresan, dan menjamin tidak terjadinya lagi pengorbanan perempuan akibat hukum yang tidak peka-gender, praktek-praktek pemaksaan atau campur tangan lainnya. g. Berupaya menjamin, semaksimal mungkin sesuai dengan sumber daya yang tersedia, dan bila dipandang perlu memasukkannya ke dalam kerangka kerjasama internasional, sehingga perempuan yang menjadi korban kekerasan dan bila dimungkinkan, anak-anak mereka mendapat bantuan khusus, seperti rehabilitasi, bantuan pengasuhan dan pemeliharaan nak, pengobatan, bimbingan, konseling, pelayanan kesehatan dan sosial,


fasilitas dan program-program, termasuk perangkat pendukung dan harus melakukan semua usaha dan upaya yang layak untuk meningkatkan keamanan serta rehabilitasi fisik maupun psikologi mereka. h. Memasukkan dalam anggaran pemerintah sumbar daya yang cukup untuk membiayai kegiatan yang berhubungam dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. i. Menetapkan perangkat peraturan yang menjamin bahwa para penegak hukum dan pejabat pemerintah yang bertanggungjawab menerapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mencegah, mengusut dan menghukum pelaku kekerasan terhadap perempuan, mendapatpelatihan-pelatihan agar mereka peka tentang arti pentingnya perempuan. j. Mengadopsi perangkat peraturan yang layak, khususnya dalam bidang pendidikan, untuk memodifikasi pola-pola perilaku sosial dan budaya lakilaki dan perempuan, menghilangkan prasangka, paktek-praktek adat dan praktek-praktek lain atas dasar inferioritas dan superioritas dan steriotip peran laki-laki dan perempuan. k. Mengembangkan penelitian, mengumpulkan data dan mengkompilasi statistik, khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sehubungan dengan luasnya perbedaan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Mendorong penelitian tentang sebab-sebab, sifat, kegawatan, dan akibatakibat dari kekerasan terhadap perempuan. Serta efektifitas penerapan langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan.


l. Mengadopsi langkah-tindak

yang bertujuan

menghapus kekerasan

terhadap perempuan, khususnya mereka yang rentan terhadap kekerasan. m. Memasukkan

dalam

laporan-laporan,

sebagaiman

ditetapkan

oleh

perangkat hak asasi manusia yyang relevan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, informasi yang berkaitan dengan kekerasan terhadap

perempuan,

dan

langkah-langkah

yang

diambil

untuk

melaksanakan deklarasi ini. n. Mendorong

pengembangan

panduan-panduan

untuk

membantu

pelaksanaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam deklarasi ini. o. Memperhatikan pentingnya peran gerakan perempuan dan organisasiorganisasi non pemerintah di seluruh dunia dalam rangka meningkatkan kesadaran dan mengurangi kekerasan terhadap perempaun. p. Memfasilitasi dan meningkatkan kinerja gerakan perempuan dan organisasi non-pemerintah serta menjalin kerjasama pada tingkat lokal, nasional, maupun regional. q. Mendorong

organisasi-organisasi

regional

antarpemerintah,

dimana

mereka menjadi anggota agar benar-benar memasukkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan ke dalam program-progaram mereka.


BAB II ANALISIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA DAN KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP WANITA

Recommend Documents