PEREMPUAN DALAM SYARIAT ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

PEREMPUAN DALAM SYARIAT ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Suyatno Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Semarang [email protected]

Abstract: Islam since the beginning of the whole ummah's mandated to protect and put women in a safe position. So that embraces syar'i, women are actually safe and respectable position. But in reality, many obstacles and hurdles that actually invented by the Muslims themselves. The majority of Islamic legal interpretation and the results are written by scholars and men often bring bias in their views. Patriarchal culture has marginalized women, denying women as caliph fil ard, and deny justice teachings promoted by the Qur'an. Ideal-normative Islam does not differentiate between men and women, let alone discriminate against women. As carrier safety and kerahmatan entire universe (rahmatan li al-'aalamiin), Islam puts women's position as evidence of primacy. Women are not appreciated at the time of ignorance, with the arrival of Islam he earned a place of honor, getting an education, open a wider kesempatann for actualization and selfdevelopment.

Keywords: Women's Rights, Human Rights, Syar'i. Abstraks: Islam sejak awal seluruh umat yang diamanatkan untuk melindungi dan menempatkan perempuan dalam posisi yang aman. Jadi yang mencakup syar'i, wanita sebenarnya posisi aman dan terhormat. Namun pada kenyataannya, banyak kendala dan rintangan yang sebenarnya diciptakan oleh Muslim sendiri. Mayoritas penafsiran hukum Islam dan hasilnya ditulis oleh ulama dan orang-orang sering membawa bias dalam pandangan mereka. Budaya patriarki telah meminggirkan perempuan, menyangkal perempuan sebagai khalifah fil ard, dan menolak ajaran keadilan dipromosikan oleh AlQur'an. Islam Ideal-normatif tidak membedakan antara pria dan wanita, apalagi mendiskriminasikan perempuan. Sebagai pembawa keselamatan dan kerahmatan seluruh alam semesta (rahmatan li al-'aalamiin), Islam menempatkan posisi perempuan sebagai

242 |

MUWÂZÂH, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013

bukti keutamaan. Wanita tidak dihargai pada saat kebodohan, dengan kedatangan Islam ia mendapatkan tempat terhormat, mendapatkan pendidikan, membuka kesempatann yang lebih luas untuk aktualisasi dan pengembangan diri.

Kata Kunci: Hak Perempuan, HAM, Syar’i. sejak

Pendahuluan Problem yang perlu ditegaskan dalam

artikel

ini

yaitu,

bahwa

pemahaman dan interpretasi yang salah dari

sebagian

kalangan

dalam

awal

mengamanatkan

kepada

seluruh ummatnya untuk melindungi dan menempatkan wanita dalam posisi aman. Dalam arti lain, yang menjadi orientasi

penulis

adalah

melakukan

mendiskripsikan hak-hak perempuan dan

reinterpretasi pemahaman bahwa Islam

kewajibannya,

dari

adalah benar-benar tidak diskriminatif

rentannya penodaan dan klaim Islam

terhadap perempuan, sekaligus sebagai

biang keladi dan legetimator tindakan

manifestasi dari makna aktualisasi HAM;

diskriminasi terhadap perempuan. Oleh

dengan bukti yang terdapat dalam konten

karena itu, artikel ini melihat perlu

khutbah

meluruskan

dalam

Muhammad yang akan menjadi uraian

ajaran

analisis dalam peneniltian ini yaitu kata

Islam terutama menyangkut pembahasan

“…‫ﺧ ْﻴﺮًا‬ َ ‫ﺳ َﺘ ْﻮﺻُﻮا ﺑِﺎﻟ ﱢﻨﺴَﺎ ِء‬ ْ ‫ ”ا‬yang akan menjadi

tentang relasi perempuan dengan kaum

pembahasan

laki

perlindungan

adalah

lain

kesalahpahaman

interpretasi-interpretasi

laki

sisi

serta

tentang

menempatkan

relasi

haji

wada’

serta

oleh

Nabi

relevansinya

terhadap

bagi

hak-hak

tersebut secara proporsional berdasarkan

perempuan dalam Islam sebagai fokus

konteks materi Khutbah (pidato) haji

utama dalam penelitian ini.

Wada’ Nabi Muhammad Saw, yang dipandang

sebagai

deklarasi

Islam

tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

A. Perempuan

Kaum perempuan sejak lama telah menjadi pemikiran terhadap keamanan dan

privasinya

Dekapan

Syariah Penjelasan

tentang

relasi

perempuan dan laki-laki serta hak-hak

mendapat

kaum perempuan perspektif Islam, telah

asasinya.

banyak di ulas dalam berbagai momen

Islam dalam hal perlindungan ini, justeru

seperti seminar, diskusi, lokakarya, bedah

yang

perlindungan

bagian

Dalam

dari

manusia

sebagai

Pembahasan

seharusnya

atas

hak-hak

Perempuan dalam Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia (Suyatno)

| 243

buku

dan

momen

lainnya.

meredaksikannya dengan wasiah (wasiat)

Termasuk juga tanggapan dari para kaum

yang berkonotasi lebih dari sekadar

feminis

Timur.

perintah bagi kaum bani Adam untuk

Pembahasan mengenai kesetaraan gender

berbuat baik kepada kaum perempuan

yang merupakan bagian dari perjuangan

dan memperlakukan secara bermartabat

hak-hak perempuan di negara Barat telah

dan ramah, termasuk kewajiban untuk

menjadi cabang dari disiplin ilmu. Salah

memenuhi

satu buku yang sangat komprehensif yang

lingkut privat maupun publik. Hasil dan

membahas tentang hak-hak perempuan,

tawaran dalam karya ini, memberikan

adalah dua buah karya karya Abdu al-

respon

Razzaq Bin Abdul Muhsin al-Badar

perempuan

berjudul Takrim al-Islam li al-Mar’ah,

menjadi produktif berdasarakan konten

(2009) dan Khuthab Wa Mawa'iz Min

khutbah haji wada’. Seorang penulis

Hajjah al-Wada’i, (2005). Dua karya ini

kontemporer Timur Tengah Robi’ al-

merupakan master peace dari pemikiran

Madkholi menulis dalam karyanya al-

Abdur Razzaq kaitannya dengan potret

Huquq Wa al-Wajibat ‘ala al-Rijal wa al-

perempuan dalam Islam. Dalam karya

Nisa'i

pertama ia menjelaskan normativitas baik

Kewajiban Kaum Laki-laki dan Kaum

yang

al-Qur’an

Perempuan dalam Islam). Dalam buku ini

maupun Hadits tentang posisi perempuan

ia berusaha meluruskan stigma negatif

dalam

telah

sebagian orang (kaum feminis Liberal)

memberikan penghormatan (pemulyaan)

terhadap Islam atas pendiskriminasian

terhadap kaum perempuan. Sebuah karya

kaum perempuan. Ia berusaha untuk

yang

di

meletakkan

dalamnya terdapat asumsi bahwa Islam

pendekatan

sangat memulyakan perempuan yang

perempuan secara komprehensif dapat

mungkin tidak dimiliki oleh agama lain.

dipahami

Barat

maupun

berbentuk Islam

perlu

ilmiah

dalil-dalil

di

mana

diapresiasi,

Islam

karena

Dalam karyanya yang kedua Abdur Razzaq kemanusiaan

menjelaskan dengan

pilar-pilar memberikan

apresiasi terhadap Hak asasi Manusia

positif

fi

yang

baik

dalam

terhadap

asumsi

cenderung

negatif,

al-Islam

(Hak-hak

permasalahan ideal bukan

dengan

normatif, dengan

dan

sehingga pandangan

diskriminatif, tetapi lebih sikap ramah dan penghargaan yang sangat tinggi terhdap mereka. Selanjutnya,

secara umum terutama hak-hak kaum

menulis

perempuan secara khusus, kerena Nabi

kesetaraan

244 |

hak-haknya

buku

Nasaruddin berjudul

Gender,

yang

Umar

Argumen berusaha


membangun epistimologi gender berbasis

menggunakan

al-Qur’an dengan berusaha memaparkan

Kegelisahan

ayat-ayat

menginspirasikan ditulisnya buku Quràn

yang

berkaitan

dengan

metode

Hermeneutik.

ini

akhirnya

perempuan, kemudian menganalisanya

and

dengan berbagai pendekatan dan disiplin

Gender Jihad, Women’s Reform in Islam,

ilmu modern sehingga sampai pada

karya yang membuat sebuah reformasi

sebuah

terhadap

kesimpulan

bahwa

pesan

Woman,

kemudian

perempuan

Inside

Islam

The

dan

universal al-Qur’an adalah pengakuan

merupakan grand proyek intelektualnya

kesetaraan

sehinggga pemikiran dan perannya mulai

antara

laki-laki

dan

perempuan. Dari kalangan fminis Islam

diperhitungkan.

Internasional Amina Wadud Muhsin

dirintisnya fikih yang berkeadilan gender

menulis buku dengan judul Inside The

oleh feminis Islam, maka di samping

Gender Jihad, Women’s Reform in Islam,

mengutip

Ajaran Islam mengenai keadilan antara

Inside The Gender Jihad, Women’s

laki-laki dan perempuan, menimbulkan

Reform In Islam, penulis juga banyak

kegelisahan di diri Amina Wadud ketika

mengutip-bahkan mayoritas- pemikiran

melihat keterpurukan Perempuan Islam di

yang

segala bidang. As a fully Human agency,

Quràn and Woman di atas. Hal ini

ia

dikarenakan fikih yang ia rintis nantinya

mulai

mencari

penyebab

dari

Berkaitan

pemikirannya

dirangkumnya

dengan

dalam

buku

dalam karyanya

keterpurukan tersebut kepada sumber

adalah

ajaran Islam terkai dengan perempuan.

terhadap interpretasi ulama terdahulu

Dalam pernyataan Wadud, bahwa mayoritas penafsiran dan hasil hukum

produk

terhadap

dari

ayat

dan

reinterpretasinya hadis

tentang

perempuan.

Islam ditulis oleh para ulama pria

Dari hasil penelitian dan hasil karya

seringkali membaca bias pada pandangan

yang

mereka. Menurutnya, budaya patriarki

menemukan kajian atau pembahasan

telah memarginalkan kaum perempuan,

yang

menafikan mereka sebagai khalifah fil

perempuan

ardh, serta menyangkal ajaran keadilan

Islam normatif yang berlandaskan kajian

yang diusung oleh al-Quràn (Wadud,

konten Hadits Khutbah (pidato) Haji

1997 : 50). Ia tertantang dan berjuang

Wada’ Nabi Muhammad SAW secara

(jihad) untuk melakukan reinterpretasi

komprehensif. Oleh karena itu, penulis

terhadap

pada artikel ini ingin mengkaji secara

masalah

tersebut

dengan

disebutkan, menyajikan

penulis mengenai

berdasarkan


belum hak-hak

epistimologi

| 245

mendalam

dan

komparatif

dengan

menganalisa konten hadits tersebut. Sebagaimana

laki-laki

untuk

diperlakukan

secara

dalam

manusiawi. Jika laki-laki memiliki hak

konteks historis tentang peranan Islam

mendapat pendidikan, pekerjaan, hak

dalam memperjuangkan tegaknya nilai-

ekonomi, sosial dan lain-lain maka

nilai HAM, terdapat beberapa data

perempuanpun

historis tentang informasi penegakan

kaum

HAM. Islam sebagiamana agama-agama

terhadap hak-haknya merupakan bagian

yang lain,

juga menitikberatkan pada

dari pilar-pilar perjuangan Nabi SAW.

nilai persamaan derajat manusia disisi

semenjak empat belas abad silam. Dalam

Tuhan. Terdapat dua deklarasi ketika

hal ini, terdapat tiga pilar revolusi yang

berbicara tentang HAM (huquq al-

diperjuangkan oleh Nabi Muhammad

insaniyyah) yang menjadi perjuangan

mulai dari Makkah, hingga hijrahnya ke

Nabi Muhammad SAW, yaitu terkait

Madinah.

dengan Piagam Madinah (Charter of

(melawan

Madina) dalam membangun masyarakat

patung), atau bahkan atheis menjadi

(ummah) di Madinah. Selain Piagam

kembali Iman kepada Allah dengan

Madinah adalah Khutbah Haji Wada’

seruan

yang di dalamnya menegaskan hak-hak

gaungnya menggtarkan seluruh Jazirah

perempuan, baik yang menyangkut harta,

Arabia (Arief, 1992 : 86). Kedua,

hak-hak, dan perlindungan (Ul Hag, 2007

revolusi HAM Masyarakat Jahiliyah.

: 17). Karena, salah satu ajaran yang

Contoh perempuan dikuburkan hidup-

sangat

hidup-menjadi

urgen

diketahui

memiliki kesederajatan dengan kaum

dalam

Islam

adalah

sama.

perempuan

Pertama,

Pemberdayaan

dan

pengakuan

revolusi

tauhid

paganisme-penyembah

tauhid

(monotheisme)

terangkat

yang

derajatnya

pengakuan hak-hak perempuan (huquq

seperti laki-laki.

al-mar’ah) untuk diperlakukan secara

mencerminkan penegakan HAM bagi

bermartabat oleh komunitas manusia

perempuan,

terutama

yang

(khutbah) Haji Wada’ di mana dalam

diperjuangkan oleh Nabi Muhammad

teks-teks khutbah tersebut hak-hak kaum

SAW. (Ul Hag, 2007 : 17).

perempuan diberi apresiasi, sehingga

kaum

lelaki,

seperti

Selain itu, yang

tertuang dalam isi pidato

Menodai kehormatan perempuan

tercipta relasi yang harmonis dan dimanis

adalah tindakan melanggar HAM dan

di bawah bimbingan wahyu Allah SWT

sekaligus melanggar ajaran agama Islam.

(Arief, 1992 : 86).

Sebab dalam Islam, kaum perempuan

konstitusi

246 |

yang

Ketiga, revolusi

dilakukan

Nabi

di


Madinah, sehingga melahirkan Piagam

‫ رﺿﻲ‬- ‫ﺠﺸَﻤﻲ‬ ُ ‫ص اﻟ‬ ِ ‫ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻷﺣﻮ‬

Madinah sebagai landasan bermasyarakat

‫ ﺻﻠﻰ اﷲ‬- ‫ﻲ‬ ّ ‫ﺳ ِﻤ َﻊ اﻟﻨﱠﺒ‬ َ ‫ أﻥﱠ ُﻪ‬: - ‫اﷲ ﻋﻨﻪ‬

dan

bernegara

bagi

Umat

Islam

(Pulungan, 2002 : 78). Ketiga pilar inilah yang paling

‫ن‬ ْ ‫ل َﺑ ْﻌ َﺪ أ‬ ُ ‫ع َیﻘُﻮ‬ ِ ‫ﺠ ِﺔ اﻟ َﻮدَا‬ ‫ﺣﱠ‬ َ ‫ ﻓﻲ‬- ‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‬ ‫ﻆ‬ َ ‫ﻋﻠَﻴ ِﻪ َو َذ ﱠآ َﺮ َووَﻋ‬ َ ‫ وَأ ْﺛﻨَﻰ‬، ‫ﺣ ِﻤ َﺪ اﷲ َﺕﻌَﺎﻟَﻰ‬ َ

terlihat dalam perjuangan Nabi dalam

، ‫ﺧﻴْﺮًا‬ َ ‫ﺳﺘَﻮﺻُﻮا ﺑﺎﻟﻨﱢﺴﺎ ِء‬ ْ ‫ ) أﻻ وَا‬: ‫ل‬ َ ‫ ُﺛﻢﱠ ﻗَﺎ‬،

misi ke-Islaman-nya. Akan tetapi, pada

‫ن ِﻡ ْﻨ ُﻬﻦﱠ‬ َ ‫ﺲ َﺕ ْﻤِﻠﻜُﻮ‬ َ ‫ﻋ ْﻨ َﺪ ُآ ْﻢ َﻟ ْﻴ‬ ِ ‫ن‬ ٍ ‫ﻋﻮَا‬ َ ‫َﻓِﺈ ﱠﻥﻤَﺎ ُهﻦﱠ‬

fokus kajian kali ini lebih spesifik untuk

، ‫ﺸ ٍﺔ ُﻡ َﺒ ﱢﻴ َﻨ ٍﺔ‬ َ‫ﺣ‬ ِ ‫ﻦ ِﺑ َﻔﺎ‬ َ ‫ن یَﺄﺕِﻴ‬ ْ‫ﻻأ‬ ‫ﻚإﱠ‬ َ ‫ﻏ ْﻴ َﺮ ذِﻟ‬ َ ‫ﺵﻴْﺌًﺎ‬ َ

menganalisa materi khutbah haji wada’

، ‫ﻦ ﻓﻲ اﻟ َﻤﻀَﺎﺝِﻊ‬ ‫ﺠﺮُو ُه ﱠ‬ ُ ‫ﻦ ﻓَﺎ ْه‬ َ ‫ن َﻓ َﻌ ْﻠ‬ ْ ‫ﻓَﺈ‬

seputar hak-hak kaum perempuan, bahwa ternyata perempuan diberi apresiasi dan bahkan dalam pidato tersebut terlihat

‫ن‬ ْ ‫ ﻓﺈ‬، ‫ح‬ ٍ ‫ﻏ ْﻴ َﺮ ُﻡ َﺒ ﱢﺮ‬ َ ‫ﻦ ﺿَﺮﺑًﺎ‬ ‫ﺿ ِﺮﺑُﻮ ُه ﱠ‬ ْ ‫وَا‬ ‫ن َﻟ ُﻜ ْﻢ‬ ‫ﻻإﱠ‬ َ ‫ﻼ؛أ‬ ً ‫ﻦ ﺳَﺒﻴ‬ ‫ﻋﻠَﻴﻬ ﱠ‬ َ ‫ﻃ ْﻌ َﻨ ُﻜ ْﻢ ﻓَﻼ َﺕ ْﺒﻐُﻮا‬ َ‫أ‬

nilia-nilai

‫ﺣ ّﻘًﺎ ؛‬ َ ‫ﻋَﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ‬ َ ‫ َوِﻟ ِﻨﺴَﺎ ِﺉ ُﻜ ْﻢ‬، ‫ﺣ ّﻘًﺎ‬ َ ‫ﻋﻠَﻰ ِﻥﺴَﺎ ِﺉ ُﻜ ْﻢ‬ َ

universal dalam Islam. Oleh karena itu,

‫ﻦ‬ ْ ‫ﺵ ُﻜ ْﻢ َﻡ‬ َ ‫ﻦ ُﻓ ُﺮ‬ َ ‫ﻃ ْﺌ‬ ِ ‫ن ﻻ یُﻮ‬ ْ‫ﻦ أ‬ ‫ﻋﻠَﻴ ِﻬ ﱠ‬ َ ‫ﺤ ﱡﻘ ُﻜ ْﻢ‬ َ ‫َﻓ‬

penelitian ini menjadi sangat penting

‫ﻦ‬ ْ ‫ن ﻓﻲ ُﺑﻴُﻮ ِﺕ ُﻜ ْﻢ ِﻟ َﻤ‬ ‫ وَﻻ َی ْﺄ َذ ﱠ‬، ‫ن‬ َ ‫َﺕ ْﻜ َﺮهُﻮ‬

untuk

‫ﺴﻨُﻮا‬ ِ‫ﺤ‬ ْ ‫ن ُﺕ‬ ْ ‫ﻋَﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ أ‬ َ ‫ﺣﻘﱡ ُﻬﻦﱠ‬ َ ‫ﻻ َو‬ َ‫ن ؛ أ‬ َ ‫َﺕ ْﻜ َﺮهُﻮ‬

sangat

menjunjung

dijadikan

tinggi

sebagai

kontribusi

akademik. Sekedar gambaran

kendala

yang dihadapi dalam upaya penegakan

‫ﻦ ( رواﻩ‬ ‫ﻃﻌَﺎﻡِﻬ ﱠ‬ َ ‫ﻦ َو‬ ‫ﺴ َﻮﺕِﻬ ﱠ‬ ْ ‫ﻦ ﻓﻲ ِآ‬ ‫ِإَﻟ ْﻴ ِﻬ ﱠ‬ ‫اﻟﺘﺮﻡﺬي‬

HAM Khususnya menyangkut hak-hak kaum Hawa adalah ketidaktahuan sejauh mana pengakuan hak-hak tersebut bisa dipertanggung jawabkan secara benar. Dalam ranah ilmiah hal tersebut dengan

Dalam hadits lain yang semakna namun dengan redaksi yang sedikit berbeda Nabi SAW. Bersabda (Muslim, t.t., 1218):

mudah bisa dilacak dan diakses. Misalnya kandungan-

‫ﻓﺎﺕﻘﻮااﷲ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﺈﻥﻜﻢ أﺧﺬﺕﻤﻮهﻦ ﺑﺄﻡﺎن‬

kandungan ajaran Islam yang termaktub

‫اﷲ واﺳﺘﺤﻠﻠﺘﻢ ﻓﺮوﺝﻬﻦ ﺑﻜﻠﻤﺔ اﷲ وﻟﻜﻢ‬

dalam Hadits-hadits Nabi Muhammad

‫ﻋﻠﻴﻬﻦ أﻻ یﻮﻃﺌﻦ ﻓﺮوﺵﻜﻢ أﺣﺪا ﺕﻜﺮهﻮﻥﻪ‬

SAW.

‫ﻓﺈن ﻓﻌﻠﻦ ذﻟﻚ ﻓﺎﺿﺮﺑﻮهﻦ ﺿﺮﺑﺎ ﻏﻴﺮ‬

dengan

menganalisa

Salah satu hadis yang dimaksud adalah hadits riwayat at-Turmudzi dalam

‫ﻡﺒﺮح وﻟﻬﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ رزﻗﻬﻦ وآﺴﻮﺕﻬﻦ‬

Sunan Turmudziy: (Al-Turmudziy, t.t.,

‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف‬

467)


| 247

Ajaran Islam tentang hak asasi

terbukanya kesempatann yang lebih luas

manusia di atas telah diaktualisasikan

untuk aktualisasi dan pengembangan diri.

dalam kehidupan bermasyarakat pada

Dalam hal ini relevansinya dengan

zaman Nabi Muhammad SAW dan

penelitian bahwa Materi Khutbah Arafah

Khulafa’ur Rasyidin (empat khalifah

/ Khutbah Haji Wada’ secara normatif-

pertama) seperti tersirat dalam beberapa

konseptual merupakan bukti pengakuan

Sunnah dan tradisi Sahabat. Sebagian dari

Hak-hak Asasi bagi Manusia secara

khutbah Rasulullah SAW. di depan

umum, karena mengandung pemeliharaan

umatnya yang menerangkan tentang hak

terhadap pelanggaran lima kebutuhan

asasi

pada

dasar setiap individu (Daruuriyyaat al-

peristiwa Haji Wada’ adalah: (Bukhari,

Khamsah; Agama, darah, harta, nyawa,

t.t., 1679)

dan

‫إن دﻡﺎءآﻢ وأﻡﻮاﻟﻜﻢ ﺣﺮام ﻋﻠﻴﻜﻢ آﺤﺮﻡﺔ یﻮﻡﻜﻢ‬

terhadap hak-hak asasi perempuan secara

‫هﺬا ﻓﻲ ﺵﻬﺮآﻢ هﺬا‬

Khusus, karena penjaminan hak-haknya

manusia

secara

umum

Hadits-hadits diatas secara eksplisit menjustifikasi adanya pengakuan hak perempuan seorang

dalam

konteks

sebagai

pengakuan

tersebut

manifestasi

dari

dihadapan

Allah

isteri,

merupakan kesetaraannya (Mahfudz,

2001

:

12).

Islam

sesungguhnya secara ideal-normatif tidak membedakan

antara

laki-laki

dan

perempuan, apalagi mendiskriminasikan perempuan. bahkan, sebagai pembawa keselamatan dan kerahmatan seluruh alam (rahmatan li al-‘aalamiin), Islam menempatkan pengangkatan derajat dan posisi

perempuan

sebagai

bukti

keutamaannya. Perempuan yang pada masa Jahiliyah tidak dihargai, dengan kedatangan Islam ia mendapatkan tempat terhormat, 248 |

memperoleh

pendidikan,

kehormatan).

Dan,

pengakuan

merupakan kewajiban setiap kaum bani adam. Banyak hak-hak mereka menjadi tidak terakomodasi dan terlanggar dengan dalih bahwa perempuanan berkewajiban secara totalitas kepada segala kemauan bani adam (suami) dari satu sisi, padahal jika dicermati hak dan kewajiban seorang perempuan merupakan imbal balik dari penunaian seorang

hak

dan

laki-laki.

pernyataan

dari

kewajiban Dalam

beberapa

dari

sebuah kalangan,

menganggap hukum Islam mengekang kebebasan perempuan, yang menjadikan perempuan tidak mempunyai ruang gerak yang berkonsekuensi pada kejumudan dan ketertinggalan dan sebagai sumber fitnah. Hukum Islam yang acapkali dituduh

diskriminatif

di

antaranya:

keharusan izin bagi istri kepada suaminya


jika akan keluar rumah; keharaman

moral dan agama ini sangat penting untuk

perempuan

ditingkatkan terlebih perempuan adalah

menjadi

kepala

negara;

kewajiban perempuan menutup aurat,

lembaga

mendidik

anak,

dan

Madarasah al-uula), yang tak hanya

melayani

suami;

lelaki

mampu menjadi seorang "leader of

berpoligami dan seterusnya. Perempuan

woman" namun dapat menjadi Aisyah

dalam

yang menjadi rujukan para ulama besar

serta

menaati

kebolehan

Islam dianggap tidak diberi

pendidikan

utama

(al-

kesempatan oleh Islam untuk berkiprah di

sebagaimana

ranah publik dan ruang gerak lainnya.

SAW.“Ambillah setengah pengetahuan

Dalam hal pendidikan perempuan misalnya,

bahwa

tingkat

pendidikan

agama

pernyaataan

kalian

(Aisyah)”,

dari

hingga

akan

Nabi

Al-Humairah lahir

para

perempuan sangat rendah dan bahkan

perempuan yang cerdas, berpendidikan,

akan

dan berakhlakul karimah.

berdampak

pada

terbatasnya

pilihan-pilihan untuk melakukan berbagai upaya pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik. Upaya

mewujudkan

perempuan

di

lembaga

B. Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia

keterwakilan

Dalam konteks global Perjuangan

pengambilan

panjang kaum Feminis telah mendapat

keputusan sekurang-kurangnya 30% dari

momentumnya

jumlah seluruh pengambil keputusan,

naskah-naskah hak asasi manusia dan

besar kemungkinan akan terus mengalami

naskah perjanjian (covenant ) sebagai

rintangan

jawaban

karena

rendahnya

tingkat

atas

dengan

dikeluarkan

kegelisahan

mereka.

pendidikan perempuan. Bahkan dalam

Perjanjian (covenant) ini bersifat lebih

realitanya, rendahnya tingkat pendidikan

mengikat

perempuan

yang

Pembahasan tentang hak-hak perempuan

korban

(women’s Rights), secara umum tidak

pelanggaran hak asasi manusia, terjebak

lepas dari sebuah pandangan bahwa

dalam relasi kerja yang eksploitatif dan

Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan

predatory.Memang, tingkat pendidikan

manusia berakal dan berhati nurani.

salah satu indikator yang mampu menjadi

Dengan akal dan nurani, manusia mampu

efek bagi faktor yang sosial lain, namun

membedakan yang baik dan yang buruk,

yang

yang

mengakibatkan

bersangkutan

terpenting

menjadi

bukan

hanya

pada

pendidikan formal saja, tetapi pendidikan

daripada

akan

deklarasi

mengarahkan

belaka.

sikap

dan

prilakunya dalam menjalani kehidupan.


| 249

Dengan akal dan nurani itu, maka

Manusia (HAM). Secara Formal Yuridis

manusia

untuk

Hak-hak Asasi Perempuan telah diakui

dan

dalam naskah yang berskala nasional

mampu

maupun internasional, baik yang telah

memiliki

memutuskan

kebebasan

sendiri

prilakunya

sikap

dan

memepertanggungjawabkan

semua

diratifikasi

tindakan yang dilakukannya. Kebebasan

diratifikasi.

dasar dan hak-hak dasar itulah yang

dimaksud adalah:

disebut hak asasi manusia. Jadi hak asasi

a. 1945: Undang-Undang Dasar (UUD)

manusia dapat diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki pribadi manusia

maupun Adapun

belum

naskah

yang

1945, Pasal 27 b.

1958: Undang-Undang No. 68 Tahun

secara universal yang merupakan anugrah

1958,

Tuhan Yang Maha Esa (Fakih, 2001 :

Perempuan

167). Dalam konteks perempuan sebagai

yang

c.

Konvensi

hak

Politik


bagian dari masyarakat Negara-negara di

1984, Konvensi Penghapusan Segala

dunia, maka apresiasi terhadap hak-

Bentuk

haknya terefleksikan dalam konsep Hak

(CEDAW)

Asasi perempuan (HAP) yang sedikitnya

d.

Diskriminasi

Wanita

1966/1976: Kovenan Hak Sipil dan

memiliki dua makna yang terkandung

Politik dan Kovenan Hak Ekonomi,

didalamnya hak asasi perempuan yang

Sosial dan Budaya, Pasal 3 (belum

hanya dimaknai sekedar berdasarkan akal

diratifikasi Indonesia)

sehat.

Logika

adalah

e.

1993: Deklarasi Wina, Pasal I/18

pengakuan bahwa perempuan adalah

f.

1998: S.K Presiden No. 181, Komisi

manusia,

dan

yang

dipakai

karenanya

sudah

Nasional Anti Kekerasan Terhadap

sewajarnya mereka juga memiliki hak

Perempuan

asasi. makna yang kedua, dibalik istilah

didirikan

Hak Asasi Perempuan terkandung visi

g.

dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang

Protokol

dari

h.

2003:

i.

12,


adanya

Dalam Rumah Tangga

Asasi

No.

Pemilihan Umum, Pasal 65 2004,

Hak

CEDAW

Undang-Undang

ini memang lebih revolusioner karena pengintegrasian

Perempuan)

ditandatangani

berbasis gender (Budihardjo, 2008 : 256). Makna Hak Asasi Perempuan yang kedua

2002:

(Komnas

Pengahapusan

Kekerasan

Perempuan kedalam Standar Hak Asasi

250 |


j.

2006:

Undang-Undang

Kemudian dalam Kovenan

Kewarganegaraan Tahun 2006.

Internasional

Dari keterangan beberapa naskah

Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang

yang telah disebutkan dapat dijelasakan

disahkan PBB tanggal 16 Desember

bahwa hak-hak Asasi Perempuan dapat

1966, pada 13 dinyatakan bahwa

dikategorikan menjadi :

semua

a.

meratifikasi Kovenan itu harus

Hak Beragama Banyak

tentang

Negara

Hak-hak

pihak

yang

dokumen

menghormati kebebasan orang tua

Internasional tentang HAM telah

atau wali untuk menjamin bahwa

menyebut

tentang

kebebasan

pendidikan anak mereka di sekolah-

beragama.

Dalam

deklarasi

sekolah dilakukan sesuai dengan

Universal

tentang

yang

agama mereka. Dalam deklarasi

diadopsi PBB tahun 1948, pasal 18,

tentang penghapusan segala bentuk

26, dan 29, disebutkan mengenai

Intoleransi

pkok-pokok kebebasan beragama

berdasarkan

itu. Pasal 18 misalnya mengatakan

kepercayaan yang diadopsi PBB

bahwa setiap orang mempunyai hak

tahun 1981, pada pasal 1 juga

kebebasan berpikir, berkesadaran,

dinyatakan bahwa setiap orang

dan beragama, termasuk kebebasan

bebas untuk memilih dan menganut

memilih

agama,

agama dan memanifestasikannya

menyatakan agamanya itu dalam

secara pribadi dan berkelompok,

pengajaran,

baik dalam beribadat, pengalaman,

dan

HAM

memeluk pengamalan

dan

beribadatnya, baik secara sendirisendiri maupun dalam kelompok. Dalam

kovenan

dan

Diskriminasi

Agama

atau

maupun pengajarannya. Dalam

Kovenan

internasional

internasional tentang Hak-hak anak

tentang hak-hak sipil dan politik

yang diadopsi PBB tanggal 30

yang disahkan PBB pada tanggal

November 1989, khususnya pasal

16 Desember 1966, pada pasal 18

14, 29, dan 30, dinyatakan bahwa

juga dinyatakan hal yang sama

Negara-negara pihak, maksudnya

dengan apa yang disebutkan dalam

Negara-negara

pasal

meratifikasi Kovenan itu, harus

18

Deklarasi

Universal

tentang HAM PBB tersebut.

yang

telah

menghormati hak agama anak. Dalam dokumen Durban Review


| 251

Conference

bulan

April

2009,

hukum

internasional,

paragraf 13, juga dinyatakan bahwa

kedaulatan suatu negara, dan soal

negara-negara

PBB

domistic yurisdiction. Pasal 2

memperteguh komitmen mereka

piagam PBB menentukan bahwa

bahwa semua pernyataan yang

badan itu tidak diperkenankan

bersifat

campur tangan dalam hal-hal yang

anggota

kebencian

keagamaan

adalah termasuk diskriminasi yang

berkenaan

harus

hukum.

masing-masing Negara : tiada

Demikianlah beberapa dokumen

dalam piagam ini yang member

internasional

merupakan

wewenang kepada PBB untuk

kesepakatan bangsa-bangsa anggota

campur tangan dalam hal-hal yang

PBB untuk menegakkan HAM di

pada

bidang agama. Sebagian dari isi

yurisdiksi domistik setiap Negara

dokumen ini telah diambil dan

( nothing contained in the present

dituangkan

berbagai

Charter shall authorize the UN to

peraturan perundangan Indonesia,

intervene in matters Which are

dan

dilarang

dengan yang

ke

dalam

sebagian

diratifikasi

secara

dengan

hakekatnya

termasuk

telah

assentially within the domestic

penuh

tanpa

jurisdiction of any state). Khusus

Untuk diketahui bahwa dalam kovenan

yurisdiksi

lainnya,

catatan.

252 |

subyek

internasional

tentang

beragama, utama

mengenai terdapat

membangun

hak

kesulitan standar

HAM, dinyatakan bahwa hak

universal yang melintasi batas

beragama termasuk hak yang

kultural,

sama sekali tidak boleh dikurangi

adalah

(dirogate),

dengan

tradisi memiliki kerangka acuan

ketentuan Pasal 18, meskipun

(Frame of Reference) internalnya

demikian usaha untuk mencapai

sendiri,

karena

kata

tradisi

menjabarkan

sesuai

sepakat

mengalami

khususnya bahwa

Agama,

masing-masing

masing-masing Validitas

kesukaran karena implementasi

ajaran dan norma-normanya dari

hak tersebut menyangkut masalah

sumber-sumbernya sendiri. Jika

hukum internasional yang sangat

suatu taradisi kultural khususnya

rumit sifatnya, seperti masalah

agama

kedudukan

tradisi-tradisi yang lain, maka

individu

sebagai

berhubungan

dengan


kemungkinan yang terjadi adalah

kebebasan

beragama

hubungan

konstitusi

dan

secara

negatif

dan

dalam

perundang-

bahkan dengan cara permusuhan.

undangan di Indonesia? Secara

Untuk mengklaim loyalitas dan

keseluruhan, baik UUD 45 yang

kepatuhan

anggota-anggotanya

asli maupun hasil amandemen,

suatu tradisi kultural atau agama

dan juga UUD sementara yang

secara

menegaskan

berlaku masa priode konstituante

kelebihan-kelebihan dirinya atas

tidak terdapat unsur pembedaan

tradisi

ini

dan diskriminasi bagi pemeluk

mempertegas adanya kesimpulan

agama dan keyakinan tertentu,

bahwa, hak beragama haruslah

termasuk perbedaan berdasarkan

disertai dengan adanya kewajiban

etnis dan ras. Pada pasal 29 ayat 1

menjunjung

dan

normatif yang

lain.

tinggi

Hal

kebebasan

2

UUD

45,

misalnya,

adanya

jaminan

orang lain untuk menjalankan

ditegaskan

konsekwensi beragamnya tanpa

kebebasan

adanya intimidasi dan aturan-

beribadah menurut agama dan

aturan yang mengikat secara baku,

kepercayaan bagi semua warga

kecuali aturan dan norma-norma

Negara. Bahkan di dalam UUD

agama tersebut.

1945

Di Indonesia sendiri pasca reformasi,

masalah

beragama

amandemen

dan

ditegaskan

kembali kebebasan beragama dan

kebebasan

kepercayaan di dalam pasal 28,

beragama mendapatkan banyak

khususnya huruf E angka 1 dan 2

perhatian dan banyak memenuhi

(an-Na’im, 1996 : 20).

halaman media massa. Padahal menyertai proses reformasi 1998,

b. Hak Sipil Dan Politik

baik konstitusi, sistem politik

Dalam

maupun

perundang-undangan

mengalami

perubahan

signifikan mendekatkan kebebasan standar

Internasional dan CEDAW hak

yang

sipil dan politik perempuan diatur

yang

makin

dalam bentuk beberapa pasal.

pada

jaminan

Kedua hak ini menurut perspektif

dalam

kovenan Internasional HAM telah

beragama HAM

Pertanyaannya,

kovenan

Universal.

dikategorikan

bagaimana

Derogable


dalam (bisa

hak

dikurangi).

| 253

Dengan mengacu kepada Pasal 2

Pelaksanaan

hak

Kovenan Hak Sipil dan Politik,

politik secara khusus dibatasi

mengisyaratkan

yaitu perundang-undangan yang

adanya

pembatasan intervensi disebabkan

menyangkut

adanya

keamanan nasional dalam negara

Pasal

domestic ini

juga

yurisdiction. secara

tidak

ketertiban

dan

masing-masing. Misalnya, dalam

langsung mengurangi bobot dari

kovenan

hak

dalam

ditentukan bahwa hak berkumpul

harus

secara damai terkena pembatasan

politik

karena

pelaksanaannya

sipil

dan

politik

diperhatikan keadaan perundang-

yang

undangan Negara masing-masing

undang nasional dan yang dalam

(domestic yurisdiction). hak asasi

masyarakat demokratis diperlukan

yang dalam deklarasi dirumuskan

demi

dengan gaya yang gamblang,

nasional atau keselamatan umum,

seolah-olah tanpa batas, dianggap

ketertiban umum, perlindungan

perlu untuk dapat diberi batasan

terhadap kesehatan dan kesusilaan

atau restriksi. Banyak negara

umum atau perlindungan terhadap

khawatir bahwa kebebasan tanpa

hak-hak dan kebebasan orang lain

batas dapat mengganggu stabilitas

(Pasal 21). Hak atas kebebasan

dalam negeri dan menggerogoti

mempunyai

wewenang

pendapat dinyatakan terbatas oleh

sistem

perundang-

sesuai

dengan

kepentingan

dan

undang-

keamanan

mengeluarkan

undangannya. Maka dari itu, hak-

undang-undang

hak perlu dirumuskan sedemikian

berlaku yang perlu untuk a)

rupa sehingga tidak melanggar

menghormati hak dan nama baik

domestic

yurisdiction

ini.

orang lain, dan b) untuk menjaga

Perdebatan

mengenai

masalah

keamanan nasional atau ketertiban

nasional

“pembatasan” memerlukan waktu

umum

lama,

kesusilaan umum (Pasal 19).

karena

dimasukkan

jika

dalam

tidak rumusan

atau

Disamping

yang

kesehatan itu

atau

pasal

4

kovenan, banyak Negara tidak

kovenan sipil dan politik memberi

akan meratifikasinya (An Naim,

wewenang kepada negara-negara

1996 : 223).

pihak (contending parties) untuk dalam

254 |

beberapa

keadaan

darurat

yang


mengancam dan

kehidupan

eksistensinya,

bangsa

Pasal 9

: hak atas kebebasan

mengurangi

dan keamanan dirinya -

kewajiban-kewajibannya menurut

right to liberty and

kovenan ini. Akan tetapi agar

security of person.

wewenang

tersebut

oleh

Pasal 14

: hak atas kesamaan di

pemerintah tidak disalahgunakan,

muka

kekuasaan

peradilan – right to

khusus

itu

pada

badan-badan

gilirannya dibatasi oleh ketentuan

equality

bahwa ada beberapa hak yang

court and tribunals.

sama sekali tidak boleh dikurangi

Pasal 15

:

hak

before untuk

the tidak

(derogate). Hak-hak ini antara

dikenai

lain hak atas hidup (Pasal 6), dan

retroaktif (kedaluarsa)

hak

dinyatakan

(hak non – derogable)

bersalah atas tindakan yang bukan

– no one shall be held

merupakan tindakan tindak pidana

quilty of any criminal

pada saat dilakukannya (asas non-

office which did not

retroaktif atau tidak berlaku surut)

constitute a crime at

(Pasal

the

untuk

7).

tidak

Hak-hak

tersebut

bersifat tidak boleh dikurangi

time

it

was

commited. Pasal 18

(non-derogable).

konsep


Beberapa contoh hak asasi

berpikir, berkeyakinan,

dalam bidang sipil dan politik

dan beragama (hak non

berdasarkan pasal-pasal Kovenan

derogable)- right to

antara lain mencakup :

freedom

Pasal 6

: hak atas hidup- right

conscience

life

menyangkut

religion.

masalah

aborsi

Pasal 7

euthanasia (hak non –

mempunyai

pendapat

derogable).

tanpa

untuk

:

and untuk

hak

Pasal 19

thought,

hak

:

dan

of

mengalami

tidak

gangguan (hak yang

disiksa – no one shall

dapat diretriksi) –Right

be subjected to torture

to

(hak non- derogable).

without interference.


hold

opinions

| 255

Pasal 21


segala

berkumpul

secara

pemerintahan

damai (hak yang dapat

segala tingkat

diretriksi) – Right to Pasal 22

4.

hak

dalam


organisasi

untuk berserikat (hak

perkumpulan

yang dapat diretriksi) –

perkumpulan

right to freedom of

pemerintah

association

berhubungan

(Sipol)

perempuan

organisasidan non yang dengan

kehidupan masyarakat

pasal CEDAW hak sipil dan politik

di

berpartisipasi

peaceful assembly.

Sementara itu dalam pasal-

dan politik negara Pasal 8

: Hak perempuan untuk

mencakup :

mendapat kesempatan

Pasal 7

untuk

: Hak perempuan dalam

mewakili

kehidupan politik dan

pemerintah

mereka

kemasyarakatan

pada

tingkat

Negaranya, khususnya

internasional

dan

menjamin

berpartisipasi

dalam

bagi

perempuan atas dasar

pekerjaan

persamaan hak :

organisasi

1. hak untuk memilih

internasional.

dan dipilih

Pasal 9

2. hak berpartisipasi

:

Hak

organisasi-

perempuan

dalam kaitan dengan

dalam perumusan

kwarganegaraannya,

kebijakan

meliputi:

pemerintah

dan

implementasinya. 3. hak

256 |

untuk

fungsi

untuk

1. hak

yang

sama

dengan pria untuk memperoleh,

memegang jabatan

mengubah

dalam

mempertahankan

pemerintahan dan

kawarganegaraanny

melaksanakan

a.

atau


2. hak

untuk

mendapatkan jaminan

Deklarasi

yang

sangat

mendukung

perkawinan dengan

perempuan.

orang asing tidak

Undang-undang Pemilihan Umum

secara

2004 dibuka kesempatan agar

otomatis

kedudukan Akhirnya,

dalam

mengubah

perempuan

kewarganegaraanny

menduduki

a

rakyat (Budihardjo, 1997 : 258).

atau

dipertimbangkan 30%

kursi

wakil

menghilangkan

Secara

kewarganegara-

perempuan

annya.

naskah, dapat dijelaskan melalui yang

sama

dengan

pria

berkenaan

dengan

penentuan

umum

hak

Indonesia

kaum dalam

boks berikut : 1) 1945: Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 2) 1958: Undang-Undang No. 68

kewarganegaraan

Tahun 1968, Konvensi Hak

anak-anak mereka.

Politik Perempuan

konteks

kedudukan

Wina

bahwa

3. hak

Dalam

1993, Indonesia telah menerima

Indonesia,

perempuan

secara

3) 1984: Undang-Undang No.7 Tahun

1984,

Konvensi

formal cukup kuat sebab banyak

Penghapusan Segala Bentuk

ketentuan dalam berbagai undang-

Diskriminasi

undang serta peraturan-peraturan

(CEDAW)

lain yang memberi perlindungan yuridis

padanya.

Selain

itu,

Indonesia pun telah meratifikasi

Wanita

4) 1993: Deklarasi Wina, Pasal I/18 5) 1998: S.K Presiden No. 181,

dua perjanjian, yaitu perjanjian

Komisi

mengenai hak politik perempuan

Kekerasan

terhadap

(Convention on the Political Right

Perempuan

(Komnas

of

Perempuan) didirikan

Women)

mengenai

dan

perjanjian penghapusan

Diskriminasi terhadap perempuan

Nasional

Anti

6) 2002: Protocol dari CEDAW ditandatangani

(CEDAW). Kemudian pada tahun


| 257

7) 2003: UNdang-Undang No.

pendidikan keahlian teknik

12, Pemilihan Umum, Pasal

tinggi dan segala macam jenis

65

pelatihan

kejuruan;

Pengikutsertaan c.

Hak

Ekonomi,

Sosial

Dan

pengajar

Budaya. Kampanye hak ekonomi, sosial

dan

budaya

dalam

ujian,

gedung dan peralatan sekolah

global baru dilakukan tahun 1990-

Penghapusan

an. "Konstruksinya juga masih

streotip

rumit,"

laki-laki

yang

ditangkap

oleh

standar

kualifikasi yang sama, serta yang

paling tidak begitulah

staf

dengan

perjuangan hak asasi manusia

pesan

berkualitas

sama;

konsep

mengenai dan

yang

peranan

perempuan

dalam segala tingkatan dan

sebagian aktifis perempuan seperti

bentuk

Arimbi

kesempatan yang sama dalam

Heroepoetri.

Padahal

pendidikan;

kenyataannya negara tidak saja

kesempatan

lemah dalam melindungi hak-hak

kesempatan yang sama untuk

sipil dan politik namun juga

ikut serta dalam program

dalam memenuhi hak ekonomi,

pendidikan

sosial

termasuk

pendidikan orang dewasa dan

diantaranya hak atas pekerjaan,

pemberantasan buta huruf;

hak atas upah yang layak serta

Pengurangan

hak untuk mengakses pangan,

sekolah pelajar puteri dan

pendidikan dan kesehatan. Secara

penyelenggaraan

umum dalam CEDAW pasal-pasal

untuk

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

perempuan

Perempuan meliputi :

sekolah; berpartisipasi secara

dan

1) Pasal

budaya

10,

Hak

Pendidikan

dibidang

meliputi

mendapatkan

258 |

kurikulum,

pada

:

kesempatan

beasiswa;

kelanjutan,

angka

putus

program

gadis-gadis yang

dan putus

aktif dalam olahraga dan pendidikan memperoleh

jasmani

dan;

penerangan

mengikuti pendidikan baik

untuk menjamin kesehatan,

ditingkat taman kanak-kanak,

kesejahteraan keluarga dan

umum,

keluarga berencana.

teknik

serta


2) Pasal

11,

Hak

dalam

pekerjaan. :

kesehatan

:

untuk

berpartisipasi

3) Pasal 12, hak atas Kesehatan meliputi

meliputi

Pelayanan

termasuk

yang

dalam

perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala

tingkatan;

untuk

berhubungan dengan keluarga

memperoleh

berencana,

atas

dasar

pemeliharaan kesehatan yang

persamaan

antara

laki-laki

fasilitas

memadai,

termasuk

dan perempuan; Pelayanan

penerangan, penyuluhan, dan

yang layak berkaitan dengan

pelayanan

kehamilan, persalinan, dan

berencana; untuk mendapat

masa

persalinan,

manfaat

langsung

memberikan

program

jaminan

sesudah

dengan pelayanan dimana

cuma-cuma perlu,

dengan

untuk

dalam

keluarga dari social;

memperoleh

jenis

segala

pelatihan

dan

memberikan pelayanan cuma-

pendidikan,

cuma dimana perlu, serta

maupun non formal, termasuk

pemberian makanan bergizi

yang

yang cukup selama kehamilan

pemberantasan

dan

fungsional

masa

menyusui

persalinan.

baik

formal

berhubungan

dengan

buta

huruf maupun

penyuluhan isu lainnya; untuk

4) Pasal 13, hak-hak lainnya di

membentuk

kelompok-

bidang Ekonomi dan sosial

kelompok

meliputi : hak atas tunjangan

koperasi supaya memperoleh

keluarga; hak atas pinjaman

peluang yang sama terhadap

bank, hipotek dan lain-lain

kesempatan

bentuk

(pekerjaan

kredit

permodalan

swadaya

dan

ekonomi atau

dan: hak untuk ikut serta

kewiraswastaan);

dalam

kegiatan-kegiatan

berpartisipasi dalam semua

rekreasi, olahraga, dan semua

kegiatan masyarakat; untuk

segi kehidupan kebudayaan.

dapat memperoleh kredit dan

5) Pasal 14, Hak-hak khusus

pinjaman pertanian, fasilitas

untuk perempuan pedesaan,

pemasaran, teknologi tepat


untuk

| 259

guna dan perlakuan sama

pengakuan

pada land reform dan urusan-

walaupun secara eksplisit telah

urusan pertahanan termasuk

mengapresiasi

pengaturan-pengaturan tanah

perempuan,

pemukiman

dan

;

untuk

spesifik belum menyentuh hak-

menikmati

kondisi

hidup

hak perempuan yang berbasis

yang memadai, terutama yang

ajaran-ajaran normativ Islam atau

berhubungan

dengan

lebih baku agama. Untuk tujuan

perumahan,

sanitasi,

penyediaan

listrik,

pengangkutan

ekonomi,

namun

dimaksud

tinjauan

maka

Pada

pembahasan bab ketiga berikut

dan

akan dijelaskan tentang haji wada’

sosial

dan

sebenarnya

hak

perempuan.

budaya bisa

C. Hak-Hak Perempuan

menjadi jalan untuk menekan

Kata hak mengandung arti apa-apa

pelanggaran terhadap perempuan

yang diperoleh seseorang dari pihak

seperti diskriminasi dan kekerasan

lainnya sehubungan dengan apa yang

terhadap perempuan. Indonesia

dikerjakannya, sedangkan yang diperoleh

melalui Komnas Perempuan saat

itu merupakan sesuatu yang baik dan

ini

mempersiapkan

menyenangkan, oleh karena itu dalam

kerangka advokasi hak ekonomi,

perbuatannya itu juga sesuatu yang baik,

sosial dan budaya yang lebih

untuk dirinya sendiri maupun untuk

komprehensif.

orang lain. Hak sesuatu yang diterima

tengah

Berdasar uraian-uraian diatas

dari pihak lain. Kata ”kewajiban” berasal

dapat disimpulkan bahwa, baik

dari bahasa Arab dari akar kata ”wajib”

kovenan Internasional, Deklarasi

(‫)اﻟﻮاﺝﺐ‬

HAM, CEDAW maupun undang-

dilakukan.

undang dasar negara Indonesia

mengandung

dan

peraturan-peraturan

berbuat terhadap pihak lain, baik karena

pemerintah secara konstitusional

hak yang diterimanya dari pihak lain itu

telah

hak-hak

atau karena melakukan sesuatu terhadap

baik.

pihak lain. Kewajiban adalah sesuatu

mengapresiasi

perempuan

260 |

hak-hak

dan kaitannya dengan hak-hak

dipenuhinya

perempuan

ini

air,

komunikasi. Dengan

yang

konstitusional

secara

berarti

sesuatu

Dalam arti

yang

bahasa

mesti

Indonesia

”keharusan”

untuk


yang harus ditunaikan yang biasanya

hidupnya (Al Badr, t.t., 12). Ia tercipta

memberatkan

yang

sejatinya dari seorang laki-laki supaya hal

memikulnya. Dengan begitu kata ”hak”

itu lebih menunjukkan secara mendalam

mengandung

akan keserupaan dan lebih merekatkan

kepada arti

pihak

yang

berlawanan

dengan ”kewajiban”. Secara Etimologi kata Perempuan

hubungan dan kedekatan, juga

untuk

mewujudkan

antara

kasih

dalam bahasa Arab merupakan proses

keduanya

pembentukan

kata

dalam sebaik-baik bentuk (performen).

menunjukkan

jenis perempuan yang

Berdasarkan ulasan di atas dapat

berasal dari ”‫ ” اﻟﻤﺮء‬apabila ditambahkan

disimpulkan bahwa perempuan secara

ta marbuthah (‫ ) ة‬akan menjadi " ‫“ اﻡﺮأة‬

kodrati penciptaan merupakan mitra laki-

atau ‫ َﻡﺮَة‬. kata ini tidak memiliki bentuk

laki

plural dari (‫ ) اﻡﺮأة‬tetapi bentuk pluralnya

peluang untuk bisa bekerjasama secara

menjadi ‫ ﻥﺴﺎء‬dan ‫ﻥﺴﻮة‬. Perempuan sering

positif dengan laki-laki dalam meraih

disebut

‘wanita’.

kebahagiaan dan ketenteraman hidup.

Panggilan ini lazim dipakai di negeri kita.

sebagai makhluk Allah dan eksisitensinya

seperti darma wanita, karya wanita,

sebagai manusia perempuan seperti juga

wanita karir, korp wanita, wanita Islam

laki-laki memiliki seperangkat hak yang

dsb.

melekat pada dirinya sebagai anugrah

dengan

Kata-kata

benda

panggilan

“wanita”

untuk

(bhs.Sans),

(laki-laki

sayang

dan

memiliki

dan

perempuan)

keserupaan

dan

berarti lawan dari jenis laki-laki, juga

dari

diartikan perempuan. Kata “empu” (yang

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

terdapat pada kata perempuan) berasal

Negara, hukum pemerintah dan setiap

dari jawa kuno, berarti raja, orang

orang demi perbandingn harkat dan

pilihan, ahli yang pandai, pintar dengan

martabat manusia.

segala keutamaan yang lain (Abidin,

Dalam

Tuhan

dan

tataran

wajib

realita

dihormati,

hak-hak

2001 : 32). Dari beberapa arti diatas telah

perempuan untuk diperlakukan secara

mengindikasikan

perempuan

baik dan bermartabat sering diabaikan

memiliki banyak peran yang secara

oleh komunitas manusia lain (baca: laki-

tersirat telah mensejajarkannya dengan

laki),

laki-laki. Abdurrozaq bin Abdul Muhsin

tindakan kekerasan terhadap perempuan.

al-Badr mengatakan, perempuan adalah

Kekerasan merupakan sebuah tindak

makhluk Allah yang diciptakan sebagai

sosial yang merujuk pada kewajiban atau

mitra

sebuah tindak sosial dan tanda maskulitas

bagi

bahwa

seorang

laki-laki

dalam

sehingga


melahirkan

berbagai

| 261

yang

ditanamkan

dalam

budaya,

perempuan.

Fenomena

ketidakadilan

diperaktekkan secara luas, dan secara

gender itu paling tidak meliputi (1)

keseluruhan seringkali kebal dari hukum.

marginalisasi perempuan baik di rumah

Kekerasan yang teridentifikasi dalam

hingga di tempat kerja, maupun di dalam

catatan Samitra Abhaya KPPD 2000-

bidang kehidupan bermasyarakat lainnya.

2001 misalnya, merilis jenis kekerasan

Proses

yang teridentifikasi terdapat 95 korban

pemiskinan ekonomi perempuan; (2)

yaitu:

%),

subordinasi terhadap perempuan karena

penganiayaan ringan dan berat (45,27%),

ada anggapan bahwa perempuan itu

pengusiran paksa (2,11%), penjualan

irrasional, emosional, maka ia tidak bisa

Isteri (2,11%), pemutusan

hubungan

memimpin dan oleh karena itu harus

(cerai)

poligami,

ditempatkan pada posisi yang tidak

selingkuh (9,48%), tidak memberi nafkah

penting; (3) streotipe yang merugikan

(1,06%), ancaman, terror, kata-kata kasar

kaum perempuan misalnya asumsi bahwa

(1,06%),

(16,85%),

mereka suka dandan dan itu untuk

perkosaan (2,38%). Sementara pelaku

menarik perhatian lawan jenis sehingga

teridentifikasi 84 orang pelaku terdiri dari

menimbulkan kekerasan seksual; (4)

anak (2,38%), bapak, orang tua (4,76%),

berbagai bentuk kekerasan menimpa

mantu,cucu

perempuan baik fisik maupun fsikologis,

janji

palsu

sepihak

(15,79

(1,06%),

pembunuhan

mantu,

isteri

(2,38%),

marginalisasi

berakibat

pada

majikan (1,19%), pacar (25,78%), suami

karena

(44,05%), anggota keluarga lain (1,19%).

perempuan itu lemah; (5) pembagian

Dan usia korban data teridentifikasi 95

kerja secara seksual yang merugikan

orang terdiri dari dibawah 18 tahun

kaum perempuan, misalnya perempuan

(6,32%), 19-30 tahun (50,53%), 31-40

hanya cocok dengan pekerjaan domistik,

tahun (17,90%), 41-50 tahun (7,37%) di

oleh sebab tidak pantas melakukan

atas 50 tahun (4,21%) dan tidak jelas

pekerjaan

(13,69%) (Komnas, 2000 : 14).

Akibatnya perempuan terkurung dalam

Lebih jauh bahwa Akhir abad kedua puluh muncul kesadaran yang

adanya

publik

anggapan

seperti

bahwa

laki-laki.

ruang dan wawasan yang sempit (Fakih, 1996 : 11).

tinggi bahwa selama ini telah banyak terjadi dan berlangsung diskriminasi dan ketidakadilan inequalities)

262 |

gender yang

menimpa

D. Munculnya Feminisme

(gender

Melihat fenomena seperti diatas

kaum

muncullah para feminis yaitu mereka


yang sadar akan adanya ketidakadilan

perempuan

gender yang menimpa kaum perempuan

hak pilihnya dalam pemilu. Bukan

baik dalam keluarga maupun masyarakat

hanya itu, kaum feminis juga juga

dan melakukan tindakan yang sadar

berhasil

untuk mengubahnya (Ilyas, 1997 : 42).

kepemilikan bagi kaum perempuan,

Gerakan-gerakan kaum Feminis ini juga

kebebasan reproduksi yang lebih dan

sebagai respons atas kesadaran bahwa

akses yang lebih besar dalam bidang

hak-hak mereka telah banyak terabaikan

pendidikan dan profesional.

berhasil

mendapatkan

memenangkan

hak

dalam lintas sejarah isu-isu feminise telah lama eksis dalam berbagai graduasi perjuangan

dan

2. Feminis Gelombang Kedua

platformnya.bisa

Pada

tahun

1949

ditandai

disebutkan diataranya sebagai berikut

dengan munculnya publikasi dari

(Kania, 2010 : 43)

Simone de Beauvoir yang berjudul The Second Sex. Dalam buku ini dia berargumen bahwa perbedaan gender

1. Feminis Gelombang Pertama Ditandai

publikasi

bukan berakar dari biologi, tetapi

Mary Wollstonecraft yang berjudul

memang sengaja diciptakan untuk

“Vindication

memperkuat

Women”

dengan of

tahun

the

Rights 1792.

of Dia

kaum

penindasan

perempuan.

terhadap

Bagi

feminis

mendeskripsikan bahwa kerusakan

gelombang ke-2 kesetaraan politik

psikologis dan ekonomi yang dialami

dan

perempuan

mengakhiri

disebabkan

oleh

hukum

tidak

cukup

penindasan

untuk

terhadap

ketergantungan perempuan secara

kaum

ekonomi

dan

pandang mereka, penindasan sexist

peminggiran perempuan dari ruang

tidak hanya berakar pada hukum dan

publik. Perhatian feminis gelombang

politik, tetapi penyebabnya adalah

pertama adalah memperoleh hak-hak

penanamannya pada setiap aspek

politik dan kesempatan ekonomi

kehidupan sosial manusia, termasuk

yang setara bagi kaum perempuan.

ekonomi, politik dan perencanaan

Feminis

bahwa

sosial, serta norma-norma, kebiasaan,

perempuan memiliki kapasitas rasio

interaksi sehari-hari dan hubungan

yang

personal. Feminis gelombang ke-2

kepada

laki-laki

berargumentasi sama

dengan

laki-laki.

Akhirnya, pada pada tahun 1920,

juga

perempuan.

mulai


Dalam

menggugat

sudut

institusi

| 263

pernikahan, motherhood, hubungan

Nabi

lawan

adanya konsep Hak Asasi Manusia

jenis

(heterosexual

SAW.

telah

membuktikan

relationship), sexualitas perempuan

yang

dan lain-lain. Mereka berjuang keras

manusia.

untuk mengubah secara radikal setiap

perlindungan

aspek dari kehidupan politik dan

perempuan dalam khutbah haji wada’

pribadi.

Nabi

berbasis

ideal

moral

aktualisasi

Kedua, terhadap

SAW.

bagi

hak-hak

hendaknya

dipahami

dengan tetap memperhatikan konsep kemitrasejajaran antara laki-laki dan

3. Feminis Gelombang Ketiga Dimulai pada tahun 1980 yang

perempuan, dengan memahami bahwa

menginginkan keragaman perempuan

peran dan kewajiban natara laki-laki

atau keragaman secara umum, secara

(suami)

khusus dalam teori feminis dan

terbentuk secara alami sesuai dengan

politik.

kodratnya,

Sebagai

berwarna

contoh

dipertahankan

kulit

dan

perempuan

dan

ada

(isteri)

juga

yang

ketika

terbentuk dari konstruk sosial budaya

dahulu pengalaman, kepentingan dan

yang bisa berubah sesuai dengan

perhatian mereka tidak terwakili oleh

zamnnya. Ketiga, pandangan tentang

feminis

yang

HAM khususnya yang terkait dengan

didominasi oleh oleh wanita kulit

relasi antara suami dan Isteri dalam

putih

Sebagai

islam tidak semata-mata berorientasi

perempuan

pada antroposentris semata namun

kulit putih kelas menengah berbeda

lebih kepada Teosentris dan inilah

secara signifikan dengan penindasan

yang membedakan dengan konsep

yang yang dialami oleh perempuan

HAM global. Keempat, relevansi

kulit hitam Amerika. Ketertindasan

khutbah

perempuan

perlindungan

gelombang kelas

contoh,

ke-2

menengah.

ketertindasan

heterosexual

berbeda

haji

wada’ terhadap

dengan hak-hak

dengan ketertindasan yang dialami

perempuan

oleh kaum lesbi dan lainnya.

dimaknai adanya konsep mitra sejajar

secara

umum

bisa

yang proporsional dan upaya proteksi terhadap

Penutup Berdasarkan uraian-uraian si atas, kesimpulan

dalam

penelitian

ini

adalah: Pertama, Khutbah haji wada’

264 |

problem-problem

kemasyarakatan. temuan

adanya

Keenam, relevansi

sosial dengan dari

kandungan khutbah haji wada’ dengan


kebutuhan

masyarakat

saat

ini

Telaah Ma’ani al –Hadits tentang

menunjukkan sisi universalitas Islam

ajaran

yang selama ini banyak diragukan atau

Temporal

digugat oleh sebagian kalangan.

Bulan Bintang.

Islam dan

yang

Universal,

Lokal,

Jakarta:

Khalafullah, Muhammad A., 2002, alQur’an Bukan Kitab Sejarah Seni,

DAFTAR PUSTAKA

Sastra dan Moralitas Dalam Kisah, Ali, Nizar, 2011, Memahami Hadits Nabi Metode

dan

Pendekatannya,

Yogyakarta : IDEA Press. -------------,

“Konsep

Ummah

dalam

Al-jamiah No. 50.

Jakarta:

Paramadina. Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LKiS. Majid,

Arief, Abd. Salam, 2010, "Piagam Madinah

Sebagai

Konstitusi

Menjadi

Landasan

Kehidupan

Jurnal

Miswari,

Mahfudz, Sahal, 2001, Fikih Perempuan

Piagam Madinah”, dalam Jurnal

Bermasyarakat,"

terj.Zuhairini

Ulama,

Vol. III, No. 1.

Abdul,

2007,

Pembelajaran

Perencanaan

Mengembangkan

Standar kompetensi Guru, Bandung : Remaja Rosda Karya. Muhsin,

Amina

Wadud,

Inside the

Gender Jihad, Women’s Reform in

Asa, Syu’bah, 2007, “HAM dalam Kajian Khutbah Haji Wada’” dalam Islam,

Islam Nahlawi,

Abdurrahman

An-,

1995,

HAM, dan Keindonesiaan Refleksi

Pendidikan dirumah, sekolah dan

dan Genda Aksi Untuk Pendidikan

masyarakat, Jakarta: Gema Insani

Agama, (ed.), Fajar Riza Ul Haq

Press

dan

Endang

Tirtana,

Jakarta:

Ma’arif Institute. Baharuddin, 2007, Teori Belajar Dan Pembelajaran, Yogjakarta: Arruz Media Hasan, Chalijah, 1994, Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan, Surabaya: Al Ikhlas. Ismail, M. Syuhudi, 2009, Hadits Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual

Nasution, Khoruddin, 2009, Pengantar Studi Islam, Yogyakarta: Tazaffa ACAdeMIA. Pulungan, Suyuthi, 2002, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta: Rajawali Press. Qasimiy, Muhammad Jamaluddin al-, 2004, Qawâidu at-TahdĨtsi Min Funȗni

Musthalahi

al-Hadĩtsi,

Kairo : Dar al-‘Aqìdah.


| 265

Rahman,

Hannah

(Haifa),

1989,

dan Genda Aksi Untuk Pendidikan

“Pertentangan Antara Nabi dan

Agama, (ed.), Fajar Riza Ul Haq

Golongan Oposisi di Madinah”,

dan

dalam Jurnal INIS (Indonesian

Ma’arif Institute.

Netherlands Cooperation in Islamic Studies),

Pandangan

Barat

Santoso, Fattah, 2007, “Islam dan Hak Manusia”,

dalam

Islam,

HAM, dan Keindonesiaan Refleksi

266 |

Tirtana,

Jakarta:

Slameto, 2003, Belajar dan FaktorFaktor Yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka cipta.

Terhadap Islam Lama. Asasi

Endang

Suryabrata, Sumadi, 2004, Psikologi Pendidikan,

Jakarta

:

Raja

Grafindo.


PEREMPUAN DALAM SYARIAT ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Recommend Documents