GUBERNUR PAPUA SAMBUTAN GUBERNUR PAPUA PADA PEMBUKAAN DIKLAT PENGELOLAAN ASET DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TANGGAL, 19 OKTOBER 2016 DI JAYAPURA Yth. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI; Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua; Para Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua; Para Widyaiswara/Fasilitator; Undangan dan Panitia, serta Peserta Diklat yang berbahagia. Syaloom, Salam Sejahtera untuk kita semua, Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarohkatu.
1
Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan kasih dan kemurahan-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Acara Pembukaan Diklat Pengelolaan Aset Daerah dan Penatausahaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, dalam keadaan sehat walafiat.
Hadirin yang saya hormati, Aset Daerah merupakan aspek yang sangat fundamental bagi suatu Pemerintah Daerah, dikarenakan aset daerah merupakan pilar utama sebagai pendapatan asli daerah dan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai/atau dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah karena memiliki manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi layanan publik kepada masyarakat. Hadirin yang berbahagia,
2
Pengelolaan aset daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi: Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindatanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Melihat tahapan-tahapan tersebut, tentu sudah diatur dengan sangat lengkap dan sistematis. Namun masih saja terjadi permasalahan dalam pengelolaan aset. Dalam perencanaan dan penganggaran sering dianggarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan karena adanya kepentingankepentingan tertentu, pengadaan yang tidak melalui mekanisme yang tepat sehingga rawan terjadi korupsi, belanja pemeliharaan yang sering difiktifkan, dan penghapusan yang tidak dilakukan dengan membuat jurnal dalam perspektif akutansi. Hadirin yang berbahagia, Demikian halnya dengan penatausahaan keuangan daerah. Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan Daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada 3
akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Penerapan otonomi seutuhnya membawa konsekwensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, ekomis, efisien, efekstif, dan akuntabeil. Dengan demikian, dalam konteks Pemerintah Daerah dan sejalan dengan Otonomi Daerah, maka Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan mengharapkan agar penatausahaan keuangan daerah dan pengeloaan aset daerah dapat dilakukan secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Untuk itu, dibutuhkan Sumber Daya Aparatur yang profesional, berkualitas, kompeten, dan memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Diharapkan melalui Diklat ini membentuk pengelola aset daerah dan penatausahaan keuangan daerah yang profesional yang dapat mendukung terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Peserta Diklat dan Hadirin yang berbahagia,
4
Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mohon kepada para peserta untuk bersungguhsungguh mengikuti seluruh rangkaian Proses Pembelajaran dengan baik, agar saudara-saudara memiliki kompetensi sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendukung terciptanya birokrasi Pemerintah Provinsi Papua yang kuat dan bersih menuju tercapainya Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Kepada Tim Fasilitator/ Widyaiswara dapat memberikan yang terbaik dalam Penyelenggaraan Diklat ini, sebab kontribusi saudara dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini merupakan bagian dari pembangunan Tanah Papua. Kepada Panitia Penyelenggara, agar memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada peserta, dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal agar Diklat ini dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Diklat Pengelolaan Aset Daerah dan Penatausahaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. 5
GUBERNUR PAPUA
LUKAS ENEMBE, SIP, MH ACER2/SCN-AN-DR/DIKLAT PENGELOLA ASET 2016
6
GUBERNUR PAPUA SAMBUTAN GUBERNUR PAPUA PADA PEMBUKAAN KONGRES DAERAH I ASPEKNAS TANGGAL, 19 OKTOBER 2016 Yth. Ketua DPR Papua; Anggota FORKOPIMDA Provinsi Papua; Ketua LPJK Provinsi Papua; Ketua DPP ASPEKNAS; Undangan dan Hadirin yang berbahagia. Shaloom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamu’alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh.
1
Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk hadir pada acara Pembukaan Kongres Daerah I ASPEKNAS pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, Pentingnya peranan jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur, mendorong kita untuk melakukan pembinaan dengan sungguh-sungguh. Pembinaan itu, kita lakukan, tidak saja kepada perusahaan jasa konstruksi, tetapi juga kepada pengguna jasa dan masyarakat. Semua pihak yang terlibat dan berkepentingan, haruslah memahami dengan sungguh-sungguh segala tugas, fungsi serta hak dan kewajibannya. Dengan pemahaman itu, jasa konstruksi kita akan tumbuh sehat. Sektor konstruksi itu sangat penting. Pembangunan infrastruktur, kita ketahui juga sangat penting, karena disamping menggerakan perekonomian termasuk perekonomian lokal, juga memberikan manfaat bagi masyarakat karena bisa menggunakan infrastruktur itu dengan baik. Jasa konstruksi, mampu memberikan kontribusi sekitar 6% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), dan menyerap tenaga kerja sekitar 5% dari angkatan kerja tahun 2010. Angka pengangguran di negeri kita masih tergolong tinggi, tahun lalu pengangguran terbuka berjumlah 11 juta, akhir tahun ini turun menjadi 10 juta, makin
2
baik tetapi masih tergolong tinggi. Sedangkan tiap tahun ada angkatan kerja baru yang mencari pekerjaan sebesar 1,5 juta manusia. Pekerjaan kita, tugas kita adalah mengurangi pengangguran terbuka tersebut. Hadirin yang berbahagia. Berdasarkan data Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan bahwa dari semua tenaga kerja di bidang konstruksi, jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia hanya mencapai 6,3 juta orang. Dari jumlah itu, hanya 10 persen tenaga ahli, 30 persen tenaga terampil, dan 60 persen tenaga kerja nonterampil. Pada tahun 2016 hanya sekitar 125.000 tenaga ahli yang memiliki sertifikat dan 380.000 orang tenaga kerja terampil yang bersertifikat. Sementara yang lainnya tidak memiliki sertifikat. Badan Pembinaan (BP) Konstruksi juga menargetkan akan menciptakan 378 juta tenaga kerja terampil atau 60 persen dari total tenaga kerja konstruksi pada 2017 mendatang. Upaya yang dilakukan antara lain mengadakan pelatihan atau kerja sama dengan asosiasi konstruksi, perusahaan, serta perguruan tinggi negeri dan swasta. Hadirin yang berbahagia.
3
Kualitas konstruksi yang unggul sangat tergantung kepada kualitas sumber daya manusia pelaksana konstruksi tersebut. Sehingga peningkatan kompetensi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil mutlak diperlukan. Kalau dalam sebuah tender, sebuah badan usaha menang, itu bukan karena kebijakan yang proteksionis, tetapi memang dia memiliki daya saing yang baik karena unggul, dan dalam kompetisi itu berhasil. Saya yakin lembaga yang mengelola jasa konstruksi ini terus berbuat dan berbuat yang terbaik, agar ke depan keunggulan kita di bidang jasa konstruksi makin tinggi.
Kita tidak ingin ada pihak yang dirugikan. Kita juga tidak ingin ada perizinan yang dilanggar. Kita sama-sama tidak menginginkan ada proyek infrastruktur yang mengancam keselamatan jiwa dan harta benda, karena kesalahan perencanaan dan kesalahan konstruksi. Kita menyadari bahwa pembinaan jasa konstruksi, bukanlah pekerjaan yang ringan. Pembinaan ini, tentu saja harus melibatkan semua pihak. Untuk itu, diperlukan semacam blue print (cetak biru) pembinaan jasa konstruksi agar setiap stakeholder dapat memahami dan melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu, untuk dapat bersaing di pasar global, badan usaha jasa konstruksi nasional juga harus mengembangkan diri menjadi badan usaha yang produktif, terintegrasi, dan efisien serta ditunjang kualitas tenaga kerja yang ahli dan terampil. Hadirin yang saya hormati.
4
Dengan adanya Kongres ini diharapkan ASPEKNAS dapat menampung aspirasi-aspirasi yang berkembang, menghasilkan pemikiran-pemikiran yang cerdas dan mampu mengembangkan potensi yang tepat dan efektif agar dapat menghadapi tantangan ke depan yang tidak ringan. Kepada seluruh peserta Kongres Daerah I saya mengucapkan selamat berkongres, semoga musyawarah ini dapat menghasilkan yang terbaik untuk kemajuan Jasa Konstruksi tanah air pada umumnya dan Papua pada khususnya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya, dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Kongres Daerah I ASPEKNAS dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terimakasih. Tuhan memberkati. GUBERNUR PAPUA,
LUKAS ENEMBE, S.IP, MH
Hp/SCN-AN-MT/KONGRES DAERAH I ASPEKNAS
5
GUBERNUR PAPUA SAMBUTAN GUBERNUR PAPUA PADA KUNJUNGAN PRESIDEN RI TANGGAL, 18 OKTOBER 2016 DI DEKAI Yth. Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo beserta Ibu Negara, Hajjah Iriana Joko Widodo; Para Menteri Kabinet Kerja RI; Anggota FORKOPIMDA Provinsi Papua; Bupati Yahukimo; Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Yahukimo; Hadirin dan Undangan yang berbahagia. Syaloom,
Salam Sejahtera untuk kita semua, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas ijin dan perkenaan-Nya, hari ini kita berada di Dekai Ibukota Kabupaten Yahukimo, dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo. Bapak Presiden yg kami hormati, Dapat kami laporkan bahwa tingkat kemahalan harga merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah di Provinsi Papua. Indeks Kemahalan Kontruksi Papua masih sangat tinggi, mencapai 247,92. Indeks Kemahalan Kontruksi Tertinggi di Kabupaten Puncak yang mencapai 449,72 dan terendah Kabupaten Jayapura mencapai 131,25. Kondisi ini telah menempatkan Papua menjadi daerah 2
dengan tingkat kemahalan yang paling tinggi di Indonesia. Penyebab utama tingkat kemahalan tersebut karena kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur khususnya transportasi. Beberapa daerah di wilayah pegunungan hanya mengandalkan transportasi udara dengan armada pesawat berukuran kecil, karena lapangan terbang yang jumlahnya mencapai lebih kurang tiga ratusan, berukuran kecil dan hampir seluruhnya belum memenuhi syarat standar kelayakan penerbangan. Bapak Presiden dan Hadirin yang kami hormati, Kebijakan Pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur, kami anggap sebagai pilihan yang tepat, apalagi jika Papua mendapatkan porsi yang signifikan. Pembangunan beberapa bandara berstandar yang dilakukan Pemerintah di Provinsi Papua, antara lain : Bandara Sentani, Bandara Moses Kilangin, Bandara Mopah, Bandara Wamena, Bandara Wanggar dan Bandara Nop Goliat, merupakan bukti upaya Pemerintah bersama Pemerintah Daerah secara 3
sungguh-sungguh dalam menyelesaikan pembangunan di Provinsi Papua.
persoalan
Peresmian Bandara Nop Goliat, Dekai, Kabupaten Yahukimo ini merupakan bandara yang kedua yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden, setelah bandara Wamena di Kabupaten Jayawijaya. Keberadaan bandara-bandara tersebut, akan mendukung kelancaran transportasi arus manusia dan barang pada wilayah pegunungan Papua, yang diyakini akan mempengaruhi perekonomian di wilayah tersebut. Pada kesempatan kunjungan Bapak Presiden kali ini juga memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat di wilayah pegunungan Papua, yang sejak puluhan tahun mengalami kesulitan atas pemenuhan bahan bakar minyak, baik karena kelangkaan atau tidak ada, maupun karena kemahalan harganya yang tidak dapat dijangkau masyarakat. Kebijakan Penetapan Satu Harga BBM di Papua, melalui Pesawat khusus pengangkut BBM di wilayah Pegunungan Papua, merupakan suatu terobosan pembangunan yang patut 4
diapresiasi. Program ini tentunya sangat membantu masyarakat dan menjawab keinginan dan harapan masyarakat selama ini. Kini masyarakat di wilayah pegunungan Papua dapat memperoleh bahan bakar minyak dengan harga yang terjangkau, yang sekaligus dapat menekan laju inflasi, tingkat kemahalan harga dan kesenjangan wilayah. Bapak Presiden yang kami hormati, Dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Pemerintah Provinsi Papua telah meluncurkan program GERBANGMAS (Gerakan Bangkit Mandiri Sejahtera) yang antara lain difokuskan pada perwujudan Generasi Emas, melalui kegiatan prioritas peningkatan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta jaminan seribu hari kehidupan. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan prioritas Program Strategi Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (PROSPEK), pengwilayahan komoditas unggulan dengan prinsip tanam, petik, olah, jual. Serta pengembangan infrastruktur dasar, terutama 5
air bersih dan sanitasi, energi listrik, dan perumahan. Program ini pada tahap awal telah dilaksanakan di 15 kabupaten. Sebagai salah satu wujud dari program ini, adalah pemberian makanan tambahan bagi bayi, dan anak usia dini, yang merupakan bagian dari program Generasi Emas. Oleh karena itu kami menyambut baik pencanangan pemberian makanan tambahan yang dilakukan hari ini, karena bersinergi dengan program GERBANGMAS. Diharapkan sinergitas tersebut dapat semakin ditingkatkan. Bapak Presiden yang kami hormati, Perhatian Bapak Presiden yang begitu besar untuk Papua, memberikan keyakinan kepada kami bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti pembangunan Provinsi Papua dapat disejajarkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak Presiden untuk meresmikan dan Bandara Nop Goliat dan pesawat pengangkut BBM untuk wilayah pegunungan 6
tengah Papua, serta makanan tambahan.
mencanangkan
pemberian
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita dalam mewujudkan kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.
GUBERNUR PAPUA,
LUKAS ENEMBE, SIP. MH. HP/scn-an-dj/Kunjungan Presiden RI di Dekai.
7
GUBERNUR PAPUA SAMBUTAN GUBERNUR PAPUA PADA ACARA PELANTIKAN DAN DIES NATALIS KE – XV DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN CENDEKIAWAN AWAM KATOLIK PAPUA PERIODE 2016 – 2020 TANGGAL, 19 OKTOBER 2016 DI JAYAPURA Yth. Anggota FORKOPIMDA Provinsi Papua; Uskup Keuskupan Jayapura, Leo Labaladjar OFM; Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Papua; Ketua Umum ICAKAP; Panitia Pelaksana; Undangan dan Hadirin yang berbahagia. Syaloom, Salam sejahtera bagi kita semua.
1
Pujian dan syukur serta hormat patut kita naikkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab atas kasih dan pertolonganNya, kita semua diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri Pelantikan Pengurus Baru dan Dies Natalis Ke – XV Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Papua Periode 2016 – 2020 pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, Pemuda identik sebagai generasi penerus bangsa yang merupakan pilar atau tulang punggung bangsa dan majunya organisasi. Karena itu, peran generasi penerus amatlah besar dalam memajukan organisasi di tanah ini. Dalam konteks seperti ini, yang dituntut dari pengurus adalah harus memiliki semangat yang pantang menyerah dalam menghadapi segala sesuatu, beriman dan cerdas serta memiliki dedikasi, loyalitas, dan rasa terpanggil sebagai generasi penerus yang mau bekerja membangun Papua. Dewasa ini, ketika dunia memasuki era globalisasi dan modernisasi, banyak generasi muda yang terjerumus dan jatuh kedalam dosa. Pengurus yang baru harus menangkal dengan membuat program untuk melaksanakan kegiatan yang berguna baik di lingkungan ICAKAP maupun di lingkungan organisasi Katolik. Sebagai pemuda dituntut untuk dapat membendung dan menahan diri menggunakan iman sebagai filter yang dapat menempatkan kita di jalan yang benar sehingga sebagai tulang punggung bangsa kita mampu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai generasi penerus. 2
Karena itu, memasuki era baru, era yang dikampanyekan sebagai “era perubahan” saya mengharapkan kepada pengurus ICAKAP yang adalah generasi terdidik dan cerdas dapat dimaknai dengan bijak sehingga kita dapat merasakan tujuan dari perubahan itu untuk menjadi pemimpin yang besar di tanah ini. Hadirin yang berbahagia, ICAKAP jangan memposisikan diri sebagai oposisi atau provokator tapi menjadikan organisasi ini sebagai agen pembaharu yang memiliki dedikasi, loyalitas dan ide-ide cemerlang yang dibarengi dengan sikap dan tingkahlaku yang baik sehingga sebagai generasi penerus kalian dapat meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di tanah Papua. Karena itu, melalui Pelantikan ini, saya percaya dan harapkan kerja keras, semangat serta tekad akan memberikan keberhasilan bagi organisasi ini kedepan karena saudara-saudara akan bertanggung jawab menggerakkan roda organisasi ini kedepan, dengan melahirkan program-program besar yang spektakuler yang sejalan dengan visi dan misi saya dan Saudara Wakil Gubernur yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Sehingga kedepan kita akan berjalan bersama-sama untuk membangun tanah Papua yang kita cintai ini menuju peradaban baru Papua. Saatnya untuk berkarya bagi tanah ini, dan tanah ini sedang menunggu panggilan hatimu untuk dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan masyarakat Papua. Sekali lagi selamat kepada Pengurus baru dan Dies Natalis Ke – XV Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Papua Periode 2016 – 2020, sukses dalam tugas dan tanggung jawabnya. 3
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.
GUBERNUR PAPUA,
LUKAS ENEMBE, SIP. MH.
HP/SCN-AN-DJ/Pelantikan DPP Ikatan Cendekiawan Katolik 2016.
4
GUBERNUR PAPUA SAMBUTAN GUBERNUR PAPUA PADA PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REGIONAL TIPE B WILAYAH ADAT ANIM HA DI KABUPATEN MERAUKE TANGGAL, 18 OKTOBER 2016 Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Merauke; Bupati Merauke; Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Merauke; Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merauke; Para Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke; Para Pimpinan Organisasi Politik, Wanita, Pemuda, dan Lembaga Swadaya Masyarakat; Bapak Uskup Agung Merauke; Para Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Para Insan Pers; Undangan dan Hadirin yang berbahagia. Syaloom. 1
.
Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama, saya mengajak kita semua mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan dan perlindungan-Nyalah kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat, dan dalam suasana yang penuh damai sejahtera. Hadirin yang berbahagia. Hari ini kita memasuki lagi satu hari yang bersejarah dalam perjalanan pembangunan kesehatan di Tanah Papua. Hari ini kita akan menyaksikan peletakan batu perlama Pembanguan Rumah Sakit Rujukan Regional Tipe B di Wilayah Adat Anim-Ha, setelah sebelumnya di tahun ini juga, saya telah meresmikan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan baik itu di Rumah Sakit Rujukan Regional Wilayah Adat Mamta di RSUD Abepura maupun di RSUD Biak sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional Wilayah Adat Saireri. Pilihan Kabupaten Merauke sebagai tempat peletakan batu pertama Rumah Sakit Regional ini, tidak hanya karena perjanjian kerja sama yang telah ditanda tangani oleh saya dengan, Sdr. Drs. Romanus Mbaraka, M.T sebagai Bupati Merauke saat itu, tetapi dukungan penuh yang telah di tunjukan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke termasuk pula Seluruh Pekerja Kesehatan tidak hanya di Dinas Kesehatan kabupaten Merauke maupun RSUD Merauke. Hadirin yang saya hormati, 2
Walaupun telah banyak upaya yang di kerjakan dalam kurun waktu tiga belas tahun pelaksanaan Otonomi Khusus namun dari data-data yang ada menunjukan bahwa derajat kesehatan masyarakat belum menunjukan hasil yang menggembirakan. Sebagai contoh diawal pemerintahan saya dan Wakil Gubernur Klemen Tinal Angka Kematian lbu di Provinsi Papua adalah 575 per 100 ribu kelahiran hidup, namun di tahun 2014 telah turun menjadi 422 per 100 ribu kelahiran hidup. Demikian juga dengan cakupan lmunisasi yang sebelumnya 1,3 persen meningkat menjadi 44,6 persen, Hasil yang dicapai ini masih membutuhkan kerja keras dari kita sekalian. Dan untuk mengejar ketertinggalan itu, maka saya telah menetapkan sejumlah Program Quick Wins bidang kesehatan yaitu : 1. lntergrasi Kartu lndonesia Sehat & Kartu Papua Sehat disemua wilayah adat. 2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan layanan kesehatan terbang, terapung dan kaki telanjang disemua wilayah adat. 3. Pengembangan dan atau pembangunan RSUD Rujukan Regional di 5 Wilayah adat. 4. Pengembangan RSUD Jayapura sebagai RS Rujukan Nasional. 5. Pembangunan RSUD Pratama di 5 Kabupaten. 6. Pembangunan RSU Khusus. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua ditahun 2016, terlihat dengan jelas adanya perbaikan kinerja dari Dinas Kesehatan se Provinsi Papua. Empat Kabupaten di Wilayah adat Animha masuk dalam 10 besar dan hanya 1 kabupaten yang berada di 15 besar kabupaten dari 29 kabupaten/kota se Provinsi Papua. 3
Hadirin yang berbahagia. Penetapan 5 ( lima ) Rumah Sakit Regional baik itu di RSUD Abepura untuk Wilayah adat Mamta, RSUD Biak untuk Wilayah adat Saireri, RSUD Wamena untuk Wilayah Adat Lapago, RSUD Nabire untuk Wilayah adat Mee Pago dan RSUD Merauke untuk Wilayah adat Ha Anim oleh Pemerintah Provinsi Papua selain untuk memperpendek jalur rujukan pasien dari kabupaten kota ke Rumah Sakit Rujukan Provinsi di Jayapura tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan bagi Penduduk Papua khususnya Orang Asli Papua. Untuk itu, sejak tahun 2015 telah dialokasikan dana bersumber Dana Otonomi Khusus sebesar 90 Milyar yang di fokuskan pada penyiapan peralatan medis dan di tahun 2016 sebesar 50 milyar bagi pembangunan fisik. Khusus untuk Rumah Sakit Regional di Kabupaten Merauke akan bertugas untuk menerima rujukan dari kabupaten-kabupaten di Wilayah selatan Provinsi Papua yakni Mappi, Asmat, Boven Digoel dan Merauke sendiri. Oleh karena itu dengan di letakannya batu pertama pembangunan rumah sakit regional ini saya sungguh-sungguh meminta perhatian dari: 1. 2.
Pemerintah Kabupaten yang akan merujuk pasien ke Rumah Sakit Regional untuk dapat melakukan sharing pembiayaan guna percepatan pembangunan rumah sakit ini. Pemerintah Kabupaten Merauke untuk secara aktif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mendapat dukungan pembiayaan baik yang berasal dari dana Otonomi Khusus maupun yang berasal dari APBN. 4
3.
Dinas Kesehatan maupun RSUD Merauke untuk secara terus menerus mempersiapkan akreditasi Rumah Sakit, Sumber Daya Manusia kesehatan tidak hanya kwantitas maupun kualitas agar pada saat peresmian di tahun 2018 semuanya telah tersiapkan.
Hadirin yang berbahagia. Sebelum mengakhiri sambuta ini saya mengajak kita semua pada kesempatan yang sangat baik dan indah ini, agar kita terus mengembangkan kerjasama dan bergandengan tangan, saling mendukung dan menopang, demi kemajuan rakyat kita di seluruh Tanah Papua. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekian dan terimakasih Tuhan memberkati. GUBERNUR PAPUA,
LUKAS ENEMBE, SIP.MH. HP/KARO-SCN-MT/PELETAKAN BATU PERTAMA RS MERAUKE
5
GUBERNUR PAPUA SAMBUTAN GUBERNUR PAPUA PADA PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS TANAH BERSENGKETA BIDANG KEAGRARIAAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TANGGAL, 18 OKTOBER 2016 DI JAYAPURA Yth. Para Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua; Para Narasumber; Peserta Rakornis; Hadirin dan Undangan yang berbahagia. Syaloom, Salam sejahtera bagi kita semua, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya, kita bersama-sama dapat hadir untuk mengikuti acara Pembukaan Rakornis Tanah Bersengketa Bidang Keagrariaan Tahun 2016 bersama-sama dengan Instansi Teknis Tingkat Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura. 1
Saya menyambut baik Rakornis ini, dengan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Biro Tata Pemerintahan SETDA Provinsi Papua yang telah mampu menterjemahkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Papua yakni: Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera, melalui Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Tanah Bersengketa Bidang Keagrariaan Tahun Anggaran 2016. Hadirin yang berbahagia, Dari sudut pandang geografis maupun demografis bahkan pengalaman, telah menunjukan bahwa Papua ini, mengandung potensi perpecahan. Saya menyadari bahwa tidaklah mudah untuk mengatasi sengketa pertanahan di Provinsi Papua tanpa adanya koordinasi dan kerjasama yang baik. Karena itu rapat koordinasi yang kita laksanakan pada hari ini, bertujuan untuk menghimpun data dan informasi yang akurat tentang langkah-langkah penanganan sengketa pertanahan di Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi dan Kota Jayapura, dalam upaya menyikapi serangkaian permasalahan pertanahan yang akhir-akhir ini marak di suarakan oleh komunitas masyarakat adat, khususnya terkait dengan sabotase klaim yang terjadi atas lokasi tanah-tanah bersertifikat milik Pemerintah Provinsi Papua, yang secara fisik tersebar di Kabupaten/Kota setempat. Hasil rapat koordinasi ini akan dihimpun untuk diproses menjadi Peraturan Gubernur Papua Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Provinsi Papua. Peserta Rakornis yang saya hormati, Bidangan lokasi tanah dimaksud diantaranya adalah luasan lokasi tanah Kampus IPDN di Distrik Maribu Tua dan Lokasi Tanah Transito di Kabupaten Jayapura, Luasan Lokasi Tanah Minyak Perindagkop dan Lokasi UPT Kantor Samsat Provinsi Papua di Kabupaten Keerom, Luasan lokasi Tanah Kantor UPT Samsat PEMDA Provinsi Papua di Kabupaten Sarmi dan Lokasi ex Kampus APDN Yoka di Kota Jayapura.
2
Bertalian dengan upaya penyelesaian permasalahan tanah tersebut, perlu saya ingatkan, bahwa pada umumnya tuntutan masyarakat adat lebih berfokus pada 3 (tiga) indikator utamanya antara lain: Tuntutan Ganti kerugian tanah; Salah bayar dan Pembayaran yang masih tersisa. Menurut hemat saya, ketiga indikator inilah yang sering menjadi pemicu timbulnya sengketa atas lahan bersertifikat milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Hal ini, tergambar dari surat sabotase (Klaim kembali Tanah Pemerintah Daerah). Hadirin yang saya kasihi, Dalam menyikapi rangkaian kasus pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan sabotase klaim, hendaknya senantiasa memerlukan pemahaman yuridis maupun fisik sesuai pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Pemilik Tanah adalah pemegang hak atas tanah, atau pemilik benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Sedangkan Surat Tanda Bukti Hak Atas Tanah yang dinamakan Sertifikat. Pengertian Sertifikat menurut pasal (1) angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah Tanda Bukti Pemilikan Tanah. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, kita patut mengakui bahwa tanah-tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua, belum sepenuhnya memiliki sertifikat, namun demikian secara bertahap akan di benahi kelemahan-kelemahan tersebut. Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (1) huruf a secara tegas menyebutkan bahwa yang berhak atas ganti rugi tanah adalah pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, yang dimaksud dengan aspek yuridis dalam proses ganti rugi pemilikan tanah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengamanatkan bahwa Surat Tanda Bukti Hak Atas Tanah dinamakan Sertifikat, yaitu Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan satu kertas sampul yang bentuknya di tetapkan oleh Menteri Pertanahan. 3
Selanjutnya Aspek Fisik antara lain prosesnya dilakukan secara bertahap dengan prinsip teknis geodesi di lapangan, yang ditandai dengan pemasangan pilar-pilar tanda batas tanah. Hal ini dimaksud untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran baik secara yuridis maupun fisik antara pemilikan lokasi tanah bertetangga. Berkaitan dengan itu maka Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tekhnis Penyelesaian Masalah Pertanahan. Dengan berlakunya keputusan ini, dapat dijadikan pedoman teknis dalam pemecahan masalah yang lebih memungkinkan untuk memutuskan mata rantai sengketa yang menjadi akar permasalahan atas tuntutan masyarakat adat terhadap lokasi milik Pemerintah Provinsi Papua di maksud. Hadirin yang berbahagia, Untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di Papua ini, tidaklah semudah kita membalikkan telapak tangan kita, namun demikian hal ini merupakan tantangan bagi saudara- saudara untuk memutuskan mata rantai sengketa yang melilit rangkaian tuntutan masyarakat adat atas tanah bersertifikat milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua tersebut. Namun suatu keberhasilan dapat dicapai, apabila semua jajaran pemerintahan terkait dapat menyatukan persepsi dan kesepahaman untuk mencapai kata sepakat. Sinkronisasi data dan informasi yang diperoleh dari hasil rapat ini, akan di proses menjadi kesepakatan bersama dalam menyiapkan langkah-langkah kerjasama yang lebih berpotensi untuk dijadikan Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua tentang langkah-langkah kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota setempat dalam menangani sengketa pertanahan di Provinsi Papua. Disamping itu, sehubungan dengan peningkatan pelayanan pemerintahan daerah di bidang keagrariaan, maka saudara sebagai abdi masyarakat, di tuntut agar mampu menggali dan menyuarakan segenap aspirasi masyarakat. Saudara harus mampu menghapuskan citra negatif aparatur pemerintah khususnya yang duduk dalam jabatan-jabatan 4
penting pemerintah daerah. Saudara jangan sebagai menara gading yang jauh dan dianggap angker oleh masyarakat, tetapi saudara harus mampu membawa diri sebagai menara api yang senantiasa siap memberikan obor atau petunjuk kepada masyarakat di wilayah kerja saudara. Saya optimis bahwa melalui pendekatan yang demikian, penyelesaian sengketa pertanahan yang sering terjadi di Provinsi Papua ini, akan berangsur-angsur dapat diselesaikan secara tepat, cepat dan tuntas. Hadirin yang berbahagia, Bercermin dari penjelasan yang telah saya sebutkan diatas, maka saya menawarkan 4 (empat) langkah konkrit dan strategis guna meminimalisir permasalahan pertanahan di Provinsi Papua sebagai berikut : 1. Melakukan reinventarisasi terhadap komunitas masyarakat adat yang secara antropologis memiliki hubungan kekerabatan berkaitan dengan hak adat di sekitar lokasi yang bersengketa. 2. Melakukan reinventarisasi terhadap kondisi sosial budaya dan karakteristik masyarakat lokal yang turut memberikan pengaruh yang kuat berdasarkan tipologi daerah. 3. Saya perintahkan kepada SKPD terkait berkoordinasi dengan BPN mengambil langkah-langkah penyediaan sertifikat atas Tanah Pemerintah Provinsi yang belum bersertifikat, agar tidak terjadi sengketa yang berkepanjangan. 4. Diminta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera membentuk Tim Penyelesaian Masalah Pertanahan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan berpedoman pada ke-empat langkah seperti ini, kita terus berupaya menata dan meningkatkan kerjasama dalam membina birokrasi pemerintah daerah secara rasional, efisien,bersih dan berwibawa.
5
Dengan demikian gambaran jelek tentang birokrasi pemerintahan sebagai sumber dari ketidak efisienan dalam menangani sengketa pertanahan di Provinsi Papua secara bertahap pupus dan sirna. Hadirin yang berbahagia, Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.
Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Koordinasi Teknis Bidang Keagrariaan Tahun 2016, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.
GUBERNUR PAPUA
LUKAS ENEMBE, S.IP, MH
6
ACR2/FERRY-DR/RAKORNIS KEAGRARIAAN 2016 buka
7
GUBERNUR PAPUA SAMBUTAN GUBERNUR PAPUA PADA PENUTUPAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS TANAH BERSENGKETA BIDANG KEAGRARIAAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TANGGAL, 18 OKTOBER 2016 DI JAYAPURA Yth. Kepala Biro Tata Pemerintahan SETDA Provinsi Papua; Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua; Para Narasumber; Peserta RAKORNIS Bidang Pertanahan yang datang dari Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keroom, Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura; Undangan dan Hadirin yang berbahagia.
Syaloom, Salam sejahtera bagi kita semua, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1
Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaan-Nya sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti Kegiatan RAKORNIS Tanah Bersengketa Bidang Keagrariaan Provinsi Papua Tahun 2016, yang sebentar lagi akan saya tutup. Saya berharap bahwa sampai saat ini kita semua yang hadir dalam ruangan ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat atas perlindungan, berkat dan anugrah-Nya. Hadirin yang berbahagia, Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, Saya menyampaikan terima kasih kepada para Peserta Rakornis yang telah mengikuti kegiatan ini, dengan penuh ketekunan dalam menerima setiap materi yang disajikan oleh para narasumber. Demikian juga kepada para Narasumber, yang telah memberikan materi dan menerima masukan atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peserta sehingga membuat suasana ruangan berkembang menjadi sebuah diskusi yang semakin menarik. Peserta Rakornis yang saya homati, Sebagaimana telah saya sebutkan pada Pembukaan Rakornis ini, bahwa Rakornis tahun 2016, memiliki tujuan utama yaitu untuk menghimpun data dan informasi yang akurat tentang penanganan sengketa pertanahan di Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi dan Kota Jayapura. Menyikapi serangkaian permasalahan pertanahan yang akhir-akhir ini ramai disengketakan oleh masyarakat adat setempat, maka besar harapan saya bahwa berdasarkan data dan informasi yang telah saudara-saudara rumuskan dalam rakornis ini, akan di proses menjadi Kebijakan Gubernur Papua tentang langkah-langkah kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota untuk menjadi pedoman bersama dalam mengatasi maraknya sengketa pertanahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Papua.
2
Itulah sebabnya, kehadiran saudara-saudara dalam kegiatan ini adalah penting karena tentunya,secara cerdas telah berdiskusi dan saling memberikan masukkan dalam rangka mengintensifkan opini bersama dalam rangka memperkaya rumusan kebijakan tentang langkah-langkah kerjasama antara pihak pemerintah daerah di tingkat Provinsi Papua ini, untuk menyelamatkan asset pemerintah yang terletak diatas lokasi setempat. Disamping itu juga, perlu diperhatikan dampak lingkungan yang memungkinkan dapat dikembangkan menjadi potensi daerah yang bermanfaat untuk menarik investasi daerah setempat. Hadirin yang berbahagia, Pada hakekatnya eksistensi tanah ditentukan oleh kejelasan tanda batas geografis masing-masing bidangan tanah, yang diakui secara yuridis maupun sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka sinkronisasi data bidang pertanahan yang saudara-saudara lakukan dalam Rakornis ini sangatlah penting. Saya katakan penting karena Status kepemilikan tanah berkaitan erat dengan Pembangunan Infrastruktur antar daerah yang di maksud dalam Visi Gubernur Papua yakni Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera dengan berbagai program strategis untuk mempercepat pembangunan Papua. Oleh karena itu, maka saya berpesan agar kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh permasalahan penyelenggaraan tugas pada bidang pertanahan yang hingga saat ini belum sepenuhnya berlangsung secara optimal. Kondisi ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang langkah-langkah kerjasama antara pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota, mengatasi maraknya sengketa pertanahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Papua; 2. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum memiliki regulasi untuk mengsinkronkan program dan kerjasama tentang rencana pengelolaan sumber-sumber keagrariaan untuk menarik investasi daerah dalam meningkatkan PAD masing-masing; Hadirin yang berbahagia, 3
Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang hadir mengikuti kegiatan ini, dan Saya berharap sekembalinya nanti ke daerah masing-masing, kiranya dengan semua materi yang telah di terima melalui kegiatan ini dapat di praktekkan pada tempat tugas di mana saudara bekerja. Selanjutnya, kepada Biro Tata Pemerintahan SETDA Provinsi Papua yang telah melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pertanahan bagi Instansi Tekhnis dan Kabupaten/Kota saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudan dari evaluasi dalam kegiatan ini akan di jadikan pedoman dalam merumuskan kebijakan tentang penanganan sengketa bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Papua yang berlokasi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Rakornis Tanah Bersengketa Bidang Keagrariaan Tahun 2016. dengan resmi saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.
GUBERNUR PAPUA
LUKAS ENEMBE, S.IP, MH
4
ACR2/FERRY-DR/RAKORNIS KEAGRARIAAN 2016 tutup
5
GUBERNUR PAPUA SAMBUTAN GUBERNUR PAPUA PADA ACARA PEMBUKAAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI KABUPATEN / KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2016 TANGGAL, 18 OKTOBER 2016 Yth. Bupati Jayawijaya; Para Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Jayawijaya; Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua; Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya; Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan; Para Narasumber, Peserta dan Hadirin yang saya hormati. 1
Syaloom, Salam sejahtera bagi kita semua. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan rahmatNya sehingga
pada
hari ini kita dapat bersama sama mengikuti acara pembukaan
Sosialisasi dan Advokasi Kota Layak Anak di Kabupaten Jayawijaya. Hadirin yang saya hormati, Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kebijakan pembangunan perlindungan anak
pada dasarnya mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UUD 1945 pasal 28b dan 28c, Pasal 28 b ayat 2 2
menyatakan bahwa
Hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan pasal 28 c ayat 1 menyatakan
Hak anak untuk
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya..Selain itu juga melalui UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu bahwa penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan anak. Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang anak jumlahnya cukup banyak namun implementasinya belum sebagaimana yang kita harapkan. Hadirin yang berbahagia, Salah satu kebijakan perlindungan anak yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu Permeneg PP dan PA Nomor 11 Tahun 2011. Hal ini sebagai dasar untuk mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh Indonesia. 3
Kabupaten / Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan Kabupaten / Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak hak anak. Dengan tujuan untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten / Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Hak Anak (Convention on the rights of Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk Kebijakan, Kelembagaan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak hak anak pada suatu wilayah Kabupaten / Kota. Pemerintah Provinsi Papua telah menindak lanjuti sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 adanya pencanangan Kabupaten / Kota Layak Anak di tiga wilayah antara lain Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Merauke. Hal ini perlu diikuti oleh Kabupaten lainnya salah satunya adalah Kabupaten Jayawijaya. Saya sangat mengharapkan agar Kabupaten ini pun dapat segera mencanangkan sebagai Kabupaten Layak Anak.
4
Untuk itu dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak baik lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Organisasi non Pemerintah dan Organisasi Masyarakat, dunia usaha dan partisipasi masyarakat guna mendukung hal ini. Hadirin yang berbahagia, Sehubungan dengan itu, maka Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jayawijaya menyelenggarakan Sosialisasi dan Advokasi Kota Layak Anak di Kabupaten Jayawijaya Adapun tujuan kegiatan ini adalah membangun pemahaman bersama serta adanya komitmen dari berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan Kabupaten Layak Anak. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun komitmen dan kerjasama dari para penyelenggara pembangunan perlindungan anak baik Pemerintah dan masyarakat.
5
Hadirin yang berbahagia, Karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya mengharapkan para peserta dapat mengikuti kegiatan pada hari ini dengan baik sehingga dapat mendorong terwujudnya Pemenuhan hak anak di Kabupaten Jayawijaya secara khusus dan Provinsi Papua pada umumnya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.
Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa kegiatan
Sosialisasi dan Advokasi Kota Layak Anak di Kabupaten Jayawijaya dengan resmi saya nyatakan di buka. Sekian dan terima kasih, 6
Tuhan memberkati. GUBERNUR PAPUA
LUKAS ENEMBE, SIP, MH
ACER2/SCN-AN-LS/Sosialisasi dan Advokasi Kota Layak Anak 2016 Buka
7
GUBERNUR PAPUA SAMBUTAN GUBERNUR PAPUA PADA ACARA PENUTUPAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI KABUPATEN / KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2016 TANGGAL, 18 OKTOBER 2016 Yth. Bupati Jayawijaya; Para Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Jayawijaya; Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua; Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya; Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan; 1
Para Narasumber dan Peserta; Hadirin dan Undangan yang berbahagia. Syaloom, Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaan dan pertolonganNya kita boleh mengikuti kegiatan sejak pembukaan pagi tadi hingga saat ini tetap dalam keadaan yang prima. Hadirin yang berbahagia, Seperti kita ketahui bersama bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Allah yang harus dijaga dan di lindungi, anak juga merupakan investasi bagi orang tua, bangsa dan negara, tetapi juga merupakan potensi kekayaan dan kesejahteraan.
2
Tugas dan tanggung jawab Orang tua, keluarga dan masyarakat adalah memberikan perlindungan kepada anak sebagai kewajiban yang telah dibebankan kepada kita wajib hukumnya. Demikian pula dengan negara dan pemerintah bertanggung jawab pula dalam menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah. Salah satu strategi yang harus dibangun adalah mengarusutamakan hak anak melalui kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mengacu pada prinsip hak - hak anak. Hadirin yang berbahagia, Melalui pengembangan Kabupaten layak anak ini kita harapkan bahwa sistem pembangunan Kabupaten /Kota dapat mengintegrasikan secara terencana dan menyeluruh tentang pemenuhan hak anak. 3
Untuk itu hal hal yang telah menjadi komitmen bersama dalam pertemuan ini agar dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pihak baik Pemerintah Daerah maupun Lembaga kemasyarakatan sesuai bidang tugas masing -masing. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan, kiranya kegiatan yang dilakukan ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya demi mendukung Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Jayawijaya secara khusus dan Provinsi Papua pada umumnya. Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang telah menfasilitasi terlaksananya kegiatan ini, dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Para Narasumber, Panitia dan seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada saat yang berbahagia ini. 4
Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kota Layak Anak di Kabupaten Jayawijaya dengan resmi saya nyatakan di tutup. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. GUBERNUR PAPUA LUKAS ENEMBE, SIP, MH
ACER2/SCN-AN-LS/Sosialisasi dan Advokasi Kota Layak Anak 2016 Tutup
5
GUBERNUR PAPUA SAMBUTAN GUBERNUR PAPUA PADA ACARA PEMBUKAAN KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN TAHUN 2016 DI KABUPATEN MIMIKA TANGGAL 19 OKTOBER 2016 Yth.Bupati Mimika; Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Mimika; Undangan dan Hadirin yang berbahagia. Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan anugrahNya, kita semua dapat berkumpul disini untuk mengikuti kegiatan Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tahun 2016 di Kabupaten Mimika. 1
Hadirin dan Peserta yang saya hormati, Generasi Muda merupakan calon pemimpin bangsa untuk masa depan. Oleh karena itu, Negara wajib memberikan motivasi atau dorongan pada para generasi muda. Generasi muda harus bersikap mandiri serta berwawasan luas baik dalam cara berpikir, cara pandang dan cara tindak serta mampu menghadapi permasalahan sekecil apapun dengan berpikir jernih dan mampu mengendalikan emosional. Generasi muda diharapkan mampu menjadi pemimpin, maupun mampu memimpin negara di masa yang akan datang. Salah satu sasaran strategis dalam mewujudkan motivasi atau dorongan untuk mewujudkan cita-cita negara dengan menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, baik di bidang bahasa, adat istiadat, sosial budaya dan sebagainya yang dapat mensukseskan fungsi sosial masyarakat yang cinta damai. Salah satu sasaran strategis dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah melalui Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan bagi seluruh komponen bangsa. Hadirin yang berbahagia, Wawasan kebangsaan adalah : cara pandang dan sikap bangsa kita mengenai diri dan lingkungannya. Cara pandang ini, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta 2
kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan nusantara pada hakikatnya adalah kesamaan persepsi dari segenap komponen bangsa Indonesia sebagai dasar bagi terbangunnya rasa semangat nasional yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Wawasan kebangsaan akan menjadi daya dorong untuk berbuat, mempersembahkan, dan mendarmabhaktikan karya terbaik bagi bangsa dan Negara. Hadirin dan Peserta yang saya banggakan. Diera reformasi yang terus bergulir, pemahaman Wawasan Kebangsaan mulai berkurang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : 1. Adanya keinginan untuk tidak lagi dalam wilayah NKRI dengan berbagai dalih. Kondisi ini mencerminkan adanya disintregrasi; 2. Menonjolkan kepentingan kelompok maupun golongan sendiri, untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan Negara semakin dikesampingkan; 3. Lunturnya budaya penghormatan kepada simbol-simbol Negara (Bendera, Lambang Negara, Presiden dll); 4. Lunturnya semangat kepahlawanan dan perjuangan bangsa (heroisme); 5. Munculnya sikap apatis terhadap proses pembangunan nasional; 6. Terjadinya tauran antar pelajar dan demo antar mahasiswa; 7. Maraknya euphoria otonomi daerah; dan Tidak ada rasa hormat dan kebanggaan kepada Bapak Bangsa (the founding father). 3
Hadirin dan peserta sekalian Dalam menyikapi segala persoalan tersebut diatas Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua sesuai tugas pokok dan fungsinya berupaya melestarikan dan menggalakkan Peningkatan Wawasan Kebangsaan kepada seluruh komponen masyarakat terutama bagi generasi muda dengan menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Mimika. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, rasa cinta tanah air dan jiwa Nasionalisme kepada segenap komponen masyarakat demi menghindari pertentangan pandangan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Disamping itu juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa solidaritas dikalangan anak bangsa sebagai generasi penerus perjuangan kemerdekaan agar dalam mengisi pembangunan nasional dengan pola pikir dan tingkah laku yang positif, sehingga setapak demi setapak kita semua dapat mengatasi bangsa ini dari keterpurukan etika dan moral bangsa. Sehingga hal ini dapat mendukung proses pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Provinsi Papua pada umumnya dan secara khusus di Kabupaten Mimika. Hadirin dan Peserta yang berbahagia
4
Mengingat pentingnya kegiatan ini, saya harapkan kepada seluruh Peserta untuk mengikuti setiap materi yang diberikan oleh Narasumber dengan baik dan seksama agar dapat memperoleh manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Mimika, secara resmi saya nyatakan di buka.
GUBERNUR PAPUA
LUKAS ENEMBE, S.IP, MH
HP/SCN-AN-LS/Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Mimika Buka
5
