GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/ 0409
4
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/595/KUM/2011 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM UNTUK PPKD, KUASA BUD, PPK-SKPD, PPTK, BENDAHARA PENERIMAAN PADA SKPD, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN PADA UPT, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA BARANG PEMBANTU, PEMBANTU PPK-SKPD, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, JURU BAYAR GAJI PADA UPT, OPERATOR APLIKASI KEUANGAN DAERAH, PELAKSANA TEKNIS PADA PEMBANTU PPK-SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang
Mengingat
: a.
Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan optimalisasi kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan kembali Honorarium u n t u k Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kuasa Bendahara U m u m Daerah (BUD), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan pada SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerimaan pada UPT, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu UPT/Biro, Pembantu PPK-SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan J u r u Bayar Gaji pada UPT, Operator Aplikasi Keuangan Daerah, dan Pelaksana Teknis pada Pembantu PPK-SKPD d i Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaimantan Selatan ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur ;
:
1. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n l 9 5 6 Jo.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ; i»A!WF KASUBBAG
KABAG
PPHL
1
y&/ &
KAf HI •••' M
! «f*»lA
1 •
SftPl 1
- MCiCH A H
/ ih
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan d a n Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
PARAF KASUB8AG
KMA6
KMO
KEPALA
PPHL
PfRDANt
HUKUN
SKP0PENG0L4H
4
t
h
1
- 3 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ; 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ; 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 2) ; 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ; 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomo6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); 17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk H u k u m Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/595/KUM/2011 tentang Penetapan Honorarium u n t u k PPKD, Kuasa BUD, PPKSKPD, PPTK, Bendahara Penerimaan pada SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerimaan pada UPT, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu UPT/Biro, Pembantu PPK-SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan J u r u Bayar Gaji Biro/UPT, Operator Aplikasi Keuangan Daerah, d a n Pelaksana Provinsi Kalimantan Selatan.
l,
i ingmingan
remermian
PARAF
KASUBBAG
KABAG
K«7 )
|
KEPAi.A
PPHL
PERPANG
HUl-M
1
SKPC>r:EWl»'-J
A/
i
fit...
>
-4 KEDUA
: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam D i k t u m KESATU adalah sebagai b e r i k u t : 1. Pada D i k t u m KEDUA baris ke 8 tertulis : "f. Penyimpan Barang : Rp.650.000/bulan" diubah berbunyi *f. Penyimpan Barang : Rp850.000/bulan" ;
sehingga
2. Pada D i k t u m KEDUA baris ke 9 tertulis : "g. Pengurus Barang : Rp.650.000/bulan" diubah berbunyi "f. Pengurus Barang : Rp850.000/bulan" ;
sehingga
3. Pada D i k t u m KEDUA baris ke 13 tertulis : "k. Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Pembantu : Rp.500.000/bulan" diubah sehingga berbunyi "k. Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Pembantu : Rp.700.000/ bulan", sehingga keseluruhan D i k t u m KEDUA berbunyi sebagai b e r i k u t : KEDUA
: Penetapan honorarium sebagaimana dimaksud dalam D i k t u m KESATU dengan perincian sebagai b e r i k u t : a. PPKD • Rpl.500.000,00/bulan b. Kuasa BUD : Rpl.000.000,00/bulan c. PPK-SKPD : Rp850.000,00/bulan d. Bendahara Penerimaan pada SKPD Rp750.000,00/bulan e. Bendahara Pengeluaran Rp750.000,00/bulan f. Penyimpan Barang Rp850.000,00/bulan Rp850.000,00/bulan g- Pengurus Barang h. PPTK : Rp650.000,00/bulan i. Bendahara Penerimaan pada UPT Rp600.000,00/ bulan j - Bendahara Pengeluaran Rp600.000,00/bulan
Pembantu
:
k. Penyimpan dan Pengurus Barang Pembantu 1. Pembantu PPK-SKPD m. Pembantu Bendahara Pengeluaran n. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu o. J u r u Bayar Gaji pada UPT P. Operator Aplikasi Keuangan Daerah q- Pelaksana Teknis pada Pembantu PPK-SKPD
Rp700.000,00/bulan Rp500.000,00/bulan Rp400.000,00/bulan . Rp400.000,00/bulan : Rp300.000,00/bulan Rp400.000,00/bulan : Rp400.000,00/bulan
dengan ketentuan bahwa : a. Jabatan dalam Satuan Pengelola Keuangan i n i hanya menerima 1 (satu) honorarium saja ; PARAF KASUBBA6
KABAQ
KAHO
KEPALA
PPHl
PERDANG
HUKUK
S K f D PENG " AM
(I
f
t
- 5 b.
PPKD a d a l a h Kepala SKPKD/Kepala B i r o K e u a n g a n y a n g m e m p u n y a i tugas m c l a k s a n a k a n Pengelolaan A P B D d a n b e r t i n d a k sebagai B U D ;
c.
Kuasa B U D a d a l a h Pejabat pada SKPKD/Biro Keuangan yang diberi kuasa u n t u k melaksanakan sebagian t u g a s B U D ;
d.
PPK-SKPD a d a l a h S e k r e t a r i s p a d a SKPD, sedangkan PPK-SKPD pada UPT a d a l a h Kepala S u b Bagian Tata U s a h a d e n g a n k e t e n t u a n j a r a k UPT d e n g a n SKPD i n d u k n y a minimal 60 K m ;
e.
B e n d a h a r a Pengeluaran, P e n y i m p a n B a r a n g d a n Pengurus B a r a n g h a n y a ada p a d a SKPD I n d u k dapat d i t u n j u k 1 (satu) o r a n g . K h u s u s u n t u k P e n y i m p a n B a r a n g d a n P e n g u r u s B a r a n g pada Setda d a p a t d i t u n j u k m a s i n g - m a s i n g 1 (satu) o r a n g ;
f.
Penyimpan Pengurus Barang pada Biro/UPT dapat d i t u n j u k 1 (satu) o r a n g sebagai P e n y i m p a n d a n Pengurus B a r a n g ;
g.
P e m b a n t u PPK-SKPD h a n y a ada 2 (dua) o r a n g ;
h.
U n t u k p e l a k s a n a t e k n i s pada P e m b a n t u PPK-SKPD : Pelaksana Penyiap SPP/SPM d a n V e r i f i k a s i ; d a n Pelaksana Pelaporan d a n A k u n t a n s i , m a s i n g - m a s i n g m a k s i m a l 2 (dua) o r a n g .
i.
Operator Aplikasi Keuangan Daerah pada SKPD/Biro/UPT d a p a t d i t u n j u k 1 (satu) o r a n g ;
j.
Pembantu B e n d a h a r a Pengeluaran m a k s i m a l 2 (dua) o r a n g y a i t u : -
Pembuat Dokumen ; dan
-
P e n g u r u s Gaji.
pada
SKPD
k.
P e m b a n t u B e n d a h a r a Pengeluaran B i r o / U P T 1 (satu) o r a n g ; d a n
Pembantu pada
1.
J u r u B a y a r Gaji h a n y a a d a p a d a UPT 1 (satu) o r a n g dengan ketentuan bahwa h o n o r a r i u m hanya dapat d i b e r i k a n k e p a d a j u r u bayar gaji y a n g m e m b a y a r k a n gaji PNS secara l a n g s u n g b e r j u m l a h m i n i m a l 15 orang.
KET1GA
: K e t e n t u a n sebagaimana d i m a k s u d d a l a m D i k t u m KESATU d a n D i k t u m K E D U A m u l a i d i l a k s a n a k a n p a d a tanggal 1 O k t o b e r 2 0 1 4 .
KEEMPAT
:
K e p u t u s a n G u b e r n u r i n i m u l a i b e r l a k u p a d a tanggal d i t e t a p k a n . van d i B a n j a r m a s i n p i 7 Agustus 2014 JTAN S E L A T A N ,
Tembusan : 1. Para Kepala SKPD / UPT d i Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin/ Banjarbaru/ Martapura/ Pelaihari/ Jakarta. 2. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
PARAF KASUBBAG
KABAG
PPHl
PERDANG
KEPALA HUKI.W
u J -
S K P D PENGni.AH
h
