GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
SELATAN
N O M O R 013 T A H U N 2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
PELAKSANAAN PENGGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
PADA
DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang
Mengingat
; a.
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan penggeseran Anggran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Rencana Kerja d s n Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( D P A - S K P D ) lingkup P e m e r i n t a h Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu untuk mengatur tentang tata cara pengajuan dan pelaksanaan penggeseran anggaran xlimaksud ;
b.
bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana d i m a k s u d dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan ;
: 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 21 Tahun 1958 tentang Penetapan U n d a n g - U n d a n g Darurat N o m o r 10 T a h u n 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra T i n g k a t I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N o m o r 1106) ;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2003 Nomor 47, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang P e r b e n d a h a r a a n N e g a r a (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 N o m o r 5, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 3 5 5 ) ;
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang P e m b e n t u k a n Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N o m o r 4 3 8 9 ) ;
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) s e b a g a i m a n a telah diubah beberapa kali, terakhir dengan U n d a n g - U n d a n g Nomor 12 T a h u n 2008 tentang Perubahan Kedua Atas U n d a n g - U n d a n g Nomor 32 T a h u n 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan K e u a n g a n antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 T a h u n 2005 tentang Standar A k u n t a n s i Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 N o m o r 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.epublik Indonesia T a h u n 2 0 0 5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang P e d o m a n P e m b i n a a n dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, T a m b a h a n L e m b a r a n Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan K e u a n g a n dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi d a n Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan U a n g Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2007 N o m o r 83, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia N o m o r 4738) ; 14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan P e r u n d a n g - u n d a n g a n ; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 tentang P e d o m a n Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 T a h u n 2007 tentang P e r u b a h a n Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri N o m o r 13 T a h u n 2006 P e d o m a n Pengelolaan Keuangan Daerah ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 T a h u n 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 T a h u n 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 T a h u n 2006 tentang L e m b a r a n Daerah dan Berita Daerah ; 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 T a h u n 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran D a e r a h Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 N o m o r 13) ;
?
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 T a h u n 2008 tentang Urusan Pernerintahan yang Menjadi Kevvenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ; 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan N o m o r 5 T a h u n 2008 tentang Pembentukan, Organisasi d a n Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) ;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA P E N G A J U A N DAN PELAKSANAAN PENGGESERAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI K A L I M A N T A N SELATAN
BAB I KETENTUAN UMUM PENGERTIAN Pasa! 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2.
Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai daerah otonorn. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat ' pernerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Daerah
lainnya
sebagai
penyelenggara
3.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Seiatan.
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6.
Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan P e m b a n g u n a n Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7.
Kepala Dipenda
8.
Kepala Biro adalah Kepala Biro Keuangan Sekretaiat Daerah Provinsi Kalimantan Seiatan.
9.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat A P 8 D adalah rencana k e u a n g a n tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan setujui bersama oleh pemerintah daerah d a n DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
adatah Kepala Oinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yaang selanjutnya disingkat d e n g a n T A P D adalah tim y a n g dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah y a n g m e m p u n y a i tugas dan menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka p e n y u s u n a n APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD d a n pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD (Kepala Biro K e u a n g a n ) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut d e n g a n kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan A P B D dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat d a e r a h pada pemerintah daerah selaku pengquna anggaran/'barang.
13. Pengguna Anggaran. yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat p e m e g a n g k e w e n a n g a n penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 14. Kuasa Pengguna Anggaran,. yang selanjutnya disingkat (KPA) adalah pejabat yang diberi k u a s a untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 15. Pejabat Peiaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 16. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang t e r u k u r sesuai dengan misi SKPD. 17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada S K P D sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari s e k u m p u l a n tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal ( s u m b e r daya manusia), b a r a n g modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau k e s e m u a jenis sumber daya tersebut sebagai masukan {input) untuk menghasilkan keluaran {output) d a l a m bentuk barang/jasa . 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat D P A - S K P D m e r u p a k a n dokumen yang m e m u a t pendapatan dan belanja setiap SKPD y a n g digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat D P P A - S K P D adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 20. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD.
BAB II PENGAJUAN PENGGESERAN ANGGARAN
Bagian Kesatu Persyaratan Penggeseran A n g g a r a n
Pasa! 2 (1)
Penggeseran anggaran dapat dilakukan antara unit organisasi, antar kegiatan, antar obyek belanja dalam jenis belanja serta antar rincian obyek belanja.
antar belanja,
(2)
Penggeseran anggaran tidak dilakukan terhadap belanja dan atau pengeluaran yang sudah direalisasikan.
pembiayaan
Pasal 3 (1)
Penggeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja d a n antar obyek belanja serta antar rincian objek belanja sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 2 ayat (1), diformulasikan dalam DPPA SKPD.
(2)
Penggeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dilakukan d e n g a n cars mengubah peraturan daerah tentang APBD.
(3)
Penggeseran
anggaran antar objek belanja dalam jenis
belanja
berkenaan
dilakukan
atas
belanja
berkenaan
dilakukan
atas
persetujuan Sekretaris Daerah. (4)
Penggeseran antar persetujuan PPKD.
rincian
objek
belanja
dalam
objek
Pasal4 (1)
Perubahan uraian beianja dalam rincian objek belanja bsrkenaan dilakukan oleh kepala SKPD/Pengguna anggaran bersangkutan.
(2)
SKPD/Pengguna Anggaran yang melakukan perubahan sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) memberitahukan perubahan tersebut kepada PPKD.
Bagian kedua Tata Cara Penggeseran A n g g a r a n Pasal5 (1)
Setiap pengajuan penggeseran anggaran oleh SKPD/pengguna a n g g a r a n diformulasikan d a l a m DPPA-SKPD yang menggambarkan kondisi sebelum penggeseran dan kondisi seteiah penggeseran anggaran serta selisih dari hasil pengeseran kode rekening yang digeser.
(2)
DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala S K P D / P e n g g u n a Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan diusulkan kepada Sekretaris Daerah C.q Kepala Biro., dengan tembusan Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pendapatan,
(3)
Usui penggeseran dan surat pengantar yang telah ditandatangani s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (2) disampaikan kepada Tata Usaha Biro Keuangan.
Bab I I I PROSES PENGGESERAN A N G G A R A N Pasal 6 (1)
Usui penggeseran yang telah disampaikan Ke Biro Keuangan, dicatat oleh Tata Usaha Biro Keuangan dan diteruskan kepada Kepala Biro Keuangan untuk diberikan disposisi.
(2)
Berkas usul penggeseran anggaran yang telah didisposisi sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1), disampaikan ke bagian anggaran Biro Keuangan untuk ditindaklanjuti.
(3)
Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa diperiukan dalam pembahasan penggeseran anggaran.
(4)
Pembahasan penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan d e n g a n melibatkan tim peneliti/asistensi.
penyiapan bahan-bahan
yang
Pasal7 (1)
Tim peneliti/asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri dari unsur P P K D / B i r o keuangan, Bappeda dan Dinas pendapatan.
(2)
Dalam melakukan tugasnya, Tim - Peneliti/Asistensi sebagai d i m a k s u d pada ayat (1) h a m s memperhatikan kesesuaian program-program kegiatan berdasarkan tugas pokok-pokok tugas SKPD bersangkutan.
(3)
Tim peneliti/asistensi dimaksud pada ayat (1) personilnya diambil dari T A P D Provinsi Kalimantan Selatan,
Pasal S (1)
Dokumen usul penggeseran anggaran DPA-SKPD yang telah diteliti/diasistensi, selanjutnya difaraf oleh p e j a b a t y a n g bertanggung jawab terhadap pengusulan penggeseran D P A - S K P D .
(2)
Untuk menghindari ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, maka pada saat asistensi agar pejabat yang mengikuti asistensi adalah mereka yang b e r t a n q g u n g j a w a b terhadap penyusunan program dan pertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan/PPTK kegiatan berkenaan. 5
(3)
Dokumen usul penggeseran anggota yang telah disetujui Tim peneliti/asistensi dan diberi paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Biro untuk selanjutnya dibuat Mota Dinas kepada Sekretaris Daerah seiaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah guna mendapat persetujuan.
(4)
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk penggeseran belanja dalam jenis belanja berkenaan.
(5)
Untuk penggeseran antar rincian obyek belanja dalam objek belanja berkenaan, persetujuan diberikan Kepala Biro Keuangan dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.
antar
objek
BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN HASIL P E N G G E S E R A N A N G G A R A N Pasal 9 Seluruh penggeseran anggaran dianggarkan pada Perubahan A P 3 D T a h u n dan/atau dilaporkan dalam laporan reaiisasi APBD Tahun Anggaran b e r k e n a a n .
Anggaran
berkenaan
Pasai 10 Hasil penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan pencairan dananya apabila telah diterbitkan DPPA-SKPD kegiatan b e r k e n a a n .
dapat
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan G u b e r n u r ini d e n g a n penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Diundangkan di Banjarmasin
6
