GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 046

TAHUN 2014

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA K E R J A DAN ANGGARAN SATUAN K E R J A PERANGKAT D A E R A H PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A G\5BERN\3R KALIMANTAN SELATAN, Menimbang : a.

bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah d i Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015, dipandang perlu u n t u k membuat Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dimaksud ;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015 ;

: 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Pengelolaan dan Negara Republik Lembaran Negara

Mengingat

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4400);

-2 -

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

-3 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13); 2 1 . Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5); 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); 23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 051 Tahun 2012 tentang Standarisasi Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 51); 24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 057 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 57); 25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92);

-4 26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 15); 27. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/595/KUM/2011 tentang Penetapan Honorarium u n t u k PPKD, Kuasa BUD, PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Penerimaan pada SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerimaan pada UPT, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu UPT/Biro, Pembantu PPK-SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan J u r u Bayar Gaji Biro/UPT, Operator Aplikasi Keuangan Daerah, dan Pelaksana Teknis pada Pembantu PPK-SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0409/KUM/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/595/KUM/2011 tentang Penetapan Honorarium u n t u k PPKD, Kuasa BUD, PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Penerimaan pada SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerimaan pada UPT, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu UPT/Biro, Pembantu PPK-SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan J u r u Bayar Gaji Biro/UPT, Operator Aplikasi Keuangan Daerah, dan Pelaksana Teknis pada Pembantu PPK-SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ; 28. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0180/KUM/2013 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Lain d i Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ; 29. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0242/KUM/2013 tentang Tarif Biaya Mengikuti Pendidikan/ Kursus Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur i n i yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

-5 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Daerah sebagai unsur

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara U m u m Daerah. 6. Bendahara U m u m Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang terdiri dari : Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor. 8. Biro adalah Biro-Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPT adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan program tertentu dari SKPD. 10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran u n t u k melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa u n t u k melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada u n i t kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 14. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk u n t u k menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 15. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk u n t u k menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang u n t u k keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan u n t u k periode 5 (lima) tahun. 17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah u n t u k periode 1 (satu) tahun. 18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Provinsi Kalimantan Selatan. 19. Tim Koreksi/Asistensi RKA-SKPD adalah Tim yang terdiri dari unsur Biro Keuangan, Bappeda, Dispenda, dan Biro Perlengkapan dan dibentuk oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD melalui Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris TAPD. 20. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Tidak Tetap yang terdaftar dalam DataBase Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

-62 1 . Tenaga Kontrak atau Tenaga Honorer adalah tenaga yang melaksanakan pekerjaan spesifik atau berkeahlian khusus yang diperlukan oleh SKPD dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan, dengan diketahui oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 22. Kebijakan U m u m APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya u n t u k periode 1 (satu) tahun. 23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas paling banyakanggaran yang diberikan kepada SKPD u n t u k setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD. 24. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 25. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan u n t u k mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih u n i t kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan u n t u k menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 27. DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 28. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah u n i t organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kantor/Lembaga/Dinas/Instansi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada u n i t yang sudah ada. 29. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 30. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekumpulan orang terdiri atas 2 anggota atau lebih yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama, saling bekerjasama, berhubungan, dan memiliki rasa ikut bertanggungjawab serta saling bergantung satu dengan lainnya. 3 1 . Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Pasal 2 Dalam Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2015, SKPD harus memperhatikan : a. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; b. batas waktu penyarnpaian RKA-SKPD kepada PPKD/Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; c.

hal-hal lainnya perlu mendapat perhatian dari SKPD terkait dengan prinsif peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja;

-7 d. dokumen sebagai lampiran meliputi Kebijakan U m u m APBD (KUA), PPAS, Kode Rekening APBD, format RKA-SKPD, dan standar satuan harga ; e.

mensinergikan program nasional tentang pengarusutamaan anggaran responsif gender; dan

f.

Pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban ekanomis, dan akuntabel.

APBD yang efisien, efektif,

Pasal 3 (1) Ketentuan penyusunan RKA-SKPD d i Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 dilakukan sesuai dengan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu : a. SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan u n t u k menghasilkan SKPD 1, Form RKA-SKPD 1 ;

RKA-

b. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Langsung u n t u k menghasilkan RKA-SKPD 2 . 1 . ; c. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Langsung masing-masing kegiatan u n t u k menghasilkan RKA-SKPD 2.2.1. u n t u k kemudian digabung dalam Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung u n t u k menghasilkan RKASKPD 2.2. ; dan d. SKPD mengkompilasi dokumen di atas menjadi RKA-SKPD. (2) Dalam penyusunan RKA-SKPD harus memperhatikan hal-hal sebagai b e r i k u t : a. RKA-SKPD harus memuat rincian yang jelas dari setiap kegiatan m a u p u n pembiayaannya, kecuali BLUD ; b. Penyusunan RKA-SKPD harus sesuai dengan KUA Tahun Anggaran 2015 dan PPAS Tahun Anggaran 2015 ; c. Kegiatan dalam RKA-SKPD harus dirinci menurut jenis pengeluaran yang memberikan gambaran yang jelas dan tegas baik menyangkut volume maupun harga satuan ; dan d. Setiap rencana pengeluaran harus disusun m e n u r u t azas kewajaran, kepatutan, efektif, efisien, yang keseluruhannya mencerminkan penghematan dan terkendali serta tetap menjamin tercapainya sasaran yang telah ditentukan. BAB II Asistensi RKA-SKPD Pasal 4 Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, melalui Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris TAPD dapat membentuk Tim Koreksi/Asistensi RKA-SKPD dan Tim Verifikasi DPA-SKPD. Pasal 5 (1)

Setiap pengajuan RKA-SKPD u n t u k dikoreksi oleh Tim Koreksi/Asistensi, RKASKPD terlebih dahulu harus ditandatangani oleh Kepala SKPD/PA/KPA yang bersangkutan dan/atau Pejabat lain pada SKPD berkenaan.

(2)

RKA-SKPD yang telah dikoreksi/diasistensi, selanjutnya diparaf oleh pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengusulan RKA-SKPD dan Tim Koreksi/Asistensi. Pasal 6

(1)

Pejabat yang mengikuti asistensi adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap proses penyusunan program dan Kegiatan, serta yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

(2)

Pejabat yang mengikuti asistensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh PPK-SKPD dan bilamana dipandang perlu dapat mengikut'sertakan staf pelaksana/teknis. BAB III Pembentukan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Pasal 7

(1)

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD, ditunjuk PA, KPA dan PPK SKPD, Pembantu PPK-SKPD (Petugas SPM, Akuntansi dan Verifikator), PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Penyimpan barang dan Pengurus barang serta Bendaharan Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Penyiap Gaji, Pembuat Dokumen, dan Pengadministrasi BKU), Penyimpan dan Pengurus Barang Pembantu.

(2)

Pengguna Anggaran SKPD Induk dapat menunjuk Kepala Biro dan/atau Kepala UPT sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

(3)

Pengguna Anggaran pada SKPD yang memiliki j u m l a h kegiatan lebih dari 100 (seratus) kegiatan dan/atau j u m l a h anggaran belanja langsung lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dengan menunjuk Pejabat eselon III pada SKPD berkenaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Pasal 8

(1)

Untuk SKPD, PPK-SKPD yang ditunjuk adalah Pejabat yang menangani fungsi Kesekretariatan (Sekretaris/Kabag TU/Kabag Keuangan/Kabag Akuntansi dan/atau Pelaporan) pada masing-masing SKPD, sedangkan Pembantu PPKSKPD adalah Pejabat yang menangani fungsi Keuangan dan Pejabat lainnya pada eselon IV (pada fungsi kesekretariatan), sedangkan u n t u k pelaksanaannya dapat dibantu oleh Petugas teknis paling banyak 4 orang.

(2)

U n t u k UPT dapat ditunjuk PPK - SKPD dari Pejabat yang menangani fungsi Tata Usaha pada UPT yang bersangkutan, sedangkan u n t u k pelaksanaannya dapat dibantu oleh Petugas teknis paling banyak 3 orang. Pasal 9

Dalam hal penunjukan PPTK, maka yang ditunjuk adalah Pejabat pada unit kerja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

-9 -

Pasal 10 (1)

Khusus Sekretariat Daerah dan SKPD yang memiliki UPT dapat ditunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus dan Penyimpan Barang Pembantu serta Penyiap Gaji.

(2)

Untuk SKPD induk yang tidak memiliki penerimaan langsung tidak perlu mengangkat Bendahara Penerima, sedangkan pada UPT-nya yang memiliki penerimaan dapat mengangkat Bendahara Penerimaan Pembantu. BAB IV Belanja Pegawai Pasal 11

(1)

Gaji, Tunjangan Pejabat Negara dan PNS dianggarkan pada Belanja Pegawai yang merupakan bagian dari Belanja Tidak Langsung.

(2)

Honor Kegiatan u n t u k PNS dianggarkan pada Belanja Pegawai PNS pada Belanja Langsung, sedangkan honor yang diperuntukan bagi non PNS dianggarkan pada Belanja Pegawai Non PNS pada Belanja Langsung. Pasal 12

(1)

PPKD, Kuasa BUD, PPK-SKPD, Pembantu PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang,Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta Pembantu Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pembantu dan Penyimpan Barang Pembantu serta j u r u bayar gaji, dan operator program aplikasi keuangan daerah diberikan honor bulanan.

(2)

Penganggaran honor PPTK pada masing-masing SKPD paling banyak sejumlah pejabat eselon IV dan Pejabat Fungsional pada SKPD bersangkutan x 12 bulan x besaran honor PPTK. Dialokasikan pada masing-masing SKPD, sedangkan u n t u k PPTK pada UPT dialokasikan pada UPT bersangkutan.

(3)

J u m l a h besarannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penetapan honorarium u n t u k Pengelola Keuangan Daerah. Pasal 13

(1)

Kegiatan pengadaan barang/jasa lainnya, Pengadaan Jasa Konstruksi, dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan fasilitasi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk semua kegiatan pengadaan barang/jasa, Pengadaan Jasa Konstruksi dengan pengadaan langsung senilai Rp25.000.000,00 ke atas s.d Rp200.000.000,00 dan pengadaan Jasa Konsultansi dengan pengadaan langsung senilai s.d Rp50.000.000,00 melalui 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan, diberikan honorarium paling banyak sebesar Rp750.000,00/ paket. b. Untuk semua kegiatan pengadaan dimaksud bila menggunakan Kelompok Kerja (Pokja) paling banyak 3 (tiga) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua

: Rp 1.500.000,00

- 10 -

Sekretaris : Rp 1.000.000,00 Anggota

: Rp750.000,00

c. U n t u k kegiatan pengadaan barang/jasa senilai : 1. Rp200.000.000,00 ke atas s.d Rp2.500.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 3 (tiga) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar: Ketua

: Rp 1.500.000,00

Sekretaris

: Rpl.250.000,00

Anggota 2.

3.

4.

5.

:Rpl.000.000,00

Rp2.500.000.000,00 keatas s.d Rp5.000.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar: Ketua

: Rp2.000.000,00

Sekretaris

: Rpl.750.000,00

Anggota

: Rpl.500.000,00

Rp5.000.000.000,00 keatas s.d Rpl0.000.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua

: Rp3.000.000,00

Sekretaris

: Rp2.225.000,00

Anggota

: Rpl.750.000,00

RplO.000.000.000,00 keatas melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua

: Rp5.000.000,00

Sekretaris

: Rp4.000.000,00

Anggota

: Rp3.000.000,00

Biaya verifikasi data lelang melalui Pokja paling banyak 3 (tiga) orang maupun paling banyak 5 (lima) orang agar disesuaikan dengan standar SPD (Surat Perjalanan Dinas) lokasi.

d. U n t u k kegiatan pengadaan Jasa Konstruksi s e n i l a i : 1. Rp200.000.000,00 ke atas s.d Rp2.500.000.00,000 melalui Pokja paling banyak 3 (tiga) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua

: Rpl.700.000,00

Sekretaris

: Rpl.500.000,00

Anggota

: Rpl.250.000,00

2. Rp2.500.000.000,00 keatas s.d Rp5.000.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua

: Rp2.500.000,00

Sekretaris

: Rp2.000.000,00

Anggota

; Rp1.750.000,00

-11 3. Rp5.000.000.000,00 keatas s.d RplO.000.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar: Ketua

: Rp3.500.000,00

Sekretaris

: Rp2.750.000,00

Anggota

: Rp2.500.000,00

4. RplO.000.000.000,00 keatas melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua

: Rp7.500.000,00

Sekretaris

: Rp6.500.000,00

Anggota

: Rp5.000.000,00

5. Biaya verifikasi data lelang melalui Pokja paling banyak 3 (tiga) orang maupun paling banyak 5 (lima) orang agar disesuaikan dengan standar SPD lokasi. e. U n t u k kegiatan pengadaan Jasa Konsultansi senilai: 1. Rp50.000.000,00 ke atas s.d Rp200.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 3 (tiga) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua

: Rp2.000.000,00

Sekretaris

: Rpl.750.000,00

Anggota

; Rpl.500.000,00

2. Rp200.000.000,00 keatas s.d Rp500.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua

: Rp2.500.000,00

Sekretaris

: Rp2.250.000,00

Anggota

: Rp2.000.000,00

3. Rp500.000.000,00 keatas s.d Rpl.000.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar: Ketua

: Rp3.000.000,00

Sekretaris

: Rp2.750.000,00

Anggota

: Rp2.500.000,00

4. RplO.000.000.000,00 keatas melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua

: Rp5.000.000,00

Sekretaris

: Rp4.000.000,00

Anggota

: Rp3.500.000,00

5. Biaya verifikasi data lelang melalui Pokja paling banyak 3 (tiga) orang maupun 5 (lima) orang agar disesuaikan dengan standar SPD lokasi. Honor PPHP untuk semua kegiatan pengadaan barang/jasa, Pengadaan Jasa Konstruksi, dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan pengadaan langsung senilai sebagai berikut : a. Sampai dengan Rp200.000.000,00 melalui l(satu) orang PPHP, honorarium paling banyak sebesar Rp750.000,00/paket.

diberikan

- 12 b. U n t u k semua kegiatan dimaksud dengan menggunakan Panitia PPHP paling banyak honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua

pengadaan langsung bila 3 (tiga) orang, diberikan

: Rpl.500.000,00

Sekretaris : Rpl.000.000,00 Anggota

: Rp750.000,00

c. Rp200.000.000,00 ke atas s.d Rp2.500.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 3 (tiga) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar: Ketua

: Rp 1.500.000,00

Sekretaris : Rpl.250.000,00 Anggota

: Rpl.000.000,00

d. Rp2.500.000.000,00 keatas s.d Rp5.000.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua

: Rp2.000.000,00

Sekretaris : Rpl.750.000,00 Anggota

: Rpl.500.000,00

e. Rp5.000.000.000,00 keatas s.d RplO.000.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua

: Rp3.000.000,00

Sekretaris : Rp2.225.000,00 Anggota

: Rpl.750.000,00

f. RplO.000.000.000,00 keatas melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua

: Rp5.000.000,00

Sekretaris : Rp4.000.000,00 Anggota

: Rp3.000.000,00

g. Biaya verifikasi data lelang melalui Pokja paling banyak 3 (tiga) orang maupun paling banyak 5 (lima) orang agar disesuaikan dengan standar SPD lokasi (3) Honorarium T i m Manajemen Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Selatan J u m l a h Kelompok Kerja ULP Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diberikan dengan rincian paling banyak sebesar : Ketua ULP setara Pejabat Eselon II

Rp7.500.000,00

Sekretaris ULP setara Pejabat Eselon III

Rp5.000.000,00

Tim/Seksi Setara Pejabat Eselon IV

Rp3.500.000,00

Anggota

Rp2.000.000,00 Pasal 14

(1) Kegiatan Bimbingan Teknis, Seminar dan kegiatan sejenis lainnya diluar kegiatan kediklatan dengan w a k t u pelaksanaan paling lama 3 (tiga) hari, maka u n t u k honor narasumber/moderator diatur sebagai b e r i k u t : a. Satuan j a m pemaparan adalah 45 menit/jam pemaparan/narasumber / moderator ; dan

- 13 b. Honor dibayar penuh u n t u k paling banyak 2 j a m pemaparan pertama, j a m pemaparan selanjutnya dibayar 50% dari tarif honor narasumber/ moderator bersangkutan. (2) Paling banyak Besaran honorarium narasumber, sebagai b e r i k u t : 2.1. Pejabat Daerah : a. Pejabat Eselon I sebesar Rpl.750.000,00/orang/jam pemaparan ; b. Pejabat Eselon II sebesar Rpl.500.000,00/orang/jam pemaparan ; c.

Pejabat Eselon I I I sebesar R p l .250.000,00/orang/jam pemaparan ;

d. Pejabat Eselon IV sebesar Rpl.000.000,00/orang/jam pemaparan ; dan e.

Pejabat Fungsional/Staf sebesar Rp750.000,00/orang/jam pemaparan.

2.2. Pejabat Pusat/Luar Provinsi/Perguruan Tinggi : a. Pejabat Eselon I sebesar Rp2.500.000,00/orang/jam pemaparan ; b. Pejabat Eselon II sebesar Rp2.000.000,00/orang/jam pemaparan ; c.

Pejabat Eselon III sebesar Rpl.750.000,00/orang/jam pemaparan ;

d. Pejabat Eselon IV sebesar Rpl.500.000,00/orang/jam pemaparan ; dan e.

Pejabat Fungsional/Staf sebesar R p l .000.000,00/orang/jam pemaparan.

(3) Moderator sebesar Rpl.000.000,00/orang/jam pemaparan, MC dan pembaca do'a untuk kegiatan/acara lintas sektoral paling banyak Rp500.000,00/orang/kegiatan, Petugas Sound System, Penyiap Ruang Rapat dan kebersihan paling banyak Rpl00.000,00/orang/kegiatan, instruktur senam paling banyak Rp200.000,00/orang/ kegiatan. (4) Dosen/Tenaga ahli dari luar lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Widyaiswara sebesar Rpl.250.000,00/orahg/jam pemaparan.

Pasal 15 Suatu kegiatan yang harus menyediakan petugas penjurian dapat diberikan honor paling banyak sebesar Rpl.500.000,00/orang/kegiatan. Pasal 16 (1) PTT dianggarkan pada Belanja Pegawai Non PNS dengan besaran honor paling banyaksebagai berikut : a. Pendidikan Pasca Sarjana, sebesar Rp2.500.000,00/orang/bulan ; b. Pendidikan Sarjana, sebesar Rp2.000.000,00/orang/bulan ; dan c. Pendidikan Diploma, sebesar Rpl.750.000,00/orang/bulan dan SLTA sebesar Rpl .650.000,00/orang/bulan. (2) Penganggaran honorarium Tenaga Rp2.000.000,00/ orang/ bulan.

Ahli

Bidang

Lingkungan

sebesar

(3) Penganggaran honor PTT sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat dianggarkan paling banyak 12 (dua belas) bulan.

- 14 -

Pasal 17 (1) Biaya jasa/upah pegawai non PNS baik Satpam, Petugas jaga/keamanan, Petugas Kebersihan, Petugas Kebun/perkebunan, sopir mobil dinas/mobil operasional, j u r u mudi/operator kapal, j u r u timbang, j u r u tera, petugas kalibrasi, operator bengkel, operator pabrik es, petugas teknis mesin dan listrik, petugas teknis kolam/keramba, Tenaga Pengelola kearsipan, Tenaga Pengelola Perpustakaan, Reporter, fotografer/kameramen, Penyiar Radio, Teknisi Radio, Tenaga Pelayanan Rumah Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/Ketua DPRD/Sekda, Tenaga Pemetaan/IT Pemetaan, Pengelola Website pada Biro Humas dan pada Biro H u k u m dan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Operator Sistem Perizinan Terpadu, J u r u masak dan perawat pada panti/Sekolah, Petugas Pintu Air, Petugas Operator Tinggi Muka Air, yang bekerja dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan paling banyak sebesar Rp 1.650.000,00/orang/bulan sedangkan bagi SKPD yang berada d i Jakarta, paling banyak sebesar Rp2.450.000,00/orang/bulan. (2) Petugas Laboratorium dan Petugas khusus lainnya besaran anggaran honor paling banyak sebesar Rp2.000.000,00/orang/bulan. (3) Tenaga honorer pada beberapa r u m a h sakit u m u m daerah besaran anggaran honor paling banyak sebagai b e r i k u t : a. Dokter U m u m paling banyak sebesar Rp3.000.000,00/orang/bulan ; b. Apoteker/Psikolog paling banyak sebesar Rp2.500.000,00/orang/bulan ; dan c.

Perawat dan/atau tenaga Rp2.000.000,00/orang/bulan.

medis

lainnya

paling

banyak

sebesar

(4) Pelaksana teknis sistem aplikasi Komputerisasi yang sangat khusus, seperti Sistem Aplikasi Program Komputerisasi Kesamsatan, Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Aplikasi Sistem Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Online dapat diberikan honor setiap bulan dengan besaran honor sebagai b e r i k u t : a. Programmer paling banyak sebesar Rp4.500.000,00 ; b. Asisten Programmer, Administrator Database dan Analis Jaringan Sistem Aplikasi Program paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 ; dan c. Operator System Program paling banyak sebesar Rp2.500.000,00. (5) Supir mobil bus angkutan karyawan/karyawati Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berstatus PNS dapat dianggarkan uang tambahan sebesar Rp500.000,00/orang/bulan. (6) Penganggaran biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang penganggarannya melekat pada kegiatan yang dilaksanakan, pada objek Belanja pegawai non PNS dan dianggarkan paling banyak 12 (dua belas) bulan. Pasal 18 (1) Penganggaran honorarium Petugas Pengamanan dan Pengawalan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp3.000.000,00/orang/bulan. (2) Penganggaran honorarium Petugas Patroli Jalan Raya/Unit Reaksi Cepat Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan yang diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp2.000.000,00/orang/bulan.

- 15 BAB V Belanja Barang dan J a s a Pasal 19 Belanja Pakaian Dinas u n t u k Satpam, Penjaga Petugas/Tukang Kebun di atur sebagai berikut : a. Satpam lengkap paling banyak Rp600.000,00/stel

Malam,

Petugas

Kebersihan,

; dan

b. Penjaga malam, Petugas kebersihan, Petugas/Tukang Rp450.0Q0,00/stel.

kebun paling

banyak

Pasal 2 0 (1) Belanja Konsumsi berikut :

untuk

Raped/Seminar,

dan kegiatan

sejenis

lainnya,

sebagai

a. Dihadiri/diikuti oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Unsur Muspida, konsumsi disediakan secara Prasmanan dengan indeks paling banyak Rpl50.000,00/porsi dan Snack Rp50.000,00/porsi ; dan b. Dihadiri/dikuti oleh pejabat Eselon II dan Eselon II kebawah, maka u n t u k prasmanan paling banyakRpl00.000,00/porsi dan snack paling banyakRp40.000,00/porsi, sedangkan u n t u k makanan kotak ditetapkan paling banyakRp35.000,00/kotak dan Snack Rp20.000,00/kotak. (2) Snack harian d i kantor paling banyak sebesar Rp7.500,00/orang/hari dan bagi pegawai yang karena tugas/pekerjaannya memerlukan makanan/minuman suplemen, diberikan makanan/minuman suplemen sebesar Rp25.000,00/orang/ hari, sedangkan makanan dan m i n u m a n harian u n t u k anak-anak panti asuhan paling banyak sebesar Rp50.000,00/anak/hari, adapun u n t u k sekolah yang bersifat khususdiberikan makanan paling banyak sebesar Rp75.000,00/siswa/hari dan untuk snack paling banyak sebesar Rp40.000,00/siswa/hari. Pasal 21 (1) Belanja Perjalanan Dinas dibuat secara rinci dan mengacu pada Peraturan dan Keputusan Gubernur yang berlaku dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundangundangan. (2) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dengan menyebutkan j u m l a h orang dan lamanya hari perjalanan dinas, lokasi yang menjadi tujuan perjalananan dinas dan jabatan pelaksana perjalanan dinas. (3) Pengecualian terhadap rincian perjalanan dinas hanya u n t u k Kegiatan Rapatrapat/Koordinasi Luar daerah dan kegiatan Rapat-rapat/ koordinasi Dalam Daerah. (4) Anggaran Perjalanan Dinas yang dialokasikan dalam Kegiatan Rapatrapat/Koordinasi Luar daerah dan Kegiatan Rapat-rapat/Koordinasi Dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan alokasi anggaran perjalanan dinas yang dapat digunakan oleh semua Pegawai pada SKPD berkenaan sepanjang tidak ada duplikasi dalam penganggaran dan pelaksanaannya. Pasal 22 (1) Belanja Transportasi dianggarkan u n t u k keperluan Pihak lain diluar PNS dan tenaga honor yang terlibat dalam pelaksanaan program/kegiatan yang memerlukan biaya transportasi di dalam daerah.

- 16 (2) Besaran biaya transportasi yang diberikan paling banyak sebesar biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Keputusan Gubernur. Pasal 2 3 (1) Peserta sosialisasi/bintek/ seminar dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh SKPD dengan w a k t u pelaksanaan tidak lebih dari 3 (tiga) hari dan dilaksanakan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dapat diberikan uang saku paling banyakRp150.000,00/orang/hari yang penganggaran pada belanja barang d a n jasa. (2) Khusus peserta non PNS yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan uang transport yang besaran maksimalnya disesuaikan dengan ketentuan biaya transpor sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Keputusan Gubernur. Pasal 24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional diatur sebagai b e r i k u t : (1) Kendaraan yang dipelihara adalah kendaraan yang khusus dipergunakan u n t u k pelaksanaan kegiatan dengan mencantumkan nomor polisi kendaraan dimaksud. (2) Kendaraan yang diperkenankan u n t u k mendapatkan biaya pemeliharaan adalah kendaraan yang dibeli atau dimiliki eks proyek yang bersangkutan maupun kendaraan yang diperbantukan u n t u k pelaksanaan kegiatan (disertai pernyataan pemilik kendaraan). (3) Kendaraan dinas/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Pasal 25 Biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional/pool diatur sebagai berikut : a.

Pemeliharaankendaraan roda 4 : 1. Kapasitas mesin 1.300 cc s.d 2.000 cc paling banyak Rpll.000.000,00/buah/ tahun. 2. Kapasitas mesin >2000 cc paling banyak Rpl3.000.000,00/buah/tahun.

b. Pemeliharaan kendaraan roda 6 paling banyak Rpl4.000.000,00/ buah/tahun. c.

Pemeliharaan kendaraan Rp5.000.000,00/buah/tahun.

roda

2dan

3

paling

banyak

Pasal 26 (1) Perbaikan berat kendaraan roda 4 dan roda 6 diatur sebagai berikut : a. Perbaikan berat kendaraan buah/tahun ; dan

roda

4

paling

banyak

Rpl5.000.000,00/

b. Perbaikan berat buah/tahun.

roda

6

paling

banyak

Rp25.000.000,00/

kendaraan

(2) Pengecualian terhadap besaran biaya pemelihaan mobil ambulans dan mobil khusus lainnya.

kendaraan

diberlakukan u n t u k

- 17 (3) Pengecualian terhadap besaran biaya perbaikan berat kendaraan roda 4 dan roda 6 diberlakukan apabila ada keterangan/perhitungan biaya perbaikan dari penyedia jasa servis dan/atau bengkel. (4) Pelaksanaan perbaikan berat kendaraan roda 4 dan roda 6 dilaksanakan sebagaimana kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 2 7 (1) Pemeliharaan kendaraan roda 4, roda 6, dan roda 2 meliputi : Jasa Servis, Penggantian S u k u Cadang, Minyak Pelumas, Jasa Kir, Perpanjangan STNK, Perpanjangan SIM bagi sopir resmi. (2) Kendaraan roda 4 dan roda 6 yang menjalani perbaikan berat, penganggaran pemeliharaannya dilakukan selama 1 tahun dikurangi waktu (bulan) saat kendaraan yang bersangkutan menjalani perbaikan. Pasal 28 (1) SKPD yang tidak memiliki/kekurangan kendaraan operasional, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatannya sangat memerlukan kendaraan operasional dapat melakukan sewa atas kendaraan operasional u n t u k mendukung pelaksanaan program/ kegiatannya. (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih u n t u k keperluan operasional harian. (3) Lamanya masa sewa kendaraan operasional harian diperhitungkan paling lama u n t u k 5 (lima) hari sewa. (4) Harga sewa kendaraan operasional roda 4 (empat) paling banyak sebesar Rp500.000,00/buah/hari sedangkan khusus kendaraan double gardan paling banyak sebesar Rpl.OOO.OOO,00/buah/hari. (5) Harga sewa kendaraan d i atas sudah termasuk u n t u k sopir dan apabila sewa tanpa sopir maka masing-masing harga sewa di atas dikurangi RplOO.000,00/ kendaraan. (6) Harga sewa di atas belum termasuk BBM yang diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh yang dilakukan. (7) Harga sewa kendaraan tersebut pada ayat (4), tidak termasuk u n t u k pelayanan Tamu-tamu kenegaraan/Pejabat Negara. (8) Belanja sewa sarana mobilitas apabila pemanfaatan objek belanja tersebut akan digunakan u n t u k mendanai salah satu komponen belanja perjalanan dinas, harus dialokasikan pada objek belanja perjalanan dinas pada rincian objek belanja yang sesuai dengan target kinerja masing-masing kegiatan. BAB VI Belanja Modal Pasal 29 (1) Belanja Modal menganut prinsip biaya perolehan, oleh karena i t u semua rincian biaya yang digunakan dalam memperoleh aset hingga bisa dimanfaatkan penggunannya (barang/Infrastruktur) dialokasikan dalam Belanja Modal. (2) Dalam pengalokasian penganggaran belanja Modal harus memperhatikan waktu dan jadual pelaksanaan kegiatan/pekerjaan pada APBD Tahun anggaran berkenaan, sehingga kegiatan/pekerjaan dapat diselesaikan sebelum berakhir tahun anggaran berkenaan.

- 18 Pasal 30 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD melalui pertimbangan analisis kebutuhan dari Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 31 (1) Barang Modal/aset yang akan diserahkan kepada pihak lain (hibah) pada tahun anggaran berkenaan penganggarannya dialokasikan pada belanja barang dan jasa hibah. (2) Proses penganggaran belanja barang dan jasa hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan didasarkan atas proposal yang disampaikan oleh pemohon hibah dan diverifikasi SKPD yang berkenaan. BAB V I I PENGADAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH Pasal 32 Penganggaran u n t u k pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 T a h u n 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran u n t u k pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Pasal 33 Pengadaan Barang (pada Belanja Barang/jasa dan Belanja Modal) harus memuat rincian tentang spesifikasi, satuan, harga satuan, dan volume dari barang/ konstruksi. BAB VIII HAL-HAL YANG TIDAK DIPERKENANKAN DALAM PENGALOKASIAN BELANJA DAN STANDAR HARGA Pasal 34 Dalam pengalokasian Belanja tidak diperkenankan adanya biaya untuk Pemberian/Penyampaian ucapan selamat/karangan bunga, kegiatan perayaan harihari besar/hari raya, dan Biaya u n t u k Pemasangan sambungan telepon baru, kecuali terkait dengan pengembangan, serta Belanja bantuan pada SKPD selain Sekretariat Daerah /PPKD dan pencantuman merek dagang dalam pengadaan barang/jasa.

- 19 Pasal 35 Standar Harga satuan yang dipergunakan dalam penyusunan RKA-SKPD harus mempedomani peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti : a. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Standar Biaya (SB), dan Harga Satuan Bangunan (HSBGN). Apabila harga dipasaran lebih tinggi daripada HSPK, SB dan HSBGN, maka kenaikan yang diperkenankan paling banyak 15% dari harga ditetapkan pada HSPK, SB dan HSBGN; dan b. Untuk harga satuan yang lain ditetapkan berdasarkan harga u m u m yang berlaku serta berpatokan dengan Sutat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan yang mengatur tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa.

BAB I X PENYAM PAIAN RKA-SKPD Pasal 36 RKA-SKPD Tahun Anggaran 2015 disusun berdasarkan pagu yang telah ditetapkan dalam PPAS Tahun Anggaran 2015 u n t u k masing-masing SKPD/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pasal 3 7 (1) RKA-SKPD Tahun Anggaran 2015 yang telah disusun, selanjutnya diserahkan kepada PPKD/Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat tanggal 8 Agustus 2014, u n t u k selanjutnya dibahas oleh Tim Koreksi /Asistensi. (2) Pembahasan oleh T i m Koreksi/Asistensi, antara lain u n t u k menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan : a. RKPD Tahun 2015 ; b. KUA Tahun Anggaran 2015 ; c. PPAS Tahun Anggaran 2015 ; d. Analisis Standar Belanja (ASB) ; e. Kebijakan Akuntansi ; f. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya ; g. Capaian Kinerja ; h. fndikator Kinerja ; i. Kelompok Sasaran Kegiatan ; j . Standar Satuan Harga (SSH) ; k. Standar Pelayanan Minimal (SPM) ; 1. Sinkronisasi Program dan Kegiatan antar SKPD ; m. Neraca SKPD dan KIB ; dan n. Analisis kebutuhan barang dan jasa.

-20 Pasal 38 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur i n i , harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, serta petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan lainnya. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 Peraturan Gubernur i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur i n i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 7 Agustus 2014

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 7

A

*Bi®ffi?S^ERAH

X

g

u

s

t

u

s

2

0

1

4

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 46