GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN S E L A T A N NOMOR
188.44/
0519
/KUM/2011
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK B E B E R A P A KEGIATAN DI DINAS P E K E R J A A N UMUM DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN S E L A T A N
GUBERNUR KALIMANTAN S E L A T A N ,
Menimbang
Mengingat
:
a.
bahwa mengingat adanya kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan RSUD Ulin Banjarmasin yang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran, dipandang perlu mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tahun jamak yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2012;
b.
bahwa pengalokasian anggaran sebagaimana tersebut dalam konsiderans huruf a, telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 162/640A/II/DPRD tanggal 8 Agustus 2011 perihal persetujuan ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan ;
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
11.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) ;
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4532) ;
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
18.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
19.
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
22.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
23.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
24.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor2);
25.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
26.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) ;
MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak untuk Beberapa Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
KEDUA
Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin selaku Pengguna Anggaran berkewajiban merencanakan, mengusulkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan tahun jamak dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT
Berdasarkan usulan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin berkenaan dengan kegiatan tahun jamak dimaksud, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Selatan mengakomodir usulan tersebut dalam setiap Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun anggaran berkenaan.
KELIMA
KEENAM
:
Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan c.q. DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan DPA-SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin pada tahun anggaran berkenaan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Banjarmasin
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta (sebagai laporan). 2. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. 3. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. 5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. 7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ulin di Banjarmasin.
LAM PI RAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 188.44/0519 /KUM/2011 TANGGAL : 5 Oktober 2011
DAFTAR KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NO.
SKPD
KEGIATAN
TOTAL BIAYA (Rp.)
TA. 2011 (Rp.)
TA. 2012 (Rp.)
1.
Dinas Pekerjaan Umum
Pembangunan Kantor Balitbangda, BKPMD dan BLHD
64.500.000.000
26.000.000.000
38.500.000.000
2.
Dinas Pekerjaan Umum
Pembangunan Kantor Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan
56.500.000.000
22.000.000.000
34.500.000.000
3.
Dinas Pekerjaan Umum
Pembangunan Rumah Jabatan dan Mess di Jalan Riau Jakarta
8.000.000.000
5.000.000.000
3.000.000.000
4.
Dinas Pekerjaan Umum
Pembangunan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Banjarmasin
72.500.000.000
32.500.000.000
40.000.000.000
5.
Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin
Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III, 3 (tiga) lantai seluas 6.558 m2 untuk 493 tempat tidur
46.568.676.880
14.996.702.760
31.571.974.120
