GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/
0 2 1 7
/KUM/2015
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 6 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbarig:
a.
bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Perubahan APBD, penatausahaan pelaksanaan APBD, Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016, Perhitungan d a n Evaluasi APBD Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, perlu membentuk T i m Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016 ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur ;
Mengingat:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggiing Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 0 0 ) ; Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat d a n Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- 2 6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Perryelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Mstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah d i Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah d i Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
- 3 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) ; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ; 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ; 2 1 . Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 2) ; 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1) ; 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 15);
-4 -
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) ; 25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 086 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 086 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 4); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
: Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan T a h u n Anggaran 2016, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I , Lampiran I I , Lampiran I I I , Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
KEDUA
: U n t u k menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016, Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam D i k t u m KESATU dibagi atas : I.
Tim I n t i ; dan
II. Tim Teknis, terdiri atas : 1. Tim Teknis Penganggaran APBD dan Perubahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
APBD
2. T i m Teknis Evaluasi Raperda Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggung jawaban APBD dan Perubahan APBD, serta Perhitungan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan ; 3. Tim Teknis Penatausahaan Pelaksanaan Kalimantan Selatan T a h u n Anggaran 2016 ;
APBD
Provinsi
4. Tim Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan ; dan 5. Tim Teknis Perencanaan penyusunan APBD dan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016.
-5KETIGA
:
Tugas T i m I n t i dan T i m Teknis sebagaimana D i k t u m KEDUA adalah sebagai berikut : I.
dimaksud dalam
TUGAS TIM INTI : a. mengoordinasikan persiapan perencanaan d a n penyusunan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016 d a n perencanaan, penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016 d a n Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 serta Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBD Provinsi d a n APBD Kabupaten/Kota T a h u n Anggaran 2015 ; b. memerintahkan d a n mengarahkan T i m Teknis dalam perencanaan dan penyusunan Rancangan APBD dan perencanaan serta penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 d a n Evaluasi APBD serta Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBD Provinsi d a n APBD Kabupaten/Kota ; c. melaksanakan dan mengikuti/menghadiri ekspose, rapatrapat perencanaan dan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 bersama Gubernur / Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, dan ekspose/ rapat-rapat bersama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ; d. melaporkan d a n bertanggung jawab atas hasil perumusan dan hal lain yang berhubungan dengan kegiatan T i m kepada Gubernur Kalimantan Selatan.
I I . TUGAS TIM TEKNIS : 1.
2.
T i m Teknis Penganggaran APBD dan Perubahan Provinsi Kalimantan Selatan T a h u n Anggaran 2016 :
APBD
a.
mengumpulkan, menghimpun d a n menyajikan data Rancangan Kebijakan U m u m APBD (KUA), Kebijakan U m u m Perubahan APBD (KUPA), Prioritas d a n Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan PPAS Perubahan APBD, Rancangan APBD serta Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
b.
melaksanakan d a n mengikuti rapat-rapat intern TAPD dan rapat-rapat evaluasi/klarifikasi Rancangan APBD dengan Kementerian Dalam Negeri d a n Instansi Terkait lainnya;
c.
menyiapkan tanggapan atau jawaban yang diperlukan u n t u k setiap pembahasan dalam rangka penetapan APBD dan Penetapan Perubahan APBD Tahun 2015 ; dan
d.
Memfasilitasi Penyusunan RKA-SKPD dan Penyusunan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
T i m Teknis Evaluasi Raperda Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggung jawaban APBD dan Perubahan APBD, serta Perhitungan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan : a.
melaksanakan rapat evaluasi/klarifikasi Raperda APBD, pertanggungjawaban APBD, Perubahan APBD per Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan ;
-6« rvnbernur tentang £rtb
c
"BoT^upaten/Kota
Selatan ; menghimpun dan »
Selatan; dan d.
pembinaan
^
p
pengelolaan
^
ae Kalimantan evaluasi Raperda Perubahan APBD
keuangan
daerah
kabupatan/kota termasuk sosialisasi pedoman penyusunan APBD / peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APBD. 3.
4.
T i m Teknis Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan T a h u n Anggaran 2016 : a.
mengumpulkan, menghimpun, mengatur dan melaksanakan penerbitan, penatausahaan dan penyusunan laporan realisasi penerbitan SP2D atas pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
b.
mengumpulkan dan menghimpun bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan petunjuk teknis kebendaharawanan ;
c.
menyusun program, mengatur dan melaksanakan pengelolaan kas daerah dan segala bentuk kekayaan daerah l a i n n y a ;
d.
memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank/lembaga keuangan yang ditunjuk ;
e.
melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah ; dan
f.
melaksanakan pengelolaan belanja PPKD penyusunan administrasi penatausahaannya.
serta
Tim Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan. a.
menghimpun dan menyajikan data, serta menginformasikan data laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggran LRA, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Kas (CALK) u n t u k kepentingan stake holder;
b.
menghimpun, menyajikan, dan menginformasikan data laporan persediaan barang, laporan investasi permanen dan non permanen, laporan aset tetap, dan laporan aset lainnya;
c.
melaksanakan dan mengikuti rapat-rapat intern TAPD dan rapat evaluasi rancangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dengan Kementrian Dalam Negeri dan instansi l a i n n y a ;
d.
menyiapkan tanggapan atau jawaban yang diperlukan untuk setiap pembahasan dalam rangka pemeriksaan/audit baik audit internal atau eksternal; dan
- 7 e.
5.
melaksanakan kegiatan tahapan siklus akuntansi yang terdiri dari penjumalan, pembuatan b u k u besar, penyusunan neraca saldo, penyesuaian, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, penyusunan LRA, neraca dan Arus Kas.
Tim Teknis Perencanaan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016 : a.
menyusun, menyiapkan dan membuat perencanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah u n t u k periode 5 tahunan terhitung sejak t a h u n 2016 sampai dengan 2021 ; dan
b.
menyusun, menyiapkan dan membuat perencanaan kerja pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan selama satu t a h u n dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016.
KEEMPAT
Berkenaan dengan penunjukan nama staf masing-masing SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I I , Lampiran I I I , Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran V I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini ditindaklanjuti/ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
KELIMA
Tim sebagaimana dimaksud dalam D i k t u m KESATU d a n D i k t u m KETIGA, mulai melaksanakan tugas/ kegiatan pada tanggal 3 Maret 2015.
KEENAM
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015 dan 2016.
KETUJUH
Keputusan Gubernur i n i mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan d i pada tanggal
Vgpfag^
GUBERNUR
H. RUDY A R I F F I N
Tembusan : 1. Menteri Dalam Negeri d i Jakarta. 2. Ketua DPRD Provinsi Kalsel d i Banjarmasin 3. Kepala SKPD d i Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
SELATAN,
LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/ /KUM/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 0 2 1 7
DATTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 NO.
JABATAN DALAM DINAS/INST ANSI
JABATAN DALAM TIM
1.
Gubernur Kalimantan Selatan
Pembina
2.
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
Pengarah
3.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
4.
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
Wakil Ketua I
5.
Asisten Administrasi U m u m Sekda Provinsi Kalimantan Selatan
Wakil Ketua II
6.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Wakil Ketua III
7.
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
8.
Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
Wakil Sekretaris
9.
Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan
Anggota
10.
Asisten Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan
Anggota
11.
Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Perekonomian dan Keuangan
Anggota
12.
Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan
Anggota
13.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Anggota
14.
Kepala Biro H u k u m Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Anggota
15.
Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Anggota
16.
Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Anggota
Ketua/ Koordinator
Sekretaris
LAMPIRAN I I KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/ 0217/KUM/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM T E K N I S PENGANGGARAN APBD DAN PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 NO.
JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
JABATAN DALAM TIM Koordinator
1.
Kepala Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
2.
Kabag Anggaran Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
3.
Kasubbag Anggaran Setda dan Set DPRD Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Wakil Ketua
4,
Kasubbag Anggaran Dinas Daerah Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Sekretaris
5.
Kabid Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan BAPPEDA Prov Kalsel
6.
Kasubbag Anggaran Lembaga Teknis Daerah & Lembaga Lainnya Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
7.
Kabid Pengembangan PAD Dinas Pendapatan Daerah Prov Kalsel
Anggota
8.
Kabag Perundang-Undangan Biro H u k u m Setda Prov Kalsel
Anggota
9.
Kabag Akuntansi dan Kekayaan Daerah Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
10.
Kabag Evaluasi dan Perhitungan Anggaran Kab/Kota Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
11.
Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
12.
Kabag Pengadaan pada Biro Perlengkapan Setda Prov Kalsel
Anggota
13.
Kabid Sosial Budaya Bappeda Prov Kalsel
Anggota
14.
Kabid Ekonomi Bappeda Prov Kalsel
Anggota
15.
Kabid Infrastruktur dan Penataan Ruang Bappeda Prov. Kalsel
Anggota
16.
Kabid Statistik, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Prov Kalsel
Anggota
17.
Sekretaris Inspektorat Prov Kalsel
Anggota
18.
Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setda Prov. Kalsel
Anggota
19.
Kasi Perencanaan Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Prov Kalsel
Anggota
20.
Kasubbag Evaluasi Wilayah I Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
21.
Kasubbag Evaluasi Wilayah I I Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
Ketua
Wakil Sekretaris
NO.
JABATAN DALAM TIM
JABATAN DALAM DINAS/INST ANSI
22.
Kasubbag Bina Kebendaharawanan Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel
Anggota
23.
Kasubbag Akuntansi dan Kekayaan Daerah Dinas Daerah Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel
Anggota
24.
Kasubbag Akuntansi dan Kekayaan Daerah Setda, Set DPRD, Lemtekda dan Lembaga Lainnya Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel
Anggota
25.
Kasubbag Pelapor Dana Dekonsentrasi Biro Keuangan Setda Prov, Kalsel
Anggota
26.
Kasubbag Perumusan Peraturan Daerah Biro H u k u m Setda Prov. Kalsel
Anggota
27.
Kasubbag Perumusan Produk H u k u m Lain Biro H u k u m Setda Prov. Kalsel
Anggota
28.
Kasubbag Analisa Kebutuhan Biro Perlengkapan Setda Prov. Kalsel
Anggota
29.
Kasubbag Program Dinas Pekerjaan U m u m Prov. Kalsel
Anggota
30.
Pejabat pada ULP Prov. Kalsel
Anggota
31.
Pejabat pada LPSE Prov. Kalsel
Anggota
32.
Staf Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel
Anggota
33.
Pejabat Fungsional dan atau Staf Bappeda Prov. Kalsel
Anggota
34.
Staf Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kalsel
Anggota
35.
Staf Sub Bagian Perumusan Perda pada Biro H u k u m Setda Prov. Kalsel
Anggota
GUBERNUR II f
H. RUDY A R I F F I N
SELATAN,
LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/ /KUM/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 0 2 1 7
DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM T E K N I S EVALUASI RAPERDA PENYUSUNAN APBD, PERUBAHAN APBD DAN PERHITUNGAN APBD PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA S E KALIMANTAN SELATAN NO.
JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
1.
Kepala Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Koordinator
2.
Kabag Evaluasi dan Perhitungan Anggaran Kab/Kota Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
3.
Kasubbag Evaluasi Wilayah I Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Wakil Ketua
4.
Kasubbag Evaluasi Wilayah II Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Sekretaris
5.
Kasubbag Tata Usaha Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Wakil Sekretaris
6.
Kabag Anggaran Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
7.
Kabag Akuntansi dan Kekayaan Daerah Biro Keuangan Setda Prov Kalsei
Anggota
8.
Sekretaris Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan
Anggota
9.
Kasubbag Anggaran Dinas Daerah Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
10.
Kasubbag Anggaran Setda dan Set DPRD Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
11.
Kasubbag Anggaran Lembaga Teknis Daerah 8B Lembaga Lainnya Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
12.
Kabid Pengembangan PAD Dinas Pendapatan Daerah Prov Kalsel
Anggota
13.
Kabag Perundang-Undangan Biro H u k u m Setda Prov Kalsel
Anggota
14.
Kabag Evaluasi H u k u m dan HAM Bro H u k u m Setda Prov Kalsel
Anggota
15.
Kasi Perencanaan Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Prov Kalsel
Anggota
16.
Kasubbag Akuntansi dan Kekayaan Daerah Dinas Daerah Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
17.
Kasubbag Akuntansi dan Kekayaan Daerah Setda, Set DPRD, Lemtekda dan Lembaga Lainnya Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
18.
Kasubbag Pelapor Dana Dekonsentrasi Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
19.
Kasubbag Perumusan Peraturan Daerah Biro H u k u m Setda Prov Kalsel
Anggota
Ketua
NO.
JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
20.
Kasubbag Perumusan Produk H u k u m Lain Biro H u k u m Setda Prov. Kalsel
Anggota
21.
Kasubbag Evaluasi Fasilitasi dan Klarifikasi Wilayah I Biro H u k u m Setda Prov. Kalsel
Anggota
22.
Staf Bagian Evaluasi dan Perhitungan Anggaran Kab/Kota pada Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel
Anggota
23.
Pejabat Fungsional dan/Staf Bappeda Prov. Kalsel
Anggota
24.
Staf Sub Bagian Perumusan Produk H u k u m Lain pada Biro H u k u m Setda Prov. Kalsel
Anggota
LAMPIRAN IV KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/ 0217 /KUM/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 NO.
JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
1.
Kepala Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
2.
Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
3.
Kasubbag Bina Kebenndaharawanan Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
4.
Kasubbag Perbendarahaan Setda, Set DPRD, Lemtekda dan Lembaga Lainnya Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
5.
Kasubbag Perbendaharaan Dinas Daerah Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
6.
Kabag Anggaran Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
7.
Kabag Evaluasi dan Perhitungan Anggaran Kab/Kota Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
8.
Kabag Akuntansi dan Kekayaan Daerah Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
9.
Sekretaris Inspektorat Prov Kalsel
Anggota
10.
Kabag Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Prov Kalsel
Anggota
11.
Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Prov Kalsel
Anggota
12.
Kasubbag Tata Usaha Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
13.
Kasubbag Anggaran Dinas Daerah Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
14.
Kasubbag Anggaran Setda dan Set DPRD Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
15.
Kasubbag Anggaran Lemtekda dan Lembaga Lainnya Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
16.
Kasubbag Akuntansi Dinas Daerah Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
17.
Kasubbag Akuntansi Setda, Set DPRD, Lemtekda dan Lembaga Lainnya Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
18.
Kasubbag Perumusan Produk Hukum Lain Biro Hukum Setda Prov. Kalsel
Anggota
19.
Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum Setda Prov. Kalsel
Anggota
20.
Staf Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel
Anggota
21.
Staf Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Kalsel
Anggota
Koordinator Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris
GUBERNUR^KATWMaLNTAJJ SELATAN
LAMPIRAN V KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/ Q217 /KUM/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM T E K N I S PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NO.
JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1. 2.
Kepala Biro Keuangan Setda Prov Kalsel Kabag Akuntansi dan Kekayaan Daerah Biro Keuangan Setda Prov Kalsel Kasubbag Akuntansi dan Kekayaan Daerah Dinas Daerah Biro Keuangan Setda Prov Kalsel Kasubbag Pelaporan Dana Dekonsentrasi Biro Keuangan Setda Prov Kalsel Kasubbag Akuntansi dan Kekayaan Daerah Setda, Set DPRD, Lemtekda dan Lembaga Lainnya Biro Keuangan Setda Prov Kalsel Kabag Anggaran Biro Keuangan Setda Prov Kalsel Kabag Evaluasi dan Perhitungan Anggaran Kab/Kota Biro Keuangan Setda Prov Kalsel Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Prov Kalsel Kabag Perundang-undangan Biro H u k u m Setda Prov Kalsel Kabid Pengembangan Pendapatan Dipenda Prov Kalsel Sekretaris Inspektorat Prov. Kalsel Kasubbag Anggaran Dinas Daerah Biro Keuangan Setda Prov Kalsel Kasubbag Anggaran Setda dan Set DPRD Biro Keuangan setda Prov Kalsel Kasubbag Anggaran Lembaga Teknis Daerah & Lembaga Lainnya Biro Keuangan Setda Prov Kalsel Kasubbag Evaluasi Wilayah I Biro Keuangan Setda Prov Kalsel Kasubbag Evaluasi Wilayah I I Biro Keuangan Setda Prov Kalsel Kasubbag Tata Usaha Biro Keuangan Setda Prov Kalsel Kasubbag Perbendaharaan Dinas Daerah Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel Kasubbag Perbendaharaan Setda, Set DPRD, Lemtekda dan Lembaga Lainnya Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel Kasubbag Bina Kebendaharawanan Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel Kasubbag Perumusan Peraturan Daerah Biro H u k u m Setda Prov. Kalsel Kasubbag Perumusan Produk H u k u m Lain Biro H u k u m Setda Prov. Kalsel Kasi Perencanaan Pendapatan Dipenda Prov. Kalsel Staf Bagian Akuntansi dan Kekayaan Daerah pada Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel Staf Sub Bagian Perumusan Produk H u k u m Lain Biro H u k u m Setda Prov. Kalsel
4.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
JABATAN DALAM TIM Koordinator Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
SELATAN
LAMPIRAN VI KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/ /KUM/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 0 2 1 7
DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM T E K N I S PENYUSUNAN PERENCANAAN APBD DAN PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 NO.
JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
1.
Kepala Bappeda Prov. Kalsel
Pembina
2.
Sekretaris Bappeda Prov. Kalsel
Pengarah
3.
Kabid Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan Bappeda Prov Kalsel
4.
Kabid Sosal budaya Bappeda Prov Kalsel
5.
Kabid Infrastruktur dan Penataan Ruang Bappeda Prov Kalsel
6.
Kabid Ekonomi Bappeda Prov Kalsel
7.
Kabid Statistik, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Prov Kalsel
Anggota
8.
Kabag Anggaran Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
9.
Kabid Pengembangan PAD Dinas Pendapatan Daerah Prov Kalsel
Anggota
10.
Kabag Perundang-undangan Biro H u k u m Setda Prov Kalsel
Anggota
11.
Kabag Akuntansi dan Kekayaan Daerah Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
12.
Kabag Evaluasi dan Perhitungan Anggaran Kab/Kota Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
13.
Kabag Pengadaan pada Biro Perlengkapan Setda Prov Kalsel
Anggota
14.
Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setda Prov Kalsel
Anggota
15.
Sekretaris Inspektorat Prov Kalsel
Anggota
16.
Kasubbag U m u m dan Kepegawaian Bappeda Prov Kalsel
Anggota
17.
Kasubbag Program Bappeda Prov Kalsel
Anggota
18.
Kasubbag Anggaran Dinas Daerah Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
19.
Kasubbag Anggaran Setda dan Set DPRD Biro Keuangan Setda Prov Kalsel
Anggota
20.
Kasubbag Anggaran Lemtekda dan Lembaga Lainnya
Anggota
21.
Kasi Perencanaan Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kalsel
Anggota
Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris
NO.
JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
22.
Kasubbag Perumusan Produk H u k u m Lain Biro H u k u m Setda Prov. Kalsel
Anggota
23.
Staf Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel
Anggota
24.
Pejabat Fungsional dan/Staf Bappeda Prov. Kalsel
Anggota
25.
Staf Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kalsel
Anggota
26.
Staf Sub Bagian Perumusan Produk H u k u m Lain Biro H u k u m Setda Prov. Kalsel
Anggota
GUBERNUR
SELATAN,