SALINAN
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 045 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang
: a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
1 Tahun
2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu dirumuskan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi ; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tenteng Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor
10
Tahun
1957
antara
lain
mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ; 2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4741) ;
9.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
7
Tahun
2008
tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ; 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan
dan
Penyebarluasan
Peraturan
Perundang-
undangan ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ; 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5
Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Provinsi Kalimantan
Selatan
(Lembaran
Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ; 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan
Selatan
(Lembaran
Daerah
Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1) ; 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29) ;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN
URAIAN
TUGAS
UNSUR-UNSUR
ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.
5.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.
6.
Sekretariat adalah sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.
7.
Bidang adalah Bidang-bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.
8.
Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada SekretariatBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.
9.
Sub Bidang adalah Sub Bidang-Sub Bidang pada bidang-bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan. BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Bagian Pertama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pasal 2
(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
c. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, mengatur, mengawasi dan memfasilitasi kegiatan di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ; d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengatur dan memfasilitasi kegiatan di biang Kewaspadaan Nasional ; e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengatur dan memfasilitasi kegiatan di bidang Politik Dalam Negeri ; f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan memfasilitasi kegiatan pengembangan dan pengendalian
di
bidang
Ketahanan
Seni,
Budaya,
Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi ; g. mengendalikan pengelolaan Kesekretariatan ; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ; c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Nusantara ; d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di bidang Kewaspadaan Nasional ; e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di bidang Politik Dalam Negeri ;
f. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, mengawasi dan fasilitasi pengembangan dan pengendalian di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi ; dan g. Pengelolaan kegiatan Kesekretariatan. (4) Unsur-unsur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah : a. Sekretariat ; b. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ; c. Bidang Kewaspadaan Nasional ; d. Bidang Politik ; e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3 (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program, rencana dan anggaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tanggga
dan
perlengkapan
serta
mengelola
urusan
administrasi
kepegawaian. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menyusun
program,
mengoordinasikan,
membina,
mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data ; dan b. menyusun
program,
mengoordinasikan,
membina,
mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaporan ; c. menyusun
program,
mengoordinasikan,
membina,
mengatur,
mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran ;
d. menyusun
program,
mengoordinasikan,
membina,
mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ; e. menyusun
program,
membina,
mengatur,
mengendalikan
dan
mengendalikan
dan
mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan ; f. menyusun
program,
membina,
mengatur,
mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ; g. menyusun
program,
mengevaluasi
membina,
efektivitas
mengatur,
organisasi
dan
mengendalikan ketatalaksanaan
dan serta
pengelolaan administrasi kepegawaian ; h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. (3) Untuk
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1),
sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ; c. penyusunan
program,
pembinaan,
pengendalian
dan
evaluasi
pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan ; dan d. penyusunan
program, pembinaan,
pengaturan, pengendalian
dan
evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian. (4) Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah : a. Sub Bagian Program ; b. Sub Bagian Keuangan ; dan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Pasal 4 (1) Sub
Bagian
Program
mempunyai
tugas
menyiapkan
bahan
dan
melaksanakan kerjasama pengelolaan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menyiapkan bahan dan melaksanakan, mengolah dan menganalisa data usulan program bidang ; b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyusunan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta laporan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Perencanaan ; e. menyiapkan dokumen perencanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; f. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Stratejik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; g. menyiapkan
bahan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan
dan
menyusun
Gubernur/Laporan
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah Tahunan dan Lima Tahunan,
Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; dan h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Pasal 5
(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana
anggaran
dan
mengelola
penatausahaan
keuangan
serta
menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan. (2) Uraian tugas sebaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut ; a. menyiapkan
bahan
dan
menyusun
petunjuk
teknis
penyusunan
angggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan ; b. menyiapkan
bahan
penyusunan
rencana
anggaran
belanja
tidak
langsung dan anggaran belanja langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dan konsultasi dengan instansi terkait ; d. menyiapkan bahan penyusunan dan pengesahan dokumen anggaran ; e. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi terhadap administrasi pertanggungjawaban keuangan ; f. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi keuangan ; g. menyiapkan
bahan
dan
menyusun
laporan
pertanggungjawaban
keuangan ; dan h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian. (2) Uraian tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan,
organisasi
administrasi kepegawaian ;
dan
ketatalaksanaan
serta
pengelolaan
b. mengelola
urusan
surat
menyurat,
pengetikan,
penggandaan,
pencetakan dan ekspedisi ; c. melaksanakan kegiatan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip ; d. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas ; e. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perparkiran ; f. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit sesuai kebutuhan ; g. melaksanakan
kegiatan
pengadaan,
penyimpanan,
pemeliharaan,
distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris ; h. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan ; i. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan ; j. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan ; k. menyiapkan
bahan
dan
menyusun
rencana
kebutuhan
pegawai
berdasarkan bezetting formatie ; l. menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai ; m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian ; n. menyiapkan bahan dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan dan mengelola dokumentasi/berkas kepegawaian serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian ; o. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluuasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian ; dan p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Bagian Ketiga Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Pasal 7 (1) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas mengoordinasikan,
membina,
mengawasi
dan
memfasilitasi
kegiatan
pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi, mengoordinasikan
dan
fasilitasi
pelaksanaan
kegiatan
pembinaan
ideologi dan wawasan kebangsaan ; b. menyusun program, mengatur, membina, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi ketahanan ideologi, bela negara dan pembauran bangsa ; c. menyusun program, mengatur membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi wawasan kebangsaan dan penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan ; d. menyusun
program,
mengatur
dan
mengendalikan
pelaksanaan
bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan ideologi, bela negara, pembauran bangsa, wawasan kebangsaan dan penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan ; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi : a. penyusunan
program,
koordinasi,
pembinaan
dan
pengendalian
pelaksanaan fasilitasi kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ; b. penyusunan
program,
koordinasi,
pembinaan
dan
pengendalian
pelaksanaan fasilitasi kegiatan Ketahanan Ideologi, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan ;
c. penyusunan
program,
koordinasi,
pembinaan
dan
pengendalian
pelaksanaan fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Penghayatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan ; dan d. penyusunan
program, pengaturan
dan
pengendalian pelaksanaan
bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. (4) Unsur-unsur organisasi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan adalah: a. Sub Bidang Bina Ideologi ; dan b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan. Pasal 8 (1) Sub Bidang Bina Ideologi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi, fasilitasi dan bimbingan petunjuk teknis pemantapan ketahanan Ideologi, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan Ideologi Negara, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan ; b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembinaan pemantapan Ideologi Negara, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan ; c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis pemantapan Ideologi Negara, Bela Negaradan Pembauran Kebangsaan ; d. menyiapkan bahan dan analisa kegiatan Ideologi Negara, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan ; e. menyiapkan bahan dan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan pemantapan Ideologi Negara, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan ; f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pemantapan dan evaluasi kegiatan Ideologi Negara, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan ;
g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemantapan dan ketahanan Ideologi Negara, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan ; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. Pasal 9 (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi, sosialisasi dan pengembangan wawasan kebangsaan dan penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. mengumpulkan dan mengolahdata serta informasi kegiatan wawasan kebangsaan ; b. mengumpulkan
dan
mengolah
data
serta
informasi
kegiatan
penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan ; c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis wawasan kebangsaan dan penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan ; d. menyiapkan bahan fasilitasikerjasama dalam rangka implementasi kegiatan wawasan kebangsaan dan penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan; e. menyiapkan
bahan
dan
menyusun
laporan
kegiatan
wawasan
kebangsaan dan penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan ; dan f. melaksanakan tugas lain yangdiberikan oleh kepala Bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan.
Bagian Keempat Bidang Kewaspadaan Nasional Pasal 10
(1) Bidang Kewaspadaan Nasional
mempunyai tugas mengoordinasikan dan
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan Nasional. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menyusun program, mengoordinasikan,mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini ; b. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing ; c. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan fasilitasi Penanganan Konfik ; d. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikandan mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama Intelijen Keamanan ; e. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikandan mengevaluasi bimbingan dan petunjuk teknis pelaksaan Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing, Penanganan Konflik dan Kerjasama Intelijen Keamanan ; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi : a. penyusunan
program,
koordinasi,
pengendalian,
dan
evaluasi
pelaksanaan Kewaspadaan Dini ; b. penyusunan
program,
koordinasi,
pengaturan,
pengendalian
dan
evaluasi pelaksanaan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing ; c. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan fasilitasi Penanganan Konflik ; d. penyusunan
program,
koordinasi,
pengaturan,
pengendalian
dan
pengendalian
dan
evaluasi pelaksanaan Kerjasama Intelijen Keamanan ; e. penyusunan
program,
koordinasi,
pengaturan,
evaluasi bimbingan dan petunjuk teknis pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing serta Lembaga Asing, Penanganan Konflik dan Kerjasama Intelijen Keamanan ; dan
f. melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. (4) Unsur-unsur Organisasi Bidang Kewaspadaan Nasional adalah : a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing ; dan b. Sub Bidang Penanganan Konflik. Pasal 11 (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan, pemantapan kewaspadaan dini dan penanganan orang asing serta lembaga asing. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menyiapkan bahan, mengumpulkan dan mengolah informasi kegiatan Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing serta Lembaga Asing ; b. menyiapkan bahan dan melaksankan inventarisasi dan permasalahan dalam rangka Pemantapan Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing serta Lembaga Asing ; c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing serta Lembaga Asing ; d. menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi berkenaan dengan kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing serta Lembaga Asing ; e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing serta Lembaga Asing ; dan f. melaksanakan
tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Kepala
Kewaspadaan Nasional sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Pasal 12
Bidang
(1) Sub Bidang Penangan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi,
pembinaan
dan
fasilitasi
pelaksanaan,
pemantauan
dan
penanganan konflik sosial dan konflik pemerintah, serta kerjasama intelijen keamanan. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menyiapkan bahan, mengumpulkan dan mengolah informasi kegiatan Penanganan Konflik serta Kerjasama Intelijen Keamanan ; b. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan permasalahan dalam rangka Penanganan Konflik serta Kerjasama Intelijen Keamanan ; c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksankan petunjuk teknis kegiatan Penanganan Konflik serta Kerjasama Intelijen Keamanan ; d. menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi berkenaan dengan kegiatan Penanganan Konflik serta Kerjasama Intelijen Keamanan ; e. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Kegiatan Penanganan Konflik serta Kerjasama Intelijen Keamanan ; dan f. melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Bagian Kelima Bidang Politik Pasal 13 (1) Bidang Politik mempunyai tugas mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menyusun program, menggordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan hubungan politik dan pemberdayaan politik masyarakat ;
b. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif ; c. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat ; d. menyusun
program, mengatur, mengendalikan
dan
mengevaluasi
bimbingan dan petunjuk teknis hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat ; e. menyusun program, mengatur, mengendalikan ddan mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan petunjuk teknis hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat ; dan f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik mempunyai fungsi : a. penyusunan
program,
koordinasi,
pengaturan,
pengendalian
dan
evaluasi kegiatan pembinaan partai politik dan pemberdayaan politik masyarakat ; b. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendaliaan dan evaluasi kegiatan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat ; c. penyusunan
program,
koordinasi,
pengaturan,
pengendalian
dan
evaluasi kegiatan pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat ; d. penyusunan
program,
koordinasi,
pengaturan,
pengendalian
dan
pengendalian
dan
evaluasi pelaksanaan program bidang politik ; dan e. penyusunan
program,
koordinasi,
pengaturan,
evaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan masyarakat dan pelatihan masyarakat serta pendataan potensi masyarakat.
(4) Unsur-unsur organisasi Bidang Politik adalah : a. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu ; dan b. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik.
Pasal 14 (1) Sub Bidang Kelembagaan Partai politik dan Fasilitasi Pemilu mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaaan dan fasilitasi hubungan antar partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta monitoring pemilihan umum dan evaluasi pemilihan umum. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif ; b. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kegiatan pembinaan dan fasilitasi hubungan antar partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif ; c. melaksanakan bimbingan teknis pembinaan hubungan antar partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif ; d. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan hubungan antar partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif ; e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam keterpaduan pembinaan hubungan antar partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif ; f. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan fasilitasi hubungan antar partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif ; g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan pembinaan lembaga masyarakat dan pelatihan masyarakat ; h. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilu ; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Pasal 15 (1) Sub
Bidang
Implementasi
Kebijakan
Publik
dan
Pendidikan
Politik
mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan fasiltasi implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik masyarakat. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut ; a. menyiapkan bahan, mengumpulkan dan mengolah informasi kegiatan kebijakan publik dan pendidikan politik ; b. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan dalam rangka pemberdayaan politik masyarakat ; c. menyiapakan bahan, menyusun dan melaksanakan petunuk teknis pemberdayaan politik masyarakat ; d. menyiapkan bahan dan mengembangkan kerjasama antar lembaga terkait dalam pemberdayaan politik masyarakat ; e. menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama dalam rangka implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik ; f. menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik ; g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik ; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Bagian Keenam Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Pasal 16
(1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai
tugas
mengoordinasikan
dan
memfasilitasi
pelaksanaan
kegiatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan
Ketahanan
Seni,
Budaya,
Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi ; b. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya ; c. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan ; d. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan ; e. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan ; dan f. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi
pelaksanaan
ketahanan
sumber
daya
alam
dan
kesenjangan perekonomian, perdagangan investasi, fiskaldan moneter, lembaga usaha ekonomi dan perilaku ekonomi. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas : a. penyusunan
program,
koordinasi,
pengaturan,
pengendalian
dan
evaluasi pelaksanaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi ; b. penyusunan
program,
koordinasi,
pengaturan,
pengendalian
dan
evaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya ; c. penyusunan
program,
koordinasi,
pengaturan,
pengendalian
evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan ;
dan
d. penyusunan
program,
koordinasi,
pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan ; e. penyusunan
program,
koordinasi,
pengaturan,
pengendalian
dan
evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kmasyarakatan ; dan f. penyusunan
program,
koordinasi,
pengaturan,
pengendalian
dan
evaluasi pelaksanaan ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian, perdagangan investasi, fiskal dan moneter, lembaga usaha ekonomi dan perilaku perekonomian masyarakat. (4) Unsur-unsur
organisasi
Bidang
Ketahanan
Seni,
Budaya,
Agama,
Kemasyarakatanan dan Ekonomi adalah : a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya ; dan b. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
Pasal 17 (1) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni dan kebudayaan ; (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menghimpun, mengumpulkan, mengolah data dan informasi pelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni dan budaya ; b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni dan budaya ; c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis pelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni dan budaya ; d. menyiapkan
bahan
dan
mengembangkan
kerjasama
antar
instansi/lembaga terkait dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni dan budaya ; e. menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama dalam rangka pelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni dan budaya ;
f. menyiapkan
bahan
informasi
dan
sosialisasi
pelestarian
dan
pengembangan nilai-nilai seni dan budaya ; g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni dan budaya ; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi. Pasal 18 (1) Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan, koordinasi dan fasilitasi Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menghimpun, mengumpulkan, mengolah data dan informasi Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi ; b. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian dan peraturan
perundang-undangan
di
Bidang
Ketahanan
Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi ; c. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam pembinaan Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi ; d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi ; e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi ; f. menyiapkan
bahan
dan
menyusun
laporan
kegiatan
pembinaan
Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi ; g. menyiapkan
bahan
dan
fasilitasi
serta
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan serta nilai-nilai agama dan kepercayaan ; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 19 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 20 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap Kelompok jabatan Fungsional sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Jumlah dan jenis jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis, jenjangg dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala badan.
(2) Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala badan. (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang. Pasal 22 (1) Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Badan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut : a. dalam hal Kepala Badan berhalangan sementara maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh) ; dan b. dalam hal Kepala Badan dan Sekretaris berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang
belum
diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
H. RUDY ARIFFIN
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 045 NOMOR 2013
