GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga berjalan efektif, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan, perlu adanya suatu standar prosedur pelayanan yang dibakukan dan ditetapkan pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan ;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndangNomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ; 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
-2-
13. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah ;
tentang
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan ; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5); 21. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6); 22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2008 Nomor 14);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
-3-
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3.
Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Daerah Otonom. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.
Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya.
5.
Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
6.
Unsur Organisasi Layanan adalah Unit Layanan secara internal kepada semua unsur organisasi.
7.
Unit Layanan Eksternal adalah Satuan Kerja yang memilki tugas pokok dan fungsi memberikan layanan kepada masyarakat pengguna jasa.
8.
Unit Layanan Campuran adalah Satuan Kerja yang memilki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan secara internal dan eksternal.
9.
Prosedur adalah tahapan kerja yang harus diikuti oleh seluruh urusan organisasi untuk melaksanakan kegiatan kerja.
10. Kegiatan adalah pelaksanaan dari tugas pokok untuk mencapai hasil tertentu sesuai langkah-langkah yang telah ditentukan. 11. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan ditetapkan dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 12. Administrasi Pemerintah adalah proses kerja sama yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan manajemen pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 13. Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur adalah acuan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur yang berisi langkahlangkah penyusunan yang diperlukan.
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Stándar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi seluruh unsur-unsur organisasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan aktifitas tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (2) Tujuan Stándar Operasional Prosedur adalah agar tercipta harmonisasi dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta terbangun sistem -4-
manajemen pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang efektif sekaligus mengoptimalkan pemberdayaan segala sumber daya yang dimiliki organisasi.
Pasal 3 Manfaat Manfaat Standar Operasional Prosedur adalah : a menjadi tolak ukur Standar Kinerja bagi pegawai dalam menyelesaikan, memperbaiki dan mengevaluasi pekerjaan yang menjadi tugasnya ; b dapat mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya ; dan c
meningkatkan efektivitas yang efesien dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individu pegawai dan organisasi.
BAB III PENYUSUNAN SOP Pasal 4 Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Standar Operasional Prosedur. Pasal 5 Penyusunan Standar Operasinal Prosedur dilaksanakan mengacu pada prinsip penyusunan SOP yang meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h.
kemudahan dan kejelasan ; efesien dan efektif ; keselarasan ; keterukuran ; dinamis ; berorientasi pada pengguna ; kepatuhan hukum ; dan kepastian hukum.
Pasal 6 Penyusunan SOP yang akan ditetapkan berpedoman pada Lampiran Peraturan Gubernur ini, untuk membantu dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsi. Pasal 7 Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, adalah membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah terkecil dalam menyusun SOP sampai pada unsur organisasi menyempurnakan proses penyelenggaraan prosedur pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan,
-5-
serta meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan. Pasal 8 Prinsip penyusunan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijelaskan sebagai berikut : a. prinsip kemudahan dan kejelasan, bahwa prosedur yang distandarkan harus mudah dimengerti dan dapat diterapkan semua pegawai. b. efesien dan efektif, bahwa prosedur-prosedur harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait. c. keselarasan, bahwa prosedur-prosedur harus selaras dengan prosedurprosedur standar lain yang terkait. d. keterukuran, bahwa output dari prosedur yang distandarkan mengandung kualitas tertentu yang dapat di ukur pencapaian keberhasilannya. e. dinamis, bahwa prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat. f. berorientasi pada pengguna (mereka yang dilayani), bahwa prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna. g. kepatuhan hukum, prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku. h. kepastian hukum, peraturan yang distandarkan harus ditetapkan atas peninjauan sebagai sebuah pokok hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi jaminan untuk melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum.
BAB IV PELAKSANAAN SOP Pasal 9 Implementasi SOP pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dilakukan dengan : a. Konsisten, dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu oleh siapapun dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah. b. Komitmen, SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah dari tingkatan paling rendah sampai tertinggi. c. Perbaikan berkelanjutan, pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efesien dan efektif. d. Mengikat, SOP mengikat semua pihak dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. e. Seluruh unsur memiliki peran penting, seluruh pegawai, dalam peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan, jika pegawai tertentu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses.
-6-
f. Terdokumentasi dengan baik, seluruh prosedur yang distandarkan harus terdokumentasi dengan baik, sehingga selalu dapat dijadikan referensi bagi setiap pemangku kepentingan yang memerlukan.
BAB V TATA LAKSANA PENYUSUNAN Bagian Kesatu Pasal 10 Jenis SOP terdiri dari : a. SOP Teknis, digunakan untuk bidang-bidang pekerjaan yang bersifat teknis. b. SOP Administrasi, digunakan untuk proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Bagian Kedua Dokumen Pasal 11 (1) Dokumen Standar Operasional Prosedur memuat : a. halaman judul(cover), yang memuat : 1. lambang daerah; 2. judul dokumen standar operasional prosedur pada instansi/satuan kerja; 3. tahun pembuatan; 4. alamat instansi; dan 5. informasi yang diperlukan. b. lembar pengesahan dokumen standar operasional prosedur, yang merupakan Peraturan Gubernur tentang penetapan dokumen standar operasional prosedur yang ditandatangani oleh Gubernur; c. standar operasional prosedur, yang dilaksanakan dengan prosedur kegiatan pada masing-masing unit organisasi pemerintah daerah, terdiri dari : 1. Standar operasional prosedur 1, meliputi deskripsi unit organisasi yang memuat : a) visi; b) misi, dan c) moto/janji layanan. 2. Standar Operasioanal Prosedur 2, yang meliputi informasi mengenai prosedur yang akan distandarkan, memuat : a). nama standar operasional prosedur; b) satuan kerja/unit kerja; c) nomor dokumen; d) tanggal pembuatan; e) tanggal revisi; f) tanggal efektif; g) pengesahan oleh pejabat yang berkompeten; h) dasar hukum; i) keterkaitan; dan -7-
j) k) l) m)
peringatan; kualifikasi personel; peralatan dan perlengkapan; dan pencatatan.
3. Standar Operasioanal Prosedur 3, yang merupakan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan secara terinci dan sistematis dari prosedur yang distandarkan dan disusun dalam bentuk diagram alur (flow chart) dengan menggunakan simbol-simbol proses kegiatan. (2)
Format halaman judul (cover), lembar pengesahan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN Pasal 12 Kepala SKPD/ Unit Kerja penyelenggara kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib melakukan monitoring dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur. Pasal 13 (1)
Dalam rangka efesiensi dan efektivitas atas pelaksanaan standar operasional prosedur, dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD/ Unit Kerja penyelenggara kegiatan, lembaga yang berwenang melakukan evaluasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau lembaga independen yang diminta bantuannya oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 14 Penyusunan SOP pada koordinasi SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin
-8-
pada tanggal
Gubernur Kalimantan Selatan,
H. RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal Sekretariat Daerah,
H.M. MUCHLIS GAFURI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010 N0MOR
-9-
