GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR
0 7 0
TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA K E R J A DAN ANGGARAN SATUAN K E R J A PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah d i Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah d i Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
: 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang=Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.
Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah d i Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah d i Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
-312. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai d i Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah d i Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 T a h u n 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan d i Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 T a h u n 2014 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
=4= 20.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
2 1 . Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); 22.
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 051 Tahun 2012 tentang Standarisasi Honorarium T i m Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 51);
23.
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 T a h u n 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92);
24.
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/595/KUM/2011 tentang Penetapan Honorarium u n t u k PPKD, Kuasa BUD, PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Penerimaan pada SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerimaan pada UPT, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, Pembantu PPKSKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, J u r u Bayar Gaji pada UPT, Operator Aplikasi Keuangan Daerah, Pelaksana Teknis pada Pembantu PPK-SKPD d i Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0409/KUM/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/595/KUM/2011 tentang Penetapan Honorarium u n t u k PPKD, Kuasa BUD, PPKSKPD, PPTK, Bendahara Penerimaan pada SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerimaan pada UPT, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, Pembantu PPK-SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, J u r u Bayar Gaji pada UPT, Operator Aplikasi Keuangan Daerah, Pelaksana Teknis pada Pembantu PPK-SKPD d i Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ;
25.
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0242/KUM/2013 tentang Tarif Biaya Mengikuti Pendidikan/Kursus Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah d i Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
-5MEMUTUSKAN : Menetapkan:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH D I LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur i n i yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaxis Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara U m u m Daerah. 6. Bendahara U m u m Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang terdiri dari : Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor. 8. Biro adalah Biro-Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPT adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan program tertentu dari SKPD. 10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran u n t u k melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa u n t u k melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada u n i t kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 14. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk u n t u k menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
-615. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk u n t u k menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang u n t u k keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah u n t u k periode 1 (satu) tahun. 17. T i m Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Provinsi Kalimantan Selatan. 18. Petugas Koreksi/Asistensi RKA-SKPD dan RKA-PPKD adalah PNS yang terdiri dari unsur Biro Keuangan, Bappeda, Dispenda, Biro Perlengkapan, Biro Perekonomian dan Biro Organisasi serta Biro H u k u m yang tergabung dalam Tim Teknis TAPD Provinsi Kalimantan Selatan yang ditugaskan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris TAPD. 19. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Tidak Tetap u n t u k Tenaga Medis dan Paramedis. 20. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang m e l a k s ^ a k a n pekerjaan spesifik atau berkeahlian khusus yang diperlukan oleh SKPD dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan. 2 1 . Kebijakan U m u m APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya u n t u k periode 1 (satu) tahun. 22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas paling banyak anggaran yang diberikan kepada SKPD u n t u k setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD setelah disepakati dengan DPRD. 23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD dan RKAPPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 24. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan u n t u k mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih u n i t kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan u n t u k menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 26. DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 27. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah u n i t organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa d i K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada u n i t yang sudah ada. 28. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
-729. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekumpulan orang terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama, saling bekerja sama, berhubungan dan memiliki rasa i k u t bertanggung jawab serta saling bergantung satu dengan lainnya. 30. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 3 1 . Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang memegang jabatan struktural eselonering, memegang jabatan fungsional, non struktural (pelaksana) pada SKPD. 32. G u r u Besar adalah Dosen pada Perguruan Tinggi bergelar Profesor, sedangkan Pakar adalah tenaga ahli yang memiliki keahlian pada bidang tertentu. 33. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan u n t u k menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Pasal 2 Dalam Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2016, SKPD dan PPKD harus memperhatikan : a.
sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
b. batas w a k t u penyampaian RKA-SKPD d a n RKA-PPKD Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; c.
kepada
PPKD/Biro
hal-hal lainnya perlu mendapat perhatian dari SKPD terkait dengan prinsipprinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja;
d. dokumen sebagai lampiran meliputi Kebijakan U m u m APBD (KUA), PPAS, Kode Rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, dan standar satuan harga ; e.
mensinergikan program nasional tentang pengarusutamaan anggaran responsif gender ; dan
f.
pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban ekonomis, dan akuntabel.
APBD yang efisien,
efektif,
Pasal 3 (1) Ketentuan penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD d i Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016 dilakukan sesuai dengan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu : a. SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan u n t u k menghasilkan SKPD dan RKA-PPKD 1, Form RKA-SKPD dan RKA-PPKD 1 ;
RKA-
b. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Langsung u n t u k menghasilkan RKA-SKPD dan RKA-PPKD 2 . 1 . ;
-8c. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Langsung masing-masing kegiatan u n t u k menghasilkan RKA-SKPD dan RKA-PPKD 2.2.1. u n t u k kemudian digabung dalam Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung u n t u k menghasilkan RKA-SKPD dan RKA-PPKD 2.2. ; dan d. SKPD mengompilasi dokumen-dokumen d i atas menjadi RKA-SKPD dan RKAPPKD. (2) Dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD harus memperhatikan hal-hal sebagai b e r i k u t : a. RKA-SKPD dan RKA-PPKD harus memuat rincian yang jelas dari kegiatan m a u p u n pembiayaannya, kecuali BLUD ;
setiap
b. penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD harus sesuai dengan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2016 ; c. kegiatan dalam RKA-PPKD dan RKA-PPKD harus dirinci menurut jenis pengeluaran yang memberikan gambaran yang jelas dan tegas baik menyangkut volume m a u p u n harga satuan ; d. setiap rencana pengeluaran harus disusun menurut asas kewajaran, kepatutan, efektif, efisien, yang keseluruhannya mencerminkan penghematan dan terkendali serta tetap menjamin tercapainya sasaran yang telah ditentukan; e. setiap pendapatan/penerimaan yang dianggarkan dalam RKA-PPKD dan RKAPPKD yang kemudian menjadi DPA-SKPD dan DPA-PPKD merupakan batas terendah pendapatan/penerimaan yang dapat dicapai oleh SKPD dan PPKD ; f. setiap belanja/pengeluaran yang dianggarkan dalam RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang kemudian menjadi DPA-SKPD dan DPA-PPKD merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran yang dilaksanakan oleh SKPD dan PPKD; dan g. setiap Pendapatan/penerimaan dan Belanja/Pengeluaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB I I PEMBAHASAN RKA-SKPD DAN RKA-PPKD Pasal 4 (1) Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, melalui Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris TAPD dapat menugaskan kepada T i m Teknis TAPD Provinsi Kalimantan Selatan u n t u k melakukan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta melakukan verifikasi DPA-SKPD dan DPA-PPKD. (2) Review atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan bersamaan dengan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh T i m Teknis TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 5 (1)
Setiap pengajuan RKA-SKPD dan RKA-PPKD u n t u k dikoreksi oleh Petugas Koreksi/Asistensi, RKA-SKPD dan RKA-PPKD terlebih dahulu harus ditandatangani oleh Kepala SKPD/PA/KPA yang bersangkutan dan/atau Pejabat lain pada SKPD bersangkutan.
-9(2)
RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang telah dikoreksi/diasistensi, selanjutnya diparaf oleh pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengusulan RKA-PPKD dan Petugas Koreksi/Asistensi.
Pasal6 (1)
Pejabat yang mengikuti asistensi adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap proses penyusunan program dan kegiatan, serta yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
(2)
Pejabat yang mengikuti asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh PPK-SKPD dan bilamana dipandang perlu dapat mengikutsertakan staf pelaksana/ teknis. BAB III PEMBENTUKAN P E J A B A T PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD Pasal 7
(1)
Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD, ditunjuk PA, KPA dan PPK SKPD, Pembantu PPK-SKPD (Petugas SPM, Akuntansi, dan Verifikator), PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Penyimpan barang dan Pengurus barang serta Bendaharan Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Penyiap Gaji, Pembuat Dokumen, dan Pengadministrasi BKU), Penyimpan dan Pengurus Barang Pembantu.
(2)
Pengguna Anggaran SKPD I n d u k dapat menunjuk Kepala Biro dan/atau Kepala UPT sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
(3)
Pengguna Anggaran pada SKPD yang memiliki j u m l a h kegiatan lebih dari 150 (seratus lima puluh) kegiatan dan/atau j u m l a h anggaran belanja langsung lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dengan menunjuk Pejabat eselon III pada SKPD bersangkutan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Pasal 8
U n t u k SKPD, PPK-SKPD yang ditunjuk adalah Pejabat yang menangani fungsi Kesekretariatan (Sekretaris/Kabag TU/Kabag Keuangan/Kabag Akuntansi dan/atau Pelaporan) pada masing-masing SKPD, sedangkan Pembantu PPK-SKPD adalah Pejabat yang menangani fungsi Keuangan dan Pejabat lainnya pada eselon IV (pada fungsi kesekretariatan), sedangkan u n t u k pelaksanaannya dapat dibantu oleh Petugas teknis paling banyak 4 (empat) orang. Pasal 9 (1)
Dalam hal penunjukan PPTK, maka yang ditunjuk adalah Pejabat pada u n i t kerja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)
Pejabat pada SKPD atau u n i t kerja yang d i t u n j u k selaku PPTK diutamakan pejabat struktural eselon IV.
- 10Pasal 10 (1)
Khusus Sekretariat Daerah dan SKPD yang memiliki UPT dapat ditunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus dan Penyimpan Barang Pembantu serta Penyiap Gaji.
(2)
U n t u k SKPD i n d u k yang tidak memiliki penerimaan langsung tidak perlu mengangkat Bendahara Penerima, sedangkan pada UPT-nya yang memiliki penerimaan dapat mengangkat Bendahara Penerimaan Pembantu. BAB I V BELANJA PEGAWAI Pasal 11
(1)
Gaji, Tunjangan Pejabat Negara dan PNS dianggarkan pada Belanja Pegawai yang merupakan bagian dari Belanja Tidak Langsung.
(2)
Penganggaran u n t u k Gaji, Tunjangan Pejabat Negara dan PNS pada Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), yang dalam pelaksanaannya ditemui kekurangan/kelebihan, dapat dilakukan pergeseran anggaran an tar SKPD d i Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menemui kekurangan/kelebihan dimaksud.
(3)
Honor Kegiatan u n t u k PNS dianggarkan pada Belanja Pegawai PNS pada Belanja Langsung, sedangkan honor yang diperuntukkan bagi non PNS dianggarkan pada Belanja Pegawai Non PNS pada Belanja Langsung. Pasal 12
(1)
PPKD, Kuasa BUD, PPK-SKPD, Pembantu PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta Pembantu Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pembantu dan Penyimpan Barang Pembantu serta j u r u bayar gaji, dan operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) diberikan honor bulanan.
(2)
Penganggaran honor PPTK pada masing-masing SKPD paling banyak sejumlah pejabat yang ditunjuk menjadi PPTK pada SKPD bersangkutan paling banyak 12 (dua belas) bulan dikalikan besaran honor PPTK. Dialokasikan pada masing-masing SKPD, sedangkan u n t u k PPTK pada UPT dialokasikan pada UPT bersangkutan.
(4)
j u m l a h besarannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penetapan honorarium u n t u k Pengelola Keuangan Daerah. Pasal 13
(1)
Kegiatan pengadaan barang/jasa lainnya, Pengadaan Jasa Konstruksi, dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan fasilitasi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
-11 a. U n t u k semua kegiatan pengadaan barang/jasa, Pengadaan Jasa Konstruksi dengan pengadaan langsung senilai Rp25.000.000,00 keatas sampai dengan Rp200.000.000,00 dan pengadaan Jasa Konsultansi dengan pengadaan langsung senilai sampai dengan Rp50.000.000,00 melalui 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan, diberikan honorarium paling banyak sebesar Rp750.000,00/ paket. b. U n t u k kegiatan pengadaan barang/jasa senilai: 1) Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 3 (tiga) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar:
2)
3)
4)
5.
Ketua
: Rp 1.500.000,00
Sekretaris
: Rp 1.250.000,00
Anggota
: Rp1.000.000,00
Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua
: Rp2.000.000,00
Sekretaris
: Rp1.750.000,00
Anggota
: Rp1.500.000,00
Rp5.000.000.000,00 sampai dengan RplO.000.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua
: Rp3.000.000,00
Sekretaris
: Rp2.225.000,00
Anggota
: Rp 1.750.000,00
Rp10.000.000.000,00 keatas melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua
r
Sekretaris
: Rp4.000.000,00
Anggota
: Rp3.000.000,00
Rp5.000.000,00
Biaya verifikasi data lelang melalui Pokja paling banyak 3 (tiga) orang maupun paling banyak 5 (lima) orang agar disesuaikan dengan standar SPD (Surat Perjalanan Dinas) lokasi.
c. U n t u k kegiatan pengadaan Jasa Konstruksi senilai : 1) Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 3 (tiga) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua
: Rp 1.700.000,00
Sekretaris
: Rp1.500.000,00
Anggota
: Rpl.250.000,00
2) Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua
: Rp2.500.000,00
- 12Sekretaris
: Rp2.000.000,00
Anggota
: Rpl.750.000,00
3) Rp5.000.000.000,00 sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua
: Rp3.500.000,00
Sekretaris
: Rp2.750.000,00
Anggota
: Rp2.500.000,00
4) Rpl0.000.000.000 keatas melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua
: Rp7.500.000,00
Sekretaris
: Rp6.500.000,00
Anggota
: Rp5.000.000,00
5) Biaya verifikasi data lelang melalui Pokja paling banyak 3 (tiga) orang m a u p u n paling banyak 5 (lima) orang agar disesuaikan dengan standar SPD lokasi. d. U n t u k kegiatan pengadaan Jasa Konsultansi senilai : 1) Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 3 (tiga) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua
: Rp2.000.000,00
Sekretaris
: Rpl.750.000,00
Anggota
: Rpl.500.000,00
2) Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua
: Rp2.500.000,00
Sekretaris
: Rp2.250.000,00
Anggota
: Rp2.000.000,00
3) Rp500.000.000,00 sampai dengan Rpl.000.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua
: Rp3.000.000,00
Sekretaris
: Rp2.750.000,00
Anggota
: Rp2.500.000,00
4) Rpl0.000.000.000,00 keatas melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua
Rp5.000.000,00
Sekretaris
Rp4.000.000,00
Anggota
Rp3.500.000,00
5) Biaya verifikasi data lelang melalui Pokja paling banyak 3 (tiga) orang maupun 5 (lima) orang agar disesuaikan dengan standar SPD lokasi.
- 13-
(2)
Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) u n t u k semua kegiatan pengadaan barang/jasa, Pengadaan Jasa Konstruksi, dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan pengadaan langsung senilai sebagai b e r i k u t : a. Senilai Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 melalui 1 (satu) orang PPHP, diberikan honorarium paling banyak sebesar Rp750.000,00/paket. b. Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 3 (tiga) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar: Ketua
: Rpl.500.000,00
Sekretaris : Rpl.250.000,00 Anggota
: Rp1.000.000,00
c. Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua
: Rp2.000.000,00
Sekretaris : Rpl.750.000,00 Anggota
: Rpl.500.000,00
d. Rp5.000.000.000,00 sampai dengan RplO.000.000.000,00 melalui Pokja paling banyak 5 (lima) orang, diberikan honorarium per paket paling banyak sebesar : Ketua
: Rp3.000.000,00
Sekretaris : Rp2.225.000,00 Anggota
: Rpl.750.000,00
e. Rp 10.000.000.000 keatas melalui Pokja paling banyak 5 diberikan honorarium per paket paling banyaksebesar : Ketua
(lima)
orang,
: Rp5.000.000,00
Sekretaris : Rp4.000.000,00 Anggota
: Rp3.000.000,00
f. Biaya verifikasi data lelang melalui Pokja paling banyak 3 (tiga) orang m a u p u n paling banyak 5 (lima) orang agar disesuaikan dengan standar SPD lokasi. (3) Honorarium Tim Manajemen Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Selatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diberikan honor bulanan, dengan rincian paling banyak sebesar : Ketua ULP
Rp7.500.000,00
Sekretaris ULP
Rp5.000.000,00
Tim/Seksi
Rp3.500.000,00
Anggota
Rp2.000.000,00
- 14-
Pasal 14 (1) Penganggaran honorarium Petugas Pengamanan dan Pengawalan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp3.000.000,00/orang/bulan. (2) Penganggaran honorarium Petugas Patroli Jalan Raya/Unit Reaksi Cepat Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan yang diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp2.000.000,00/orang/bulan. (3) Pengemudi Bus yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Bus : a. Bus angkutan karyawan/karyawati Pemerintah Provinsi Kalimantan dapat dianggarkan uang tambahan paling banyak sebesar Rp750.000,00/ orang/ bulan. b. Mini bus angkutan karyawan/karyawati Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kapasitas tempat d u d u k minimal 12 (dua belas) tempat duduk, dapat dianggarkan uang tambahan paling banyak sebesar Rp500.000/orang/bulan.
BAB V BELANJA BARANG DAN J A S A Pasal 15 (1) Kegiatan Bimbingan Teknis, Seminar dan kegiatan sejenis lainnya diluar kegiatan kediklatan dengan w a k t u pelaksanaan paling lama 3 (tiga) hari, maka u n t u k honor nara sumber/moderator diatur sebagai b e r i k u t : a.
Satuan j a m pemaparan moderator ; dan
adalah
45 menit/jam
pemaparan/narasumber/
b. Honor dibayar penuh u n t u k paling banyak 2 j a m pemaparan pertama, j a m pemaparan selanjutnya dibayar 50% dari tarif honor nara sumber/ moderator bersangkutan. (2) Paling banyak Besaran honorarium nara sumber, sebagai Irerikut : a.
Pejabat Daerah : 1.
Pejabat Eselon 1/Pejabat Fungsional Rp2.500.000,00/orang/jam pemaparan ;
Ahli
Utama
sebesar
2.
Pejabat Eselon II/Pejabat Fungsional sebesar Rp2.000.000,00/orang/jam pemaparan ;
3.
Pejabat Eselon III sebesar Rpl.500.000,00/orang/jam pemaparan ;
4.
Pejabat Eselon IV sebesar Rpl.000.000,00/orang/jam pemaparan ;
5.
Pejabat Fungsional/Staf sebesar Rp800.000,00/orang/jam dan
6.
Moderator paling banyak sebesar Rp800.000,00/orang/jam pemaparan.
pemaparan;
- 15-
b.
Pejabat Pusat/Luar Provinsi/Perguruan Tinggi: 1. Pejabat Eselon I/Pejabat Fungsional Rp3.000.000,00/orang/jam pemaparan ;
ahli
Utama
sebesar
2. Pejabat Eselon II/Pejabat Fungsional Rp2.750.000,00/orang/jam pemaparan ;
Madya
sebesar
3. Pejabat Eselon III /Pejabat Fungsional Rp2.500.000,00/orang/jam pemaparan ;
Muda
sebesar
4.
Pejabat Eselon IV sebesar Rp2.000.000,00/orang/jam pemaparan ; dan
5. Staf sebesar Rpl.OOO.OOO,00/orang/jam pemaparan ; dan 6. Moderator paling banyak sebesar Rpl.000.000,00/orang/jam pemaparan. c.
G u r u Besar/Pakar dianggarkan paling banyak sebesar / orang/jam pemaparan,
Rp4.000.000,00
(3) Pada kegiatan/acara lintas sektoral : MC dan pembaca do'a paling banyak Rp500.000,00/orang/kegiatan, penyusun naskah pidato paling banyak Rp200.000,00/orang/kegiatan, petugas Sound System, Penyiap Ruang Rapat dan kebersihan paling banyak RplOO.OOO,00/orang/kegiatan. (4) Instruktur senam paling banyak Rp200.000,00/orang/kegiatan. Pasal 16 (1) Suatu kegiatan yang harus menyediakan petugas penjurian dapat dianggarkan honorarium paling banyak sebesar Rpl.500.000,00/orang/kegiatan. (2) Kegiatan penjurian oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah yang dilaksanakan dalam rangka Penilaian Lingkungan d i Provinsi Kalimantan Selatan, penganggaran petugas penjuriannya (Tim Penilai) dilakukan sebagai b e r i k u t : a. Kota kecil dengan rentang sampai dengan 50 t i t i k penilaian, dianggarkan paling banyak sebesar Rp4.500.000,00/orang/kegiatan; b.
Kota Sedang dengan rentang 50 sampai dengan 80 t i t i k penilaian, dianggarkan paling banyak sebesar Rp6.000.000,00/orang/kegiatan; dan
c.
Kota besar dengan rentang lebih dari 80 t i t i k penilaian, dianggarkan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00/orang/kegiatan.
(3) U n t u k petugas penjurian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dianggarkan biaya transportasi dari tempat kedudukan ketempat kegiatan penjurian dilaksanakan dengan besaran paling banyak sebagaimana diatur dalam biaya transpor u n t u k perjalanan dinas. (4) Selain biaya transpor, kepada petugas penjurian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga dapat dianggarkan biaya akomodasi apabila pelaksanaan kegiatan penjurian/penilaiannya dilakukan diluar Kota/Kabupaten tempat kedudukan dengan besaran maksimal sebagaimana diatur dalam biaya akomodasi u n t u k perjalanan dinas.
- 16-
Pasal 17 (1) Biaya jasa/upah meliputi Satpam, Petugas jaga/keamanan, Petugas Kebersihan, Petugas Caraka, Petugas Kebun/perkebunan, sopir mobil dinas/mobil operasional, j u r u mudi/operator kapal, j u r u timbang, j u r u tera, petugas kalibrasi, operator bengkel, operator pabrik es, petugas teknis mesin dan listrik, petugas teknis kolam/keramba, Petugas Pemelihara Ternak, Tenaga Pengelola kearsipan, Tenaga Pengelola Perpustakaan, Reporter, fotografer/kameramen, Penyiar Radio, Teknisi Radio, Tenaga Pelayanan Rumah Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/Ketua DPRD/Sekda, Petugas Pelayanan Kesamsatan, Tenaga IT Pemetaan, Tenaga Karantina, Tenaga Distribusi, Penjaga Penangkaran Rusa, Petugas Pelabuhan Perikanan, ABK Kapal, Pengelola Website pada Biro Humas dan pada Biro H u k u m dan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Operator Sistem Perizinan Terpadu, J u r u masak dan perawat pada panti/Sekolah, Petugas Pintu Air, Petugas Operator Tinggi M u k a Air, Operator Pelayanan Air Bersih, Surveyor, Penilik Jalan dan Jembatan, Mekanik alat Pemeliharaan Rutin pada Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan yang bekerja dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan paling banyak sebesar Rp2.000.000,00/orang/bulan sedangkan bagi SKPD yang berada d i Jakarta paling banyak sebesar Rp2.700.000,00/ orang/ bulan. (2) Petugas Laboratorium, Tenaga Ahli Bidang Lingkungan besaran anggaran honor paling banyak sebesar Rp2.500.000,00/orang/bulan. (3) Tenaga kontrak pada beberapa r u m a h sakit u m u m daerah dan panti sosial besaran anggaran honor paling banyak sebagai berikut : a. Dokter Umum, Apoteker/Psikolog Rp3.000.000,00/orang/bulan ;
paling
banyak
sebesar
b. Dokter spesialis paling banyak sebesar Rp4.000.000,00/orang/bulan ; c.
Dokter sub dan
spesialis paling banyak sebesar Rp4.500.000,00/orang/bulan ;
d. Perawat dan/atau tenaga Rp2.000.000,00/orang/bulan.
medis
lainnya
paling
banyak
sebesar
(4) Tenaga kontrak pada sistem aplikasi Komputerisasi yang sangat khusus, seperti Sistem Aplikasi Program Komputerisasi Kesamsatan, Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Aplikasi Sistem Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Online dapat dianggarkan bulanan dengan besaran honor sebagai b e r i k u t : a. Programmer paling banyak sebesar Rp5.000.000,00; b. Asisten Programmer, Administrator Database dan Analis Jaringan Sistem Aplikasi Program paling banyak sebesar Rp4.000.000,00; dan c.
Operator Sistem Program/Operator dan Analis Sistem Pemetaan paling banyak sebesar Rp3.000.000,00.
(5) Penganggaran biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dianggarkan pada kegiatan bersangkutan. (6) J u m l a h tenaga kontrak u n t u k Tahun Anggaran 2016 tidak boleh melebihi dari j u m l a h tenaga kontrak Tahun Anggaran 2015, kecuali mendapat rekomendasi dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 17-
Pasal 18 (1) Anggaran Belanja alat tulis kantor dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp2.000.000,00/ kegiatan. (2) Anggaran Belanja alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan u n t u k kegiatan yang Output nya berupa dokumen yang memang memerlukan banyak alat tulis kantor dan/atau kegiatan Administrasi Perkantoran. (3) Anggaran Belanja Seminar Rpl25.000,00/unit.
Kit dapat
dianggarkan
paling banyak
sebesar
Pasal 19 Anggaran Belanja Pakaian Dinas u n t u k Satpam, Penjaga Malam, Petugas Kebersihan, Petugas/Tukang Kebun diatur sebagai berikut : a. Satpam lengkap paling banyak Rp600.000,00/stel; dan b. Penjaga malam, Petugas kebersihan, Petugas/Tukang Rp450.000,00/stel.
kebun paling
banyak
Pasal 2 0 Penganggaran pakaian Dinas selain yang disebutkan dalam Pasal 19 harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD melalui pertimbangan analisis kebutuhan dari Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pasal 21 (1) Belanja Konsumsi u n t u k Rapat/Seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, sebagai berikut: a. Dihadiri/diikuti oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Unsur Muspida, konsumsi disediakan secara Prasmanan dengan indeks paling banyak Rpl50.000,00/porsi dan Snack Rp50.000,00/porsi; dan b. Dihadiri/dikuti oleh pejabat Eselon I I dan Eselon I I kebawah, maka u n t u k prasmanan paling banyak Rpl00.000,00/porsi dan snack paling banyak Rp40.000,00/porsi, sedangkan u n t u k makanan kotak ditetapkan paling banyak Rp35.000,00/kotak dan makanan ringan Rp20.000,00/kotak, sedangkan u n t u k kegiatan rapat dalam bulan Ramadhan dapat dianggarkan snack paling banyak Rp50.000,00/kotak. (2) Makan ringan harian d i kantor paling banyak sebesar Rp7.500,00/orang/hari dan bagi pegawai yang karena tugas/pekerjaannya memerlukan makanan/minuman suplemen, dapat dianggarkanbiaya makanan/ m i n u m a n suplemen sebesar Rp25.000,00/orang/hari, sedangkan makanan dan m i n u m a n harian u n t u k anakanak panti asuhan paling banyak sebesar Rp50.000,00/anak/hari, adapun u n t u k sekolah yang bersifat k h u s u s diberikan makanan paling banyak sebesar Rp75.000,00/siswa/hari dan u n t u k makanan ringan paling banyak sebesar Rp40.000,00/siswa/hari. (3) Petugas Layanan Samsat Unggulan dapat dianggarkan biaya makanan dan minuman paling banyak Rp20.000,00/orang/kegiatan.
- 18Pasal 22 (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dibuat secara rinci dan mengacu Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang berlaku.
pada
(2) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyebutkan j u m l a h orang dan lamanya hari perjalanan dinas, lokasi yang menjadi tujuan perjalanan dinas dan jabatan pelaksana perjalanan dinas. (3) Pengecualian terhadap rincian perjalanan dinas hanya u n t u k Kegiatan Rapatrapat/Koordinasi Luar Daerah dan kegiatan Rapat-rapat/koordinasi Dalam Daerah. (4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas yang dialokasikan dalam Kegiatan Rapatrapat/Koordinasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-rapat/Koordinasi Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan alokasi anggaran perjalanan dinas yang dapat digunakan oleh semua karyawan pada SKPD bersangkutan sepanjang tidak ada duplikasi dalam penganggaran dan pelaksanaannya. (5) Penganggaran perjalanan dinas tarifnya mengacu pada Lampiran Peraturan i n i , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur i n i . (6) Penganggaran biaya akomodasi narasumber pusat/daerah, biaya uang saku peserta rapat yang merupakan bagian dari objek belanja perjalanan dinas yang tidak bisa dianalisa melalui ASB, merupakan bagian dari kegiatan d i luar perhitungan ASB. Pasal 2 3 (1) Peserta sosialisasi/bimtek/ seminar dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh SKPD dengan waktu pelaksanaan paling lama 3 (tiga) hari dan dilaksanakan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dapat diberikan uang saku paling banyak Rpl50.000,00/orang/hari yang penganggaran pada belanja barang dan jasa. (2) Peserta yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan uang transpor yang besaran paling banyaknya disesuaikan dengan ketentuan biaya transpor sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur tentang perjalanan dinas. Pasal 2 4 Belanja Bahan Bakar Minyak, dapat dianggarkan sebagai berikut : a. kendaraan yang dianggarkan Bahan Bakar Minyaknya adalah kendaraan yang khusus dipergunakan oleh Pejabat (Kendaraan Dinas) dan Kendaraan u n t u k pelaksanaan kegiatan (Kendaraan Operasional) dengan mencantumkan nomor polisi kendaraan dimaksud; b. penganggaran u n t u k mobil dinas Pejabat Eselon II pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Bakorluh, Dinas, Badan, Rumah Sakit, Inspektorat, dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Sekretariat Korpri, dapat dianggarkan BBM dengan anggaran paling banyak sebesar Rp30.000.000,00/tahun; c.
penganggaran u n t u k mobil dinas Pejabat Eselon I I pada Dinas, Badan, Rumah Sakit, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretariat Bakorluh serta Sekretariat Korpri, hanya dapat dianggarkan 1 (satu) u n i t mobil dinas per tahun;
d. mobil dinas Pejabat Eselon Rp24.000.000,00/unit/tahun;
III
dapat
dianggar
paling
banyak
sebesar
- 19e.
Mobil operasional dan Traktor dapat Rpl5.000.000,00/unit/tahun;
dianggarkan
paling banyak
sebesar
f.
bus antar jemput karyawan/karyawati dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp61.500.000,00/unit/ tahun;
g.
m i n i bus dengan kapasitas tempat d u d u k minimal 12 (dua belas) tempat d u d u k u n t u k keperluan antar jemput karyawan/karyawati dapat dianggarkan paling banyak Rp41.500.000,00/unit/tahun;
h. bus operasional dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00/unit/tahun, sedangkan M i n i Bus Operasional dengan kapasitas tempat d u d u k minimal 12 (dua belas) tempat d u d u k dianggarkan paling banyak Rpl6.000.000,00/unit/tahun; i.
sepeda motor dinas dan sepeda motor operasional dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp6.200.000,00/unit/tahun; dan
j.
alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada h u r u f b sampai dengan h u r u f i adalah yang tercatat dalam K a r t u Inventaris Barang (KIB) dan dianggarkan pada Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik. Pasal 25
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional diatur sebagai b e r i k u t : a. kendaraan yang dipelihara adalah kendaraan yang khusus dipergunakan u n t u k pelaksanaan kegiatan dengan mencantumkan nomor polisi kendaraan dimaksud; b. kendaraan yang diperkenankan u n t u k mendapatkan biaya pemeliharaan adalah kendaraan yang dibeli atau dimiliki eks proyek yang bersangkutan m a u p u n kendaraan yang diperbantukan u n t u k pelaksanaan kegiatan (disertai pernyataan pemilik kendaraan); dan c.
kendaraan dinas/operasional dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Pasal 26
Biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional diatur sebagai berikut : a. Pemeliharaan kendaraan roda 4 *. 1. Kapasitas mesin 1.300 cc R p l 1.000.000,00/buah/tahun; dan
s.d
2.000
cc
paling
banyak
2. Kapasitas mesin >2000 cc paling banyak Rpl3.000.000,00/buah/tahun. b. Pemeliharaan kendaraan roda 6 paling banyak Rp14.000.000,00/buah/tahun ; dan c.
Pemeliharaan kendaraan roda Rp5.000.000,00/buah/tahun.
2
dan
roda
3
paling
banyak
Pasal 2 7 (1) Perbaikan berat kendaraan roda 4 dan roda 6 diatur sebagai b e r i k u t : a. Perbaikan berat kendaraan buah/tahun ; dan
roda
4
paling
banyak
Rpl5.000.000,00/
b. Perbaikan berat buah/tahun.
roda
6
paling
banyak
Rp25.000.000,00/
kendaraan
-20(2) Pengecualian terhadap besaran biaya pemeliharaan kendaraan diberlakukan u n t u k mobil ambulan dan mobil khusus lainnya. (3) Pengecualian terhadap besaran biaya perbaikan berat kendaraan roda 4 dan roda 6 diberlakukan apabila ada keterangan/perhitungan biaya perbaikan dari penyedia jasa servis dan/atau bengkel. (4) Pelaksanaan perbaikan berat kendaraan roda 4 dan roda 6 dilaksanakan sebagaimana kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku. Pasal 28 (1) Pemeliharaan kendaraan roda_4> roda 6, dan roda 2_jmeliputi : Jasa Servis, Penggantian S u k u Cadang, Minyak Pelumas, Jasa Kir, Perpanjangan STNK, Perpanjangan SIM bagi sopir resmi. (2) Kendaraan roda 4 dan roda 6 yang menjalani perbaikan berat, penganggaran pemeliharaannya dilakukan selama 1 (satu) t a h u n dikurangi w a k t u berapa bulan saat kendaraan yang bersangkutan menjalani perbaikan. Pasal 29 (1) SKPD yang tidak memiliki/ kekurangan kendaraan bus, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatannya sangat memerlukan kendaraan bus, dapat melakukan sewa kendaraan dimaksud u n t u k mendukung pelaksanaan program/kegiatannya. (2) Lamanya masa sewa kendaraan bus sebagaimana diperhitungkan paling lama u n t u k 3 (tiga) hari sewa.
dimaksud pada ayat
(1)
(3) Harga sewa kendaraan bus paling banyak sebesar Rp2.500.000,00/buah/hari sudah termasuk BBM, pengemudi dan pembantu pengemudi. BAB VI BELANJA MODAL Pasal 30 (1) Belanja Modal menganut prinsip biaya perolehan, oleh karena i t u semua rincian biaya yang digunakan dalam memperoleh aset/barang hingga bisa dimanfaatkan penggunannya (barang/Infrastruktur) dialokasikan dalam Belanja Modal. (2) Dalam pengalokasian penganggaran belanja Modal harus memperhatikan w a k t u dan jadwal pelaksanaan kegiatan/pekerjaan pada APBD Tahun anggaran berkenaan, sehingga kegiatan/pekerjaan dapat diselesaikan sebelum berakhir tahun anggaran berkenaan. Pasal 31 Penganggaran Kendaraan Dinas/Operasional harus terlebih d a h u l u mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD melalui pertimbangan analisis kebutuhan dari Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pasal 3 2 (1) Barang Modal/aset yang akan diserahkan kepada pihak lain (hibah) pada tahun anggaran berkenaan penganggarannya dialokasikan pada belanja barang dan jasa hibah.
-21 (2) Proses penganggaran belanja barang dan jasa hibah sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dengan didasarkan atas proposal yang disampaikan oleh pemohon hibah dan diverifikasi SKPD yang berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PENGANGGARAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH Pasal 33 Penganggaran untuk. pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran u n t u k pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Pasal 34 Penganggaran u n t u k pengadaan Barang (pada Belanja Barang/jasa dan Belanja Modal) harus memuat rincian tentang spesifikasi, satuan, harga satuan, dan volume dari barang/konstruksi. BAB VIII HAL-HAL YANG TIDAK DIPERKENANKAN DALAM PENGALOKASIAN BELANJA DAN STANDAR HARGA Pasal 35 (1) Dalam pengalokasian Belanja tidak diperkenankan adanya biaya untuk Pemberian/ Penyampaian ucapan selamat/ karangan bunga, kegiatan perayaan hari-hari besar/hari raya, belanja bantuan pada SKPD selain Sekretariat Daerah/PPKD, dan pencantuman merek dagang dalam pengadaan barang/jasa. (2) Tidak diperkenankan memunculkan program atau kegiatan baru, menambah / mengurang/ menggeser/ memindahkan dana/anggaran d i luar RKPD yang telah ditetapkan, kecuali program/kegiatan eks r u t i n antara lain seperti kegiatan pengadaan logistik. Pasal 36 Standar Harga satuan yang dipergunakan dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKAPPKD harus mempedomani peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku, seperti a. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Standar Biaya U m u m (SBU), Harga Satuan Bangunan (HSBGN), dan E-Katalog. Apabila harga dipasaran lebih tinggi daripada HSPK, SBU, HSBGN, dan E-Katalog, maka kenaikan yang diperkenankan paling banyak 15% dari harga ditetapkan pada HSPK, SBU, HSBGN, dan E-Katalog; dan
b. U n t u k harga satuan yang Iain ditetapkan berdasarkan harga u m u m yang berlaku serta berpatokan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan yang mengatur tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa. BAB LX PENYAMPAIAN RKA-SKPD DAN RKA-PPKD Pasal 3 7 RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan pagu yang telah ditetapkan dalam PPAS Tahun Anggaran 2016 u n t u k masing-masing SKPD/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pasal 38 (1) RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2016 yang telah disusun, selanjutnya diserahkan kepada PPKD/Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat tanggal 24 Agustus 2015, u n t u k selanjutnya dibahas oleh Tim Koreksi/Asistensi. (2) Pembahasan oleh T i m Koreksi/ Asistensi, u n t u k menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2016, antara lain dengan : a. RKPD Tahun 2016 ; b. KUA Tahun Anggaran 2016 ; c. PPAS Tahun Anggaran 2016 ; d. Kebijakan A k u n t a n s i ; e. Capaian Kinerja ; f.
Indikator Kinerja ;
g.
Kelompok Sasaran Kegiatan ;
h. Analisis Standar Belanja (ASB) > i.
Standar Satuan Harga (SSH) ;
j.
Sinkronisasi Program dan Kegiatan antar SKPD ;
k. Kartu Inventaris Barang (KIB) ; dan 1.
Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) ; dan
m. SK Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2015. Pasal 39 Hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan T a h u n Anggaran 2016, d a n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 t a h u n 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan d a n Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, serta petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan lainnya.
-23Pasal 4 0 Peraturan Gubernur i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur i n i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan d i Banjarmasin pada tanggal 7 Agustus 2015 SELATAN,
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 7 Agustus 2015 S E K R E T A R I S DAERAH PROVINSI , ^ ^ M E A N T A N SELATAN,
FHAMI^llD ARSYADI
BL^ffA=DA'ERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 70
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 6 u / u
1.
TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KHUSUS (DALAM DAERAH)
NO.
URAIAN
JUMLAH
KETERANGAN
1.
Gubernur / Wagub / Sekda / Pimpinan DPRD/Sekda
350.000,00
2.
Anggota DPRD/Asisten Sekda
300.000,00
3.
Eselon I I lainnya
250.000,00
4.
Eselon III
200.000,00
5.
Eselon IV
175.000,00
6.
Staf Golongan IV/ I I I
150.000,00
7.
Staf Golongan 11/1/PTT / Tenaga Kontrak
100.000,00
a. acara peresmian, seminar, rapat-rapat, konsultasi, koordinasi dan/atau yang sejenis serta mengantar surat/laporan, dengan tujuan : Banjarmasin Banjarbaru Martapura atau sebaliknya ; b. dalam kota tempat kedudukan, sekurang-kurangnya 10 km dari tempat kedudukan (dihitung dari j a r a k tempuh terdekat) ; dan c. Luar kota tempat kedudukan dengan j a r a k sekurang-kurangnya 10 k m dari tempat kedudukan dan sekurangkurangnya 10 k m dari batas kota tempat kedudukan (dihitung dari j a r a k tempuh terdekat).
8.
Semua Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Kota
150.000,00
Nomor u r u t 8 apabila pelaksanaannya lebih dari 8 j a m dalam 1 (satu) hari, dengan dibuktikan Surat Pernyataan dari pelaksana perjalanan dinas.
2. TARIF UANG HARIAN BAGI SO PIRPERJALANAN DINAS KHUSUS (DALAM DAERAH) DAN PETUGAS PENGAMANAN GUBERNUR/WAK3L GUBERNUR URAIAN
1.
Dalam Kota Banjarmasin/dalam Kota Banjarbaru/ dalam Kota Martapura/ mengantar/ menjemput t a m u ke/dari Bandara
100.000,00
Mengantar/Menjemput Gubernur/ Wakil Gubernur ke Bandar Udara dan/atau daerah lainnya ke Banjar baru dan Martapura
100.000,00
2.
3.
KETERANGAN
UANG HARIAN PERHARI
NO.
a. b.
Pada hari libur dan/atau diluar j a m kerja. Pada j a m kerja s.d diluar j a m kerja.
Khusus u n t u k Sopir dan Petugas Pengamanan Gubernur/Wakil Gubern u r dan merupakan pengecualian atas Keterangan h u r u f a dan b.
TARIF BIAYA PENGEPAKAN DAN PENGANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DAN/ ATAU PURNA TUGAS SERTA BIAYA PEMETIAN JENAZAH SERTA PENGANGKUTAN JENAZAH
NO.
URAIAN
DALAM DAERAH
LUAR DAERAH
KETERANGAN
1.
Pengepakan barang dan pengangkutan Barang
5.000.000,00
10.000.000,00
Lumpsum
2.
Pemetian Jenazah dan Pengangkutan jenazah
7.500.000,00
15.000.000,00
Biaya n i l
4.
TARIF BIAYA AIRPORTTAX DAN TRANSPOR BANDARA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH APABILA MENGGUNAKAN TRANSPOR PENERBANGAN DAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH TRANSPOR BANDARA LUAR DALAM DAERAH DAERAH
AIRPOl 3TTAX DALAM LUAR DAERAH DAERAH
PELAKSANA PERJALANAN DINAS
NO
1.
Pelaksana SPD yang d i daerah tujuan perjalanan dinas disediakan fasilitas mobil dinas/operasional
100.000,00
150.000,00
2.
Pelaksana SPD yang d i daerah tujuan perjalanan dinas tidak disediakan fasilitas mobil dinas/operasional
100.000,00
150.000,00
KET
Perjalanan dinas biaya riil
650.000,00
400.000,00
Perjalanan dinas biaya r i i l
5. TARIF BIAYA TRANSPOR LAINNYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH APABILA MENGGUNAKAN TRANSPOR PENERBANGAN DAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (Apabila kegiatannya dilaksanakan tidak ditempat menginap) NO
URAIAN
1.
Pelaksana SPD yang d i daerahtujuanperjalanandinasdisediakanfasilitasmobil dinas / operasional
2.
Pelaksana SPD yang d i daerahtujuanperjalanandinastidakdisediakanfasilitas mobildinas/ operasional
DALAM DAERAH
LUAR DAERAH
-
-
150.000,00
KETERANG AN
Per hari dan Biaya riil (H-l xtarif)
300.000,00
6. TARIF BIAYA PENYEBERANGAN/ RETRIBUSI NO. 1.
DALAM DAERAH
URAIAN Mobil u n t u k semua tingkatan pelaksana SPD.
KETERANGAN
LUAR DAERAH
350.000,00
600.000,00
Biaya riil
7. PLAFON PERJALANAN DINAS DENGAN PESAWAT UDARA (PP) NO.
KOTA
1
2
KELAS B1SN1S/ EKSEKUTIF 3
K E L A S EKONOMI
KETERANGAN
4
5
Dibawah tarif bisnis
1.
Banjarmasin - Jakarta
2.
Banjarmasin - Jakarta
3.
Banjarmasin - Surabaya
4.250.000,00
2.700.000,00
4. 5.
Banjarmasin - Malang Banjarmasin - Yogyakarta
8.161.000,00 7.723.000,00
4.407.000,00 4.022.000,00
8.500.000,00
-
2.995.000,00
Gubernur/ Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekda Anggota DPRD/Asisten Sekda/Eselon II lainnya
6. 7. 8.
Banjarmasin - Semarang Banjarmasin - Solo Banjarmasin - Balikpapan
7.498.000,00 7.498.000,00 3.000.000,00
3.958.000,00 4.097.000,00 2.000.000,00
9.
Banjarmasin - Palangkaraya
2.500.000,00
2.000.000,00
10.
Banjarmasin - Pontianak
8.980.000,00
5.400.000,00
11.
Banjarmasin - Denpasar
8.792.000,00
4.920.000,00
12.
Banjarmasin - Makasar
9.650.000,00
5.710.000,00
13.
Banjarmasin - Mataram
8.803.000,00
4.888.000,00
14. 15.
Banjarmasin - Banda Aceh Banjarmasin - Batam
10.792.000,00 8.407.000,00
6.022.000,00 4.578.000,00
16.
Banjarmasin - Biak
16.686.000,00
8.749.000,00
17.
Banjarmasin - Jayapura
17.135.000,00
9.359.000,00
18.
Banjarmasin - Medan
10.546.000,00
5.412.000,00
19.
Banjarmasin - Padang
9.006.000,00
4.642.000,00
20.
Banjarmasin - Palembang
7.498.000,00
4.022.000,00
21.
Banjarmasin -Pekanbaru
9.049.000,00
4.696.000,00
22.
Banjarmasin - T i m i k a Banjarmasin - Pangkal
16.472.000,00
8.717.000,00
6.630.000,00
3.660.000,00
7.690.000,00
4.193.000,00
23. 24.
Banjarmasin - Jambi Banjarmasin - Bandar >ung
6.193.000,00
3.412.000,00
26. 27.
Banjarmasin - Bengkulu Banjarmasin - Palu
8.710.000,00 11.980.000,00
5.100.000,00 6.130.000,00
28.
Banjarmasin - Manado
11.980.000,00
6.130.000,00
25.
29.
Banjarmasin - Kupang
14.840.000,00
7.420.000,00
30.
Banjarmasin - Kendari
11.860.000,00
5.980.000,00
31.
Banjarmasin - Ambon
15.930.000,00
7.610.000,00
Berlaku juga u n t u k rate : Banjarmasin - Samarinda Berlaku j u g a u n t u k rute : Bjmmg/Kotabara/Batulicin
Berlaku j u g a u n t u k rute : Banjarmasin - Dumai (Riau)
8. TAMBAHAN BIAYA TRANSPOR PERJALANAN DINAS KHUSUS (LUAR DAERAH) 1
2
3
4
5
1.000.000,00
750.000,00
Utk keperluan kedinasan Dibayarkan sesuai dengan Biaya riil
700.000,00
500.000,00
Utk keperluan kedinasan Dibayarkan sesuai dengan Biaya riil
Tempat kedudukan d i Jakarta ke Bandung dan/atau daerah lainnya dalam Prov. Jabar sekurang-kurangnya 100 Km dari tempat kedudukan
1.000.000,00
750.000,00
Utk keperluan kedinasan Dibayarkan sesuai dengan Biaya riil
4.
Tempat kedudukan d i Jakarta ke Bogor dan/atau daerah lainnya dalam Prov. Jabar sekurang-kurangnya 50 Km dari tempat kedudukan
700.000,00
500.000,00
Utk keperluan kedinasan Dibayarkan sesuai dengan Biaya riil
5
Tempat Kedudukan d i Ibukota tujuan perjalanan dinas ke daerah lainnya dalam Provinsi berkenaan dgn jarak tempuh sekurang-kurangnya 100 k m daritenvpat kedudukan Ibukota Prov tujuan Perjalanan Dinas
1.000.000,00
750.000,00
Utk keperluan kedinasan Dibayarkan sesuai dengan Biaya riil
1.
Jakarta - Bandung dan/atau daerah lainnya dalam Prov. Jabar sekurangkurangnya 100 K m dari Bandar Udara Soekarno-Hatta
2.
Jakarta - Bogor dan/atau daerah lainnya dalam Prov. Jabar sekurangkurangnya 50 Km dari Bandar Udara Soekarno-Hatta
3.
9. UANG HARIAN DAN REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
NO (1) 1 2
URAIAN (2) Gub/wagub/Pimp.DPRD/ Sekda Anggota DPRD/Asisten
CATI (AM J n 1 UM1N
(3)
UANG HARIAN
UANG
BERMALAM
TIDAK BERMALAM
(4)
(5)
ncrnciciMi/oi
KETERANGAN
(6)
(7)
OH
750,000.00
500,000.00
300,000.00
Lumpsum
OH
650,000.00
400,000.00
250,000.00
Lumpsum
Sekda 3
Eselon II lainnya
OH
600,000.00
350,000.00
200,000.00
Lumpsum
4
Eselon III
OH
500,000.00
300,000.00
-
Lumpsum
5
Eselon IV
OH
450,000.00
250,000.00
-
Lumpsum
6
Semua Pelaksana SPD
OH
400,000.00
200,000.00
-
Lumpsum
10. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS SKPD PEMERIKSA/INSPEKTORAT UANG HARIAN NO
URAIAN
(2) (1) Penanggungjawab 1 (Inspektur) 2 Wakil Penanggungjawab 3
4 5
(Irbanwil) PengendaJi Teknis/ Supervisor (Fungsional Madya/P2/Auditor/Gol. IV/b ke atas) Ketua Tim (P2/Auditor/ Irbanwil Anggota Tim (P2/Auditor/ Pelaksana)
SATUAN
(3)
PER HARI
PER HARI (KAB/KOTA) Rp PROVINSI)
(SKPD Rp
(6)
(5)
(4)
KETERANGAN
OH
700,000.00
450,000.00
Lumpsum
OH
600,000.00
350,000.00
Lumpsum
OH
550,000.00
350,000.00
Lumpsum
OH
500,000.00
300,000.00
Lumpsum
OH
450,000.00
250,000.00
Lumpsum
11. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS SKPD PENELITIAN/BALITBANGDA UANG HARIAN NO
URAIAN
SATUAN
(1)
(2)
(3)
PER HARI PER HARI (KAB/KOTA) Rp PROVINSI) (4)
(SKPD Rp
(5)
KETERANGAN
(6)
1
Ketua Tim/Ketua Peneliti
OH
600,000.00
350,000.00
Lumpsum
2
Anggota Tim/Peneliti/ Pembantu Peneliti
OH
550,000.00
300,000.00
Lumpsum
12. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH TARIF HOTEL NO.
KABUPATEN/KOTA
SATUAN
GUB/WAGUB/KETUA/ WAKIL KETUA DPRD
PEJABAT ESELON II
PEJABAT ESELON lll/GOLONGAN IV
PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III
(4)
(6)
(7)
(8)
GOLONGAN l/ll
(2)
(3)
1
BANJARMASIN
OH
2,000,000
1,500,000
800,000
600,000
(9) 400,000
2
BANJARBARU
OH
2,000,000
1,500,000
800,000
600,000
400,000
3
BANJAR
OH
2,500,000
750,000
800,000
600,000
400,000
4
BARITO KUALA
OH
1,000,000
750,000
700,000
400,000
375,000
450,000
400,000
(1)
TANAH LAUT
OH
1,000,000
750,000
700,000
6
TANAH BUMBU
OH
1,500,000
1,000,000
800,000
500,000
400,000
7
KOTABARU
OH
1,500,000
1,000,000
800,000
500,000
400,000
8
TAPIN
OH
1,000,000
700,000
600,000
400,000
375,000
9
HULU SUNGAI SELATAN
OH
1,000,000
700,000
600,000
400,000
375,000
10
HULU SUNGAI TENGAH
OH
1,000,000
700,000
600,000
400,000
375,000
11
HULU SUNGAI UTARA
OH
1,000,000
700,000
600,000
400,000
375,000
12
BALANGAN
OH
1,000,000
1,000,000
600,000
500,000
400,000
13
TABALONG
OH
1,500,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
5
14. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAERAH ANGGOTA DPRD/ASISTEN SEKDA DAN PEJABAT ESELON II LAINNYA
13. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAERAH GUBERUR/WAKIL GUBERNUR/PIMPINAN DPRD/ SEKDA No 1
Kabupaten/Kota 2
Banjarmasin Banjarbaru 3 4
No 1
Kabupaten/Kota 2
Banjarmasin 3
Banjarbaru 4
Banjar 5
1
Banjarmasin
-
-
1
Banjarmasin
-
150,000
150,000
2
Barito Kuala
300,000
350,000
2
Barito Kuala
200,000
300,000
300,000
3
Banjarbaru
-
-
3
Banjarbaru
150,000
-
75,000
4
Banjar
-
-
4
Banjar
150,000
75,000
-
5
Tanah Laut
300,000
300,000
5
Tanah Laut
250,000
250,000
250,000
6
Tanah Bumbu
1,000,000
1,000,000
6
Tanah Bumbu
850,000
850,000
850,000
7
Kotabaru
1,100,000
1,100,000
7
Kotabaru
1,000,000
1,000,000
1,000,000
8
Tapin
350,000
300,000
8
Tapin
300,000
200,000
200,000
9
Hulu Sungai Selatan
450,000
350,000
9
Hulu Sungai Selatan
350,000
250,000
250,000
10 Hulu Sungai Tengah
500,000
450,000
10
Hulu Sungai Tengah
450,000
300,000
300,000
11
550,000
500,000
11
Hulu Sungai Utara
500,000
350,000
350,000
12 Balangan
600,000
550,000
12
Balangan
500,000
350,000
350,000
13 Tabalong
750,000
650,000
13
Tabalong
550,000
450,000
450,000
Hulu Sungai Utara
15. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAERAH PEJABAT ESELON III Banjarmasin 3
Barito Kuala 4
Banjarbaru
Banjar
5
6
1 Banjarmasin
-
125,000
125,000
125,000
250,000
2 Barito Kuala
125,000
-
250,000
250,000
3 Banjarbaru
125,000
250,000
-
4 Banjar
125,000
250,000
5 Tanah Laut
125,000
6 Tanah Bumbu
No
Kabupaten/Kota
Tanah Laut Tanah Bumbu 8 7
Tapin
Kotabaru
Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara 11 13 12
Balangan
Tabalong
14
15
9
10
500,000
600,000
200,000
250,000
300,000
350,000
350,000
425,000
250,000
600,000
725,000
250,000
300,000
350,000
425,000
425,000
500,000
75,000
150,000
500,000
600,000
150,000
200,000
225,000
250,000
250,000
300,000
75,000
-
150,000
500,000
600,000
150,000
200,000
225,000
250,000
250,000
300,000
250,000
250,000
250,000
-
250,000
350,000
250,000
250,000
300,000
350,000
350,000
425,000
500,000
600,000
500,000
500,000
250,000
•
200,000
-
-
-
-
-
-
7 Kotabaru
600,000
725,000
600,000
600,000
350,000
200,000
-
-
-
-
-
-
-
8 Tapin
200,000
250,000
150,000
150,000
250,000
-
-
75,000
125,000
150,000
150,000
200,000
9 Hulu Sungai Selatan
250,000
300,000
200,000
200,000
250,000
*
-
75,000
-
75,000
125,000
125,000
150,000
10 Hulu Sungai Tengah
300,000
350,000
225,000
225,000
300,000
•
-
125,000
75,000
-
75,000
100,000
125,000
11 Hulu Sungai Utara
350,000
425,000
250,000
250,000
350,000
-
-
150,000
125,000
75,000
-
75,000
100,000
12 Balangan
350,000
425,000
250,000
250,000
350,000
*
-
150,000
125,000
100,000
75,000
-
75,000
13 Tabalong
425,000
500,000
300,000
300,000
425,000
-
-
200,000
150,000
125,000
100,000
75,000
-
1
2
16. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAERAH PEJABAT ESELON IV No 1
Kabupaten/Kota
2
Banjarmasin Barito Kuala Banjarbaru
Banjar
4
5
6
7
3
Tanah Laut Tanah Bumbu
8
Kotabaru
Tapin
9
10
Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara
11
12
13
Balangan
Tabalong
14
15
1
Banjarmasin
-
125,000
100,000
100,000
200,000
500,000
600,000
150,000
200,000
225,000
250,000
250,000
275,000
2
BarHo Kuala
125,000
-
150,000
150,000
200,000
600,000
725,000
225,000
250,000
275,000
300,000
300,000
375,000
3
Banjarbaru
100,000
150,000
-
75,000
150,000
500,000
600,000
125,000
150,000
200,000
225,000
225,000
250,000
4
Banjar
100,000
150,000
75,000
-
150,000
500,000
600,000
125,000
150,000
200,000
225,000
225,000
250,000
5
Tanah Laut
125,000
200,000
150,000
150,000
-
250,000
375,000
150,000
200,000
225,000
250,000
250,000
300,000
6
Tanah Bumbu
500,000
600,000
500,000
500,000
250,000
-
125,000
-
-
-
-
-
-
7
Kotabaru
600,000
725,000
600,000
600,000
375,000
125,000
-
-
-
-
-
-
-
8
Tapin
150,000
225,000
125,000
125,000
175,000
-
-
-
75,000
100,000
125,000
125,000
150,000
9
Hulu Sungai Selatan
200,000
250,000
150,000
150,000
200,000
-
-
75,000
-
75,000
100,000
100,000
125,000
10
Hulu Sungai Tengah
225,000
275,000
200,000
200,000
225,000
-
-
100,000
75,000
-
75,000
75,000
100,000
11
Hulu Sungai Utara
250,000
300,000
225,000
225,000
250,000
-
-
125,000
100,000
75,000
-
75,000
100,000
12
Balangan
250,000
300,000
225,000
225,000
250,000
-
-
125,000
100,000
75,000
75,000
-
100,000
13
Tabalong
275,000
375,000
250,000
250,000
300,000
-
-
150,000
125,000
100,000
100,000
100,000
-
17. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAERAH STAF GOLONGAN IV, III, II dan I No
Kabupaten/Kota
Banjarmasin
Barito Kuala
Banjarbaru
Banjar
Tanah Laut
Tanah Bumbu
1
2
3
4
5
6
7
8
Kotabaru
Tapin
9
10
Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara
11
13
12
Balangan
Tabalong
14
15
1
Banjarmasin
-
100,000
75,000
75,000
150,000
360,000
480,000
120,000
150,000
180,000
210,000
210,000
240,000
2
Barito Kuala
100,000
-
120,000
120,000
150,000
480,000
600,000
180,000
210,000
240,000
270,000
270,000
300,000
3
Banjarbaru
75,000
120,000
-
50,000
120,000
360,000
480,000
90,000
120,000
150,000
180,000
180,000
210,000
4
Banjar
75,000
120,000
50,000
-
120,000
360,000
480,000
90,000
120,000
150,000
180,000
180,000
210,000
5
Tanah Laut
100,000
150,000
120,000
120,000
-
180,000
240,000
120,000
150,000
180,000
210,000
210,000
240,000
6
Tanah Bumbu
360,000
480,000
360,000
360,000
180,000
-
120,000
-
-
-
-
-
-
7
Kotabaru
480,000
600,000
480,000
480,000
240,000
120,000
-
-
-
-
-
-
-
8
Tapin
120,000
180,000
900,000
90,000
150,000
-
-
-
60,000
90,000
120,000
120,000
150,000
9
Hulu Sungai Selatan
150,000
210,000
120,000
120,000
150,000
-
-
60,000
-
60,000
90,000
90,000
120,000
10
Hulu Sungai Tengah
180,000
240,000
150,000
150,000
180,000
-
-
90,000
60,000
-
60,000
60,000
90,000
11
Hulu Sungai Utara
210,000
270,000
180,000
180,000
210,000
-
-
120,000
90,000
60,000
-
60,000
90,000
12
Balangan
210,000
270,000
180,000
180,000
210,000
-
-
120,000
90,000
60,000
60,000
-
90,000
13
Tabalong
240,000
300,000
210,000
210,000
240,000
-
-
150,000
120,000
90,000
90,000
90,000
-
18. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH TINGKAT BIAYA (Rp.) NO
URAIAN
1
2
1.
Uang Harian
2. 3.
GUB/WAGUB/ PIMPINAN DPRD/SEKDA 3
ANGGOTA DPRD/ ASISTEN SEKDA
ESELON II LAINNYA
ESELON III
ESELON IV
STAF GOL IV/III
STAF GOL II/I
4
5
6
7
8
9
2.500.000,00
1.750.000,00
1.500.000,00
Uang Refresentasi
400.000,00
300.000,00
250.000,00
Uang Penginapan
3.500.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.250.000,00
1.000.000,00
800.000,00
700.000,00
KET 10 Lumpsum Lumpsum
1.500.000,00
1.000.000,00
750.000.000
750.000.000
Biaya riil
