GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT - ALAT BERAT/ BESAR LINTAS KABUPATEN / KOTA Dl WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/ besar dan barang dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas, dipandang perlu untuk menetapkan Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/ Besar Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493). 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952). 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan. 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan. 6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR LINTAS KABUPATEN/KOTA Dl WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR. Pasal 1
Dengan Peraturan ini ditetapkan Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Dok. Informasi Hukum-JDIH/2005
1
Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran A dan B.
Pasal 2 Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 8 (delapan) golongan, yaitu : a. b. c. d.
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV
e. Golongan V f.
Golongan VI
g. Golongan VII
h. Golongan VIII
Sepeda; Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong ; Sepeda motor besar (> 500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga); Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan panjang sampai 5 meter dan sejenisnya; Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/ tangki berkuran sedang, dengan panjang sampai 7 meter dan sejenisnya ; Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/ tangki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 7 meter sampai denga 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan; Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/ tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya ; Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/ tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya ;
Pasal 3 Untuk pengangkutan alat-alat berat/ besar dengan berat diatas 12 (dua belas) ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur. Pasal 4 (1) Pengemudi, kondektur, kenek dibebaskan/ tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk golongan IV adalah 1 (satu) orang, golongan V, VI, VII, VIM sebanyakbanyaknya 2 (dua) orang. (2) Untuk pengemudi kendaraan bermotor golongan II dan III serta sepeda (golongan I) dikenakan tarif penumpang. Pasal 5 Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sudah termasuk jasa pelabuhan dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dari PT. AK. Jasa Raharja (Persero). Pasal 6 Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penyeberangan lintas Kabupaten/ Kota di Wilayah Propinsi Jawa Timur harus terlebih dulu mendapat persetujuan Gubernur Jawa Timur. Pasal 7 Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.
Dok. Informasi Hukum-JDIH/2005
2
Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 10 Maret 2003 Nomor 14 Tahun 2003 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Jawa Timur, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 8 Maret 2005
R JAWA TIMUR DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL. 8-3-2005 No. 7 Th. 2005 / E1
M UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum-JDIH/2005
3
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TANGGAL : 8 MARET 2005 NOMOR : 7 TAHUN 2005 TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT - ALAT BERAT/ BESAR LINTAS KABUPATEN / KOTA Dl WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR A. NO.
TARIF TERPADU LINTAS PENYEBERANGAN UJUNG – KAMAL JENIS MUATAN
1 A. 1. 2.
2 PENUMPANG Ekonomi Dewasa Ekonomi Anak, Pelajar, Mahasiswa, PNS/ TNI/ Polri
B. 1. 2. 3. 4.
KENDARAAN Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang Golongan VII Golongan VIII
5.
6.
7. 8. C.
BARANG Bagasi per Ton/ M3
SATUAN
3
TARIF PELA YARAN (Rp) 4
TARIF PELA BUHAN (Rp) 5
ASURANSI (Rp)
6
TARIF TERPADU (Rp) 7
Orang Orang
1.825,1.325,-
510;510,-
165,165,-
2.500,2000,-
Unit Unit Unit
1.370,2.350,7.680,-
480,1.000,1.020,-
150,150,200,-
2.000,3.500,8.900,-
Unit
30.500,-
3.700,-
800,-
35.000,-
Unit
26.940,-
5.620,-
800,-
33.000,-
Unit
43.545,-
4.355,-
1.100,-
49.000,-
Unit
41.700,-
6.200,-
1.100,-
49.000,-
Unit
62.770,-
5.730,-
1.500,-
70.000,-
Unit Unit Unit
59.820,72.300,109.620,-
7.680,44.000,81.680,-
1.500,1.700,1.700,-
69.000,118.000,193.000,-
Ton/ M3
1.350,-
1.000,-
50,-
2.400,-
Keterangan : 1. Tarif kendaraan golongan IV s/d VIII dalam keadaan kosong yang dimaksud adalah hanya kendaraannya saja dan belum termasuk penumpang dan atau barang ; 2. Tarif kendaraan sepeda motor untuk Pelajar, Mahasiswa, PNS/TNI/POLRI Rp. 3500,sudah termasuk pengendara
Dok. Informasi Hukum-JDIH/2005
4
B. TARIF TERPADU LINTAS PENYEBERANGAN JANGKAR – KALIANGET NO.
JENIS MUATAN
SATUAN
TARIF PELA YARAN (Rp)
TARIF PELA BUHAN (Rp)
ASURANSI (Rp)
TARIF TERPADU (Rp)
1 A. 1. 2.
2 PENUMPANG Ekonomi Dewasa Ekonomi Anak, Pelajar, Mahasiswa, PNS/ TNI/ Polri
3
4
5
6
7
B. 1. 2. 3. 4.
KENDARAAN Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang Golongan VII Golongan VIII
5.
6.
7. 8. C.
BARANG Bagasi per Ton/ M3
Orang Orang
20.850,15.550,-
700,500,-
450,450,-
22.000,16.500,-
Unit Unit Unit
4.050,21.350,27.600,-
300,1.000,1.100,-
150,150,300,-
4.500,22.500,29.000,-
Unit
196.300,-
1.800,-
1.900,-
200.000,-
Unit
186.300,-
1.800,-
1.900,-
190.000,-
Unit
230.600,-
2.300,-
2.100,-
235.000,-
Unit
210.600,-
2.300,-
2.100,-
215.000,-
Unit
335.000,-
2.500,-
2.500,-
340.000,-
Unit Unit Unit
310.000,540.700,623.700,-
2.500,19.300,26.300,-
2.500,8.450,10.700,-
315.000,568.450,660.700,-
Ton/ M3
8.300,-
400,-
300,-
9.000,-
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL. 8-3-2005 No. 7 Th. 2005 / E1
R JAWA TIMUR
UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum-JDIH/2005
5
