GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN SEMENTARA BAGIAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI PASAL 25/29 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEMERINTAH PROPINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Dl JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2005 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 5 Keputusan Merited Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Pasal 25/29 dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu mengatur Penetapan Sementara Bagian Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Pasal 25/29 dan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa TimurTahun Anggaran 2005 dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985). Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438). Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2.
3.
4.
5. 6.
Memperhatikan
:
Surat Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik
Dok. Informasi Hukum-JDIH/2005
1
Indonesia tanggal 13 Januari 2005 Nomor S-21/PJ./2005 perihal Data Pembagian Sementara Hasil Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2005. MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN SEMENTARA BAGIAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI PASAL 25/29 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEMERINTAH PROPINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Dl JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2005. Pasal 1
Dengan Peraturan ini ditetapkan Penetapan Sementara Bagian Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Pasal 25/29 dan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tersebut dalam Lampiran angka I dan II. Pasal 2 (1) Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Pasal 25/29 dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan sebagai berikut: a. 80 % (delapan puluh prosen) untuk Pemerintah Pusat; b. 20 % (dua puluh prosen) untuk Pemerintah Daerah. (2) Penerimaan Pemerintah Daerah sebesar 20 % sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan imbangan sebagai berikut: a. 40 % (empat puluh prosen) untuk Pemerintah Propinsi; b. 60 % (enam puluh prosen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 3 (1) Hasil penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Pasal 25/29 dan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota. (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkiraan realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005. (3) (3) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan proporsi berimbang sebagai berikut: a. 70 % (tujuh puluh prosen) dibagikan berdasarkan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. 30 % (tiga puluh prosen) dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten/Kota. Pasal 4 Bagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 merupakan Pendapatan Daerah untuk Pemerintah Propinsi dan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, setiap Tahun Anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH/2005
2
Pasal 5 Pada minggu pertama bulan terakhir dalam triwulan pertama, triwulan kedua dan triwulan ketiga, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima prosen) dari jumlah pembagian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4). Pasal 6 (1) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilampiri: a. Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Sementara Bagian Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Pasal 25/29 dan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2005 beserta lampirannya ; b. Kuitansi tanda terima penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Pasal 25/29 dan Pajak Penghasilan Pasal 21. (2) Atas dasar SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas nama Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan pada Rekening Kas Daerah masing-masing. Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 4 Pebruari 2005
UR JAWA TIMUR DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL. 4-2-2005 No. 5 Th. 2005 / D1
UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum-JDIH/2005
3
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TANGGAL : 4 PEBRUARI 2005 NOMOR : 5 TAHUN 2005_____ PENETAPAN SEMENTARA BAGIAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (PASAL 25/29) DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEMERINTAH PROPINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Dl JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2005
I. PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (PASAL 25/29) NO.
KABUPATEN/KOTA
(1)
(2)
1
Kota Madiun
2
PENERIMAAN PPh ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (PASAL 25/29)
BAGIAN PEMERINTAH DAERAH (20 %)
BAGIAN PROPINSI (40%)
(3)
(4) = 20 % X (3)
(5) = 40 % X (4)
BAGIAN KABUPATEN / KOTA . BAG. KOTOR (60%) 70 % x BAG. KOTOR (60 %) (6) = 60%x(4)
(7) = 70 % x (6)
30 % SISA DIBAGI RATA
PENERIMAAN BERSIH
(8)
(9) = (7) + (8)
1.866.290.195
373.258.039
149.303.216
223.954.823
156.768.376
134.645.351
291.413.728
Kabupaten Madiun
240.529.642
48.105.928
19.242.371
28.863.557
20.204.490
134.645.351
154.849.841
3
Kabupaten Ngawi
305.310.275
61.062.055
24.424.822
36.637.233
25.646.063
134.645.351
160.291.414
4
Kabupaten Ponorogo
790.058.377
158.011.675
63.204.670
94.807.005
66.364.904
134.645.351
201.010.255
5
Kabupaten Magetan
384.397.267
76.879.453
30.751.781
46.127.672
32.289.370
134.645.351
166.934.722
6
Kabupaten Pacitan
210.472.659
42.094.532
16.837.813
25.256.719
17.679.703
134.645.351
152.325.055
I
KPP MADIUN
3.797.058.415
759.411.683
303.764.673
455.647.010
318.952.907
807.872.107
1.126.825.014
7
Kabupaten Bojonegoro
1.764.728.928
352.945.786
141.178.314
211.767.471
148.237.230
134.645.351
282.882.581
8
Kabupaten Tuban
649.540.699
129.908.140
51.963.256
77.944.884
54.561.419
134.645.351
189.206.770
9
Kabupaten Lamongan
580.104.653
116.020.931
46.408.372
69.612.558
48.728.791
134.645.351
183.374.142
II
KPP BOJONEGORO
2.994.374.280
598.874.856
239.549.942
359.324.914
251.527.440
403.936.054
655.463.493
10
Kota Kediri
2.683.325.101
536.665.020
214.666.008
321.999.012
225.399.308
134.645.351
360.044.660
11
Kabupaten Kediri
770.936.088
154.187.218
61.674.887
92.512.331
64.758.631
134.645.351
199.403.983
12
Kabupaten Nganjuk
892.901.849
178.580.370
71.432.148
107.148.222
75.003.755
134.645.351
209.649.107
III
KPP KEDIRI
4.347.163.038
869.432.608
347.773.043
521.659.565
365.161.695
403.936.054
769.097.749
13
Kota Blitar
565.867.094
113.173.419
45.269.368
67.904.051
47.532.836
134.645.351
182.178.187
14
Kabupaten Blitar
247.737.744
49.547.549
19.819.020
29.728.529
20.809.970
134.645.351
155.455.322
15
Kabupaten Tulungagung
1.433.841.087
286.768.217
114.707.287
172.060.930
120.442.651
134.645.351
255.088.003
16
Kabupaten Trenggalek
126.584.324
25.316.865
10.126.746
15.190.119
10.633.083
134.645.351
145.278.434
IV
KPP TULUNGAGUNG
2.374.030.248
474.806.050
189.922.420
284,883.630
199.418.541
538.581.405
737.999.946
17
Kota Malang
7.122.935.293
1.424.587.059
569.834.823
854.752.235
598.326.565
134.645.351
732.971.916
18
Kabupaten Malang
V
KPP MALANG
Dok. Informasi Hukum-JDIH/2005
360.378.493
72.075.699
28.830.279
43.245.419
30.271.793
-
30.271.793
7.483.313.785
1.496.662.757
598.665.103
897.997.654
628.598.358
134.645.351
763.243.709
4
(1)
(2)
(3)
(4) = 20%x(3)
(5) = 40 % X (4)
(6) = 60%x(4)
(7) = 70%x(6)
(8)
(9) = (7) + (8)
19
Kota Batu
260.955.686
52.191.137
20.876.455
31.314.682
21.920.278
134.645.351
156.565.629
20
Kabupaten Malang
1.532.997.428
306.599.486
122.639.794
183.959.691
128.771.784
134.645.351
263.417.135
VI
KPP BATU
1.793.953.114
358.790.623
143.516.249
215.274.374
150.692.062
269.290.702
419.982.764
21
Kota Pasuruan
658.056.850
131.611.370
52.644.548
78.966.822
55.276.775
134.645.351
189.922.127
22
Kabupaten Pasuruan
2.554.051.771
510.810.354
204.324.142
306.486.213
214.540.349
134.645.351
349.185.700
VII
KPP PASURUAN
3.212.108.621
642.421.724
256.968.690
385.453.035
269.817.124
269.290.702
539.107.827
23
Kota Probolinggo
1.069.191.857
213.838.371
85.535.349
128.303.023
89.812.116
134.645.351
224.457.467
24
Kabupaten Probolinggo
308.449.402
61.689.880
24.675.952
37.013.928
25.909.750
134.645.351
160.555.101 187.414.931
25
Kabupaten Lumajang
VIII
KPP PROBOLINGGO
628.209.281
125.641.856
50.256.742
75.385.114
52.769.580
134.645.351
2.005.850.540
401.170.108
160.468.043
240.702.065
168.491.445
403.936.054
26
572.427.499
Kota Surabaya
95.080.121.043
19.016.024.209
7.606.409.683
11.409.614.525
7.986.730.168
134.645.351
8.121.375.519
IX
WILAYAH SURABAYA
95.080.121.043
19.016.024.209
7.606.409.683
11.409.614.525
7.986.730.168
134.645.351
8.121.375.519
27
Kabupaten Sidoarjo
5.450.502.604
1.090.100.521
436.040.208
654.060.312
457.842.219
134.645.351
592.487.570
X
KPP SIDOARJO TIMUR
5.450.502.604
1.090.100.521
436.040.208
654.060.312
457.842.219
134.645.351
592.487.570
28
Kabupaten Sidoarjo
1.169.037.459
233.807.492
93.522.997
140.284.495
98.199.147
-
98.199.147
XI
KPP SIDOARJO BARAT
1.169.037.459
233.807.492
93.522.997
140.284.495
98.199.147
-
98.199.147
29
Kabupaten Gresik
3.001.279.245
600.255.849
240.102.340
360.153.509
252.107.457
134.645.351
386.752.808
XII
KPP GRESIK
3.001.279.245
600.255.849
240.102.340
360.153.509
252.107.457
134.645.351
386.752.808
30
Kota Mojokerto
1.104.832.031
220.966.406
88.386.562
132.579.844
92.805.891
134.645.351
227.451.242
31
Kabupaten Mojokerto
1.373.061.565
274.612.313
109.844.925
164.767.388
115.337.171
134.645.351
249.982.523
32
Kabupaten Jombang
1.129.997.268
225.999.454
90.399.781
135.599.672
94.919.771
134.645.351
229.565.122
XIII
KPP MOJOKERTO
3.607.890.864
721.578.173
288.631.269
432.946.904
303.062.833
403.936.054
706.998.886
33
Kabupaten Pamekasan
808.533.724
161.706.745
64.682.698
97.024.047
67.916.833
134.645.351
202.562.184
34
Kabupaten Bangkalan
409.471.221
81.894.244
32.757.698
49.136.547
34.395.583
134.645.351
169.040.934
35
Kabupaten Sumenep
338.765.972
67.753.194
27.101.278
40.651.917
28.456.342
134.645.351
163.101.693
36
Kabupaten Sampang
76.003.391
15.200.678
6.080.271
9.120.407
6.384.285
134.645.351
141.029.636
XIV
KPP PAMEKASAN
1.632.774.308
326.554.862
130.621.945
195.932.917
137.153.042
538.581.405
675.734.447
37
Kabupaten Jember
1.782.263.413
356.452.683
142.581.073
213.871.610
149.710.127
134.645.351
284.355.478
38
Kabupaten Bondowoso
258.278.823
51.655.765
20.662.306
30.993.459
21.695.421
134.645.351
156.340.772
XV
KPP JEMBER
2.040.542.236
408.108.447
163.243.379
244.865.068
171.405.548
269.290.702
440.696.250
39
Kabupaten Banyuwangi
1.662.018.766
332.403.753
132.961.501
199.442.252
139.609.576
134.645.351
274.254.928
40
Kabupaten Situbondo
473.629.966
94.725.993
37.890.397
56.835.596
39.784.917
134.645.351
174.430.268
XVI
KPP BANYUWANGI
2.135.648.732
427.129.746
170.851.899
256.277.848
179.394.494
269.290.702
448.685.196
28.425.129.707
11.370.051.883
17.055.077.824
11.938.554.477
5.116.523.347
17.055.077.824
JUMLAH
Dok. Informasi Hukum-JDIH/2005
142.125.648.533
5
II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 NO. KABUPATEN / KOTA
(D
(2) 1 Kota Madiun
PENERIMAAN PPh PASAL 21
(3) 39.735.821.002
BAGIAN PEMERINTAH DAERAH (20 %)
BAGIAN PROPINSI (40%)
BAGIAN KABUPATEN / KOTA BAG. KOTOR (60%)
70 14 x BAG. KOTOR (60 %)
30 % SISA DIBAGI RATA
(4) = 20 % x (3) (5) = 40 % x (4) (6) = 60%x(4) (7) = 70%X(6) (8) 7.947.164.200 3.178.865.680 4.768.298.520 3.337.808.964
PENERIMAAN BERSIH
1.575.799.629
(9) = (7) + (8) 4.913.608.593
2 Kabupaten Madiun
3.707.579.271
741.515.854
296.606.342
444.909.513
311.436.659
1.575.799.629
1.887.236.288
3 Kabupaten Ngawi
10.011.615.008
2.002.323.002
800.929.201
1.201.393.801
840.975.661
1.575.799.629
2.416.775.290
4 Kabupaten Ponorogo
10.652.686.948
2.130.537.390
852.214.956
1.278.322.434
894.825.704
1.575.799.629
2.470.625.333
5' Kabupaten Magetan
11.933.074.736
2.386.614.947
954.645.979
1.431.968.968
1.002.378.278
1.575.799.629
2.578.177.907
6 Kabupaten Pacitan
6.107.026.882
1.221.405.376
488.562.151
732.843.226
512.990.258
1.575.799.629
2.088.789.887
1 KPP MADIUN
82.147.803.847
16.429.560.769
6.571.824.308
9.857.736.462
6.900.415.523
9.454.797.776
16.355.213.299
7 Kabupaten Bojonegoro
13.985.431.434
2.797.086.287
1.118.834.515
1.678.251.772
1.174.776.240
1.575.799.629
2.750.575.870
8 Kabupaten Tuban
9.007.009.339
1.801.401.868
720.560.747
1.080.841.121
756.588.784
1.575.799.629
2.332.388.414
9 Kabupaten Lamongan
10.391.300.673
2.078.260.135
831.304.054
1.246.956.081
872.869.257
1.575.799.629
2.448.668.886
II KPP BOJONEGORO
33.383.741.446
6.676.748.289
2.670.699.316
4.006.048.974
2.804.234.281
4.727.398.888
7.531.633.169
10 Kota Kediri
61.136.000.216
12.227.200.043
4.890.880.017
7.336.320.026
5.135.424.018
1.575.799.629
6.711.223.647
11 Kabupaten Kediri
14.855.343.240
2.971.068.648
1.188.427.459
1.782.641.189
1.247.848.832
1.575.799.629
2.823.648.461
12 Kabupaten Nganjuk
12.072.164.064
2.414.432.813
965.773.125
1.448.659.688
1.014.061.781
1.575.799.629
2.589.861.411
III KPP KEDIRI
88.063.507.520
17.612.701.504
7.045.080.602
10.567.620.902
7.397.334.632
4.727.398.888
12.124.733.519
4.587.596.425
917.519.285
367.007.714
550.511.571
385.358.100
1.575.799.629
1.961.157.729
13 Kota Blitar 14 Kabupaten Blitar 15 Kabupaten Tulungagung 16 Kabupaten Trenggalek IV KPP TULUNGAGUNG
1.568.932.731
313.786.546
125.514.618
188.271.928
131.790.349
1.575.799.629
1.707.589.979
12.056.058.471
2.411.211.694
964.484.678
1.446.727.017
1.012.708.912
1.575.799.629
2.588.508.541
6.341.534.574
1.268.306.915
507.322.766
760.984.149
532.688.904
1.575.799.629
2.108.488.534
24.554.122.202
4.910.824.440
1.964.329.776
2.946.494.664
2.062.546.265
6.303.198.517
8.365.744.782
103.484.475.644
20.696.895.129
8.278.758.052
12.418.137.077
8.692.695.954
1.575.799.629
10.268.495.583
3.153.298.404
630.659.681
252.263.872
378.395.808
264.877.066
1.575.799.629
1.840.676.695
106.637.774.048
21.327.554.810
8.531.021.924
12.796.532.886
8.957.573.020
3.151.599.259
12.109.172.279
4.594.656.544
918.931.309
367.572.524
551.358.785
385.951.150
1.575.799.629
1.961.750.779
20 Kabupaten Malang
38.680.389.233
7.736.077.847
3.094.431.139
4.641.646.708
3.249.152.696
-
3.249.152.696
VI KPP BATU
43.275.045.777
8.655.009.155
3.462.003.662
5.193.005.493
3.635.103.845
1.575.799.629
5.210.903.475
21 Kota Pasuruan
12.622.145.268
2.524.429.054
1.009.771.621
1.514.657.432
1.060.260.203
1.575.799.629
2.636.059.832
22 Kabupaten Pasuruan
56.142.715.216
11.228.543.043
4.491.417.217
6.737.125.826
4.715.988.078
1.575.799.629
6.291.787.707
VII KPP PASURUAN
68.764.860.484
13.752.972.097
5.501.188.839
8.251.783.258
5.776.248.281
3.151.599.259
8.927.847.539
17 Kota Malang 18 Kabupaten Malang V KPP MALANG 19 Kota Batu
Dok. Informasi Hukum-JDIH/2005
6
-4-
(1)
(2)
(3)
(4) = 20 % X (3)
(5) = 40%x{4)
(6) = 60 % X (4)
(7) = 70%x(6)
(8)
(9) = (7) + (8)
23 Kota Probolinggo
16.434.830.174
3.286.966.035
1.314.786.414
1.972.179.621
1.380.525.735
1.575.799.629
2.956.325.364
24 Kabupaten Probolinggo
13.249.859.657
2.649.971.931
1.059.988.773
1.589.983.159
1.112.988.211
1.575.799.629
2.688.787.840 1.970.317.663
25 Kabupaten Lumajang
4.696.643.264
939.328.653
375.731.461
563.597.192
394.518.034
1.575.799.629
VIII KPP PROBOLINGGO
34.381.333.094
6.876.266.619
2.750.506.648
4.125.759.971
2.888.031.980
4.727.398.888
7.615.430.868
26 Kota Surabaya
746.977.530.545
149.395.506.109
59.758.202.444
89.637.303.665
62.746.112.566
1.575.799.629
64.321.912.195
IX WILAYAH SURABAYA
746.977.530.545
149.395.506.109
59.758.202.444
89.637.303.665
62.746.112.566
1.575.799.629
64.321.912.195
27 Kabupaten Sidoarjo
103.710.445.204
20.742.089.041
8.296.835.616
12.445.253.424
8.711.677.397
1.575.799.629
10.287.477.026
103.710.445.204
20.742.089.041
8.296.835.616
12.445.253.424
8.711.677.397
1.575.799.629
10.287.477.026
54.375.265.821
10.875.053.164
4.350.021.266
6.525.031.899
4.567.522.329
-
4.567.522.329
X KPP SIDOARJO TIMUR 28 Kabupaten Sidoarjo
54.375.265.821
10.875.053.164
4.350.021.266
6.525.031.899
4.567.522.329
-
4.567.522.329
29 Kabupaten Gresik
XI KPP SIDOARJO BARAT
114.145.166.978
22.829.033.396
9.131.613.358
13.697.420.037
9.588.194.026
1.575.799.629
11.163.993.655
XII KPP GRESIK
114.145.166.978
22.829.033.396
9.131.613.358
13.697.420.037
9.588.194.026
1.575.799.629
11.163.993.655
7.149.342.028
1.429.868.406
571.947.362
857.921.043
600.544.730
1.575.799.629
2.176.344.360
31 Kabupaten Mojokerto
35.203.983.671
7.040.796.734
2.816.318.694
4.224.478.041
2.957.134.628
1.575.799.629
4.532.934.258
32 Kabupaten Jombang
16.113.001.634
3.222.600.327
1.289.040.131
1.933.560.196
1.353.492.137
1.575.799.629
2.929.291.767
58.466.327.333
11.693.265.467
4.677.306.187
7.015.959.280
4.911.171.496
4.727.398.888
9.638.570.384
33 Kabupaten Pamekasan
19.867.774.793
3.973.554.959
1.589.421.983
2.384.132.975
1.668.893.083
1.575.799.629
3.244.692.712
34 Kabupaten Bangkalan
7.483.646.126
1.496.729.225
598.691.690
898.037.535
628.626.275
1.575.799.629
2.204.425.904
35 Kabupaten Sumenep
5.782.770.570
1.156.554.114
462.621.646
693.932.468
485.752.728
1.575.799.629
2.061.552.357
36 Kabupaten Sampang
2.515.824.382
503.164.876
201.265.951
301.898.926
211.329.248
1.575.799.629
1.787.128.877
XIV KPP PAMEKASAN
35.650.015.871
7.130.003.174
2.852.001.270
4.278.001.905
2.994.601.333
6.303.198.517
9.297.799.850
37 Kabupaten Jember
35.664.088.978
7.132.817.796
2.853.127.118
4.279.690.677
2.995.783.474
1.575.799.629
4.571.583.103
4.646.813.215'
929.362.643
371.745.057
557.617.586
390.332.310
1.575.799.629
1.966.131.939
XV KPP JEMBER
40.310.902.192
8.062.180.438
3.224.872.175
4.837.308.263
3.386.115.784
3.151.599.259
6.537.715.043
39 Kabupaten Banyuwangi
30 Kota Mojokerto
XIII KPP MOJOKERTO
38 Kabupaten Bondowoso
22.467.898.074
4.493.579.615
1.797.431.846
2.696.147.769
1.887.303.438
1.575.799.629
3.463.103.067
40 Kabupaten Situbondo
6.032.312.672
1.206.462.534
482.585.014
723.877.521
506.714.264
1.575.799.629
2.082.513.894
XVI KPP BANYUWANGI
28.500.210.746
5.700.042.149
2.280.016.860
3.420.025.290
2.394.017.703
3.151.599.259
5.545.616.961
JUMLAH
1.663.344.053.110
332.668.810.622
133.067.524.249
199.601.286.373
139.720.900.461
59.880.385.912
199.601.286.373
UR JAWA DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL. 4-2-2005 No. 5 Th. 2005 / D1
Dok. Informasi Hukum-JDIH/2005
UTOMO. S
7
