GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM JAWA TIMUR MENUJU PROVINSI HIJAU ( GO GREEN PROVINCE ) GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
bahwa ahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur dengan mempercepat penambahan luas tutupan lahan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan yang belum optimal, dan mere merehabilitasi abilitasi lahan kritis melalui penambahan tutupan vegetasi serta menurunkan tingkat emisi gas buang berupa gas karbon, perlu meng ngubah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province Province) dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Timur.
Mengingat
: 1. Undang Undang-Undang Undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang Undang--Undang Nomor 18 Tahun 1950 peraturan tentang mengadakan p perubahan erubahan dalam Undang-Undang Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang Undang-Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang Undang-Undang Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nasional Covention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa-Bangsa Bangsa mengenai Keanegaraman Keanegaram Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4. Undang-Undang
-24. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3557); 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403); 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68); 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Peraturan
-315. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomot 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air; 21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau; 22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah; 23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2010 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees); 24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.70/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan Dan Lahan; 25. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1, Seri C); 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1, Seri E); 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Seri E); 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D); 29. Peraturan
-429. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 2, Seri D); 30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 105 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Nomor 105 Tahun 2008/E1); 31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Nomor 45 Tahun 2010/E1); 32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province).
MEMUTUSKAN: MENETAPKAN
GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS : PERATURAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM JAWA TIMUR MENUJU PROVINSI HIJAU ( GO GREEN PROVINCE )
Pasal I Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province), diubah sebagai berikut: a. Pada Pasal 3 huruf c diubah sehingga berbunyi “Perbaikan dan peningkatan tata air dan kualitas air pada sumber air”; b. Lampiran huruf F, angka 2 dan angka 3 diubah sehingga berbunyi: “ 2. Parameter yang Dinilai Setiap indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam tabel Kriteria, Indikator Penilaian dan Nilai/Skor Maksimum, kolom 3, terdiri dari beberapa parameter yang dinilai. 3. Nilai/Skor Nilai/skor untuk parameter yang dinilai sebagaimana dimaksud pada angka 2, berkisar antara 10 – 40.”
Pasal II
-5Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 5 Maret 2012
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Tgl. 5 – 3 – 2012 No. 25 Th. 2012 / D
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
