GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 89 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47" Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan. Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

1

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerrntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunal) dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2005 Nomor 5 Seri E); Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

2

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelelaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 4 Seri E); 18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 89 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR. Pasal l Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 90 Seri E1, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Penerimaan barang dilakukan setelah diperiksa eleh Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. (2) Keanggetaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait dengan Keputusan Pengguna. (3) Pemeriksaan barang dilaksanakan pada saat masa pengadaan barang sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak masih berlaku. (4) Batasan nilai hasil pengadaan barang yang harus diperiksa oleh Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

3

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 juga bertugas memeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan dari hasil pengadaan barang bergerak sesuai dengan persyaratan yang tertera pada dokumen kontrak Pengadaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran. 3. Ketentuan pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Pemeriksaan barang pada UPTD dilakukan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna. (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan pihak Penyedia Barang. 4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 Format dokumen-dokumen terkait dengan teknis tata cara penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, terdiri dari: a. Keputusan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; . b. Keputusan Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) (PB. 1); d. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) (PB. 1); e. Berita Acara Penerimaan Barang (PB. 2); f. Buku Penerimaan Barang (PB. 3); g. Buku Pengeluaran Barang (PB. 4); h. Buku Barang Inventaris (PB. 5); Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

4

I. Buku Barang Pakai Habis (PB. 6); J. Kartu Barang (PB. 7); k. Kartu Persediaan Barang (PB. 8); I. Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang (PB. 9); m. Bukti Pengambilan Barang dari Gudang (PB. 10); n. Berita Acara Serah Terima Gudang (BAP. 1); o. Berita Acara Serah Terima Terdapat Selisih (BAP. 2); p. Berita Acara Pemeriksaan Barang Yang Berubah Keadaan (BAP. 3); q. Berita Acara Pemeriksaan Barang karena bencana alam, dicuri, kebakaran (BAP. 4); r. Laporan Hasil Pengadaan Barang (LAP. 1) ; s. Laporan Persediaan Barang Inventaris (LAP. 2); t. Laporan Rekapitulasi Persediaan Barang Inventaris (LAP. 2A); u. Laporan Persediaan Barang Pakai Habis (LAP. 3); v. Laporan Rekapitulasi Persediaan Barang Pakai Habis (LAP. 3A); w. Surat Pernyataan Penggantian Penyimpan Barang Sementara Pasal ll Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pada tanggal 18 Juni 2011

Tgl 18 - 6 - 2011 No. 43 Th 2011 / D

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

5

w. Surat Pernyataan Penggantian Penyimpan Barang Sementara SKPD ................ PROVINSI : ............... SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN PENYIMPAN BARANG SEMENTARA yang bertandatangan dibawah ini, Nama................. NIP.................. Pangkat/Gol............. Penyimpan barang menyatakan bahwa selama mewakili: Nama... ...... ....... NiP........... Pangkat/Gol : .......... selama ............ hari, dari tgl .............. Bln ... Thn.... sampai dengan tanggal ... bulan ... thn ..., pertanggungjawaban pengurusan gudang seluruhnya ada ditangan saya. Selanjutnya saya menyatakan bahwa tindakan dari penyimpan barang menjadi tanggung jawab saya dan karenanya bertanggung jawab atas kerugian daerah atau kesalahan Tata Usaha yang mungkin terjadi selama masa perwakilan tersebut. ........................., ............................. Dengan catatan bahwa perwakilan itu disebabkan karena ............................................................ ............................................................ ........................Tgl.........................

PENYIMPAN BARANG SEMENTARA (.................................................) NIP ..............................................

MENGETAHUI a.n PENGGUNA/ KUASA PENGGUNA ATASAN LANGSUNG PENYIMPAN BARANG

( .................................................................) NIP ..............................................................

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Tgl 18 - 6 - 2011 No. 43 Th 2011 / D

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

6