FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH PEREMPUAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DI KABUPATEN DELI SERDANG
TESIS
Oleh :
AGUSMIDAH NIM : 992105107 PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2001 Agusmidah : Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Buruh Perempuan Pada…,2001 USU Repository © 2007
FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH PEREMPUAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DI KABUPATEN DELI SERDANG Agusmidah* Muhammad Abduh* W a r s a n i * Relingena Purba* INTISARI Peraturan ketenagakerjaan yang melindungi hak-hak pekerja pada dasarnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Namun disebabkan kodrat perempuan yang berbeda dan laki-laki ada beberapa pengaturan mengenai hak-hak khusus perempuan. Beberapa penelitian terdahulu memperlihatkan adanya pekerja perempuan yang dikaji lebih reudah daripada pekerja laki-laki untuk pekerjaan yang sama jenisnya, pekerja perempuan cenderung sebagai sasaran utama PHK, tidak mendapat tunjangan kesehatan untuk keluarganya karena dianggap berstatus lajang dan sebagainya Padahal jika dikaji tidak satupun peraturan yang membedakan hak dan kewajiban antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Kondisi ini muncul disebabkan perempuan dengan fungsi reproduksinya dianggap tidak produktif bahkan merupakan beban perusahaan dikarenakan harus memenuhi hak-hak pekerja perempuan seperti cuti haid, hamil dan melahirkan. Perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan salah satunya harus dilakukan oleh pemerintah (Depnaker) melalui pengawasan ketenagakerjaan, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 1948 jo TJU No. 3 Tahun 1951. Penelitian ini selain ditujukan untuk mengetahui terlaksana tidaknya peraturan yang khusus melindungi tenaga kerja perempuan, juga untuk mengetahui mekanisnie tugas pengawasan oleh Depnaker serta kendala apa saja yang menjadi penghambat tugas pengawasan tersebut. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Deli Serdang,dari data statistik terlihat bahwa kabupaten ini memiliki jumlah perusahaan industri yang terbesar di Sumatera Utara, selain itu juga sebagian besar penduduk yang bakerja berstatus sebagai buruh/karyawan. Sebagai perusahaan sampel ditentukan secara purposive sebanyak dua perusahaan industri, sedangkan tenaga kerja perempuan yang diambil sebagai responden ditentukan secara sistematik random sampling sebanyak 69 prang tenaga kerja dari kedua perusahaan sampel ini. Pengumpulan Data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan dalam bentuk tertutup dan terbuka, sebagai pelengkap data dilakukan pula wawancara dengan beberapa informan yang dianggap tahu dan berkompeten dengan penelitian ini, baik dari pihak pemerintah (Depnaker); organisasi pekerja, maupun lembaga advokasi, dengan mempersiapkan pedoman wawancara sebelumnya. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif analisis. Data yang terkumpul dianalisis dan ditafsirkan secara sistematis dengan memakai metode induktif dan deduktif.
Fakultas Hukum USU
Agusmidah : Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Buruh Perempuan Pada…,2001 USU Repository © 2007
Hasil penelitian memperlihatkan tenaga kerja perempuan didua perusahaan sampel telah mendapatkan hak-haknya dengan sernestinya, yang rnenyangkut upah, cuti-cuti khusus perempuan dan tunjangan kesehatan. Pengawasan ketenagakerjaan untuk melindungi hak-hak pekerja perempuan telah cukup dilakukan, antara lain melalui tindakan preventif edukatif yaitu dengan jalan memberi penyuluhan-penyuluhan. Selain itu terhadap pelanggaran yang ditemukan dalam pemeriksaan l a p a n g a n d i l a k u k a n t e g u r a n p a d a p e r u s a h a a n y a n g b e r s a n g k u t a n d e n g a n menyampaikan nota inspeksi. Jika ternyata perusahaan tidak juga melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya tersebut sampai dengan nota inspeksi yang ketiga. maka petugas pengawas dapat melanjutkan dengan tindakan penyidikan, dimana UU juga memberikan hak untuk itu. Dalam pelaksanaannya pengawasan perburuhan yang telah mulai berlaku sejak setengah abad yang lalu diakui masih belum maksimal. Hal ini disebabkan masih banyaknya faktor yang menjadi kendala bagi pelaksanaan tugas pengawasan. Kendala tersebut antara lain datang dari pemerintah sendiri yaitu minimnya jumlah petugas pengawas dan masih rendahnya keahlian petugas dalam melaksanakan pemeriksaan di perusahaan-perusahaan. Kendala lain datang dari pemsahaan dan pekerja dimana pengetahuan mereka tentang peraturan ketenagakerjaan masih sangat rendah, juga persepsi yang masih keliru terhadap kedatangan petugas pengawas sehingga ada upaya untuk menghindarinya. Kurangnya sarana pendukung bagi petugas pengawas untuk melakukan pemeriksaan seperti sarana transportasi juga sering menjadi penghambat jalannya pemeriksaan.
Kata-kata kunci:
• • •
Fungsi Pengawasan Perlindungan hukum Hak-hak khusus pekerja perempuan
Agusmidah : Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Buruh Perempuan Pada…,2001 USU Repository © 2007
GOVERNMENT SUPERVISING FUNGCTION ON WOMEN WORKERS PROTECTION IN INDUSTRIAL COMPANY IN DELI SERDANG REGENCY Agusmidah* Muhammad Abduh* W a r s a n i * Relingena Purba* ABSTRACT Labor regulation, which protect workers rights, basically valid for man and women. However, due to women nature of character, which different from man, there was some regulation on women specific rights. Difference between man and woman makes no problem if the difference cause no inequality and weaken others position. In field of manpower, the problem of inequality that accepted by woman workers has existing for long time. Some previous research shown about the woman workers which paid lower than man worker for the same type of work, woman workers as main target in severance of work relationship, receive no health aid for her family because they consider as unmarried and so on. Besides, if we examine, there are no regulations that distinguishing the rights and obligations of man and woman workers. One of institutions, which should give the protection to woman workers, is government (Minister of Man Power) trough labor supervision as regulated in Law No. 3 of year 1951. Purpose of this research is to understand whether the regulation which specifically protects the woman workers was implemented or not, and also to understand the mechanism of supervising duty by the minister of Manpower and the obstacles which impede the supervision duty. Location of this research is Deli Serdang Regency. Statistic data shows that this regency have the biggest number the industrial company in North Sumatra. Besides that, most of the working inhabitants are the worker or laborer. Sample of this research was determined by purposive to the amount of two industrial companies, while the woman workers who are taken as the respondent were determined by systematic random sampling to the amount of 69 workers from the two industrial companies. Data was collected by questionnaire that contains both closed and opened questions. As compliment, interview was also done to some informant consider as the man who know and also competent to this research, which come from the government (Minister of Manpower), workers organizations, and also advocate institution. The interview guidance was prepared before the interview. This research was done by using the sociological juridical approach and has descriptive analytical mean. Data, which already collected, then analyzed and interpreted systematically by using the inductive and deductive method. Result of this research shows that women workers in the two sample companies has accept their rights as it should be, in term of wages, special furlough and health aid. Labor supervision to protect the woman workers was also executed sufficiently by educative preventive actions, which is by giving the elucidation. Besides that, for the violation that found in the inspection, warning will be given to the respective company by
* Faculty of Law, University of Sumatera Utara
Agusmidah : Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Buruh Perempuan Pada…,2001 USU Repository © 2007
sending inspection note. Afterwards, if the company does not perform its obligation till the third inspection note, then the inspection officer could proceed to the investigation, where the law also provides that kind of right. The regulation on labor supervision that has been valid since half century ago was acknowledged not maximum yet. That was because there were so many elements that become obstacles to the implementation of supervising duty. The obstacles were, among other, came from the government itself, which is minimum number of supervision officers and lack of expertise of the officer in executing the inspection in the companies. Other obstacle came front the companies and the workers where their knowledge on labor regulations is still too few, and also there was still wrong perception on visiting of the supervision officer, so the companies tries to avoid it. Lack of supporting tools for the officer to inspect such as transportation were often become the obstacle to the inspection.
Key words: -
supervising function legal protection women workers specific rights
Agusmidah : Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Buruh Perempuan Pada…,2001 USU Repository © 2007
