i digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh Yuanita Suryo NIM. E0009373
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013
ii digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Oleh Yuanita Suryo NIM. E0009373
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 29 April 2013 Dosen Pembimbing
Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. M. Hudi Asrori S., S.H., M. Hum
Munawar Kholil, S.H., M.Hum
NIP. 19601107 198911 1 001
NIP. 19681017 199403 1 003
iii digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi) FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Oleh Yuanita Suryo NIM. E0009373 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada : Hari
: Senin
Tanggal
: 29 April 2013
DEWAN PENGUJI 1.
Dr. Pujiyono, S.H., M.H.
:
Ketua 2.
Munawar Kholil, S.H., M.Hum
:
Sekretaris 3. Dr. M. Hudi Asrori, S.H., M.Hum
:
Anggota
Mengetahui Dekan,
Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum NIP. 19570203 198503 2 001
iv digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
PERNYATAAN
Nama
: Yuanita Suryo
NIM
: E0009373
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : FUNGSI
PENGATURAN
DAN
PENGAWASAN
PERBANKAN
DI
INDONESIA SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR adalah betulbetul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 29 April 2013 yang membuat pernyataan
Yuanita Suryo E0009373
v digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
ABSTRAK
Yuanita Suryo. E0009373. 2013. FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia setelah adanya pengalihan kewenangan dari Bank Indonesia (BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta implikasi fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia yang sebelumnya dijalankan oleh BI akan dialihkan kepada OJK dan akan sepenuhnya dijalankan oleh OJK pada awal tahun 2014. Implikasi setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan terkait fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan adalah adanya konsekuensi pemisahan tugas BI sebagai bank sentral yang seharusnya menjadi satu kesatuan dan beberapa pengaturan baru yang diatur dalam Undang-Undang OJK, yang sebelumnya belum secara spesifik diatur dalam Undang-Undang BI dan UndangUndang Perbankan.
Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Pengaturan, Pengawasan Perbankan
vi digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
ABSTRACT Yuanita Suryo. E0009373. 2013. THE FUNCTIONS OF REGULATION AND SUPERVISION BANKING IN INDONESIA AFTER THE LEGALIZATION OF LAW NUMBER 21 of 2011 CONCERNING THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY. Faculty of Law, Sebelas Maret University of Surakarta. This legal research aims the functions of regulation and supervision banking in Indonesia after the transfer of authority from The Bank Indonesia (BI) to The Financial Services Authority (OJK), and the implications of the functions of regulation and supervision banking after the legalization of Law Number 21 of 2011 concerning The Financial Services Authority. This research is a normative legal research that is descriptive. Types and sources of data used in this research is the primary legal materials and secondary legal materials. The data collection techniques by means of literature study, while the data analysis technique used qualitative data After the legalization of Law Number 21 of 2011 concerning The Financial Services Authority, the functions of regulation and supervision banking in Indonesia which was previously carried out by BI will be taken over by OJK and will be run entirely by OJK in early 2014. The implications after Law Number 21 of 2011 concerning The Financial Services Authority legalized is the presence of a consequence of separation the task of BI as the central bank should be one whole and some the new regulation that are set in legalization, which previously have not been OJK are specifically provided for in the law of BI and the law of banking. Keywords : Financial Services Authority, Regulator, Supervision Banking
vii digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
MOTTO
viii digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
PERSEMBAHAN
ix digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
KATA PENGANTAR
, puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan hukum (Skripsi) dengan judul
FUNGSI
PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari terhadap segala kekurangan yang ada pada diri Penulis, sehingga tidak akan mungkin dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada : 1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. 2. Ibu Djuwityastuti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 3. Ibu Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah membimbing Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Bapak Dr. M. Hudi Asrori S, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I , terima kasih atas segala waktu, kesabaran, bimbingan, nasehat dan pengarahan yang terbaik bagi penyusunan penulisan hukum ini. 5. Bapak Munawar Kholil, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, terima ksih atas waktu, saran, bimbingan, pengarahan dan pemikirannya dalam proses penyusunan penulisan hukum ini. 6. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.H., selaku Ketua Dewan Penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran guna memperbaiki penulisan hukum ini.
x digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu paling berharga kepada Penulis, sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini. 8. Segenap jajaran karyawan dan staff Bagian Tata Usaha, Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan,
Bagian
Transit,
Bagian
Keamanan,
Bagian
Laboratorium dan Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 9. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas segala limpahan kasih sayang yang telah diberikan kepadaku selama ini. Pengorbanan yang telah diberikan padaku tak akan pernah bisa digantikan dan dibalaskan oleh apapun juga. Doa, dukungan dan semangat yang telah tercipta untukku begitu berharga. 10. Saudara-saudaraku tersayang, Mas Ramses, Mba Rossi, adikku Sasha dan si kembar Freyja dan Hazel. Terima kasih sudah menjadi tempat untuk saling berbagi kasih sayang, begitu sangat berharga memiliki kalian semua. 11. Kakak dan teman-teman terbaikku, Mas Kunto, Kakak Lirih, Mba Yola, Mardha, Efa, Ika, Rara terima kasih yang teramat spesial untuk kalian. 12. Teman-teman berproses dan keluarga besar LPM Novum FH UNS, terima kasih
telah
berproses
bersamaku,
waktu
bersama
kalian
sungguh
menyenangkan. SEPATAH KEBENARAN NURANI KEADILAN. 13. Seluruh teman-teman yang berada di FH UNS, khususnya untuk keluarga besar angkatan 2009. Bangga menjadi salah satu dari kalian semua. 14. Semua teman-teman yang pernah berproses bersamaku dalam satu UKM selama berada di UNS, tak akan habis dikenang waktuku berproses bersama kalian. 15. Semua pihak yang berada di Bank Indonesia (BI) Jakarta, Bapak Sofyan Nasution, Bapak Arief R. Permana, Bapak Amsal C. Appy, Mba Tina, Mas Momon, Mba Roy, Mba Adis dan lainnya (tak cukup bila disebutkan satu persatu). Perkenalan singkat sewaktu magang disana, sungguh sangat berkesan. Semoga bisa dipertemukan kembali suatu hari nanti ditempat yang sama.
xi digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
16. Semua pihak yang belum disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.
Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan yang Penulis miliki, penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga
penulisan
hukum
ini
dapat
memberikan
manfaat
bagi
perkembangan ilmu pengetahuan, almamater, masyarakat serta pihak-pihak yang memerlukan, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.
Surakarta, 29 April 2013
Penulis
xii digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
DAFTAR ISI
HALAMAN
.
i ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.................................................
iii vi .
v
HALAMAN MOTTO................................................................................
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN................................................................
viii
.. ix .. BAB I
1 A. Lat
1
B. Perumusan
9
C.
BAB II
xii
... 9
D.
. 10
E.
.. 11
F. Sistema
15
TINJAUAN PUSTAKA
17
A.
17 1. Tinjauan Umum tentang Sistem Keuangan
..... 17
a. Penger
17
b. Persyaratan
17
2. Tinjauan Umum t
19
3. Tinjauan Umum t
21
a. Pengertian Hukum
21
b. Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Perbankan.. 22 4. Tinjauan Umum t
22
a. Pengerti
22
b. Asas, Fun
25
xiii digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
5. Tinjauan Umum t
28
a. Pengertian Bank Indon
28
b. Tujuan da
29
c. Keterkaitan Tugas-
34
d. Indepe
38
e. Hubungan Bank Indonesia dengan Pihak Lain... 40 6. Tinjauan Umum tentang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan ............................................ 42 a. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank.................................................................... 43 b. Tujuan Pengawasan Bank................................... 44 c. Model Pengawasan Bank................................... 47 d. Sistem Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia................................................... 48 e. Pengaturan dan Pengawasan Bank Menurut Undang-Undang Bank Indonesia....................... 51 f. Pengaturan dan Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia................................................... 52 7. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan... 56 a. Tujuan, Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan............................................................ 57 b. Struktur Otoritas Jasa Keuangan......................... 58 c. Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan............................................................ 59 d. Transisi Otoritas Jasa Keuangan......................... 61 B. Kerangka Pemikiran........................................................ 63
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.................... 66 A. Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.. 66
xiv digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
1. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pelaksana Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia saat ini......................................................... 78 2. Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan terkait Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia............................................... 83 3. Sistem Pengaturan dan Pengawasan Perbankan yang akan diterapkan Oleh Otoritas Jasa Keuangan..................................................................... 89 4. Penerapan The Basel Core Principles dalam Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan................... 97 B. Implikasi Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan........................................ 116 1. Implikasi yang ditimbulkan dengan Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan............................................... 121 2. Implikasi Pengalihan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Kepada Otoritas Jasa Keuangan terhadap Keterkaitan Tugas Bank Indonesia............................................................ 127 3. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat oleh Otoritas Jasa Keuangan............................................... 131 4. Anggaran Otoritas Jasa Keuangan.............................. 135
BAB IV
PENUTUP.............................................................................. 140 A. Simpulan........................................................................... 140 B. Saran................................................................................. 141
DAFTAR PUSTAKA
