KEWENANGAN BANK INDONESIA SETELAH DISAHKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KEWENANGAN BANK INDONESIA SETELAH DISAHKAN UNDANGUNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : Ichsan Ferdinan S NIM. E0008045

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013


digilib.uns.ac.id


digilib.uns.ac.id


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: Ichsan Ferdinan S

NIM

: E0008045

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul: KEWENANGAN BANK INDONESIA SETELAH DISAHKAN UNDANGUNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 11 Desember 2012 Yang membuat pernyataan

Ichsan Ferdinan S NIM. E0008045


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Ichsan Ferdinan S, E0008045. 2012. KEWENANGAN BANK INDONESIA SETELAH DISAHKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Bank Indonesia yang beralih serta bagaimana peran Bank Indonesia di masa mendatang khususnya mengenai pengawasan perbankan di Indonesia sebagai akibat dari dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu simpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Hasil penelitian yang di dapat adalah bahwa kewenangan Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan yang beralih hanya berkaitan dengan aspek mikroprudensial saja yang meliputi penetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-udangan sesuai dengan isi ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Adapun akibat dari adanya peralihan kewenangan ini maka peran Bank Indonesia di masa mendatang berkaitan dengan aspek makroprudensial meliputi kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang menjadikan Bank Indonesia sebagai surveillance baik kepada bank dan non bank, pemeriksaan kepada bank dalam rangka makroprudensial, mengawal berfungsinya intermediasi secara efisien, serta berkoordinasi dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bahwa adanya pengalihan kewenangan ini maka Bank Indonesia dapat fokus kepada pengelolaan moneter serta memperkuat stabilitas sistem keuangan dan tidak perlu mengurusi pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor dalam perekonomian. Di samping itu, penulis juga memberikan saran agar antar lembaga terus meningkatkan koordinasi mengenai masalah di sektor keuangan maupun dalam hal pembagian kewenangan. Kata kunci: pengalihan kewenangan, kewenangan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan perbankan


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Ichsan Ferdinan S, E0008045. 2012. AUTHORITY OF THE INDONESIAN BANK AFTER BEING PASSED OF THE LAW NO. 21 YEAR 2011 REGARDING THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY. Faculty of Law Sebelas Maret University. This study aims to determine how the authority of Bank Indonesia move and how the role of Bank Indonesia in particular about the future of banking supervision in Indonesia as a result of the establishment of supervisory agency independent financial services sector with the passing of the Law No. 21 Year 2011 concerning Financial Services Authority. In writing this essay, the author uses doctrinal research, legal research is done by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, and secondary legal materials. Legal materials are arranged systematically, examined, and then drawn a conclusion in relation to the matter under investigation. The collection of legal materials in this study using the technique of collecting legal materials with literature. Legal materials relating to issues discussed described, systematized, and then analyzed to interpret the law. The results were that the authority of Bank Indonesia in terms of banking supervision that switch only deals with aspects mikroprudensial course covering setting the rules, give and revoke permits for certain institutional and business activities of the bank, supervise banks, and impose appropriate sanctions on banks with the provisions of the crustaceans in accordance with the contents of the provisions of article 24 of Law No. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, as amended by Law No. 6 of 2009. As a result of the transfer of authority is the Bank Indonesia's role in the future relating to macroprudential aspects include monetary policy and payment systems that make Bank Indonesia as surveillance both the bank and non-bank, checks to banks in macroprudential framework, oversee the efficient functioning of intermediation, and coordination in preventing and handling crises. The conclusion to be drawn from the results of this study is that the transfer of authority is the Bank Indonesia to focus on monetary management and strengthen the stability of the financial system and not have to deal with the bank because the bank supervision is a sector of the economy. In addition, the authors also provide suggestions for improving coordination among agencies regarding continued problems in the financial sector and in terms of the division of authority. Key words:

transfer of authority, authority of Bank Indonesia, Financial Service Authority, banking supervision


digilib.uns.ac.id

MOTTO Penyesalan di masa lalu bukan berarti kegagalan di masa yang akan datang, teruslah lihat ke depan menuju keberhasilan. Tidak ada kata terlambat untuk dilakukan, yang ada hanyalah penyesalan karena tidak pernah mencoba melakukan apa-apa. Hiduplah penuh dengan mimpi-mimpi indah karena dengan itu kita akan mudah meraih impian yang kita inginkan. Saya lebih suka lamunan masa yang akan datang dari pada sejarah masa lalu (Thomas Jefferson). Cinta adalah ketika kamu punya seribu alasan untuk meninggalkannya tapi kamu masih tetap saja mencari satu alasan untuk bertahan. (Nazril Ilham/Ariel Noah)


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN Karya kecil ini penulis persembahkan kepada : 1. Allah SWT sang penguasa alam semesta yang telah memberikan kenikmatan tak terhingga serta karena karunia besar yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 2. Ibu dan Kakak tersayang yang kasih sayang dan cintanya kepadaku senantiasa memberi dukungan baik moril maupun spirituil dalam kuliah, memberikan doa dan nasihat, serta kerja keras yang tak ternilai harganya demi mewujudkan cita-cita anak dan adiknya menjadi seorang Sarjana Hukum. 3. Saudara-saudara dan keluarga besar yang terus mendukung penulis selama ini. 4. Seseorang yang selalu menghiasi hari-hari penulis penuh dengan senyuman, cinta dan kebahagiaan serta dukungan dan doanya yang terus menerus diberikan kepada penulis. 5. Kost Petir yang memberikan kenyamanan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. 6. Teman-temanku dari TK hingga kuliah yang telah memberi warna dan semangat baru bagi kehidupanku selama penulis menyelesaikan studi di institusi pendidikan Fakultas Hukum UNS. 7. Diriku sendiri.


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Pembangunan bidang ekonomi dewasa ini sangat erat kaitannya dengan sektor keuangan terutama di bidang perbankan. Negara maju maupun negara berkembang berlomba-lomba untuk memperkuat perekonomian melalui sektor perbankan guna melepaskan diri dari krisis ekonomi global yang sedang melanda negara-negara di dunia saat ini. Begitu halnya dengan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang memperkuat perekonomian dengan mengandalkan dan memaksimalkan kinerja Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang mengatur berbagai kebijakan ekonomi serta moneter. Bank Indonesia menjadi lembaga yang paling diandalkan dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, menentukan kebijakan moneter maupun sebagai pengawas perbankan di Indonesia. Sektor perbankan menjadi sektor strategis dan penting bagi perekonomian Indonesia karena terganggunya sektor perbankan terbukti dapat mengakibatkan krisis ekonomi. Dalam rangka mencegah dan menghindari terjadinya kembali krisis ekonomi maka pengawasan di sektor keuangan dialihkan ke lembaga baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Begitu halnya dengan pengawasan perbankan yang nantinya akan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, berdasarkan problematika diatas maka penulis menyusun Penulisan Hukum (Skripsi) ini. Puji Syukur kehadirat Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW atas karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul KEWENANGAN BANK INDONESIA SETELAH DISAHKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas begitu saja dari bantuan serta dukungan baik meteriil maupun non materiil yang senantiasa diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua


digilib.uns.ac.id

pihak yang telah memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini, yaitu kepada: 1. Allah SWT penguasa alam dengan rahmat, karunia dan ridho-Nya penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan. 2. Orangtuaku tercinta Ibunda Ibu Eli Kusnadi, Kakakku Azhar Livaldly S dan Kakakku Nina Utari terima kasih atas doa restu dan dukungannya baik yang bersifat moril maupun materiil, serta kasih sayang dan jasa-jasanya yang memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. 3. Ibu Prof.Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menghasilkan sebuah karya kecil melalui penulisan hukum. 4. Bapak Dr. M.Hudi Asrori S, S.H,M.Hum., selaku pembimbing I skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan petuah bijak serta dorongan baik moral maupun spiritual dalam penyusunan skripsi ini dan kerendahan hati beliau yang mau memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan Penulis sebagai Sarjana Hukum. 5. Bapak Dr. Pujiyono, S.H,M.H., selaku pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, memberi masukan, arahan, pengetahuan sekaligus inspirasi bagi penulis dalam menulis judul skripsi ini serta dukungan nya sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini serta memberi semangat penulis untuk bisa lulus bulan Maret. 6. Ibu Djuwityastuti, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata. 7. Bapak Suraji, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan dorongan kepada saya untuk memperbaiki Indeks Prestasi dan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum UNS. 8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberiilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada penulis yang dapatdijadikan bekal dalam penyelesaian skripsi ini serta menghadapi persaingan di lingkungan masyarakat luas dan dalam dunia kerja kelak.


digilib.uns.ac.id

9. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar proposal sampai pendaftaran ujian skripsi. 10. Semua kerabat, sahabat, kakak senior dan rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Skripsi ini bukanlah karya yang sempurna karena masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam hal isi maupun sistematika dan teknik penulisannya. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Terima Kasih.

Surakarta, Desember 2012

Penulis


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN.......................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN........................................................................... iii HALAMAN PERNYATAAN........................................................................... iv ABSTRAK........................................................................................................... v HALAMAN MOTTO......................................................................................... vii HALAMAN PERSEMBAHAN........................................................................ viii KATA PENGANTAR....................................................................................... ix DAFTAR ISI....................................................................................................... xii DAFTAR GAMBAR.......................................................................................... xiv DAFTAR LAMPIRAN...................................................................................... xv BAB I PENDAHULUAN.................................................................................... 1 A.Latar Belakang.......................................................................................1 B.Rumusan Masalah..................................................................................4 C.Tujuan Penelitian................................................................................... 4 D.Manfaat Penelitian.................................................................................4 E.Metode Penelitian.................................................................................. 5 F.Sistematika Skripsi.................................................................................9 BAB II TINJAUAN PUSTAKA....................................................................... 11 A.Kerangka Teori......................................................................................11 1.Tinjauan Tentang Bank Indonesia .............................................. 11 a.Sejarah Bank Indonesia............................................................ 11 b.Dasar Hukum Bank Indonesia.................................................. 13 c.Tugas Pokok Bank Indonesia .................................................. 14 d.Status dan Kedudukan Bank Indonesia .................................. 17 2.Tinjauan Tentang Bank .............................................................. 19 a.Pengertian Bank ....................................................................... 19 b.Pembagian Jenis-Jenis Bank di Indonesia .............................. 20 3.Tinjauan Tentang Otoritas Jasa Keuangan.................................. 26 a.Pengertian Otoritas Jasa Keuangan...........................................26 b.Tugas Otoritas Jasa Keuangan.................................................. 27 c.Otoritas Jasa Keuangan di berbagai Negara..............................28 4.Tinjauan Tentang Pengawasan Perbankan.................................. 39 a.Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia........................... 39 b.Pengawasan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan.............. 42 B.Kerangka Pemikiran.............................................................................. 46


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN................................. 48 A Konsekuensi dari Berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dalam Hal Pengawasan Perbankan....................................................... 48 B.Peran Bank Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan............................................................................................... 63 BAB IV PENUTUP............................................................................................ 72 A.Kesimpulan............................................................................................72 B.Saran...................................................................................................... 73

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan


digilib.uns.ac.id

KEWENANGAN BANK INDONESIA SETELAH DISAHKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Recommend Documents